Rabu, 28 November 2018

Alasan Argentina Bisa Selidiki Kejahatan Putra Mahkota Saudi



Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman
Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman
Foto: AP/Amr Nabil
Pangeran MBS akan menghadiri KTT G20 di Buenos Aires.




CB, NEW YORK -- Organisasi hak asasi manusia internasional Human Rights Watch (HRW) meminta Argentina yang memiliki klausa kejahatan perang dalam konstitusinya untuk menyelidiki Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS). Penyelidikan itu berkaitan dengan dugaan keterlibatan Pangeran MBS dalam kasus pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi serta perannya dalam krisis Yaman.

HRW mengatakan permintaan penyelidikan itu telah dikirim ke hakim federal Ariel Lijo. Menurut Direktur HRW untuk Timur Tengah dan Afrika Utara Salah Leah Whitson, pihaknya membawa kasus itu ke Argentina karena Pangeran MBS akan menghadiri KTT G-20 di Buenos Aires pekan ini.

"Kami menyerahkan informasi ini kepada jaksa Argentina dengan harapan mereka akan menyelidiki keterlibatan dan tanggung jawab MBS untuk kemungkinan kejahatan perang di Yaman serta penyiksaan terhadap warga sipil, termasuk Jamal Khashoggi," ujar Whitson.

Menurutnya, terdapat dasar yang sangat kuat bagi Argentina untuk secara teliti memeriksa catatan dan fakta yang sangat luas perihal peran Pangeran MBS dalam kasus Khashoggi serta krisis Yaman. "Masyarakat di seluruh dunia sangat ingin melihat pertanggungjawaban nyata bagi orang-orang yang lolos dari kejahatan yang mengerikan," kata Whitson, dikutip laman Aljazirah, Selasa (27/11).

Baik kantor Lijo maupun kantor jaksa penuntut umum Argentina belum memberikan pernyataan perihal permintaan HRW. Kendati demikian, media Argentina, mengutip sumber peradilan dan yudisal mengatakan sangat tidak mungkin otoritas negara tersebut menuntut Pangeran MBS yang merupakan penguasa de facto Saudi.

Konstitusi Argentina mengakui yurisdiksi universal untuk kejahatan perang dan penyiksaan. Dengan demikian, otoritas peradilan di negara itu dapat menyelidiki dan mengadili kejahatan tersebut di mana pun pelaku melakukannya.

Pangeran MBS akan mengunjungi Buenos Aires untuk menghadiri KTT G-20 yang dijadwalkan digelar pada Jumat (30/11). Kehadirannya di acara tersebut akan menjadi sorotan karena namanya kerap disebut dalam kasus pembunuhan Khashoggi. Ia diduga sebagai tokoh yang memerintahkan pembunuhan terhadap Khashoggi.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan, Pangeran MBS telah mengajukan permintaan untuk bertemu Presiden Recep Tayyip Erdogan di sela-sela perhelatan KTT G-20. "Dia (Pangeran MBS) telah bertanya kepada Erdogan via telepon apakah mereka akan bertemu di Buenos Aires, Erdogan  mengatakan 'lihat saja nanti'," kata Cavusoglu kepada surat kabar Jerman Sueddeutsche Zeitung dalam wawancara pada Selasa.

Erdogan diketahui cukup vokal dalam menyuarakan kasus pembunuhan Khashoggi. Ia telah menyatakan bahwa pembunuhan terhadap Khashoggi direncanakan. Perintah pembunuhan itu, kata dia, berasal dari pejabat tinggi Saudi.

Erdogan pun telah mendesak Riyadh untuk mengungkap siapa aktor di balik pembunuhan Khashoggi. Selain itu, dia juga meminta Saudi mengekstradisi para pelaku yang terlibat dalam kasus Khashoggi. Namun permintaan tersebut telah ditolak Saudi.

Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir telah mengatakan bahwa Ankara tidak akan menuntut Pangeran MBS. "Sebagai tanggapan atas pertanyaan tingkat tinggi, pihak berwenang Turki telah mengonfirmasi kepada Riyadh bahwa mereka tidak bermaksud menuntut Putra Mahkota MBS," katanya dalam sebuah wawancara dengan Asharq Al-Awsat pekan lalu.

Ia pun meminta agar kasus Khashoggi tidak dipolitisasi. Menurutnya, saat ini upaya politisasi terhadap kasus Khashoggi telah berlangsung terang-terangan, salah satunya melalui kampanye media. "Kami sepenuhnya menolak upaya eksplotasi politik atas kasus Khashoggi. Mereka yang ingin mendapatkan keadilan, diminta menyerahkan bukti mereka ke pengadilan Saudi," ujar al-Jubeir.

Khashoggi dibunuh di gedung konsulat Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober lalu. Awalnya Saudi membantah bahwa Khashoggi telah dibunuh di dalam konsulat. Namun berselang sekitar dua pekan setelah kejadian, Riyadh akhirnya mengakui bahwa Khashoggi memang dibunuh.

Kendati demikian, hingga kini jasad Khashoggi belum ditemukan. Otoritas Turki pun telah menghentikan pencarian terhadap jasadnya. Beredar dugaan bahwa tubuh Khashoggi yang telah dimutilasi dilenyapkan menggunakan asam florida.


Saudi telah menahan 11 tersangka yang terlibat dalam kasus Khashoggi. Lima tersangka di antaranya dituntut hukuman mati. 




Credit  republika.co.id



Jaksa Argentina Pertimbangkan Tuntut Pangeran MBS di G-20


Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman
Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman
Foto: AP/Cliff Owen
HRW meminta Argentina untuk menggunakan klausa kejahatan perang di konstitusi.



CB, BUENOS AIRES -- Jaksa penuntut Argentina mempertimbangkan untuk menuntut Putra Mahkota Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman (MBS), atas kejahatan perang dan penyiksaan. Pertimbangan tuntutan akan dilayangkan jika MBS terbang ke Buenos Aires untuk menghadiri KTT G20 pekan ini.

Langkah ini diambil setelah kelompok advokasi Human Rights Watch (HRW) menulis surat kepada jaksa federal. HRW meminta Argentina untuk menggunakan klausa kejahatan perang di konstitusi dalam menyelidiki peran Pangeran Mahkota Saudi Muhammad bin Salman (MBS) dalam kejahatan kemanusiaan di Yaman dan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.

Seperti dikutip the Guardian, konstitusi Argentina mengakui yurisdiksi universal untuk kejahatan perang dan penyiksaan. Ini berarti otoritas peradilan dapat menyelidiki dan mengadili pelaku kejahatan tersebut di mana pun kejahatan itu terjadi.

Human Rights Watch mengatakan, permintaan itu juga telah disampaikan ke hakim federal Ariel Lijo. Baik Lijo maupun kantor penuntut umum Argentina belum menanggapi permintaan untuk komentar.

Direktur HRW di Timur Tengah dan Afrika Utara Sarah Leah Whitson mengatakan  kasus ini dibawa ke Argentina karena MBS akan menghadiri pembukaan KTT G20  di Buenos Aires.

"Kami menyerahkan informasi ini kepada jaksa Argentina dengan harapan mereka akan menyelidiki keterlibatan dan tanggung jawab MBS atas kemungkinan kejahatan perang di Yaman, serta penyiksaan terhadap warga sipil, termasuk Jamal Khashoggi," kata Whitson kepada Reuters.



Media Argentina mengutip narasumber dari pengadilan mengatakan, penyelidikan terhadap putra mahkota, penguasa de facto Arab Saudi merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan.

Pembunuhan Khashoggi, seorang kolumnis Washington Post dan seorang pengkritik putra mahkota, di konsulat Riyadh di Istanbul enam pekan lalu telah menimbulkan ketegangan dalam hubungan Arab Saudi dengan Barat. Ini juga merusak citra MBS di internasional.

