Senin, 22 Agustus 2016

Ini Dia Diaspora Muda yang Jadi Ilmuwan di Universitas Boston Amerika Serikat

Ahmad Fauzi/Kompas.com Rezy Pradipta

JAKARTA, CB - Masih berumur 33 tahun, anak bangsa ini telah mencatat prestasi membanggakan di luar negeri.
Dia adalah Rezy Pradipta, WNI yang kini menjadi research scientist atau profesor peneliti di Universitas Boston Amerika Serikat.
Bidang keahliannya, fisika plasma dan cuaca antariksa, dengan kaitannya pada teknologi pemantauan radar, komunikasi radio, dan sistem navigasi GPS.
Salah satu hasil risetnya, mengenai deteksi dan analisa terhadap gelora-gelombang rantau ionosfer (traveling ionospheric disturbances, TID) di lapisan atas atmosfer bumi akibat ledakan meteor di Chelyabinsk, Rusia pada Januari 2013 lalu.
Rezy merupakan sarjana lulusan Massachusetts Institute of Technology (MIT), salah satu institut terbaik di dunia.
Dia mendapatkan kesempatan kuliah di MIT berkat prestasinya di ajang olimpiade fisika, mewakili Indonesia.
Sewaktu menimba ilmu di SMU Taruna Nusantara, tahun 2001, Rezy mengikuti olimpiade fisika tingkat Asia di China. Dalam olimpiade itu Rezy berhasil meraih peringkat satu dan menyabet emas.
Kemudian di tahun yang sama, dirinya lanjut mengikuti olimpiade fisika tingkat Internasional di Turki dan meraih perak.
"Setelah lulus SMA, saya dianjurkan oleh Pembina Tim Olimpiade Fisika Indonesia (TOFI) untuk melanjutkan studi fisika S1 ke Amerika Serikat. Akhirnya, saya mendapat beasiswa mengikuti program S1 di MIT tahun 2002," kata Rezy saat berkunjung ke Jakarta beberapa waktu lalu.
Semasa kuliah di MIT, pria kelahiran Jakarta itu memilih jurusan S1 fisika dengan minor program di ilmu ekonomi.
Tahun 2006 ia lulus S1 dari MIT, lalu melanjutkan studi S2-S3 lagi di MIT di jurusan Nuclear Science and Engineering – dengan kolaborasi riset bersama fakultas Aeronautics and Astronautics.
Thesis master S2-nya diselesaikan pada tahun 2007. Anak PNS ini lulus ujian kualifikasi doktoral (doctoral qualifying examination) tahun 2008, kemudian menyelesaikan disertasi doktoral tahun 2012.
Setelah menyelesaikan S3, ia lantas bekerja di Boston College, pertama-tama sebagai postdoctoral research associate, kemudian sebagai research scientist hingga sekarang.
Saat ditanya apa yang akan disumbangkannya untuk Indonesia, Rezy mengatakan saat ini dirinya aktif menjalin kerja sama dengan peneliti-peneliti Indonesia untuk melakukan riset-riset mengenai fisika di Indonesia.
"Saya berharap pelajar di Indonesia tidak hanya menjadi pengguna pengetahuan saja, tetapi bisa juga menghasilkan pengetahuan yang nantinya berguna untuk banyak orang," kata Rezy.

Credit KOMPAS.com

NASA Ingin 'Jual' Stasiun Antariksa ke Perusahaan Swasta

NASA akan fokus misi ke Bulan dan Planet Mars

Ilustrasi Stasiun luar angkasa (ISS) (Nasa.gov)

