Credit republika.co.id
Selasa, 26 Juni 2018
Menlu AS Sebut Tak Beri Tenggat Waktu Perlucutan Nuklir Korut
Menlu AS, Mike Pompeo, memastikan bahwa
negaranya tidak akan memberikan tenggat waktu untuk proses perlucutan
senjata nuklir Korea Utara. (Drew Angerer/Getty Images/AFP)
"Saya tidak akan memberikan tenggat waktu, apakah dua bulan, enam bulan, kami berkomitmen berjalan di momen tepat guna ini untuk melihat apakah kami dapat mencapai yang kedua pemimpin inginkan," ujar Pompeo.
Pompeo merujuk pada komitmen Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un setelah menggelar pertemuan bersejarah di Singapura pada 12 Juni lalu.
Salah satu inti hasil pertemuan itu adalah Korut dan AS sepakat untuk mewujudkan denuklirisasi penuh di Semenanjung Korea.
|
Pompeo sendiri berjanji akan terus mengawal Korut dalam proses perlucutan senjata nuklir yang dianggap mengancam AS,
"Kami harap akan ada proses yang baik," ucap Pompeo dalam wawancara khusus dengan CNN.
Pernyataan ini disampaikan tak lama setelah seorang pejabat AS mengatakan bahwa negaranya akan memberikan tenggat waktu dan daftar permintaan khusus kepada Korut terkait isi kesepakatan tersebut.
Sumber itu tak menjelaskan lebih lanjut. Namun, ia memastikan bahwa daftar ini akan membuat Korut tetap menghormati komitmen dalam perjanjian tersebut, terutama mengenai perlucutan senjata nuklir.
|
Selain perjanjian itu, pertemuan bersejarah di Singapura itu juga membawa perkembangan terbaru, yaitu Trump mempertimbangkan menghentikan latihan militer bersama AS dan Korea Selatan.
Selama ini, Korut menganggap kehadiran pasukan AS di Korsel mengancam kedaulatannya sehingga mereka terus mengembangkan program senjata nuklir.
Pompeo mengatakan bahwa pertimbangan Trump itu dapat diwujudkan "selama ada proses negosiasi yang baik dan mencapai hasil produktif."
"Jika kita tidak bisa melakukan itu, jika terlihat tidak ada kapasitas untuk mencapai hasil yang ingin diinginkan kedua pemimpin, ya, kami akan mengkaji kembali," ucap Pompeo.
|
Ia lantas menjelaskan bahwa tidak mungkin mengharapkan tenggat waktu yang jelas setelah kedua negara berselisih selama 40 tahun.
"Ada pemahaman yang dibangun sebelum pertemuan, beberapa di antaranya dipikirkan ketika presiden sedang di Singapura, bahwa saya pikir membawa kita ke jalur yang benar sehingga bisa menuju kerangka kerja yang sukses," kata Pompeo.
Credit cnnindonesia.com
China melunakkan kebijakan "Made in China 2025"
...
beberapa pejabat China telah mengakui kesalahan pemerintah telah
memaksakan kebijakan itu yang telah menimbulkan tekanan kepada mereka...
Beijing (CB) - Pemerintah China mulai melunakkan kebijakan yang dikenal Made in China 2025,
suatu kebijakan negara mendukung industri dalam negeri, yang kemudian
menimbulkan protes dari negara-negara Barat, dan pemerintah Amerika
Serikat yang mengeluhkan ambisi teknologi negeri tirai bambu itu.
Sumber-sumber dari para diplomat dan media massa pemerintah China, di Beijing, Senin, mengatakan, perang dagang besar-besaran yang dipicu Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengancam menaikkan tarif bea masuk 25 persen pada impor barang-barang China senilai 450 miliar dollar Amerika Serikat.
Ini telah menekan pemerintah China untuk menghentikan kebijakan dimana negara mendukung industrinya pemerintahannya yang telah membuat kesenjangan di 10 sektor utama.
Ancaman Amerika, menurut sumber itu telah membuat pemerintah China semakin sadar bahwa kebijakan ambisiusnya telah memicu kemarahan Negara Paman Sam itu.
Pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan aturan yang membatasi perusahaan China memiliki saham maksimal cuma 25 persen jika membeli perusahaan Amerika yang memiliki teknologi strategis, kata seorang pejabat pemerintah Amerika.
Seorang diplomat senior Barat mengatakan, dalam pertemuan para pejabat Cina baru-baru ini mulai melunakkan kebijakan Made in China 2025. Para pejabat telah menggarisbawahi apa saja yang telah membuat kemarahan mitra dagang luar negeri, kemudian proposalnya akan diselesaikan para akademisi China.
Dan Kantor Berita China Xinhua memberitakan ada 140 item dalam kebijakan Made in China 2025 belum berjalan.
Diplomat itu mengatakan, beberapa pejabat China telah mengakui kesalahan pemerintah telah memaksakan kebijakan itu yang telah menimbulkan tekanan kepada mereka.
"China tampaknya mulai menyesuaikan diri akibat propaganda yang hebat," kata diplomat itu.
Tiga wartawan media negara mengatakan, mereka telah diinstruksikan untuk tidak menggunakan istilah Made in China 2025 dalam pemberitaan. Dua media lain pemerintah mengatakan, mereka tidak menerima instruksi seperti itu.
Untuk mengejar ketertinggalan di bidang teknologi --terutama di bidang robotik, kedirgantaraan, mobil ramah lingkungan dan canggih, serta bahan dasar-- China mengeluarkan kebijakan Made in China 2025 oleh Dewan Negara China pada 2015.
Intinya, kebijakan itu untuk menggapai visi pemimpin China saat ini menjadi negara adidaya dunia pada 2050.
Tapi kebijakan itu telah memicu kemarahan Amerika yang kemudian mengenakan tarif bea masuk barang-barang impor dari China.
Sumber-sumber dari para diplomat dan media massa pemerintah China, di Beijing, Senin, mengatakan, perang dagang besar-besaran yang dipicu Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengancam menaikkan tarif bea masuk 25 persen pada impor barang-barang China senilai 450 miliar dollar Amerika Serikat.
Ini telah menekan pemerintah China untuk menghentikan kebijakan dimana negara mendukung industrinya pemerintahannya yang telah membuat kesenjangan di 10 sektor utama.
Ancaman Amerika, menurut sumber itu telah membuat pemerintah China semakin sadar bahwa kebijakan ambisiusnya telah memicu kemarahan Negara Paman Sam itu.
Pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan aturan yang membatasi perusahaan China memiliki saham maksimal cuma 25 persen jika membeli perusahaan Amerika yang memiliki teknologi strategis, kata seorang pejabat pemerintah Amerika.
Seorang diplomat senior Barat mengatakan, dalam pertemuan para pejabat Cina baru-baru ini mulai melunakkan kebijakan Made in China 2025. Para pejabat telah menggarisbawahi apa saja yang telah membuat kemarahan mitra dagang luar negeri, kemudian proposalnya akan diselesaikan para akademisi China.
Dan Kantor Berita China Xinhua memberitakan ada 140 item dalam kebijakan Made in China 2025 belum berjalan.
