Credit republika.co.id
Kamis, 15 November 2018
Kebakaran Dahsyat California Dekati Situs Nuklir Beracun
LOS ANGELES
- Kebakaran dahsyat di California, Amerika Serikat (AS), yang melanda
kawasan hutan dan permukiman berpotensi menimbulkan bahaya baru.
Pasalnya, kobaran api mulai mendekati situs nuklir beracun.
Kebakaran yang telah menewaskan 48 orang itu mulai terjadi sejak 8 November pekan lalu. Banyak rumah hancur dan ratusan orang masih dinyatakan hilang.
Area yang terbakar sejauh ini sudah mencapai 52.600 hektare. Kebakaran dahsyat yang dikenal sebagai "Woolsey Fire" tersebut dilaporkan mulai mendekati Santa Susana, tempat uji coba nuklir yang terkontaminasi.
Laboratorium Lapangan Santa Susana (SSFL) adalah bekas fasilitas penelitian nuklir dan aeronautika yang mengalami kebocoran nuklir parsial yang dirahasiakan pada tahun 1959. Laporan yang dilansir Sputnik, Kamis (15/11/2018), menyebut sebagian dari situs itu sudah terkena dampak Woolsey Fire.
Pekan lalu, pemerintah California mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa api bergerak menjauh dari situs SSFL."Itu tidak menyebabkan bocornya bahan berbahaya yang akan menimbulkan risiko bagi orang yang terkena asap," kata pemerintah California dalam pernyataannya.
Namun, pernyataan itu gagal meredam ketakutan para aktivis lokal dan aktivis hijau. Physicians for Social Responsibility (PSR), sebuah LSM yang mengadvokasi masalah lingkungan, mengklaim bahwa Departemen Pengawasan Zat Beracun California telah lama menunda pembersihan fasilitas nuklir tersebut. Situs itu terletak sekitar 50 km sebelah barat laut dari Pusat Kota Los Angeles.
PSR khawatir bahan-bahan beracun dapat tumpah di tanah dalam bentuk abu radioaktif.
"Kami tahu zat apa yang ada di situs dan seberapa berbahayanya. Kami berbicara tentang radionuklida yang sangat berbahaya dan bahan kimia beracun seperti trikloretilena, perkhlorat, dioksin dan logam berat. Bahan beracun ini berada di tanah dan vegetasi SSFL, dan ketika itu terbakar dan menjadi udara dalam asap dan abu, ada kemungkinan nyata paparan tinggi untuk penduduk setempat," kata Dr Robert Dodge, presiden PSR yang berbasis di Los Angeles.
Selain itu, anggota masyarakat setempat juga telah memperingatkan risiko yang terkait dengan kontaminasi SSFL. Melissa Bumstead, yang tinggal 20 mil dari SSFL, telah meluncurkan petisi online untuk mendesak otoritas lokal untuk "berhenti berbohong" dan membersihkan situs tersebut. Petisi itu mendapat dukungan sebanyak 458.000 tanda tangan.
Kebakaran yang telah menewaskan 48 orang itu mulai terjadi sejak 8 November pekan lalu. Banyak rumah hancur dan ratusan orang masih dinyatakan hilang.
Area yang terbakar sejauh ini sudah mencapai 52.600 hektare. Kebakaran dahsyat yang dikenal sebagai "Woolsey Fire" tersebut dilaporkan mulai mendekati Santa Susana, tempat uji coba nuklir yang terkontaminasi.
Laboratorium Lapangan Santa Susana (SSFL) adalah bekas fasilitas penelitian nuklir dan aeronautika yang mengalami kebocoran nuklir parsial yang dirahasiakan pada tahun 1959. Laporan yang dilansir Sputnik, Kamis (15/11/2018), menyebut sebagian dari situs itu sudah terkena dampak Woolsey Fire.
Pekan lalu, pemerintah California mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa api bergerak menjauh dari situs SSFL."Itu tidak menyebabkan bocornya bahan berbahaya yang akan menimbulkan risiko bagi orang yang terkena asap," kata pemerintah California dalam pernyataannya.
Namun, pernyataan itu gagal meredam ketakutan para aktivis lokal dan aktivis hijau. Physicians for Social Responsibility (PSR), sebuah LSM yang mengadvokasi masalah lingkungan, mengklaim bahwa Departemen Pengawasan Zat Beracun California telah lama menunda pembersihan fasilitas nuklir tersebut. Situs itu terletak sekitar 50 km sebelah barat laut dari Pusat Kota Los Angeles.
PSR khawatir bahan-bahan beracun dapat tumpah di tanah dalam bentuk abu radioaktif.
"Kami tahu zat apa yang ada di situs dan seberapa berbahayanya. Kami berbicara tentang radionuklida yang sangat berbahaya dan bahan kimia beracun seperti trikloretilena, perkhlorat, dioksin dan logam berat. Bahan beracun ini berada di tanah dan vegetasi SSFL, dan ketika itu terbakar dan menjadi udara dalam asap dan abu, ada kemungkinan nyata paparan tinggi untuk penduduk setempat," kata Dr Robert Dodge, presiden PSR yang berbasis di Los Angeles.
Selain itu, anggota masyarakat setempat juga telah memperingatkan risiko yang terkait dengan kontaminasi SSFL. Melissa Bumstead, yang tinggal 20 mil dari SSFL, telah meluncurkan petisi online untuk mendesak otoritas lokal untuk "berhenti berbohong" dan membersihkan situs tersebut. Petisi itu mendapat dukungan sebanyak 458.000 tanda tangan.
"Anak
perempuan saya yang berusia 8 tahun menderita kanker. Kami mengenali 50
anak lain di komunitas yang telah menderita kanker, dan kami memiliki
tingkat kanker payudara invasif di atas rata-rata di sini. Orang-orang
yang tinggal di dekat lokasi itu memiliki 60 persen lebih tinggi tingkat
kanker dalam radius dua mil dari situs," katanya.
Dia mengklaim bahwa investor swasta telah menghambat upaya pembersihan situs. "Perusahaan Boeing, yang sebagian memiliki situs, mengusulkan agar lahan terbuka untuk keluarga guna rekreasi, bahkan ketika bencana masih belum dibersihkan. Ini adalah tugas Departemen Pengawasan Zat Beracun untuk membersihkan kekacauan ini, tetapi mereka tidak mengambil tindakan yang berarti. Sebaliknya mereka merilis Laporan Dampak Lingkungan yang mengusulkan untuk meninggalkan sejumlah besar limbah radioaktif dan karsinogen di tempat secara permanen," paparnya.
Dia mengklaim bahwa investor swasta telah menghambat upaya pembersihan situs. "Perusahaan Boeing, yang sebagian memiliki situs, mengusulkan agar lahan terbuka untuk keluarga guna rekreasi, bahkan ketika bencana masih belum dibersihkan. Ini adalah tugas Departemen Pengawasan Zat Beracun untuk membersihkan kekacauan ini, tetapi mereka tidak mengambil tindakan yang berarti. Sebaliknya mereka merilis Laporan Dampak Lingkungan yang mengusulkan untuk meninggalkan sejumlah besar limbah radioaktif dan karsinogen di tempat secara permanen," paparnya.
Credit sindonews.com
Kebakaran California, Pengacara Menggugat Perusahaan Listrik
CB, California – Pengacara dari sekelompok warga yang menjadi korban kebakaran California
Utara mengatakan ada sejumlah bukti yang menunjukkan perusahaan jasa
listrik PG&E bersalah dalam kasus kebakaran paling mematikan dalam
sejarah negara bagian itu.
Kebakaran
yang terjadi sejak 8 November 2018 itu telah menghanguskan kawasan
hutan, semak, dan perumahan seluas 135 ribu acre atau sekitar 55 ribu
hektar. Jumlah korban tewas sebanyak 48 orang dan sekitar 9000 bangunan
rumah serta perkantoran terbakar. Hingga saat ini, departemen Pemadam
Kebakaran California masih menelisik penyebab kebakaran parah ini.
“Dalam kasus ini kamu tahu cukup banyak,” kata Michael Danko, pengacara korban asal Oakland, seperti dilansir CNBC pada 14 November 2018 waktu setempat.
Danko
mewakili sejumlah korban kebakaran dari Kota Paradise dan sekitarnya.
Kota Paradise mengalami kehancuran terparah yaitu 80 – 90 bangunan di
kota itu terbakar. Selain menghancurkan Kota Paradise, kebakaran
California ini juga merusak sebagian Kota Concow dan Magalia di Butte
County. Sekitar 100 orang dikabarkan masih hilang.