CB – Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) kini mulai fokus untuk misi ke Bulan dan Planet Mars. Mengingat misi ke dua objek Tata Surya itu butuh upaya maksimal, NASA sudah siap 'menjual' ruangnya yang ada di Stasiun Antariksa Internasional (ISS).
Untuk informasi, ISS merupakan hasil kolaborasi dari NASA, Badan Antariksa Rusia (Roscosmos), Badan Antariksa Jepang (JAXA), Badan Antariksa Eropa (ESA) dan Badan Antariksa Kanada (CSA). Kolaborasi antarbadan antariksa itu telah menggelontorkan dana miliaran dolar selama bertahun-tahun untuk menyokong operasi dan perawatan ISS.
Dikutip dari Engadget, Senin, 22 Agustus 2016, Deputy Associate Administrator NASA, Bill Hill mengatakan, NASA mempertimbangkan areanya di ISS bisa dimanfaatkan oleh pihak lain begitu astronot NASA pergi ke Bulan dan Mars.
Hill menyebutkan, dibanding menganggurkan ruang yang dimiliki NASA di ISS, lebih baik ruang itu bisa dimanfaatkan oleh perusahaan swasta.
"Percobaan NASA untuk membangun pengembangan ekonomik di orbit rendah Bumi. Pada akhirnya keinginan kami yaitu menyerahkan ISS ke entitas komersial lainnya sehingga riset bisa dilanjutkan di orbit rendah Bumi," ujar Hill dalam pertemuan bertajuk Journey to Mars belum lama ini.
Hill mengatakan, rencana NASA meninggalkan misi di orbit rendah Bumi dan menyerahkan ruang di ISS ke perusahaan antariksa swasta sudah muncul di masa lalu. Tapi rencana dulu itu hanya sebatas agar mereka bisa membangun penerus yang lebih kecil dari ISS.
Laman Techcrunch menuliskan, rencana NASA untuk menjual ruang di ISS tak lepas dari sokongan dana untuk misi antariksa. Dengan fokus ke Mars dan Bulan, NASA kini harus realistis. Sebab pemerintah AS hanya sanggup menyokong dana untuk proggram ISS NASA sampai 2020. Dukungan itu pun sudah diperpanjang oleh pemerintahan Obama, sebab sebelumnya sokongan dana pemerintah AS berakhir pada 2016.
Meski Hill tak menjelaskan respons mitra NASA dalam rencana menyewakan atau menjual ruang di ISS itu, tapi rencana itu dipandang lebih bermanfaat.
Badan antariksa AS itu tak menyebutkan secara spesifik siapa pembeli ruang NASA di ISS. Tapi perusahaan penerbangan Boeing dan perusahaan antariksa swasta, SpaceX dipandang cocok untuk mengisi ruang di ISS yang bakal ditinggalkan NASA.
SpaceX memang realistis untuk mengisi ruang NASA di ISS. Sebab perusahaan yang didirikan oleh Elon Musk itu sejak 2012 telah membantu NASA dalam memasok komponen ke ISS. Meski Musk pernah menyatakan ketertarikannya untuk misi ke Mars dibanding membangun stasiun antariksa komersial, tapi opsi membeli ruang ISS menjadi potensial bagi perusahaan tersebut.

Credit VIVA.co.id

Jerman Mau Perkenalkan 'Konsep Pertahanan Sipil' yang Baru

Konsep ini rencananya akan diajukan ke Parlemen pada Rabu.

Personel Polisi berjaga-jaga di Gereja Kathedral in Cologne, Jerman. (REUTERS/Vincent Kessler)

CB – Pemerintah Federasi Jerman akan memperkenalkan "Konsep Pertahanan Sipil" yang mendorong warganya mengumpulkan persediaan makanan dan air yang cukup untuk bertahan selama 10 hari bila terjadi bencana besar atau serangan bersenjata.
Melansir situs Russia Today, Senin, 22 Agustus 2016, mengutip daft setebal 69 halaman berjudul "Konsep Pertahanan Sipil" yang disusun Kementerian Dalam Negeri Jerman, menyebut bahwa warga negara harus didorong untuk menyisihkan cadangan makanan untuk mengurus dirinya sendiri jika negara berstatus darurat.
"Meskipun serangan teror besar di Jerman sejauh ini belum terlihat, namun masyarakat harus mempersiapkan diri untuk menghindari hal-hal yang bisa mengancam keselamatan dan keamanan saat ini dan masa depan," bunyi laporan dari Kemdagri Jerman.
Selain itu, sistem peringatan dini, perlindungan bangunan yang lebih baik serta cakupan pelayanan kesehatan yang lebih luas, juga termasuk dalam draft konsep untuk mendukung pertahanan diri dan keamanan.
Tak hanya itu, warga Jerman harus memberikan dukungan penuh kepada angkatan bersenjata. Konsep ini rencananya akan diajukan ke Komite Parlemen Jerman, lusa atau pada Rabu.
Berlin juga mengumumkan rencana untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk polisi dan angkatan bersenjata, serta mendirikan unit khusus untuk memerangi terorisme dan kejahatan siber.

Ini adalah pertama kalinya sejak masa Perang Dingin bahwa pemerintah Jerman telah menyarankan warganya mengambil langkah-langkah "di luar kebiasaan".
Langkah ini mungkin telah dipicu oleh dua serangan Islam dan penembakan pusat perbelanjaan yang dilakukan oleh seorang remaja mental tidak stabil.
Pengerahan militer di dalam negeri terakhir kali terjadi di masa pemerintahan Nazi, di masa Perang Dunia II.
Pada Juli lalu, Kementerian Pertahanan Jerman menyatakan niatannya untuk memainkan peran lebih besar dalam NATO dan Uni Eropa.
Laporan ini mencatat bahwa Jerman memiliki "tanggung jawab untuk membantu membentuk tatanan dunia".

Credit VIVA.co.id

Sejarah Kementerian Luar Negeri, Berawal dari Rumah Ini

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersiap memberikan keterangan pers pada acara Napak Tilas Sejarah Diplomasi Indonesia di kediaman sekaligus kantor pertama Kementerian Luar Negeri rumah Ahmad Soebardjo di Jakarta, 19 Agustus 2016. ANTARA FOTO

CB, Jakarta - Ada yang berbeda dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-71 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Selain bazar dan perlombaan olah raga yang tiap tahun digelar, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi melakukan napak tilas sejarah cikal bakal Kementerian yang dipimpinnya.

