CUPUMA

Jumat, 07 Desember 2018

Perkuat Pertahanan, Kiev Kirim Tentara ke Perbatasan Ukraina-Rusia

KIEV - Presiden Ukraina, Petro Poroshenko melalui akun Twitternya menuturkan, Kiev akan memperkuat kekuatan militer di wilayah perbatasan Ukraina dengan Rusia. Kiev akan mengirimkan pasukan tambahan ke wilayah perbatasan kedua negara.

"Unit militer dari Angkatan Bersenjata Ukraina telah diturunkan ke arah yang paling berbahaya di sepanjang garis perbatasan kami (dengan Rusia) untuk memperkuat kemampuan pertahanan," kicau Poroshenko, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (6/12).

Berita itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Moskow dan Kiev, yang disebabkan oleh penangkapan tiga kapal Ukraina oleh Penjaga Perbatasan Rusia di dekat Selat Kerch, di wilayah perairan Crimea.

Ukraina sendiri pada November lalu telah menyetujui penerapan darurat militer di setidaknya 10 wilayah Ukraina, yang kebanyakan berada di dekat perbatasan dengan Rusia.

Terkait dengan darurat militer, Presiden Rusia, Vladimir Putin menyatakan, bahwa dengan mendeklarasikan darurat militer di sepuluh wilayah negara itu, pemerintah Ukraina telah membagi negara itu menjadi dua bagian.

"Mereka menyatakan darurat militer di sepuluh wilayah, di mana presiden saat ini tidak memiliki banyak dukungan. Ini berarti bahwa pemerintah Ukraina telah membagi negara menjadi dua bagian, satu yang dapat dipercaya dan satu yang tidak bisa," ucap Putin beberapa waktu lalu.

Putin mencatat bahwa Ukraina tidak mengumumkan darurat militer, ketika situasi negara itu jauh lebih mengerikan, dan menyebut keputusan Presiden Ukraina Petro Poroshenko itu terkait dengan pemilihan umum di negara tersebut.

Credit sindonews.com

Amerika Serikat Sebut Militer Afghanistan Sangat Lemah

Ilustrasi tentara Afghanistan. (REUTERS/Mohammad Ismail)

Jakarta, CB -- Pemerintah Amerika Serikat mengaku khawatir dengan kemampuan angkatan bersenjata Afghanistan yang lemah. Menurut mereka, jika militer AS angkat kaki dari negara itu, maka kemungkinan besar pasukan Afghanistan bakal kalah telak dari Taliban.

"Kalau kami pergi saat ini juga, saya tidak yakin pasukan Afghanistan bisa mempertahankan negara mereka," kata Kepala Komando Pusat Angkatan Bersenjata AS, Letnan Jenderal Kenneth McKenzie, seperti dilansir The Guardian, Kamis (6/12).

Penilaian itu disampaikan McKenzie untuk mendongkrak sekaligus menyentil kemampuan militer Afghanistan. Sebab, mereka sudah 17 tahun lebih bertempur dan kondisi keamanan negara itu tak kunjung membaik karena kelompok Taliban masih sangat kuat.

McKenzie menyatakan sampai saat ini ada 14 ribu pasukan AS yang diperbantukan di Afghanistan. Sedangkan rekrutmen dan pertambahan pasukan Afghanistan tersendat. Penyebabnya adalah mereka menganggap bahaya pekerjaan itu tidak sepadan dengan bayarannya.

Sebab sejak 2015 tercatat sudah 28 ribu tentara Afghanistan meninggal dalam pertempuran ataupun serangan melawan Taliban. Sedangkan jumlah pejuang Taliban di seluruh Afghanistan diperkirakan mencapai 60 ribu orang.

"Jumlah pasukan Afghanistan yang meninggal dalam pertempuran sangat banyak. Mereka bertempur dengan keras. Hal ini harus diperbaiki," ujar McKenzie.

Menurut pemerintah Afghanistan, rata-rata ada 500 prajurit mereka yang meninggal saban bulan. Jika hal ini terus terjadi, maka pembicaraan damai akan sulit tercapai.

Credit cnnindonesia.com

Tiga Tewas Dalam Serangan Bom dan Penembakan di Iran

TEHERAN - Setidaknya tiga orang tewas dan puluhan lainnya menderita luka-luka akibat serangan bom, yang disertai dengan penembakan di kota pelabuhan Chabahar, di bagian tenggara Iran.

Gubernur Chabahar, Rahmdel Bameria dalam sebuah wawancara kepada televisi setempat menuturkan, serangan bom itu adalah serangan bom bunuh diri. Dia membenarkan tiga orang tewas dan banyak lainnya menderita cidera akibat serangan itu.

"Tiga orang tewas dan beberapa lainnya cedera. Pelaku serangan bom bunuh diri meledakan bom saat berhenti di markas polisi di Chabahar," kata Bameria dalam wawancara tersebut, seperti dilansir Reuters pada Kamis (6/12).

Sementara itu, menurut Wakil Gubernur untuk urusan keamanan Chabahar, Mohammad Hadi Marashi, dua orang petugas polisi turut menjadi korban tewas dalam serangan itu. Sejauh ini belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.

Chabahar sendiri adalah zona perdagangan bebas dan lokasi kompleks pelabuhan baru, yang sedang dikembangkan bersama India, sebagai bagian dari koridor transportasi baru untuk Afghanistan.

Credit sindonews.com

Ledakan di Somalia Tewaskan Dua Jenderal dan Tujuh Pengawal

Serangan bom mobil di Mogadishu, Somalia

Foto: Reuters

Para jenderal dan pengawalnya tewas saat bom meledakkan truk pikap militer

CB, MOGADISHU -- Sembilan tentara, termasuk dua jenderal, tewas pada Kamis (6/12) oleh ledakan di luar Mogadishu, ibu kota Somalia, kata perwira dan militan. Kelompok al Shabaab mengaku bertanggung jawab atas insiden ini.

