Selasa, 26 Juni 2018

Koalisi Saudi Sebut Anggota Hizbullah Tewas di Konflik Yaman



Konflik di Yaman, menyebabkan keamanan menjadi barang mahal.
Konflik di Yaman, menyebabkan keamanan menjadi barang mahal.
Foto: Reuters

Hizbullah bantah membantu pemberontak Houthi di Yaman




CB, RIYADH -- Pasukan yang didukung oleh koalisi pimpinan Saudi mengaku telah menewaskan delapan anggota kelompok Hizbullah di Yaman dalam pertempuran dengan Houthi. Koalisi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa 41 "elemen teroris" telah ditargetkan dalam operasi militer di wilayah Saada di barat laut Yaman.


"Di antara yang tewas ada delapan anggota dari Hizbullah, organisasi teroris Lebanon," kata pernyataan itu tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Koalisi pimpinan Saudi melakukan intervensi di Yaman pada 2015 untuk menggulingkan Houthi. Pasukan koalisi ingin mengembalikan pemerintahan yang diakui secara internasional dan menggagalkan ambisi ambisius Iran di kawasan itu.


Pemerintah Yaman dan mitra-mitranya di Teluk telah lama menuduh sekutu Hizbullah, Iran, mendukung Houthi dan berusaha mengubah kelompok itu menjadi replika kelompok bersenjata Lebanon, sebuah gerakan militer dan politik yang memiliki pengaruh besar di Lebanon. Iran membantah campur tangan di Yaman.


Para pejabat Hizbullah tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar. Hizbullah sebelumnya membantah tuduhan Saudi bahwa kelompok itu membantu pemberontak Houthi dalam konflik Yaman. Perang Yaman telah menjadi perang proksi antara Arab Saudi dan Iran.





Credit  republika.co.id





Taliban Tolak Permintaan Tetua Suku untuk Berdamai


Kelompok Taliban mengecam AS gagal menciptakan perdamaian di Afghanistan.
Kelompok Taliban mengecam AS gagal menciptakan perdamaian di Afghanistan.
Foto: AP
Taliban mencurigai AS dan sekutu ingin mengusir mereka dari Afghanistan.



CB, KABUL-- Taliban menolak permintaan dari para tetua dan aktivis Afghanistan untuk perpanjangan gencatan senjata bulan ini.  Taliban juga menegaskan tak mau menyerah kepada pasukan asing.


Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid menepis slogan perdamaian yang disampaikan aktivis. Kelompok itu mendesak aktivis masyarakat sipil dan yang lainnya untuk tidak bergabung dengan gerakan yang  dimainkan oleh pasukan AS dan internasional. Negara-negara Barat ingin memaksa Taliban untuk meninggalkan  negara itu.

"Mereka tidak berbicara tentang pendudukan atau penarikan orang asing. Tujuan mereka adalah bahwa kami meletakkan senjata kami dan menerima rezim yang dikenakan oleh penjajah," katanya dalam sebuah pernyataan, Senin (25/6).


Sebuah gencatan senjata sempat diberlakukan selama tiga hari pada perayaan  Idul Fitri. Pasukan Taliban yang tidak bersenjata berbaur dengan tentara dan warga sipil di ibu kota Kabul dan kota-kota lain. Hal ini telah memberikan dorongan baru untuk seruan  perdamaian. Meskipun banyak juga yang menolak gencatan senjata dan menyebutnya sebagai permainan Taliban.





Sekelompok kecil pejuang perdamaian yang datang ke Kabul dengan berjalan kaki dari Provinsi Helmand di bagian selatan juga menjadi sorotan. Kelompok itu memohon kepada semua pihak untuk mengakhiri konflik yang kini telah berlangsung selama 40 tahun.


"Tetua suku mungkin tidak bisa membawa perdamaian dan menciptakan gencatan senjata untuk seluruh negara tetapi mereka bisa melakukannya untuk distrik mereka sendiri dan mereka akan melakukannya," kata seorang tetua di distrik Jani Khil di provinsi timur Paktia, Dawlat Wazir.


Di Jani Khil, para tetua mengadakan pertemuan yang dihadiri ratusan orang pada akhir pekan. Ia menyerukan kepada pemerintah dan pasukan Taliban untuk menahan diri dari pertempuran di daerah mereka.


"Kami sangat muak dengan operasi oleh pasukan pemerintah di daerah kami yang memicu pertempuran selama berhari-hari. Kami memohon kepada pemerintah dan Taliban untuk menyetujui gencatan senjata dan menghentikan pembunuhan satu sama lain dan warga sipil," kata salah satu sesepuh, Malek Sakhto.


Aksi para tetua dan aktivis Afghanistan ini menggarisbawahi kelelahan yang meluas di seluruh negeri saat pertempuran terus berlangsung.


Menurut seorang anggota dewan Provinsi Logar, Abdul Wali, di Logar, sebelah selatan ibu kota Kabul, para tetua dan ulama setempat telah mencoba mengatur gencatan senjata di Distrik Azra.
Dia mengatakan, kesepakatan tidak resmi telah tercapai, tetapi masyarakat setempat masih menunggu pengumuman resmi dari Gubernur bayangan Taliban untuk Logar, Muallah Ismail Akhondzada.


Secara terpisah,  seorang pengebom bunuh diri menargetkan  pos pemeriksaan polisi di Distrik timur Kunar pada Senin (25/6) malam. Gubernur lokal Distrik Sawky, Shah Khesraw mengatakan serangan ini menewaskan sedikitnya delapan orang.


Ledakan itu terjadi beberapa jam setelah sekelompok demonstran perdamaian di Kunar berangkat ke Kabul. Presiden Ashraf Ghani memerintahkan pasukan pemerintah untuk menghentikan operasi serangan terhadap Taliban selama 10 hari setelah berakhirnya gencatan senjata. Tetapi sejak itu terjadi pertempuran sengit di beberapa daerah.






Credit  republika.co.id






Muslim Uighur Hidup Ketakutan di Cina


Muslim Uighur yang kini warga Australia, Almas Nizamidin, yang kini jadi warga negara Australia, mendesak pemerintah membantu pembebasan istri dan ibunya yang ditahan di Cina Barat.
Muslim Uighur yang kini warga Australia, Almas Nizamidin, yang kini jadi warga negara Australia, mendesak pemerintah membantu pembebasan istri dan ibunya yang ditahan di Cina Barat.
Foto: ABC
Di Xinjiang, menjadi orang Uighur adalah kejahatan besar.




CB, ADELAIDE -- Tahun lalu, ketika Almas Nizamidin kembali ke Urumqi, ibu kota Xinjiang di barat laut Cina, dia bermaksud mencari istrinya yang diambil polisi berpakaian sipil tanpa tuduhan resmi. Almas (27 tahun) adalah pekerja konstruksi di Adelaide dan menjadi warga negara Australia pada 2014 setelah meninggalkan Cina pada 2009.


Dia terbang ke Urumqi setelah mendengar kabar tentang istrinya, namun menemukan kota tempatnya dibesarkan sudah tak dikenalinya lagi. "Tampaknya seperti pendudukan. Ada tank di jalan-jalan, dan tahanan polisi setiap 100 meter di mana petugas polisi memindai kartu identitas dan isi telepon mereka," katanya.

Ketika istrinya Buzainafu Abudourexiti dibawa polisi pada Maret 2017 dia berusia 25 tahun dan hamil dua bulan. Abudourexiti awalnya dibawa polisi untuk "pendidikan ulang" tetapi kemudian dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara


Almas mengatakan kejahatan yang dituduhkan pada istrinya katanya ekstremisme agama, hanya karena dia pernah studi Islam di Timur Tengah. Pasangan muda ini orang Uighur, etnis minoritas berbahasa Turki di Xinjiang, Wilayah Otonomi Uighur. Kebanyakan orang Uighur menganut Islam yang jadi bagian penting budaya mereka, sama seperti budaya Asia Tengah lainnya.


Namun sekarang, menurut kelompok HAM dan pengamat, di bawah kampanye Beijing untuk "pendidikan kembali", budaya dan identitas Uighur terancam musnah.


Kehilangan segalanya


A child rests near the entrance to a mosque where a banner in red reads


Foto: Masjid di Kota Kashgar, Xinjiang, dengan tulisan "Cintailah Partai, Cintailah Negara". (AP: Ng Han Guan, File)


Menurut sebuah laporan, sejak musim semi lalu, setidaknya ratusan ribu dan mungkin lebih 1 juta etnis minoritas - kebanyakan orang Uighur - di Xinjiang telah diinternir di kamp-kamp penahanan massal. "Ini penahanan massal terbesar dari populasi minoritas di dunia saat ini," kata Komisi Amerika Serikat Urusan Cina pada April lalu.