Jumat, 19 Agustus 2016, tepat pukul 08.00, Retno menapaki sebuah rumah di bilangan Cikini, Jakarta Pusat. Tak jauh dari stasiun kereta api. Rumah itu adalah kediaman Menteri Luar Negeri pertama Republik Indonesia, Achmad Soebardjo. Di awal kemerdekaan, dengan segala keterbatasan, rumah ini sempat menjadi kantor Departemen Luar Negeri.

Masuk ke dalam rumah, di ruangan kerja Soebardjo di sebelah kiri, berderet tiga rak berisi buku-buku tua yang sudah termakan umur. Sebagian dibungkus dengan plastik. Sebuah mesin ketik tua tertata apik di meja. Foto-foto Soebardjo dan istri tampak berjejer serasi di meja lain.

“Saat masuk ke rumah ini, saya pribadi merasa merinding dan ingin menangis, karena setelah melihat perjalanan sejarah, ini memberikan energi baru bagi kita, energi positif untuk menjalankan diplomasi selanjutnya,” kata Retno kepada Tempo.

“Kita ingin membiasakan satu tradisi untuk menghormati sejarah, menghormati pendahulu kita yang telah memberikan kontribusinya. Ini cara kita menyampaikan terima kasih kepada mereka semua,” kata perempuan pertama yang menjadi Menteri Luar Negeri RI tersebut

Dalam acara napak tilas itu selain jajaran pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri hadir pula para mantan duta besar, juga mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

Pujiwati Insia Soebardjo Effendi, 80 tahun, masih ingat saat sang ayah menjadikan rumah mereka sebagai kantor sementara. Rumah dikelilingi penjaga dengan bambu runcing. “Seluruh keluarga ikut membantu saat menyambut tamu asing, saya main piano, adik bermain biola,” kenang Pujiwati. Rumah itu tetap ramai dengan berbagai kegiatan dan seminar, hingga sang ayah tiada pada 1978.

Soebardjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada 23 Maret 1896, memperoleh gelar "Meester in de Rechten" atau Sarjana Hukum dari Universitas Leiden, Belanda pada 1933.

Semasa mahasiswa dia aktif memperjuangkan kemerdekaan, dengan bergabung di organisasi kepemudaan seperti Jong Java dan Perkumpulan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Dia adalah anggota delegasi Indonesia pada Kongres Anti Imperialis di Belgia dan Jerman. Kembali ke Indonesia, dia aktif menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), lalu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Soebardjo diangkat menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Presidensial periode 19 Agustus 1945 - 14 November 1945. Dia kembali dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri pada Kabinet Sukiman-Suwirjo periode 1951-1952. Soebardjo juga pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Republik Federal Swiss periode 1957-1961. Soebardjo wafat pada 15 Desember 1978.

Teuku Mohammad Hamzah Thayeb, putra TM Hadi Thayeb, salah seorang staf pertama yang direkrut Soebardjo, juga masih ingat kisah sang ayah. “Ayah saya sedang mencari obat buat nenek saat lewat di depan rumah sini dan dipanggil Om Achmad,” kenang Hamzah, mantan Duta Besar RI untuk Australia.

Tak lama 'kantor' pun pindah ke Jalan Cilacap. Di sana, situasi tidak terlalu berbeda. Tidak ada peralatan laiknya sebuah kantor. "Ayah saya mengambil garasi jadi ruangannya. Tidak ada perabot. Kotak besar di balik jadi meja, dan kotak yang lebih kecil jadi kursi,” kata Hamzah, Diplomat of the Year 2013, saat menjadi Duta Besar RI untuk Inggris ini.

Dalam acara napak tilas itu selain jajaran pejabat tinggi Kementrian Luar Negeri hadir pula para mantan duta besar, juga mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

Saat ditanya Tempo apakah rumah itu akan dijadikan museum, Retno menyatakan hal itu sedang dipertimbangkan. Dewi O’Hare, putri bungsu Soebardjo menolak menyebut angka pajak yang harus dibayar untuk rumah di atas tanah sekitar 3.000 meter dengan luas bangunan sekitar 1.000 meter itu. “Pokoknya besar lah,” kata dia.

Credit TEMPO.CO

Hambali Muncul Setelah 10 Tahun Mendekam di Guantanamo

Hambali

CB, Jakarta - Hambali alias Encep Nurjaman alias Riduan Isamuddin muncul pertama kali dalam persidangan setelah hampir sepuluh tahun mendekam di penjara militer Amerika Serikat di Teluk Guantanamo, Kuba, pada Kamis, 18 Agustus 2016. Ia ditangkap pada 2003 di Thailand dan dipindahkan ke Guantanamo tiga tahun kemudian.