Negara-negara Barat  menyerukan untuk mengakhiri kampanye militer yang dipimpin Saudi di  Yaman, yang diluncurkan oleh MBS.

Sementara itu, kasus-kasus yang memanfaatkan yurisdiksi universal telah berhasil di masa lalu, terutama pada  1998 ketika Hakim Spanyol Baltasar Garzon mampu memerintahkan penangkapan  mantan diktator Chili Augusto Pinochet di London.




Credit  republika.co.id




Mesir Blacklist 161 Anggota Ikhwanul Muslimin sebagai Teroris


Mesir Blacklist 161 Anggota Ikhwanul Muslimin sebagai Teroris
Pengadilan Mesir menetapkan 161 anggota Ikhwanul Muslimin yang terlarang masuk dalam daftar hitam sebagai teroris. Foto/Istimewa

KAIRO - Sebuah pengadilan di Mesir menetapkan 161 anggota Ikhwanul Muslimin yang terlarang masuk dalam daftar hitam sebagai teroris. Para tersangka termasuk 20 wanita, empat di antaranya terkait dengan pengusaha terkemuka Hassan Malek.Hukuman tersebut awalnya dikeluarkan pada tahun 2014 dan banding terhadapnya telah diajukan. Namun pengadilan banding menolak pengajuan tersebut pada Senin kemarin dan membenarkan daftar hitam terhadap orang-orang tersebut seperti dikutip dari Asharq Al-Awsat, Selasa (27/11/2018).

Dengan adanya keputusan tersebut, aset milik para terdakwa akan dibebukan dan mereka dilarang bepergian.

Secara terpisah, pengadilan menguatkan putusan atas hukuman terhadap 77 tersangka atas keterlibatan mereka dalam penyerbuan Universitas Zagazig.

Mereka awalnya dijatuhi hukuman sepuluh tahun penjara karena menghasut aksi kekerasan, anggota kelompok teroris dan membunuh demonstran selama 2013 pendudukan Rabaa yang diadakan untuk mendukung mantan Presiden Mohammed Morsi, dari Ikhwanul Muslimin. 




Credit  sindonews.com


Meksiko Minta AS Selidiki Penggunaan Gas Air Mata di Perbatasan



Meksiko Minta AS Selidiki Penggunaan Gas Air Mata di Perbatasan
Meksiko mengirim nota diplomatik meminta AS melakukan mengusut penggunaan gas air mata di perbatasan saat insiden pengusiran migran. Foto/Istimewa

MEXICO CITY - Kementerian Luar Negeri Meksiko mengirimkan nota diplomatik ke Amerika Serikat (AS). Isinya, meminta Washington untuk menyelidiki penggunaan gas air mata di perbatasan kedua negara.

"Kementerian Luar Negeri mengirim nota diplomatik ke Kedutaan AS atas insiden yang terjadi pada 25 November di zona perbatasan Tijuana - San Diego," bunyi nota tersebut seperti dikutip dari Sputnik, Selasa (27/11/2018).

Ditambahkan bahwa Meksiko meminta Amerika Serikat untuk menyelidiki penggunaan senjata mematikan oleh penjaga perbatasan.

Pada hari Minggu, sekitar 500 migran berusaha memasuki Amerika Serikat di perbatasan AS-Meksiko dekat kota Tijuana yang berniat mencari suaka. Menurut layanan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP), beberapa pencari suaka melemparkan proyektil ke sejumlah penjaga perbatasan, yang kemudian menanggapinya dengan menembakkan gas air mata dan peluru karet.

Baca: Tembakan Gas Air Mata AS Usir Rombongan Migran di Perbatasan Meksiko

Menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Meksiko, lebih dari 8.200 migran dari Amerika Tengah telah tiba di Meksiko dan sekitar 7.400 orang tinggal di dekat kota Tijuana dan Mexicali di perbatasan dengan Amerika Serikat. Pihak berwenang Meksiko membantu sekitar 2.000 migran, yang telah setuju untuk kembali ke negara asal mereka.

Sementara itu Presiden Donald Trump mengatakan Meksiko harus mengirim para migran dari Amerika Tengah yang mencari suaka di Amerika Serikat (AS) kembali ke kampung halaman mereka. Hal itu dikatakan Trump sehari setelah pemerintah AS menutup perbatasan tersibuk di negara itu dan menembakkan gas air mata ke kerumunan migran.

“Meksiko harus menggerakkan bendera melambaikan para migran, banyak dari mereka adalah penjahat berdarah dingin, kembali ke negara mereka. Lakukan dengan pesawat, lakukan dengan bus, tetap lakukan yang Anda inginkan, tetapi mereka TIDAK datang ke AS. Kami akan menutup Perbatasan secara permanen jika perlu. Kongres, dana tembok!” tweet Trump 





Credit  sindonews.com


Penyerbuan Kuil Hindu di Malaysia, Belasan Orang Terluka


Penyerbuan Kuil Hindu di Malaysia, Belasan Orang Terluka
Belasan orang dilaporkan terluka ketika sekelompok warga menyerbu kuil Hindu di Petaling Jaya, Malaysia, pada Selasa (27/11) dini hari. (AFP Photo/Tengku Bahar)


Jakarta, CB -- Belasan orang dilaporkan terluka ketika sekelompok warga menyerbu kuil Hindu di Petaling Jaya, Malaysia, pada Selasa (27/11) dini hari.

The Straits Times melaporkan bahwa insiden ini bermula ketika sekitar 50 orang merangsek masuk ke dalam kuil Sri Maha Mariamman pada pukul 02.00 waktu setempat.

"Sekelompok orang Malaysia uang membawa pisau, kapak, dan tongkat baja menyerang kami dan meminta kami keluar dari kuil. Mereka bilang lahan ini dimiliki oleh One City," ujar seorang anggota dewan kuil, Yuvaraj Nagaraju.


Insiden ini terjadi di tengah peningkatan ketegangan akibat sengketa lahan antara pihak pengembang, One City Development, dengan umat Hindu di kuil tersebut sejak 2007 lalu.


Pada Maret 2014, One City Development sudah mencapai kesepakatan di pengadilan untuk merelokasi kuil berusia satu abad itu ke satu daerah yang berjarak 3,5 kilometer dari Petaling Jaya.

One City Development sendiri sudah menawarkan donasi sebesar 1,5 juta ringgit atau setara Rp5,1 miliar untuk pembangunan kuil baru.


Tenggat waktu untuk relokasi itu jatuh pada Kamis pekan lalu. Sebagian umat setuju direlokasi, tapi sebagian lainnya ingin memperjuangkan lahan tersebut.

Meski demikian, One Development City membantah tudingan bahwa mereka merancang penyerbuan itu.

"Tudingan bahwa One City merencanakan insiden itu adalah kebohongan. One City mengecam segala bentuk kekerasan yang dapat memicu tindakan biadab," demikian pernyataan One City.


Namun, sejumlah video penyerbuan yang tersebar di media sosial dikhawatirkan dapat memicu ketegangan ras dan agama.

Dalam sejumlah video, terlihat sejumlah umat berkumpul untuk memberikan dukungan kepada pihak kuil.

"Kuil ini sudah ada di sini sejak lama. Hanya karena ada pembangunan, tidak adil untuk meminta kami pindah ke tempat lain," ucap Kaliadass Elanchelian.



Para pejabat pun mengkritik kepolisian karena sangat lamban menanggapi insiden ini hingga situasi panas, termasuk menteri urusan persatuan nasional, Waytha Moorthy.

"Pertanyaannya adalah mengapa hanya ada satu mobil patroli kepolisian Subang Jaya yang berada di lokasi pada 04.15, sementara Unit Reserse Federal (FRU) baru tiba pukul 06.00?" katanya sebagaimana dikutip kantor berita Bernama.