Australia kini dihuni oleh sekitar 600 keluarga asal Uighur dengan populasi lebih dari 3.000 orang. Sebagian besar tinggal di Adelaide, bersama-sama minoritas Muslim lainnya yang juga menjadi sasaran penumpasan.


ABC mewawancarai sekitar 20 warga Uighur di Australia. Mereka berprofesi sebagai pekerja, pengusaha, mahasiswa, ibu rumah tangga, serta aktivis. Hampir semuanya memiliki keluarga atau teman yang saat ini ditahan di Cina.


Namun banyak yang menolak berbicara terbuka, karena khawatir dapat menyulitkan anggota keluarganya yang masih tinggal di Cina. "Bicaralah pada Almas, dia telah kehilangan segalanya, jadi dia bisa bicara," kata seorang pria Uighur kepada ABC di Melbourne.


ABC meminta komentar dari berbagai otoritas Cina tetapi belum menerima jawaban apa pun. Namun Kementerian Luar Negeri Cina baru-baru ini mengatakan belum mendengar tentang situasi ini dan menyebutkan Beijing melindungi hak-hak orang asing.


Era baru sosialisme dengan penahanan massal


Mr Nizamidin shows a picture of him and his now detained wife.


Foto: Nizamidin menunjukkan foto bersama istrinya yang kini ditahan. (ABC News)


Para tahanan dari "kamp pendidikan ulang", sekitar 10 persen dari seluruh penduduk Uighur di wilayah itu, dilaporkan dipaksa meneriakkan slogan, menonton video propaganda, mencela agama mereka dan berjanji setia kepada Partai Komunis di dalam sel yang penuh sesak. Tindakan keras Cina terhadap orang Uighur dimulai pada 1990-an, ketika ketegangan etnis berkobar di tengah tuntutan merdeka dari warga Uighur di Xinjiang.


Menurut James Millward dari Georgetown University, tujuan jangka panjang pemerintah China di Xinjiang adalah meredakan ketegangan. Mereka yakin upaya meningkatkan ekonomi akan membantu.


Selama tiga dasawarsa terakhir, ekonomi membaik, demikian pula transportasi dan komunikasi ke bagian lain Asia Tengah. Namun hubungan antara orang Uighur dan etnis mayoritas Han memburuk.


Dosen sejarah Cina di Universitas Sydney David Brophy menjelaskan, penindasan terhadap kebebasan beragama dan diskriminasi terhadap orang Uighur telah lama terjadi. Namun, katanya, laporan tentang penahanan massal terjadi bertepatan dengan klaim sosialisme Cina memasuki era baru.


"Kehadiran minoritas yang tidak puas sama sekali tidak sejalan dengan visi negara bersatu untuk mewujudkan apa yang disebut Xi Jinping sebagai 'Mimpi Cina'," kata Brophy.


Tanggapan Deplu Australia


People walk through a security checkpoint into the Hotan Bazaar where a screen shows Chinese President Xi Jinping.


Foto: Foto Presiden Xi Jinping di papan reklame di Kota Hotan, Xinjiang. (AP: Ng Han Guan, File)


Pemerintah Cina secara teratur mengutip pengaruh dari luar, yaitu ekstremisme agama dan separatisme, sebagai justifikasi atas tindakan keras terhadap etnis Uighur. Sejumlah orang Uighur diketahui bergabung dengan milisi Islam di Suriah dan Irak, yakin bahwa dengan mendapatkan pelatihan militer dan solidaritas milisi internasional, mereka suatu hari bisa melakukan perlawanan di Xinjiang.


"Tapi Cina menjaga pintu keluar masuk ke Xinjiang, dan strategi ini bukan ancaman bagi Pemerintahan Beijing. Jelas bukan satu hal yang dapat membenarkan tindakan keras saat ini," kata Brophy.


Laporan Human Rights Watch mengatakan upaya memadamkan pengaruh luar dan ekstremisme agama berkembang menjadi kampanye yang lebih luas dan sewenang-wenang terhadap siapa pun yang dicurigai melakukan ketidaksetiaan politik. Di Xinjiang, itu dapat berarti orang Uighur, khususnya mereka yang mengekspresikan identitas agama atau budaya mereka bahkan dengan damai.


Mr Nizamidin with his wife and mother who are both now under detention.


Foto: Nizamidin bersama istri dan ibunya di Bandara Urumqi. Dia mengaku inilah terakhir kalinya dia melihat istrinya. (Supplied: Almas Nizamidin)


Di Xinjiang saat ini, misalnya, menumbuhkan jenggot, shalat secara teratur, atau menghubungi keluarga di luar negeri, dapat menyebabkan seseorang dipenjara atau dikirim ke kamp pendidikan ulang. "Di Xinjiang, menjadi orang Uighur, menjadi etnis minoritas, itu kejahatan besar. Orang seperti domba yang menunggu untuk dibunuh, kehilangan harapan," kata Almas Nizamidin.


Menurut Profesor Millward, beberapa elemen dari kamp pendidikan ulang menyerupai Revolusi Kebudayaan Cina. Kampanyenya menggunakan cara-cara pemaksaan untuk mengubah sikap orang. "Penargetan etnis dan agama dari seluruh kelompok etnis dan penggunaan penahanan massal, mencerminkan preseden sejarah yang sangat gelap," katanya.


Deplu Australia mengatakan prihatin dengan meningkatnya laporan penganiayaan terhadap orang Uighur di Xinjiang. "Kami telah menyampaikan permasalahan ini dengan Cina," kata Deplu Australia.


Ketakutan dan trauma di Australia


Man in black suit sits in park. Trees in background.


Foto: Abdul-Salam Alim, pemuka masyarakat Uighur di Adelaide. (ABC News)


Pembicaraan tentang situasi di Xinjiang menimbulkan ketakutan di kalangan warga Uighur di Australia. Beberapa orang yang diwawancarai ABC menangis ketika menyinggung masalah ini.


"Di rumah saya tidak mengizinkan pembicaraan ini terbuka, saya akan mengubah topik pembicaraan," kata Abdul-Salam Alim, pria Uighur berusia 45 tahun, seorang guru agama di Garden College, sekolah komunitas Islam di Adelaide.


"Karena saya tahu jika saya berbicara, seseorang akan mulai emosional ... mereka tidak tahan," kata Abdul-Salam.


Istrinya memiliki lima saudara yang tinggal di Kota Hotan, Xinjiang. Menurut Abdul-Salam, kecuali satu orang, setiap orang dewasa dari lima keluarga mereka itu ditahan atau dipenjara.


Hal ini membuat 21 anak-anak harus dirawat oleh satu-satunya wanita yang tidak ditahan di seluruh keluarga ini. Saat Abdul-Salam berbicara, ibu mertuanya - nenek dari 21 anak-anak tersebut - duduk mendengarkan, dan diam-diam menangis.


Students from ethnic minorities give the Young Pioneer's salute to their teacher in a classroom.
Foto: Murid-murid dari etnis minoritas di Xinjiang memberikan penghormatan ala Partai Komunis ke gurunya. (Reuters)


Ketika ditanya perasaannya tentang situasi di kampung, ibu mertua Abdul-Salam melalui penerjemah mengaku tidak pernah berbicara dengan anak-anaknya - kecuali anak perempuannya di Australia - selama hampir 18 bulan.


"Saya tidak bisa membayangkan bagaimana anak-anak kecil bertahan hidup tanpa perawatan orangtua," katanya.


Sumber ABC mengatakan pada Agustus 2017, seorang warga Australia keturunan Uighur ditangkap saat mendarat di Bandara Chengdu, Cina, dan ditahan lebih dari 20 hari tanpa tuntutan. Deplu Australia menegaskan pihaknya memberikan bantuan konsuler kepada seorang pria yang ciri-cirinya cocok, namun tidak memberikan informasi lebih lanjut.


"Kamu pikir kamu orang Australia?"


Security personnel keep watch in a street in Kashgar, Xinjiang Uighur Autonomous Region, China, March 23, 2017.


Foto: Petugas keamanan berjaga di jalan-jalan Kota Kashgar. (Reuters: Thomas Peter)


Seorang warga Australia keturunan Uighur lainnya yang diminta disebut sebagai "Sam", menjelaskan kepada ABC dia diserang oleh puluhan polisi ketika menunjukkan paspornya di pos pemeriksaan di Urumqi pada 2016. Dia mengaku, seorang petugas berkata, "Kamu pikir kamu orang Australia?" dan mendorongkan paspor ke wajahnya.


"Saya mendorong dan bilang 'apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa melakukan hal itu'," katanya.


"Kemudian lebih dari 15 orang datang dan memukuli saya. Berikutnya yang saya ingat adalah saya sudah di rumah sakit," tambah Sam.


Warga lainnya bernama Elminur dibesarkan di Ghulja, Xinjiang, dan datang tiba di Australia tahun 2009. Mahasiswa berusia 20 tahun itu meminta nama belakangnya tidak disebutkan karena dia masih memiliki keluarga di Cina.