Diplomat itu mengatakan, beberapa pejabat China telah mengakui kesalahan pemerintah telah memaksakan kebijakan itu yang telah menimbulkan tekanan kepada mereka.
"China tampaknya mulai menyesuaikan diri akibat propaganda yang hebat," kata diplomat itu.
Tiga wartawan media negara mengatakan, mereka telah diinstruksikan untuk tidak menggunakan istilah Made in China 2025 dalam pemberitaan. Dua media lain pemerintah mengatakan, mereka tidak menerima instruksi seperti itu.
Untuk mengejar ketertinggalan di bidang teknologi --terutama di bidang robotik, kedirgantaraan, mobil ramah lingkungan dan canggih, serta bahan dasar-- China mengeluarkan kebijakan Made in China 2025 oleh Dewan Negara China pada 2015.
Intinya, kebijakan itu untuk menggapai visi pemimpin China saat ini menjadi negara adidaya dunia pada 2050.
Tapi kebijakan itu telah memicu kemarahan Amerika yang kemudian mengenakan tarif bea masuk barang-barang impor dari China.
Credit antaranews.com
Enam polisi tewas saat bentrok dengan tentara di Filipina
Manila, Filipina, (CB) - Filipina menyelidiki penyebab
bentrokan antara polisi dan tendara pada Senin (25/yang menewaskan enam
polisi dan melukai sembilan lagi, kata laporan polisi pada Selasa.
Tentara yang sedang berpatroli melepaskan tembakan ke arah polisi yang juga sedang berpatroli sekitar pukul 09.20 waktu setempat Senin di satu desa di Kota Kecil Santa Rita di Provinsi Samar, Filipina Tengah. Selanjutnya terjadi baku-tembak selama 30 menit yang menewaskan dan melukai personel polisi.
Laporan itu mengatakan kedua pasukan keamanan pemerintah tersebut sedang melakukan patroli tempur ketika "bentrokan" maut terjadi.
Tak ada tentara yang tewas atau cedera dalam peristiwa itu, kata laporan tersebut.
"Penyelidikan gabungan, menyeluruh dan tak memihak sedang dilakukan," kata Komandan Operasi Angkatan Darat di provinsi itu May. Jend. Raul Farnacio, sebagaimana dikutip Xinhua. Wilayah tersebut dikenal sebagai sarang gerilyawan.
Farnacio meyakinkan masyarakat bahwa militer dan polisi "sepenuhnya bekerjasama guna mengungkap peristiwa itu". Ia menambahkan "tindakan yang tepat" akan dilakukan terhadap komandan lapangan yang melakukan kesalahan.
"Dapat dipastikan peristiwa yang tak menguntungkan takkan menghambat hubungan kerja polisi dan Angkatan Darat anda di wilayah tersebut," kata Farnacio.
Tentara yang sedang berpatroli melepaskan tembakan ke arah polisi yang juga sedang berpatroli sekitar pukul 09.20 waktu setempat Senin di satu desa di Kota Kecil Santa Rita di Provinsi Samar, Filipina Tengah. Selanjutnya terjadi baku-tembak selama 30 menit yang menewaskan dan melukai personel polisi.
Laporan itu mengatakan kedua pasukan keamanan pemerintah tersebut sedang melakukan patroli tempur ketika "bentrokan" maut terjadi.
Tak ada tentara yang tewas atau cedera dalam peristiwa itu, kata laporan tersebut.
"Penyelidikan gabungan, menyeluruh dan tak memihak sedang dilakukan," kata Komandan Operasi Angkatan Darat di provinsi itu May. Jend. Raul Farnacio, sebagaimana dikutip Xinhua. Wilayah tersebut dikenal sebagai sarang gerilyawan.
Farnacio meyakinkan masyarakat bahwa militer dan polisi "sepenuhnya bekerjasama guna mengungkap peristiwa itu". Ia menambahkan "tindakan yang tepat" akan dilakukan terhadap komandan lapangan yang melakukan kesalahan.
"Dapat dipastikan peristiwa yang tak menguntungkan takkan menghambat hubungan kerja polisi dan Angkatan Darat anda di wilayah tersebut," kata Farnacio.
Credit antaranews.com
Dua Rudal Israel Jatuh di Dekat Bandara Internasional Suriah
Ilustrasi serangan rudal di Damaskus. (Reuters/Omar Sanadiki)
"Dua rudal Israel jatuh dekat bandara internasional Damaskus," demikian bunyi pemberitaan kantor berita pemerintah Suriah, sebagaimana dikutip AFP.
Kelompok pemantau Syrian Observatory for Human Rights melaporkan bahwa dua rudal itu ditembakkan dari arah Israel dan menghantam gudang senjata Hizbullah.
"Rudal Israel itu menghantam gudang senjata Hizbullah yang berada di dekat bandara," ujar Kepala Syrian Observatory for Human Rights, Rami Abdel.
|
Rami mengatakan bahwa serangan udara itu terjadi sekitar pukul 01.00 waktu setempat dan militer Suriah gagal mengintersepsi.
Menurut Rami, serangan itu tak menimbulkan ledakan besar meski menargetkan gudang senjata Hizbullah.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah Israel. Namun selama ini, Israel memperingatkan bahaya kehadiran militer Iran di Suriah yang dianggap mengancam negaranya.
|
Israel pun kerap melakukan serangan ke target-target yang terkait dengan Iran di Suriah.
Negara pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu sendiri memiliki sejarah khusus dengan Suriah.
Mereka merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah pada Perang Enam Hari pada 1967, kemudian mencaploknya, satu tindakan yang tak diakui oleh masyarakat internasional.
Credit cnnindonesia.com
Iran Siap Hadapi 'Proxy War' dengan AS dan Israel
TEHERAN
- Penasihat militer tertinggi untuk pemimpin spiritual Iran
memperingatkan bahwa angkatan bersenjata Teheran siap untuk meladeni
ancaman apapun, bahkan tindakan militer oleh Amerika Serikat (AS),
Israel dan sekutunya.
Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi bersumpah untuk menanggapi ancaman militer dan non militer dari AS dan Israel. Keduanya menuding Iran penyebab destabilisasi Timur Tengah lewat pengembangan misilnya dan dukungan terhadap milisi Syiah yang memerangi jihadis dan gerilyawan di Iran serta Suriah.
"Amerika dan Zionis adalah ancaman utama yang dapat mengobarkan perang proksi di kawasan ini," kata Safavi, menurut kantor berita semi resmi Mehr.
"Perang proksi adalah sebuah kemungkinan, dan kami telah belajar untuk mempertimbangkan berbagai skenario dan memiliki rencana untuk setiap ancaman yang mungkin terjadi," imbuhnya.
"Kekuatan utama di luar kawasan berada dalam persaingan strategis dan geopolitik untuk Asia Barat, dan diharapkan kawasan itu akan menjadi wilayah paling bergejolak selama 12 tahun ke depan," tukasnya seperti disitir dari Newsweek, Selasa (26/6/2018).
Safavi, yang berpidato dalam sebuah upacara di kota Shiraz, Provinsi Fars, juga membidik sekutu utama AS lainnya di Timur Tengah. Ketika ditanya apa yang akan dilakukan Iran sebagai tanggapan terhadap potensi serangan dari Arab Saudi, Safavi mengatakan: "Istana kerajaan di Riyadh akan dihujani dengan 1.000 rudal."
Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi bersumpah untuk menanggapi ancaman militer dan non militer dari AS dan Israel. Keduanya menuding Iran penyebab destabilisasi Timur Tengah lewat pengembangan misilnya dan dukungan terhadap milisi Syiah yang memerangi jihadis dan gerilyawan di Iran serta Suriah.
"Amerika dan Zionis adalah ancaman utama yang dapat mengobarkan perang proksi di kawasan ini," kata Safavi, menurut kantor berita semi resmi Mehr.
"Perang proksi adalah sebuah kemungkinan, dan kami telah belajar untuk mempertimbangkan berbagai skenario dan memiliki rencana untuk setiap ancaman yang mungkin terjadi," imbuhnya.
"Kekuatan utama di luar kawasan berada dalam persaingan strategis dan geopolitik untuk Asia Barat, dan diharapkan kawasan itu akan menjadi wilayah paling bergejolak selama 12 tahun ke depan," tukasnya seperti disitir dari Newsweek, Selasa (26/6/2018).
Safavi, yang berpidato dalam sebuah upacara di kota Shiraz, Provinsi Fars, juga membidik sekutu utama AS lainnya di Timur Tengah. Ketika ditanya apa yang akan dilakukan Iran sebagai tanggapan terhadap potensi serangan dari Arab Saudi, Safavi mengatakan: "Istana kerajaan di Riyadh akan dihujani dengan 1.000 rudal."
Credit sindonews.com
Jenderal Iran Ancam Hujani Arab Saudi dengan 1.000 Rudal
TEHERAN
- Iran mengeluarkan ancaman terbaru kepada Arab Saudi. Kedua negara
terkunci dalam perebutan kekuasaan untuk menjadi kekuatan utama di
kawasan ini.
Penasihat militer pemimpin spiritual Iran, Mayor Jenderal Yahya Rahim-Safavi mengancam akan meluncurkan 1.000 rudal ke Ibu Kota Arab Saudi Riyadh. Ia mengatakan kota lima juta orang itu akan diratakan jika Saudi menyerang Iran.
Ancaman itu dilontarkannya saat berpidato pada pertemuan militan Iran. Ia memperingatkan istana raja Saudi dan putra mahkota akan dihancurkan oleh Teheran.
Ia juga mengancam musuh-musuh Iran dan menyebut bahwa Teheran adalah kekuatan tertinggi di Timur Tengah.
"Tidak ada keputusan regional yang bisa dibuat tanpa keterlibatan Iran," katanya.
Ia juga menyatakan tidak ada kekuatan di Timur Tengah yang dapat menjadi ancaman bagi mereka.
"Arab Saudi tahu betul bahwa jika bertindak seperti orang bodoh dan menyerang Iran, Republik Islam akan menembakkan 1.000 rudal ke istana Saudi di Riyadh pada hari pertama invasi," ujarnya seperti dikutip dari Daily Star, Selasa (26/6/2018).
Rahim Safavi adalah mantan komandan di Garda Revolusi Iran. Ia mengecam Amerika Serikat (AS) karena kehilangan sekutu utama di Timur Tengah. Ia juga bahwa mengatakan Iran memiliki rencana khusus untuk setiap skenario.
Iran dan AS telah berselisih tahun ini karena Presiden Donald Trump membatalkan kesepakatan nuklir dengan Teheran. Trump mengecam kesepakatan yang ditandatangani untuk mengekang ambisi Iran mendapatkan nuklir.
Iran pun mengancam akan memulai kembali program nuklirnya kecuali Eropa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Washington. Kesepakatan itu adalah untuk menangguhkan sanksi AS terhadap Iran sebagai ganti penyerahan program nuklirnya.
Iran dan Israel juga saling bertukar kata-kata atas pembentukan poros Teheran di Suriah - di mana Iran memperingatkan akan menjadi "Vietnam lain" bagi AS. Pasukan Iran telah digambarkan memimpin perang darat melawan pemberontak Suriah untuk Bashar al-Assad.
Yerusalem menuduh Teheran berusaha mendirikan pangkalan militer di negara yang dilanda perang untuk kemudian menyerang Israel.
"Zionis telah kehilangan sebagian besar kekuatan mereka di wilayah tersebut. Jika rezim Zionis memiliki kekuatan yang cukup, itu akan menghapus Presiden Suriah dari kekuasaan," kata Safavi mengakhiri.
Penasihat militer pemimpin spiritual Iran, Mayor Jenderal Yahya Rahim-Safavi mengancam akan meluncurkan 1.000 rudal ke Ibu Kota Arab Saudi Riyadh. Ia mengatakan kota lima juta orang itu akan diratakan jika Saudi menyerang Iran.
Ancaman itu dilontarkannya saat berpidato pada pertemuan militan Iran. Ia memperingatkan istana raja Saudi dan putra mahkota akan dihancurkan oleh Teheran.
Ia juga mengancam musuh-musuh Iran dan menyebut bahwa Teheran adalah kekuatan tertinggi di Timur Tengah.
"Tidak ada keputusan regional yang bisa dibuat tanpa keterlibatan Iran," katanya.
Ia juga menyatakan tidak ada kekuatan di Timur Tengah yang dapat menjadi ancaman bagi mereka.
"Arab Saudi tahu betul bahwa jika bertindak seperti orang bodoh dan menyerang Iran, Republik Islam akan menembakkan 1.000 rudal ke istana Saudi di Riyadh pada hari pertama invasi," ujarnya seperti dikutip dari Daily Star, Selasa (26/6/2018).
Rahim Safavi adalah mantan komandan di Garda Revolusi Iran. Ia mengecam Amerika Serikat (AS) karena kehilangan sekutu utama di Timur Tengah. Ia juga bahwa mengatakan Iran memiliki rencana khusus untuk setiap skenario.
Iran dan AS telah berselisih tahun ini karena Presiden Donald Trump membatalkan kesepakatan nuklir dengan Teheran. Trump mengecam kesepakatan yang ditandatangani untuk mengekang ambisi Iran mendapatkan nuklir.
Iran pun mengancam akan memulai kembali program nuklirnya kecuali Eropa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Washington. Kesepakatan itu adalah untuk menangguhkan sanksi AS terhadap Iran sebagai ganti penyerahan program nuklirnya.
Iran dan Israel juga saling bertukar kata-kata atas pembentukan poros Teheran di Suriah - di mana Iran memperingatkan akan menjadi "Vietnam lain" bagi AS. Pasukan Iran telah digambarkan memimpin perang darat melawan pemberontak Suriah untuk Bashar al-Assad.
Yerusalem menuduh Teheran berusaha mendirikan pangkalan militer di negara yang dilanda perang untuk kemudian menyerang Israel.
"Zionis telah kehilangan sebagian besar kekuatan mereka di wilayah tersebut. Jika rezim Zionis memiliki kekuatan yang cukup, itu akan menghapus Presiden Suriah dari kekuasaan," kata Safavi mengakhiri.
