Jakarta - Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia masih
bernegosiasi soal perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha
Pertambangan Khusus (IUPK). Bila dalam 6 bulan tidak menemui
kesepakatan, maka Freeport akan membawa kasus ini ke Arbitrase
Internasional.
Freeport telah menghentikan kegiatan operasi dan
produksinya di Tambang Grasberg sejak 10 Februari 2017 lalu, karena tak
bisa mengekspor konsentrat tembaga. Para pekerja tambangnya di Mimika,
Papua, yang berjumlah puluhan ribu sudah dirumahkan.
Penyelesaian
sengketa di Arbitrase Internasional adalah opsi terakhir bagi
pemerintah dan Freeport, sebisa mungkin dihindari. Tapi kalau
perundingan gagal, satu-satunya jalur penyelesaian adalah Arbitrase.
Bagaimana peluang Indonesia memenangkan perkara jika digugat Freeport ke Arbitrase?
Guru
Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto
Juwana, berpendapat Indonesia punya cukup kuat dan punya peluang menang
lebih besar ketimbang Freeport.
Sebab, Freeport telah melakukan
banyak pelanggaran, di antaranya mengenai kewajiban divestasi dan
pemurnian mineral. Dalam Kontrak Karya (KK) tahun 1991, Freeport wajib
mendivestasikan saham hingga 51% kepada pihak Indonesia. Sampai detik
ini, Freeport baru mendivestasikan 9,36% saham kepada pemerintah
Indonesia.
"Kalau Freeport mengancam untuk membawa Indonesia ke
Arbitrase, ini arbitrase yang mana? ICSID kah atau Commercial
Arbitration yang diatur dalam KK? Kalau ke Commercial Arbitration,
pemerintah pun punya hak untuk mengajukan Freeport. Freeport telah
melakukan wanprestasi terkait masalah pemurnian (smelter) dan
divestasi," kata Hikmahanto melalui pesan singkat kepada detikFinance, Rabu (22/2/2017).
Hikmahanto
menambahkan, Indonesia punya rekam jejak bagus saat berhadapan dengan
korporasi asing di Arbitrase, baik di ICSID maupun Commercial
Arbitration.
Di ICSID misalnya, Indonesia pernah berhadapan
dengan salah satu pemegang saham Bank Century, Hesham Al Waraqq, pada
2011 dan memenangkan perkara itu pada 2014. Indonesia juga pernah
digugat oleh perusahaan tambang batu bara asal Inggris, Churcill Mining,
pada 2012 dan dinyatakan menang pada 2016.
"Bagaimana track
record Indonesia bila diajukan ke Arbitrase? Kalau ke ICSID kita menang
di Century dan Churchill Mining," tutur Hikmahanto.
Sedangkan di
Commercial Arbitration, pemerintah Indonesia pernah melawan Newmont,
perusahaan tambang raksasa pemegang Kontrak Karya selain Freeport yang
juga berasal dari Amerika Serikat. Hasilnya, Indonesia menang pada tahun
2009.
"Kalau ke Commercial Arbitration, kita menang ketika
melawan Newmont terkait kewajiban Newmont untuk melakukan divestasi,"
paparnya.
Menurutnya, tidak ada pelanggaran KK seperti yang
dituduhkan Freeport. Ia berpendapat, pemerintah justru berupaya
mencarikan jalan terbaik buat Freeport. Dalam pasal 170 Undang Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba), pemegang
KK diwajibkan melakukan pemurnian mineral dalam waktu 5 tahun sejak UU
diterbitkan, alias 2014.
KK tidak boleh bertentangan dengan
hukum yang berlaku. Pasal 1337 Kitab Undang Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) menyebutkan, perjanjian akan terlarang bila bertentangan
dengan hukum. Jika KK tidak mewajibkan Freeport melakukan pemurnian,
tapi UU Minerba mewajibkannya, ketentuan UU Minerba yang dijadikan
pedoman.
Pemerintah sudah berbaik hati dengan memberikan
relaksasi selama 3 tahun hingga 11 Januari 2017 lewat Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 (PP 1/2014), tapi Freeport tak juga
membangun smelter. Satu-satunya jalan agar Freeport dapat tetap
mengekspor konsentrat adalah dengan mengubah KK menjadi IUPK karena UU
Minerba memungkinkannya.
"Tidak ada pelanggaran KK. Justru
pemerintah mau kasih jalan keluar buat pemegang KK seperti Freeport.
Kalau mengikuti pasal 170 UU Minerba, kan mati Freeport. Pemerintah
masih berbaik hati untuk kasih solusi," tegas Hikmahanto.
Pemerintah
juga tidak memaksa Freeport untuk berubah menjadi IUPK, KK tidak
diakhiri secara sepihak. "Kalau mau tetap memegang KK juga tidak masalah
asal memperhatikan pasal 170 UU Minerba. Pemerintah kasih alternatif
kok. Buktinya perusahaan tambang lain ada yang memilih untuk berubah
jadi IUPK seperti Amman Mineral dan tetap memegang KK seperti Vale
Indonesia," paparnya.
Solusi yang diberikan pemerintah,
menurutnya, sudah maksimal yang bisa diberikan. Dengan kebijakan yang
dibuat saat ini, pemerintah sebenarnya menanggung risiko besar. Akan ada
pihak-pihak yang menganggap pemerintah berpihak pada kepentingan
Freeport dengan masih mengizinkan ekspor.
"Pemerintah kan pada
posisi yang tidak diuntungkan. Kalau dijalankan Pasal 170 UU Minerba
maka akan ada kerugian. Kalau tidak dijalankan pasal 170 maka pemerintah
dianggap oleh rakyatnya melanggar UU Minerba, yang notabene bisa saja
Presiden di-impeach. Untuk itulah pemerintah memberikan solusi yaitu
memberikan alternatif ke pemegang KK berubah menjadi IUPK," tutupnya.
NASA
pada hari Kamis (23/2/2017) mengumumkan tujuh planet baru yang
ditemukan. Tiga di antaranya dinyatakan layak huni. Foto / NASA
WASHINGTON
- Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA mengungkap bahwa ada tujuh
planet baru seukuran Bumi telah ditemukan. Tiga di antaranya layak huni
bagi manusia.
NASA menamai temuan baru itu dengan sebutan “exoplanet”. Artinya, planet-planet yang berada di luar tata surya.
Temuan itu dibeberkan NASA dalam konferensi pers khusus di Washington, DC, yang disiarkan langsung melalui Facebook, Kamis (23/2/2017) dini hari WIB.
Menurut
NASA, lingkaran exoplanet Trappist-1 (bintang tunggal) tersebut
terletak hanya 39 tahun cahaya dari Bumi. Temuan ini menjadi rekor baru
untuk kategori jumlah temuan planet yang layak huni di luar sistem tata
surya selama ini.
“Rekor baru! Kami telah menemukan 7 planet
seukuran Bumi di sekitar bintang tunggal di luar tata surya kita; tiga
di zona layak huni,” kata NASA dalam siaran pers-nya.
"Penemuan
ini bisa menjadi bagian penting dalam teka-teki untuk menemukan
lingkungan layak huni, tempat-tempat yang kondusif untuk kehidupan,”
ujar Thomas Zurbuchen, administrator asosiasi dari Direktorat Misi Sains
NASA di Washington.
”Menjawab pertanyaan, 'Apakah kita
sendirian?' Merupakan prioritas sains dan menemukan begitu banyak
planet-planet seperti ini untuk pertama kalinya di zona layak huni
merupakan langkah luar biasa maju untuk menuju tujuan itu,” lanjut
Zurbuchen.
Dalam sesi tanya jawab setelah pengumuman, para
ilmuwan NASA mengatakan bahwa keberadaan air belum dikonfirmasi pada
salah satu planet yang baru ditemukan. Namun, NASA mengklaim tiga dari
tujuh planet baru tersebut layak huni.
Nama salah satu dari
exoplanet tersebut belum dipaparkan. Alasannya, tidak ada sistem yang
mudah untuk penamaan planet di luar tata surya yang telah ada.
Atase Militer Kedutaan Besar Rusia, Kolonel Nikolay Nikaloyuk. FOTO/Victor Maulana/Sindonews
JAKARTA
- Atase Militer Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, Kolonel Nikolay
Nikaloyuk menyatakan, pihaknya siap meningkatkan dan memperdalam
kerjasama militer dengan Indonesia. Menurutnya, Rusia dan Indonesia
adalah mitra dekat dalam bidang militer.
"Bicara soal sejarah
hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia, saya berani menyatakan
kalau Rusia telah menyediakan banyak sekali dukungan terhadap Indonesia,
baik dari segi politik dan persenjataan, juga militer. Bahkan sejak
awal kemerdekaan negara ini," ucap Nikolayuk.
"Indonesia dan
Rusia adalah kawan baik. Kita memiliki kerjasama militer secara teknis
yang sangat aktif. Secara bertahap, kita juga meningkatkan jaringan
militer," sambungnya, saat perayaann hari Angkatan Bersenjata Rusia di
Jakarta pada Rabu (22/2).
Dia kemudian menuturkan, Rusia dan
Indonesia telah menandatangani kerjasama baru dalam bidang militer dan
pertahanan. Kerjasama itu ditandatangani saat Presiden Indonesia Joko
Widodo melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di
Moskow tahun lalu.
"Berdasarkan kunjungan Presiden Jokowi itu,
sekarang kami berencana untuk merealisasikan perjanjian yang ada.
Penting juga untuk menggarisbawahi bahwa Federasi Rusia siap bekerja
sama, mengembangkan proses perwujudan kerjasama ini secara lebih
mendalam dengan Indonesia," ucapnya.
Nikolayuk menambahkan, kedua
negara memiliki tradisi dan perluasan kerjasama yang bagus untuk
mengembangkan hubungan yang sudah terjalin lebih jauh lagi.
Dubes Rusia untuk Indonesia, Mikhael Y Galuzin. FOTO/Victor Maulana/Sindonews
JAKARTA
- Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhael Y Galuzin menyatakan,
militer Rusia siap melakukan kerjasama dengan negara manapun di dunia,
khususnya Indonesia dalam bidang anti-terorisme.
Galuzin
menyatakan, militer Rusia selalu dilengkapi dengan peralatan militer
terbaru, termasuk dalam melakukan operasi anti-terorisme di Suriah.
