CUPUMA

Kamis, 20 Desember 2018

Israel Bersumpah Lawan Iran di Suriah Meski Tanpa Pasukan AS

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menunjukkan foto gudang atom di Teheran selama pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke-73, di kantor pusat AS, Kamis, 27 September 2018. (AP Photo / Richard Drew)

CB, Jakarta - Israel mengatakan akan tetap melawan pasukan Iran di Suriah bahkan setelah pasukan AS mundur dari Suriah.
"Kami khawatir terhadap Suriah, tentang kehadiran pasukan Iran di Suriah dan kami akan melakukan apapun yang diperlukan untuk melindungi warga kami tanpa menghiraukan pasukan AS, Rusia atau negara lain. Kami tetap melanjutkan kebijakan kami untuk tidak mengizinkan Iran membangun markas di dekat perbatasan kami," kata Duta Besar Israel untuk PBB, dikutip dari Sputniknews, 20 Desember 2018.

Sementara PM Benjamin Netanyahu akan mengkaji penarikan diri AS dari Suriah dan akan menjamin keamanannya sendiri. Netanyahu mengatakan dia telah berbicara dengan Presiden dan Menlu AS terkait niat mereka menarik pasukan dari Suriah dua hari sebelumnya, menurut laporan Reuters.

Pejuang Kurdi dari Unit Perlindungan Rakyat (YPG) mengobrol dengan anggota pasukan AS di kota Darbasiya di Suriah di sebelah perbatasan Turki 29 April 2017. [REUTERS / Rodi Said]
Reuters, yang mengutip kantor berita TASS, 20 Desember 2018, melaporkan AS telah memulai proses penarikan pasukan dari Suriah setelah membebaskan wilayah yang dikuasai ISIS.
Hingga saat ini tercatat ada 2.000 personel AS yang ada di Suriah, sementara sekitar 5.200 pasukan di Irak.

Selain pasukan AS, pasukan sekutu Prancis juga mulai mundur dari posisi mereka di kota Manbij, Suriah Utara, menurut laporan Sputniknews yang mendapat informasi dari pasukan Kurdi-Suriah, SDF.
Selain Manbij, pasukan Prancis juga muncur di area lain di Provinsi Aleppo dan Ayn Issa di Raqqa.

Warga Suriah melihat pasukan AS berpatroli di dekat perbatasan Turki di Hasakah, 4 November 2018. [REUTERS / Rodi Said]

Pentagon mengumumkan seluruh pasukan akan ditarik dari Suriah dalam waktu 60 sampai 100 hari ke depan.

"Kami akan mengkaji, bagaimana penarikan pasukan ini dilakukan dan tentu implikasinya untuk kami. Dalam situasi apapun, kami akan menjamin keamanan Israel dan melindungi diri kami dari medan ini," kata Netanyahu.
Israel telah lama khawatir kehadiran Iran atau milisi proksinya di Suriah, terutama Hizbullah, akan mengancam perbatasannya dengan Suriah.

Credit tempo.co

Inggris Tak Sepakat Dengan Trump yang Tarik Pasukan di Suriah

Inggris tidak sepakat dengan keputusan Presiden AS Donald Trump yang bakal menarik seluruh pasukan di Suriah karena mengklaim sudah menang melawan ISIS. (Screenshot via Video ISIS)

Jakarta, CB -- Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang bakal menarik seluruh pasukannya di Suriah mengejutkan banyak pihak. Klaim Trump mereka sudah menang melawan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) justru diragukan oleh sejumlah sekutunya.

Pemerintah Kerajaan Inggris salah satu yang menentang pernyataan Trump soal penaklukan terhadap ISIS. Sebab mereka juga bahu membahu terjun di medan perang di Suriah menggelar operasi militer menggempur basis kelompok radikal itu.

Seperti dilansir The Guardian, Kamis (20/12), Inggris menyatakan mereka bersama AS perlahan-lahan bisa mengambil alih wilayah kekuasaan ISIS di sebelah timur Suriah. Namun, untuk menyatakan ISIS benar-benar sudah tak berdaya nampaknya masih jauh dari perkiraan.

"Saya sangat tidak sepakat. Mereka (ISIS) sudah berubah menjadi bentuk ekstremisme baru dan ancamannya tetap menghantui," tulis Menteri Pertahanan Inggris, Tobias Ellwood melalui akun Twitternya.

Pasukan khusus Inggris juga dikabarkan hingga saat ini masih berada di Suriah memburu anggota ISIS. Mereka menyatakan untuk melawan kelompok itu butuh upaya sangat kuat. Sebab ancaman aksi teror dari anggota atau simpatisan mereka tetap ada.

"Bahkan tanpa menguasai wilayah pun, ISIS tetap menjadi ancaman. Meski sikap AS sudah jelas, perkembangan ini diharapkan tidak mengakhiri koalisi global memerangi ISIS. Kami berjanji akan tetap menggempur ISIS sampai mereka kalah," demikian pernyataan pemerintah Inggris.

Hal itu menjadi persoalan tersendiri, karena arus kepulangan anggota ISIS dari Suriah ke negara masing-masing di seluruh dunia. Dikhawatirkan mereka akan membangun jejaring dan menyebarkan ideologi radikal, kemudian menebar teror di kampung halaman mereka.

Lantas mereka akan mendirikan cabang ISIS di berbagai tempat. Contoh yang nyata terjadi di Indonesia dan Filipina.

Saat ini ada sekitar 2.000 pasukan AS ditempatkan di Suriah. Kebanyakan dari mereka ditugaskan untuk melatih dan memberi masukan untuk mendukung tentara lokal memerangi ISIS.

Rencana Amerika berdampak pada geopolitik yang luar biasa, termasuk membuat nasib pejuang Kurdi yang dibantu AS menjadi tak menentu. Selama ini Kurdi telah membantu AS di Suriah dalam memerangi ISIS.

Hal ini juga dianggap bentuk 'kekalahan' AS di Suriah, dari Rusia dan Iran yang selama ini membantu rezim Presiden Bashar al-Assad.

Credit cnnindonesia.com

Pentagon Konfirmasi Penarikan Pasukan AS dari Suriah

WASHINGTON - Pentagon mengatakan telah memulai proses penarikan pasukan Amerika Serikat (AS) dari Suriah. Penarikan ini dilakukan saat AS mulai bertransisi dari fase berikutnya dari kampanye militer di negara itu.

"Koalisi telah membebaskan wilayah yang dikuasai ISIS, tetapi kampanye melawan ISIS belum berakhir," kata juru bicara Pentagon Dana White dalam sebuah pernyataan, menggunakan akronim untuk Negara Islam.

"Kami telah memulai proses pengembalian pasukan AS pulang dari Suriah saat kami beralih ke fase berikutnya dari kampanye," imbuhnya.

“Demi perlindungan pasukan dan alasan keamanan operasional kami tidak akan memberikan rincian lebih lanjut. Kami akan terus bekerja dengan mitra dan sekutu kami untuk mengalahkan ISIS di mana pun ia beroperasi,” tukasnya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (20/12/2018).

Sebelumnya, Sekretaris Pers Gedung Putih Sarah Sanders mengumumkan bahwa AS mulai menarik pasukannya dari Suriah. Pengumuman ini menyusul pernyataan Presiden AS Donald Trump di Twitter bahwa Amerika Serikat telah mengalahkan ISIS di Suriah, yang merupakan satu-satunya alasan bagi pasukan AS berada di sana.