Credit sindonews.com
Ledakan Rudal Houthi Menggetarkan Gedung KBRI Riyadh
RIYADH - Ledakan rudal balistik Houthi yang dihadang oleh rudal patriot Arab Saudi menghebohkan kawasan Diplomatic Quarter di Riyadh. Kaca-kaca sejumlah bangunan, termasuk miliki Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) bergetar keras dampak ledakan rudal itu.
Duta Besar Indonesia untuk Saudi, Agus Maftuh Abegebriel menyatakan, saat ledakan itu terjadi, dirinya masih berada di dalam gedung KBRI. Dia menyebut, ledakan rudal itu sempat membuat panik staf KBRI Riyadh.
“Waktu kejadiaan, saya masih berada di ruangan KBRI dan tiba-tiba ada suara menggelegar dan semua kaca bergetar. Saya turun dari lantai tiga dan ponsel saya berdering karena ada panggilan dari istri yang juga ketakutan suara gemuruh tersebut," kata Agus dalam keterangan pers KBRI Riyadh yang diterima Sindonews pada Senin (25/6).
"Saya langsung lari ke pos security dan baru ada info dari Syamsudin, keamanan KBRI bahwa ada rudal yang dihadang oleh rudal patriot. Syamsudin tidak berhasil mengabadikan tabrakan rudal tersebut, karena cahaya kilatan benturan yang menyilaukan mata," sambungnya.
Dia lalu menuturkan, berdasarkan informasi di lapangan menyebutkan, sebagian pecahan rudal jatuh di sebuah titik di dalam kawasan Diplomatic Quarter, komplek semua kedutaan asing di Saudi. Penjagaan akses masuk ke Diplomatic Quarter diperketat beberapa saat setelah jatuhnya pecahan rudal tersebut.
Serangan rudal ke Riyadh ini adalah yang keenam dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Total rudal balistik yang berhasil dihadang oleh militer Saudi ke wilayahnya, mayoritas ke wilayan Jizan dan Najran, berjumlah lebih dari 155 rudal.
Dalam mengantisipasi dan melindungi WNI yang tinggal di Saudi, KBRI Riyadh sendiri menyatakan sudah menyiapkan Crisis Management Team (CMT), sebuah tim reaksi cepat yang dikomandani Atase Pertahanan KBRI, Kolonel Infrantri Drajat Bima Yoga untuk mengevakuasi para WNI yang berada di kawasan rawan seperti Najran dan Jizan yang berada di perbatasan Saudi-Yaman.
Sementara itu, dalam sebuah surat kepada Dubes RI, Menteri Dalam Negeri Arab Saudi Abdulaziz bin Saud bin Naif bin Abdulaziz Al Saud menegaskan bahwa Saudi berkomitmen untuk melindungi semua ekspatriat Indonesia yang berada di Saudi dari serangan rudal-rudal tersebut. Pangeran Abdulaziz juga menegaskan bahwa angkatan Udara Saudi mampu menangkis serangan-serangan itu.
Duta Besar Indonesia untuk Saudi, Agus Maftuh Abegebriel menyatakan, saat ledakan itu terjadi, dirinya masih berada di dalam gedung KBRI. Dia menyebut, ledakan rudal itu sempat membuat panik staf KBRI Riyadh.
“Waktu kejadiaan, saya masih berada di ruangan KBRI dan tiba-tiba ada suara menggelegar dan semua kaca bergetar. Saya turun dari lantai tiga dan ponsel saya berdering karena ada panggilan dari istri yang juga ketakutan suara gemuruh tersebut," kata Agus dalam keterangan pers KBRI Riyadh yang diterima Sindonews pada Senin (25/6).
"Saya langsung lari ke pos security dan baru ada info dari Syamsudin, keamanan KBRI bahwa ada rudal yang dihadang oleh rudal patriot. Syamsudin tidak berhasil mengabadikan tabrakan rudal tersebut, karena cahaya kilatan benturan yang menyilaukan mata," sambungnya.
Dia lalu menuturkan, berdasarkan informasi di lapangan menyebutkan, sebagian pecahan rudal jatuh di sebuah titik di dalam kawasan Diplomatic Quarter, komplek semua kedutaan asing di Saudi. Penjagaan akses masuk ke Diplomatic Quarter diperketat beberapa saat setelah jatuhnya pecahan rudal tersebut.
Serangan rudal ke Riyadh ini adalah yang keenam dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Total rudal balistik yang berhasil dihadang oleh militer Saudi ke wilayahnya, mayoritas ke wilayan Jizan dan Najran, berjumlah lebih dari 155 rudal.
Dalam mengantisipasi dan melindungi WNI yang tinggal di Saudi, KBRI Riyadh sendiri menyatakan sudah menyiapkan Crisis Management Team (CMT), sebuah tim reaksi cepat yang dikomandani Atase Pertahanan KBRI, Kolonel Infrantri Drajat Bima Yoga untuk mengevakuasi para WNI yang berada di kawasan rawan seperti Najran dan Jizan yang berada di perbatasan Saudi-Yaman.
Sementara itu, dalam sebuah surat kepada Dubes RI, Menteri Dalam Negeri Arab Saudi Abdulaziz bin Saud bin Naif bin Abdulaziz Al Saud menegaskan bahwa Saudi berkomitmen untuk melindungi semua ekspatriat Indonesia yang berada di Saudi dari serangan rudal-rudal tersebut. Pangeran Abdulaziz juga menegaskan bahwa angkatan Udara Saudi mampu menangkis serangan-serangan itu.
Credit sindonews.com
Menang Pemilu Turki, Erdogan Jadi Presiden Lagi
ANKARA
- Recep Tayyip Erdogan resmi dinyatakan sebagai pemenang pemilu Turki
dengan meraih lebih dari 50 persen suara. Dengan demikian, Erdogan
kembali menjadi Presiden Turki.
Kemenangan Erdogan yang diusung AKP atau Partai Keadilan dan Pembangunan diumumkan Dewan Pemilihan Tinggi Turki (YSK) yang dilansir Reuters, Senin (25/6/2018). Kemenangan ini juga membuat Erdogan menjadi presiden pertama Turki di bawah sistem konstitusi yang baru, yakni sistem presidensial.
Pemilu presiden dan parlemen negara itu digelar Minggu kemarin. Untuk pemilu presiden, hingga saat ini (25/6/2018), sudah lebih dari 97,2 persen suara telah dihitung dan Erdogan meraih lebih dari 50 persen suara.
Sedangkan dalam pemilu parlemen, AKP meraih lebih dari 45 persen suara yang menjadikannya berada di urutan atas sebagai pemenang.
Menurut Ketua YSK, Partai Demokrat Rakyat (HDP) yang pro-Kurdi juga berhasil masuk ke parlemen setelah melewati ambang batas perolehan suara 10 persen. Jumlah pemilih dalam pemilu kali ini mencapai 87 persen.
Rival terkuat Erdogan, Muharrem Ince yang diusung Partai Rakyat Republik (CHP) meraih lebih dari 29 persen suara. CHP menempati posisi kedua dengan hampir 21 persen suara.
"Orang-orang Turki telah memilih Erdogan sebagai presiden pertama Turki/presiden eksekutif di bawah sistem baru," kata juru bicara pemerintah Turki Bekir Bozdag.