Dia mengaku saat di sekolah di Ghulja dia diminta untuk tidak shalat. "Tumbuh dewasa saya takut shalat," katanya, "Ketika pertama kali datang ke sini saya ragu-ragu bergabung dengan ritual keagamaan."


Woman speaks during a protest.


Foto: Salah seorang siswa keturunan Uighur menyampaikan orasi di depan Kedubes China di Canberra. (Supplied)


Seorang siswa SMA di Uighur, yang datang ke Adelaide dari Ghulja tiga tahun lalu, menceritakan kenangan Ramadhan di Xinjiang. Para siswa di sekolahnya, katanya, diminta menandatangani kontrak dan berjanji tidak berpuasa atau pergi ke masjid.


Pada bulan Maret, dalam aksi demonstrasi protes di Canberra siswa berusia 17 tahun menyampaikan pidato di depan Kedutaan Cina. "Pemerintah Cina, Anda menginginkan kesatuan kelompok etnis yang berbeda," katanya. "Anda mengatakan ingin semua kelompok etnis saling merangkul seperti 'buah delima'."


"Kemudian Anda membuka kamp pendidikan ulang di Xinjiang di mana Anda menahan ratusan ribu minoritas Muslim," ujarnya.


"Apakah ini yang Anda maksud dengan persatuan kelompok etnis?" tanya siswa tersebut.


Harapan untuk hidup berdampingan memudar


Jauh dari pos-pos pemeriksaan dan tahanan, komunitas Uighur di Australia menciptakan ruang di mana mereka merayakan dan melestarikan budaya Uighur dengan bangga. Mereka pun bebas mendiskusikan politik sampai batas tertentu. Banyak dari mereka dulu tidak terbayangkan bisa mengkritik pemerintah Cina atau menyerukan kemerdekaan dari Cina.


Four young women in a mosque.


Foto: Gadis-gadis etnis Uighur asal China di Masjid Wandana, Australia Selatan. (ABC News)




Namun di saat tindakan keras telah mengubah tanah air mereka menyerupai negara polisi, banyak orang Uighur mengatakan hidup berdampingan secara damai dengan etnis Han di bawah kekuasaan Cina tidak lagi masuk akal dalam jangka panjang.


Aktivis secara terbuka mengkampanyekan kemerdekaan sebagai negara Turkestan Timur, dengan konsekuensi anggota keluarga mereka di Cina menjadi target penindakan. Banyak orang warga Uighur di Australia mengaku putus asa, tidak berdaya, dan tidak dapat mempercayai siapa pun.


ABC telah menghubungi kedutaan Cina di Canberra, Kementerian Luar Negeri Cina, dan berbagai otoritas lainnya untuk memberikan komentar tetapi semuanya tidak dijawab.





Credit  republika.co.id



Proyek Pembangunan Kapal Selam Australia Ditunda



Rancangan kapal selam yang terpilih akan menggantikan kapal perang Australia, Anzac-class.
Rancangan kapal selam yang terpilih akan menggantikan kapal perang Australia, Anzac-class.
Foto: Australian Defence Force

Proyek pembangunan kapal selam tersebut bernilai Rp 366 triliun.



CB, MELBOURNE -- Pengumuman yang sudah lama ditunggu-tunggu tentang siapa yang akan membangun armada kapal perang antikapal selam Angkatan Laut Australia berikutnya ditunda. Pemerintah Australia masih memperdebatkan apakah akan memasukkan perusahaan yang bermarkas di Australia Barat dalam proyek senilai 35 miliar dolar AS (setara Rp 366 triliun) tersebut.




Poin Inti

- Tiga perusahaan pertahanan asing telah terpilih merancang dan membangun kapal perang masa depan Australia. Perusahaan Inggris BAE Systems secara luas disukai untuk memenangkan proyek SEA5000 yang menguntungkan.


- Jika BAE Systems berhasil mendapatkan kontrak 35 miliar dolar AS, Australia kemungkinan akan menandatangani salah satu Perjanjian Perdagangan Bebas pertama dengan Inggris setelah Brexit.


- Tiga perusahaan asing telah terpilih merancang dan membangun kapal perang masa depan Australia, yang diharapkan akan menggantikan kapal perang kelas Anzac yang sudah tua.




Perusahaan Inggris BAE Systems secara luas difavoritkan memenangkan proyek SEA5000 yang menguntungkan dengan penawaran fregat "Tipe 26" berteknologi tinggi, tetapi bersaing melawan Fincantieri dari Italia dengan kapal perang FREMM-nya, dan Navantia dari Spanyol dengan F100 yang diperbarui.


Ada juga spekulasi yang berkembang dikalangan industri ini jika BAE Systems berhasil mengamankan kontrak, Australia kemungkinan akan menandatangani salah satu Perjanjian Perdagangan Bebas pertama dengan Inggris setelah Brexit, dan dapat mulai mengekspor kendaraan Bushmaster ke Angkatan Darat Inggris.


Orang dalam dari Departemen Pertahanan mengatakan pengumuman mengenai kapal perang masa depan (Future Frigate) Australia itu dijadwalkan akan dilakukan minggu lalu, tetapi sebuah desakan terakhir untuk memungkinkan Austral, produsen kapal Australia yang berbasis di Australia menjadi bagian dari pembangunan armada ini telah mempersulit proses tersebut.


Bulan lalu, Austal dikeluarkan dari proyek senilai tiga miliar dolar AS atau Rp 31 triliun untuk membangun Kapal Patroli lepas pantai (OPV) Angkatan Laut baru setelah negosiasi dengan perancang Jerman Luerssen gagal. Informasi yang diperoleh ABC menunjukkan setelah dikeluarkannya Austal dari pembangunan OPV, anggota Kabinet Australia Barat sangat mendukung agar Austal ikut memainkan peran dalam pembangunan Future Frigate, yang akan dirakit di Adelaide, Australia Barat.


Menteri Industri Pertahanan Christopher Pyne tidak bersedia mengomentari apakah peran Austal sedang dipertimbangkan, tetapi keputusan akhir tentang proyek Frigate ini masih bisa diterbitkan beberapa minggu lagi. "Pemerintah mengatakan kami akan membuat pengumuman tentang pelelang yang sukses pada pertengahan tahun ini yaitu Juni dan Juli," kata Pyne.


"Kami pasti akan melakukan itu. Jika ada pelelangan yang sukses yang ingin melakukan subkontrak ke pembuat kapal Australia seperti Austal, kami sangat terbuka untuk mereka melakukannya, tetapi itu tergantung pada keberhasilan tender yang diajukan," katanya.


Menteri Luar Negeri Julie Bishop, tokoh Australia Barat yang paling senior di Kabinet, mengatakan tidak pantas mengomentari masalah yang terkait dengan tender. Dia menambahkan mendukung industri galangan kapal Australia Barat (WA).


"Kami mendukung kapal Austal dan kami ingin melihat lebih banyak pekerjaan di galangan kapal di seluruh Australia," ujarnya.


Namun, wakil pemimpin Liberal menolak mengatakan apakah Julie Bishop telah membuat pernyataan khusus untuk rekan Kabinetnya agar Austal dimasukkan dalam program Future Frigate. "Kami terus membuat representasi untuk anggota dan anggota senat Australia Barat untuk mendukung bisnis Australia Barat dan lebih banyak pekerjaan di Australia Barat, dan kami senang Pemerintah Federal telah meluncurkan program pembuatan kapal yang signifikan di seluruh Australia dan akan ada lebih banyak lagi pekerjaan di galangan kapal sebagai hasil dari kebijakan Pemerintah Turnbull," katanya.


ABC telah mengajukan pertanyaan kepada Austal apakah mereka juga melobi Pemerintah Federal agar diizinkan untuk mengambil bagian dalam pembangunan frigat baru, tetapi perusahaan menolak berkomentar.




Credit  republika.co.id/abc-australia-network





Menlu AS Sebut Tak Beri Tenggat Waktu Perlucutan Nuklir Korut


Menlu AS Sebut Tak Beri Tenggat Waktu Perlucutan Nuklir Korut
Menlu AS, Mike Pompeo, memastikan bahwa negaranya tidak akan memberikan tenggat waktu untuk proses perlucutan senjata nuklir Korea Utara. (Drew Angerer/Getty Images/AFP)



Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, memastikan bahwa negaranya tidak akan memberikan tenggat waktu untuk proses perlucutan senjata nuklir Korea Utara.

"Saya tidak akan memberikan tenggat waktu, apakah dua bulan, enam bulan, kami berkomitmen berjalan di momen tepat guna ini untuk melihat apakah kami dapat mencapai yang kedua pemimpin inginkan," ujar Pompeo.

Pompeo merujuk pada komitmen Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un setelah menggelar pertemuan bersejarah di Singapura pada 12 Juni lalu.