Melanjutkan pernyataannya, ia berkata, "Kami mengecam serangan ini dan semua yang bertanggung jawab atas kekerasan ini harus ditahan."




Credit  cnnindonesia.com



Myanmar Sita Kapal yang Bawa 93 Rohingya Kabur ke Malaysia


Myanmar Sita Kapal yang Bawa 93 Rohingya Kabur ke Malaysia
Ilustrasi kapal Rohingya. (Reuters/Clodagh Kilcoyne)



Jakarta, CB -- Otoritas Myanmar menyita satu kapal pembawa 93 orang diduga Muslim Rohingya yang berupaya kabur dari kamp penampungan di Rakhine ke Malaysia.

Direktur kantor pemerintah daerah Dawei, Moe Zaw Latt, mengatakan bahwa pihaknya pertama kali mengetahui keberadaan kapal mencurigakan itu dari laporan nelayan.

Angkatan laut kemudian menghentikan kapal itu pada Minggu (25/11) dan menahan 93 orang yang ada di dalamnya.


Saat ditanya, puluhan orang itu mengaku berasal dari kamp penampungan Thae Chaung di ibu kota negara bagian Rakhine, Sittwe.


"Mereka mengaku lari dari kamp. Mereka mengaku ingin kabur ke Malaysia," ucap Moe sebagaimana dikutip Reuters.

Kabar penangkapan ini kembali menyita perhatian publik setelah sejumlah gambar beredar di berbagai media sosial.

Dalam sejumlah foto, terlihat kapal yang disita oleh aparat. Kapal itu memang tipe armada yang biasa digunakan Rohingya untuk kabur dari Rakhine.



Ini adalah kali ketiga kapal pembawa Rohingya ditahan ketika menuju Malaysia menjelang akhir tahun ini.

Juru bicara badan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa pun sudah sempat mendesak agar ada upaya pencegahan karena ketika musim muson sudah lewat, akan semakin banyak kapal imigran yang berlayar.

"Dengan kemungkinan peningkatan pergerakan kapal di akhir musim muson, sangat penting bagi otoritas untuk mengambil langkah penanganan akar masalah pergerakan ini," ucap juru bicara itu kepada Reuters.

Menurut jubir tersebut, otoritas setempat harus menciptakan kesetaraan sosial dan ekonomi di tempat tinggal atau penampungan Rohingya agar tak ada lagi eksodus yang mengkhawatirkan kawasan.

Myanmar Sita Kapal yang Bawa 93 Rohingya
Otoritas setempat dianggap harus menciptakan kesetaraan sosial dan ekonomi di tempat tinggal atau penampungan Rohingya agar tak ada lagi eksodus yang mengkhawatirkan kawasan. (AFP Photo/K M Asad)
Eksodus Rohingya ini pertama kali terjadi pada 2012, ketika kapal-kapal mereka terdampar di perairan Malaysia dan Indonesia saat menuju Australia.

Mereka kabur dari Myanmar karena penyiksaan militer di tempat tinggal mereka di negara bagian Rakhine.

Rohingya kembali menjadi sorotan pada Agustus tahun lalu, ketika bentrokan di Rakhine kembali memanas.

Bentrokan bermula ketika satu kelompok bersenjata Rohingya menyerang sejumlah pos polisi dan satu markas militer di Rakhine.

Militer Myanmar lantas melakukan "operasi pembersihan" Rakhine dari kelompok bersenjata tersebut. Namun ternyata, militer juga membantai sipil Rohingya dan membakar rumah kaum minoritas tersebut.

Ribuan orang tewas dalam bentrokan tersebut, sementara ratusan ribu lainnya kabur ke Bangladesh.

Nasib Rakhine pun semakin terkatung-katung karena Bangladesh mulai kewalahan, sementara Myanmar tak pernah mau mengakui mereka sebagai warga negara.

Melalui sebuah perjanjian dengan Bangladesh, Myanmar akhirnya sepakat untuk menerima kembali orang Rohingya yang memenuhi serangkaian persyaratan.

Meski demikian, kini Rohingya takut kembali ke Myanmar karena tak ada yang bisa menjamin keamanan mereka di sana.





Credit  cnnindonesia.com




Selasa, 27 November 2018

Kontingan TNI AD Tak Terkalahkan di Lomba Tembak ASEAN


Kontingan TNI AD Tak Terkalahkan di Lomba Tembak ASEAN
Kontingan TNI AD Tak Terkalahkan di Lomba Tembak ASEAN

MALAKA - Kontingan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) berhasil memperpanjang rekor tak terkalahkan dalam lomba tembak antarangkatan darat se-ASEAN atau ASEAN Armies Rifle Meet (AARM).

Tambahan 1 medali perak dari cabang lomba senapan otomatis (SO) Match 3 pada Sabtu (24/11) kian mengukuhkan posisi TNI AD sebagai juara umum AARM ke-28 yang digelar di Lapangan 400 Terendak Camp, Sungai Udang, Malaka, Malaysia.

Tim Indonesia mengakhiri sepak terjangnya di AARM-28 dengan total mendulang 9 trofi, 32 emas, 14 perak dan 10 perunggu. Posisi kedua didu duki Thailand yang mengantongi 3 trofi, 7 emas, 24 perak, 9 perunggu sedangkan posisi 3 Vietnam yang hanya mampu mendapat 2 trofi, 2 emas dan 2 perunggu.

Pencapaian TNI AD ini memecahkan rekor kemenangan tahun lalu ketika AARM digelar di Singapura. Saat itu, Kontingen TNI AD menjadi juara umum dengan mengantongi 9 trofi, 31 medali emas, 10 perak dan 10 perunggu. “Hasil akhir ini sungguh luar biasa. Selain memperpanjang rekor kemenangan berturut-turut, TNI AD juga memecahkan rekor pencapaian medali tahun sebelumnya,” ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Candra Wijaya.

Menurut Candra, Kontingen TNI AD sekaligus berhasil menjawab tantangan pimpinan TNI AD yaitu memecahkan rekor medali. Sejak digelar pada 1991, Indonesia telah 13 kali menjadi juara umum. Bahkan tiga tahun terakhir, kita berturut-turut di posisi puncak. Pada 2008- 2014, TNI AD tujuh tahun berturut-turut memenangi AARM.

Gelar juara umum sempat singgah ke Thai land pada 2015 saat Indonesia menjadi tuan rumah AARM. Posisi kedua terbanyak menjadi juara umum dipegang Negara Gajah Putih yakni delapan kali kemenangan (lihat info grafis).

Menurut Candra, keberhasilan mempertahankan juara umum pada ajang AARM ke-28 adalah berkat doa seluruh rakyat Indonesia. Kontingen TNI AD mempersembahkan kehormatan dan kebanggaan sebagai juara AARM tahun ini kepada bangsa. Dia juga menekankan, prestasi ini sekaligus menunjukan bahwa prajurit TNI AD masih jadi yang terbaik di Asia Tenggara.

“Berbekal senjata dan amunisi produksi PT Pindad, kontingen TNI AD sekali lagi berhasil membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia tidak hanya mampu mandiri dalam alutsista namun juga kompetitif dan berprestasi," tegas lulusan Akademi Militer (Akmil) 1991 ini. 

Sebelum berlaga di Malaysia, para anggota TNI AD atlet tembak Indonesia yang berlaga di AARM ke-28 telah menjalani seleksi ketat selama tujuh bulan Antara Februari-September 2018. Hasil keseluruhan AARM ke-28 akan diumumkan secara resmi pada Selasa (27/11).

Cabang yang diperlombakan adalah senapan, pistol dan senapan otomatis atau SO putra-putri, baik individu maupun beregu. Candra menyatakan, prestasi yang berhasil diraih ini tidak mudah karena kompetisi berlangsung ketat. "Jika tidak fokus dan tidak percaya diri, kita bisa lewat (kalah) oleh yang lain terutama Thailand," tuturnya. 