Keberadaan alat-alat militer ini adalah salah satu kunci keberhasilan
Rusia dalam operai anti-teror di Suriah.
Meski demikian, untuk
mensukseskan upaya melawan terorisme dalam skala global, Rusia siap
melakukan kerjasama dengan seluruh negara, termasuk di dalamnya
melakukan kerjasama dengan Indonesia.
"Militer kami selalu
terbuka untuk melakukan kerjasama dengan mitra-mitra asing kami,
termasuk dengan Angkatan Bersenjata Indonesia," ucap Galuzin, saat
perayaan hari Angkatan Bersenjata Rusia di Jakarta pada Rabu (22/2).
Terkait
dengan kerjasama militer dan pertahanan Rusia dan Indonesia, Galuzin
menyebut ada beberapa perjanjian baru yang ditandatangani Presiden
Indonesia Joko Widodo dan Presiden Rusia Vladimir Putin saat kedua
melakukan pertemuan di Moskow tahun lalu. Dia berharap kerjasama baru
ini bisa memperdalam hubungan kedua negara.
"Kami berharap,
bersama dengan rekan Angatan Bersenjata Indonesia, kita akan melakukan
upaya bersama untuk mengembangkan kerjasama dalam bidang militer dan
pertahanan," tukasnya.
Para tentara Amerika Serikat. Militer AS isyaratkan untuk mengirim banyak pasukan ke Suriah. Foto / REUTERS / Lucas Jackson
WASHINGTON
- Militer Amerika Serikat (AS) mengisyaratkan untuk mengirim lebih
banyak pasukan ke Suriah guna mengalahkan kelompok ISIS. Secara khusus,
militer AS ingin segera membebaskan Kota Raqqa dari pendudukan ISIS.
Isyarat untuk pengerahan banyak pasukan AS itu disampaikan Kepala Komando Sentral AS, Jenderal Joseph L Votel kepada wartawan.
”Saya
sangat prihatin tentang momentum ini,” katanya. Menurutnya, pasukan
lokal yang didukung AS selama ini tidak memiliki mobilitas yang baik.
“Mereka
tidak memiliki banyak senjata, jadi kita harus siap untuk mengisi
beberapa kesenjangan mereka,” ujarnya. ”Bisa jadi kita mengambil beban
yang lebih besar diri kita sendiri. Itu pilihan.”
Meski
mempertimbangkan untuk mengirimkan lebih banyak pasukan AS ke Suriah,
namun Votel menekankan bahwa pasukan AS yang dikirim tidak untuk
mengambil alih pertempuran. Strategi sudah dikembangkan selama
pemerintahan Presiden Barack Obama, yakni mengandalkan kekuatan pasukan
lokal di garis depan pertempuran.
Votel memuji keberhasilan
pasukan Irak yang meraih kemenangan dalam upaya membebaskan sebagian
wilayah Mosul dari pendudukan ISIS. ”Ujian sesungguhnya terjadi ketika
kita masuk ke kota itu sendiri,” kata Votel.
AS memiliki sekitar 500 tentara dalam misi Operasi Khusus di Suriah. Menurut laporan New York Times, jika kehadiran militer AS diperluas, maka pasukan tambahan bisa datang dari unit-unit tempur konvensional.
Tapi, Votel menekankan bahwa dia tidak akan merekomendasikan penggelaran formasi tempur berskala besar di Suriah.
”Kami
ingin membawa kemampuan yang tepat ke depan,” ujarnya. ”Tidak semua
dari mereka ada di komunitas Operasi Khusus. Jika kita perlu artileri
tambahan atau hal-hal seperti itu, saya ingin bisa membawanya untuk
meningkatkan operasi kami,” imbuh Votel, yang dikutip Kamis (23/2/2017).
Rudal balistik RT-2PM Topol milik militer Rusia. Foto / Sputnik / Alexandr Kryazhev
MOSKOW
- Pemerintah Rusia menyatakan bahwa 99 persen dari seluruh peluncur
rudal balistik antarbenua Moskow sudah siap tempur. Selain itu, 96
persennya siap digunakan dalam waktu singkat.
Klaim itu disampaikan Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoigu di hadapan para anggota parlemen pada hari Rabu kemarin.
“Peluncur
rudal balistik antarbenua sedang dipertahankan dengan cara yang
memungkinkan untuk memastikan (kesiapan) penangkal nuklir,” kata Shoigu.
”Sembilan
puluh sembilan persen dari peluncur yang digunakan oleh Pasukan Rudal
Strategis siap untuk tempur, dan 96 persen dari mereka sepenuhnya siap
untuk segera digunakan,” ucap Shoigu.
Pasukan Rudal Strategis
Rusia, lanjut Shoigu, menjadi tulang punggung dari kemampuan pertahanan
Moskow. Pasukan itu dilengkapi persenjataan berskala besar dan modern.
Militer Rusia telah menerima 41 rudal balistik yang telah di-upgrade,
satu kapal selam Borei-class—kapal selam generasi keempat bertenaga
nuklir—Vladimir Monomakh, dan empat pesawat pengebom strategis Tu-160
dan Tu-95MS yang telah dimodernisasi.
”Enam puluh persen dari
persenjataan di semua triad nuklir kami adalah modern, serta 62
persennya dari persenjataan di Pasukan Rudal Strategis,” imbuh Shoigu,
seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (23/2/2017).
Menteri
Shoigu melanjutkan, pada akhir 2017 semua unit pasukan darat Rusia akan
dilengkapi dengan rudal balistik jarak pendek Iskander-M sistem mobile.
Rudal yang bisa dipindahkan ke mana saja dalam waktu cepat itu akan
menggantikan sistem rudal Tochka-U.
”Selain itu, semua sistem
radar peringatan dini baru akan beroperasi tahun ini, sehingga seluruh
negara dilindungi terhadap rudal dari semua jenis, termasuk rudal
balistik,” paparnya.
Raja Salman Abdulaziz dan rombongan
kerajaan Arab Saudi akan berkunjung ke Indonesia, awal Maret nanti.
(REUTERS/Faisal Al Nasser)
Jakarta, CB
--
Rombongan besar Raja Arab Saudi Sri Baginda Raja
Salman bin Abdulaziz Alsaud akan berkunjung ke Indonesia 1-3 Maret
nanti. Raja Salman akan membawa 1300 orang, termasuk 10 menteri, 25
pangeran, pasukan pengawal, delegasi, dan pewarta.
Pemerintah
Indonesia menyiapkan sambutan istimewa kenegaraan atau karpet merah.
Bahkan, Presiden Joko Widodo yang akan menjemput langsung di Landasan
Udara Halim Perdana Kusuma.
Kepala Sekretariat Presiden
Darmansjah Djumala mengatakan, kedatangan Raja Salman seperti halnya
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada awal tahun ini, termasuk kategori
protokoler kunjungan kenegaraan.
Namun, penjemputan di Lanud oleh presiden menjadi satu perbedaan
mencolok dari dua kunjungan tersebut. Ditambah, Jokowi nanti secara
langsung akan menjemput raja dari pintu pesawat. Perlakuan ini diberikan
dengan sejumlah dasar dan pertimbangan.
"Kunjungan besar, yang
dibahas besar dan sudah lama sekali. Jadi ini menunjukkan refleksi dari
kedekatan hubungan yang sudah lama dibina. Jadi wajar dong," kata
Djumala kepada CNNIndonesia.com, beberapa waktu lalu.
Kunjungan
terakhir kerajaan Arab Saudi ke Indonesia pada 1970. Penjemputan
langsung ke pintu juga merupakan balasan kepada Raja Salman. Perlakuan
serupa telah diterima Jokowi terlebih dulu ketika berkunjung ke Arab
September 2015.
"Makna diplomatiknya bagus sekali dan karena kedekatan," kata dia.
Usai
prosesi penyambutan di Lanud, Raja Salman dan rombongan melanjutkan
perjalanan ke Istana Bogor. Di sini, Raja Salman akan menerima bintang
kehormatan tertinggi. Jokowi, sebelumnya, juga menerima hormatan
tertinggi dari Kerajaan Arab Saudi.
Selain itu, Raja Salman dan
Jokowi juga akan melakukan pertemuan bilateral, makan siang kenegaraan
bersama yang dilanjutkan dengan veranda talk.
Seluruh prosesi itu, kata Djumala, tak membuatnya kelimpungan, terutama
terkait besarnya rombongan yang dibawa Raja Salman. Sebab, ada standar
pengaturan keprotokolan bagi tamu Istana.
Presiden Jokowi menghadiri Forum Bisnis, di Hotel Crown Plaza, Jeddah pada 2015 lalu. (Dok. Sekretariat Kabinet)
Dalam pertemuan bilateral, protokol Istana menetapkan standar hanya 14
orang yang menjadi delegasi. Sementara itu, 35 kursi dipersiapkan bagi
delegasi untuk makan siang atau malam di Istana.
"Jadi memang
sebesar apapun delegasi pada saat acara resmi, standar ini berdasarkan
jenis pertemuan dan ukuran ruangan. Enggak ada kerepotan," tuturnya.
Dalam
pertemuan resmi, rencananya Raja Salman dan Jokowi membicarakan
sejumlah proyek, salah satunya kerjasama Pertamina dan Aramko dalam
ekspansi kilang di Cilacap senilai US$6 miliar. Kemudian bidang
pariwisata dan perumahan ongkos terjangkau yang diharapkan bernilai
hingga US$25 miliar.
Rencanannya kunjungan kenegaraan Raja
Salman di Indonesia selama tiga hari, setelah itu selama enam hari atau
4-9 Maret akan dihabiskan di Bali untuk beristirahat.
Djumala mengatakan, Sekretariat Presiden hanya bertanggung jawab dan
'melayani' ketika Raja Salman bertemu Jokowi, yakni 1 Maret. Setelah
itu, rombongan kerajaan akan didampingi Kementerian Luar Negeri.
Pemerintah Harap Raja Arab Bawa Investasi Hingga US$25 Miliar
Kunjungan Raja Salman bersama 10
pangeran ini merupakan kunjungan terbesar sejak Raja Arab Saudi terakhir
pada 1970 silam. (REUTERS/Yuya Shino).
Jakarta, CB
--
Pemerintah Indonesia berharap kunjungan Raja Arab
Saudi Sri Baginda Raja Salman bin Abdulaziz Alsaud bersama 25 pangeran
Arab Saudi membawa serta potensi investasi bernilai puluhan miliar
dolar. Kunjungan ini merupakan kunjungan terbesar sejak kunjungan Raja
Arab Saudi terakhir pada 1970 silam.