AS bertujuan untuk menarik semua pasukan dari wilayah Suriah dalam 60-100 hari ke depan.

Credit sindonews.com

Trump: Pasukan AS Tidak Lagi Dibutuhkan di Suriah

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengatakan, pasukan negara adidaya itu tidak perlu tetap berada di Suriah. Perkataan Trump ini seolah mengulang pernyataannya beberapa waktu lalu.

"Kami telah mengalahkan ISIS di Suriah, satu-satunya alasan (tentara) saya berada di sana selama Kepresidenan Trump," kata Trump di akun Twitternya seperti dilansir dari AP, Rabu (19/12/2018).

Tweet Trump mengikuti serangkaian laporan bahwa AS sedang mempersiapkan diri untuk menarik pasukannya dari Suriah. Berita itu pertama kali dilaporkan oleh Wall Street Journal.

Menanggapi laporan tersebut, juru bicara Pentagon Kolonel Rob Manning mengeluarkan pernyataan, mengatakan: "Pada saat ini, kami terus bekerja dengan, bersama dan melalui mitra kami di wilayah ini."

Ini bukan pertama kalinya Trump menyebut pasukan AS akan ditarik dari Suriah. Pada akhir Maret lalu, Trump mengumumkan bahwa AS akan menarik pasukan dari Suriah "segera" dan dia akan membiarkan orang lain mengurus masalah di Suriah sebagai gantinya.

Pada bulan April, pemerintah Trump dilaporkan mencoba merekrut negara-negara Arab untuk pendanaan dan pasukan guna menggantikan kehadiran militer Amerika Serikat (AS) di Suriah.

Credit sindonews.com

Trump Umumkan Akan Tarik Seluruh Pasukan AS dari Suriah

Presiden AS Donald Trump bakal menarik seluruh pasukan AS dari Suriah. (REUTERS/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat akan menarik seluruh pasukan militernya dari Suriah setelah Presiden Donald Trump menyatakan telah berhasil mengalahkan ISIS. Rencana ini diketahui dari mulut salah seorang pejabat Amerika kepada AFP, Rabu (19/12).

Rencana Amerika itu disebut memiliki konsekuensi geopolitik yang luar biasa, termasuk membuat nasib pejuang Kurdi yang dibekingi AS tak menentu. Selama ini Kurdi telah membantu AS di Suriah dalam memerangi kelompok jihadis ISIS.

"Kami telah mengalahkan ISIS, yang menjadi satu-satunya alasan untuk berada di sana (Suriah) selama pemerintahan saya," kata Trump di akun twitter.

Pejabat tinggi Amerika mengatakan kepada AFP bahwa rencana Trump menarik pasukan sudah diputuskan sejak Selasa.

"Penarikan penuh. Berarti semuanya," kata pejabat itu saat ditanya apakah AS akan menarik semua pasukan di seluruh penjuru Suriah.

Saat ini ada sekitar 2.000 pasukan AS ditempatkan di Suriah. Kebanyakan dari mereka ditugaskan untuk melatih dan memberi masukan untuk mendukung kekuatan lokal memerangi ISIS.

Mayoritas pasukan AS itu ditempatkan di Suriah bagian utara. Ada juga sebagian kecil yang diplot di garnisun yang berada di Al-Tanaf, dekat perbatasan Yordania dan Irak.

Trump sendiri sudah sejak lama menyuarakan skeptisismenya atas keberadaan pasukan AS di Suriah.

Pada Maret lalu dia juga sempat menyatakan bakal memulangkan pasukan dari Suriah secepatnya. Namun penasihat presiden dan sekutu internasional AS mengingatkan dia untuk tidak melakukan itu. Misi pasukan AS di Suriah pun berlanjut.

Menguatkan rencana terbaru Trump di Suriah, juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan ISIS telah dikalahkan secara teritorial, namun koalisi internasional yang dipimpin AS akan melanjutkan perang melawan jihadis.

"Kemenangan atas ISIS di Suriah bukan tanda berakhirnya koalisi global ataupun kampanyenya," kata Sanders.

"Kami telah memulai memulangkan pasukan AS dan kami akan beralih ke fase selanjutnya dalam kampanye ini," ujarnya menambahkan.

Credit cnnindonesia.com

Ini Jawaban Cina Soal Keprihatinan RI ke Muslim Uighur

Muslim Uighur

Foto: ABC News

Persoalan terhadap Uighur adalah masalah separatisme.

CB, BANDUNG -- Kementerian Luar Negeri RI telah mendiskusikan isu dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap suku Uighur di Provinsi Xinjiang, Cina, dengan Duta Besar Cina untuk Indonesia Xiao Qian.

Dalam pertemuan yang diadakan pada 17 Desember lalu, perwakilan Kemlu menyampaikan keprihatinan berbagai kalangan di Indonesia mengenai kondisi masyarakat Uighur.

"Kemlu menegaskan sesuai dengan Deklarasi Universal HAM PBB, kebebasan beragama dan kepercayaan merupakan hak asasi manusia. Merupakan tanggung jawab tiap negara untuk menghormatinya," kata Juru Bicara Kemlu Arrmanatha Nasir di sela-sela acara "Diplomacy Festival" (DiploFest) di Universitas Padjadjaran, Bandung, Rabu (20/12) malam.

Dalam kesempatan tersebut, Dubes Cina menyampaikan komitmen negaranya terhadap perlindungan HAM. Dubes Cina juga sependapat bahwa informasi mengenai kondisi masyarakat Uighur penting untuk diketahui publik.

"Walaupun merupakan isu dalam negeri Cina, Kemlu mencatat keinginan Kedubes Cina di Jakarta untuk terus memperluas komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat madani untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi masyarakat Uighur di Cina," ujar Arrmanatha.

Sementara itu, pemerintah Cina menolak tudingan masyarakat internasional bahwa rezimnya telah melanggar HAM terhadap etnis Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang.

Pemerintah Cina beralasan tindakan tegas tersebut dilakukan untuk mencegah terjadi penyebaran ideologi radikal di kalangan masyarakat Uighur.

Konsul Jenderal Cina di Surabaya Gu Jingqi mengatakan persoalan yang dialami suku Uighur merupakan masalah separatis yang muncul dari sebagian kecil warga setempat.

"Warga muslim Uighur di Xinjiang sekitar 10 juta jiwa, sebagian kecil berpaham radikal ingin merdeka, pisah dari RRT. Itu yang kami, Pemerintah Cina, atasi," kata Jingqi kepada Antara di Surabaya, Jumat (13/12).

Jumlah warga etnis Muslim Uighur sekitar separuh dari populasi warga Muslim di Cina. Sehingga, Jingqi beranggapan tindakan yang dilakukan terhadap etnis Uighur bukanlah bentuk intoleransi terhadap kaum minoritas di Cina.

Warga Muslim di Cina sebanyak 23 juta jiwa. Namun Pemerintah memperlakukan warga dengan sama. "Meskipun minoritas, mereka tidak dibatasi dalam menjalankan ibadah sesuai kepercayaan mereka," ujarnya

Credit republika.co.id

Sampaikan Sikap Soal Uighur, Kemlu Panggil Dubes China

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan telah memanggil Duta Besar China untuk Indonesia. Pemanggilan itu untuk menyampaikan sikap pemerintah mengenai keberadaan kamp penanahan terhadap kaum minoritas di China, khususnya kaum Muslim Uighur.