Danko beralasan informasi mengenai keterlibatan perusahaan PG&E dalam kebakaran di California Utara ini berasal dari sejumlah saksi. Dia juga mengaku telah mendapat laporan dari manajemen PG&E kepada California Public Utilities Commission mengenai masalah peralatan, yang terjadi di dekat lokasi kebakaran pertama kali terjadi yaitu di daerah Camp.
Gugatan
hukum terhadap PG&E diajukan di Pengadilan Superior San Fransisco.
Gugatan itu berbunyi ada pengabaian utilitas yang menyebabkan terjadinya
kebakaran yang menghancurkan kawasan itu. Ada sekitar 20 korban yang
mengajukan gugatan dan mereka meminta ganti rugi uang yang belum
disebutkan.
“Bukannya menggunakan uang yang diperolehnya dari pelanggan listrik untuk perawatan dan keamanan infrastrukturnya, PG&E menggunakan dana ini untuk meningkatkan laba perusahaan dan kompensasi,” begitu bunyi gugatan tadi.
Juru bicara PG&E Mayra Tostado mengatakan dalam surat elektronik pada Rabu pekan ini bahwa perusahaan jasa listrik raksasa berbasis di San Fransisco itu mengetahui adanya gugatan hukum terkait kebakaran. “Penting untuk diingat bahwa penyebab kebakaran itu masih harus dipastikan,” kata dia.
Di
kawasan California Selatan, kebakaran baru terjadi dan menghanguskan
kawasan timur dari Los Angeles. Api muncul sekitar pukul setengah
sepuluh malam pada Selasa, 14 November 2018 di dekat Interstate 15.
Kebakaran Sierra Fire ini terjadi sekitar 75 kilometer dari LA. Total korban tewas dari kebakaran California Utara dan Selatan, menurut NBC News, telah mencapai 51 orang.
“Dalam kasus ini kamu tahu cukup banyak,” kata Michael Danko, pengacara korban asal Oakland, seperti dilansir CNBC pada 14 November 2018 waktu setempat.
Danko beralasan informasi mengenai keterlibatan perusahaan PG&E dalam kebakaran di California Utara ini berasal dari sejumlah saksi. Dia juga mengaku telah mendapat laporan dari manajemen PG&E kepada California Public Utilities Commission mengenai masalah peralatan, yang terjadi di dekat lokasi kebakaran pertama kali terjadi yaitu di daerah Camp.
“Bukannya menggunakan uang yang diperolehnya dari pelanggan listrik untuk perawatan dan keamanan infrastrukturnya, PG&E menggunakan dana ini untuk meningkatkan laba perusahaan dan kompensasi,” begitu bunyi gugatan tadi.
Juru bicara PG&E Mayra Tostado mengatakan dalam surat elektronik pada Rabu pekan ini bahwa perusahaan jasa listrik raksasa berbasis di San Fransisco itu mengetahui adanya gugatan hukum terkait kebakaran. “Penting untuk diingat bahwa penyebab kebakaran itu masih harus dipastikan,” kata dia.
Kebakaran Sierra Fire ini terjadi sekitar 75 kilometer dari LA. Total korban tewas dari kebakaran California Utara dan Selatan, menurut NBC News, telah mencapai 51 orang.
Credit tempo.co
5 Hal Soal Kebakaran Besar di California Amerika
CB, California – Sekelompok anggota pemadam kebakaran menyisir puing-puing bangunan di Kota Paradise, California Utara, pasca kebakaran yang melanda sebagian besar kota pada Selasa, 13 November 2018 waktu setempat.
Para petugas mencoba menyingkirkan rongsokan mobil yang terbakar di jalan di sana sambil mencari bagian tubuh korban yang masih utuh. Mereka juga menyisir ke kawasan perumahan warga.
“Cari tengkorak, tulang yang besar,” kata seorang pekerja forensik kepada temannya sambil menyisir reruntuhan seperti dilansir Reuters, Selasa, 13 November 2018.
Ada 13 orang tim penyisir yang bekerja saat itu. Mereka akan diperkuat dengan tambahan 150 anggota tim pencari untuk menyisir are Kota Paradise yang terbakar. Diperkirakan 80 – 90 kota terbakar akibat api yang mulai menyala dari kawasan Camp atau disebut Camp Fire.
Berikut ini sejumlah fakta terkait kebakaran, yang mulai terjadi pada Kamis, 8 November 2018, seperti dilansir CNN:
Seorang petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api dalam kebakaran hutan di Malibu, California, AS, 9 November 2018. Masih terdapat ratusan orang yang hilang dalam kebakaran hutan ini. REUTERS/Eric Thayer
Api dari Camp Fire telah menghanguskan 8.800 bangunan dengan 7.600 diantaranya merupakan rumah. Dan 57 ribu bangunan terancam di California selatan akibat Woolsey Fire.
Daerah Butte County, yang hancur dilanda kebakaran ini, mengalami kekeringan selama 210 hari terakhir.
Para petugas mencoba menyingkirkan rongsokan mobil yang terbakar di jalan di sana sambil mencari bagian tubuh korban yang masih utuh. Mereka juga menyisir ke kawasan perumahan warga.
“Cari tengkorak, tulang yang besar,” kata seorang pekerja forensik kepada temannya sambil menyisir reruntuhan seperti dilansir Reuters, Selasa, 13 November 2018.
Ada 13 orang tim penyisir yang bekerja saat itu. Mereka akan diperkuat dengan tambahan 150 anggota tim pencari untuk menyisir are Kota Paradise yang terbakar. Diperkirakan 80 – 90 kota terbakar akibat api yang mulai menyala dari kawasan Camp atau disebut Camp Fire.
- 44 Orang Tewas
Seorang petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api dalam kebakaran hutan di Malibu, California, AS, 9 November 2018. Masih terdapat ratusan orang yang hilang dalam kebakaran hutan ini. REUTERS/Eric Thayer
- 500 Rumah dan Bangunan
Api dari Camp Fire telah menghanguskan 8.800 bangunan dengan 7.600 diantaranya merupakan rumah. Dan 57 ribu bangunan terancam di California selatan akibat Woolsey Fire.
- 500 Titik Api
- 9000 Pemadam Kebakaran
- 3200 Kilometr per Segi
Daerah Butte County, yang hancur dilanda kebakaran ini, mengalami kekeringan selama 210 hari terakhir.
Credit tempo.co
Melania Desak Trump Pecat Wakil Penasihat Keamanan Nasional
Presiden Donald Trump dilaporkan sedang dalam
tekanan kuat dari istrinya, Melania, untuk memecat wakil penasihat
keamanan nasional AS, Mira Ricardel. (Reuters/Yuri Gripas)
"Kantor Ibu Negara menganggap [Ricardel] tak lagi pantas memegang kehormatan untuk mengabdi di Gedung Putih," demikian pernyataan direktur komunikasi Melania, Stephanie Grisham, seperti dikutip Reuters.
Dua staf kepresidenan kemudian mengatakan kepada Reuters bahwa Trump sempat mempertimbangkan untuk memecat Ricardel. Namun pada Selasa (13/11) sore, deputi penasihat keamanan itu masih terlihat di kantornya.
Grisham tak menjabarkan lebih lanjut alasan kantor Ibu Negara AS merilis pernyataan seperti itu. Namun, sejumlah pejabat mengatakan bahwa pernyataan itu berkaitan dengan kunjungan Melania ke Afrika pada Oktober lalu.
Menurut para pejabat itu, Melania sempat mengeluh kepada Trump mengenai perlakuan Ricardel padanya selama kunjungan tersebut.
Melania pun secara eksplisit meminta Trump memecat Ricardel karena lawatan ke Afrika itu "tak berjalan baik."
Salah satu sumber Reuters mengatakan bahwa Ricardel mencoba mempersingkat kunjungan Melania tersebut terkait sumber daya pemerintah yang mendukung perjalanan itu. Namun, sumber itu tak menjelaskan lebih lanjut.
Ricardel sendiri disebut tak begitu disukai di lingkungan Dewan Keamanan Nasional (NSC), kecuali oleh bosnya, John Bolton, yang kini sedang mengawal Wakil Presiden AS, Mike Pence, dalam rangkaian lawatannya ke Asia.
Satu sumber lainnya bahkan menyebut Ricardel juga tak disukai oleh Menteri Keamanan AS, Jim Mattis.