Salah satu inti hasil pertemuan itu adalah Korut dan AS sepakat untuk mewujudkan denuklirisasi penuh di Semenanjung Korea.


Pompeo sendiri berjanji akan terus mengawal Korut dalam proses perlucutan senjata nuklir yang dianggap mengancam AS,

"Kami harap akan ada proses yang baik," ucap Pompeo dalam wawancara khusus dengan CNN.

Pernyataan ini disampaikan tak lama setelah seorang pejabat AS mengatakan bahwa negaranya akan memberikan tenggat waktu dan daftar permintaan khusus kepada Korut terkait isi kesepakatan tersebut.

Sumber itu tak menjelaskan lebih lanjut. Namun, ia memastikan bahwa daftar ini akan membuat Korut tetap menghormati komitmen dalam perjanjian tersebut, terutama mengenai perlucutan senjata nuklir.


Selain perjanjian itu, pertemuan bersejarah di Singapura itu juga membawa perkembangan terbaru, yaitu Trump mempertimbangkan menghentikan latihan militer bersama AS dan Korea Selatan.

Selama ini, Korut menganggap kehadiran pasukan AS di Korsel mengancam kedaulatannya sehingga mereka terus mengembangkan program senjata nuklir.

Pompeo mengatakan bahwa pertimbangan Trump itu dapat diwujudkan "selama ada proses negosiasi yang baik dan mencapai hasil produktif."

"Jika kita tidak bisa melakukan itu, jika terlihat tidak ada kapasitas untuk mencapai hasil yang ingin diinginkan kedua pemimpin, ya, kami akan mengkaji kembali," ucap Pompeo.


Ia lantas menjelaskan bahwa tidak mungkin mengharapkan tenggat waktu yang jelas setelah kedua negara berselisih selama 40 tahun.

"Ada pemahaman yang dibangun sebelum pertemuan, beberapa di antaranya dipikirkan ketika presiden sedang di Singapura, bahwa saya pikir membawa kita ke jalur yang benar sehingga bisa menuju kerangka kerja yang sukses," kata Pompeo.




Credit  cnnindonesia.com






China melunakkan kebijakan "Made in China 2025"


China melunakkan kebijakan "Made in China 2025"
Dokumentasi Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Wilbur Ross (kedua kiri), dan Wakil Perdana Menteri China, Liu He (keempat kanan), menghadiri pertemuan di Diaoyutai State Guesthouse di Beijing, China, Minggu (3/6/2018). (Andy Wong/Pool via REUTERS)

... beberapa pejabat China telah mengakui kesalahan pemerintah telah memaksakan kebijakan itu yang telah menimbulkan tekanan kepada mereka...



Beijing (CB) - Pemerintah China mulai melunakkan kebijakan yang dikenal Made in China 2025, suatu kebijakan negara mendukung industri dalam negeri, yang kemudian menimbulkan protes dari negara-negara Barat, dan pemerintah Amerika Serikat yang mengeluhkan ambisi teknologi negeri tirai bambu itu.

Sumber-sumber dari para diplomat dan media massa pemerintah China, di Beijing, Senin, mengatakan, perang dagang besar-besaran yang dipicu Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengancam menaikkan tarif bea masuk 25 persen pada impor barang-barang China senilai 450 miliar dollar Amerika Serikat.

Ini telah menekan pemerintah China untuk menghentikan kebijakan dimana negara mendukung industrinya pemerintahannya yang telah membuat kesenjangan di 10 sektor utama.

Ancaman Amerika, menurut sumber itu telah membuat pemerintah China semakin sadar bahwa kebijakan ambisiusnya telah memicu kemarahan Negara Paman Sam itu.

Pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan aturan yang membatasi perusahaan China memiliki saham maksimal cuma 25 persen jika membeli perusahaan Amerika yang memiliki teknologi strategis, kata seorang pejabat pemerintah Amerika.

Seorang diplomat senior Barat mengatakan, dalam pertemuan para pejabat Cina baru-baru ini mulai melunakkan kebijakan Made in China 2025. Para pejabat telah menggarisbawahi apa saja yang telah membuat kemarahan mitra dagang luar negeri, kemudian proposalnya akan diselesaikan para akademisi China.

Dan Kantor Berita China Xinhua memberitakan ada 140 item dalam kebijakan Made in China 2025 belum berjalan.

Diplomat itu mengatakan, beberapa pejabat China telah mengakui kesalahan pemerintah telah memaksakan kebijakan itu yang telah menimbulkan tekanan kepada mereka.

"China tampaknya mulai menyesuaikan diri akibat propaganda yang hebat," kata diplomat itu.

Tiga wartawan media negara mengatakan, mereka telah diinstruksikan untuk tidak menggunakan istilah Made in China 2025 dalam pemberitaan. Dua media lain pemerintah mengatakan, mereka tidak menerima instruksi seperti itu.

Untuk mengejar ketertinggalan di bidang teknologi --terutama di bidang robotik, kedirgantaraan, mobil ramah lingkungan dan canggih, serta bahan dasar-- China mengeluarkan kebijakan Made in China 2025 oleh Dewan Negara China pada 2015.

Intinya, kebijakan itu untuk menggapai visi pemimpin China saat ini menjadi negara adidaya dunia pada 2050.

Tapi kebijakan itu telah memicu kemarahan Amerika yang kemudian mengenakan tarif bea masuk barang-barang impor dari China.




Credit  antaranews.com





Enam polisi tewas saat bentrok dengan tentara di Filipina


Enam polisi tewas saat bentrok dengan tentara di Filipina
Ilustrasi - Anggota Pasukan Aksi Khusus (SAF) Polisi Nasional Filipina (PNP) membawa peti jenazah polisi SAF yang tewas dalam bentrokan dengan pemberontak Muslim di Pangkalan Udara Villamor, kota Pasay, metro Manila, Filipina, Kamis (29/1/2015). (REUTERS/Romeo Ranoco)



Manila, Filipina, (CB) - Filipina menyelidiki penyebab bentrokan antara polisi dan tendara pada Senin (25/yang menewaskan enam polisi dan melukai sembilan lagi, kata laporan polisi pada Selasa.

Tentara yang sedang berpatroli melepaskan tembakan ke arah polisi yang juga sedang berpatroli sekitar pukul 09.20 waktu setempat Senin di satu desa di Kota Kecil Santa Rita di Provinsi Samar, Filipina Tengah. Selanjutnya terjadi baku-tembak selama 30 menit yang menewaskan dan melukai personel polisi.

Laporan itu mengatakan kedua pasukan keamanan pemerintah tersebut sedang melakukan patroli tempur ketika "bentrokan" maut terjadi.

Tak ada tentara yang tewas atau cedera dalam peristiwa itu, kata laporan tersebut.

"Penyelidikan gabungan, menyeluruh dan tak memihak sedang dilakukan," kata Komandan Operasi Angkatan Darat di provinsi itu May. Jend. Raul Farnacio, sebagaimana dikutip Xinhua. Wilayah tersebut dikenal sebagai sarang gerilyawan.

Farnacio meyakinkan masyarakat bahwa militer dan polisi "sepenuhnya bekerjasama guna mengungkap peristiwa itu". Ia menambahkan "tindakan yang tepat" akan dilakukan terhadap komandan lapangan yang melakukan kesalahan.

"Dapat dipastikan peristiwa yang tak menguntungkan takkan menghambat hubungan kerja polisi dan Angkatan Darat anda di wilayah tersebut," kata Farnacio.






Credit  antaranews.com




Dua Rudal Israel Jatuh di Dekat Bandara Internasional Suriah


Dua Rudal Israel Jatuh di Dekat Bandara Internasional Suriah
Ilustrasi serangan rudal di Damaskus. (Reuters/Omar Sanadiki)


Jakarta, CB -- Dua peluru kendali Israel dilaporkan jatuh di dekat bandara internasional Damaskus, Suriah, pada Selasa (26/6) dini hari.

"Dua rudal Israel jatuh dekat bandara internasional Damaskus," demikian bunyi pemberitaan kantor berita pemerintah Suriah, sebagaimana dikutip AFP.

Kelompok pemantau Syrian Observatory for Human Rights melaporkan bahwa dua rudal itu ditembakkan dari arah Israel dan menghantam gudang senjata Hizbullah.



"Rudal Israel itu menghantam gudang senjata Hizbullah yang berada di dekat bandara," ujar Kepala Syrian Observatory for Human Rights, Rami Abdel.


Rami mengatakan bahwa serangan udara itu terjadi sekitar pukul 01.00 waktu setempat dan militer Suriah gagal mengintersepsi.

Menurut Rami, serangan itu tak menimbulkan ledakan besar meski menargetkan gudang senjata Hizbullah.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah Israel. Namun selama ini, Israel memperingatkan bahaya kehadiran militer Iran di Suriah yang dianggap mengancam negaranya.