Juru bicara Kemlu, Arrmanantha Nassir mengatakan, pertemuan dengan Dubes China tersebut berlangsung pada tanggal 17 Desember lalu. Dalam pertemuan itu, lanjut Arrmanantha, Kemlu menegaskan berdasarkan hukum internasional setiap orang berhak untuk memeluk dan menjalankan ajaran agama mereka.

"Pada kesempatan tersebut Kemlu menegaskan bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal HAM PBB, kebebasan beragama dan kepercayaan merupakan Hak Asasi Manusia dan dalam kaitan ini merupakan tanggung jawab setiap negara untuk menghormati ini," ucap Arrmanantha, Jakarta, Rabu (19/12/2018).

Ia lalu mengatakan, dalam kesempatan tersebut juga Dubes China menyampaikan komitmen Beijing terhadap perlindungan HAM dan sependapat bahwa informasi mengenai kondisi masyarakat Uighur penting untuk diketahui publik.

"Walaupun merupakan isu dalam negeri, Kemlu mencatat keinginan Kedutaan Besar China di Jakarta untuk terus memperluas komunikasi dengan berbagaj kelompok masyarakat madani untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi masyarakat Uighur di China," kata pria yang akrab di sapa Tata ini.

"Pertemuan khusus itu diadakan agar Kemlu mendapatkan informasi mengenai kondisi Uighur di China dan menyampaikan keprihatinan masyarakat Indonesia mengenai konflik tersebut," tukasnya.

Credit sindonews.com

Kunjungan Perpisahan, Dubes RI Sambangi Parlemen Lebanon

Duta Besar RI untuk Lebanon Achmad Chozin Chumaidy.

Foto: Dok Republika

Hubungan baik antara Indonesia dan Lebanon tak terbatas pada level institusi.

CB, JAKARTA -- Duta Besar RI untuk Lebanon, H.E Achmad Chozin Chumaidy mengadakan kunjungan terakhirnya kepada Ketua Parlemen Lebanon, H.E Nabih Berri di kantornya Ain El Tineh Beirut. Dalam kunjungannya, Dubes RI menyampaikan bahwa hingga kini hubungan bilateral kedua negara semakin baik.

Menurut Chozin, hubungan baik antara Indonesia dan Lebanon tersebut tidak terbatas pada level institusi atau lembaga namun juga meningkat di level masyarakat pada umumnya.

"Selama saya bertugas, hubungan bilateral kedua negara semakin meningkat di semua bidang baik itu politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya," kata Chozin yang akan mengakhiri tugasnya di Lebanon pada 31 Desember 2018, dalam keterangan kepada Republika, Rabu (19/12).

Dalam kunjungan yang digelar Senin, (17/12) kemarin, Chozin juga berharap bahwa MoU antar Parlemen kedua negara yang telah digagas sejak tahun 2016 dapat direalisasikan pada tahun-tahun mendatang. Lebih lanjut,Chozin juga mengundang Ketua Parlemen Lebanon untuk dapat berkunjung ke Indonesia.

Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyampaikan, rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Indonesia atas dukungan dan hubungan yang baik selama ini dengan Lebanon. Khususnya peran Indonesia di UNIFIL sebagai salah satu komitmen untuk menjaga kedaulatan Lebanon.

Pada Selasa, 18 Desember 2018, Dubes RI Achmad Chozin Chumaidy juga diterima oleh Presiden Republik Lebanon Michel Aoun di Istana Kepresidenan yang berlokasi di Baabda, sekitar 300 meter dari lokasi Kedutaan Besar RI.Dalam kesempatan tersebut, Dubes RI menyampaikan, perkembangan hubungan kedua negara di bidang politik di antaranya tercermin dalam kebijakan saling dukung di berbagai forum-forum internasional.

"Begitu pun di bidang ekonomi dan budaya juga dapat dilihat dari semakin dikenalnya produk-produk indonesia dan juga budaya indonesia oleh masyarakat Lebanon melalui berbagai kegiatan promosi yang dilakukan oleh KBRI," jelas dia.

Credit republika.co.id

AS Kembali Tampar Rusia dengan Sanksi

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi baru terkait Rusia, termasuk terhadap beberapa operasi intelijen karena diduga ikut campur dalam pemilu tahun 2016. Namun, AS juga mengatakan akan mencabut sanksi atas tiga perusahaan yang dikuasai pegusaha Rusia Oleg Deripaska.

Departemen Keuangan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan di situs webnya bahwa negara adidaya itu menjatuhkan sanksi baru pada individu dan entitas yang terlibat dalam dugaan gangguan pemilu, peretasan Badan Anti-Doping Dunia dan "kegiatan memfitnah" lainnya.

"Tindakan-tindakan itu, yang mencakup pemberian sanksi terhadap 15 anggota badan intelijen militer Rusia, dijatuhkan sebagai tanggapan atas pengabaian terus menerus Rusia terhadap norma-norma internasional," kata pernyataan itu seperti dilansir dari Reuters, Kamis (20/12/2018).

Departemen Keuangan AS mengatakan pihaknya mencabut sanksi terhadap produsen aluminium Rusal, perusahaan induknya En+, dan perusahaan lain yang terkait dengan Deripaska, seorang tokoh logam yang dikenal berada di lingkaran dalam Presiden Rusia Vladimir Putin.

"Deripaska akan tetap di bawah sanksi yang dijatuhkan padanya pada April lalu," kata Departemen Keuangan AS.

Ketiga perusahaan Deripaska - Rusal, En + dan JSC EuroSibEnergo (ESE) - telah setuju untuk merestrukturisasi perubahan termasuk mengurangi saham Deripaska.

"Perusahaan-perusahaan ini telah berkomitmen untuk secara signifikan mengurangi kepemilikan Deripaska dan memutuskan kontrolnya," ujar Departemen Keuangan AS lagi.

Credit sindonews.com

Putin: Rudal Baru Rusia Akan Buat Barat 'Berpikir'

MOSKOW - Sebuah sistem rudal baru harus memberi kekuatan Barat jeda sebelum mengancam Rusia. Hal itu dikatakan Presiden Rusia Vladimir Putin kepada penasihat pertahanannya di Moskow.

"Serius, langkah-langkah terobosan telah dibuat dalam pengembangan senjata state of the art yang unik," kata Putin, menurut transkrip resmi.

“Senjata-senjata ini mengkonsolidasikan keseimbangan kekuatan dan, dengan demikian, stabilitas internasional. Saya berharap sistem baru kami akan menyediakan bahan untuk berpikir bagi mereka yang terbiasa dengan retorika militeristik dan agresif,” sambungnya seperti dikutip dari Washington Examiner, Kamis (20/12/2018).

Putin menegaskan ia berpikir tentang Barat, karena ia memuji keberhasilan latihan militer baru-baru ini dengan China. Demikian juga, ia mengatakan bahwa senjata hipersonik membantu menjaga paritas dengan Amerika Serikat meskipun Pentagon memiliki anggaran militer jauh lebih besar daripada pendanaan kementerian pertahanan Rusia.

"Perlu (lebih cepat) beralih ke persenjataan modern yang memiliki kemampuan yang ditingkatkan untuk menembus pertahanan perisai rudal canggih," ujar Putin, menurut TASS, sebuah outlet media yang dikelola negara.