Sekretaris Kabinet Pramono
Anung mengatakan, salah satu proyek yang akan diteken nanti, yaitu
investasi kilang di Cilacap. "Ada proyek lain yang akan ditandatangani
kurang lebih sebesar US$1 miliar. Presiden berharap, investasi Arab
Saudi tembus mencapai US$25 miliar," ujarnya, Selasa (21/2).
Sekadar informasi, Raja Salman berencana berkunjung selama sembilan hari
mulai 1-9 Maret 2017. Kunjungan kenegaraan rencananya dilakukan pada
1-3 Maret 2017, dan sisanya akan digunakan untuk beristirahat di Bali.
"Jadi,
47 tahun lalu, kunjungan ini membawa rombongan terbesar kurang lebih
1.500 orang, 10 menteri, dan 25 pangeran," kata Pramono.
Saat
kunjungan kenegaraan nanti, Presiden Joko Widodo akan menganugerahkan
bintang kehormatan tertinggi RI kepada Raja Salman. Sebab, Jokowi juga
menerima kehormatan tertinggi saat berkunjung ke Arab Saudi beberapa
waktu lalu.
Kedekatan ini juga akan ditunjukkan melalui
penyambutan spesial oleh Jokowi. Jokowi akan menjemput Raja Salman
langsung dari Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, yang
akan dilanjutkan ke Istana Bogor.
Raja Salman bakal membawa ribuan orang dalam lawatannya ke Indonesia pada Maret mendatang. (REUTERS/Lintao Zhang)
Jakarta, CB
--
Raja Salman dari Arab Saudi dijadwalkan melakukan
kunjungan ke Jakarta dan Bali pada bulan depan. Dilansir dari Reuters pada Rabu (22/2), rombongan kerajaan itu akan membawa sebanyak 1.500 orang selama lawatannya.
Dari ribuan orang yang dibawa, sebanyak 10 orang merupakan menteri kabinet dan 25 orang pangeran, seperti yang dikutip dari Detikcom.
“Ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah bagi kami,” kata Sekertaris Kabinet Indonesia, Pramono Anung.
“Beliau
akan berada di Indonesia selama 1-9 Maret mendatang. Enam hari sebelum
kepulangannya, rombongannya akan bersantai di Bali,” lanjutnya.
Anung
menyampaikan kalau Presiden Indonesia Joko Widodo berharap kalau Arab
Saudi juga akan membawa investasi senilai US$25 miliar (sekitar Rp333
triliun) dalam kunjungannya.
Hingga saat ini, belum ada komentar lebih lanjut dari pihak kerajaan Arab Saudi mengenai kabar kunjungan ini.
Raja Arab Saudi terakhir kali mengunjungi Indonesia pada 46 tahun yang lalu. Ketika itu diwakilkan oleh Raja Faisal.
Pemerintah Indonesia berharap kalau kunjungan kenegaraan itu akan mempererat hubungan antar negara.
Selain
pengembangan bidang perminyakan, urusan haji, diharapkan juga dapat
terjalin kerja sama dalam bidang industri pariwisata.
“Indonesia,
sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar, berharap
kunjungan tersebut juga membantu mempromosikan kehidupan Islam yang
moderat, salah satunya melalui program pertukaran pelajar,” ujar Anung.
Indonesia merupakan negara yang paling lama dikunjungi oleh Raja Salman dalam rangkaian kunjungannya di Asia pada tahun ini.
“Kunjungan
tersebut tentu saja akan menjadi promosi Indonesia di dunia. Semoga
membantu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara,” kata
Deputi Menteri Luar Negeri Abdurrahman M. Fachir.
PM Israel Benjamin Netanyahu saat bertemu PM Australia Malcolm Turnbull di Sydney. (Reuters/Jason Reed)
Jakarta, CB
--
Pesawat maskapai El Al yang membawa Perdana Menteri
Israel Benjamin Netanyahu ke Australia dikabarkan terpaksa mengambil
rute memutar demi menghindari wilayah udara Indonesia.
Seperti diberitakan The Guardian,
Rabu (22/2), situs pelacak rute penerbangan FlightAware, melaporkan
bahwa pesawat Netanyahu menghabiskan total waktu perjalanan hingga 11
jam hanya untuk menghindari wilayah Indonesia.
Netanyahu
dilaporkan tiba di Sydney sekitar pukul 06.30 waktu setempat pada Rabu
(22/2), dua jam lebih lama dari rute Tel Aviv-Sydney biasanya yang
rata-rata menghabiskan delapan setengah jam perjalanan.
Hal ini dibenarkan oleh salah satu anggota delegasi Israel yang diboyong Netanyahu dalam pesawat tersebut.
Sejumlah
negara Muslim, termasuk Pakistan dan Indonesia, memang melarang pesawat
Israel melintasi wilayah udara mereka sebagai bentuk solidaritas
terhadap Palestina, negara yang selama ini berkonflik dengan Tel Aviv.
Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia juga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Namun, Jakarta memiliki sejumlah kerja sama perdagangan dan pariwisata dengan Tel Aviv.
Tahun
lalu, Netanyahu pun sempat mendorong Indonesia agar mulai membuka
hubungan diplomatik dengan negaranya, mengatakan bahwa banyak kesempatan
kerja sama bilateral antara kedua negara yang dapat dikembangkan.
Menurut laporan Times of Israel, Netanyahu juga menuturkan bahwa alasan kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik sudah tidak relevan lagi.
Sementara itu, Indonesia menegaskan bahwa normalisasi hubungannya keduanya bisa tercapai hanya jika Palestina merdeka.
"Hal yang paling penting di sini adalah semangat mewujudkan kemerdekaan Palestina," kata Sekretaris Kabinet RI, Pramono Anung.
Di Australia sendiri, kehadiran Netanyahu juga disambut sejumlah
protes. Setidaknya 60 pemimpin perusahaan, akademisi, pemuka agama, dan
mantan politikus menandatangani petisi yang mendorong pemerintah untuk
tidak menerima Netanyahu lantaran sikap Israel dianggap memicu gagalnya
upaya perdamaian.
Namun, Netanyahu tetap bertemu dengan Perdana
Menteri Malcolm Turnbull. Kedua pemimpin direncanakan akan menyepakati
sejumlah kerja sama ekonomi dan pertahanan. Netanyahu berencana
menghabiskan waktu selama empat hari di negeri kangguru itu.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli
Amar (tengah) bersama Karo Penmas Divisi Humas Polri Kombes Pol Rikwanto
(kanan) dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol RP Argo Yuwono
memberikan keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta, 3 Desember 2016.
TEMPO/M Iqbal Ichsan
CB, Jakarta - Kepala Divisi
Hubungan Masyarakat Kepolisian RI Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar
melantik pejabat baru di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu, 22 Februari
2017.
Polisi yang dilantik itu adalah
Brigadir Jenderal Yan Fitri Halimansyah. Dia mengisi tugas dan jabatan
yang baru dibentuk di bawah Divisi Humas Polri, yakni Kepala Biro
Multimedia.
Yan Fitri dilantik dalam prosesi upacara yang dihadiri para anggota
Polri dan staf Divisi Humas Polri pada pukul 07.30 WIB. Boy Rafli
mengatakan Biro Multimedia ini dibentuk atas dasar kebijakan Kepala
Polri Jenderal Tito Karnavian.
Kepala Polri,
ucap dia, telah mengeluarkan lima kebijakan sejak 23 Juli 2016, yakni
reformasi kultural, peningkatan pelayanan publik, stabilitas kamtibmas,
profesionalisme, dan manajemen media.
Selain
membentuk Biro Multimedia, Polri meningkatkan status Subdirektorat
Cybercrime menjadi Direktorat Cybercrime. Ada pula Direktorat Intelijen
yang berfokus pada pengelolaan dunia maya dalam aspek di pengelolaan
intelijen.
"Biro Multimedia dibentuk untuk
menghadapi perubahan yang terjadi, yaitu dunia maya yang saat ini sangat
didominasi peningkatan pengguna media sosial yang lazim disebut netizen," ujar Boy saat memberi sambutan.
Menurut Boy, tugas Biro Multimedia adalah mengelola media sosial. Saat
ini, tutur dia, pengguna media sosial Indonesia di atas 100 juta. "Kami
prediksi lima tahun ke depan bisa jadi dua pertiga masyarakat kita
pengguna medsos," katanya. "Kita hidup di dunia nyata dan hidup di dunia
maya."
Seusai pelantikan, Yan Fitri menyampaikan tugas Biro Multimedia sebagai public relation.
Tugasnya memberi edukasi di masyarakat lewat media sosial. "Pertanyaan
dan diskusi akan dilaksanakan di dunia maya, sehingga memberikan
penerangan dan edukasi kepada masyarakat," ucap Yan Fitri.
Sebagai kepala biro yang baru dibentuk, Yan Fitri belum memiliki
anggota. Dia mengaku akan menata organisasi ini, salah satunya dengan
mempersiapkan personel. "Tantangan kami adalah menjadikan Biro
Multimedia sebagai ikon humas," ujar mantan Wakil Kepala Kepolisian
Daerah Kepulauan Riau itu.
KSAD Jenderal TNI Mulyono membalas hormat dari
prajurit Kopassus saat defile pasukan memperingati Hari Juang Kartika
atau Hari Angkatan Darat, di Lapangan Panglima Besar Jenderal Sudirman,
Ambarawa, 15 Desember 2016. ANTARA/R. Rekotomo
CB, Subang
- Sebanyak 272 perwira siswa TNI Angkatan Darat dan sembilan perwakilan
dari negara sahabat mengikuti kegiatan Latihan Medan di Desa Dawuan,
Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat.
"Latihannya
selama empat hari," kata Komandan Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI
Angkatan Darat Mayor Jenderal Dodi Usodo Hargo saat meninjau Latihan
Medan di Desa Dawuan, Subang, Selasa sore, 21 Februari 2017.
Menurut
Dodi, selama mengikuti Latihan Medan, peserta diinapkan di rumah-rumah
penduduk setempat. Mereka sengaja disatukan dengan masyarakat supaya
bisa menghayati dan mengerti kondisi sosial masyarakat akar rumput
secara langsung.