Israel pun kerap melakukan serangan ke target-target yang terkait dengan Iran di Suriah.

Negara pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu sendiri memiliki sejarah khusus dengan Suriah.

Mereka merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah pada Perang Enam Hari pada 1967, kemudian mencaploknya, satu tindakan yang tak diakui oleh masyarakat internasional.




Credit  cnnindonesia.com






Iran Siap Hadapi 'Proxy War' dengan AS dan Israel


Iran Siap Hadapi Proxy War dengan AS dan Israel
Angkatan bersenjata Iran siap untuk meladeni ancaman apapun, bahkan tindakan militer oleh Amerika Serikat (AS), Israel dan sekutunya. Foto/Istimewa


TEHERAN - Penasihat militer tertinggi untuk pemimpin spiritual Iran memperingatkan bahwa angkatan bersenjata Teheran siap untuk meladeni ancaman apapun, bahkan tindakan militer oleh Amerika Serikat (AS), Israel dan sekutunya.

Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi bersumpah untuk menanggapi ancaman militer dan non militer dari AS dan Israel. Keduanya menuding Iran penyebab destabilisasi Timur Tengah lewat pengembangan misilnya dan dukungan terhadap milisi Syiah yang memerangi jihadis dan gerilyawan di Iran serta Suriah.

"Amerika dan Zionis adalah ancaman utama yang dapat mengobarkan perang proksi di kawasan ini," kata Safavi, menurut kantor berita semi resmi Mehr.

"Perang proksi adalah sebuah kemungkinan, dan kami telah belajar untuk mempertimbangkan berbagai skenario dan memiliki rencana untuk setiap ancaman yang mungkin terjadi," imbuhnya.

"Kekuatan utama di luar kawasan berada dalam persaingan strategis dan geopolitik untuk Asia Barat, dan diharapkan kawasan itu akan menjadi wilayah paling bergejolak selama 12 tahun ke depan," tukasnya seperti disitir dari Newsweek, Selasa (26/6/2018).

Safavi, yang berpidato dalam sebuah upacara di kota Shiraz, Provinsi Fars, juga membidik sekutu utama AS lainnya di Timur Tengah. Ketika ditanya apa yang akan dilakukan Iran sebagai tanggapan terhadap potensi serangan dari Arab Saudi, Safavi mengatakan: "Istana kerajaan di Riyadh akan dihujani dengan 1.000 rudal." 




Credit  sindonews.com






Jenderal Iran Ancam Hujani Arab Saudi dengan 1.000 Rudal


Jenderal Iran Ancam Hujani Arab Saudi dengan 1.000 Rudal
Iran mengancam akan hujani Arab Saudi dengan 1.000 rudal jika nekat melakukan invasi. Foto/Istimewa


TEHERAN - Iran mengeluarkan ancaman terbaru kepada Arab Saudi. Kedua negara terkunci dalam perebutan kekuasaan  untuk menjadi kekuatan utama di kawasan ini.

Penasihat militer pemimpin spiritual Iran, Mayor Jenderal Yahya Rahim-Safavi mengancam akan meluncurkan 1.000 rudal ke Ibu Kota Arab Saudi Riyadh. Ia mengatakan kota lima juta orang itu akan diratakan jika Saudi menyerang Iran.

Ancaman itu dilontarkannya saat berpidato pada pertemuan militan Iran. Ia memperingatkan istana raja Saudi dan putra mahkota akan dihancurkan oleh Teheran.

Ia juga mengancam musuh-musuh Iran dan menyebut bahwa Teheran adalah kekuatan tertinggi di Timur Tengah.

"Tidak ada keputusan regional yang bisa dibuat tanpa keterlibatan Iran," katanya.

Ia juga menyatakan tidak ada kekuatan di Timur Tengah yang dapat menjadi ancaman bagi mereka.

"Arab Saudi tahu betul bahwa jika bertindak seperti orang bodoh dan menyerang Iran, Republik Islam akan menembakkan 1.000 rudal ke istana Saudi di Riyadh pada hari pertama invasi," ujarnya seperti dikutip dari Daily Star, Selasa (26/6/2018).

Rahim Safavi adalah mantan komandan di Garda Revolusi Iran. Ia mengecam Amerika Serikat (AS) karena kehilangan sekutu utama di Timur Tengah. Ia juga bahwa mengatakan Iran memiliki rencana khusus untuk setiap skenario.

Iran dan AS telah berselisih tahun ini karena Presiden Donald Trump membatalkan kesepakatan nuklir dengan Teheran. Trump mengecam kesepakatan yang ditandatangani untuk mengekang ambisi Iran mendapatkan nuklir.

Iran pun mengancam akan memulai kembali program nuklirnya kecuali Eropa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Washington. Kesepakatan itu adalah untuk menangguhkan sanksi AS terhadap Iran sebagai ganti penyerahan program nuklirnya.

Iran dan Israel juga saling bertukar kata-kata atas pembentukan poros Teheran di Suriah - di mana Iran memperingatkan akan menjadi "Vietnam lain" bagi AS. Pasukan Iran telah digambarkan memimpin perang darat melawan pemberontak Suriah untuk Bashar al-Assad.

Yerusalem menuduh Teheran berusaha mendirikan pangkalan militer di negara yang dilanda perang untuk kemudian menyerang Israel.

"Zionis telah kehilangan sebagian besar kekuatan mereka di wilayah tersebut. Jika rezim Zionis memiliki kekuatan yang cukup, itu akan menghapus Presiden Suriah dari kekuasaan," kata Safavi mengakhiri. 




Credit  sindonews.com



Ledakan Rudal Houthi Menggetarkan Gedung KBRI Riyadh


Ledakan Rudal Houthi Menggetarkan Gedung KBRI Riyadh
Serangan rudal keenam yang menyerang wilayah Riyadh, Arab Saudi, sejak Desember lalu. Foto/Screengrab/Al Jazeera


RIYADH - Ledakan rudal balistik Houthi yang dihadang oleh rudal patriot Arab Saudi menghebohkan kawasan Diplomatic Quarter di Riyadh. Kaca-kaca sejumlah bangunan, termasuk miliki Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) bergetar keras dampak ledakan rudal itu.

Duta Besar Indonesia untuk Saudi, Agus Maftuh Abegebriel menyatakan, saat ledakan itu terjadi, dirinya masih berada di dalam gedung KBRI. Dia menyebut, ledakan rudal itu sempat membuat panik staf KBRI Riyadh.

“Waktu kejadiaan, saya masih berada di ruangan KBRI dan tiba-tiba ada suara menggelegar dan semua kaca bergetar. Saya turun dari lantai tiga dan ponsel saya berdering karena ada panggilan dari istri yang juga ketakutan suara gemuruh tersebut," kata Agus dalam keterangan pers KBRI Riyadh yang diterima Sindonews pada Senin (25/6).

"Saya langsung lari ke pos security dan baru ada info dari Syamsudin, keamanan KBRI bahwa ada rudal yang dihadang oleh rudal patriot. Syamsudin tidak berhasil mengabadikan tabrakan rudal tersebut, karena cahaya kilatan benturan yang menyilaukan mata," sambungnya.

Dia lalu menuturkan, berdasarkan informasi di lapangan menyebutkan, sebagian pecahan rudal jatuh di sebuah titik di dalam kawasan Diplomatic Quarter, komplek semua kedutaan asing di Saudi. Penjagaan akses masuk ke Diplomatic Quarter diperketat beberapa saat setelah jatuhnya pecahan rudal tersebut.

Serangan rudal ke Riyadh ini adalah yang keenam dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Total rudal balistik yang berhasil dihadang oleh militer Saudi ke wilayahnya, mayoritas ke wilayan Jizan dan Najran, berjumlah lebih dari 155 rudal.

Dalam mengantisipasi dan melindungi WNI yang tinggal di Saudi, KBRI Riyadh sendiri menyatakan sudah menyiapkan Crisis Management Team (CMT), sebuah tim reaksi cepat yang dikomandani Atase Pertahanan KBRI, Kolonel Infrantri Drajat Bima Yoga untuk mengevakuasi para WNI yang berada di kawasan rawan seperti Najran dan Jizan yang berada di perbatasan Saudi-Yaman.

Sementara itu, dalam sebuah surat kepada Dubes RI, Menteri Dalam Negeri Arab Saudi Abdulaziz bin Saud bin Naif bin Abdulaziz Al Saud menegaskan bahwa Saudi berkomitmen untuk melindungi semua ekspatriat Indonesia yang berada di Saudi dari serangan rudal-rudal tersebut. Pangeran Abdulaziz juga menegaskan bahwa angkatan Udara Saudi mampu menangkis serangan-serangan itu. 