Komentar itu muncul dua minggu setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menetapkan tenggat waktu bagi Rusia untuk kembali mematuhi perjanjian senjata nuklir tahun 1987 yang melarang penyebaran rudal jarak menengah berbasis darat. AS berencana untuk memberikan pemberitahuan resmi penarikan dari perjanjian itu pada bulan Februari mendatang.

"Moskow telah menurunkan beberapa batalyon SSC-8, dan semuanya diposisikan untuk tujuan ofensif," kata Sekretaris Menteri Luar Negeri Andrea Thompson, menggunakan nama resmi AS untuk rudal Rusia, yang dijelaskan setelah pengumuman Pompeo.

"Jika kita ingin pencegahan pengendalian senjata yang kredibel, kita harus menunjukkan bahwa perjanjian kita bernilai dengan makalah yang mereka tulis," imbuhnya.

Putin membantah segala pelanggaran, mengatakan Amerika Serikat telah mencari "alasan sepele" untuk keluar dari kesepakatan itu.

"Langkah seperti itu akan memiliki konsekuensi paling negatif dan jelas akan melemahkan keamanan regional dan global," katanya.

"Bahkan, dalam jangka panjang, itu dapat mengakibatkan degradasi dan bahkan runtuhnya seluruh arsitektur pengendalian senjata dan non-proliferasi senjata pemusnah massal," sambungnya.

Namun ia menjelaskan bahwa ia pikir negosiator asli kesepakatan itu membuat kesepakatan yang buruk.

"Rudal-rudal berbasis darat akan dilikuidasi, karena Uni Soviet tidak memiliki yang lain," kata Putin.

“Amerika Serikat memiliki rudal laut dan udara, sementara kami tidak. Oleh karena itu, dari sudut pandang Uni Soviet, ini adalah perlucutan senjata sepihak. Tuhan tahu mengapa para pemimpin Soviet memutuskan untuk melanjutkan perlucutan sepihak,” tukasnya.

Credit sindonews.com

AS Akui Tak Bisa Tandingi Senjata Hipersonik Rusia

Rudal hipersonik Kinzhal yang dilepaskan pesawat tempur saat melakukan uji coba di selatan Rusia, 1 Maret 2018. Kinzhal disebutkan memiliki kemampuan 10 kali kecepatan suara dengan jangkauan 2.000 kilometer. AP/Russian Defense Ministry Press Service, File

CB, Jakarta - Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan senjata baru Rusia, yakni rudal hipersonik Kinzhal tidak akan mampu ditandingi oleh negara lain. Putin juga meyakini senjata baru ini akan membuat Rusia melampaui negara-negara lain selama puluhan tahun ke depan.
Dilansir dari News.com.au, 19 Desember 2108, Putin berbicara selama pertemuan dengan petinggi militer di Moskow bahwa rudal hipersonek Kinzhal dan peluncur hipersonik Avangard, akan meningkatkan kemampuan militer Rusia.

"Belum ada yang membuat senjata hipersonik, tapi kita sudah memilikinya," kata Putin.

Pesawat Angkatan Udara Rusia MiG-31K membawa rudal aero-balistik hipersonik presisi tinggi Kh-47M2 Kinzhal selama parade militer Hari Kemenangan di Moskow, Rusia, 9 Mei 2018. AP/Pavel Golovkin
Terkait rudal Kinzhal dan Avangard, pemerintah AS mengakui saat ini belum bisa mencegat senjata hipersonik. Kantor Akuntabilitas Pemerintah mengatakan kecepatan rudal, ketinggian dan kemampuan manuver membuatnya sulit untuk dihentikan.
"Tidak ada tandingan yang setimpal," kata laporan tersebut.

Rusia mengklaim rudal Kh-47M2 Kinzhal akan memiliki jarak tempuh 3.000 kilometer melampaui Tupolev Tu-22M3, menurut laporan National Interest. Moskow juga mengklaim senjata hipersonik tersebut juga memiliki jarak tempuh 2.000 kilometer ketika diluncurkan dari pesawat Mikoyan MiG-31K pada kecepatan 2,83 Mach.
Rudal Kinzhal dilaporkan memiliki kecepatan hingga 12.500 kilometer per jam dan sudah dimasukkan ke dalam peralatan militer Rusia, menurut Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu, dan menambahkan MiG 31 sudah terbang membawa rudal dalam misi patroli di Laut Kaspia dan Laut Hitam tahun ini.

Pesawat tempur Rusia MiG-31 melepaskan rudal hipersonik Kinzhal saat melakukan uji coba di Rusia, 1 Maret 2018. Rusia mengatakan telah sukses meluncurkan sebuah rudal hipersonik, salah satu jajaran senjata yang memiliki kemampuan nuklir. (RU-RTR Russian Television via AP)
Sementara pakar barat mengiyakan klaim Rusia bahwa rudal hipersonik tidak ada tandingannya, namun juga menyangkal efektifitas rudal.

"Kalian bisa saja menempelkan rudal balistik di pesawat. Tapi itu tidak berarti efektif. Ada kemungkinan Kinzhal adalah semacam senjata hipersonik yang cukup cepat untuk menghindari pertahanan musuh, namun tidak memiliki kemampuan manuver untuk menyerang target secara akurat dalam jarak jauh," menurut James Acton, fisikawan dari Carnegie Endowment for International Peace, dikutip dari Daily Beast.

Meskipun para pakar barat meragukan bagaimana efektifitas dan operasional rudal, Rusia kukuh bahwa rudal sudah diuji di MiG-31K dengan lebih 250 patroli latihan membawa rudal.
"Rudal hipersonik Kinzhal, memiliki presisi tinggi yang terbang di Mach 10, sudah beroperasi dengan tentara kami di Distrik Federal Selatan, seperti yang telah saya katakan," kata Presiden Rusia Vladimir Putin pada 7 Juni.

Credit tempo.co

Menlu Yaman: Tak Ada Perundingan Lagi Hingga Hodeidah Stabil

Warga Yaman berjalan di antara runtuhan puing gedung yang hancur terkena serangan udara di Sanaa, Yaman, 7 Mei 2018.

Foto: AP/Hani Mohammed

Pemerintah Yaman membentuk komite untuk koordinasi terkait gencatan senjata Hodeidah.

CB, ADEN – Menteri Luar Negeri Yaman, Khalid al-Yamani, mengatakan Pemerintah Yaman tidak akan mengupayakan putaran perundingan berikutnya kecuali keamanan dan stabilitas kembali ke Hodeidah. Meski demikian, Yaman masih berusaha mencapai semua yang telah disepakati di Stockholm.

Pernyataan Yamani disampaikan sebelum dilakukannya video conference pada Rabu (19/12). Dalam kesempatan ini, kedua belah pihak akan menyepakati penarikan pasukan dari Hodeidah.

Yamani menegaskan dalam sebuah wawancara dengan Alarabiya, penerimaan Houthi untuk menarik pasukannya dari Hodeidah telah membawa kedua pihak lebih dekat dengan akhir konflik.

Dia juga menganggap hasil dari perundingan damai itu sebagai sebuah kemenangan bagi Pemerintah Yaman yang sah dan proses perdamaian di Yaman.