Al Shabaab menyatakan telah menghancurkan truk pikap militer, yang membawa dua jenderal itu dan tujuh pengawal mereka, di dekat desa Dhanaane di luar Mogadishu pada Kamis (6/12) siang. Abdiasis Abu Musab, juru bicara operasi militer al Shabaab, menyebut dua jenderal tewas itu ialah Omar Aden dan Abdi Ali.

"Kami menghancurkan pikap mereka dengan bom tepi jalan di dekat desa Dhanaane," kata dia kepada Reuters.

Seorang perwira militer yang menyebut dirinya Kapten Mohamad membenarkan dua jenderal itu dan para pengawal mereka telah gugur sementara yang lain menderita cedera.

Al Shabaab telah bertempur bertahun-tahun untuk menggulingkan pemerintahan pusat Somalia dukungan Barat dan memberlakukan hukum syariah. Negara itu dilanda perang sejak awal 1990-an.

Credit republika.co.id

Paris Akan Dijaga 8.000 Polisi untuk Hadapi Demonstran

Demo Kenaikan BBM di Prancis. (Foto: REUTERS/Stephane Mahe)

Jakarta, CB -- Sekitar 8.000 polisi dikerahkan untuk menjaga keamanan di Paris, Prancis, pada Sabtu (8/12). Hal ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi massa yang akan melakukan protes terkait kenaikan harga BBM.

Secara keseluruhan, jumlah personel keamanan yang akan menjaga Prancis berjumlah 89 ribu orang. Jumlah ini jauh lebih banyak jika dibandingkan pada pekan lalu, yang berjunlah 65 ribu personel.

Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meredam unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan oleh kelompok Yellow Vest.

Perdana Menteri Perancis, Edouard Philippe, mengatakan pihaknya siap menghadapi orang-orang yang datang bukan untuk memprotes, melainkan untuk membuat kerusuhan.

"Kami menghadapi orang-orang yang tidak di sini untuk memprotes, tetapi untuk menghancurkan, dan kami ingin memiliki sarana untuk tidak memberi mereka kebebasan," kata Philippe seperti yang dikutip dari Reuters, Kamis (6/12).

Credit cnnindonesia.com

Resolusi AS di PBB untuk Mengutuk Hamas Kandas

NEW YORK - Sebuah rancangan resolusi yang disponsori Amerika Serikat (AS) untuk mengutuk kelompok militan Hamas di Gaza, Palestina, berakhir dengan kegagalan atau kandas. Dalam voting, rancangan resolusi itu tidak mendapat dukungan dua pertiga suara mayoritas di Majelis Umum PBB.

Sebelum pemungutan suara pada hari Kamis waktu New York, PBB yang beranggotakan 193 negara memilih untuk membutuhkan dua pertiga suara mayoritas ketimbang mekanisme sederhana yang diminta AS.

Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan kepada majelis sebelum pemungutan suara bahwa mekanisme sederhana yang diminta Washington bisa membuat sejarah dan bersuara tanpa syarat untuk menentang Hamas."Salah satu kasus terorisme yang paling jelas dan mengerikan di dunia," kata Haley menyebut tindakan Hamas terhadap Israel.

Voting tentang rancangan resolusi yang disponsori AS akhirnya dijalankan. Hasilnya, 87 suara mendukung rancangan resolusi, 57 suara menentang dan lebih dari 33 suara abstain. Hasil itu di bawah dua pertiga kebutuhan dari suara mayoritas untuk meloloskan rancangan resolusi.

Resolusi itu seharusnya mengutuk Hamas, yang telah mengendalikan Jalur Gaza dari tahun 2007.

"Mengutuk Hamas karena berulang kali menembakkan roket ke Israel dan karena menghasut kekerasan, dengan demikian menempatkan warga sipil pada risiko," bunyi draft resolusi yang disponsori AS, seperti dikutip AP, Jumat (7/12/2018).

Rancangan resolusi itu menuntut Hamas dan kelompok militan lainnya, seperti Jihad Islam Palestina menghentikan semua tindakan provokatif dan aktivitas kekerasan," termasuk perangkat udara pembakar.

Menjelang pemungutan suara yang krusial, utusan perdamaian AS untuk Timur Tengah AS, Jason Greenblatt berusaha untuk menggalang dukungan untuk resolusi itu dengan membujuj sekutu Washington di Arab. Menurut laporan Haaretz, sekutu AS yang dibujuk itu antara lain Maroko, Oman, Bahrain, Yordania, Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Mesir dan Qatar.

Dalam sebuah surat yang dikirim pada misi Arab, Greenblatt mengatakan bahwa negara-negara Arab "tidak memiliki alasan" untuk menentang rancangan yang disponsori AS jika mereka menentang terorisme dan demi stabilitas di wilayah tersebut.

Haley telah menjadi salah satu suara pro-Israel terkemuka di pemerintahan Trump. Dia kerap menyerang Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang dia anggap bersikap bias pada Israel.

Credit sindonews.com

Lebanon Desak Israel Angkat Kaki dari Wilayah Mereka

BEIRUT - Lebanon mendesak Israel untuk angkat kaki dari wilayah selatan mereka, yang saat ini diduduki oleh Tel Aviv. Desakan ini disampaikan oleh perwakilan militer Lebanon dalam pertemuan dengan perwakilan militer Israel dan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL).

Angkatan Bersenjata Lebanon dalam sebuah pernyataan menuturkan, dalam pertemuan itu wakil mereka menegaskan Beirut akan terus menerus melindungi kedaulatan mereka, baik di darat, laut atau udara. Lebanon, lanjut Angkatan Bersenjata, tidak segan-segan untuk melakukan perlawanan untuk mempertahankan kedaulatan mereka.

"Tentara Lebanon bersikeras pada posisi pemerintah Lebanon, yang melindungi kedaulatan Lebanon di darat, di laut dan ladang minyak. Pelanggaran wilayah udara Lebanon, perbatasan laut dan darat dengan menandingi Israel dan provokasi reguler tidak dapat diterima," kata Angkatan Bersenjata Lebanon.