"Supaya
nanti kalau mereka jadi pimpinan bisa memperhatikan masyakatnya di
bawah, bukan cuma yang di atas saja," tegas Dodi. "Jika ada siswa yang
minta air panas jangan dikasih, supaya mereka merasakan dinginnya hawa
Desa Dawuan," ujar Dodi kepada warga.
Latihan
Medan merupakan bagian dari program Pendidikan Regional LXV Sesko TNI AD
yang diselenggarakan selama 11 bulan. Di antara pesertanya ada yang
berasal dari Amerika, Australia, Korea Selatan, Arab Saudi, Pakistan,
India, Malaysia, Singapura dan Thailand. Para peserta pendidikan
mayoritas berpangkat mayor atau golongan V.
Ada
pun materi pendidikan yang diajarkan selama mengikti pendidikan teori
meliputi manajemen operasional, strategi, dan riset. Di ujung pendidikan
mereka diwajibkan membuat karya tulis ilmiah militer sebagai syarat
kelulusan.
Dodi menegaskan bahwa para peserta
pendidikan tidak selamanya lulus 100 persen. "Pernah juga terjadi ada
nggak lulus (termasuk peserta dari luar negeri). Namanya juga
pendidikan," jelasnya.
CB, Ankara
- Turki menorehkan sejarah baru setelah pemerintah mencabut pelarangan
berjilbab bagi anggota militer perempuan secara resmi. "Perwira militer
Turki diizinkan memakai jilbab di negeri sekuler, itu sebuah sejarah,"
tulis kantor berita Anadolu, Rabu, 22 Februari 2017.
"Pencabutan
itu berdasarkan perintah Menteri Pertahanan yang berlaku bagi seluruh
anggota kepolisian, militer, staf, dan yang bekerja di markas komando,"
kata Anadolu.
Para perempuan itu akan
mengenakan jilbab di bawah topi atau baret sepanjang warnanya sama
dengan seragam dan tidak menutupi wajahnya.
Reformasi
di lingkungan militer ini akan diberlakukan setelah diterbitkan di
dalam lembaran negara. Belum begitu jelas, apakah pemakaian jilbab itu
juga diperkenankan bagi wanita yang terlibat dalam misi tempur. Hal ini
juga akan berlaku bagi taruna perempuan.
Kelompok
Islam yang menjadi akar Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) pimpinan
Presiden Recep Tayyip Erdogan sudah lama mendapatkan tekanan agar
mencabut pelarangan perempuan mengenakan jilbab.
Sejak
2010, Turki telah mencabut pelarangan jilbab di kampus-kampus
universitas. Sedangkan mahasiswa perempuan yang kuliah di universitas
negeri diperbolehkan memakai jilbab mulai 2013 dan sekolah SMA pada
2014.
Sebelum anggota militer, pada Agustus
2016, anggota kepolisian Turki untuk pertama kalinya mengenakan jilbab
sebagai bagian dari seragam.
Presiden Rusia, Vladimir Putin (kiri) dan kembarannya, seorang petani dari Tiongkok. AP/Chinadaily
CB, Moskow
- Presiden Rusia Vladimir Putin disinyalir memiliki kekayaan sebesar
US$ 200 miliar (Rp 2.673 triliun) sekaligus menempatkan dia berada di
atas miliarder dunia seperti Bill Gates dan Amancio Ortega. Daily Mail Online
melaporkan, jumlah kekayaan itu termasuk 58 buah pesawat dan
helikopter, selain 20 buah rumah mewah dan rumah liburan yang dikoleksi
Putin selama 17 tahun berkuasa.
Nilai harta
benda ini jauh di atas perkiraan sebelumnya tentang kekayaan pemimpin
berusia 64 tahun itu yang dibuat analis politik Stanslav Belkovsky pada
2007. Belkovsky memperkirakan kekayaan Presiden Putin sebesar US$ 40
miliar (Rp 534,6 triliun).
Seorang mantan
manajer dana di Rusia, Bill Browder, meyakini kekayaan nyata Putin lebih
dari nilai yang dibicarakan itu. Portal IBTimes minggu lalu
mempertanyakan kekayaan Putin dengan merujuk ucapan Bowder yang
menyebutkan Putin memperoleh sejumlah harta yang banyak selama berkuasa.
"Saya
percaya (kekayaan Putin) sebesar US$ 200 miliar, semua uang yang ada
dalam bentuk properti, bank dan saham yang dikelola untuk Putin dan
kroninya," kata Browder, seperti yang dilansir Daily Mail pada 20 Februari 2017.
Namun Putin tidak terdaftar dalam individu paling kaya di dunia selama
bertahun-tahun yang biasa dibuat Forbes. Forbes dalam pernyataanya pada
2015 menjelaskan, tidak mencantumkan nama pemimpin dunia khususnya
mereka yang mengumpulkan kekayaan berdasarkan posisi saat berkuasa.
Orang terkaya resmi di dunia, menurut Forbes, adalah pemilik Microsoft,
Bill Gates, dengan kekayaan bersih sebesar US$ 75 miliar (Rp 1.002,4
triliun).
Putin dilaporkan membuat
kekayaannya melalui investasi dalam minyak dan gas alam. Salah satu aset
mahal Putin yang menegaskan dia sebagai orang terkaya adalah super
yacht seharga US$ 35million yang bernama Olympia. Selain sebuah istana
di Laut Hitam yang dilaporkan bernilai US$ 1 miliar. Belum ada tangapan
dari Presiden Putin maupun orang dekatnya ihwal gunjingan pundi-pundinya
itu.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (REUTERS/Kevin Lamarque)
Mexico City (CB) - Para utusan Presiden Donald Trump
kemungkinan bakal mendapatkan sambutan dingin di Meksiko, hari ini,
setelah Amerika Serikat mengeluarkan panduan baru imigrasi yang membuat
Meksiko marah sekali sehari sebelum kedua negara membahas
masalah-masalah bilateral.
Pemerintahan Trump Selasa pekan ini
mengungkapkan rancangan untuk mempertimbangkan hampir semua imigran
ilegal dideportasi ke negara asalnya yang sebagian besar orang Meksiko
jika mereka masuk ke AS dari Meksiko, apa pun kebangsaan orang itu.
Menteri
Luar Negeri Rex Tillerson dan Menteri Keamanan Dalam Negeri John Kelly
mengunjungi Meksiko hari ini untuk membahas masalah keamanan dan
imigrasi.
Kepala negosiasi Meksiko dengan pemerintahan Trump,
Menteri Luar Negeri Luis Videgaray, mengatakan Meksiko tak punya alasan
untuk menerima aturan unilateral yang di antaranya ingin mendeportasi
warga non Meksiko ke Meksiko.
"Saya ingin katakan
sejelas-jelasnya dan secara simpatik bahwa pemerintah dan rakyat Meksiko
tidak harus menerima provisi-provisi yang hanya diinginkan sebuah
negara secara unilateral untuk dikenakan kepada negara lain," kata
Videgaray kepada wartawan di kementerian luar negeri Meksiko.
"Kami
tidak akan menerimanya, karena tidak ada alasan mengapa kami harus, dan
karena ini bukan kepentingan Meksiko," sambung dia.
Seorang
pejabat Meksiko lainnya, Roberto Campa, yang mengetuai bagian HAM pada
kementerian dalam negeri, menyatakan kalimat Videgaray ditujukan kepada
rencana mendeportasikan warga non Meksiko ke Meksiko. Dia menyebut
langkah itu bermusuhan dan tidak bisa diterima.
Panduan imigrasi
dari Departemen Keamanan Dalam Negeri adalah bagian dari strategi
penegakkan keamanan dan imigrasi di perbatasan yang masuk dalam Keppres
keluaran Trump pada 25 Januari, demikian Reuters.
Kepala
Kepolisian Diraja Malaysia Khalid Abu Bakar (tengah) berbicara dalam
konferensi pers mengenai pembunuhan Kim Jong Nam, saudara tiri pemimpin
Korea Utara, di kantor pusat Kepolisian Malaysia di Kuala Lumpur,
Malaysia, Rabu (22/2/2017). (REUTERS/Athit Perawongmetha)
Kuala Lumpur (CB) - Kedutaan Besar Korea Utara di Malaysia
menuntut Malaysia membebaskan tiga tersangka pembunuhan King Jong-nam,
kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.
Ketiga tersangka itu adalah Siti Aisyah dari Indonesia, seorang perempuan dari Vietnam dan seorang warga negara Korea Utara.
Kedubes
Korea Utara menuduh polisi Malaysia "tidak punya alasan" menahan ketiga
tersangka. "Malaysia menggelar penyelidikan yang didasarkan atas
rekaman CCTV yang sudah beredar luas di publik, dan (berdasarkan) ilusi
bahwa kedua perempuan tersangka meracun wajah korban dengan tangan
mereka sendiri."
"Lalu bagaimana bisa kedua perempuan tersangka
itu tetap hidup setelah insiden itu? Ini artinya cairan yang oleh kedua
perempuan itu dimaksudkan untuk bercanda tersebut adalah bukan racun dan
ada penyebab lain kematian almarhum," kata Korea Utara.
"Berdasarkan
hal itu mereka (Malaysia) harus segera membebaskan kedua perempuan tak
berdosa dari Vietnam dan Indonesia itu, selain juga warga negara Korea
Utara Ri Jong Chol yang ditangkap tanpa alasan apa-apa," sambung Korea
Utara.
Senin pekan lalu, Jong-nam diserang di Bandara Internasional Kuala Lumpur 2 (KLIA2) selagi menunggu terbang ke Macau.
Saat
itu dia didekati oleh dua permepuan yang salah satunya merangkulnya
dari belakang dan menyemprotkan cairan yang diduga racun ke wajah
Jong-nam.
Kedua perempuan, bersama dengan seorang warga negara Korea Utara, ditangkap oleh polisi untuk penyelidikan lebih jauh.
"Sudah
sepuluh hari sejak insiden itu terjadi, namun polisi Malaysia tidak
menemukan bukti apa pun dari para tersangka yang ditahan," kata Korea
Utara.
Beberapa jam sebelumnya Inspektur Jenderal Polisi Tan Sri
Khalid Abu Bakar mengungkapkan bahwa kedua perempuan tersangka
memasukkan bahan beracun ke wajah almarhum dengan tangan mereka.