Dia menjelaskan, mekanisme lama yang digunakan PBB untuk memantau impor senjata dari Iran ke milisi Houthi tidak dapat sepenuhnya mengendalikan situasi karena basisnya berada di Djibouti.

Namun, Yemeni mengatakan sekarang dengan adanya kesepakatan terbaru, agen-agen pemantau akan dikerahkan di pelabuhan Yaman, yang akan mencegah masuknya bantuan militer Iran kepada Houthi.

Yamani juga mengatakan, gencatan senjata di Hodeidah masih berlaku. Pemerintah Yaman juga telah membentuk komite untuk melakukan koordinasi dan merelokasi orang-orang yang berada di bawah pengawasan PBB.

Credit republika.co.id

Bahrain: Dukung Saudi Tugas Arab dan Muslim

Raja Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud

Foto: Arabnews

Bahrain berpendapat Saudi telah berupaya menjaga keamanan dan stabilitas Arab.

CB, RIYADH -- Menteri Urusan Informasi Bahrain, Ali Al Romaihi, menegaskan bahwa mendukung Arab Saudi menentang kampanye media ofensif adalah tugas Arab dan umat Islam.

Hal ini disampaikannya di sela-sela pertemuan yang diselenggarakan Menteri Informasi Saudi Dr Awad bin Saleh Al Awad dengan rekan-rekan negara Arab.

Dilansir di News of Bahrain, Rabu (19/12), pertemuan tersebut menandai pemilihan Riyadh sebagai Ibu kota Media Arab untuk 2018-2019.

Al Romaihi mengatakan ada media yang didukung negara-negara kawasan yang berusaha untuk merusak kemampuan negara-negara Arab dan berupaya mengguncang kawasan itu.

Sementara itu, ia memuji peran utama yang dimainkan oleh Arab Saudi di bawah kepemimpinan Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Saudi Putra Mahkota Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Menurutnya, Saudi telah berupaya menjaga keamanan dan stabilitas kawasan Arab dan mencegah media asing ikut campur dalam komunitas mereka.

Al Romaihi juga menyampaikan ucapan selamat kepada Penjaga Dua Masjid Suci Raja Salman atas pemilihan Riyadh sebagai ibu kota Media Arab.

Sebelumnya, Arab Saudi menjadi sorotan dunia internasional dalam kasus pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi dan Perang Yaman.

Credit republika.co.id

Kemlu AS Setujui Penjualan Rp50,3 Triliun Rudal ke Turki

Ilustrasi rudal Patriot. (Reuters/Issei Kato/File Photo)

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyetujui prospek penjualan sistem pertahanan rudal dan udara Patriot senilai US$3,5 miliar atau setara Rp50,3 triliun ke Turki.

Kementerian Pertahanan AS melaporkan bahwa Kemlu sudah meloloskan penjualan 80 rudal Patriot dan 60 jenis peluru kendali lainnya ke Turki beserta alat pertahanan lainnya pada Selasa (18/12).

Pengumuman ini datang tak lama setelah Kemlu AS menyatakan bahwa mereka sedang berunding dengan Turki mengenai kemungkinan penjualan sistem pertahanan rudal Raythen Co Patriot sehingga Ankara tak perlu membeli sistem S-400 dari Rusia.

Namun, Turki dua kali menolak tawaran tersebut. Sebelumnya, Turki lebih memilih sistem dari China sebelum beralih ke S-400 produk Rusia.

AS dan NATO pun berulang kali mengingatkan bahwa sistem pertahanan Rusia tak bisa diintegrasikan dengan sistem yang dipakai blok tersebut.

Mereka juga menyatakan bahwa pembelian S-400 akan membahayakan prospek pembelian jet F-35 produksi Lockheed Martin Corp dan mungkin mendorong AS menjatuhkan sanksi atas Turki.

Keputusan Kemlu AS ini memang membuka jalan bagi Kongres untuk meloloskan penjualan. Namun, sebagaimana dilansir Reuters, keputusan ini tak mengindikasikan sudah ada kontrak atau negosiasi yang disepakati dengan Turki.

Credit cnnindonesia.com

Rusia kepada Ukraina: Setiap Provokasi Punya Konsekuensi Serius

MOSKOW - Provokasi Ukraina dapat memicu konsekuensi serius. Peringatan itu dilontarkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova.

"Negara dan rakyat Ukraina telah dilemparkan kembali ke beberapa dekade belakang, dan sekarang kita melihat sebuah negara terbakar," katanya.

"Banyak orang berada di ambang keputusasaan, dan yang lain di luar itu. Orang-orang menghadapi propaganda langsung, propaganda masa perang, dan provokasi apa pun dapat memiliki konsekuensi yang mengerikan," sambung Zakharova.

"Moskow bermaksud untuk mempertahankan toleransi strategis karena kami berbicara tentang persaudaraan orang-orang yang sedang mengalami masa-masa sulit," ia menekankan seperti dikutip dari TASS, Kamis (20/12/2018).

Sebelumnya hari ini, Menteri Keamanan dan Menteri Pertahanan Nasional Ukraina Alexander Turchinov menyatakan dalam sebuah wawancara dengan BBC bahwa Ukraina tidak memiliki rencana untuk menghentikan perjalanan kapal militernya melalui Selat Kerch, dan tidak menutup kemungkinan menghancurkan jembatan Crimea.

Dia menambahkan bahwa Ukraina siap mengundang perwakilan OSCE, NATO dan organisasi internasional lainnya untuk hadir di kapal Ukraina.

Pada 26 November, parlemen Ukraina, mendukung dekrit Presiden Pietro Poroshenko untuk memberlakukan undang-undang darurat 30 hari di 10 wilayah.

Alasan untuk keputusan mengumumkan darurat militer adalah insiden di Selat Kerch pada 25 November, ketika tiga kapal perang Ukraina, dalam perjalanan dari Odessa ke Mariupol, ditembaki dan ditangkap oleh Rusia. Rusia menyatakan ketiga kapal itu melintasi perbatasan secara ilegal, memasuki perairan teritorial Rusia dan mulai melakukan manuver berbahaya.

Ketiga kapal Ukraina ditahan di Laut Hitam. Tiga prajurit Ukraina terluka dan menerima bantuan medis, dan hidup mereka tidak dalam bahaya. Kasus kriminal telah diluncurkan atas pelanggaran perbatasan negara Rusia. Moskow mengecam insiden itu sebagai aksi provokasi.

Credit sindonews.com

Jaringan Uni Eropa Diretas Selama Bertahun-tahun

Hacker (ilustrasi)

Foto: pixabay

Tidak hanya Uni Eropa peretas juga masuk jaringan beberapa organisasi dunia lainnya

CB, NEW YORK -- Surat kabar Amerika Serikat (AS) New York Times mempublikasikan laporan tentang jaringan Uni Eropa yang telah direntas selama bertahun-tahun. Para peretas mengunduh kawat diplomatik rahasia yang salah satunya berisi kekhawatiran Uni Eropa terhadap pemerintahan Donald Trump.
"(Kami) menyadari tuduhan potensi kebocoran informasi sensitif ini dan secara aktif menyelidiki kasus ini," kata Sekretariat Uni Eropa, seperti dilansir dari New York Times, Rabu (19/12)

Dalam kawat-kawat diplomatik yang diunduh para peretas tersebut juga menggambarkan Uni Eropa yang kesulitan membuat kesepakatan dengan Rusia dan Cina serta khawatir Iran akan kembali menjalankan program nuklir mereka. New York Times mengatakan mereka menerima lebih dari 1.100 kawat diplomatik dari perusahaan keamanan Area 1.