"Kami membuat permintaan untuk menghentikan itu. Sekali lagi, (kami) menuntut penarikan (pasukan Israel) dari wilayah Shebaa, dataran tinggi Kfarchouba dan bagian yang diduduki dari pemukiman al-Ghajar," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (6/12).

Dalam pernyataannya, Angkatan Bersenjata Lebanon kemudian menuturkan bahwa dalam pertemuan itu perwakilan mereka juga meminta rincian lebih lanjut kepada Israel tentang terowongan Hizbullah di daerah perbatasan.

Credit sindonews.com

Rusia Sebut Kapal Perangnya Ikuti Kapal Penghancur Amerika

Juru bicara kementerian pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov, memaparkan rincian data radar selama insiden penambakan pesawat Il-20. [Kementerian Pertahan Rusia via Sputniknews]

CB, Moskow – Kapal penghancur Angkatan Laut Amerika Serikat, USS McCampbell tidak mendekati batas wilayah laut Rusia kurang dari 100 kilometer.

Penegasan ini disampaikan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov, menanggapi adanya kapal perang AS yang berlayar dan terlihat dari Teluk Peter Agung atau Peter the Great Bay.

Kapal USS Campbell bergerak dalam pengawasan kapal perang anti-submarin Admiral Tributs milik Rusia.
“Selama melintas di laut internasional, kapal penghancur AS berada dalam pengawasan kapal Admiral Tributs, yang berada dalam jarak dekat, dan juga pesawat dari Armada Pasifik,” kata Konashenkov seperti dilansir Sputnik News pada Kamis, 6 Desember 2018.

Menurut dia, Armada Pasifik Rusia melakukan langkah untuk mengontrol tindakan dari kapal perang AS dan kapal perang lain di sekitarnya. Menurut dia, kapal perang AS USS Campbell mencoba menjauh dengan kecepatan maksimum dari pasukan Armada Pasifik, yang mengawalnya.
“Saat itu, kru kapal penghancur USS McCampbell mendemonstrasikan keberaniannya pada jarak lebih dari 400 kilometer dari kawasan laut Rusia di tengah Laut Jepang,” kata Konashenkov.

Kapal penghancur AS, USS Jason Dunham, di Laut Hitam. Sputnik News
Pernyataan dari Rusia ini muncul menanggapi pernyataan dari juru bicara Angkatan Laut AS, Letnan Rachel McMarr, yang merupakan juru bicara Armada Pasifik AS.

“Ini untuk menantang klaim laut berlebihan Rusia dan menegakkan hak-hak, kebebasan dan hukum untuk menggunakan kawasan Laut Jepang oleh AS dan negara lain,” kata Letnan Rachel McMarr.
AL AS menyebut tindakan ini sebagai “Operasi Kebebasan Navigasi”. Terakhir kali operasi sejenis digelar di kawasan ini pada 1987, yang merupakan puncak Perang Dingin antara Barat dan bekas Uni Sovyet.

McMarr mengatakan operasi ini untuk menunjukkan AS akan terbang, berlayar dan beroperasi di manapun hukum internasional mengizinkan. “Ini berlaku di Laut Jepang dan tempat lainnya di Bumi.”
Teluk Peter Agung ini menggunakan nama dari bekas kaisar pertama Rusia. Rusia membangun pangkalan Armada Pasifik di kawasan ini. Kehadiran kapal perang Amerika di kawasan ini, menurut Russia Today, sama persis jika kapal perang Rusia berlayar di lepas pantai San Diego, California, atau Pearl Harbour, Hawaii.

Credit tempo.co

Kapal Penghancur Amerika Dekati Rusia, Ada Apa?

Kapal penghancur AS, USS Jason Dunham, di Laut Hitam. Sputnik News

CB, Vladivostok – Sebuah kapal perang penghancur milik Angkatan Laut Amerika Serikat berlayar di lepas pantai Rusia dekat dengan pangkalan Armada Pasifik di Vladivostok, Rusia.

Ini merupakan manuver pertama oleh AL AS sejak berakhirnya era Perang Dingin. Kapal Penghancur USS McCampbell berlayar mendekati Teluk Peter Agung atau Peter the Great Bay.
“Ini untuk menantang klaim laut berlebihan Rusia dan menegakkan hak-hak, kebebasan dan hukum untuk menggunakan kawasan Laut Jepang oleh AS dan negara lain,” kata Letnan Rachel McMarr, juru bicara untuk Armada Pasifik AS, dalam pernyataan seperti dilansir Russia Today pada Rabu, 5 Desember 2018.
AL AS menyebut tindakan ini sebagai “Operasi Kebebasan Navigasi”. Terakhir kali operasi sejenis digelar di kawasan ini pada 1987, yang merupakan puncak Perang Dingin antara Barat dan bekas Uni Sovyet.

McMarr mengatakan operasi ini untuk menunjukkan AS akan terbang, berlayar dan beroperasi di manapun hukum internasional mengizinkan. “Ini berlaku di Laut Jepang dan tempat lainnya di Bumi.”

Donald Trump tidak acuh saat melewati Vladimir Putin saat sesi foto KTT G20 di Argentina.[REUTERS]

Teluk Peter Agung ini menggunakan nama dari bekas kaisar pertama Rusia. Rusia membangun pangkalan Armada Pasifik di kawasan ini. Kehadiran kapal perang AS di kawasan ini, menurut Russia Today, sama persis jika kapal perang Rusia berlayar di lepas pantai San Diego, California, atau Pearl Harbour, Hawaii.