Dia
juga mengungkapkan bahwa kedua perempuan itu terlebih dahulu latihan
mengeksekusi orang di berbagai pusat perbelanjaan di Kuala Lumpur
sebelum melancarkan aksinya kepada Jong-nam.
Malaysia buru dalang pembunuhan Kim Jong-nam di Kedubes Korut
Kim Jong Nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, yang dibunuh dengan racun mematikan di bandara Malaysia (Reuters)
Kami akan mengeluarkan surat perintah penangkapan jika pihak Korea Utara tidak menyerahkan kedua tersangka
Jakarta (CB) - Malaysia memburu dua warga Korea Utara
tersangka dalang pembunuhan Kim Jong-nam yang saat ini bersembunyi di
gedung kedutaan besar Korea Utara di Malaysia.
Tindakan Malaysia
yang diambil di tengah perang kata-kata antara Kuala Lumpur dan
Pyongyong itu terjadi setelah tersiar kabar ada upaya mendobrak kamar
mayat di mana jenazah Jong-nam ditaruh.
Hyon Kwang Song, diplomat
Korea Utara, diyakini bersembunyi di gedung kedubes Korea Utara yang
berada di bagian barat Kuala Lumpur. Dia diburu polisi Malaysia, bersama
dua orang senegaranya, dalam kaitannya dengan pembunuhan kakak tiri
pemimpin Korea Utara Kim Jong-un itu.
Hyon Kwang Song diduga
menjadi dalang pembunuhan itu. Rekannya yang juga menjadi tersangka, Kim
Uk Il (37), diyakini bersembunyi di tempat yang sama. Dia adalah
karyawan Air Koryo, maskapai nasional Korea Utara.
Uk Il ada
kaitannya dengan empat tersangka Korea Utara yang mengamati proses
pembunuhan Jong-nam yang segera terbang kembali ke Pyongyang begitu
memastikan proses pembunuhan Jong-nam selesai.
Khalid Abu Bakar,
inspektur jenderal polisi Malaysia berkata, "Kami akan mengeluarkan
surat perintah penangkapan jika pihak Korea Utara tidak menyerahkan
kedua tersangka."
Ri Ji U, tersangka lainnya dari Korea Utara,
masih berada di Malaysia, tetapi tidak berada di dalam kedutaan besar.
Ri Jong Chol, yang ditangkap Jumat pekan lalu, tinggal selama sekitar
tiga tahun di Malaysia tanpa izin kerja di perusahaan yang tertera dalam
izin tinggalnya sebagai perusahaan tempat di mana dia bekerja atau dari
mana dia berpenghasilan, demikian New Straits Times.
Masa penahanan Siti Aisyah diperpanjang tujuh hari
Siti
Aisyah, warga Indonesia yang diduga terlibat dalam pembunuhan Kim
Jong-nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, di Kuala Lumpur,
Malaysia, pada 13 Feberuari 2017. (REUTERS/Royal Malaysia
Police/Handout via Reuters)
Kuala Lumpur (CB) - Kepolisian Diraja Malaysia
memperpanjang masa penahanan warga Indonesia yang menjadi tersangka
kasus pembunuhan Kim Jong-nam, Siti Aisyah, hingga tujuh hari ke depan.
"Penyelidikan belum selesai. Masa penahanan disambung hingga tujuh
hari lagi," kata Kepala Kepolisian Diraja Malaysia Inspektur Jendral
Polisi Tan Sri Dato' Khalid Bin Abu Bakar dalam jumpa pers di Markas
Besar Kepolisian Diraja Malaysia di Bukit Aman Kuala Lumpur, Rabu.
Khalid mengatakan kepolisian hingga kini telah menangkap empat orang
dan akan memperpanjang masa penahanan tiga orang di antaranya hari ini.
"Yang ditahan dua orang perempuan dan satu orang laki-laki Korea
Utara dan satu orang teman laki-laki dari Siti Aisyah didibebaskan hari
ini," katanya.
Kepolisian, ia melanjutkan, sedang mencari empat
warga Korea Utara lain yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan kakak
tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.
"Kami percaya dengan sangat empat orang tersebut sudah meninggalkan
negeri ini dan kami sangat percaya mereka sudah berada di Pyongyang,
Korea Utara," katanya.
Dia meminta Otoritas Korea Utara membantu menangkap mereka dan menyerahkannya ke kepolisian Malaysia.
Khalid juga menyebut keterlibatan pejabat Kedutaan Korea Utara dan
staf maskapai penerbangan milik negara Korea Utara dalam kasus
pembunuhan tersebut.
Menurut dia Kepolisian Malaysia sudah menyurati Duta Besar Korea Utara untuk mengizinkan kepolisian mewawancarai mereka.
"Kami
harap Kedutaan Korea bekerja sama dengan kami dan mengizinkan kami
mewawancarai mereka secepatnya. Kalau tidak, kami akan memanggil paksa
mereka," katanya.
Di sisi lain, Kedutaan Korea Utara di Kuala Lumpur dalam siaran
persnya meminta Kepolisian Malaysia membebaskan tahanan dari Vietnam,
Indonesia dan Korea Utara, menyebut mereka ditahan tanpa alasan.
Kim Jong Nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, yang dibunuh dengan racun mematikan di bandara Malaysia (Reuters)
Jakarta (CB) - Kepolisian Malaysia belum memiliki cukup
bukti untuk menuntut warga negara Indonesia (WNI) berinisial SA yang
diduga terlibat dalam kasus pembunuhan di Malaysia terhadap seorang pria
Korea Utara yang diduga sebagai Kim Jong-nam, yaitu saudara tiri
pemimpin Korut Kim Jong-un.
"Fakta bahwa penyidik meminta perpanjangan masa penahanan selama
tujuh hari menunjukkan bahwa bukti-bukti yang ada saat ini belum cukup
untuk melakukan penuntutan," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan
Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal di Jakarta,
Rabu.
Menanggapi rumor yang beredar mengenai kemungkinan SA memang
terlibat pembunuhan dan merupakan seorang agen Korut, Iqbal mengatakan
tidak ingin berspekulasi atau membuat kesimpulan apa pun sebelum proses
hukum selesai dijalankan.
"Artinya masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan hukum terhadap kasus ini," ujar dia.
Iqbal juga menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia akan tetap
menghormati proses hukum yang berjalan dan masih terus meminta dan
menunggu akses kekonsuleran untuk memberi pendampingan hukum bagi SA.
"Kami menghargai proses hukum yang berjalan di Malaysia, dan sampai
saat ini masih menunggu diberikannya akses kekonsuleran. Ini akan
menjadi fokus kami," kata dia.
Menlu RI Retno Marsudi pada Senin (20/2) di Filipina melakukan
pertemuan trilateral dengan Menlu Malaysia Dato Sri Anifah dan Menlu
Vietnam Panh Binh Minh untuk membahas warga Indonesia dan Vietnam yang
diduga terlibat pembunuhan seorang pria Korea Utara di Malaysia.
Dalam pertemuan itu, Menlu Malaysia menyampaikan perkembangan
terkait proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh pihak keamanan
Malaysia.
Menlu Malaysia menekankan bahwa proses investigasi masih terus
dilakukan, dan sampai saat ini berbagai informasi yang dibutuhkan belum
sepenuhnya didapatkan oleh pihak kepolisian dari seorang WNI dan seorang
warga Vietnam yang ditahan.
Sesuai dengan aturan hukum Malaysia, selama proses investigasi masih
dilakukan, kedua tahanan tidak dapat ditemui oleh orang lain di luar
para penyelidik.
Menanggapi hal itu, Menlu RI menekankan kembali agar akses
kekonsuleran bagi WNI yang ditahan segera dibuka. Menlu Retno
mengingatkan bahwa pemberian akses kekonsuleran merupakan wajib
diberikan secepatnya sesuai dengan Konvensi Wina.
Walaupun staf Kedutaan Besar RI dan pengacara yang ditunjuk telah
bertemu dengan penyelidik dan mendapatkan informasi bahwa kondisi WNI
tersebut dalam keadaan sehat, namun akses kekonsuleran tetap segera
dibutuhkan.
Lebih lanjut Menlu RI menyampaikan bahwa pemberian akses
kekonsuleran kepada WNI yang ditahan juga dapat membantu memfasilitasi
komunikasi antara penyelidik dengan WNI yang ditahan.
Permintaan serupa disampaikan pula oleh Menlu Vietnam, yang
menekankan bahwa pemberian akses kekonsuleran adalah hak dasar bagi
warga negara asing (WNA) yang ditahan di negara lain.
Menanggapi permintaan tersebut, Menlu Malaysia menyampaikan bahwa
walaupun investigasi masih berlangsug, Menlu Malaysia akan segera
berkoordinasi dengan pihak kepolisian Malaysia agar permintaan akses
kekonsuleran dapat diberikan secepatnya.
Sebelumnya, Kepala Satuan Polisi Diraja Malaysia, Inspektur Jenderal
Polisi Tan Sri Khalid Abu Bakar mengatakan polisi Malaysia telah
menangkap seorang wanita dengan paspor Indonesia.
Perempuan berinisial SA itu ditangkap sehubungan dengan dugaan
keterlibatan dalam pembunuhan seorang pria yang diduga sebagai Kim
Jong-nam, saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.
"Berdasarkan paspor tersebut, dia berasal dari Serang, di Indonesia.
Dia diidentifikasi berdasarkan rekaman CCTV di bandara dan sendirian
pada saat penangkapan," kata Tan Sri Khalid Abu Bakar.
Jong-nam (45) diduga dibunuh oleh dua perempuan yang memercik
wajahnya dengan bahan kimia di terminal keberangkatan Bandara
Internasional Kuala Lumpur 2, Senin (13/2), sekitar pukul 09.00 waktu
setempat saat akan berangkat ke Makau.
Presiden Iran Hassan Rouhani (REUTERS/Mikhail Klimentyev/RIA Novosti/Kremlin)
Israel berupaya untuk mengubah nasib rakyat serta mengubah budaya dan agama bangsa Palestina
Teheran, Iran (ANTARA News) - Presiden Iran Hassan Rouhani
mengatakan tak ada pilihan bagi rakyat Palestina kecuali terus
menggencarkan intifada (perlawanan) terhadap penjajah Israel demi
mempertahankan hidup bangsa yang selama bertahun-tahun tertindas di
wilayah mereka sendiri.