Credit  sindonews.com


Menikahi Model Rusia, Ini Sosok Raja Malaysia Sultan Muhammad V




Sultan Muhammad V, Raja Malaysia yang menikahi model dari Rusia. Sumber: shutterstock.com
Sultan Muhammad V, Raja Malaysia yang menikahi model dari Rusia. Sumber: shutterstock.com

CB, Jakarta - Raja Malaysia, Sultan Muhammad V mendadak menjadi buah bibir. Sultan Muhammad V diketahui menikahi model dan ratu kecantikan dari Rusia, Oksana Voevodina, pada Jumat, pada 23 November 2018 di Barvikha, Moskow, Rusia.
Foto kemeriahan pesta tersebar di media sosial. Pasangan ini pun membuat publik melongo karena perbedaan usia yang terpaut jauh. Sultan Muhammad V berusia 49 tahun dan berstatus duda, sedangkan Voevodina berusia 25 tahun.

Sultan Muhammad V memiliki nama asli Tengku Muhammad Faris Petra ibni Tengku Ismail Petra. Dia diangkat sebagai Yang Dipertuan Agung sejak 13 Desember 2016.
Sultan Muhammad V diketahui senang menuntut ilmu. Hal ini pula yang mendorongnya pada 1989 untuk melanjutkan sekolah ke Oakham School Ruthland, Inggris. Tidak berhenti sampai di situ, ia melanjutkan pendidikan dalam bidang Pengajian Diplomatik di St. Cross College, Oxford dan Pengajian Islam di Oxford Centre sampai 1991.

Viral foto pernikahan Sultan Muhammad V dari Malaysia dengan Miss Moscow 2015 Oksana Voevodina.[Facebook/Ezzat Tahir]



Pada tahun yang sama, ia sempat belajar di Deutsche Stiftung Internationale Entwicklung, Berlin, Jerman dan belajar bidang Pengurusan Perniagaan Eropa di European Business School London.

Publik Malaysia melihat Sultan Muhammad V sebagai sosok yang suka terlibat dalam berbagai organisasi sosial dan olahraga. Situs bhrian.com pada 24 April 2017, mewartakan Sultan Muhammad V sangat tertarik dengan olahraga ekstrim seperti mobil off-road, berkuda, memanah, menembak serta menikmati kehidupan alam liar. Dia juga memelihara binatang seperti kuda dan rusa.
Sultan Muhammad V dikenal sebagai Raja yang sangat dekat dengan rakyatnya. Tidak heran ia sangat dicintai dan dihormati masyarakat Malaysia. Dia pernah mengutarakan keprihatinannya pada urusan agama dan rakyatnya.
Situs berita channelnewsasia.com pada 31 Agustus 2017, menulis karena kemurahan hatinya, pada tahun lalu Sultan Muhammad V pernah membatalkan perayaan ulang tahunnya yang telah ia rencanakan. Dana yang telah dianggarkan untuk ulang tahunnya itu, disumbangkan ke Tabungan Harapan Malaysia.
Tabung Harapan Malaysia merupakan lembaga yang dibentuk Perdana Menteri Mahathir Mohamad bagi warga Malaysia yang ingin membantu membayar utang negara.





Credit  tempo.co





Viral Pernikahan Raja Malaysia dengan Ratu Kecantikan Rusia


Viral foto pernikahan Sultan Muhammad V dari Malaysia dengan Miss Moscow 2015 Oksana Voevodina.[Facebook/Ezzat Tahir]
Viral foto pernikahan Sultan Muhammad V dari Malaysia dengan Miss Moscow 2015 Oksana Voevodina.[Facebook/Ezzat Tahir]

CB, Jakarta - Raja Malaysia Yang Dipertuan Agung Sultan Muhammad V dikabarkan menikah dengan ratu kecantikan dari Rusia, Oksana Voevodina, setelah foto pernikahan mereka viral di media sosial.
Dilansir dari World of Buzz, 25 November 2018, pernikahan yang digelar di Rusia diisi dengan nuansa perpaduan tradisional Moskow dan Malaysia. Acara digelar di Barvikha Concert Hall di Moskow.


Viral foto pernikahan Sultan Muhammad V dari Malaysia dengan Miss Moscow 2015 Oksana Voevodina.[Facebook/Ezzat Tahir]



Dalam unggahan foto di media sosial, Yang Mulia Muhammad V terlihat mengenakan busana pengantin biru sementara mempelai wanita mengenakan gaun putih Rusia. Dalam foto lain terlihat Oksana mengenakan hijab. Selain itu, hidangan juga menyajikan rupa-rupa kuliner dan minuman tanpa alkohol.

Penikahan ini mengejutkan banyak orang, namun warga Malaysia mendoakan kebahagiaan mempelai.

Dilansir dari situs Malaysia, Hype, Oksana diyakini berusia 25 tahun dan menjadi Miss Moscow saat berusia 22 tahun pada 2015. Oksana mengalahkan 32 kontestan lain pada penganugerahan tanggal 9 Juni.

Dalam foto yang beredar di media sosial, Oksanan diyakini menjadi mualaf pada 16 April 2018 dan mengubah namanya menjadi Rihana Oxana Gorbatenko.


Sultan Muhammad V dan Miss Moscow 2015 Oksana Voevodina.[Facebook/Ezzat Tahir]
Oksana merupakan lulusan Fakultas Bisnis dari Plekhanov Russian University of Economics.

Meskipun foto-foto pernikahan Sultan Muhammad V dan Oksana viral di dunia maya, pihak Istana Diraja Malaysia belum memberikan pernyataan resmi terkait pernikahan ini.




Credit  tempo.co



Di Tengah Kasus Khashoggi, Pangeran MBS Kunjungi Mesir


Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman
Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman
Foto: AP/Cliff Owen
Saudi dan Mesir merupakan negara yang melarang gerakan Ikhwanul Muslimin.



CB, KAIRO -- Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman (MBS) tiba di Mesir pada Senin (26/11). Ini merupakan putaran ketiga perjalanan pertamanya ke luar negeri sejak pembunuhan jurnalis Saudi  Jamal Khashoggi di Turki bulan lalu.

Presiden Abdul Fattah al-Sisi menyambut MBS di bandara di Kairo. MBS tiba dari Bahrain setelah kunjungan ke Uni Emirat Arab.

Pembunuhan Khashoggi yang merupakan kolumnis Washington Post di konsulat Saudi di Istanbul enam pekan lalu telah menekan hubungan Arab Saudi dengan Barat. Ini juga merusak citra MBS di luar negeri.

Seperti dilansir the Washington Post, Badan Intelijen AS (CIA) menyebut MBS memberi perintah pembuhan tersebut. Namun Arab Saudi mengatakan MBS tidak mengetahui rencana keji itu.



Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan pembunuhan itu diperintahkan oleh pimpinan tertinggi Saudi. Tuduhan Erdogan semakin menyudutkan putra mahkota berusia 33 tahun itu.


Adapun Mesir dan Arab Saudi telah memperkuat hubungan sejak Sisi mengambil alih kekuasaan pada  2013. Kedua negara sepakat untuk menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris.

MBS, penguasa de facto Arab Saudi, dan Sisi diharapkan  membahas hubungan biltarel dan meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. "Selain itu juga membahas isu-isu politik yang menjadi kepentingan bersama," kata kantor berita negara Mesir MENA.

Dalam kunjungan itu, MBS didampingi oleh beberapa pejabat tinggi Saudi, termasuk menteri luar negeri, menteri perdagangan dan dalam negeri serta kepala intelijen umum.