Washington tidak mengakui klaim teritorial Rusia atas Laut Jepang. Seorang pejabat AL AS mengatakan kepada CNN bahwa klaim laut itu jauh melebihi batas 12 mil yang dijamin oleh Konvensi PBB mengenai Hukum Laut atau UNCLOS. Rusia telah meratifikasi konvensi ini namun AS belum.
Namun, kehadiran kapal penghancur ini juga mengindikasikan Amerika berencana mengirim kapal perang ke Laut Hitam atau Black Sea dalam waktu dekat. CNN melansir seperti dikutip Sputnik News kemenlu AS telah mengirim pesan kepada pemerintah Turki bahwa kapal perang AS akan melewati Selat Bosporus dan Dardanelles.

Credit tempo.co

Rusia Peringatkan Siprus untuk Tak Izinkan Tentara AS Masuk

Jubir Kemlu Rusia, Maria Zakharov, mengatakan bahwa negaranya menyadari ada

Jakarta, CB -- Rusia memperingatkan otoritas Siprus agar tidak mengizinkan militer Amerika Serikat masuk ke wilayahnya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharov, mengatakan bahwa negaranya mengeluarkan peringatan ini setelah Moskow menyadari ada "rencana anti-Rusia" yang digencarkan AS dengan membentuk pangkalan militer di Siprus.

"Kami mendapat informasi dari berbagai sumber bahwa Amerika Serikat secara aktif tengah mempelajari opsi untuk membangun militernya di Siprus," ucap Zakharova, Rabu (5/12).

"Tujuannya jelas untuk melawan pengaruh Rusia yang tumbuh di wilayah tersebut menyusul operasi militer Rusia yang sukses di Suriah."

Zakharova menyebut delegasi AS telah memeriksa lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi markas serta pangkalan militer masa depannya di Siprus. Indikasi ini diperkuat dengan pembicaraan penguatan kerja sama militer antara Washington dan Nicosia.

Media Siprus juga melaporkan bahwa pemerintah baru-baru ini menunjuk atase militer ke Washington.

"Siprus ditarik ke dalam rencana AS dan NATO di Mediterania Timur dan Timur Tengah dan akan mengarah pada konsekuensi berbahaya dan tidak stabil bagi negara itu sendiri," ucap Zakharova.

"Moskow tidak dapat mengabaikan elemen anti-Rusia dalam rencana ini dan jika mereka tetap melakukannya kami terpaksa mengambil langkah balasan."

Dikutip Reuters, belum dari AS terkait komentar Rusia tersebut. Sementara itu, juru bicara pemerintah Siprus mengatakan negaranya tidak memiliki rencana atau keinginan untuk meningkatkan militerisasi.

"Kami ingin mengklarifikasi bahwa itu tidak pernah menjadi tujuan kami. Kami juga tidak berencana memiliterisasi Siprus," ucap juru bicara tersebut.

"Republik Siprus, karena posisi geografisnya yang menguntungkan, menawarkan fasilitas untuk misi bersifat kemanusiaan, dan mungkin hanya dalam beberapa kasus di mana negara yang mengajukan permintaan atau memiliki MoU yang relevan dengan negara ini."

Credit cnnindonesia.com

Lavrov: AS Ciptakan Ancaman di Eropa dengan Mengubur INF

MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut, Amerika Serikat (AS) akan menciptakan ancaman dan bahaya baru di kawasan Eropa, jika mereka mengubur Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF).

"Washington menciptakan resiko baru bagi Eropa dengan mencoba mengubur Perjanjian INF," kata Lavrov dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (6/12).

Lavrov kemudian melemparkan krititan keras terhadap NATO. Diplomat senior Rusia itu menyatakan, kebijakan NATO yang sembrono telah menciptakan adanya ketidak percayaan di kawasan Euro-Atlantik.

"Ekspansi NATO yang sembrono, membangun potensi aliansi di sisi timur, penyebaran sistem pertahanan rudal AS di Eropa, sanksi tidak sah dengan dalih imajiner, semua ini telah menyebabkan krisis kepercayaan di Euro-Atlantik," ungkapnya.

Terkait INF, sebelumnya Uni Eropa (UE) kembali menyerukan AS dan Rusia untuk menyelamatkan Perjanjian INF. Seruan ini datang setelah AS mengeluarkan ultimatum kepada Rusia terkait perjanjian itu.

Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri UE, Frederica Mogherini memohon agar perjanjian itu diselamatkan. Dia memperingatkan bahwa Eropa tidak ingin menjadi medan perang bagi kekuatan global sekali lagi, seperti yang terjadi selama Perang Dingin.

"INF telah menjamin perdamaian dan keamanan di wilayah Eropa selama 30 tahun. Ini harus sepenuhnya dilaksanakan, jadi saya berharap bahwa waktu yang ada untuk bekerja melestarikan perjanjian dan mencapai implementasi penuh dapat digunakan dengan bijak dari semua pihak, dan kami pasti akan berusaha untuk membuat bagian kami untuk memastikan ini terjadi," ucap Mogherini.

Credit sindonews.com

Di Pertemuan NATO, Pompeo Sebut Rusia Negara Penjajah

BRUSSELS - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompoe melemparkan kritikan keras kepada sejumlah rival AS, saat menyampaikan pidato dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri anggota NATO. Rusia menjadi salah satu negara yang mendapat kritikan Pompeo.

Dalam pidatonya, Pompeo menyatakan, Moksow tidak mau menganut nilai-nilai kebebasan yang dianut oleh Barat. Justru, lanjut Pompeo, Moskow melawan itu, dengan menginvasi negara lain di Eropa.

"Rusia tidak memeluk nilai-nilai kebebasan Barat dan kerja sama internasional. Sebaliknya, mereka terus menyuarakan perlawanan dan menyerang negara-negara berdaulat seperti Georgia dan Ukraina," kata Pompeo, dalam salinan pidato yang diterima Sindonews pada Kamis (6/12).

"Moskow juga telah menempatkan agen syaraf kelas militer di tanah asing, di sini di Eropa, yang melanggar Konvensi Senjata Kimia yang menjadi pihaknya. Dan seperti yang akan saya jelaskan hari ini, Rusia telah melanggar Traktat Senjata Nuklir Tingkat Menengah selama bertahun-tahun," sambungnya.