Credit cnnindonesia.com
Sistem Anti-stall tak Ada dalam Manual Boeing 737 MAX
Investigasi Picu Peringatan Bagi Maskapai AS
Informasi yang diperoleh dari perekam data penerbangan jet minggu lalu menyebabkan Federal Aviation Administration (FAA) AS mengeluarkan perintah kelaikan udara darurat yang mendesak maskapai penerbangan untuk memperbarui manual penerbangan mereka.
Pedoman itu memperingatkan pilot bahwa sebuah komputer di Boeing 737 MAX dapat menyebabkan pesawat itu dipaksa menurun tajam hingga 10 detik bahkan dalam penerbangan manual, yang menyebabkan potensi kesulitan dalam mengendalikan pesawat.
Pilot dapat menghentikan respons otomatis ini dengan menekan dua tombol jika sistem berperilaku tidak terduga, tetapi pertanyaan yang telah diajukan tentang seberapa baik persiapan mereka untuk reaksi otomatis ini dan berapa banyak waktu yang mereka miliki untuk melakukan respon.
Prajurit angkatan laut Indonesia mencoba mengambil puing-puing dari air selama operasi pencarian. (AP: Tatan Syuflana)
Seorang
juru bicara American Airlines mengatakan operator telah menerima arahan
FAA serta buletin dari Boeing tentang memperbarui manual operasi bagi
awak pesawat.
Boeing menolak berkomentar secara langsung tentang program pelatihannya tetapi mengatakan pihaknya telah mengambil "setiap ukuran" untuk sepenuhnya memahami semua aspek dari insiden ini dan bekerja erat dengan tim investigasi dan semua otoritas yang terlibat.
Minggu lalu Boeing mengatakan perbaikan untuk jenis insiden ini - yang dikenal sebagai stabilisator runaway - ditutupi oleh prosedur yang ada.
Meskipun masalah ini, menurut para penyelidik, tidak tercakup dalam manual operasi, pilot memiliki akses ke daftar periksa yang dirancang untuk mematikan sistem yang salah ketika pesawat mulai menekan ke bawah pada saat yang salah, kata Soejono, seorang instruktur Lion Air.
Para ahli mengatakan para penyelidik akan memeriksa apakah kru Lion Air JT 610 memeriksa daftar periksa ini dan jika demikian apakah mereka memiliki waktu untuk menghentikan sistem hidung menjorok kebawah otomatis ketika terbang pada ketinggian yang relatif rendah sekitar 1.500 meter. Pilot pada penerbangan sebelumnya dilaporkan telah berhasil mengatasi masalah sensor yang sama.
Untuk menjawab pertanyaan itu sepenuhnya, penyelidik mungkin memerlukan akses ke rekaman suara kokpit yang diduga tersembunyi di dasar laut.
Pencarian terhadap perekam suara kokpit jet yang hilang masih terus dilakukan dan dapat memberikan informasi penting tentang faktor manusia yang berkaitan dengan kecelakaan itu, kata Soerjanto.
FAA mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan lebih lanjut jika itu dibenarkan berdasarkan temuan dari penyelidikan kecelakaan.
Credit republika.co.id
Presiden Prancis: Jadi Sekutu AS Tak Berarti Jadi Negara Bawahan
PARIS
- Presiden Prancis Emmanuel Macron mengaku tidak tersinggung oleh
beberapa tweet marah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang
ditujukan kepadanya. Dia memaklumi Trump yang sedang "bermain politik"
untuk warganya di Amerika Serikat.
Macron, yang berbicara kepada wartawan di kapal induk Charles de Gaulle, mengatakan bahwa rasa hormatnya melekat karena AS dan Prancis adalah dua sekutu lawas.
Dia mengingat sejarah bahwa Prancis berada di sisi Amerika selama perjuangan untuk kemerdekaan. Komentar Macron itu sebagai respons setelah Trump mengejek Prancis yang dia sebut bisa kalah dalam keedua perang dunia tanpa bantuan Amerika Serikat.
"Pada setiap momen dalam sejarah kami, kami adalah sekutu, jadi di antara sekutu, rasa hormat itu ada," kata Macron.
Ditanya tentang tweet-tweet Trump, Presiden Prancis itu mengatakan; "Saya pikir dia bermain politik, dan saya membiarkan dia bermain politik."
"Amerika Serikat adalah sekutu bersejarah kita dan akan terus berlanjut. Ini adalah sekutu yang kita gunakan untuk mengambil semua risiko, dengan mana kita melakukan operasi yang paling rumit. Tetapi menjadi sekutu tidak berarti menjadi negara bawahan," paparnya, seperti dikutip France 24, Kamis (15/11/2018).
Macron, yang berbicara kepada wartawan di kapal induk Charles de Gaulle, mengatakan bahwa rasa hormatnya melekat karena AS dan Prancis adalah dua sekutu lawas.
Dia mengingat sejarah bahwa Prancis berada di sisi Amerika selama perjuangan untuk kemerdekaan. Komentar Macron itu sebagai respons setelah Trump mengejek Prancis yang dia sebut bisa kalah dalam keedua perang dunia tanpa bantuan Amerika Serikat.
"Pada setiap momen dalam sejarah kami, kami adalah sekutu, jadi di antara sekutu, rasa hormat itu ada," kata Macron.
Ditanya tentang tweet-tweet Trump, Presiden Prancis itu mengatakan; "Saya pikir dia bermain politik, dan saya membiarkan dia bermain politik."
"Amerika Serikat adalah sekutu bersejarah kita dan akan terus berlanjut. Ini adalah sekutu yang kita gunakan untuk mengambil semua risiko, dengan mana kita melakukan operasi yang paling rumit. Tetapi menjadi sekutu tidak berarti menjadi negara bawahan," paparnya, seperti dikutip France 24, Kamis (15/11/2018).
Sebelumnya,
juru bicara pemerintah Prancis tersinggung dengan sikap Trump yang
seharusnya menunjukkan kesopanan terhadap Paris. Terlebih, tweet-tweet Trump muncul pada peringatan ketiga serangan teror mematikan di Paris.
Trump mem-posting lima tweet pada hari Selasa, di mana dia mengejek kerugian Prancis selama dua perang dunia. Dia presiden Prancis memiliki "peringkat dukungan yang sangat rendah di negaranya."
Trump mem-posting lima tweet pada hari Selasa, di mana dia mengejek kerugian Prancis selama dua perang dunia. Dia presiden Prancis memiliki "peringkat dukungan yang sangat rendah di negaranya."
Credit sindonews.com
Prancis: Trump Harusnya Bisa Lebih Sopan pada Kami
PARIS
- Prancis mengatakan, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump
seharusnya menunjukkan sedikit rasa sopan dan menghormati Prancis, yang
tengah memperingati tahun ketiga serangan 13 November di Paris.
Saat menggelar jumpa pers di Paris, juru bicara pemerintah Prancis, Benjamin Griveaux ditanya mengenai kicauan Trump. Dia menyebut, kicauan Trump tersebut terasa kurang sopan.
"Kemarin adalah 13 November, kami memperingati tewasnya 130 warga kami. Jadi, saya akan menjawab dalam bahasa Inggris, sedikit rasa sopan akan lebih baik," ucapnya, seperti dilansir Reuters pada Rabu (14/11).
Sebelumnya diwartakan, Trump melalui akun Twitternya menyebut Eropa akan kalah dalam dua Perang Dunia jika bukan karena senjata yang diberikan oleh AS.
Pernyataan Trump itu merujuk pada usulan dari Presiden Prancis, Emmanuel Macron bahwa Eropa perlu membangun militernya sendiri agar benua itu tidak lagi bergantung kepada AS untuk pertahanan. Macron juga mengatakan Eropa perlu melindungi diri dari ancaman cyberthreats dari China, Rusia dan AS.
"Macron menyarankan untuk membangun pasukannya sendiri untuk melindungi Eropa melawan AS, China, dan Rusia. Tapi, bagaimana dengan Jerman di Perang Dunia Pertama dan Kedua - Bagaimana itu berhasil bagi Prancis? Mereka mulai belajar bahasa Jerman di Paris sebelum AS datang. Bayar untuk NATO atau tidak!" kicau Trump.
Saat menggelar jumpa pers di Paris, juru bicara pemerintah Prancis, Benjamin Griveaux ditanya mengenai kicauan Trump. Dia menyebut, kicauan Trump tersebut terasa kurang sopan.
"Kemarin adalah 13 November, kami memperingati tewasnya 130 warga kami. Jadi, saya akan menjawab dalam bahasa Inggris, sedikit rasa sopan akan lebih baik," ucapnya, seperti dilansir Reuters pada Rabu (14/11).