"Untuk itu, rakyat Palestina harus bersatu karena itulah
satu-satunya cara untuk menunjukkan resistensi mereka," kata Rouhani,
pada sesi penutupan Konferensi Internasional ke-6 untuk Mendukung
Intifada Palestina yang berlangsung 21-22 Februari, di Teheran, Iran,
Rabu (22/2).
Menurut Presiden Rouhani, para orang tua Palestina harus
mengajarkan anak-anak mereka tentang sejarah bahwa Palestina adalah
tanah air mereka.
"Bagi rakyat Palestina yang terasing, mereka akan kembali ke tanah
air untuk merebut kembali hak hidup dan menentukan nasib mereka
sendiri," kata Rouhani.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Iran juga mengimbau
negara-negara Arab dan Islam untuk menetapkan posisi mereka dalam
mendukung perjuangan Palestina melawan kaum Zionis yang telah merampas
hak hidup rakyat di negeri para ayatollah itu.
Presiden Iran itu juga mengimbau para ulama dan kaum intelektual
untuk meningkatkan peran mereka dalam mendorong gerakan intifada
Palestina yang saat ini terus mendapat simpati dari negara-negara lain.
Rouhani juga menekankan pentingnya peran media untuk menyampaikan
sikap perlawanan terhadap Israel kepada negara lain yang diharapkan ikut
ambil bagian dalam mendukung perlawanan Palestina terhadap penjajah
tersebut.
Menurut Rouhani, intifada adalah simbol perjuangan rakyat Palestina
untuk terus memperoleh kembali hak hidup di negeri sendiri, karena
sejak 1948 sebagian dari mereka terusir dan menjadi pengungsi di negara
lain.
"Israel berupaya untuk mengubah nasib rakyat serta mengubah budaya
dan agama bangsa Palestina," kata Rouhani, seraya menambahkan bahwa
Israel juga memprovokasi upaya untuk mengubah sejarah dan identitas
bangsa Palestina.
Rouhani menambahkan, Israel ingin memutarbalikkan fakta bahwa
intifada Palestina merupakan gerakan melawan demokrasi Zionis yang harus
dipukul mundur dengan kekuatan militer.
Israel juga ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa
rakyat Palestina adalah pengungsi yang tidak memiliki wilayah, dan hal
inilah yang menjadi benih kejahatan kemanusiaan yang ditebarkan oleh
Israel, kata Rouhani.
Pada kesempatan itu, Presiden Iran juga memberi penghargaan kepada
negara-negara dan pemerintahan-pemerintahan lain yang telah mendukung
perjuangan Palestina dalam memperoleh kemerdekaan dan membangun negara
Palestina.
Bendera
Palestina. Bendera ini telah dikibarkan secara resmi di Markas Besar
PBB, New York. Indonesia ada posisi mendukung kedaulatan Palestina.
(Flickr/efferto-farfalla)
Teheran, Iran (CB) - "Indonesia akan menanggapi secara
emosional setiap penindasan yang dialami oleh rakyat Palestina," kata
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mohammad Saleh, di Teheran, Iran
Rabu.
"Kalian tidak sendiri. Sekitar 90 persen dari lebih dari 200 juta
masyarakat Indonesia adalah Muslim yang anti kolonialisme," kata Saleh,
saat berpidato di hadapan peserta Konferensi Internasional Untuk
Mendukung Intifada Palestina yang berlangsung di Teheran pada 21-22
Februari 2017.
Indonesia telah memiliki tujuh presiden yang tidak pernah berubah
sikap dalam mendukung perjuangan Palestina untuk merdeka dan membangun
negara Palestina, kata Ketua DPD, seraya menambahkan bahwa Indonesia
menanti keanggotaan penuh Palestina di PBB.
Sejak awal kemerdekaan Indonesia, Presiden pertama Indonesia,
Soekarno, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia tersebut
menolak kemerdekaan Israel pada 1948, kata Mohammad Saleh.
"Indonesia menentang kolonialisme dalam bentuk apapun dan sejak 1945
konsisten mendukung anti-kolonialisme yang tidak sesuai dengan UUD
1945," kata Saleh.
Untuk itu, Presiden Soekarno pada 1955 mengundang pemimpin dunia
termasuk pemimpin Palestina ke Konferensi Asia Afrika yang menghasilkan
Gerakan Non-Blok, kata dia.
"Gerakan itu dibentuk untuk membakar semangat dalam rangka menentang
kolonialisme. Namun ironinya Palestina merupakan satu-satunya negara
yang masih belum merdeka," katanya.
Menurut dia, Indonesia berhutang moral kepada rakyat Palestina yang telah mendukung kemerdekaan Indonesia.
Untuk itu, pada kesempatan konferensi yang diikuti sekitar 700
peserta dari 80 negara itu, Indonesia mengajak semua peserta untuk
membantu masyarakat yang tertindas dengan tindakan yang lebih nyata demi
tercapainya perdamaian di Palestina.
Teheran, Iran (CB) - Para pemimpin dari berbagai negara di
dunia yang menghadiri Konferensi Internasional ke-6 Untuk Mendukung
Intifada Palestina mempertanyakan solusi dua negara guna menyelesaikan
konflik di tanah suci Umat Islam tersebut.
Hari pertama Konferensi Internasional ke-6 Untuk Mendukung Intifada
Palestina berlangsung panas, kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Mahfuz Sidik, di Teheran, Iran, Selasa (21/2).
Konferensi internasional tersebut diselenggarakan oleh Parlemen Republik Islam Iran di Teheran pada 21-22 Februari.
Pada pidato pembukaan, Pemimpin Besar Iran, Ayatollah Ali Khamenei
mempertanyakan semua upaya perundingan damai dan diplomasi yang sudah
puluhan tahun dilakukan namun tanpa hasil. Malah, Israel secara terbuka
terus merampas tanah rakyat Palestina.
Pidato Khamenei itu mewarnai pernyataan dari para pimpinan delegasi
dari negara lain yang berbicara di hari pertama konferensi.
Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Beri, dengan tegas menyatakan bahwa
solusi dua negara adalah dusta Israel karena pada kenyataannya Israel
terus merampas tanah milik rakyat Palestina.
Pernyataan itu dikuatkan oleh Syech Naim Kasim, tokoh pimpinan
Hizbollah, yang menyerukan perlawanan bersenjata terhadap Israel.
Seluruh ketua delegasi dari 80 negara menyuarakan protes keras atas
pembangunan permukiman ilegal Yahudi di atas tanah penduduk Palestina
di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Mereka juga mengutuk legalisasi permukiman ilegal oleh Parlemen Israel.
Protes dan kritik keras atas gagasan solusi dua negara juga disuarakan oleh pihak Palestina.
Ketua Parlemen Palestina, Salim Janun menegaskan perlunya
perlawanan berlanjut terhadap zionis Israel untuk mendapatkan kembali
hak-hak bangsa Palestina yan selama ini dirampas oleh penjajah
Palestinia.
Pernyataan ini juga diamini oleh Wakil Faksi Fatah, Hamas dan Jihad Islam yang hadir dalam konferensi tersebut.
Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera, Mahfuz Sidik yang
menghadiri konferensi menjelaskan bahwa kritik keras atas ide solusi dua
negara muncul akibat keputusasaan akan upaya perundingan damai dan
diplomasi politik untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel.
"Sangat nyata proses perundingan hanya menguntungkan zionis Israel.
Penguasaan mereka atas tanah Palestina terus bertambah, sementara
posisi bangsa Palestina makin terjepit. Jadi wajar jika hari ini muncul
ketidakpercayaan terhadap solusi dua negara," ungkap Mahfuz.
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa delegasi Indonesia yang dipimpin
oleh Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, dalam pernyataannya di sesi
pleno juga tidak mengangkat solusi dua negara.
"Suasana psiko-politiknya tidak mendukung. Kita hanya pertegas
perlunya percepatan perwujudan Palestina merdeka dan berdaulat, serta
keharusan Israel mundur dari semua wilayah pendudukan pasca 1967," kata
Mahfuz.
Dokumentasi
eeorang guru mengajar murid Palestina Badui di luar ruangan dekat
perumahan Maale Adumim Yahudi (terlihat di latar belakang), Desa
Al-Eizariya, di Tepi Barat, timur Yerusalem, Selasa (1/3/2016). Pasukan
Isreal membongkar karavan yang digunakan sebagai ruang kelas untuk
sekolah komunitas Badui dan memberitahu mereka kontainer dipindahkan
karena mereka tidak memiliki izin bangunan yang dikeluarkan Israel untuk
tinggal di sana. (REUTERS/Ammar Awad)
... harus menghentikan (pembangunan oleh Israel). Ini adalah penghinaan bagi rakyat Palestina...
Teheran, Iran (CB) - Ketua Parlemen Palestina, Aziz Duwak, mengecam Solusi Dua Negara alias Two State Solution dan mengajak seluruh peserta Konferensi
Internasional tentang Dukungan Bagi Perjuangan Rakyat Palestina untuk
menolak penyelesaian konflik di Palestina dengan cara itu.
"Harus ada aksi-aksi yang mengecam Solusi Dua Negara karena hal itu
merupakan keputusan yang ceroboh," kata Duwak di Teheran, Selasa (21/2),
saat menyampaikan pidatonya pada konferensi yang dihadiri sekitar 80
negara dan 700 anggota delegasi itu.
Dia mengecam pembangunan permukiman ilegal oleh Israel di Gaza dan
Tepi Barat yang terus berlangsung, dan karenanya Palestina akan
mempersiapkan gerakan-gerakan oposisi terhadap apa yang dilakukan oleh
kaum Zionis tersebut.
"Kita harus menghentikan (pembangunan oleh Israel). Ini adalah
penghinaan bagi rakyat Palestina. Saya juga mendorong Rakyat Palestina
agar tetap gigih dan meningkatkan perlawanan terhadap kaum Zionis serta
memperoleh kembali hak atas wilayah milik rakyat Palestina," kata Duwak.
Rakyat Palestina tetap waspada terhadap apa yang dilakukan oleh
Israel di Gaza dan Tepi Barat, katanya, seraya mengimbau seluruh negara
dan pemerintahan di dunia untuk bersatu serta mempersiapkan
kegiatan-kegiatan lain dengan semangat yang sama seperti konferensi
tersebut.
Ketua Parlemen Palestina itu juga meminta dukungan untuk mengambil
langkah-langkah lain dalam membantu rakyat Palestina yang lebih nyata
yaitu memberi sumbangan kemanusian seperti makanan yang bergizi serta
obat-obatan.