Dia kemudian mengatakan, daftar pelanggaran terhadap nilai-nilai kebebasan dan juga peraturan internasional, yang dilakukan, bukan hanya oleh Rusia, tetapi juga oleh Iran dan China terus bertambah setiap harinya. Oleh karena itu, lanjut Pompeo, diperlukan tatanan dunia baru untuk menekan pelanggaran seperti ini terus terjadi.

"Kita harus memperhitungkan tatanan dunia hari ini untuk memetakan jalan ke depan. Itulah Strategi Keamanan Nasional Amerika yang dianggap "realisme berprinsip." Saya suka menganggapnya sebagai "akal sehat". Setiap bangsa, harus secara jujur mengakui tanggung jawabnya kepada warga negaranya dan menanyakan apakah tatanan internasional saat ini melayani kebaikan rakyatnya sebaik mungkin. Dan jika tidak, kita harus bertanya bagaimana kita bisa melakukannya," tukasnya.

Credit sindonews.com

Cina Tuntut Pembebasan Pimpinan Huawei

Huawei

Penangkapan pimpinan Huawei ini membuat hubungan Cina dengan Kanada dan AS memanas

CB, JAKARTA -- Cina menuntut pembebasan dengan segera eksekutif senior telekom Huawei yang ditahan di Kanada. Penangkapan petinggi Huawei ini dikhawatirkan akan berkembang menjadi insiden yang mengancam hubungan diplomatik.

Beijing menyerukan kepada Ottawa dan Washington untuk mengklarifikasi alasan mereka atas penahanan Meng Wanzhou, kepala keuangan global perusahaan Cina tersebut, yang ditangkap di Vancouver pada Sabtu (1/12) lalu dan menghadapi ekstradisi ke AS. Otoritas Kanada mengkonfirmasi penahanannya pada Rabu (5/12) malam.

Dikutip dari The Guardian, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang mengatakan pada Kamis (6/12) bahwa Beijing menyerukan AS dan Kanada untuk segera mengklarifikasi alasan penahanan dan segera membebaskan orang yang ditahan.

Kontroversi tersebut mengancam untuk mendorong konflik lebih jauh antara AS dan Cina. Geng mengatakan Cina telah memberikan bantuan konsuler kepada Meng sejak mengetahui penangkapannya.

Meng adalah salah satu wakil ketua di dewan perusahaan teknologi Cina dan merupakan putri pendiri perusahaan, Ren Zhengfei.

Penangkapannya dilaporkan terkait dengan dugaan pelanggaran sanksi AS. Sidang pengadilan telah ditetapkan pada Jumat (7/12), menurut departemen peradilan Kanada.

Dalam sebuah pernyataan, departemen itu menegaskan bahwa Meng telah ditangkap dan menghadapi ekstradisi. "Karena ada larangan publikasi yang berlaku, kami tidak dapat memberikan detail lebih lanjut pada saat ini. Larangan itu permintaan Nyonya Meng," katanya.

Pasar saham berjangka AS dan saham Asia jatuh setelah penangkapan Meng. Berita itu muncul ketika Washington dan Beijing memulai negosiasi tiga bulan yang ditujukan untuk mengurangi perang perdagangan, menambah kekhawatiran investor global atas kenaikan suku bunga AS dan risiko lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi global.

"AS telah mengatakan kepada sekutunya untuk tidak menggunakan produk Huawei karena alasan keamanan dan kemungkinan akan terus menekan sekutu-sekutunya," kata Norihiro Fujito, kepala strategi investasi di Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities di Tokyo.

"Jadi sementara ada momen singkat optimisme setelah pembicaraan akhir pekan AS-Cina, kenyataannya adalah, tidak akan semudah itu," katanya.

Otoritas AS telah menyelidiki Huawei setidaknya sejak 2016 karena diduga mengirim produk asal AS ke Iran dan negara-negara lain yang melanggar undang-undang ekspor dan sanksi AS, sumber mengatakan kepada Reuters pada bulan April.

Huawei, salah satu pembuat peralatan jaringan telekomunikasi terbesar di dunia, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Meng telah ditahan sementara dan menghadapi "tuduhan yang tidak ditentukan" di distrik timur New York.

Perusahaan mengatakan telah memenuhi "semua hukum dan peraturan yang berlaku di mana ia beroperasi", termasuk undang-undang sanksi.

"Hanya ada sedikit informasi yang diberikan kepada Huawei tentang tuduhan spesifik. Huawei tidak menyadari kesalahan apa pun oleh Ms Meng," kata Guo Ping, CEO perusahaan mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diposting di akun Wechat, Kamis (6/12).

"Perusahaan percaya sistem hukum Kanada dan AS pada akhirnya akan mencapai kesimpulan yang adil," katanya.

Credit republika.co.id

Petinggi Huawei Ditangkap, Hubungan Dagang AS-Cina Tegang

Perang dagang AS dengan Cina

Foto: republika

Mereka dirancang untuk mengejar mata-mata ekonomi Cina.

CB, TORONTO -- Ketegangan hubungan Cina dan Amerika yang sempat mereda di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 kini kembali memburuk. Kondisi ini dipicu penangkapan CFO perusahaan teknologi Cina, Huawei, Sabrina Meng Wanzhou di Kanada, pada Sabtu (1/12). Meng diperkirakan akan diekstradiksi ke Amerika Serikat (AS) atas tuduhan melanggar sanksi AS terhadap Iran.

Penangkapan ini memicu kecaman dari para pejabat Cina dan media pemerintahan. Dilansir dari Business Insider, Kamis (6/12), hal ini juga meningkatkan kecemasan di kalangan investor dan analisis. Mereka khawatir, gencatan senjata antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping mungkin akan berakhir.