Credit  sindonews.com






Menang Pemilu Turki, Erdogan Jadi Presiden Lagi


Menang Pemilu Turki, Erdogan Jadi Presiden Lagi
Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki sekaligus calon presiden petahana usai memberikan hak suaranya dalam pemilu di Istanbul, Minggu (24/6/2018). Foto/REUTERS/Umit Bektas


ANKARA - Recep Tayyip Erdogan resmi dinyatakan sebagai pemenang pemilu Turki dengan meraih lebih dari 50 persen suara. Dengan demikian, Erdogan kembali menjadi Presiden Turki.

Kemenangan Erdogan yang diusung AKP atau Partai Keadilan dan Pembangunan diumumkan Dewan Pemilihan Tinggi Turki (YSK) yang dilansir Reuters, Senin (25/6/2018). Kemenangan ini juga membuat Erdogan menjadi presiden pertama Turki di bawah sistem konstitusi yang baru, yakni sistem presidensial.

Pemilu presiden dan parlemen negara itu digelar Minggu kemarin. Untuk pemilu presiden, hingga saat ini (25/6/2018), sudah lebih dari 97,2 persen suara telah dihitung dan Erdogan meraih lebih dari 50 persen suara.

Sedangkan dalam pemilu parlemen, AKP meraih lebih dari 45 persen suara yang menjadikannya berada di urutan atas sebagai pemenang.


Menurut Ketua YSK, Partai Demokrat Rakyat (HDP) yang pro-Kurdi juga berhasil masuk ke parlemen setelah melewati ambang batas perolehan suara 10 persen. Jumlah pemilih dalam pemilu kali ini mencapai 87 persen.

Rival terkuat Erdogan, Muharrem Ince yang diusung Partai Rakyat Republik (CHP) meraih lebih dari 29 persen suara. CHP menempati posisi kedua dengan hampir 21 persen suara.

"Orang-orang Turki telah memilih Erdogan sebagai presiden pertama Turki/presiden eksekutif di bawah sistem baru," kata juru bicara pemerintah Turki Bekir Bozdag.

Saat menyampaikan pernyataannya, Erdogan mengatakan bahwa hasil sementara dari pemilu jelas menunjukkan kemenangannya, karena lebih dari 95 persen suara telah dihitung.

Dia menyerukan rakyat Turki untuk mengesampingkan ketegangan dari periode pemilu. Sedangkan kubu oposisi mengklaim bahwa ada kemungkinan digelar putaran kedua pemilu presiden.

Pemilu Turki kali ini adalah yang pertama sejak Turki beralih ke sistem pemerintahan presidensial setelah referendum konstitusi April 2017. Plebisit secara efektif membagi masyarakat Turki menjadi setengahnya, karena paket amandemen disahkan dengan margin yang mendekati 52 persen suara.

Kemenangan ini memungkinkan Erdogan untuk lebih mengkonsolidasikan kekuasaan politik dan melaksanakan reformasi konstitusi. Kekuasaan yang dimaksud termasuk kemampuan untuk memilih menteri kabinet dari luar legislatif, mengesahkan undang-undang, menyatakan keadaan darurat secara sepihak dan menggelar pemilu luar biasa. Posisi perdana menteri juga akan dihapuskan.

Namun, oposisi Turki melihat perubahan ini seperti perebutan kekuasaan, yang secara efektif menghancurkan demokrasi parlementer negara yang sudah berusia satu abad. 


Pesaing terdekat Erdogan, Ince, bersumpah bahwa dia akan mengangkat keadaan darurat dalam 48 jam jika terpilih sebagai presiden dan mengembalikan semua reformasi konstitusional seperti semula.

Erdogan membantah pandangan Ince. Menurutnya, Turki sedang mengadakan revolusi demokratik.

"Dengan sistem presidensial, Turki dengan serius menaikkan standar, naik di atas tingkat peradaban kontemporer," katanya.

Perubahan drastis dalam sistem politik Turki terjadi setelah upaya kudeta yang gagal pada bulan Juli 2016. Erdogan menuduh mantan sekutu yang jadi musuh, ulama Fethullah Gulen yang tinggal di Amerika Serikat sebagai dalang dari kudeta. Namun, Gulen membantah tuduhan itu dan curiga bahwa upaya kudeta hanya rekayasa kubu Erdogan.



Credit  sindonews.com





Jumat, 22 Juni 2018

Indonesia dorong pentingnya akses yang adil atas sumber daya antariksa

Indonesia dorong pentingnya akses yang adil atas sumber daya antariksa
Dokumentasi kosmonot Rusia (tidak ada nama) bekerja dalam misi ruang angkasa diluar Stasiun Angkasa Internasional dalam foto handout yang dirilis pada Jumat (24/8). Kosmonot Rusia, Gennady Padalka dan Yuri Malenchenko, menjalani misi lima jam 50 menit di angkasa pada Senin (20/8). (REUTERS/Roscosmos/Handout)

... prinsip utamanya adalah ada akses berkeadilan bagi semua negara, penggunaan antariksa untuk memberikan manfaat bagi semua negara, ketiadaan pengakuan kepemilikan atas ruang angkasa dan ketiadaan militerisasi antariksa...



London (CB) - Indonesia mendorong pentingnya peningkatan akses yang adil atas sumber daya antariksa bagi semua negara. Ini agar sumber daya antariksa dapat digunakan sebesar-besarnya untuk memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia, dengan perhatian khusus bagi kebutuhan negara-negara berkembang.

Seruan itu disampaikan Ketua Delegasi Indonesia/Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Prof Dr Thomas Djamaluddin, dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Peringatan 50 tahun Konferensi PBB tentang Eksplorasi dan Penggunaan Ruang Antariksa untuk Tujuan Damai (UN Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space), atau dikenal dengan sebutan UNISPACE+50, di Wina, Austria, pada 20-21 Juni.

Kepala Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya Kedutaan Besar Indonesia di Wina, Wina Retnosari, Kamis, menyebutkan dalam kesempatan tersebut, Djamaluddin dikukuhkan sebagai wakil ketua pertama Pertemuan Komite PBB untuk Penggunaan Antariksa untuk Tujuan Damai (UNCOPUOS) 2018-2019.

Djamaluddin mengatakan, Indonesia menekankan pentingnya peningkatan akses berkeadilan atas sumber daya antariksa, termasuk geo-stationary orbit (GSO), perlunya memperhatikan kebutuhan khusus negara-negara berkembang, peningkatan kerja sama internasional dan pembangunan kapasitas, dan perlunya memastikan kegiatan keantariksaan dilakukan secara berkelanjutan dan khusus untuk tujuan damai.

Indonesia merupakan negara dengan orbit di equator terpanjang di dunia.

UNISPACE+50 momentum yang amat baik untuk menegaskan kembali komitmen negara-negara terhadap prinsip-prinsip penggunaan ruang antariksa untuk tujuan damai.

"Di antara prinsip-prinsip utamanya adalah ada akses berkeadilan bagi semua negara, penggunaan antariksa untuk memberikan manfaat bagi semua negara, ketiadaan pengakuan kepemilikan atas ruang angkasa dan ketiadaan militerisasi antariksa," ujarnya.

Pada kesempatan itu juga digelar dorongan atas rancangan resolusi ruang angkasa sebagai penghela pembangunan  berkelanjutan untuk diadopsi di Sidang Majelis Umum ke 73/2018 PBB. Resolusi itu, pada intinya memandatkan agar UNCOPUOS merancang Agenda Space 2030 dan rencana implementasinya guna merumuskan peran antariksa dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Indonesia mendukung penuh resolusi dimaksud karena sejalan dengan kepentingan nasional untuk mencapai SDGs.

Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Duta Besar Indonesia untuk Austria/Wakil Tetap Indonesia di Wina, Dr Darmansjah Djumala, mengatakan, peran aktif Indonesia dalam diplomasi antariksa antara lain dilakukan melalui partisipasi di UNCOPUOS.

"Komite ini memiliki peran unik dalam mendorong dialog dan kerja sama antara negara-negara dengan kemampuan teknologi peluncuran satelit (spacefaring nations) dengan negara-negara yang tidak/belum memiliki kemampuan tersebut," ujarnya.

"Kita terus mendorong agar UNCOPUOS dapat semakin efektif menjalankan mandatnya. Salah satu aspek yang kita terus perjuangkan adalah pengembangan kapasitas untuk negara-negara berkembang agar kemampuannya di bidang keantariksaan semakin maju. Dengan demikian, negara berkembang seperti Indonesia dapat meningkatkan manfaat dari penggunaan ruang antariksa yang juga dapat dirasakan secara konkret oleh rakyat," ujar Djumala.

Pertemuan UNISPACE+50 dihadiri para menteri, wakil menteri, kepala lembaga antariksa nasional, dan delegasi dari negara-negara anggota PBB.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan sambungan telepon secara langsung dengan International Space Station yang tengah mengorbit di atas Samudera Pasifik. Enam astronot dari Amerika Serikat, Jerman, dan Rusia menyapa peserta pertemuan dan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan.