Sebelumnya diwartakan, Trump melalui akun Twitternya menyebut Eropa akan kalah dalam dua Perang Dunia jika bukan karena senjata yang diberikan oleh AS.
Pernyataan Trump itu merujuk pada usulan dari Presiden Prancis, Emmanuel Macron bahwa Eropa perlu membangun militernya sendiri agar benua itu tidak lagi bergantung kepada AS untuk pertahanan. Macron juga mengatakan Eropa perlu melindungi diri dari ancaman cyberthreats dari China, Rusia dan AS.
"Macron menyarankan untuk membangun pasukannya sendiri untuk melindungi Eropa melawan AS, China, dan Rusia. Tapi, bagaimana dengan Jerman di Perang Dunia Pertama dan Kedua - Bagaimana itu berhasil bagi Prancis? Mereka mulai belajar bahasa Jerman di Paris sebelum AS datang. Bayar untuk NATO atau tidak!" kicau Trump.
Trump
telah lama mengeluh bahwa negara-negara NATO tidak bagiannya dalam
biaya aliansi pertahanan dengan adil, membuat AS harus menanggung
sebagian besar beban biaya tersebut. Ia pun mengkritik Macron sebelum
dan sesudah menghadiri upacara memperingati 100 tahun berakhirnya Perang
Dunia pada akhir pekan kemarin.
Credit sindonews.com
Trump serang Macron sepulang dari Paris
Washington/Paris (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald
Trump menyerang rekan sejawatnya dari Prancis, Presiden Emmanuel Macron,
pada Selasa (13/11) dalam serangkaian cuitan yang menggarisbawahi
hubungan antara dua pemimpin, yang sebelumnya bersahabat berubah menjadi
renggang, hanya dua hari setelah kembali dari Paris.
Dalam lima cuitan pada hari sama saat para pejabat Prancis memperingati serangan-serangan teroris tahun 2015, Trump menyinggung sekutu kunci AS itu atas kekalahan yang hampir dialaminya dari Jerman dalam dua perang dunia, industri anggurnya dan tingkat penerimaan Macron.
Trump kembali ke Washington dari lawatan akhir pekan di Paris untuk merayakan peringatan ke-100 Perang Dunia Satu. Di kota tersebut, hubungan yang renggang antara presiden AS dan para sekutunya dari Eropa terlihat jelas.
Pada Selasa, Trump menolak peringatan-peringatan Macron soal ancaman nasionalisme, yang disampaikan dalam upacara mengharukan di Paris pada Ahad. Sejumlah pemimin dunia menghadiri upacara tersebut.
Trump, yang mendengarkan pidato dari jarak beberapa meter, telah melukiskan dirinya sebagai nasionalis dan telah menjanjikan kebijakan "Dahulukan Amerika".
Trump, pengembang properti serta mantan bintang acara realitas di televisi, mengatakan Macron memiliki "tingkat penerimaan yang rendah." Ia juga menuduh Prancis melakukan praktek-praktek dagang tak adil atas anggur serta menyerang liputan berita lawatannya.
Presiden AS menunjuk komentar-komentar yang dilontarkan Macron baru-baru ini mengenai perlunya Eropa melindungi dirinya sendiri, dengan mencuit "Adalah Jerman dalam Perang Satu dan Dua - Bagaimana Prancis menangani itu? Mereka mulai belajar Bahasa Jerman di Paris sebelum AS datang. Bayar untuk NATO atau tidak!?"
"Omong-omong tak ada negara yang lebih nasionalis daripada Prancis, orang-orang yang sangat bangga - dan memang seharusnya begitu!" tulis Trump di cuitan lain, mengakhirinya dengan "BIKIN PRANCIS HEBAT LAGI!"
Ia membela diri atas ketakhadirannya yang banyak dikecam di acara peringatan pada Sabtu, dengan mengatakan Dinas Rahasia AS telah melarang pergi ke tempat acara karena masalah logistik. Gedung Putih sebelumnya mengatakan pihaknya membatalkan kehadiran Trump dengan menyebut alasan cuaca buruk sehingga penerbangan yang direncanakan dengan helikopter dibatalkan.
Direktur Komunikasi Strategis Gedung Putih Mercedes Schlapp, sementara itu, mengatakan lawatan Trump ke Paris berlangsung positif.
"Jelas lawatannya sukses," ujar Schlapp kepada Fox News pada Selasa, dengan menyatakan Trump dan Macron "mengadakan pertemuan produktif" mengenai perdagangan dan NATO.
"Dia telah mengirim pesan kuat kepada sekutu kita di Eropa. Dan kami melihat beberapa perubahan dan sebagian positif datang dari para sekutu kita untuk membayar lebih kepada NATO. Kita perlu bantuan mereka," katanya.
Dalam lima cuitan pada hari sama saat para pejabat Prancis memperingati serangan-serangan teroris tahun 2015, Trump menyinggung sekutu kunci AS itu atas kekalahan yang hampir dialaminya dari Jerman dalam dua perang dunia, industri anggurnya dan tingkat penerimaan Macron.
Trump kembali ke Washington dari lawatan akhir pekan di Paris untuk merayakan peringatan ke-100 Perang Dunia Satu. Di kota tersebut, hubungan yang renggang antara presiden AS dan para sekutunya dari Eropa terlihat jelas.
Pada Selasa, Trump menolak peringatan-peringatan Macron soal ancaman nasionalisme, yang disampaikan dalam upacara mengharukan di Paris pada Ahad. Sejumlah pemimin dunia menghadiri upacara tersebut.
Trump, yang mendengarkan pidato dari jarak beberapa meter, telah melukiskan dirinya sebagai nasionalis dan telah menjanjikan kebijakan "Dahulukan Amerika".
Trump, pengembang properti serta mantan bintang acara realitas di televisi, mengatakan Macron memiliki "tingkat penerimaan yang rendah." Ia juga menuduh Prancis melakukan praktek-praktek dagang tak adil atas anggur serta menyerang liputan berita lawatannya.
Presiden AS menunjuk komentar-komentar yang dilontarkan Macron baru-baru ini mengenai perlunya Eropa melindungi dirinya sendiri, dengan mencuit "Adalah Jerman dalam Perang Satu dan Dua - Bagaimana Prancis menangani itu? Mereka mulai belajar Bahasa Jerman di Paris sebelum AS datang. Bayar untuk NATO atau tidak!?"
"Omong-omong tak ada negara yang lebih nasionalis daripada Prancis, orang-orang yang sangat bangga - dan memang seharusnya begitu!" tulis Trump di cuitan lain, mengakhirinya dengan "BIKIN PRANCIS HEBAT LAGI!"
Ia membela diri atas ketakhadirannya yang banyak dikecam di acara peringatan pada Sabtu, dengan mengatakan Dinas Rahasia AS telah melarang pergi ke tempat acara karena masalah logistik. Gedung Putih sebelumnya mengatakan pihaknya membatalkan kehadiran Trump dengan menyebut alasan cuaca buruk sehingga penerbangan yang direncanakan dengan helikopter dibatalkan.
Direktur Komunikasi Strategis Gedung Putih Mercedes Schlapp, sementara itu, mengatakan lawatan Trump ke Paris berlangsung positif.
"Jelas lawatannya sukses," ujar Schlapp kepada Fox News pada Selasa, dengan menyatakan Trump dan Macron "mengadakan pertemuan produktif" mengenai perdagangan dan NATO.
"Dia telah mengirim pesan kuat kepada sekutu kita di Eropa. Dan kami melihat beberapa perubahan dan sebagian positif datang dari para sekutu kita untuk membayar lebih kepada NATO. Kita perlu bantuan mereka," katanya.
Credit antaranews.com
Fox News Bantu CNN Gugat Trump, Gedung Putih Bela Diri
Pengusiran wartawan CNN Jim Acosta oleh Trump berbuntut kasus hukum. (REUTERS/Jonathan Ernst)
Sebegaimana dilansir AFP, Fox News, yang kerap memuji pemerintahan Donald Trump menegaskan tindakan Gedung Putih terhadap wartawan CNN telah melanggar kebebasan berpendapat.
"Fox News mendukung upaya gugatan yang dilakukan CNN melawan Gedung Putih," tegas Presiden Fox News, Jay Wallace, Rabu (14/11).