Kepala ekonom Deutsche Bank Cina, Zhiwei Zhang mengatakan, pihaknya percaya penangkapan tersebut adalah sinyal yang jelas bahwa perang perdagangan antar dua negara ini akan eskalasi ke tingkat baru. "Kami pikir, kemungkinan AS dan Cina mencapai kesepakatan perdagangan pada 1 Maret sudah turun dari 40 persen menjadi 30 persen," ujarnya.

Pasar saham di seluruh Asia dan Eropa mengalami penurunan setelah berita penangkapan Wanzhou menyebar di media massa. Pasar Amerika pun mengalami kondisi serupa.

Penangkapan Meng seakan membuktikan bahwa pertempuran pemerintah Trump tidak terbatas pada penetapan tarif impor. Departemen Kehamiman dan bagian lain dalam pemerintahan Trump telah melakukan sejumlah tindakan keras untuk mengatasi hal yang dianggap masalah sistemik terhadap praktik ekonomi Cina.

Salah satu tindakan yang diambil adalah dengan menangkap seorang warga negara Cina di AS dengan visa pelajar bernama Ji Chaoqun. Departemen Kehakiman menuduh ia bekerja untuk Kementerian Keamanan Negara Cina dalma upaya menghubungi para insinyur dan ilmuwan dengan latar belakang Cina di AS. Penangkapan ini dilakukan pada 25 September.

Selain itu, pada 10 Oktober, AS menangkap seorang karyawan senior di Kementerian Keamanan Negara Cina. Ia dipancing untuk ke Belgia sebelum ditangkap. Departemen Kehakiman menuduhnya mencuri rahasia perdagangan.

Pada 1 November, Departemen Kehakiman mengumumkan pembentukan satuan petugas yang disebut Inisiatif Cina. Mereka dirancang untuk mengejar mata-mata ekonomi Cina. Penangkapan Meng tercatat sebagai tindakan penangkapan paling keras dan tinggi.

Zhang mengatakan, kemungkinan kesepakatan AS dengan Cina untuk mengatasi masalah perang dagang semakin kecil pasca penangkapan Meng. Sebab, opini publik Cina akan menjadi lebih negtif sehubungan dengan perang dagang dan ini berdampak terhadap perusahan AS. "Pembicaraan perdagangan baru saja dilanjutkan pada pertemuan G20 lalu. Tapi, kini, prospeknya sudah suram," tuturnya.

Dilansir di Reuters, Juru bicara Departemen Kehakiman Kanada mengatakan, sidang pengadilan Meng telah ditetapkan pada Jumat (7/12). Meng sendiri merupakan salah satu wakil ketua di dewan perusahaan Huawei dan putri pendiri perusahaan, Ren Zhengfei. Huawei secara strategis sangat penting bagi ambisi Cina dalam teknologi dari jaringan 5G ke chip.

Selain Huawei, perusahaan telekomunikasi Cina lainnya, ZTE, juga dikenakan sanksi atas tuduhan penjualan peralatannya ke Iran dan Korea Utara. Atas hal ini, pemerintah AS atas perintah Trump melarang pengusahanya untuk menjual microchip dan komponen lain ke ZTE.

Dampaknya, ZTE hampir lumpuh. Sebagai bagian dari perjanjian baru untuk mencabut larangan tersebut, ZTE harus membayar sekitar 1,4 miliar dolar AS dalam bentuk penalti. Perusahaan ini juga harus mereformasi manajemennya dan pejabat yang ditunjuk AS.

Credit republika.co.id

Australia Dukung Keterlibatan AHA Center di Rakhine

DENPASAR - Australia mendukung keterlibatan AHA Center di negara bagian Rakhine. AHA Centre, organisasi antarpemerintah yang didirikan negara-negara ASEAN dan bergerak di bidang koordinasi manajemen bencana, rencananya akan dilibatkan dalam membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State.Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne usai bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di sela-sela penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) ke-11 di Nusa Dua, Bali.Dikatakan oleh Payne, Australia memandang permasalahan yang ada di Rakhine adalah masalah yang nyata untuk wilayahnya dan sangat serius untuk ASEAN.

"Australia sangat mendukung keterlibatan AHA Center atas permasalahan terhadap jumlah pengungsi di Rakhine," ujarnya, Nusa Dua, Kamis (6/12/2018).

Pernyataan Payne ini diamini oleh Menlu Retno. "Kami sepakat untuk tetap berhubungan tentang bagaimana bersama-sama kami dapat mendukung AHA Center dan masa depan keterlibatan AHA Center di negara bagian rakhine," ujar Retno.Selain membahas keterlibatan AHA Center dalam krisis di Rakhine, Retno dan Payne juga membahas mengenai pengembangan konsep Indo Pasifik dan sentralitas ASEAN. Diakui Payne keamanan dan stabilitas kawasan Pasifik tidak datang dengan sendirinya.

"Butuh kerja keras untuk bersatu sebagai bangsa yang fokus pada keamanan dan stabilitas nilai-nilai dari banyak dekade sekarang," ucap Payne.

Credit sindonews.com

ABK Indonesia Disandera Abu Sayyaf Berhasil Kabur

Ilustrasi pasukan Filipina. (REUTERS/Romeo Ranoco)

Jakarta, CB -- Seorang anak buah kapal asal Indonesia, Usman Yunus (30) yang diculik kelompok Abu Sayyaf di perairan Sabah, Malaysia dikabarkan berhasil kabur. Sedangkan seorang rekannya, Samsul Saguni hingga saat ini masih ditawan kelompok bersenjata yang bersembunyi di Kepulauan Sulu, Filipina itu.

Seperti dilansir ABS-CBN, Kamis (6/12), Yunus kabarnya ditemukan oleh agen intelijen dari gugus tugas Komando Mindanao Barat Angkatan Bersenjata Filipina di Desa Bual, Kota Luuk, Kepulauan Sulu. Belum jelas bagaimana dia bisa kabur dari penyanderanya, tetapi kabarnya dia lari berjam-jam sebelum mencapai wilayah aman.