Credit  antaranews.com





Sebut Yerusalem Timur Area Palestina, Pangeran William Dikritik


Pangeran William dan istrinya Kate Middleton mengunjungi museum bekas kamp konsentrasi Nazi Jerman di Sztutowo, Polandia, 18 Juli 2017. REUTERS/Kacper Pempel
Pangeran William dan istrinya Kate Middleton mengunjungi museum bekas kamp konsentrasi Nazi Jerman di Sztutowo, Polandia, 18 Juli 2017. REUTERS/Kacper Pempel

CB, Jakarta - Pangeran William telah membuat Menteri Dalam Negeri Israel urusan Yerusalem, Zeev Elkin, marah. Kemarahan itu mengacu pada pernyataan Pangeran William, yang mengatakan Yerusalem timur adalah bagian dari teritorial Palestina.
Pangeran William melontarkan pernyataan itu menyusul rencana kunjungan resminya ke Timur Tengah. Namun pernyataannya segera dikritik Elkin melalui unggahannya di Facebook dengan mengatakan Yerusalem adalah sebuah wilayah kesatuan dan telah menjadi ibu kota Israel lebih dari 3.000 tahun.

"Sangat disesalkan Inggris memilih untuk mempolitisasi kunjungan kerajaan. Yerusalem wilayah yang tidak terpecah belah dan telah menjadi ibu kota Israel lebih dari 3.000 tahun dan tidak ada kata-kata resmi yang bisa mengubah kenyataan ini. Saya berharap para staf pangeran memperbaiki kekeliruan ini," kata Elkin seperti di kutip dari RT.com pada Jumat, 22 Juni 2018.
Istana Kensington Inggris telah menerbitkan pernyataan mengenai detail kunjungan Pangeran William ke Timur Tengah yang diantaranya akan bertemu dengan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas di kota Ramallah. Pangeran William juga dijadwalkan akan mengunjungi komunitas-komunitas pengungsi sehingga memungkinkan Abang Pangeran Harry itu menikmati budaya, musik dan makanan khas Palestina.
Rencananya, Pangeran bergelar Duke of Cambridge itu, akan tiba di Yordania dan memulai lawatannya ke Timur Tengah pada 25 Juni 2018. Setelah Yordania, Pangeran William akan bertolak ke Israel dan teritorial pendudukan Palestina atau OPT. Disela-sela kunjungannya, William akan mampir ke kota tua di Yerusalem.


Umat Yahudi mengikuti ritual doa saat ziarah akbar dalam perayaan Paskah Yahudi di Tembok Ratapan, Kota Tua Yerusalem, 2 April 2018. REUTERS/Ronen Zvulun
Kota Tua yang hendak didatangi Pangeran William, berlokasi di wilayah timur Yerusalem yang sejak 1967 diduduki oleh Israel. Dewan Keamanan PBB menganggap seluruh aturan hukum dan pemerintahan di wilayah itu dibawah kendali Israel, termasuk eksplorasi lahan dan properti-properti di sana. 






Credit  tempo.co






Terus Dibombardir, Israel Ancam Gelar Operasi Militer di Gaza


Terus Dibombardir, Israel Ancam Gelar Operasi Militer di Gaza
Israel mengancam akan menggelar operasi militer setelah terus menerus diserang dengan roket dan layang-layang api. Foto/Istimewa


TEL AVIV - Israel memperingatkan kemungkinan operasi militer baru terhadap Jalur Gaza yang diblokade. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan terbaru di Jalur Gaza di mana militer Israel dan kelompok Hamas terlibat baku tembak.

Menurut statistik Israel, selama empat minggu terakhir Hamas dan Jihad Islam telah meluncurkan lebih dari 200 roket ke Israel, bersama dengan ratusan layang-layang api dan balon helium yang telah menyebabkan 200 kebakaran di dalam wilayah Israel.

Rabu malam, Netanyahu memperingatkan bahwa tanggapan Israel terhadap serangan berulang ini akan lebih intensif jika diperlukan.

"Israel siap untuk skenario apa pun dan musuh-musuh kita harus memahami ini," kata Netanyahu seperti dikutip dari Anadolu, Kamis (21/6/2018).

Menteri Keamanan Publik Israel Gilad Erdan mengatakan bahwa Israel mungkin akan dipaksa untuk meluncurkan operasi militer skala besar di Jalur Gaza.

"Saya tidak ingin meluncurkan operasi, tetapi ada peluang bagus bahwa kita tidak akan memiliki pilihan lain," katanya kepada Radio Tentara Israel.

Sementara Menteri Energi Yuval Steinitz, pada bagiannya, berkata lebih lugas.

"Kami tidak tahu bagaimana atau kapan itu akan berakhir, tetapi sepertinya kami sedang menuju eskalasi," katanya.

Mayor Jenderal Eyal Eisenberg, komandan Front Komando Israel, mengatakan tentara telah gagal untuk mengantisipasi efek dari layang-layang api.

Seorang analis militer dan pertahanan, Amos Hariel, percaya bahwa ketenangan relatif yang mengikuti konflik itu telah terus terkikis.

Hariel memperingatkan bahwa laju peristiwa-peristiwa kekerasan di Gaza telah menyusul diskusi tentang pembangunan kembali infrastruktur Gaza dan akhirnya bisa mengarah ke perang. 





Credit  sindonews.com






UEA Sebut Gerilyawan Houthi Halangi Bantuan Buat Warga Yaman


[ilustrasi] Milis Houthi di Sana'a, Yaman.
[ilustrasi] Milis Houthi di Sana'a, Yaman.
Foto: EPA/Yahya Arhab

Gerilyawan Houthi menghalangi pembongkaran bantuan di Pelabuhan Hodeidah




CB, DUBAI -- Uni Emirat Arab (UEA) menuduh gerilyawan Houthi menghalangi bantuan buat warga sipil di Yaman. UEA juga mendesak gerilyawan agar meninggalkan Kota Pelabuhan Laut Merah Yaman, Hodeidah.

"Gerilyawan Houthi menghalangi pembongkaran bantuan di Pelabuhan Hodeidah, menghancurkan sitem pengairan dan pembuangan, secara membabi-buta menaruh ranjau, bahan peledak rakitan (IED), penembak gelap dan senjata berat di sekitar daerah permukiman," kata Kementerian Luar Negeri UAE di akun Twitter, Kamis (21/6).

Menurut Menlu UEA Anwar Gargash, penarikan penuh, damai dan tanpa syarat gerilyawan Houthi dari kota tersebut dan pelabuhan Hodeidah adalah satu-satunya jalan guna menghindari bertambah buruknya situasi di dalam kota itu dan sekitarnya.

Meskipun koalisi militer pimpinan Arab Saudi telah membuat kemajuan dalam beberapa pekan belakangan, pejabat senior UEA tersebut kembali menyatakan bahwa aliansi itu takkan mengubah sasaran strategisnya. "Kami akan terus melancarkan tekanan militer dan menghormati kondisi kemanusiaan yang rapuh. Pembebasan Hodeidah akan mempercepat penyelesaian damai buat Yaman dan rakyat Yaman."

"Koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman telah merebut kekuasaan atas bandar udara Hodeidah dan terus menyerang daerah kantung perlawanan gerilyawan Houthi di dekatnya," kata seorang juru bicara koalisi tersebut pada Rabu (20/6).

Hodeidah adalah jalur kehidupan buat import dan pengangkutan bantuan kemanusiaan ke Yaman Utara. Koalisi pimpinan Arab Saudi mencampuri perang saudara di Yaman pada Maret 2015.



Credit  republika.co.id






Taliban Rebut Pangkalan Militer Afghanistan


Kelompok Taliban.
Kelompok Taliban.
Foto: Reuters

Gencatan senjata antara Pemerintah Afghanistan dan Taliban berakhir.



CB, KABUL -- Pangkalan militer Afghanistan di Provinsi Badghis diserang dan direbut milisi Taliban pada Rabu (20/6). Peristiwa itu terjadi setelah kesepakatan gencatan senjata antara Pemerintah Afghanistan dan Taliban berakhir.


Aksi penyerangan terjadi pada Rabu dini hari waktu setempat. Dua pos keamanan menjadi target serangan para milisi. Kepala Dewan Provinsi Badghis Abdul Aziz Bek mengatakan satu pangkalan militer juga menjadi sasaran milisi.

"Sejumlah besar Taliban datang dari beberapa arah. Setelah beberapa jam pertempuran sengit, 30 pasukan keamanan Afghanistan tewas dan Taliban merebut pangkalan (militer) itu," kata Abdul Aziz Bek, dikutip laman Al Araby.