Saat menyampaikan pernyataannya, Erdogan mengatakan bahwa hasil sementara dari pemilu jelas menunjukkan kemenangannya, karena lebih dari 95 persen suara telah dihitung.
Dia menyerukan rakyat Turki untuk mengesampingkan ketegangan dari periode pemilu. Sedangkan kubu oposisi mengklaim bahwa ada kemungkinan digelar putaran kedua pemilu presiden.
Pemilu Turki kali ini adalah yang pertama sejak Turki beralih ke sistem pemerintahan presidensial setelah referendum konstitusi April 2017. Plebisit secara efektif membagi masyarakat Turki menjadi setengahnya, karena paket amandemen disahkan dengan margin yang mendekati 52 persen suara.
Kemenangan ini memungkinkan Erdogan untuk lebih mengkonsolidasikan kekuasaan politik dan melaksanakan reformasi konstitusi. Kekuasaan yang dimaksud termasuk kemampuan untuk memilih menteri kabinet dari luar legislatif, mengesahkan undang-undang, menyatakan keadaan darurat secara sepihak dan menggelar pemilu luar biasa. Posisi perdana menteri juga akan dihapuskan.
Namun, oposisi Turki melihat perubahan ini seperti perebutan kekuasaan, yang secara efektif menghancurkan demokrasi parlementer negara yang sudah berusia satu abad.
Kemenangan Erdogan yang diusung AKP atau Partai Keadilan dan Pembangunan diumumkan Dewan Pemilihan Tinggi Turki (YSK) yang dilansir Reuters, Senin (25/6/2018). Kemenangan ini juga membuat Erdogan menjadi presiden pertama Turki di bawah sistem konstitusi yang baru, yakni sistem presidensial.
Pemilu presiden dan parlemen negara itu digelar Minggu kemarin. Untuk pemilu presiden, hingga saat ini (25/6/2018), sudah lebih dari 97,2 persen suara telah dihitung dan Erdogan meraih lebih dari 50 persen suara.
Sedangkan dalam pemilu parlemen, AKP meraih lebih dari 45 persen suara yang menjadikannya berada di urutan atas sebagai pemenang.
Menurut Ketua YSK, Partai Demokrat Rakyat (HDP) yang pro-Kurdi juga berhasil masuk ke parlemen setelah melewati ambang batas perolehan suara 10 persen. Jumlah pemilih dalam pemilu kali ini mencapai 87 persen.
Rival terkuat Erdogan, Muharrem Ince yang diusung Partai Rakyat Republik (CHP) meraih lebih dari 29 persen suara. CHP menempati posisi kedua dengan hampir 21 persen suara.
"Orang-orang Turki telah memilih Erdogan sebagai presiden pertama Turki/presiden eksekutif di bawah sistem baru," kata juru bicara pemerintah Turki Bekir Bozdag.
Saat menyampaikan pernyataannya, Erdogan mengatakan bahwa hasil sementara dari pemilu jelas menunjukkan kemenangannya, karena lebih dari 95 persen suara telah dihitung.
Dia menyerukan rakyat Turki untuk mengesampingkan ketegangan dari periode pemilu. Sedangkan kubu oposisi mengklaim bahwa ada kemungkinan digelar putaran kedua pemilu presiden.
Pemilu Turki kali ini adalah yang pertama sejak Turki beralih ke sistem pemerintahan presidensial setelah referendum konstitusi April 2017. Plebisit secara efektif membagi masyarakat Turki menjadi setengahnya, karena paket amandemen disahkan dengan margin yang mendekati 52 persen suara.
Kemenangan ini memungkinkan Erdogan untuk lebih mengkonsolidasikan kekuasaan politik dan melaksanakan reformasi konstitusi. Kekuasaan yang dimaksud termasuk kemampuan untuk memilih menteri kabinet dari luar legislatif, mengesahkan undang-undang, menyatakan keadaan darurat secara sepihak dan menggelar pemilu luar biasa. Posisi perdana menteri juga akan dihapuskan.
Namun, oposisi Turki melihat perubahan ini seperti perebutan kekuasaan, yang secara efektif menghancurkan demokrasi parlementer negara yang sudah berusia satu abad.
Pesaing terdekat Erdogan, Ince, bersumpah bahwa dia akan mengangkat keadaan darurat dalam 48 jam jika terpilih sebagai presiden dan mengembalikan semua reformasi konstitusional seperti semula.
Erdogan membantah pandangan Ince. Menurutnya, Turki sedang mengadakan revolusi demokratik.
"Dengan sistem presidensial, Turki dengan serius menaikkan standar, naik di atas tingkat peradaban kontemporer," katanya.
Perubahan drastis dalam sistem politik Turki terjadi setelah upaya kudeta yang gagal pada bulan Juli 2016. Erdogan menuduh mantan sekutu yang jadi musuh, ulama Fethullah Gulen yang tinggal di Amerika Serikat sebagai dalang dari kudeta. Namun, Gulen membantah tuduhan itu dan curiga bahwa upaya kudeta hanya rekayasa kubu Erdogan.
Credit sindonews.com
Jumat, 22 Juni 2018
Indonesia dorong pentingnya akses yang adil atas sumber daya antariksa
... prinsip
utamanya adalah ada akses berkeadilan bagi semua negara, penggunaan
antariksa untuk memberikan manfaat bagi semua negara, ketiadaan
pengakuan kepemilikan atas ruang angkasa dan ketiadaan militerisasi
antariksa...
London (CB) - Indonesia mendorong pentingnya peningkatan
akses yang adil atas sumber daya antariksa bagi semua negara. Ini agar
sumber daya antariksa dapat digunakan sebesar-besarnya untuk memberikan
manfaat bagi seluruh umat manusia, dengan perhatian khusus bagi
kebutuhan negara-negara berkembang.
Seruan itu disampaikan Ketua Delegasi Indonesia/Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Prof Dr Thomas Djamaluddin, dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Peringatan 50 tahun Konferensi PBB tentang Eksplorasi dan Penggunaan Ruang Antariksa untuk Tujuan Damai (UN Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space), atau dikenal dengan sebutan UNISPACE+50, di Wina, Austria, pada 20-21 Juni.
Kepala Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya Kedutaan Besar Indonesia di Wina, Wina Retnosari, Kamis, menyebutkan dalam kesempatan tersebut, Djamaluddin dikukuhkan sebagai wakil ketua pertama Pertemuan Komite PBB untuk Penggunaan Antariksa untuk Tujuan Damai (UNCOPUOS) 2018-2019.
Djamaluddin mengatakan, Indonesia menekankan pentingnya peningkatan akses berkeadilan atas sumber daya antariksa, termasuk geo-stationary orbit (GSO), perlunya memperhatikan kebutuhan khusus negara-negara berkembang, peningkatan kerja sama internasional dan pembangunan kapasitas, dan perlunya memastikan kegiatan keantariksaan dilakukan secara berkelanjutan dan khusus untuk tujuan damai.
Indonesia merupakan negara dengan orbit di equator terpanjang di dunia.
UNISPACE+50 momentum yang amat baik untuk menegaskan kembali komitmen negara-negara terhadap prinsip-prinsip penggunaan ruang antariksa untuk tujuan damai.