MBS diperkirakan akan melakukan perjalanan ke Tunisia setelah kunjungan  ke Mesir. Ia juga dijadwalkan melakukan pertemuan G20 di Buenos Aires pada akhir bulan yang akan dihadiri oleh para pemimpin dari Amerika Serikat (AS), Turki dan negara-negara Eropa.

Puluhan aktivis HAM dan jurnalis Tunisia melakukan aksi protes  di ibukota Tunis pada  Senin. Mereka menentang rencana kunjungan MBS karena pembunuhan Khashoggi.




Credit  republika.co.id




Tiga Dugaan Kesalahan Jamal Khashoggi di Mata Arab Saudi



Jamal Khashoggi, wartawan senior asal Arab Saudi yang tewas dibunuh pada 2 Oktober 2018. Sumber: POMED/cphpost.dk
Jamal Khashoggi, wartawan senior asal Arab Saudi yang tewas dibunuh pada 2 Oktober 2018. Sumber: POMED/cphpost.dk

CB, Jakarta - Kasus pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi, 59 tahun, menjadi perhatian masyarakat internasional. Kerajaan Arab Saudi telah mengakui Khashoggi dibunuh di kantor konsulat Arab Saudi pada 2 Oktober 2018.
Alasan pembunuhan terhadap Khashoggi dan keberadaan jasad Khashoggi sampai sekarang masih misteri. Yang diketahui publik, khususnya Arab Saudi, Khashoggi sering mengkritik Riyadh melalui tulisan-tulisannya. Berikut dugaan daftar 'kesalahan' Khashoggi versi pemerintah Arab Saudi.

1. Sejumlah delegasi Arab Saudi menyebut Khashoggi sebagai musuh negara dan seorang anggota Ikhwanul Muslimin.
Dikutip dari edition.cnn.com, tuduhan ini telah diketahui Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, namun dia mengesampingkan dugaan ini. Menurutnya, pembunuhan terhadap Khashoggi adalah kejahatan yang tak bisa diterima dan sangat mengerikan. Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman dengan tegas menyangkal tuduhan tahu rencana pembunuhan terhadap Khashoggi atau bahkan sebagai pihak yang melakukan eksekusi.

2. Dikutip dari businessinsider.sg, Khashoggi dilarang menulis dan tampil dimuka publik oleh keluarga Kerajaan Arab Saudi setelah dia mengkritik Presiden Trump pada akhir 2016. Arab Saudi dan Amerika Serikat saling bersekutu.
Tak lama setelah larangan itu muncul, Khashoggi pun mengasingkan diri ke Virginia, Amerika Serikat, menggunakan green card. Dia memilih mengasingkan diri agar bisa terus menulis. Di Amerika Serikat, dia rutin menulis kolom di surat kabar Washington Post dan mengkritik kebijakan-kebijakan Kerajaan Arab Saudi dari jauh.
3. Khashoggi dikenal suka mengkritik Kerajaan Arab Saudi melalui tulisan-tulisannya.

Sebelum dibunuh, Khashoggi dalam program UpFront yang ditayangkan oleh Al-Jazeera mengatakan tidak ada ruang untuk berdebat di Arab Saudi dengan para intelektual dan wartawan yang mempertanyakan kebijakan-kebijakan Kerajaan Arab Saudi.
"Intelektual Arab Saudi dan wartawan dijebloskan ke penjara. Sekarang, tak ada seorang pun yang berani bicara ke publik dan mengkritik reformasi yang diinisiasi oleh Putra Mahkota. Padahal akan lebih baginya memberikan ruang kritik bagi para intelektual Arab Saudi, penulis dan media untuk melakukan debat," ujar Khashoggi.
Dalang pembunuh Khashoggi sampai Senin, 26 November 2018, masih belum terungkap. Kasus ini telah membuat Denmark dan Jerman menghentikan sementara pengiriman senjata api ke Arab Saudi.





Credit  tempo.co




USAID akan Hentikan Operasional di Palestina


USaid
USaid
Foto: us
Trump menghentikan operasional USAID untuk menekan Palestina.



CB, WASHINGTON -- Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) telah mengumumkan akan menghentikan operasinya di Tepi Barat dan Jalur Gaza pada 2019. Hal itu dilakukan saat Presiden AS Donald Trump berusaha menekan Palestina agar bersedia merundingkan perdamaian dengan Israel.

Surat kabar Israel, Haaretz, pada Ahad (25/11), melaporkan, USAID telah mengumumkan kepada lebih dari separuh stafnya di wilayah Palestina bahwa mereka diberhentikan. Sebab, USAID akan menghentikan operasinya di sana tahun depan.

"Departemen Luar Negeri AS mempresentasikan USAID dengan daftar 60 persen dari staf agensi yang akan diberhentikan," kata Haaretz dalam laporannya.

USAID adalah lembaga kemanusiaan vital bagi masyarakat Palestina yang tinggal di wilayah yang diduduki. Sejak 1994, USAID telah berkontribusi dalam memberikan layanan kesehatan, pendidikan, termasuk pembangunan infrastruktur bagi Gaza dan Tepi Barat.

USAID telah menyediakan dana sebesar 5,5 miliar dolar AS untuk wilayah Palestina. Dana tersebut digunakan untuk membangun dan mengoperasikan sekolah, rumah sakit, serta penyelenggaraan pelatihan keterampilan atau keahilan bagi guru, pekerja medis, serta dokter.

Selain itu, USAID turut berkontribusi dalam pembangunan pabrik desalinasi air di Gaza. Wilayah yang telah diblokade Israel selama lebih dari 11 tahun itu diketahui mengalami berbagai krisis, salah satunya adalah minimnya ketersediaan air bersih.

Trump, secara bertahap, telah menarik semua bantuan dana AS untuk Palestina. AS bahkan telah memutuskan menghentikan bantuannya bagi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Keputusan tersebut seketika menyebabkan UNRWA mengalami krisis pendanaan. Sebab bagaimana pun, AS merupakan penyandang dana terbesar bagi lembaga itu, yakni dengan rata-rata kontribusi 300 juta dolar AS per tahun.

Serangkaian langkah itu dilakukan agar Palestina bersedia melanjutkan perundingan perdamaian dengan Israel yang dimediasi AS. Sejak AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Palestina memutuskan mundur dari perundingan damai. Palestina menilai AS tak lagi menjadi mediator netral karena terbukti membela kepentingan politik Israel.




Credit  republika.co.id




PBB Beri Bantuan 9,2 Juta Dolar AS untuk Venezuela


Ikustrasi krisis Venezuela.
Ikustrasi krisis Venezuela.
Foto: Reuters
Ini merupakan pendanaan darurat pertama PBB untuk pemerintahan Maduro.


CB, CARACAS -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  pada Senin (26/11) mengumumkan pemberian bantuan senilai  9,2 juta dolar AS atau sekitar Rp 131 miliar untuk Venezuela.

Ini adalah pendanaan darurat pertama PBB untuk pemerintah Presiden Nicolas Maduro. Maduro menyalahkan masalah ekonomi negara itu atas sanksi keuangan Amerika Serikat (AS) dan perang ekonomi yang dipimpin oleh musuh politik.

Dana Tanggap Darurat Pusat (CERF) PBB akan mendukung proyek-proyek pemberian nutrisi kepada anak-anak di bawah usia lima tahun, ibu hamil dan ibu menyusui yang berisiko. Ini juga akan memberikan perawatan kesehatan darurat bagi mereka yang rentan.

"Alokasi CERF dibuat untuk memastikan respon cepat terhadap keadaan darurat  atau untuk kondisi yang memburuk dalam keadaan darurat yang ada," menurut situs web CERF.



Seorang pejabat PBB mengatakan kepada Reuters bahwa CERF  mendanai proyek-proyek di negara-negara yang sedang berperang atau mengalami krisis lain seperti bencana alam. Ia menambahkan  lembaga-lembaga PBB lainnya mungkin juga telah menyediakan dana untuk Venezuela melalui program-program terpisah.