Persidangan akan menilai secara berkala dan mendengarkan kesaksian pria asal Indonesia itu. Pengadilan kemudian akan memutuskan apakah Hambali tetap ditahan di Guantanamo atau dibebaskan. Sidang itu digelar karena Hambali minta dibebaskan dengan alasan ingin menikah dan memiliki anak.

Pemerintah Amerika Serikat menangkap Hambali karena mencurigainya sebagai pemimpin kelompok Jemaah Islamiah. Kelompok itu dituduh sebagai bagian dari jaringan Al-Qaeda yang dipimpin Osama bin Laden. Al-Qaeda menjadi otak serangkaian teror, di antaranya mendalangi tragedi 11 September 2001 di WTC dan bom bunuh diri Bali pada Oktober 2002.

Hambali, 52 tahun, dalam persidangan itu tampil mengenakan pakaian berwarna putih, berkacamata, dan berjanggut. Ia duduk tenang selama sesi persidangan sambil mendengarkan pernyataan yang dibacakan seorang perwira militer Amerika.

Persidangan tersebut digelar tertutup. Namun militer Amerika menyediakan tayangan video yang dapat disaksikan langsung oleh wartawan dan pengamat.

Seorang perwira yang mewakili Hambali dalam persidangan mengatakan Hambali merupakan orang yang sopan, giat, dan ramah senyum. "Hambali telah menyatakan ia tidak memiliki niat buruk terhadap Amerika Serikat," kata petugas itu.

Pernyataan tersebut kemudian dibantah perwakilan pemerintah Amerika. Dia menyebut Hambali sebagai ancaman keamanan dan menuduhnya telah mempengaruhi tahanan lain dengan mempromosikan jihad saat salat dan berceramah.

Petugas itu menambahkan, jika dibebaskan dari Guantanamo, ada kemungkinan besar Hambali akan mencari cara untuk berhubungan kembali dengan jaringan terorisme Indonesia dan Malaysia atau menarik pengikut baru.

Dewan peninjau yang berisikan pejabat Pentagon dan badan pemerintah lainnya belum mengeluarkan putusan terhadap status Hambali. Namun para pejabat keamanan Indonesia menginginkan Hambali tetap tinggal di tahanan Amerika Serikat.

Credit TEMPO.CO

Militan Gaza Tembakkan Roket, Israel Luncurkan Serangan Udara

Ilustrasi roket militan Palestina di Jalur Gaza. (Reuters/Suhaib Salem)

Jakarta, CB -- Kelompok militan Palestina di Jalur Gaza meluncurkan roket yang mendarat di Sderot, kota perbatasan Israel pada akhir pekan lalu. Aksi ini dibalas oleh pasukan Israel dengan serangan udara dan rententan tembakan ke kota Beit Hanoun di Jalur Gaza.

Roket tersebut diluncurkan pada Minggu (21/8) namun tidak menyebabkan korban luka dan tewas serta tidak menimbulkan kerusakan di Sderot, meski mendarat di kawasan perumahan, menurut keterangan polisi kepada Reuters.

Sementara, tembakan dan serangan udara Israel menghancurkan sebuah menara air di Beit Hanoun meski tak menimbulkan korban jiwa, menurut keterangan warga setempat.

Israel kemudian meluncurkan sejumlah serangan udara pada malam hari, yang mengenai setidaknya 30 situs berbeda di Jalur Gaza, yang dikuasai Hamas dan sejumlah kelompok militan lainnya. Pejabat kesehatan di Gaza menyatakan bahwa serangan itu menyebabkan dua orang terluka ringan.

Aksi saling serang ini membuat festival musik di Sderot terhenti. Rekaman video yang ditayangkan di TV memperlihatkan ratusan pengunjung festival berlarian mencari perlindungan.

Militer Israel menyatakan bahwa pesawat tempur mereka menyerang sejumlah sasaran di Jalur Gaza wilayah utara. Tentara Israel mengklaim bahwa sejak awal tahun ini, sudah 14 roket dari Gaza menghantam wilayah Israel.

Juru bicara militer Israel, Letnan Kolonel Peter Lerner, menyatakan bahwa militer "tetap berkomitmen untuk [menciptakan] stabilitas di kawasan dan ketenangan kepada warga Israel selatan."

"Ketika teroris daro Jalur Gaza yang dikuasai Hamas didorong oleh agenda radikal berdasarkan kebencian, menyerang warga di tengah liburan musim panas, niat mereka jelas, untuk menimbulkan rasa sakit, menyebabkan rasa takut dan untuk meneror," bunyi pernyataan yang dirilis Lerner.