"Di antara prinsip-prinsip utamanya adalah ada akses berkeadilan bagi semua negara, penggunaan antariksa untuk memberikan manfaat bagi semua negara, ketiadaan pengakuan kepemilikan atas ruang angkasa dan ketiadaan militerisasi antariksa," ujarnya.
Pada kesempatan itu juga digelar dorongan atas rancangan resolusi ruang angkasa sebagai penghela pembangunan berkelanjutan untuk diadopsi di Sidang Majelis Umum ke 73/2018 PBB. Resolusi itu, pada intinya memandatkan agar UNCOPUOS merancang Agenda Space 2030 dan rencana implementasinya guna merumuskan peran antariksa dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Indonesia mendukung penuh resolusi dimaksud karena sejalan dengan kepentingan nasional untuk mencapai SDGs.
Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Duta Besar Indonesia untuk Austria/Wakil Tetap Indonesia di Wina, Dr Darmansjah Djumala, mengatakan, peran aktif Indonesia dalam diplomasi antariksa antara lain dilakukan melalui partisipasi di UNCOPUOS.
"Komite ini memiliki peran unik dalam mendorong dialog dan kerja sama antara negara-negara dengan kemampuan teknologi peluncuran satelit (spacefaring nations) dengan negara-negara yang tidak/belum memiliki kemampuan tersebut," ujarnya.
"Kita terus mendorong agar UNCOPUOS dapat semakin efektif menjalankan mandatnya. Salah satu aspek yang kita terus perjuangkan adalah pengembangan kapasitas untuk negara-negara berkembang agar kemampuannya di bidang keantariksaan semakin maju. Dengan demikian, negara berkembang seperti Indonesia dapat meningkatkan manfaat dari penggunaan ruang antariksa yang juga dapat dirasakan secara konkret oleh rakyat," ujar Djumala.
Pertemuan UNISPACE+50 dihadiri para menteri, wakil menteri, kepala lembaga antariksa nasional, dan delegasi dari negara-negara anggota PBB.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan sambungan telepon secara langsung dengan International Space Station yang tengah mengorbit di atas Samudera Pasifik. Enam astronot dari Amerika Serikat, Jerman, dan Rusia menyapa peserta pertemuan dan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan.
Seruan itu disampaikan Ketua Delegasi Indonesia/Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Prof Dr Thomas Djamaluddin, dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Peringatan 50 tahun Konferensi PBB tentang Eksplorasi dan Penggunaan Ruang Antariksa untuk Tujuan Damai (UN Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space), atau dikenal dengan sebutan UNISPACE+50, di Wina, Austria, pada 20-21 Juni.
Kepala Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya Kedutaan Besar Indonesia di Wina, Wina Retnosari, Kamis, menyebutkan dalam kesempatan tersebut, Djamaluddin dikukuhkan sebagai wakil ketua pertama Pertemuan Komite PBB untuk Penggunaan Antariksa untuk Tujuan Damai (UNCOPUOS) 2018-2019.
Djamaluddin mengatakan, Indonesia menekankan pentingnya peningkatan akses berkeadilan atas sumber daya antariksa, termasuk geo-stationary orbit (GSO), perlunya memperhatikan kebutuhan khusus negara-negara berkembang, peningkatan kerja sama internasional dan pembangunan kapasitas, dan perlunya memastikan kegiatan keantariksaan dilakukan secara berkelanjutan dan khusus untuk tujuan damai.
Indonesia merupakan negara dengan orbit di equator terpanjang di dunia.
UNISPACE+50 momentum yang amat baik untuk menegaskan kembali komitmen negara-negara terhadap prinsip-prinsip penggunaan ruang antariksa untuk tujuan damai.
"Di antara prinsip-prinsip utamanya adalah ada akses berkeadilan bagi semua negara, penggunaan antariksa untuk memberikan manfaat bagi semua negara, ketiadaan pengakuan kepemilikan atas ruang angkasa dan ketiadaan militerisasi antariksa," ujarnya.
Pada kesempatan itu juga digelar dorongan atas rancangan resolusi ruang angkasa sebagai penghela pembangunan berkelanjutan untuk diadopsi di Sidang Majelis Umum ke 73/2018 PBB. Resolusi itu, pada intinya memandatkan agar UNCOPUOS merancang Agenda Space 2030 dan rencana implementasinya guna merumuskan peran antariksa dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Indonesia mendukung penuh resolusi dimaksud karena sejalan dengan kepentingan nasional untuk mencapai SDGs.
Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Duta Besar Indonesia untuk Austria/Wakil Tetap Indonesia di Wina, Dr Darmansjah Djumala, mengatakan, peran aktif Indonesia dalam diplomasi antariksa antara lain dilakukan melalui partisipasi di UNCOPUOS.
"Komite ini memiliki peran unik dalam mendorong dialog dan kerja sama antara negara-negara dengan kemampuan teknologi peluncuran satelit (spacefaring nations) dengan negara-negara yang tidak/belum memiliki kemampuan tersebut," ujarnya.
"Kita terus mendorong agar UNCOPUOS dapat semakin efektif menjalankan mandatnya. Salah satu aspek yang kita terus perjuangkan adalah pengembangan kapasitas untuk negara-negara berkembang agar kemampuannya di bidang keantariksaan semakin maju. Dengan demikian, negara berkembang seperti Indonesia dapat meningkatkan manfaat dari penggunaan ruang antariksa yang juga dapat dirasakan secara konkret oleh rakyat," ujar Djumala.
Pertemuan UNISPACE+50 dihadiri para menteri, wakil menteri, kepala lembaga antariksa nasional, dan delegasi dari negara-negara anggota PBB.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan sambungan telepon secara langsung dengan International Space Station yang tengah mengorbit di atas Samudera Pasifik. Enam astronot dari Amerika Serikat, Jerman, dan Rusia menyapa peserta pertemuan dan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan.
Credit antaranews.com
Sebut Yerusalem Timur Area Palestina, Pangeran William Dikritik
CB, Jakarta - Pangeran William
telah membuat Menteri Dalam Negeri Israel urusan Yerusalem, Zeev Elkin,
marah. Kemarahan itu mengacu pada pernyataan Pangeran William, yang
mengatakan Yerusalem timur adalah bagian dari teritorial Palestina.
Pangeran William melontarkan pernyataan itu menyusul rencana kunjungan resminya ke Timur Tengah. Namun pernyataannya segera dikritik Elkin melalui unggahannya di Facebook dengan mengatakan Yerusalem adalah sebuah wilayah kesatuan dan telah menjadi ibu kota Israel lebih dari 3.000 tahun.
"Sangat disesalkan Inggris memilih untuk mempolitisasi kunjungan kerajaan. Yerusalem wilayah yang tidak terpecah belah dan telah menjadi ibu kota Israel lebih dari 3.000 tahun dan tidak ada kata-kata resmi yang bisa mengubah kenyataan ini. Saya berharap para staf pangeran memperbaiki kekeliruan ini," kata Elkin seperti di kutip dari RT.com pada Jumat, 22 Juni 2018.