Menurut Juru Bicara Komando Mindanao Barat, Letnan Kolonel Gerry Besana, Yunus dan Saguni yang merupakan nelayan diculik saat kapal mereka dirompak oleh gerombolan Abu Sayyaf ketika melaut pada 11 September lalu. Dua rekan mereka lolos karena bersembunyi di kapal.

Besana menyatakan saat sejumlah agen intelijen tempur mereka melihat Yunus, dia langsung dibawa ke markas Satgas Terpadu Kepulauan Sulu. Setelah diperiksa kesehatannya, Yunus kemudian dibawa ke Kota Zamboanga.

Menurut Besana, mereka saat ini masih mencari keberadaan Saguni yang masih ditawan kelompok Abu Sayyaf.

Samsul Saguni dan Usman Yunus berasal dari Sulawesi Barat. Keduanya bekerja di kapal penangkap ikan berbendera Malaysia, Dwi Jaya I, saat diculik.

Kelompok Abu Sayyaf sempat menuntut tebusan sebesar 1,3 juta dolar Singapura atau setara Rp14,3 miliar untuk Yunus dan Saguni.

Credit cnnindonesia.com

Warga Inggris Cerita Pengalaman di Penjara Uni Emirat Arab

Akademisi Inggris Matthew Hedges. REUTERS

CB, Jakarta - Matthew Hedges, seorang peneliti dari Universitas Durham, Inggris, mengaku mengalami penyiksaan secara mental, bahkan diminta untuk menjadi agen ganda melawan pemerintah Inggris.
Pengalaman itu diceritakannya setelah dia dibebaskan dari hukuman seumur hidup pada 21 November lalu karena mendapat pengampunan dari Uni Emirat Arab. Hedges ditahan di Bandara Dubai pada 5 Mei 2018 atas tuduhan telah melakukan mata-mata. Dia menghabiskan waktu sekitar 6 bulan dalam tahanan.

Dalam wawancara pertamanya setelah bebas dan tiba di Inggris, Hedges mengatakan telah mendapat siksaan secara psikologi. Dia juga menceritakan kedua mata kakinya diborgol setiap kali dia meninggalkan sel penjara untuk ke kamar mandi. Setiap kali hendak pindah ruangan, dia diborgol dan ditutup kedua matanya.

Ketika diinterograsi, petugas mamaksanya berdiri seharian dengan kaki diborgol. Hedges menyangkal tuduhan sebagai mata-mata pemerintah Inggris.
"Secara mental ini sangat melelahkan. Secara fisik, adrenalin mengambil alih semua ini. Ini sangat mempengaruhi apa yang Anda rasakan," kata Hedges, seperti dikutip dari asiaone.com, Kamis, 6 Desember 2018.

Matthew Hedges dan istrinya. Sumber: edition.cnn.com

Hedges mengaku mengalami depresi dan gelisah lewat pengobatan yang diberikan para petugas di penjara. Para interogator menaikkan tekanan psikologi hingga Hedges mengaku sebagai agen mata-mata Inggris, M16, karena tak punya pilihan lain.
Setelah bebas dari penjara, Hedges sekarang mencoba menenangkan diri sebelum memulai upaya untuk memulihkan nama baiknya. Kasus hukum yang telah dikenakan pada Hedges telah membatasinya bepergian.
Dia berkeras menjalankan penelitian di Uni Emirat Arab soal kebijakan keamanan setelah meletupnya revolusi Musim Semi Arab para 2011. Penelitian ini untuk kepentingan pendidikan S3 yang sedang dijalaninya di Universitas Durham, Inggris. Namun Uni Emirat Arab sangat yakin Hedges telah melakukan mata-mata dan dia telah diperlakukan secara adil selama dalam penahanan.

Credit tempo.co

Dituduh Cuci Otak Rohingya, Bangladesh Panggil Dubes Myanmar

Ilustrasi pengungsi etnis Rohingya. (REUTERS/Danish Siddiqui)

Jakarta, CB -- Pemerintah Bangladesh keberatan dengan tuduhan Menteri Agama Myanmar, Thura Aung Ko yang menyebut mereka telah mencuci otak etnis Rohingya untuk menguasai negara itu ketika dipulangkan dari pengungsian. Mereka memanggil Duta Besar Myanmar untuk Bangladesh, U Lwin Oo pada Rabu (5/12) untuk meminta penjelasan.

"Kami memprotes keras pernyataan provokatif salah satu menteri mereka (Myanmar). Pernyataan itu juga menyinggung perasaan kaum Muslim," ucap pejabat senior Kementerian Luar Negeri Bangladesh kepada Reuters pada Kamis (6/12).

"Jika Anda (Myanmar) memberikan mereka (Rohingya) kewarganegaraan dan mengembalikan properti mereka, mereka akan kembali ke Myanmar. Alih-alih melakukan itu semua, kalian malah mengeluarkan pernyataan provokatif? Ini sangat disayangkan."

Pejabat itu menuturkan Lwin Oo mencoba meredakan komentar tersebut dengan mengatakan pernyataan Aung Ko murni pendapat pribadi.

"Tapi kita tetap meminta (Myanmar) menindak menteri tersebut," ucap pejabat Kemlu Bangladesh itu seperti dikutip Reuters.

Pada Selasa (4/12) lalu, Aung Ko menuding Bangladesh telah mencuci otak pengungsi Rohingya dengan tidak membiarkan mereka kembali ke Myanmar.

"Jika membiarkan mereka (Rohingya) pulang, maka populasi Bangladesh akan turun," ucap Aung Ko di Naypyidaw seperti dikutip The Channel NewsAsia.

"Lalu selain diberi makan, mereka (pengungsi Rohingya) di kamp-kamp pengungsian juga dicuci otaknya agar mau memprotes Myanmar. Mereka akan menggelar demo di Myanmar. Tujuan utama mereka adalah untuk menggelar protes di Myanmar."

Tak hanya itu, Aung Ko juga menuding para pengungsi Rohingya, yang mayoritas beragama Muslim, berupaya menanamkan praktik yang dinilai mengancam eksistensi mayoritas Buddha di Myanmar.