Salah satu langkah yang akan diambil Fox News adalah dengan mengajukan 'amicus brief' kepada Pengadilan Distrik AS. Dalam pengajuan hukum tersebut, Fox News menolak kebiijakan Secret Service AS yang melakukan pengamanan di Gedung Putih dibekali senjata.
Fox memastikan pihaknya mendukung keterbukaan informasi baik dari Presiden maupun wartawan yang melakukan liputan di Gedung Putih untuk rakyat Amerika.
Gedung Putih Angkat Bicara
Gedung Putih menegaskan memiliki kebijaksanaan yang bersifat luas untuk membatasi akses media kepada Presiden AS.
"Presiden dan Gedung Putih memiliki kebijaksanaan luas untuk mengatur akses wartawan dan masyarakat lain untuk wawancara atau hadir di konferensi pers," tulis laporan Gedung Putih yang dibacakan di pengadilan Federal AS, Rabu (14/11).
Dalam pengadilan, pengacara yang diutus oleh Kementerian Kehakiman AS menyatakan bahwa Presiden AS dapat memilih pihak-pihak yang berkah memilih untuk tidak lagi mengadakan konferensi pers dan membatalkan semua kehadiran wartawan tanpa ada konsekuensi hukum.
Kantor berita CNN menggugat pemerintah Donald Trump atas pencabutan izin liputan terhadap korensponden Jim Acosta di Gedung Putih.
"Kami sudah meminta pengadilan untuk perintah penahanan dan segera mengembalikan akses Jim ke Gedung Putih," tulis pernyataan resmi CNN seperti dikutip Reuters, Selasa (13/11).
Kantor saluran berita kabel yang berpusat di Atlanta itu menegaskan akan mencari bantuan hukum permanen untuk mengawal kasus pengusiran wartawan itu. CNN beranggapan tindakan hukum ini diambil untuk melawan arogansi Gedung Putih agar kejadian serupa tidak menimpa wartawan lain.
"Ini bisa terjadi pada siapa pun. Jika dibiarkan tanpa ada perlawanan untuk Gedung Putih, maka akan menciptakan efek bahaya bagi wartawan yang meliput pejabat terpilih," tegas pihak CNN.
Credit cnnindonesia.com
Disetujui Kabinet Inggris, Draft Perjanjian Brexit Dirilis ke Publik
LONDON - Kabinet Inggris telah menyetujui draft
atau rancangan perjanjian keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit.
Perdana Menteri Theresa May telah mengonfirmasi persetujuan tersebut
dan draft telah dirilis ke publik.
PM May mengatakan bahwa kesepakatan Brexit adalah yang terbaik yang bisa dinegosiasikan untuk kepentingan negaranya. Teks resmi perjanjian Brexit setebal 585 halaman telah diterbitkan oleh Komisi Eropa.
Sebelum memberikan persetujuan, para menteri terkemuka Inggris memperdebatkan draft perjanjian tersebut dalam pertemuan lima jam di Downing Street. Beberapa menteri bahkan telah diundang ke kantor PM May sehari sebelumnya untuk membaca teks perjanjian tersebut.
"Dan saya sangat yakin dengan kepala dan hati saya bahwa ini adalah keputusan yang terbaik bagi seluruh Inggris kami,” kata May, seperti dikutip dari BBC, Kamis (15/11/2018).
May mencatat bahwa kesepakatan itu akan berada di bawah pengawasan ketat. Dia menyadari akan ada hari-hari yang sulit di depan setelah perjanjian Brexit disepakati kabinet.
May menolak menjawab pertanyaan dari media. Dia memilih untuk membuat pernyataan resmi di parlemen pada hari Kamis waktu setempat.
PM May mengatakan bahwa kesepakatan Brexit adalah yang terbaik yang bisa dinegosiasikan untuk kepentingan negaranya. Teks resmi perjanjian Brexit setebal 585 halaman telah diterbitkan oleh Komisi Eropa.
Sebelum memberikan persetujuan, para menteri terkemuka Inggris memperdebatkan draft perjanjian tersebut dalam pertemuan lima jam di Downing Street. Beberapa menteri bahkan telah diundang ke kantor PM May sehari sebelumnya untuk membaca teks perjanjian tersebut.
"Dan saya sangat yakin dengan kepala dan hati saya bahwa ini adalah keputusan yang terbaik bagi seluruh Inggris kami,” kata May, seperti dikutip dari BBC, Kamis (15/11/2018).
May mencatat bahwa kesepakatan itu akan berada di bawah pengawasan ketat. Dia menyadari akan ada hari-hari yang sulit di depan setelah perjanjian Brexit disepakati kabinet.
May menolak menjawab pertanyaan dari media. Dia memilih untuk membuat pernyataan resmi di parlemen pada hari Kamis waktu setempat.
Meskipun
perjanjian itu didukung oleh kabinet, May masih menghadapi perlawanan
sengit, termasuk dari anggota parlemen Konservatif Jacob Rees-Mogg yang
menulis surat kepada rekan-rekannya yang mendesak mereka untuk menentang
kesepakatan Brexit di Parlemen.
Dia memaparkan ketidaksetujuannya atas rencana tersebut dalam empat bagian, termasuk fakta bahwa Inggris akan diminta menyerahkan lebih dari £ 39 miliar kepada Uni Eropa.
Dia memaparkan ketidaksetujuannya atas rencana tersebut dalam empat bagian, termasuk fakta bahwa Inggris akan diminta menyerahkan lebih dari £ 39 miliar kepada Uni Eropa.
Credit sindonews.com
Pembantaian Etnis Rohingya, Tanda Militer Myanmar Masih Berkuasa
CB, Jakarta - Sikap
Pemimpin de Facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang tidak melakukan banyak
tindakan atas pembantaian yang dialami penduduk etnis minoritas Rohingya, Myanmar, adalah sebuah kegagalan. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan betapa militer masih sangat berkuasa di Myanmar.
"Ada hal-hal tertentu yang tak bisa dilakukan oleh Aung San Suu Kyi kendati dia adalah pemimpin de facto di Myanmar saat ini. Sebab konstitusi Myanmar telah 'mengikat kedua tangannya'. Namun Suu Kyi juga banyak tak bicara tentang apa yang terjadi di Myanmar. Jadi satu sisi dia mengalami kegagalan, tapi hal terpenting yang patut disoroti adalah militer sangat berkuasa di Myanmar," kata Kyaw Win, Direktur Eksekutif Yayasan HAM Burma, dalam diskusi terbuka yang dilakukan oleh Komite Nasional Solidaritas Rohingya (KNSR) yang diinisiasi ACT, Rabu, 14 November 2018.
Acara diskusi terbuka mengenai nasib etnis minoritas Rohingya yang dilakukan oleh Komite Nasional Solidaritas Rohingya (KNSR) yang diinisiasi ACT, Rabu, 14 November 2018. Sumber: TEMPO/Suci Sekarwati
Dina Wisnu, Dewan HAM ASEAN, mengatakan kuatnya pengaruh militer bisa terlihat dari tidak bisanya sembarang orang masuk Myanmar. Di negara yang dulu bernama Burma itu, militer adalah pemersatu dan penanggung jawab stabilitas, kondisi ini sangat berbeda dengan Indonesia.
Etnis Rohingya adalah kelompok minoritas di Myanmar. Pada Agustus 2017, bentrokan antara polisi perbatasan dan masyarakat Rohingya, telah memicu terjadinya pembantaian atau yang disebut PBB pembersihan etnis.Heru Susetyo, Ketua Tim Kajian Hukum dan HAM KNSR, mengatakan tindak kekerasan yang dialami etnis minoritas Rohingya di Myanmar dipicu multi-faktor. Myanmar diduga tidak mau mengakui Rohingya. Masyarakat minoritas ini, diakui sebagai orang Bangladesh yang datang ke Myanmar. Faktor sejarah, ekonomi dan sosial telah berkontribusi terjadinya kejahatan sistematis pada etnis Rohingya.
"Ada hal-hal tertentu yang tak bisa dilakukan oleh Aung San Suu Kyi kendati dia adalah pemimpin de facto di Myanmar saat ini. Sebab konstitusi Myanmar telah 'mengikat kedua tangannya'. Namun Suu Kyi juga banyak tak bicara tentang apa yang terjadi di Myanmar. Jadi satu sisi dia mengalami kegagalan, tapi hal terpenting yang patut disoroti adalah militer sangat berkuasa di Myanmar," kata Kyaw Win, Direktur Eksekutif Yayasan HAM Burma, dalam diskusi terbuka yang dilakukan oleh Komite Nasional Solidaritas Rohingya (KNSR) yang diinisiasi ACT, Rabu, 14 November 2018.