Sementara, menanggapi klaim Israel, juru bicara Hamas Sami Abu Zuhri menyatakan, "Kami menilai (Israel) bertanggung jawab atas eskalasi di Jalur Gaza dan kami menekankan bahwa agresi tidak akan berhasil dalam mematahkan keinginan rakyat kami dan mendikte poerlawanan kami."

Hamas menguasai Jalur Gaza dan menyetujui gencatan senjata dengan Israel sejak pertempuran terjadi pada 2014 lalu. Namun, sejumlah sel militan Salafi Jihadis menentang perjanjian gencatan senjata dan sesekali meluncurkan roket ke Israel.

Israel menilai seluruh serangan yang berasal dari Jalur Gaza adalah tanggung jawab Hamas.

Lebih dari 2.100 warga Palestina, sebagian besar warga sipil, tewas selama konflik di Gaza tahun 2014. Sementara di pihak Israel, sebanyak 67 tentara dan enam warga sipil tewas akibat serangan roket dari Hamas dan sejumlah kelompok militan lainnya.

Meskipun gencatan senjata masih berlaku, Hamas berjanji untuk terus menggali terowongan agar dapat menyusup ke Israel. Meski para pemimpin Hamas menekankan mereka tidak berharap perang terjadi dalam waktu dekat, penggalian terowongan tetap dilanjutkan karena dinilai sebagai senjata yang strategis jika terjadi konfrontasi bersenjata di masa depan.

Credit CNN Indonesia

Kemlu Ungkap Alasan Repatriasi Aset Diaspora RI

Ilustrasi (Thinkstock)

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri Republik mengungkapkan alasan di balik usulan rancangan kebijakan repatriasi aset diaspora Indonesia yang ingin menempatkan dananya di Tanah Air. Kemlu menilai, usulan ini akan mempermudah dispora Indonesia untuk berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia.

Rencana kebijakan repatriasi aset diaspora ini tengah dipersiapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan terungkap dalam laporan tertulis Darmin kepada Presiden Joko Widodo pada awal Agustus lalu. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian mengungkapkan rencana ini diusulkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Juru bicara Kemlu RI Arrmanatha Nasir mengonfirmasi usulan tersebut dan menjabarkan bahwa tujuannya adalah untuk lebih banyak melibatkan diaspora Indonesia di luar negeri dalam pembangunan di dalam negeri.

"Mereka masih punya rasa nasionalisme yang tinggi sehingga mereka juga ingin bisa berkontribusi untuk membantu pembangunan di Indonesia," kata Arrmanatha kepada CNN Indonesia.com, Jumat (19/8).

Arrmanatha menjabarkan bahwa yang dimaksud diaspora Indonesia dalam konteks ini termasuk warga keturunan Indonesia yang sudah tidak tinggal di Indonesia atau yang sudah menjadi warga negara lain di mana mereka tinggal.

"Dalam kajian ini, memang ada kemungkinan untuk melihat bagaimana bagaimana mereka bisa berkontribusi. Apakah dalam konteks mempermudah apabila mereka ingin membuat usaha di sini, mempermudah proses membuka rekening di sini, mempermudah proses untuk membeli properti di sini," ujar Arrmanatha.

Ia memaparkan terdapat sejumlah elemen yang sedang dipikirkan dalam rancangan kebijakan ini, terutama soal ada atau tidaknya mekanisme yang secara hukum bisa memungkinkan sejumlah fasilitas khusus tersebut untuk diaspora Indonesia.

"Ada beberapa hal yang kita pertimbangkan, termasuk mempermudah mereka untuk keluar masuk Indonesia," tutur Arrmanatha.

Ia menambahkan bahwa fasilitas itu tidak lantas akan membuat diaspora Indonesia di luar negeri memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia, melainkan hanya mempermudah mereka melakukan sejumlah hal di dalam negeri.

"Jika mereka bukan residency di sini, mereka kan tidak boleh memiliki properti, contohnya. Mereka tidak bisa dengan mudah membuka rekening atau membuka usaha. Ada aspek yang berbeda antara WNI dan WNA untuk membuka usaha di sini. Kita sedang lihat apakah memungkinkan kita memberikan perlakuan khusus bagi orang-orang Indonesia yang sudah bukan warga Indonesia lagi," tutur Arrmanatha.

Ia menekankan bahwa usulan ini masih dikaji. "Itu tergantung dari aturan hukum, itu kajian kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga yang terkait," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya mengungkapkan bahwa rencana kebijakan repatriasi aset diaspora ini tengah dipersiapkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) III Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi, yang diketuai oleh Deputi Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara dan Raden Pardede sebagai wakilnya.

Rencana kebijakan diaspora Indonesia ini, kata Darmin, merupakan salah satu dari enam fokus yang diusulkan masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIII. Namun, setelah disaring menjadi dua fokus, kebijakan diaspora ini keluar dari daftar usulan Paket Kebijakan XIII guna dimatangkan lebih lanjut di Pokja III.