Menurut Duwak, dalam keadaan apapun rakyat Palestina tetap dapat
bertahan melawan kejahatan besar yang dilakukan oleh penjajah Israel.
Parlemen Iran telah menyelenggarakan konferensi internasional dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina selama lima kali.
Konferensi pertama dilaksanakan pada 19-22 Oktober 1991 yang disusul
dengan konferensi yang ke-2 pada 24-25 April 2001, yang ke-3 pada 14-15
April, 2005, ke-4 pada 4-5 Maret, 2009 dan ke-5 pada 1-2 Oktober 2011.
Parlemen Iran menyelenggarakan semua konferensi tersebut di Teheran
yang dihadiri oleh anggota parlemen, tokoh-tokoh politik, budayawan dan
ahli di bidang ilmu pengetahuan dari berbagai negara di dunia.
Konferensi ke-6 yang diadakan pada 21-22 Februari itu dihadiri 80
delegasi asing dari berbagai negara di dunia, 700 tamu asing dan
perwakilan organisasi pro-Palestina juga berpartisipasi dalam kegiatan
itu.
Palestina minta resolusi PBB mengenai permukiman ilegal
Teheran, Iran (CB) - Dewan Nasional Palestina telah
meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk mengeluarkan
resolusi atas UU Legalisasi Pembangunan Permukiman Israel di tanah
pendudukan Palestina, kata anggota DPR RI dari Partai Keadilan
Sejahtera, Mahfuz Sidik di Teheran, Selasa (21/2).
Permintaan ini juga secara tertulis telah disampaikan pada
Konferensi Internasional ke-6 Untuk Mendukung Intifada Palestina yang
diselenggarakan oleh Parlemen Republik Islam Iran di Teheran pada 21-22
Februari 2017.
Permintaan itu merupakan reaksi atas keputusan Parlemen Israel
(Knesset) yang pada 6 Februari 2017 mengesahkan UU untuk melegalisasi
pembangunan 4.000 rumah baru di atas tanah milik warga sipil Palestina
di Tepi Barat.
Keputusan yang memicu kemarahan warga Palestina ini menjadi jalan
bagi pemerintah Israel untuk meneruskan agenda pendudukan wilayah dan
pembangunan permukiman warga Israel di tanah suci Palestina.
Reaksi tidak hanya muncul dari warga Palestina, namun juga sebagian
anggota Knesset dan warga Yahudi yang menolak keputusan tersebut.
"Ketika dunia Islam dikuras energinya oleh konflik dan perang di
Suriah, Irak, Yaman dan beberapa negeri muslim lain, pemerintahan zionis
Yahudi merasa aman melanjutkan pendudukannya di tanah suci Palestina,
merampas tanah warga sipil dan membangun perumahan baru bagi warga
Yahudi," tegas Mahfuz Sidik yang hadir pada konferensi tersebut.
Menurut dia, pembangunan ilegal itu merupakan penjajahan Israel
atas rakyat Palestina dan hampir tak ada kekuatan dunia yang bisa
menghentikannya.
Lebih lanjut Mahfuz memaparkan bahwa sampai saat ini jumlah pemukim
baru warga Israel di daerah pendudukan Palestina sudah hampir mencapi
satu juta orang yang terkonsentrasi di wilayah Tepi Barat dan Yerussalem
Timur.
Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri Israel, pada Januari
2015 sekitar 390.000 warga Israel tinggal di Tepi Barat dan sekitar
375.000 di Yerussalem Timur.
Mereka tinggal di perumahan baru yang tersebar dan dikelilingi tembok pengaman yang tinggi serta pos pengamanan yang ketat.
Menurut Yesha Council, hingga Juni 2014 warga Israel telah
menempati 121 permukiman baru di wilayah Tepi Barat yang oleh PBB
ditetapkan sebagai wilayah otoritas Palestina.
Empat permukiman baru Israel yang terbesar terletak di Modiin, Beitar illit, Maale Adumim dan Ariel.
"Saat ini wilayah Palestina yang tidak dikuasai oleh zionis Israel
hanya tinggal 10 peesen di Tepi Barat dan Gaza. Pendudukan dan
permukiman baru terus dibangun oleh pemerintah Israel dengan tidak
mengindahkan semua reaksi dunia, termasuk resolusi PBB dan Konvensi
Jenewa," tutur Mahfuz.
Dia menambahkan bahwa pada saat debat di Knesset pada Senin (20/2),
pemerintah Tel Aviv menegaskan bahwa "the entire land is owned by
Israeli", yang berarti seluruh tanah (Palestina) adalah hak milik
Israel.
"Jadi sekadar protes dan resolusi tidak akan pernah menghentikan
langkah penjajahan zionis Israel di tanah suci Palestina," ucap Mahfuz.
Jakarta - Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia tengah
tarik menarik, terkait kepastian usaha dan investasi perusahaan tambang
asal Amerika Serikat (AS) tersebut. Menteri Keuangan, Sri Mulyani
Indrawati, buka suara soal sikapnya terhadap Freeport.
Mantan
Direktur Bank Dunia ini mengatakan, dirinya dan Menteri ESDM, Ignasius
Jonan, mengambil tindakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2017, tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba).
Sri Mulyani
mengatakan, UU Minerba dibuat dengan harapan, Indonesia bisa
memanfaatkan dengan baik seluruh potensi sektor tambangnya, untuk
generasi yang akan datang. Pemanfaatannya harus untuk kepentingan
nasional, sehingga bisa menciptakan investasi, kesempatan kerja, ekspor,
industri hilir, maupun dari sisi penerimaan negara.
"Penerimaan
negara apakah dalam bentuk pajak, PPh, PPN, royalti, PBB, itu semuanya
bisa dituangkan di dalam UU yang sudah diundangkan dari tahun 2009,"
kata Sri Mulyani di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu
(22/2/2017).
Dalam UU tersebut, lanjut Sri Mulyani, dimandatkan
untuk adanya perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha
Pertambangan Khusus (IUPK). Ini yang harus dipatuhi oleh Freeport.
"Nah,
mengenai berbagai kontrak yang sudah dibuat sebelum itu, itu
dimandatkan untuk dilakukan perubahan. Termasuk di dalamnya adalah
berbagai macam pengaturan mengenai penerimaan negara. Nah, di dalam UU
itu diamanatkan bahwa apapun kontrak yang ditandatangani harus menjamin
bahwa penerimaan negara harus lebih baik," papar Sri Mulyani.
Jadi,
kata Sri Mulyani, masalah yang terjadi antara pemerintah Indonesia
dengan Freeport adalah suatu proses negosiasi transisi yang dilakukan.
Semangatnya, agar seluruh pertambangan di Indonesia bisa lebih baik,
transparan, dan memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.
"Jadi
tidak ada lagi apa yang disebut berbagai macam negosiasi yang sifatnya
tertutup, tidak transparan. Kita juga ingin ikuti peraturan
perundang-undangan, dan menjelaskan secara baik kepada seluruh investor
sehingga mereka juga tidak persepsikan bahwa pemerintah Indonesia
mencoba melakukan berbagai apa, halangan-halangan atau
kesulitan-kesulitan. Karena itu semua sudah ada di dalam UU," papar Sri
Mulyani.
Pemerintah, lanjutnya, akan menjalankan UU No.4 Tahun
2009 dengan baik. Sehingga UU tersebut bisa menjadi pegangan bagi para
investor yang ingin berinvestasi ke Indonesia. "Kalau investasi ke
Indonesia berarti mengikuti aturan perundang-undangan di Indonesia,"
ujarnya.
"Saat ini saya bersama-sama dengan Menteri ESDM
melakukan berbagai persiapan, termasuk melihat berbagai macam penerimaan
negara yang diatur melalui KK sebelumnya, dan bagaimana apabila itu
diubah dalam bentuk rezim yang sesuai dengan UU Minerba yang baru dan
tentu menjaga agar penerimaan negara tetap bisa dipertahankan atau
bahkan lebih baik sesuai dengan amanat UU," tutur Sri Mulyani.
Malang - Pemerintah dan PT Freeport Indonesia saat ini sedang
bersitegang terkait negosiasi kelanjutan usaha perusahaam tambang asal
Amerika Serikat (AS) tersebut. Freeport saat ini menghentikan operasinya
karena tidak bisa mengekspor konsentrat.
Freeport telah
menghentikan kegiatan produksinya sejak 10 Februari 2017 lalu, karena
tak bisa mengekspor konsentrat tembaga. Para pekerja tambangnya di
Mimika, Papua, yang berjumlah puluhan ribu sudah dirumahkan.
Pangkal
masalahnya, Freeport membutuhkan kepastian dan stabilitas untuk
investasi jangka panjangnya di Tambang Grasberg, Papua. Sedangkan
pemerintah menginginkan kendali yang lebih kuat atas kekayaan sumber
daya mineral.
Pada 10 Februari 2017 lalu, pemerintah telah
menyodorkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Freeport
sebagai pengganti Kontrak Karya (KK). Jika tak mau menerima IUPK,
Freeport tak bisa mengekspor konsentrat tembaga, kegiatan operasi dan
produksi di Tambang Grasberg pasti terganggu.
IUPK bukan
kontrak, posisi pemerintah sebagai pemberi izin jadi lebih kuat daripada
korporasi sebagai pemegang izin. KK memposisikan pemerintah dan
Freeport sebagai 2 pihak yang berkontrak dengan posisi setara. Ini
adalah langkah pemerintah untuk memperkuat penguasan negara terhadap
kekayaan alam.
Tapi Freeport tak mau begitu saja mengubah KK-nya
menjadi IUPK. Sebab, IUPK dinilai tak memberikan kepastian, pajaknya
bisa berubah mengikuti aturan perpajakan yang berlaku (prevailing), tak
seperti KK yang pajaknya tak akan berubah hingga masa kontrak berakhir
(naildown).
Untuk menyelesaikan masalah ini, Menteri ESDM,
Ignasius Jonan, menawarkan 3 pilihan solusi kepada Freeport. Opsi
pertama, Freeport menerima IUPK dan izin ekspor konsentrat yang sudah
diberikan pemerintah sambil meneruskan negosiasi terkait stabilitas
jangka panjang yang mereka inginkan.
Pilihan kedua,
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU
Minerba) direvisi, agar ada ruang untuk mengakomodasi keinginan
Freeport. Lalu pilihan terakhir adalah bersengketa di Arbitrase.