Dia
mengatakan walau Myanmar saat ini dipimpin pemerintahan sipil, namun
militer masih sangat berpengaruh. Militer mengontrol hampir seluruh lini
di Myanmar termasuk ekonomi.
Acara diskusi terbuka mengenai nasib etnis minoritas Rohingya yang dilakukan oleh Komite Nasional Solidaritas Rohingya (KNSR) yang diinisiasi ACT, Rabu, 14 November 2018. Sumber: TEMPO/Suci Sekarwati
Dina Wisnu, Dewan HAM ASEAN, mengatakan kuatnya pengaruh militer bisa terlihat dari tidak bisanya sembarang orang masuk Myanmar. Di negara yang dulu bernama Burma itu, militer adalah pemersatu dan penanggung jawab stabilitas, kondisi ini sangat berbeda dengan Indonesia.
Etnis Rohingya adalah kelompok minoritas di Myanmar. Pada Agustus 2017, bentrokan antara polisi perbatasan dan masyarakat Rohingya, telah memicu terjadinya pembantaian atau yang disebut PBB pembersihan etnis.Heru Susetyo, Ketua Tim Kajian Hukum dan HAM KNSR, mengatakan tindak kekerasan yang dialami etnis minoritas Rohingya di Myanmar dipicu multi-faktor. Myanmar diduga tidak mau mengakui Rohingya. Masyarakat minoritas ini, diakui sebagai orang Bangladesh yang datang ke Myanmar. Faktor sejarah, ekonomi dan sosial telah berkontribusi terjadinya kejahatan sistematis pada etnis Rohingya.
Credit tempo.co
Tiga Pelanggaran HAM Berat yang Dilakukan Myanmar pada Rohingya
CB, Jakarta - Tim
Pencari Fakta (TPF) PBB menemukan tiga pelanggaran HAM berat yang
dilakukan oleh Myanmar terhadap penduduk etnis minoritas Rohingya. Tiga pelanggaran itu adalah pembantaian atau genosida, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang.
Berdasarkan pelanggaran tersebut, PBB rencananya akan menggelar sidang Majelis Umum PBB pada 10 Desember 2018. Sidang itu ditujukan untuk menerbitkan resolusi PBB tentang pelanggaran HAM berat bagi pemerintah Myanmar.
Marzuki Darusman, Ketua Tim Pencari Fakta PBB, menceritakan Myanmar menentang pembentukan tim pencari fakta PBB dan organisasi internasional lainnya, masuknya ke lokasi pembantaian. Pemerintah Myanmar beralasan ingin menyelesaikan masalahnya sendiri. Namun sampai November 2018, belum ada laporan dari tim pencari fakta yang dibentuk Myanmar.
"Mereka (Myanmar) bahkan sudah bentuk enam tim pencari fakta, tapi
sampai sekarang belum ada laporan yang dikeluarkan. Tim pencari fakta
dari PBB bahkan tidak diizinkan masuk oleh Myanmar," kata Marzuki dalam
diskusi terbuka yang dilakukan oleh Komite Nasional Solidaritas Rohingya
(KNSR) yang diinisiasi ACT, Rabu, 14 November 2018.
Acara diskusi terbuka mengenai nasib etnis minoritas Rohingya yang dilakukan oleh Komite Nasional Solidaritas Rohingya (KNSR) yang diinisiasi ACT, Rabu, 14 November 2018. Sumber: TEMPO/Suci Sekarwati
Menurut Marzuki, timnya telah menemukan adanya upaya pembersihan etnis luar biasa. Bentrokan antara aparat kepolisian perbatasan dengan etnis Rohingya adalah puncak kekesalan akibat diskriminasi yang diterima etnis monioritas Rohingya. Diantara diskriminasi yang mereka terima adalah larangan bepergian tanpa surat izin dari otoritas berwenang, lingkup geraknya dibatasi, dan adanya diskriminasi yang sistematis.
"Bagaimana kita bisa temukan fakta-fakta kalau tim pencari fakta tak bisa masuk? Maka yang kami lakukan diantaranya bergerak ke kamp pengungsi di Cox Bazar, Bangladesh. Di sana para pengungsi yang selamat dari pembantaian bercerita apa yang terjadi pada mereka," kata Marzuki.
Ditutupnya akses bagi tim pencari fakta PBB dan komunitas internasional ke lokasi pembantaian oleh Myanmar disesalkan Kyaw Win, Direktur Eksekutif Yayasan HAM Burma. Penutupan akses ini telah membuat banyak pihak sulit menggali data akurat total korban tindak kekerasan yang dialami suku minoritas Rohingya. Saat ini, diperkirakan ada sekitar 30 ribu anak-anak etnis Rohingya kehilangan orang tuanya.
Setelah pembantaian besar-besaran yang terjadi pada Agustus 2017, ada sekitar 250 ribu masyarakat etnis Rohingya yang bertahan di negara bagian Rakhine, Myanmar. Namun jumlah mereka terus berangsur menurun. Tim pencari fakta PBB saat ini menuntut agar dilakukan proses penuntutan secara hukum pada para pelaku pembantaian, baik itu ke Mahkamah yang dibentuk PBB atau Pengadilan Pidana Internasional di Den Haag, Belanda.
Berdasarkan pelanggaran tersebut, PBB rencananya akan menggelar sidang Majelis Umum PBB pada 10 Desember 2018. Sidang itu ditujukan untuk menerbitkan resolusi PBB tentang pelanggaran HAM berat bagi pemerintah Myanmar.
Marzuki Darusman, Ketua Tim Pencari Fakta PBB, menceritakan Myanmar menentang pembentukan tim pencari fakta PBB dan organisasi internasional lainnya, masuknya ke lokasi pembantaian. Pemerintah Myanmar beralasan ingin menyelesaikan masalahnya sendiri. Namun sampai November 2018, belum ada laporan dari tim pencari fakta yang dibentuk Myanmar.
Acara diskusi terbuka mengenai nasib etnis minoritas Rohingya yang dilakukan oleh Komite Nasional Solidaritas Rohingya (KNSR) yang diinisiasi ACT, Rabu, 14 November 2018. Sumber: TEMPO/Suci Sekarwati
Menurut Marzuki, timnya telah menemukan adanya upaya pembersihan etnis luar biasa. Bentrokan antara aparat kepolisian perbatasan dengan etnis Rohingya adalah puncak kekesalan akibat diskriminasi yang diterima etnis monioritas Rohingya. Diantara diskriminasi yang mereka terima adalah larangan bepergian tanpa surat izin dari otoritas berwenang, lingkup geraknya dibatasi, dan adanya diskriminasi yang sistematis.
"Bagaimana kita bisa temukan fakta-fakta kalau tim pencari fakta tak bisa masuk? Maka yang kami lakukan diantaranya bergerak ke kamp pengungsi di Cox Bazar, Bangladesh. Di sana para pengungsi yang selamat dari pembantaian bercerita apa yang terjadi pada mereka," kata Marzuki.
Ditutupnya akses bagi tim pencari fakta PBB dan komunitas internasional ke lokasi pembantaian oleh Myanmar disesalkan Kyaw Win, Direktur Eksekutif Yayasan HAM Burma. Penutupan akses ini telah membuat banyak pihak sulit menggali data akurat total korban tindak kekerasan yang dialami suku minoritas Rohingya. Saat ini, diperkirakan ada sekitar 30 ribu anak-anak etnis Rohingya kehilangan orang tuanya.
Setelah pembantaian besar-besaran yang terjadi pada Agustus 2017, ada sekitar 250 ribu masyarakat etnis Rohingya yang bertahan di negara bagian Rakhine, Myanmar. Namun jumlah mereka terus berangsur menurun. Tim pencari fakta PBB saat ini menuntut agar dilakukan proses penuntutan secara hukum pada para pelaku pembantaian, baik itu ke Mahkamah yang dibentuk PBB atau Pengadilan Pidana Internasional di Den Haag, Belanda.
Credit tempo.co
Pemulangan Rohingya ke Myanmar dikhawatirkan berbahaya
Jakarta (CB) - Pemulangan atau repatriasi para warga
Rohingya ke negara bagian Rakhine, Myanmar, dikhawatirkan akan
menciptakan situasi yang semakin berbahaya bagi kaum etnis minoritas
itu, kata Direktur Burma Human Rights, Kyaw Win.