Diwawancarai terpisah, Edy Putra Irawady, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian menerangkan, kebijakan diaspora Indonesia ini pada dasarnya menyerupai kebijakan repatriasi aset. Intinya untuk mendorong warga keturunan Indonesia di luar negeri menyimpan uangnya di Tanah Air.

Namun, jelasnya, tidak ada kewajiban bagi diaspora Indonesia untuk beralih status kewarganegaraan.

"Diaspora Indonesia boleh taruh duitnya di sini, terus kita kasih fasilitas. Duitnya boleh pulang, diperlakukan sama, " tuturnya kepada CNNIndonesia.com di kantornya, Kamis (11/8).

Edy Putra memaparkan bahwa bahwa melalui kebijakan ini diaspora Indonesia boleh membeli properti di Indonesia dengan status Hak Guna Bangunan, berhak mendapatkan perlakuan sama dalam hal ketenagakerjaan, imigrasi, dan insentif-insentif lain yang diterima WNI.

Credit CNN Indonesia

Ratusan WNI Ditahan di Filipina karena Paspor Palsu

Sebanyak 177 warga Indonesia ditangkap di Filipina karena kedapatan menggunakan paspor palsu untuk beribadah di Tanah Suci. (PublicDomainPictures/Pixabay)

Jakarta, CB -- Sebanyak 177 Warga Negara Indonesia (WNI) tertangkap basah pihak Keimigrasian Filipina memalsukan paspor dengan paspor Filipina agar bisa menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci. Aksi mereka terbongkar oleh pihak imigrasi setempat karena kedapatan tidak bisa berbahasa Tagalog.

Saat diperiksa oleh pihak keimigrasian Filipina terungkap bahwa 177 WNI tersebut tidak dapat berbicara dengan dialek lokal seperti Tagalog, Maranao, Cebuano atau Maguindanao selama wawancara. Mereka hanya bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris.

Pemeriksaan dari ratusan WNI tersebut merupakan bagian dari upaya petugas bandara dan imigrasi untuk memperketat keamanan, menyusul laporan intelijen bahwa teroris internasional berencana memasuki Filipina melalui Mindanao. Para komplotan teroris tersebut berencana melakukan serangan bom.

Dalam sebuah pernyataan resminya seperti dilansir The Philippine Star, Sabtu (20/8), Komisaris Badan Imigrasi Filipina Jaime Morente menyebut, pihaknya pada awalnya hanya mencari dua warga Filipina yang diduga bertindak sebagai pendamping untuk sekelompok orang Indonesia yang ingin berangkat ke Makkah pada 17 dan 18 Agustus.

Morente mengatakan, pihak Imigrasi Filipina kemudian terkejut setelah menemukan bahwa pelaku pemalsu paspor ini jauh lebih besar dari perkiraan. Para pelaku tersebut terdiri dari 5 orang Filipina yang mengawal 177 warga negara Indonesia.

Morente menambahkan, semua orang Indonesia yang diperiksa ternyata mendapat paspor Filipina tersebut melalui cara-cara penipuan.

Credit CNN Indonesia

Filipina Akan Deportasi 177 WNI Pengguna Paspor Palsu

ilustrasi calon jamaah Haji Indonesia. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CB -- Ratusan Warga Negara Indonesia ditahan di Filipina karena kedapatan menggunakan paspor palsu. Mereka berniat melakukan ibadah Haji ke Tanah Suci Mekah dengan menggunakan paspor palsu dan memanfaatkan kuota haji Filipina. Atas hal itu, otoritas Filipina dilaporkan berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Indonesia di Manila untuk mendeportasi para WNI tersebut.

Para WNI itu menggunakan paspor Filipina dan mengaku sebagai warga negara Filipina, saat akan terbang ke Madinah, Arab Saudi dari Bandara Internasional Ninoy Aquino (NAIA), Manila. Ketika proses wawancara imigrasi, mereka ketahuan tidak bisa berbahasa lokal, termasuk Tagalog. Saat ditanya lebih lanjut, mereka mengaku sebagai WNI.

Seperti dilaporkan media lokal Filipina, Manila Bulletin, Sabtu (20/8), Komisioner Biro Imigrasi setempat, Jaime Morente, memerintahkan segera untuk menjeratkan dakwaan pelanggaran aturan imigrasi terhadap para WNI itu.

Dakwaan imigrasi yang dimaksud, antara lain mengaku sebagai warga negara Filipina dan menjadi pendatang asing yang tidak diinginkan. Para WNI itu, menurut Manila Bulletin, ditahan di pusat penahanan imigrasi di Camp Bagong Diwa, Taguig City, pinggiran Manila.

Juga disebutkan oleh Morente, bahwa otoritas Filipina terus berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Indonesia untuk membantu proses identifikasi 177 WNI itu, agar selanjutnya bisa segera mendeportasi mereka ke Indonesia.