Kemarin,
President and CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C. Adkerson,
menyebutkan pemerintah Indonesia telah menerima 60% manfaat finansial
langsung dari operasi Freeport.
Menteri
ESDM, Ignasius Jonan, mengatakan penerimaan negara dari Freeport jauh
dibandingkan penerimaan negara dari cukai rokok yang sebesar Rp 139,5
triliun per tahun. "Sedangkan Freeport hanya Rp 8 triliun. Hanya bayar
kewajiban Rp 8 triliun kok rewel," kata Jonan saat menghadiri Workshop
dan Kuliah Umum Capacity Building Energi Baru Terbarukan (EBT) di Kampus
Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Jalan Raya Tlogomas, Malang,
Selasa (21/2/2017).
Pada kesempatan itu, Jonan juga menyampaikan,
nilai jual Freeport saat ini sudah murah. Dia membandingkan PT Telkom
Tbk nilai jualnya lebih mahal ketimbang Freeport.
"Freeport nilai jualnya tidak mahal, masih kalah dengan PT Telkom mencapai US$ 29 miliar," jelasnya.
Pada
kesempatan itu, Jonan juga menanggapi kemungkinan pemutusan hubungan
kerja (PHK) karyawan yang akan dilakukan Freeport, karena berhenti
beroperasi. Menurut Jonan, opsi PHK adalah pilihan terakhir bagi
perusahaan.
"PHK itu pilihan terakhir, bukan utama. Jika perusahaan itu baik, tidak akan melakukannya," kata Jonan.
"Ada
waktu enam bulan. Kalau mau berjalan tidak apa-apa, asal mereka
komitmen. mungkin mereka sudah mengurangi produksi hingga merumahkan
karyawan. Dirumahkan kan tetap dapat gaji, daripada mem-PHK akan
mengeluarkan pesangon cukup besar," ujar Jonan.
Jonan
mengatakan, apa yang dilakukan pemerintah adalah sesuai dengan
Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba).
Bila Freeport menolak, perusahaan ini bisa mengajukan keberatan ke
parlemen dan meminta UU Minerba direvisi.
"Kalau masih keberatan
ya ke parlemen, biar dikaji undang-undang minerbanya. Kita pemerintah
mengacu kepada peraturan yang berlaku," beber mantan Menteri Perhubungan
ini.
Terkait ancaman Freeport membawa persoalan ini ke
Arbitase, Jonan tetap santai menanggapi. "Iya dihadapi, soal
bagaimananya itu menyangkut strategi, masak mau diomongkan," celetuknya.
Bos Besar Freeport: Sejak 1992 Kami Setor Rp 214 T Untuk RI
Foto: Ari Saputra
Jakarta - Sudah 5 dekade PT Freeport Indonesia melakukan kegiatan
pertambangan di Timika, Papua. Dimulai dari Tambang Erstberg, dan
kemudian Tambang Grasberg. Di Grasberg, Freeport telah bercokol sejak
1991, sudah 26 tahun.
Seberapa besar kontribusi Freeport terhadap perekonomian Indonesia?
President
and CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C. Adkerson, menyebutkan
pemerintah Indonesia telah menerima 60% manfaat finansial langsung dari
operasi Freeport. Pajak-pajak, royalti, dan dividen yang dibayarkan
Freeport kepada pemerintah Indonesia sejak 1991 mencapai US$ 16,1
miliar, atau setara dengan Rp 214 triliun (dengan asumsi kurs dolar Rp
13.300).
Freeport mengaku hanya menerima US$ 10,8 miliar atau 40%
dari hasil penambangan bijih tembaga, emas, dan perak di Grasberg sejak
1991.
"Pajak, royalti, dan dividen yang dibayar pada pemerintah
Indonesia sejak 1991 melebihi US$ 16,1 miliar, sedangkan Freeport
McMoRan menerima US$ 10,8 miliar dalam bentuk dividen," kata Richard
dalam konferensi pers di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (20/2/2017).
Berdasarkan
data Freeport, total dividen yang disetor pada pemerintah Indonesia
sejak 1992 sampai 2015 mencapai US$ 1,287 miliar.
Lalu royalti
yang dibayar sejak 1992 hingga 2015 totalnya US$ 1,769 miliar. Adapun
total pembayaran pajak dan pungutan lainnya US$ 13,085 miliar. Pajak dan
pungutan ini meliputi PPh Badan, PPN, Iuran Tetap, Pajak Penghasilan
Karyawan, PDBR, Bea Masuk, Pajak dan Retribusi Daerah.
"Total manfaat langsung ini melebihi jumlah yang dibayarkan Freeport jika beroperasi di negara-negara lain," ucapnya.
Freeport
juga mengklaim berkontribusi sebesar US$ 32,5 miliar terhadap
perekonomian Indonesia dari pembayaran gaji karyawan, pembelian dalam
negeri, pengembangan masyarakat, pembangunan daerah, dan investasi dalam
negeri.
"Selain itu, PT Freeport Indonesia menginvestasikan US$
7,7 miliar untuk infrastruktur dan memberikan kontribusi terhadap
Pendapatan Domestrik Bruto Nasional sebesar lebih dari US$ 60 miliar
sejak 1992," papar Richard.
Dari sisi lapangan pekerjaan,
menurut data per 31 Desember 2015, Freeport Indonesia menyerap tenaga
kerja sebanyak 32.416, terdiri dari pekerja langsung Freeport Indonesia
dan pekerja dari perusahaan-perusahaan kontraktor yang disewa Freeport.
Dari
32.416 pekerja itu, 12.085 di antaranya adalah pekerja langsung alias
karyawan PT Freeport Indonesia. Sebanyak 4.321 orang karyawan Freeport
adalah orang asli Papua. Jumlah pekerja asing 152 orang atau 1,26%.
Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius
Jonan, mengatakan penerimaan negara dari Freeport jauh lebih rendah
dibanding cukai rokok. Ini disampaikan Jonan saat memberi kuliah umum di
Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Selasa (21/2/2017).
Menurut
Jonan, dari cukai rokok, pemerintah meraup sekitar Rp 139,5 triliun
setiap tahun. Sedangkan dari Freeport, negara menerima rata-rata Rp 8
triliun per tahun.
detikFinance, menyajikan perbandingan penerimaan negara dari Freeport dengan cukai rokok dalam infografis berikut:
Gua Kristal Raksasa di Naica, Meksiko. wikipedia.org
CB, Boston - Pada rangkaian
gua Meksiko yang begitu indah dan panas yang disebut Fairyland dan
neraka, para ilmuwan telah menemukan kehidupan terjebak dalam kristal
yang diperkirakan bisa berumur 50 ribu tahun.
Mikroba aneh dan kuno ditemukan aktif di gua-gua di Naica, Meksiko, dan
mampu eksis dengan hidup pada mineral seperti besi dan mangan,
sebagaimana dilaporkan Daily Mail akhir pekan lalu.
Penelope Boston, Kepala Astrobiology Institute NASA, menggambarkannya
sebagai 'kehidupan super’, ketika ia mempresentasikan penemuan itu pada
Jumat, 17 Februari 2017, dalam konferensi the American Association for
the Advancement of Science di Boston.
Jika
terkonfirmasi, temuan tersebut adalah contoh lain tentang bagaimana
mikroba dapat bertahan hidup dalam kondisi yang sangat ekstrem di Bumi.
Meskipun dipresentasikan pada konferensi ilmu pengetahuan dan merupakan
hasil dari sembilan tahun kerja, temuan itu belum diterbitkan dalam
jurnal ilmiah dan belum melalui peer review (telaahan sejawat).
Boston merencanakan tes genetik untuk mikroba yang dia dihidupkan
kembali baik di laboratorium dan di lokasi.
Bentuk kehidupan itu—40 strain
mikroba berbeda dan bahkan beberapa virus—begitu unik sehingga kerabat
terdekat mereka masih 10 persen berbeda secara genetik. Itu membuat
kerabat terdekat mereka masih cukup jauh. "Sejauh manusia dari jamur,"
kata Boston.
Gua Naica–sebuah tambang timah
dan seng yang ditinggalkan–memiliki kedalaman setengah mil (800 meter).
Sebelum pengeboran terjadi oleh perusahaan tambang, tambang itu telah
benar-benar terputus dari dunia luar.
Beberapa seluas katedral, dengan kristal melapisi dinding besi. Mereka
juga begitu panas sehingga para ilmuwan harus menggunakan versi murah
dari pakaian antariksa-untuk mencegah kontaminasi dengan kehidupan di
luar-dan membawa es yang membungkus seluruh tubuh.
Boston mengatakan tim hanya bisa bekerja sekitar 20 menit pada suatu
waktu sebelum masuk ke ruang 'dingin' sekitar 38 derajat Celsius.
NASA tidak akan membiarkan Boston untuk berbagi karyanya guna diperiksa
di luar sebelum pengumuman Jumat sehingga para ilmuwan tidak bisa
berkata banyak.
Namun ahli biologi
University of South Florida, Norine Noonan, yang bukan bagian dari
penelitian, tapi adalah anggota panel di mana Boston menyajikan
karyanya, mengatakan temuan itu masuk akal.
"Mengapa kita terkejut?" kata Noonan. "Sebagai seorang ahli biologi saya
akan mengatakan kehidupan di Bumi sangat tangguh dan sangat fleksibel."
Ini bukan kehidupan ekstrem tertua. Beberapa tahun yang lalu, kelompok
ilmuwan yang berbeda mempublikasikan penelitian tentang mikroba yang
mungkin berusia setengah juta tahun dan masih hidup. "Mereka terjebak
dalam es dan garam, yang tidak persis sama seperti batu atau kristal,"
kata Boston.
Usia mikroba Naica ditentukan oleh para ahli luar yang melihat lokasi mikroba di kristal dan seberapa cepat kristal itu tumbuh.
Ini bukan satu-satunya kehidupan aneh yang diteliti Boston. Dia juga
mempelajari mikroba yang umum ditemukan di gua-gua di Amerika Serikat,
Ukraina, dan di tempat lain yang memakan tembaga sulfat dan tampaknya
tak dapat dimusnahkan. "Ini hanya ilustrasi lain betapa benar-benar
tangguh kehidupan di Bumi," kata Boston.
Foto: Fuad Hasim/ZakiAlfarabi-detikcom