Pemimpin lembaga yang bermarkas di London, Inggris, itu mengungkapkan kekhawatiran tersebut terkait rencana pemerintah Bangladesh untuk merepatriasi pengungsi Rohingya dari Negara Bagian Rakhine, Myanmar, yang kini tinggal di penampungan di Cox's Bazar.
"Selama mereka belum diberi status kewarganegaraan yang jelas, dan pihak yang bertanggung jawab belum diadili, maka keadaan di sana masih sangat berbahaya untuk mereka datangi kembali. Mereka membutuhkan perlindungan," ujarnya seusai diskusi panel bertajuk "Ungkap Fakta Pelanggaran HAM Berat Pemerintah Myanmar atas Etnis Rohingya" di Auditorium Adhyana, Wisma Antara, Jakarta, Rabu.
Bahkan menurut dia, apabila repatriasi tersebut tetap dilakukan, hal itu akan menjadi bentuk gagalnya misi kemanusiaan.
Terhitung sejak bulan Agustus, jumlah warga etnis Rohingya yang telah meninggalkan Rakhine ke Cox's Bazar, Bangladesh, telah mencapai 725.000 jiwa.
Pada Agustus 2017, sebanyak 700.000 warga Rohingya meninggalkan Myanmar untuk menyelamatkan diri dari "Operasi Pembersihan" di Rakhine.
"Mereka mengalami trauma yang sangat berat. Mereka telah menyaksikan dengan mata mereka sendiri berbagai tindak kekerasan dan kriminal yang terjadi. Tentu tidak akan mudah bagi mereka untuk kembali ke Myanmar begitu saja," kata Win.
Ia mengaku sempat melakukan percakapan dan wawancara dengan beberapa pengungsi Rohingnya di Cox's Bazar.
"Mereka mengaku lebih baik bunuh diri daripada kembali ke Rakhine dengan kondisi saat ini. Akan menjadi keputusan yang sangat salah dan tidak etis untuk mengirim mereka kembali ke sana sekarang ini," tuturya.
Sementara itu, penundaan pemulangan etnis Rohingya juga digarisbawahi oleh perwakilan Indonesia di Komisi HAM ASEAN atau ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) Dinna Wisnu. "Agenda repatriasi itu harus ditunda sampai situasi sudah kondusif dan para pelaku telah diminta pertanggungjawaban. Kalau tidak, Myanmar akan menjadi semakin imun," ujarnya.
Pemimpin lembaga yang bermarkas di London, Inggris, itu mengungkapkan kekhawatiran tersebut terkait rencana pemerintah Bangladesh untuk merepatriasi pengungsi Rohingya dari Negara Bagian Rakhine, Myanmar, yang kini tinggal di penampungan di Cox's Bazar.
"Selama mereka belum diberi status kewarganegaraan yang jelas, dan pihak yang bertanggung jawab belum diadili, maka keadaan di sana masih sangat berbahaya untuk mereka datangi kembali. Mereka membutuhkan perlindungan," ujarnya seusai diskusi panel bertajuk "Ungkap Fakta Pelanggaran HAM Berat Pemerintah Myanmar atas Etnis Rohingya" di Auditorium Adhyana, Wisma Antara, Jakarta, Rabu.
Bahkan menurut dia, apabila repatriasi tersebut tetap dilakukan, hal itu akan menjadi bentuk gagalnya misi kemanusiaan.
Terhitung sejak bulan Agustus, jumlah warga etnis Rohingya yang telah meninggalkan Rakhine ke Cox's Bazar, Bangladesh, telah mencapai 725.000 jiwa.
Pada Agustus 2017, sebanyak 700.000 warga Rohingya meninggalkan Myanmar untuk menyelamatkan diri dari "Operasi Pembersihan" di Rakhine.
"Mereka mengalami trauma yang sangat berat. Mereka telah menyaksikan dengan mata mereka sendiri berbagai tindak kekerasan dan kriminal yang terjadi. Tentu tidak akan mudah bagi mereka untuk kembali ke Myanmar begitu saja," kata Win.
Ia mengaku sempat melakukan percakapan dan wawancara dengan beberapa pengungsi Rohingnya di Cox's Bazar.
"Mereka mengaku lebih baik bunuh diri daripada kembali ke Rakhine dengan kondisi saat ini. Akan menjadi keputusan yang sangat salah dan tidak etis untuk mengirim mereka kembali ke sana sekarang ini," tuturya.
Sementara itu, penundaan pemulangan etnis Rohingya juga digarisbawahi oleh perwakilan Indonesia di Komisi HAM ASEAN atau ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) Dinna Wisnu. "Agenda repatriasi itu harus ditunda sampai situasi sudah kondusif dan para pelaku telah diminta pertanggungjawaban. Kalau tidak, Myanmar akan menjadi semakin imun," ujarnya.
Credit antaranews.com
Mahathir: pemimpin ASEAN sangat diplomatis soal Rohingya
Singapura (CB) - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad
mengatakan para pemimpin anggota perhimpunan negara-negara Asia Tenggara
(ASEAN) bersikap sangat diplomatis terkait isu Rohingya sebagai upaya
untuk menghindarkan perdebatan antara sesama negara ASEAN.
"Para pemimpin ASEAN sangat diplomatis karena kami tidak ingin membuat suatu pernyataan tegas yang menyerang satu sama lain," ujar Mahathir Mohammad di sela-sela KTT ASEAN ke-33, Singapura, Rabu.
Ia mengatakan para pemimpin negara-negara anggota ASEAN lainnya menanyakan perkembangan isu Rohingya kepada pemimpin `de facto` pemerintahan sipil Myanmar, Aung San Suu Kyi.
"Beberapa orang mengajukan pertanyaan, begitu juga saya, terutama ke arah bagaimana mencoba dan menyelesaikan masalah ini," ujar dia.
Sebelumnya, Amnesty International mengumumkan pencabutan penghargaan hak asasi manusia (HAM) tertinggi "Ambassador of Conscience" yang pernah diberikan kepada Aung San Suu Kyi pada ?2009.
Amnesty Internasional mencabut penghargaan tersebut karena pemimpin Myanmar tersebut dianggap menghianati nilai-nilai yang pernah dibelanya.
Pada 11 November 2018, Sekretaris Jenderal Amnesty International Kumi Naidoo mengirimkan surat kepada Aung San Suu Kyi mengenai pencabutan penghargaan tersebut, demikian disebutkan dalam pernyataan pers yang diterima Antara, Selasa.
Naidoo mengekspresikan kekecewaan Amnesty International atas kenyataan bahwa, walaupun telah mencapai separuh dari masa jabatannya dan setelah delapan tahun dibebaskan dari tahanan rumah, Aung San Suu Kyi tidak menggunakan kekuatan politik dan moralnya untuk menjaga HAM, menegakkan keadilan dan kesetaraan.
Suu Kyi dianggap justru menutup mata atas kekejaman militer Myanmar dan peningkatan serangan terhadap kebebasan berekspresi di negara tersebut.
"Sebagai seorang `Ambassador of Conscience Amnesty International`, harapan kami adalah Anda melanjutkan otoritas moral Anda untuk menentang ketidakadilan di mana pun Anda melihatnya, termasuk di Myanmar sendiri," kata Kumi Naidoo dalam surat tersebut.
"Hari ini kami sangat kecewa menyampaikan bahwa Anda tidak lagi mewakili simbol harapan, keberanian, dan pembela hak asasi manusia. Amnesty International tidak mempunyai alasan untuk tetap mempertahankan status Anda sebagai penerima penghargaan Ambassador of Conscience. Oleh karena itu, dengan sangat sedih kami menariknya dari Anda," kata Naidoo.
"Para pemimpin ASEAN sangat diplomatis karena kami tidak ingin membuat suatu pernyataan tegas yang menyerang satu sama lain," ujar Mahathir Mohammad di sela-sela KTT ASEAN ke-33, Singapura, Rabu.
Ia mengatakan para pemimpin negara-negara anggota ASEAN lainnya menanyakan perkembangan isu Rohingya kepada pemimpin `de facto` pemerintahan sipil Myanmar, Aung San Suu Kyi.
"Beberapa orang mengajukan pertanyaan, begitu juga saya, terutama ke arah bagaimana mencoba dan menyelesaikan masalah ini," ujar dia.
Sebelumnya, Amnesty International mengumumkan pencabutan penghargaan hak asasi manusia (HAM) tertinggi "Ambassador of Conscience" yang pernah diberikan kepada Aung San Suu Kyi pada ?2009.