Morente mengungkapkan, pihaknya mulai menyelidiki sindikat pemalsu paspor usai Presiden Rodrigo Duterte mengingatkan keberadaan warga asing yang memanfaatkan paspor Filipina untuk berangkat haji. Penggunaan paspor Filipina oleh warga asing itu, diyakini melibatkan pejabat korup yang menangani ibadah haji jemaah Filipina ke Mekah, Arab Saudi.

Dengan menggunakan paspor Filipina, para WNI itu memanfaatkan kuota jemaah Filipina untuk naik haji. Paspor-paspor Filipina yang digunakan para WNI itu, sebut Morente, merupakan dokumen paspor asli, namun cara mendapatkannya dilakukan secara ilegal.

Informasi menyebut, para WNI membayar US$ 6 ribu - US$ 10 ribu (Rp 78 juta - Rp 131 juta) per orang, untuk mendapatkan paspor Filipina itu. Diduga kuat, paspor Filipina itu disediakan oleh lima warga Filipina yang mendampingi mereka. Kelima warga Filipina itu diyakini sebagai sindikat pemalsu paspor dan telah ditahan oleh Biro Investigasi Nasional (NBI) untuk diselidiki lebih lanjut.

Sementara itu, ditambahkan Morente, pihaknya juga berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri Filipina dan badan penegak hukum lainnya dalam rangka penyelidikan kasus penerbitan paspor Filipina untuk para WNI ini.

Credit CNN Indonesia

Turki Akan Izinkan Rusia Gunakan Pangkalan Udara NATO

ANKARA - Perdana Mnenteri Turki Binali Yildirim menyatakan, pihaknya mungkin akan memberikan izin kepada Rusia untuk menggunakan pangkalan udara Incirilik. Pangkalan udara Incirilik adalah pangkalan udara Turki yang saat ini digunakan NATO dan koalisi internasional melawan ISIS yang dipimpim oleh Amerika Serikat (AS).

"Turki membuka pangkalan udara Incirlik untuk melawan ISIS. Pangalan itu saat ini ini sedang digunakan oleh AS dan Qatar. Negara-negara lain mungkin juga menggunakan pangkalan udara, salah satunya Jerman," ucap Yildirim.

"Jika memang diperlukan, pangkalan udara itu juga bisa digunakan (oleh Rusia)," sambungnya dalam jumpa wartawan di Istanbul, seperti dilansir Russia Today pada Minggu (21/8).

Sementara itu, ketika disinggung mengenai kabar Rusia sudah mengajukan, bahkan mendesak Ankara agar Moskow bisa menggunakan pangkalan udara itu. Yildirim dengan tegas membantahnya, dan mengatakan belum ada permintaan resmi, terlebih tekanan dari Moksow mengenai penggunaan pangkalan udara itu.

Rusia sendiri saat ini menggunakan setidaknya tiga pangkalan udara di dua negara yang berbeda untuk melancarkan operasi anti-teror mereka di Suriah. Dua pangkalan merupakan milik pemerintah Suriah, sedangkan satu pangkalan lainnya milik pemerintah Iran.

Credit Sindonews

Ukraina Kutuk Kunjungan Putin ke Crimea

KIEV - Ukraina mengutuk kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Crimea. Kunjungan Putin tersebut adalah yang pertama pasca serangan yang disebutnya sebagai serangan teroris terhadap wilayah itu.

"Kunjungan terbaru oleh pejabat dari Federasi Rusia ke Republik Otonomi Crimea dan kota Sevastopol, yang merupakan bagian integral dari Ukraina, adalah bukti bahwa Federasi Rusia terus mengabaikan Piagam PBB, resolusi Majelis Umum PBB 68/262 dari 27 Maret 2014 berjudul 'integritas Teritorial Ukraina,' deklarasi Baku dan resolusi Majelis Parlemen OSCE serta prinsip-prinsip lainnya Hukum internasional," begitu bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Ukraina.

Pernyataan Ukraina ini datang terjadi saat Putin menandatangani sebuah dekrit, pada 28 Juli lalu, yang menyatakan bergabungnya Crimea ke wilayah selatan Rusia setelah wilayah itu mendeklarasikan kemerdekaan dari Ukraina pada 17 Maret 2014. Saat itu, lebih dari 90% dari penduduk Crimea mendukung bergabung kembali dengan Rusia.

Namun Duta Besar Ukraina untuk PBB mengatakan sebelum ada badan internasional yang mengesahkan, keputusan itu batal demi hukum. Kiev pun tidak mengakui keberadaan dekrit tersebut seperti dikutip dari Sputnik, Minggu (21/8/2016).

Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menyambangi Crimea, sehari setelah militer Rusia melakukan latihan perang di wilayah itu. Dalam kesempatan itu, Putin mengatakan dia berharap Ukraina dapat melihat dengan akal sehat ketika tiba saatnya untuk mengatasi krisis diplomatik di semenanjung itu.