Kementerian Informasi Venezuela tidak segera menanggapi permintaan untuk komentar. Sampai sekarang, bantuan untuk krisis Venezuela  telah difokuskan pada negara-negara Amerika Selatan.


Negara-negara itu telah menerima warga Venezuela yang melakukan eksodus massal sejak  2015. Situs web CERF menunjukkan telah menyediakan  6,2 juta dolar AS untuk "Pengungsi Regional Venezuela dan Krisis Migrasi . "

Banyak negara  berhati-hati dalam memberikan bantuan langsung ke Venezuela. Para pejabat khawatir menghadapi sanksi dari AS dan Eropa atas tuduhan melakukan kesalahan termasuk korupsi, pelanggaran hak asasi manusia dan perdagangan narkoba.

"Saya merayakan mereka akhirnya menerima bantuan. Tetapi ini adalah pemerintahan  yang sangat korup, dan (dana) bisa berakhir di rekening bank pejabat publik," kata legislator oposisi yang diasingkan Jose Manuel Olivares, seorang dokter dan aktivis pada masalah kesehatan.




Credit  republika.co.id



Kapal Perang Inggris 'Dikeroyok' 17 Jet Rusia di Lepas Pantai Crimea


Kapal Perang Inggris Dikeroyok 17 Jet Rusia di Lepas Pantai Crimea
Kapal perang Inggris, HMS Duncan, dikeroyok 17 jet tempur Rusia di lepas pantai Crimea. Foto/Istimewa

LONDON - Sebuah kapal perang milik Angkatan Laut Inggris "dikeroyok" 17 jet tempur Rusia yang terbang diatasnya dalam sebuah insiden yang disebut sebagai tindakan permusuhan yang kurang ajar di lepas pantai Crimea.

Kapal perang Inggris, HMS Duncan, memimpin armada NATO melalui Laut Hitam ketikan insiden itu terjadi.

Jet-jet Rusia terbang begitu dekat sehingga peralatan elektronik mereka bisa diacak oleh sistem radar kapal Inggris, yang mungkin saja bisa menyebabkan kecelakaan.

"Sebagai kapal NATO, kapal [HMS Duncan] telah menghadapi permusuhan Rusia yang kurang ajar di Laut Hitam dengan jet berdengung di atas, telah dikuntit oleh kapal mata-mata Rusia dan memainkan peran penting melindungi sekutu NATO selama serangan Inggris, Amerika dan Prancis terhadap fasilitas senjata kimia Suriah," ujar Menteri Pertahanan Inggris Gavin Williamson.

"Melalui penempatannya, kapal terdepan di dunia ini dan awaknya melambangkan negara yang akan kita tuju ketika kita keluar dari Uni Eropa - Inggris yang benar-benar global yang melihat keluar dan terlibat di panggung dunia," imbuhnya seperti dikutip dari Sky News, Selasa (27/11/2018).

Laksamana Mike Utley, yang memimpin gugus tugas NATO, mengatakan kapal itu mungkin satu-satunya aset maritim untuk melihat "serangan" sebesar itu dalam 25 tahun terakhir.

"Saya pikir taktik mereka naif," katanya. "Apa yang mereka tidak tahu adalah seberapa mampu kapal itu," sambungnya.

"Ketika Anda melihat banyak aktivitas, saya pikir itu memperkuat sifat dari apa yang orang harapkan saat ini dan mengapa ada tantangan dari Rusia," tukasnya.

Rekaman kejadian, yang terjadi pada bulan Mei, telah diperoleh oleh sebuah film dokumenter Channel 5.

Rekaman ini menunjukkan jet-jet Rusia mengitari kapal Inggris sebelum kembali ke wilayah udara Rusia. Salah satu pilot mengirim pesan ke kapal, mengatakan: "Semoga berhasil, teman-teman."

Salah satu pelaut di kapal HMS Duncan mengatakan mereka merasa pesan itu bisa menjadi peringatan, sementara yang lain tetap yakin kapal mereka dengan 48 rudal bisa menangani jet-jet Rusia.

"Bagi saya itu seperti belum pernah terjadi sebelumnya," kata Komandan Eleanor Stack, kapten HMS Duncan. "Ada lebih banyak pesawat daripada yang kita lihat dalam waktu yang lama," ia menambahkan.

Insiden itu mengikuti kapal perang yang meluncurkan helikopter Merlin Mk2 untuk mencari kapal mata-mata Rusia, yang muncul di radar.

"Mereka mungkin menganggapnya (kehadiran kita di Laut Hitam) menjadi eskalasi, tentu saja tidak," kata Letnan Komandan James Smith.

"Tapi itu tergantung pada bagaimana Anda memutar narasi. Satu hal yang sangat bagus di Rusia adalah memutar narasi," katanya lagi.

"Kami harus menunjukkan dan membuat sendiri juga. Mereka dapat berteriak dan berteriak semua yang mereka inginkan, tetapi kami masih memiliki hak, seperti semua unit ini, berada di tempat kami berada," tegasnya. 




Credit  sindonews.com




Ukraina Berlakukan Status Darurat Militer


Ukraina Berlakukan Status Darurat Militer
Ilustrasi militer Ukraina (Gleb Garanich)



Jakarta, CB -- Parlemen Ukraina menyetujui pemberlakuan status 'darurat militer' di wilayah perbatasan pada Senin (26/11). Keputusan itu diketok setelah 276 anggota parlemen mendukung pemberlakuan status tersebut.

Mengutip AFP, status darurat militer itu bakal mulai digulirkan pada Rabu (28/11) hingga 30 hari setelahnya. Darurat militer akan mencakup mobilisasi parsial dan penguatan pertahanan udara Ukraina.

Langkah tersebut datang hampir 24 jam setelah Rusia menahan dua kapal angkatan laut Ukraina dan satu buah kapal tandu serta menembaki tiga awak kapal di antaranya pada Minggu (25/11).



Ide 'manyalakan' status darurat militer tercetus dari Presiden Ukraina Petro Poroshenko dalam merespons tindakan Rusia yang menyandera kapal-kapal angkatan laut negaranya. Awalnya, Poroshenko meminta untuk memberlakukan status darurat militer dalam periode 60 hari.

Mengutip Reuters, pada pidato yang disiarkan dalam televisi sebelum pemungutan suara, Poroshenko menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak akan mencakup pembatasan hak warga negara dan mengesampingkan penundaan pemilihan umum yang dijadwalkan akan berlangsung awal tahun depan.

"Ukraina tidak merencanakan perang terhadap siapa pun," ujar Poroshenko.

Selain itu, Ukraina, sebut Poroshenko, juga akan tetap berpegang pada Perjanjian Minsk, yang ditandatanganinya dengan pemerintah Rusia dan separatis pro-Rusia.


Konflik ini dimulai setelah demonstran pro-Barat menggulingkan kepemimpinan Presiden pro-Rusia, Viktor Yanukovych pada Februari 2014 lalu. Para separatis mengklaim bahwa pemerintah baru yang sangat anti-Rusia merencakan 'genosida' etnis Rusia di wilayah timur Ukraina.

Dengan status darurat militer, pemerintah Ukraina dimungkinkan untuk menerapkan berbagai tindakan drastis, termasuk menetapkan kebijakan larangan pertemuan publik, membatasi kebebasan media, membatasi pergerakan warga negara Ukraina serta warga negara asing, dan menangguhkan pemilihan umum.

Sebelumnya, Ukraina menyebut bahwa apa yang dilakukan Rusia merupakan fase baru agresi setelah pencaplokan Semenanjung Krimea oleh Rusia pada 2014 lalu. Sementara Moskow menuduh Ukraina memprovokasi kapal Rusia dengan memasuki kawasan Semenanjung Krimea, untuk kemudian memicu kegaduhan yang berujung pada sanksi anyar untuk Rusia.