Para penyidik dari Area 1 yakin pelanggaran ini dilakukan para perentas yang bekerja untuk Pasukan Pembebas Rakyat Cina atau China People Liberation Army. Kawat-kawat diplomatik juga berisi tentang percakapan dengan pemimpin-pemimpin Arab Saudi, Israel dan beberapa negara lainnya.

Area 1 mengatakan teknik yang digunakan para peretas selama tiga tahun ini sama seperti teknik yang digunakan tim elit tentara Cina. Kawat-kawat diplomatik itu disalin dari jaringan yang privat dan diunggah ke situs internet terbuka yang dibuat oleh para peretas.

"Mengungkapkan rasa lapar para peretas untuk menyapu (seluruh informasi) bahkan sampai rincian negosiasi internasional yang paling tidak jelas," tulis New York Times dalam laporan mereka.

Salah satu kawat menyebutkan para diplomat-diplomat Uni Eropa menggambarkan pertemuan antara Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Finlandia berjalan 'sukses' (setidaknya bagi Putin). Kawat diplomatik pada bulan Maret mengungkapkan kepala deputi Uni Eropa untuk AS, Caroline Vicini meminta para diplomat untuk bekerja di sekitar Trump agar berhubungan langsung dengan Kongres.

Vicini juga menyarankan diplomat-diplomat perdagangan menyebut AS sebagai 'mitra terpenting kami'. Meski di beberapa hal Uni Eropa tidak sepakat dengan pemerintahan Trump seperti isu perubahan iklim, perdagangan dan kesepakatan nuklir Iran.

Kawat diplomatik yang ditulis usai pertemuan pada 16 Juli berisi analisis dan laporan detail tentang pembicaraan antara pejabat Uni Eropa dengan Presiden Cina Xi Jinping. Dalam laporan tersebut tercantum kata-kata Xi yang mengatakan 'perundungan' yang dilakukan Trump terhadap Cina seperti 'pertandingan tinju tanpa aturan'.

Tidak hanya Uni Eropa para peretas juga masuk jaringan beberapa organisasi dunia lainnya. Seperti PBB, American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) serta kementerian luar negeri dan keuangan di seluruh dunia.

"Peretasan AFL-CIO fokus pada isu negosiasi atas kesepakatan perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership) yang mana Beijing tidak masuk di dalamnya," tambah New York Times.

Materi-materi yang diretas dari PBB kebanyakan diambil pada tahun 2016 di saat Korea Utara sedang aktif melancarkan uji coba rudal nuklir mereka. Termasuk pertemuan pribadi sekretaris jenderal PBB dan para deputinya dengan pemimpin-pemimpin negara Asia.

Sekitar lebih dari 100 organisasi dan institusi menjadi target selama bertahun-tahun. Tapi banyak dari mereka yang tidak menyadarinya sampai akhirnya beberapa hari lalu pelanggaran ini ditemukan Area 1. Perusahaan keamanan tersebut didirikan tiga mantan pejabat Badan Keamanan Nasional AS.

Kawat-kawat diplomatik ini juga berisi laporan panjang diplomat-diplomat Eropa tentang pergerakan Rusia dalam menyerang Ukraina. Termasuk peringatan Krimea yang diduduki Rusia empat tahun lalu telah menjadi 'zona panas di mana hulu ledak nuklir mungkin sudah dipasang' di sana. Pejabat-pejabat Amerika mengatakan mereka tidak menemukan bukti ada hulu ledak nuklir di Krimea.

Diplomat-diplomat Eropa mencatat pertemuan pribadi mereka dengan Xi Jingpin yang digelar pada bulan Juli lalu. Dimana presiden Cina tersebut bersumpah tidak akan membiarkan gertakan Amerika mempengaruhi negaranya meski perang dagang akan berimbas pada semua pihak.

"Cina bukan negara terbelakang lagi," kata Xi dalam catatan para diplomat Eropa.

Dalam pembicaraan mereka dengan pejabat-pejabat AS usai pertemuan di Helsinki pada bulan Juli lalu, diplomat-diplomat Uni Eropa menduga Gedung Putih berusaha mengurangi dampak buruk keputusan Trump mendukung beberapa sikap Putin. Salah satunya memperbolehkan Rusia menginterogasi mantan diplomat-diplomat Amerika.

Sebagai gantinya AS boleh menginterogasi pejabat-pejabat Rusia yang didakwa oleh Jaksa Khusus Robert Mueller. Dokumen yang bertanggal 20 Juli menggambarkan secara rinci pertukaran tersebut. Gedung Putih berusaha menyakinkan Uni Eropa kesepakatan yang dibuat Trump akan 'dibatalkan' untuk mencegah ada warga Amerika yang diinterogasi Rusia.

Pada kawat diplomatik yang bertanggal 7 Maret terangkum sulitnya hubungan Amerika dengan Uni Eropa sejak Donald Trump berkuasa. Di dalamnya pejabat tinggi Eropa di Washington berbicara tentang 'upaya mengirim pesan' untuk mengakhiri sikap negatif Trump yang diarahkan ke Uni Eropa sejak awal pemerintahnya yang telah menyebabkan banyak ketidaknyamanan.

Meski sudah menyatakan akan menyelidiki dugaan kebocoran ini tapi sekretariat Uni Eropa tidak mau memberi komentar tentang isi kawat-kawat diplomatik yang bocor ini. Harta karun kawat-kawat diplomatik ini seperti ketika WikiLeaks membocorkan 250 ribu kawat diplomati Kementerian Luar Negeri pada tahun 2010 lalu.

Tapi kawat-kawat diplomatik Uni Eropa ini tidak seluas dan sedalam kawat diplomatik yang dibocorkan WikiLeaks. WikiLeaks dapat mengakses berbagai dokumen yang berlebel terbatas dan rahasia.

Pejabat Uni Eropa mengatakan komunikasi-komunikasi rahasia termasuk komunikasi dengan level 'sangat rahasia' di simpan di sistem yang terpisah. Sistem itu sedang diperbaharui dan diganti. Kawat diplomatik yang fokus membahas percakapan negara-negara maju tentang perjanjian nuklir Iran pada tahun 2015 juga disimpan di sistem yang berbeda.

Seorang ahli spionase yang tidak disebutkan namanya mengatakan kasus ini tidak seperti ketika WikiLeaks membocorkan kawat diplomatik Kementerian Luar Negeri AS atau Rusia meretas Komite Nasional Partai Demokrat pada tahun 2016. Di mana dalam dua kasus tersebut para peretas memang berniat mempublikasikan dokumen-dokumen rahasia. Serangan siber terhadap Uni Eropa ini murni tindakan spionase.

Kasus ini juga menunjukan betapa buruknya perlindungan jalur komunikasi antara negara-negara di Uni Eropa. Kebocoran yang terjadi selama bertahun-tahun ini, menurut ahli spionase tersebut, telah mempermalukan pemerintahan seluruh dunia.

Credit republika.co.id

Polisi Afsel Perintahkan Istri Robert Mugabe Ditangkap

Robert Mugabe (kiri) dan istrinya, Grace Mugabe (kanan). (AFP PHOTO / Jekesai NJIKIZANA)

Jakarta, CB -- Kepolisian Afrika Selatan menyatakan sudah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Grace Mugabe. Istri mantan Presiden Zimbabwe, Robert Mugabe itu dicari karena menganiaya seorang model pada Agustus 2017 lalu.