Istana Kensington Inggris telah menerbitkan pernyataan mengenai
detail kunjungan Pangeran William ke Timur Tengah yang diantaranya akan
bertemu dengan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas di kota Ramallah.
Pangeran William juga dijadwalkan akan mengunjungi komunitas-komunitas
pengungsi sehingga memungkinkan Abang Pangeran Harry itu menikmati
budaya, musik dan makanan khas Palestina.
Rencananya, Pangeran bergelar Duke of Cambridge itu, akan tiba di Yordania dan memulai lawatannya ke Timur Tengah pada 25 Juni 2018. Setelah Yordania, Pangeran William akan bertolak ke Israel dan teritorial pendudukan Palestina atau OPT. Disela-sela kunjungannya, William akan mampir ke kota tua di Yerusalem.
Umat Yahudi mengikuti ritual doa saat ziarah akbar dalam perayaan Paskah Yahudi di Tembok Ratapan, Kota Tua Yerusalem, 2 April 2018. REUTERS/Ronen Zvulun
Kota Tua yang hendak didatangi Pangeran William, berlokasi di wilayah timur Yerusalem yang sejak 1967 diduduki oleh Israel. Dewan Keamanan PBB menganggap seluruh aturan hukum dan pemerintahan di wilayah itu dibawah kendali Israel, termasuk eksplorasi lahan dan properti-properti di sana.
Pangeran William melontarkan pernyataan itu menyusul rencana kunjungan resminya ke Timur Tengah. Namun pernyataannya segera dikritik Elkin melalui unggahannya di Facebook dengan mengatakan Yerusalem adalah sebuah wilayah kesatuan dan telah menjadi ibu kota Israel lebih dari 3.000 tahun.
"Sangat disesalkan Inggris memilih untuk mempolitisasi kunjungan kerajaan. Yerusalem wilayah yang tidak terpecah belah dan telah menjadi ibu kota Israel lebih dari 3.000 tahun dan tidak ada kata-kata resmi yang bisa mengubah kenyataan ini. Saya berharap para staf pangeran memperbaiki kekeliruan ini," kata Elkin seperti di kutip dari RT.com pada Jumat, 22 Juni 2018.
Rencananya, Pangeran bergelar Duke of Cambridge itu, akan tiba di Yordania dan memulai lawatannya ke Timur Tengah pada 25 Juni 2018. Setelah Yordania, Pangeran William akan bertolak ke Israel dan teritorial pendudukan Palestina atau OPT. Disela-sela kunjungannya, William akan mampir ke kota tua di Yerusalem.
Umat Yahudi mengikuti ritual doa saat ziarah akbar dalam perayaan Paskah Yahudi di Tembok Ratapan, Kota Tua Yerusalem, 2 April 2018. REUTERS/Ronen Zvulun
Kota Tua yang hendak didatangi Pangeran William, berlokasi di wilayah timur Yerusalem yang sejak 1967 diduduki oleh Israel. Dewan Keamanan PBB menganggap seluruh aturan hukum dan pemerintahan di wilayah itu dibawah kendali Israel, termasuk eksplorasi lahan dan properti-properti di sana.
Credit tempo.co
Terus Dibombardir, Israel Ancam Gelar Operasi Militer di Gaza
TEL AVIV
- Israel memperingatkan kemungkinan operasi militer baru terhadap Jalur
Gaza yang diblokade. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan terbaru
di Jalur Gaza di mana militer Israel dan kelompok Hamas terlibat baku
tembak.
Menurut statistik Israel, selama empat minggu terakhir Hamas dan Jihad Islam telah meluncurkan lebih dari 200 roket ke Israel, bersama dengan ratusan layang-layang api dan balon helium yang telah menyebabkan 200 kebakaran di dalam wilayah Israel.
Rabu malam, Netanyahu memperingatkan bahwa tanggapan Israel terhadap serangan berulang ini akan lebih intensif jika diperlukan.
"Israel siap untuk skenario apa pun dan musuh-musuh kita harus memahami ini," kata Netanyahu seperti dikutip dari Anadolu, Kamis (21/6/2018).
Menteri Keamanan Publik Israel Gilad Erdan mengatakan bahwa Israel mungkin akan dipaksa untuk meluncurkan operasi militer skala besar di Jalur Gaza.
"Saya tidak ingin meluncurkan operasi, tetapi ada peluang bagus bahwa kita tidak akan memiliki pilihan lain," katanya kepada Radio Tentara Israel.
Sementara Menteri Energi Yuval Steinitz, pada bagiannya, berkata lebih lugas.
"Kami tidak tahu bagaimana atau kapan itu akan berakhir, tetapi sepertinya kami sedang menuju eskalasi," katanya.
Mayor Jenderal Eyal Eisenberg, komandan Front Komando Israel, mengatakan tentara telah gagal untuk mengantisipasi efek dari layang-layang api.
Seorang analis militer dan pertahanan, Amos Hariel, percaya bahwa ketenangan relatif yang mengikuti konflik itu telah terus terkikis.
Hariel memperingatkan bahwa laju peristiwa-peristiwa kekerasan di Gaza telah menyusul diskusi tentang pembangunan kembali infrastruktur Gaza dan akhirnya bisa mengarah ke perang.
Menurut statistik Israel, selama empat minggu terakhir Hamas dan Jihad Islam telah meluncurkan lebih dari 200 roket ke Israel, bersama dengan ratusan layang-layang api dan balon helium yang telah menyebabkan 200 kebakaran di dalam wilayah Israel.
Rabu malam, Netanyahu memperingatkan bahwa tanggapan Israel terhadap serangan berulang ini akan lebih intensif jika diperlukan.
"Israel siap untuk skenario apa pun dan musuh-musuh kita harus memahami ini," kata Netanyahu seperti dikutip dari Anadolu, Kamis (21/6/2018).
Menteri Keamanan Publik Israel Gilad Erdan mengatakan bahwa Israel mungkin akan dipaksa untuk meluncurkan operasi militer skala besar di Jalur Gaza.
"Saya tidak ingin meluncurkan operasi, tetapi ada peluang bagus bahwa kita tidak akan memiliki pilihan lain," katanya kepada Radio Tentara Israel.
Sementara Menteri Energi Yuval Steinitz, pada bagiannya, berkata lebih lugas.
"Kami tidak tahu bagaimana atau kapan itu akan berakhir, tetapi sepertinya kami sedang menuju eskalasi," katanya.
Mayor Jenderal Eyal Eisenberg, komandan Front Komando Israel, mengatakan tentara telah gagal untuk mengantisipasi efek dari layang-layang api.
Seorang analis militer dan pertahanan, Amos Hariel, percaya bahwa ketenangan relatif yang mengikuti konflik itu telah terus terkikis.
Hariel memperingatkan bahwa laju peristiwa-peristiwa kekerasan di Gaza telah menyusul diskusi tentang pembangunan kembali infrastruktur Gaza dan akhirnya bisa mengarah ke perang.
Credit sindonews.com
Tentara Suriah Rebut Lebih dari 4.500 km Area Gurun dari ISIS
DAMASKUS
- Pasukan Suriah telah merebut kembali lebih dari 4.500 km persegi
daerah gurun dari kelompok militan Negara Islam (IS) di beberapa bagian
negara itu dalam beberapa hari terakhir. Demikian pernyataan yang
dikeluarkan oleh tentara Suriah.