Credit  cnnindonesia.com





Rusia Abaikan Permintaan Barat Bebaskan Kapal Ukraina


Rusia Abaikan Permintaan Barat Bebaskan Kapal Ukraina
Ilustrasi Rusia (REUTERS/Gleb Garanich)



Jakarta, CB -- Rusia mengabaikan permintaan negara-negara Barat untuk melepaskan dua kapal angkatan laut Ukraina beserta awak kapalnya dan satu kapal tunda yang ditangkap di kawasan Laut Hitam, Minggu (25/11). Alih-alih beralibi, Rusia malah menuduh Ukraina sengaja menegangkan konflik tersebut bekerja sama dengan sekutu baratnya.

Peristiwa ini membuat kedua negara saling tuduh. Pada gilirannya, Ukraina menuduh Rusia melakukan agresi militer dengan menempatkan pasukan militernya dalam posisi 'siaga tempur'.

Melansir Reuters, akibat insiden ini, kedua negara berisiko untuk berhadapan dengan konflik yang lebih luas. Selain itu, ada pula gejala bahwa negara-negara Barat akan memberikan banyak sanksi untuk Rusia.



Sebagaimana diketahui, negara anggota Uni Eropa telah beramai-ramai mengutuk insiden tersebut sebagai 'agresi' Rusia. Mereka juga mendesak Rusia untuk membebaskan kapal angkatan laut Ukraina yang ditahannya.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Rusia menyalahkan Ukraina atas konflik tersebut. Rusia menilai bahwa apa yang terjadi merupakan hasil provokasi yang direncanakan oleh Ukraina.

"Provokasi itu sengaja dilakukan untuk memicu ketegangan dan pada akhirnya menjadi dalih untuk meningkatkan sanksi terhadap Rusia," ujar Kemenlu Rusia dalam sebuah pernyataan.

"Kami ingin memperingatkan pihak Ukraina bahwa tindakan memprovokasi konflik dengan Rusia, bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa, di wilayah Laut Hitam penuh dengan konsekuensi serius."


Konflik meletus setelah kapal-kapal patroli di wilayah perbatasan Rusia menyita dua kapal angkatan laut Ukraina berukuran kecil yang mengawai sebuah kapal tunda melintas di Laut Hitam, dekat Semenanjung Krimea. Rusia juga melepaskan tembakan ke arah rombongan Ukraina dan melukai tiga awak kapal di antaranya.

Kantor berita Interfax menyebutkan bahwa 24 awak kapal Ukraina telah ditahan. Sementara tiga pelaut yang terluka sedang dalam pemulihan di rumah sakit.

Bentrokan antara Rusia dan Ukraina pada akhir pekan kemarin membuat relasi kedua negara semakin tegang setelah Moskow mencaplok Semenanjung Krimea dari Kiev pada empat tahun lalu.



Credit  cnnindonesia.com




Rusia Tangkap 3 Kapal Militer Ukraina, AS Sebut Keterlaluan


Rusia Tangkap 3 Kapal Militer Ukraina, AS Sebut Keterlaluan
Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Nikki Haley. Foto/REUTERS

NEW YORK - Pemerintah Amerika Serikat membela Ukraina dalam konflik terbaru dengan Rusia di pantai Crimea, Laut Azov. Washington mengatakan penangkapan tiga kapal militer dan beberapa tentara Kiev oleh Moskow merupakan tindakan keterlaluan dan arogan.

Kecaman itu disampaikan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley. Menurutnya, Moskow yang melakukan pelanggaran terhadap wilayah Ukraina dan mendesaknya untuk mengurangi ketegangan.

Haley mengaaku telah berbicara dengan Presiden Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Michael Pompeo. Diplomat perempuan Amerika ini menyatakan bahwa pernyataannya mencerminkan kekhawatiran di level tertinggi.

"Seperti yang telah dikatakan Presiden Trump berkali-kali, Amerika Serikat akan menyambut hubungan normal dengan Rusia. Namun tindakan-tindakan pelarangan seperti ini terus membuat itu tidak mungkin," kata Haley yang dikutip Reuters, Selasa (27/11/2018).

Rusia menangkap tiga kapal militer Ukraina, yakni dua kapal lapis baja dan sebuah kapal tunda. Alasannya, kapal-kapal itu secara ilegal memasuki perairan teritorial Rusia di Crimea. Penangkapan itu berlangsung dramatis, di mana kapal perang Moskow menembaki kapal-kapal Kiev. Tiga tentara Angkatan Laut Kiev yang terluka oleh serangan itu juga ditangkap Moskow.

Namun, Kiev mengklaim kapal-kapalnya tidak melakukan kesalahan dan menuduh Moskow melakukan agresi militer.

"Amerika Serikat akan mempertahankan sanksi yang berkaitan dengan Crimea terhadap Rusia. Eskalasi Rusia lebih lanjut dari jenis ini hanya akan memperburuk keadaan. Ini akan semakin melemahkan posisi Rusia di dunia. Ini akan memperburuk hubungan Rusia dengan AS dan banyak negara lain," kata Haley.

Duta Besar Ukraina untuk PBB Volodymyr Yelchenko menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menerapkan satu set sanksi baru yang ditujukan untuk mengatasi situasi di kawasan itu, termasuk terhadap pelabuhan Azov Rusia.

Dia mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa meningkatkan tekanan politik di Moskow akan membantu meredam situasi. "Ukraina siap untuk menggunakan semua cara yang tersedia dalam melaksanakan hak kami untuk membela diri," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy menuduh Ukraina merencanakan insiden itu dan menduga itu sebagai trik untuk menaikkan popularitas Presiden Petro Poroshenko di kalangan pemilih menjelang pemilu Ukraina tahun depan.

"Bagaimana dia bisa mempertahankan kekuasaan dalam keadaan seperti ini? Sudah jelas, mengatur provokasi dan sekali lagi menuduh Rusia dari segalanya, menggelembungkan peringkat (popularitas)-nya sendiri dan menempatkan dirinya sebagai penyelamat bangsa," kata Polyanskiy.

"Ini adalah tentang membatalkan pemilu meskipun semua jaminan Poroshenko sebaliknya," ujarnya. Dia memperingatkan bahwa "Rusia tidak pernah menyebabkan pukulan pertama, tetapi tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri."

Yelchenko menolak pernyataan Polyanskiy tentang motif insiden di pantai Crimea. Dia mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa insiden itu merupakan ancaman jelas bagi perdamaian dan keamanan internasional. Menurutnya, Rusia mencampurkan kenyataan dengan fiksi dalam mencoba menjelaskan apa yang terjadi.

Kepala urusan politik PBB Rosemary DiCarlo mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa pihaknya tidak dapat secara independen memverifikasi apa yang telah terjadi di pantai Crimea pada hari Minggu. 

"Kami sangat mendesak Federasi Rusia dan Ukraina untuk menahan diri dari segala tindakan atau retorika dan mengingatkan kedua kebutuhan untuk menahan insiden ini sehingga mencegah eskalasi serius," katanya.

Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara telah bertemu puluhan kali selama krisis di Ukraina, di mana Rusia menganeksasi Crimea pada 2014. Ukraina tidak dapat mengambil tindakan apa pun karena Rusia adalah salah satu dari lima pemilik hak veto di Dewan Keamanan PBB.

Kapal-kapal Ukraina yang ditangkap oleh Rusia pada hari Minggu telah mencoba memasuki Laut Azov dari Laut Hitam melalui Selat Kerch, perairan sempit yang memisahkan Crimea dari daratan Rusia.