Menurut Juru Bicara Kepolisian Afrika Selatan, Brigadir Vishnu Naidoo, surat perintah terbit pada Kamis pekan lalu.

"Benar surat perintah penangkapan untuk Grace Mugabe terbit pada Kamis pekan lalu," kata Naidoo, seperti dilansir CNN, Kamis (20/12).

Kendati demikian, kemampuan dan kemauan Kepolisian Zimbabwe menangkap Grace diragukan walau nantinya dia masuk dalam daftar Interpol. Sebab meski sudah tidak berada dalam lingkar kekuasaan, tetapi dia dan suaminya masih mempunyai pengikut setia.

"Kami belum menerima surat perintah itu. Kami akan cek terlebih dulu," kata Juru Bicara Kepolisian Zimbabwe, Paul Nyathi.

Grace menganiaya seorang model perempuan Afrika Selatan, Gabriella Engels pada Agustus 2017. Dia mengamuk dan menyabet Engels menggunakan kabel hingga luka-luka.

Penyebabnya adalah diduga Engels bermalam dengan dua anak Grace, Chatunga Bellarmine Mugabe dan Robert Peter Mugabe Jr., di kamar hotel selepas berpesta.

Grace bisa lolos karena diberikan kekebalan diplomatik oleh mantan Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Maike Nkoana-Mashabane. Namun, pada Juli 2018 Mahkamah Agung Afrika Selatan membatalkan keputusan pemberian imunitas itu dan memerintahkan Grace diekstradisi.

Kini Grace memilih tiarap selepas angkatan bersenjata Zimbabwe mengkudeta Robert pada November 2017. Robert memimpin negara itu selama 37 tahun.

Saat ini sejumlah tentara masih disiagakan di Ibu Kota Harare. Padahal, mereka sudah punya presiden baru, Emmerson Mnangagwa yang terpilih melalui pemilihan pada 30 Juli lalu. Emmerson adalah mantan wakil Robert di Partai Zanu PF.

Saat ini kabarnya Mugabe sedang dirawat di Singapura karena sakit.

Credit cnnindonesia.com

Hubungan Bilateral Indonesia-Rusia Masuki Masa Keemasan Kedua

MOSKOW - Relasi diplomatik antara Indonesia dan Rusia mengalami pasang surut sejak tahun 1950. Namun kini, hubungan itu kian erat dan dekat. Kedua negara menekankan berbagai kerja sama dan kesepakatan di bidang politik, ekonomi, militer, pendidikan, dan budaya yang saling menguntungkan.

KORAN SINDO berkesempatan mendalami isu ini lebih jauh dengan mewawancarai Duta Besar (Dubes) RI untuk Rusia dan Belarus Mohammad Wahid Supriyadi yang sudah berada di Moskow sejak 2016. Berikut petikannya:

Bagi Bapak apa makna 68 tahun hubungan Indonesia-Rusia?

Saya sering menyampaikan bahwa kita sekarang memasuki masa keemasan kedua. Masa keemasan pertama terjadi selama kepemimpinan Presiden Soekarno (1945-1967). Saat itu, hubungan kedua negara sangat akrab. Jika Rusia (dulu Uni Soviet) tidak memberikan dukungan militer, kita belum tentu dapat merebut Irian Jaya dari Belanda.

Presiden Soekarno memandang pemimpin Uni Soviet Nikita Krhushchev sebagai orang yang antipenjajahan. Nikita juga memiliki pandangan positif terhadap Soekarno. Tapi, hubungan itu surut memasuki era kepemimpinan Presiden Soeharto (1967-1998), meski tidak diputus seperti dengan China.

Lalu, bagaimana hubungan Indonesia dan Rusia pada abad ke-21?

Memasuki tahun 2000-an setelah Uni Soviet runtuh dan Presiden Soeharto lengser, hubungan antara Indonesia dan Rusia kembali pulih secara bertahap. Kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Mei 2016 menjadi awal dari masa keemasan kedua.

Selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asosiasi Bangsabangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Rusia ke-20 pada 13–15 November lalu di Singapura, Rusia memperlakukan Indonesia begitu istimewa dan luar biasa.

Presiden Vladimir Putin berkeinginan bertemu Presiden Jokowi terlebih dahulu sebelum bertemu para pemimpin negara lain. Saya menyaksikan sendiri kedua negara menyepakati lima nota kesepahaman di berbagai bidang. Presiden Putin juga menyerahkan keris peninggalan Pakubuwono X yang dibawa Belanda dan dimiliki kurator Inggris. Keris itu dibawa Presiden Jokowi kembali ke Tanah Air.

Apa saja upaya yang dilakukan KBRI untuk meningkatkan hubungan baik tersebut?

Kami mencoba memperkenalkan Indonesia lebih jauh kepada warga Rusia melalui pendekatan kebudayaan. Sebab, menurut saya, pendekatan ini paling efektif dan bertahan dalam jangka panjang. Salah satu acara besar tahunan yang kami gelar ialah Festival Indonesia.

Festival Indonesia diselenggarakan sejak tahun 2016. Dalam festival ini tidak hanya diperkenalkan keanekaragaman budaya tradisional yang ada di Indonesia, tapi juga destinasi wisata, potensi bisnis, dan produk- produk unggulan Tanah Air.

Pada tahun depan, kami optimistis jumlah pengunjung dan nilai transaksi yang diteken akan semakin banyak. Saya kira Festival Indonesia bisa menjadi acara tahunan KBRI, jika saya nanti kembali ke Jakarta, karena ini sudah menjadi ikon Indonesia. Hasilnya juga terasa.

Seberapa besar antusiasme warga Rusia menghadiri Festival Indonesia?

Antusiasmenya sangat besar sekali. Pada 2017, jumlah pengunjung Festival Indonesia yang diadakan selama tiga hari mencapai lebih dari 135 ribu orang, lebih banyak 44 ribu orang dibanding setahun sebelumnya. Pada 2016, jumlah pengunjung sekitar 68 ribu orang.

Sepanjang Januari-September total perdagangan antara Indonesia dan Rusia mencapai USD1,74 miliar, turun 15% dibanding periode sebelumnya. Kenapa menurun?

Dalam laporan perdagangan versi Federal Custom Service Rusia memang ada penurunan. Tapi, dalam versi Badan Pusat Statistik (BPS) ada kenaikan. Kenapa menurun? Alasannya karena tahun lalu ekspor terbesar kita adalah mesin berat senilai USD700 juta dolar mengalahkan crude palm oil(CPO) yang hanya USD500 juta.

Mesin bukan produk yang dibutuhkan setiap saat sehingga total perdagangannya menurun. Meski demikian, perdagangan kita untuk produk kopi, teh, rokok, dan furnitur naik. Mudahmudahan pada sisa tahun ini semuanya akan berimbang.

Pada 2017, investasi Rusia mencapai USD7,4 juta. Berapa target investasi yang diharapkan bisa ditarik dari Rusia tahun ini?

Masalahnya adalah investasi ini tidak langsung dari Rusia, tapi kebanyakan berasal dari perusahaan Rusia yang berada di Singapura. Saya tahu investasi di Emirates mencapai miliaran. Tapi yang tercatat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kecil karena sebagian melalui negara ketiga.