Amnesty Internasional mencabut penghargaan tersebut karena pemimpin Myanmar tersebut dianggap menghianati nilai-nilai yang pernah dibelanya.
Pada 11 November 2018, Sekretaris Jenderal Amnesty International Kumi Naidoo mengirimkan surat kepada Aung San Suu Kyi mengenai pencabutan penghargaan tersebut, demikian disebutkan dalam pernyataan pers yang diterima Antara, Selasa.
Naidoo mengekspresikan kekecewaan Amnesty International atas kenyataan bahwa, walaupun telah mencapai separuh dari masa jabatannya dan setelah delapan tahun dibebaskan dari tahanan rumah, Aung San Suu Kyi tidak menggunakan kekuatan politik dan moralnya untuk menjaga HAM, menegakkan keadilan dan kesetaraan.
Suu Kyi dianggap justru menutup mata atas kekejaman militer Myanmar dan peningkatan serangan terhadap kebebasan berekspresi di negara tersebut.
"Sebagai seorang `Ambassador of Conscience Amnesty International`, harapan kami adalah Anda melanjutkan otoritas moral Anda untuk menentang ketidakadilan di mana pun Anda melihatnya, termasuk di Myanmar sendiri," kata Kumi Naidoo dalam surat tersebut.
"Hari ini kami sangat kecewa menyampaikan bahwa Anda tidak lagi mewakili simbol harapan, keberanian, dan pembela hak asasi manusia. Amnesty International tidak mempunyai alasan untuk tetap mempertahankan status Anda sebagai penerima penghargaan Ambassador of Conscience. Oleh karena itu, dengan sangat sedih kami menariknya dari Anda," kata Naidoo.
Credit antaranews.com
Didesak Cabut Bantuan RI, PM Australia Redakan Ketegangan
PM Scott Morrison meredakan ketegangan usai
senator Australia mendesak pemerintah mencabut bantuan untuk RI jika
Jakarta terus mendikte Canberra soal Yerusalem. (AAP/Mick Tsikas/via
Reuters)
"Australia selalu ada untuk Indonesia, dan itu dihargai dan diapresiasi oleh Indonesia," ujar Morrison sebagaimana dikutip The Guardian, Rabu (14/11).
Morrison melontarkan pernyataan ini untuk menanggapi desakan seorang senator di Tanzania, Eric Abetz, yang mengatakan bahwa pemerintah harus berpikir dua kali untuk meneruskan aliran bantuan senilai US$360 juta (Rp5,3 triliun) setiap tahunnya bagi Indonesia.
"Jika Indonesia benar-benar ingin mendikte politik luar negeri Australia di Timur Tengah, apakah kita harus berpikir ulang terkait pemberian bantuan US$360 juta setiap tahunnya kepada mereka?" ucap Abetz melalui akun Twitter pribadinya, Rabu (14/11).
Abetz kemudian mengusulkan agar Australia lebih berfokus pada penyelesaian kesepakatan perdagangan bebas dengan Indonesia yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat kedua negara.
"Bagaimana jika kita dengan tenang menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas yang bisa mendorong banyak orang Indonesia keluar dari kemiskinan itu dan membantu para petani Australia, dan meningkatkan lapangan pekerjaan," ucapnya.
Pernyataan ini sendiri dilontarkan Abetz setelah Morrison bertemu dengan Presiden Joko Widodo di sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Singapura.
Dalam pertemuan itu, Morrison dan Jokowi fokus membahas penyelesaian perjanjian perdagangan senilai US$11,4 miliar (Rp17,3 triliun) antara Australia-Indonesia.
Perjanjian yang tertuang dalam Kemitraan Ekonomi Komperhensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) itu telah digodok selama lebih dari satu dekade. Semula, kedua negara menargetkan IA-CEPA bisa diteken akhir tahun ini.
Namun, rencana itu nampaknya meleset lantaran kedua negara masih belum bisa memastikan kapan perjanjian itu ditandatangani.
Sejumlah pihak menganggap penandatanganan ini molor karena relasi Canberra-Jakarta yang belakangan renggang terkait kisruh relokasi kedutaan.
Indonesia memang menjadi salah satu negara paling vokal di kawasan yang mengecam rencana kontroversial Australia itu.
Tak lama setelah Morrison mengumumkan rencana tersebut, Indonesia langsung mengeluarkan pernyataan kecaman hingga memanggil duta besar Australia di Jakarta.
Kini, Morrison mengatakan bahwa pemerintahannya masih mempertimbangkan rencana relokasi yang dianggap dapat merusak upaya perdamaian antara Israel dan Palestina tersebut.
Sebelumnya, Morrison mengatakan bahwa Australia mulai mempertimbangkan keputusan ini karena proses perdamaian antara Israel dan Palestina tak kunjung usai, dengan salah satu isu utama perebutan Yerusalem sebagai ibu kota.
"Dan bagi yang memperhatikan isu ini sejak lama, banyak keputusasaan terkait progres menuju perdamaian, dan kami ingin itu terwujud, dan itu yang memotivasi saya," ucap Morrison.
Credit cnnindonesia.com
Ogah Didikte soal Yerusalem, Australia Ungkit Bantuan Buat RI
Seorang senator Australia, Eric Abetz, meminta
pemerintahan PM Scott Morrison mempertimbangkan pencabutan bantuan bagi
RI jika Jakarta mendikte Canberra soal Yerusalem. (AFP Photo/Sonny
Tumbelaka)
Abetz menuturkan Australia harus berpikir dua kali untuk meneruskan aliran bantuan senilai US$360 juta (Rp5,3 triliun) setiap tahunnya menyusul langkah Indonesia yang dinilainya berupaya mendikte politik luar negeri Negeri Kangguru.
"Jika Indonesia benar-benar ingin mendikte politik luar negeri Australia di Timur Tengah, apakah kita harus berpikir ulang terkait pemberian bantuan US$360 juta setiap tahunnya kepada mereka?" ucap Abetz melalui akun Twitter-nya, Rabu (14/11).
"Bagaimana jika kita dengan tenang menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas yang bisa mendorong banyak orang Indonesia keluar dari kemiskinan itu dan membantu para petani Australia, dan meningkatkan lapangan pekerjaan."
Pernyataan itu diutarakan Abetz menyusul pertemuan Morrison dan Presiden Joko Widodo di sela-sela rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Singapura, Rabu (14/11).
Dalam pertemuan itu, Morrison dan Jokowi fokus membahas penyelesaian perjanjian perdagangan senilai US$11,4 miliar (Rp17,3 triliun) antara Australia-Indonesia.
Perjanjian yang tertuang dalam Kemitraan Ekonomi Komperhensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) itu telah digodok selama lebih dari satu dekade. Semula, kedua negara menargetkan IA-CEPA bisa diteken akhir tahun ini.
Namun, rencana itu nampaknya meleset lantaran kedua negara masih belum bisa memastikan kapan perjanjian itu ditandatangani.
Sejumlah pihak menganggap penandatanganan ini molor karena relasi Canberra-Jakarta yang belakangan renggang terkait kisruh relokasi kedutaan.
Indonesia memang menjadi salah satu negara paling vokal di kawasan yang mengecam rencana kontroversial Australia itu.
Tak lama setelah rencana itu diumumkan Morrison, Indonesia langsung mengeluarkan pernyataan kecaman hingga memanggil duta besar Australia di Jakarta.
Dalam wawancaranya bersama Sky News Australia, Abetz menuturkan bahwa Indonesia tidak seharusnya mendikte politk luar negeri Australia terkait pemindahan kedutaan untuk Israel ke Yerusalem.
"Relasi ekonomi kedua negara memiliki potensi tumbuh sangat besar yang bisa bermanfaat bagi kedua bangsa. Kedua, politik luar negeri Australia tidak seharusnya didikte oleh negara lain, termasuk oleh Indonesia, yang hingga kini tidak mengakui Israel sebagai negara," kata Abetz.
"Saya pikir dalam situasi ini, langkah Australia adalah benar untuk mempertahankan kebijakan luar negerinya tanpa didikte pihak luar."
Menurut Abetz, rencana pemindahan kedutaan ke Yerusalem justru dapat memajukan progres perdamaian antara Israel-Palestina yang telah mandek selama puluhan tahun.
"Australia memang tengah mempertimbangkan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, tapi kami juga mempertimbangkan melihat Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan Palestina. Langkah ini lah yang menurut saya benar-benar murni bisa membantu tercapainya solusi dua negara."
Credit cnnindonesia.com
Langganan:
Postingan (Atom)