"Sebagian besar pertempuran terjadi di Suriah timur, di mana tentara mendapatkan kembali kendali atas 2.400 km persegi daerah timur kota kuno Palmyra di Suriah tengah dekat perbatasan Suriah-Irak," kata militer yang dikutip Xinhua dari kantor berita negara SANA, Kamis (21/6/2018).
Di provinsi timur Deir al-Zour, tentara Suriah membebaskan sekitar 1.200 km persegi, setelah memberangus sejumlah militan anak buah Abu Bakr al-Baghdadi.
Tentara Suriah juga merebut kembali beberapa wilayah, diperkirakan sekitar 1.300 km persegi, dari ISIS di selatan Ibu Kota Damaskus.
Sebagian besar wilayah yang direbut berada di gurun Suriah, di mana kelompok ekstrimis itu masih mengendalikan beberapa daerah kantong.
Operasi militer adalah bagian dari upaya tentara Suriah untuk menghilangkan ancaman ISIS. Operasi ini juga untuk mengamankan lebih banyak wilayah di dekat perbatasan Suriah-Irak.
ISIS telah kehilangan kendali atas sejumlah daerah kunci tahun lalu setelah direbut oleh tentara Suriah dan Pasukan Demokrat Suriah (SDF) yang didukung Amerika Serikat (AS) di provinsi utara al-Raqqa dan Deir al-Zour.
"Sebagian besar pertempuran terjadi di Suriah timur, di mana tentara mendapatkan kembali kendali atas 2.400 km persegi daerah timur kota kuno Palmyra di Suriah tengah dekat perbatasan Suriah-Irak," kata militer yang dikutip Xinhua dari kantor berita negara SANA, Kamis (21/6/2018).
Di provinsi timur Deir al-Zour, tentara Suriah membebaskan sekitar 1.200 km persegi, setelah memberangus sejumlah militan anak buah Abu Bakr al-Baghdadi.
Tentara Suriah juga merebut kembali beberapa wilayah, diperkirakan sekitar 1.300 km persegi, dari ISIS di selatan Ibu Kota Damaskus.
Sebagian besar wilayah yang direbut berada di gurun Suriah, di mana kelompok ekstrimis itu masih mengendalikan beberapa daerah kantong.
Operasi militer adalah bagian dari upaya tentara Suriah untuk menghilangkan ancaman ISIS. Operasi ini juga untuk mengamankan lebih banyak wilayah di dekat perbatasan Suriah-Irak.
ISIS telah kehilangan kendali atas sejumlah daerah kunci tahun lalu setelah direbut oleh tentara Suriah dan Pasukan Demokrat Suriah (SDF) yang didukung Amerika Serikat (AS) di provinsi utara al-Raqqa dan Deir al-Zour.
Credit sindonews.com
Khamenei Keberatan Iran Gabung Perjanjian Anti Teror
TEHERAN
- Pemimpin Spiritual Iran, Ali Khamenei, mengumumkan keberatannya
Teheran bergabung dengan perjanjian internasional yang diajukan oleh
Gugus Tugas Finansial Global, FATF.
Dalam pidatonya kepada anggota parlemen, Khamenei menyarankan mereka untuk menyiapkan rancangan hukum mereka sendiri. Parlemen Iran bulan lalu telah gagal untuk mengesahkan undang-undang berdasarkan persyaratan oleh FATF untuk memerangi pencucian uang dan membiayai teror.
"Beberapa dari perjanjian ini memiliki bagian yang berguna, itu bukan masalah," kata Aytollah Ali Khamenei dalam sebuah pidato kepada anggota parlemen.
"Solusi untuk masalah ini adalah bahwa parlemen harus membuat hukumnya sendiri. Misalnya, hukum untuk memerangi pencucian uang. Tidak perlu bagi kita untuk menerima hal-hal yang kita tidak tahu di mana mereka akan berakhir," imbuhnya seperti dikutip dari Al Arabiya, Kamis (21/6/2018).
Kelompok garis keras Iran menganggap hukum FATF sebagai perjanjian kolonial dan akan melarang dukungan terus menerus Iran untuk milisi sekutu di bawah akuntabilitas organisasi teroris.
Sedangkan negara-negara Eropa menekan pemerintah Iran selama pembicaraan untuk bergabung dengan FATF yang dianggap sebagai bagian dari klausul dalam kesepakatan nuklir Iran, yang telah gagal dilaksanakan oleh Iran.
Kaum garis keras rezim Iran menganggap perjanjian itu bertentangan dengan revolusi Islam dan ideologi serta sistemnya. Menandatangani perjanjian ini akan membahayakan hubungan Iran dengan kelompok-kelompok ekstremis yang didukungnya secara finansial, logistik dan militer.
Selian itu, perjanjian ini memungkinkan untuk menganggap Iran bertanggung jawab atas dukungannya kepada sejumlah kelompok yang dianggap sebagai teroris internasional, seperti Hizbullah Lebanon, milisi Houthi di Yaman, faksi-faksi lain dari unit mobilisasi rakyat Irak dan lainnya.
Dalam pidatonya kepada anggota parlemen, Khamenei menyarankan mereka untuk menyiapkan rancangan hukum mereka sendiri. Parlemen Iran bulan lalu telah gagal untuk mengesahkan undang-undang berdasarkan persyaratan oleh FATF untuk memerangi pencucian uang dan membiayai teror.
"Beberapa dari perjanjian ini memiliki bagian yang berguna, itu bukan masalah," kata Aytollah Ali Khamenei dalam sebuah pidato kepada anggota parlemen.
"Solusi untuk masalah ini adalah bahwa parlemen harus membuat hukumnya sendiri. Misalnya, hukum untuk memerangi pencucian uang. Tidak perlu bagi kita untuk menerima hal-hal yang kita tidak tahu di mana mereka akan berakhir," imbuhnya seperti dikutip dari Al Arabiya, Kamis (21/6/2018).
Kelompok garis keras Iran menganggap hukum FATF sebagai perjanjian kolonial dan akan melarang dukungan terus menerus Iran untuk milisi sekutu di bawah akuntabilitas organisasi teroris.
Sedangkan negara-negara Eropa menekan pemerintah Iran selama pembicaraan untuk bergabung dengan FATF yang dianggap sebagai bagian dari klausul dalam kesepakatan nuklir Iran, yang telah gagal dilaksanakan oleh Iran.
Kaum garis keras rezim Iran menganggap perjanjian itu bertentangan dengan revolusi Islam dan ideologi serta sistemnya. Menandatangani perjanjian ini akan membahayakan hubungan Iran dengan kelompok-kelompok ekstremis yang didukungnya secara finansial, logistik dan militer.
Selian itu, perjanjian ini memungkinkan untuk menganggap Iran bertanggung jawab atas dukungannya kepada sejumlah kelompok yang dianggap sebagai teroris internasional, seperti Hizbullah Lebanon, milisi Houthi di Yaman, faksi-faksi lain dari unit mobilisasi rakyat Irak dan lainnya.
Credit sindonews.com
Langganan:
Postingan (Atom)