Credit  sindonews.com




NATO Tuntut Rusia Bebaskan Kapal Ukraina


NATO Tuntut Rusia Bebaskan Kapal Ukraina
Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg (REUTERS/Francois Lenoir)


Jakarta, CB -- Tindakan Rusia menahan kapal angkatan laut Ukraina mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Termasuk salah satunya NATO yang menuntut Rusia membebaskan kapal serta awak kapal yang ditahan pasca-bentrokan di Semenanjung Krimea.

"Tidak ada pembenaran untuk menggunakan kekuatan militer terhadap kapal Ukraina. Kami meminta Rusia segera membebaskan kapal Ukraina beserta awaknya," ujar Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg kepada wartawan setelah pertemuan Komisi NATO-Ukraina, Senin (26/11), melansir AFP.

Stoltenberg mengatakan bahwa 29 negara NATO memberikan dukungannya untuk kedaulatan Ukraina. NATO juga tak akan pernah mengakui klaim Rusia untuk Krimea.



Stoltenberg memperingatkan Moskow bahwa apa yang dilakukannya memiliki konsekuensi buruk. "Rusia harus memahami bahwa tindakannya memiliki konsekuensi. Itulah alasan mengapa NATO bereaksi begitu tegas terhadap tindakan Rusia pada Ukraina," ujar mantan Perdana Menteri Norwegia itu.

Kendati demikian, Stoltenberg tak memberikan rincian konsekuensi apa yang bakal diterima Rusia. Namun, diduga kuat konsekuensi itu merujuk pada sanksi ekonomi yang bakal diberikan negara-negara Barat kepada Rusia.

Konflik ini meletus setelah Rusia menahan dua kapal angkatan laut Ukraina yang mengawal sebuah kapal tunda melintas di Laut Hitam, berdekatan dengan Semenanjung Krimea. Rusia juga disebut melepaskan tembakan ke arah rombongan Ukraina dan melukai tiga awak kapal di antaranya.



Rusia menuduh Ukraina telah memasuki kawasan perairannya di Laut Azov secara ilegal.

Akibat penahanan itu, Ukraina menuduh Rusia meluncurkan 'fase baru agresi' setelah Moskow mencaplok Semenanjung Krimea dari Ukraina pada 2014 lalu. Presiden Ukraina, Petro Poroshenko telah meminta untuk memberlakukan 'darurat militer' selama 60 hari.

Ukraina juga mendesak negara-negara Barat untuk memberikan sanksi terhadap Rusia. Kendati desakan-desakan itu bermunculan, namun Rusia keukeuh untuk tidak akan membebaskan kapal Ukraina.                





Credit  cnnindonesia.com




Ukraina Desak Pulangkan 3 Kapal dan Tentara yang Ditangkap Rusia


Ukraina Desak Pulangkan 3 Kapal dan Tentara yang Ditangkap Rusia
Kawasan pantai Crimea di Kerch, Laut Hitam, tempat bentrok kapal-kapal militer Rusia dan Ukraina. Foto/REUTERS/Pavel Rebrov

KIEV - Kiev menuntut agar Moskow memulangkan tiga kapal Angkatan Laut dan para tentara Ukraina yang ditangkap atas tuduhan melanggar perbatasan wilayah Rusia di pantai Crimea. Desakan disampaikan Kementerian Luar Negeri Ukraina, Senin (26/11/2018).

Penangkapan itu terjadi setelah kapal perang Moskow menembaki kapal-kapal militer Kiev yang menerobos pantai Crimea di Kerch, Laut Hitam, pada hari Minggu.

Tiga pelaut Kiev yang ditangkap terluka. Menurut Moskow, ketiganya telah dirawat dan kondisinya tidak mengancam kehidupan mereka.

"Ukraina menuntut pemberian bantuan medis yang mendesak kepada mereka yang terluka dan untuk memastikan mereka kembali ke rumahnya dengan segera dan aman. Ukraina juga menuntut untuk pemulangan kapal-kapal angkatan laut yang tertangkap dan untuk mengompensasi kerusakan yang ditimbulkan," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, yang dilansir Sputnik.

Kiev minta sekutu-sekutunya untuk memberikan bantuan militer. "Ukraina mendesak sekutu dan mitra untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah agresor, yaitu dengan menerapkan sanksi baru dan memperkuat (sanksi) yang ada, serta memberi Ukraina bantuan militer untuk melindungi integritas teritorial dan kedaulatannya dalam batas-batas yang diakui secara internasional," imbuh kementerian tersebut.

Sementara itu, seorang juru bicara untuk Direktorat Perbatasan Dinas Keamanan Federal (FSB) Rusia untuk Crimea, Anton Lozovoy, mengatakan bahwa kapal-kapal militer Kiev yang disita awalnya sedang konvoi ke pelabuhan Kerch. 

FSB melaporkan tiga kapal yang disita; Berdyansk, Nikopol dan Yana Kapu, adalah kapal-kapal yang melanggar perbatasan negara Rusia. Menurut FSB, kapal-kapal itu mengabaikan seruan untuk menghentikan operasi dan justru membuat manuver berbahaya. 





Credit  sindonews.com





Polandia Kecam Serangan Rusia ke Kapal Ukraina


Jet tempur Rusia di perbatasan Ukraina
Jet tempur Rusia di perbatasan Ukraina
Foto: CNN
Rusia dinilai melanggar peraturan internasional.




CB, WARSAWA -- Pemerintah Polandia mengecam aksi penyerangan militer Rusia terhadap kapal angkatan laut Ukraina di Laut Azov. Menurut Polandia, Rusia telah melanggar peraturan internasional.

"Dengan kekuatan penuh kami mengutuk perilaku agresif Rusia dan kami menyerukan kepada para pemimpin (negara) untuk menghormati hukum internasional," kata Kementerian Luar Negeri Polandia dalam sebuah pernyataan pada Senin (26/11).

Rusia menembaki dan akhirnya menawan tiga kapal angkatan laut Ukraina di lepas pantai Krimea yang dianeksasi pada Ahad (25/11). Serangan Rusia mengakibatkan beberapa awak kapal terluka.

Menurut Kementerian Luar Negeri Rusia, ketiga kapal angkatan laut Ukraina itu sengaja melakukan provokasi di Selat Kerch, dekat Krimea. Serangan dan penyitaan dilakukan karena Moskow menganggap ketiga kapal itu telah secara ilegal memasuki perairan teritorial Rusia.

Ukraina memiliki versi sendiri. Menurut Kiev, pihaknya telah memberitahu Rusia tentang rute yang akan dilintasi ketiga kapal miliknya. Ukraina mengatakan, kapal-kapal tersebut, yang hendak menuju Laut Azov, memang harus melewati Selat Kerch.

Pemerintah Ukraina segera memberlakukan darurat militer setelah insiden serangan di Selat Kerch. "Kemungkinan besar Rusia berencana melakukan tindakan agresif lebih lanjut di lautan maupun daratan," kata Menteri Luar Negeri Ukraina Pavlo Klimkin.

Hubungan Ukraina dengan Rusia telah memanas sejak 2014, yakni ketika massa antipemerintah berhasil melengserkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia Viktor Yanukovych. Kerusuhan pun terjadi karena terdapat pula kelompok separatis pro-Rusia di sana.

Belakangan kelompok pro-Rusia itu terlibat konfrontasi bersenjata dengan tentara Ukraina. Pada 2015, Rusia dan Ukraina, bersama Prancis serta Jerman, menyepakati Perjanjian Minsk.

Salah satu poin dalam perjanjian itu adalah dilaksanakannya gencatan senjata total di wilayah timur Ukraina. Namun, Moskow dianggap tak mematuhi dan memenuhi sepenuhnya perjanjian tersebut. Hal itu menyebabkan Rusia dijatuhi sanksi ekonomi oleh Uni Eropa.



Credit  republika.co.id