Gubernur Provinsi Abdul Qafoor Malikzai mengatakan bala bantuan ke pangakalan militer tersebut sebenarnya telah dikerahkan. Namun dalam perjalanan, konvoi yang membawa para personel militer diserang dengan bom. "Lebih dari setengah korban jiwa berasal dari serangan bom di tepi jalan dan di pinggir jalan yang menabrak konvoi," ujarnya.


Taliban telah mengakui bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan terhadap pangkalan militer dan konvoi bantuan yang dikerahkan ke sana.


Pada 7 Juni lalu, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani untuk pertama kalinya mengumumkan gencatan senjata tanpa syarat dengan Taliban. Gencatan senjata berlaku hingga 20 Juni atau setelah umat Muslim merayakan hari raya Idul Fitri.


"Gencatan senjata ini adalah kesempatan bagi Taliban untuk menginstrospeksi bahwa kampanye kekerasan mereka tidak memenangkan hati dan mereka, tapi lebih jauh mengasingkan," kata Ghani melalui akun Twitter-nya.


"Dengan pengumuman gencatan senjata, kami melambangkan kekuatan pemerintah Afghanistan dan kehendak rakyat untuk resolusi damai terhadap konflik Afghanistan," ujar Ghani.


Taliban kemudian menerima penawaran gencatan senjata tersebut. Dalam pengumumannya, Taliban mengatakan pasukan asing yang berada di Afghanistan tidak termasuk dalam kesepakatan gencatan senjata. Selain itu, Taliban akan membela diri terhadap serangan apa pun.





Credit  republika.co.id





Tentara Suriah Rebut Lebih dari 4.500 km Area Gurun dari ISIS


Tentara Suriah Rebut Lebih dari 4.500 km Area Gurun dari ISIS
Tentara Suriah berhasil merebut lebih dari 4.500 km wilayah gurun dari ISIS. Foto/Istimewa


DAMASKUS - Pasukan Suriah telah merebut kembali lebih dari 4.500 km persegi daerah gurun dari kelompok militan Negara Islam (IS) di beberapa bagian negara itu dalam beberapa hari terakhir. Demikian pernyataan yang dikeluarkan oleh tentara Suriah.

"Sebagian besar pertempuran terjadi di Suriah timur, di mana tentara mendapatkan kembali kendali atas 2.400 km persegi daerah timur kota kuno Palmyra di Suriah tengah dekat perbatasan Suriah-Irak," kata militer yang dikutip Xinhua dari kantor berita negara SANA, Kamis (21/6/2018).

Di provinsi timur Deir al-Zour, tentara Suriah membebaskan sekitar 1.200 km persegi, setelah memberangus sejumlah militan anak buah Abu Bakr al-Baghdadi.

Tentara Suriah juga merebut kembali beberapa wilayah, diperkirakan sekitar 1.300 km persegi, dari ISIS di selatan Ibu Kota Damaskus.

Sebagian besar wilayah yang direbut berada di gurun Suriah, di mana kelompok ekstrimis itu masih mengendalikan beberapa daerah kantong.

Operasi militer adalah bagian dari upaya tentara Suriah untuk menghilangkan ancaman ISIS. Operasi ini juga untuk mengamankan lebih banyak wilayah di dekat perbatasan Suriah-Irak.

ISIS telah kehilangan kendali atas sejumlah daerah kunci tahun lalu setelah direbut oleh tentara Suriah dan Pasukan Demokrat Suriah (SDF) yang didukung Amerika Serikat (AS) di provinsi utara al-Raqqa dan Deir al-Zour. 




Credit  sindonews.com







Khamenei Keberatan Iran Gabung Perjanjian Anti Teror


Khamenei Keberatan Iran Gabung Perjanjian Anti Teror
Pemimpin Spiritual Iran Ayatollah Ali Khemenei. Foto/Istimewa


TEHERAN - Pemimpin Spiritual Iran, Ali Khamenei, mengumumkan keberatannya Teheran bergabung dengan perjanjian internasional yang diajukan oleh Gugus Tugas Finansial Global, FATF.

Dalam pidatonya kepada anggota parlemen, Khamenei menyarankan mereka untuk menyiapkan rancangan hukum mereka sendiri. Parlemen Iran bulan lalu telah gagal untuk mengesahkan undang-undang berdasarkan persyaratan oleh FATF untuk memerangi pencucian uang dan membiayai teror.

"Beberapa dari perjanjian ini memiliki bagian yang berguna, itu bukan masalah," kata Aytollah Ali Khamenei dalam sebuah pidato kepada anggota parlemen.

"Solusi untuk masalah ini adalah bahwa parlemen harus membuat hukumnya sendiri. Misalnya, hukum untuk memerangi pencucian uang. Tidak perlu bagi kita untuk menerima hal-hal yang kita tidak tahu di mana mereka akan berakhir," imbuhnya seperti dikutip dari Al Arabiya, Kamis (21/6/2018).

Kelompok garis keras Iran menganggap hukum FATF sebagai perjanjian kolonial dan akan melarang dukungan terus menerus Iran untuk milisi sekutu di bawah akuntabilitas organisasi teroris.

Sedangkan negara-negara Eropa menekan pemerintah Iran selama pembicaraan untuk bergabung dengan FATF yang dianggap sebagai bagian dari klausul dalam kesepakatan nuklir Iran, yang telah gagal dilaksanakan oleh Iran.

Kaum garis keras rezim Iran menganggap perjanjian itu bertentangan dengan revolusi Islam dan ideologi serta sistemnya. Menandatangani perjanjian ini akan membahayakan hubungan Iran dengan kelompok-kelompok ekstremis yang didukungnya secara finansial, logistik dan militer.

Selian itu, perjanjian ini memungkinkan untuk menganggap Iran bertanggung jawab atas dukungannya kepada sejumlah kelompok yang dianggap sebagai teroris internasional, seperti Hizbullah Lebanon, milisi Houthi di Yaman, faksi-faksi lain dari unit mobilisasi rakyat Irak dan lainnya.




Credit  sindonews.com





Iran Balas Umumkan 15 Tuntutan kepada AS


Bendera Iran.
Bendera Iran.
Foto: Wikipedia

AS sebelumnya menyampaikan daftar tuntutan bagi Iran terkait kesepakatan nuklir.



CB, TEHERAN -- Iran mengumumkan 15 daftar tuntutan untuk meningkatkan hubungan dengan Amerika Serikat (AS), termasuk kembalinya AS ke kesepakatan nuklir 2015. Pengumuman daftar tersebut sebagai tanggapan atas daftar permintaan serupa yang dibuat oleh Washington bulan lalu.


Dalam sebuah artikel di  surat kabar milik negara pada Kamis (21/6), Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif meminta AS untuk menghentikan pemberian senjata kepada pelaku perang Yaman yang mengacu pada Arab Saudi. Iran juga meminta AS untuk menghentikan perlawanannya terhadap perlucutan senjata nuklir Israel.

Artikel itu muncul sebagai tanggapan terhadap tuntutan yang disampaikan pada Mei oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. Pompeo menyerukan perubahan besar dalam kebijakan militer dan regional Iran. Ia mengancam akan memberi sanksi terparah dalam sejarah Iran jika menolak tuntutan itu.


AS menarik diri dari kesepatan nuklir Iran 2015 dengan kekuatan dunia pada awal  Mei. Dua hari setelah penarikan itu, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap enam individu dan tiga perusahaan yang diduga menyalurkan jutaan dolar kepada Pasukan Quds (IRGC-QF).


AS juga memberlakukan sanksi terhadap gubernur bank sentral Iran. Sanksi juga diberikan kepada sebuah bank berbasis di Irak yang melakukan transaksi untuk Garda Revolusi elit Iran.


Langkah itu memangkas penggunaan jaringan perbankan penting Iran. AS mengklasifikasikan gerakan Muslim Syiah Lebanon, Hizbullah, yang didukung  Iran, sebagai organisasi teroris.


Departemen Keuangan AS juga memasukkan Asisten Direktur Departemen Internasional Bank Sentral Iran, Ali Tarzali dan ketua Bank Islam Al-Bilad, Aras Habib ke dalam daftar hitam.


Habib diduga memiliki sejarah penyelundupan uang kepada kelompok-kelompok Irak yang didukung Iran dan memungkinkan eksploitasi IRGC-QF terhadap sektor perbankan Irak untuk memindahkan dana dari Teheran ke Hizbullah. Hal itu dinilai membahayakan integritas sistem keuangan Irak.


Menurut Departemen Keuangan AS, sanksi tidak akan segera mempengaruhi transaksi bank sentral. Sanksi tersebut akan mempengaruhi transaksi dolar AS tertentu oleh bank sentral mulai 7 Agustus 2018.


IRGC sejauh ini adalah organisasi keamanan paling kuat Iran dan memiliki kendali dalam ekonomi dan sistem politik Iran. Pasukan Quds adalah unit elit yang bertanggung jawab atas operasi luar negeri IRGC.





Credit  republika.co.id