"Ketika warga Buddha mempraktikkan monogami dan hanya memiliki satu atau dua anak, sebuah 'agama ekstrem' malah menyerukan untuk memiliki tiga sampai empat istri dan memiliki 15-20 anak," kata Aung Ko dalam video yang dipublikasikan Radio Free Asia.

"Setelah tiga, empat, lima dekade, komunitas Buddha di negara ini tentunya akan menjadi minoritas."

Credit cnnindonesia.com

Mesir: Hubungan dengan Qatar Belum Memungkinkan

Qatar

Foto: AP

Qatar dinilai masih merongrong kerja sama dengan Arab.

CB, KAIRO -- Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shourky menilai belum ada hal yang memungkinkan untuk memulihkan hubungan negara-negara Teluk dengan Qatar. Sebab menurutnya Qatar belum mengubah kebijakan regional dan nasionalnya.
"Tidak ada perubahan dalam kebijakan nasionalnya (Qatar)," ujar Shourky, dikutip laman Asharq Al-Awsat pada Kamis (6/12).

Ia mengatakan, Qatar masih mengadopsi strategi permusuhan terhadap negara-negara Teluk. Perilaku regional Qatar terus merongrong kerja sama Arab. Hal itu memaksa Mesir dan negara Arab lainnya membentuk aliansi guna menghalangi kebijakan Doha.

Kendati demikian, ia menegaskan, Mesir dan negara Arab lainnya yang telah memutuskan hubungan dengan Qatar masih terbuka untuk berdialog. Hal itu dapat dilakukan bila Qatar dengan tulus mengubah kebijakannya, menghentikan intervensinya terhadap urusan internal negara-negara lain, dan memprokosikan negara-negara terkait di medianya.

Sejak Juni tahun lalu, Arab Saudi, Mesir, Bahrain, dan Uni Emirat Arab memutuskan hubungan dengan Qatar. Keempat negara juga memberlakukan embargo melalui darat dan laut. Tindakan tersebut dilakukan karena Saudi dan koalisinya menuding Qatar memberi dukungan pada kelompok teroris di kawasan.

Keempat negara tadi kemudian mengajukan 13 tuntutan kepada Qatar. Tuntutan itu harus dipenuhi bila Qatar ingin terbebas dari blokade dan embargo. Namun Qatar telah menyatakan, poin-poin dalam tuntutan tersebut tidak realistis dan mustahil diwujudkan.

Adapun tuntutan itu antara lain meminta Qatar memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, menghentikan pendanaan terhadap kelompok teroris, dan menutup media penyiaran Aljazirah.

Credit republika.co.id

Sekjen PBB Kecam Terowongan Hizbullah di Perbatasan Israel

NEW YORK - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres mengecam penggalian terowongan oleh Hizbullah Lebanon di perbatasan Israel. Menurutnya, tindakan yang mengusik kedaulatan negara lain tidak bisa diterima.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya mendesak Guterres untuk membasmi gerakan militan Hizbullah di Lebanon. Menurut Netanyahu terowongan lintas batas yang mengarah ke Israel adalah ancaman.

"Perdana Menteri Netanyahu memperbarui rincian Operation Northern Shield kepada Sekjen PBB Guterres dan mengatakan bahwa dia mengharapkan PBB untuk mengutuk keras pelanggaran kedaulatan Israel," bunyi pernyataan kantor Guterres yang disampaikan juru bicaranya, Stephane Dujarric.

"Perdana Menteri juga mengatakan kepada Sekretaris Jenderal PBB bahwa komunitas internasional harus bergabung dalam tuntutan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Hizbullah setelah peristiwa itu terjadi," lanjut pernyataan tersebut, seperti dikutip Sputnik, Kamis (6/12/2018).

Dalam pembicaraan telepon dengan Guterres, Netanyahu juga menyalahkan Iran karena dukungannya terhadap gerakan militan Hizbullah yang mengakibatkan pelanggaran Resolusi Keamanan PBB 1701.

"Dari sudut pandang Sekretaris Jenderal, pembangunan terowongan dari satu negara ke negara lain untuk tujuan militer sepenuhnya tidak dapat diterima," imbuh Dujarric.

Dujarric mencatat bahwa Pasukan Interim PBB di Lebanon (UNIFIL) akan mengirim tim teknis ke perbatasan Libanon-Israel pada hari Kamis (6/12/2018) untuk menyelidiki tuduhan tersebut.

UNIFIL, lanjut Dujarric, telah menyerukan akses penuh ke semua lokasi di seluruh Garis Biru, atau perbatasan Israel-Libanon yang dibatasi PBB.

Pada hari Selasa, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengumumkan peluncuran operasi militer terbuka yang dijuluki Operation Northern Shield atau Operasi Perisai Utara untuk menemukan dan menghancurkan terowongan lintas-perbatasan.

Pemerintah Israel mengatakan gerakan Hizbullah Lebanon menggali terowongan itu untuk mengangkut militan ke Israel untuk persiapan konflik di masa depan.

Sementara itu, pejabat Lebanon membantah tuduhan Israel. Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri mengatakan Israel tidak memberikan bukti atas klaimnya. Dia anggap tuduhan Tel Aviv palsu.

Militer Libanon juga mengeluarkan pernyataan yang menyebut tuduhan Israel "hanya dugaan".

Israel secara konsisten memandang kehadiran Hizbullah di Lebanon dan Suriah sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya, terlebih ketika gerakan itu didukung oleh Iran, yang merupakan rival Israel di kawasan Timur Tengah.

Pasukan Interim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) pemantau Garis Biru, yang dibentuk oleh PBB setelah penarikan Israel dari Lebanon selatan pada tahun 2000, mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka telah meningkatkan patroli keamanan di perbatasan Lebanon-Israel. Tujuannya, untuk menghindari eskalasi di tengah operasi anti-terowongan dari militer Israel.

Credit sindonews.com