Rencananya Presiden Vladimir Putin akan berkunjung ke Indonesia tahun depan. Apa saja isu yang akan dibahas nanti?

Saya kira kunjungan Presiden Putin ke Indonesia merupakan tanda lain hubungan baik antara Indonesia dan Rusia. Kemungkinan isu yang akan dibahas ialah kemitraan strategis. Ini penting karena menjadi sistem hubungan tertinggi di antara dua negara.

Saya kira isu yang selanjutnya akan dibahas kedua Kepala Negara ialah kemudahan visa bagi warga negara indonesia (WNI). Lalu, isu kemungkinan ditekankan ialah peningkatan ekonomi dan perdagangan. Saya yakin Presiden Putin akan membawa pengusaha- pengusaha besar Rusia.

Apa tanggapan Bapak terkait dibukanya penerbangan langsung Rusia-Indonesia oleh PJSC Aeroflot?

Maskapai penerbangan Aeroflot berani melakukan penerbangan langsung karena jumlah pengunjung dari Rusia ke Indonesia kian banyak. Saat ini penerbangan ini hanya ada seminggu tiga kali dan menuju Denpasar. Artinya apa? Potensi bisnis dari dan ke Jakarta masih belum tergarap.

Kami akan mencoba kembali melobi Garuda Indonesia untuk mengambil bagian ini. Sebelumnya, proses ini sudah mencapai 75%, tapi terjadi pembatalan karena beberapa alasan. Penerbangan ini bukan tentang turis semata, tapi juga perdagangan.

Sejauh ini maskapai yang memperoleh keuntungan dari potensi ini ialah maskapai asing, seperti Emirates dan Qatar Airways yang melakukan transit di Dubai dan Doha. Saya bisa saksikan penerbangan ke Moskow dari Indonesia, begitu pun sebaliknya, selalu penuh oleh penumpang.

Produk tropis seperti buahbuahan dan ikan-ikan segar juga dapat diekspor langsung dari Indonesia. Menurut saya, produk tropis Indonesia banyak dan memiliki kualitas yang tak kalah baik dari negara-negara ASEAN lain seperti Vietnam serta diminati warga Rusia.

Credit sindonews.com

Krisis Rohingya Masih Jauh dari Kata Usai

BANDUNG - Krisis yang terjadi di Rakhine State, Myanmar, yang menyebabkan ratusan ribu warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh, masih jauh dari kata usai. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi.

"(Krisis di Rakhine State) masih jauh dari diselesaikan," ucap Retno saat memberikan kuliah umum di Universitas Padjadjaran Bandung pada Rabu (19/2).

Dia mengatakan, dunia internasional, termasuk di dalamnya Indonesia, berusaha untuk bisa mengembaikan para pengungsi ini ke rumah mereka di Myanmar, yakni di Rakhine State

Dunia internasional, papar Retno, mengingingkan proses repratiasi ini memenuhi tiga kriteria, yakni bersifat sukarela, bersifat aman dan bermartabat. "Tidak mudah untuk memenuhi tiga kriteria tersebut," ungkapnya.

Retno lalu menyebut, saat ini terus terjadi defisit kepercayaan antara Myanmar dan negara-negara di dunia, Myanmar dan masyarakat internasional, yang menyebabkan proses repratiasi semakin sulit

"Jika terus terjadi akan berdampak buruk, tidak hanya bagi Myanmar, tapi juga untuk ASEAN. Jika tidak diselesaikan dengan baik, dampaknya akan mempengaruhi keamanan dan stabilitas Asia Tenggara," tukasnya.

Credit sindonews.com

Bendung Imigran, AS Guyur Amerika Tengah dan Meksiko Miliaran

Amerika Serikat menjanjikan miliaran dolar untuk pembangunan di Amerika Tengah dan Meksiko demi membendung imigran ilegal. (REUTERS/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat menjanjikan akan menggelontorkan miliaran dolar untuk pembangunan di Amerika Tengah dan Meksiko. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari rencana memperkuat ekonomi di kawasan itu dan membendung imigran ilegal.

Hal tersebut diungkapkan oleh pemerintah AS dan Meksiko pada Selasa (18/12). Sebelumnya, Presiden Meksiko, Manuel Lopez Obrador telah membujuk Donald Trump untuk bekerja sama membantu Honduras, El Salvador, Guatemala serta wilayah selatan Meksiko.

Selama ini, ribuan imigran Amerika tengah yang melarikan diri dari kemiskinan dan kekerasan di negaranya dikabarkan menetap di penampungan di Tijuana, Meksiko.

Sebelum mengklaim suaka ke Negeri Paman Sam, mereka harus menunggu beberapa pekan sampai bulan di perbatasan AS tersebut.

Untuk menekan angka imigran ilegal, Trump mengancam akan membangun tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko sejak pemilu lalu. Namun Meksiko selalu menolak membiayai pembangunan tersebut.

Kedua kepala negara kemudian berdiskusi terkait persoalan imigrasi melalui sambungan telepon pada pekan lalu.

Banyak yang beranggapan bahwa Trump, anggota Partai Republik, dan Lopez Obrador, anggota partai sayap kiri, akan berbenturan. Namun pernyataan kedua belah pihak pada Selasa kemarin, memecahkan keraguan tersebut.

"Akhirnya kami melihat bahwa Meksiko dan AS berada dalam pihak yang sama dan dapat saling memahami serta menanggulangi migrasi dari Amerika Tengah sebagai masalah regional bersama," tutur Christopher Wilson, wakil direktur Institut Meksiko di Wilson Center, Washington, seperti dilansir AFP, Rabu (19/12).

Sebagian besar pembiayaan proyek akan ditanggung melalui investasi swasta, termasuk melalui Overseas Private Investment Corporation (OPIC), sehingga tak akan membebani pajak AS.

Hal ini, menurut Wilson, merupakan solusi yang kreatif dan sesuai untuk administrasi Trump.

Menteri Luar Negeri Meksiko, Marcelo Ebrard, mengatakan Washington mengerahkan US5,8 miliar (sekitar Rp835 triliun) untuk proyek ini, dan meningkatkan investasi publik dan swasta di Meksiko melalui OPIC sebesar US$4,8 miliar (sekitar Rp691 triliun).

Sebanyak US$2 miliar (sekitar Rp28,8 triliun) akan diberikan untuk pembangunan di Meksiko selatan. Pemerintah Meksiko telah berjanji akan mencari biaya sebesar US$25 miliar (sekitar Rp360 triliun) untuk mengembangkan wilayah selatan Meksiko selama lima tahun ke depan.

Pemerintah Meksiko telah berjanji akan menawarkan visa kerja migran jika imigran AS memenuhi syarat untuk tinggal di negara tersebut, dan Obrador ingin AS melakukan hal yang sama.

Juru bicara pemerintah Meksiko, Roberto Velasco, mengatakan dalam beberapa hari mendatang mereka akan mengumumkan perubahan kebijakan imigrasi yang menggabungkan rencana untuk visa kerja bagi migran.

Departemen Luar Negeri Meksiko mengatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa mereka ingin menunjukkan kesediaan Meksiko untuk mengembangkan kerangka kerja agar imigrasi berjalan dengan legal, teratur dan aman.

Credit cnnindonesia.com