Credit Sindonews

Kunjungi Crimea, Putin Sebut Aksi Ukraina Pemicu Ketegangan

MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin menyambangi Crimea, sehari setelah militer Rusia melakukan latihan perang di wilayah itu. Dalam kesempatan itu, Putin mengatakan dia berharap Ukraina dapat melihat dengan akal sehat ketika tiba saatnya untuk mengatasi krisis diplomatik di semenanjung itu.

Hal itu dikatakan Putin saat membuka pertemuan Dewan Keamanannya di sebuah pangkalan udara di dekat pelabuhan angkatan laut Sevastopol. Ini adalah kunjungan pertama Putin ke Crimea sejak terjadinya ketegangan di wilayah tersebut.

"Jelas bahwa kami telah berkumpul untuk alasan setelah kejadian yang buruk, setelah kami menggagalkan upaya kelompok penyabot tentara Ukraina untuk masuk ke wilayah (kami)," katanya seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (20/8/2016).

"Berdasarkan semua laporan, mitra kami di Kiev telah memutuskan untuk meningkatkan situasi. Kami semua akrab dengan metode eskalasi ini. Ini cara-cara lama dan kadang-kadang berhasil digunakan tetapi tidak selalu. Saya berharap bahwa ini tidak menjadi pilihan akhir dan bahwa akal sehat akan menang," imbuhnya.

Semenanjung Crimea memanas setelah FSB Rusia melaporkan bahwa agen-agen intelijen Ukraina meluncurkan serangan sabotase di Crimea. Putin menyebut Ukraina sudah beralih ke praktik “terorisme”. Ia pun mengatakan Moskow akan mengambil langkah-langkah keamanan tambahan setelah serangan di Crimea berhasil digagalkan.

Namun Presiden Ukraina Petro Poroshenko membantah tudingan Rusia tersebut. Dalam sebuah pernyataan, pria yang baru saja melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia itu menegaskan, Kiev mengutuk keras segala macam aksi terorisme.

Credit Sindonews

Iran Pamerkan Sistem Pertahanan Udara Produksi Dalam Negeri

TEHERAN - Presiden Iran Hassan Rouhani meluncurkan sistem pertahanan terbaru Iran. Sistem pertahanan udara ini adalah buatan dalam negeri Iran. Sistem pertahanan udara itu diberi nama Bavar-373, dan memiliki karakteristik yang mirip dengan sistem pertahanan udara Rusia, S-300.

Peluncuran sistem pertahanan terbaru itu dilakukan bertepatan dengan Hari Industri Pertahanan Nasional, yang dirayakan kemarin. Didampingi oleh Menteri Pertahanan Brigadir Jenderal Hossein Dehqan, Rouhani meluncurkan sistem pertahanan udara yang pengembangannya sudah dilakukan sejak satu dekade lalu.

Melansir Sputnik pada Senin (22/8), sistem pertahanan udara Bavar-373 telah dirancang dan dibangun oleh para ilmuwan dan ahli dari Departemen Pertahanan Iran, yang bekerja sama dengan pusat-pusat ilmiah dan investigasi lainnya.

Bavar-737 telah sukses melakukan uji tembak pada pada bulan Agustus 2014 lalu. Sistem ini menggunakan radar Array bertahap, seperti radar 96L6 buatan Rusia untuk melacak target aerodinamis dan rudal balistik dengan rentang menengah hingga jauh.

Di kesempatan yang sama Rouhani juga mengumumkan prestasi terbaru Iran dalam perkembangan teknologi pertahanan udara. Dimana mereka sudah bisa mengembangkan pesawat tempur dan pesawat angkut, helikopter dan kendaraan udara tak berawak (UAV).

Credit Sindonews

Jika Terancam, AS Siap Balas Aksi Rusia dan Suriah

WASHINGTON - Panglima pasukan Amerika Serikat (AS) di Irak dan Suriah mengatakan pihaknya siap mengambil langkah balasan jika mereka merasa terancam oleh angkatan udara Suriah atau Rusia. Peringatan ini datang setelah insiden yang terjadi baru-baru ini dimana pesawat tempur Suriah menyerang daerah dekat dengan pasukan khusus AS.

"Kami telah memberitahu Rusia di mana kami berada, mereka mengatakan bahwa mereka telah Suriah dan saya hanya akan mengatakan bahwa kami akan mempertahankan diri jika merasa terancam," kata Letjen Stephen Townsend dalam wawancara dengan CNN seperti dikutip dari Russia Today, Senin (22/8/2016).

Sebelumnya, pasukan khusus AS hampir menjadi korban serangan udara Suriah di Hasakah. Angkatan udara Suriah menjatuhkan bom di daerah dimana pasukan khusus AS tengah melakukan operasi di darat. Pasukan koalisi AS pun meminta bantuan pesawat tempur. Saat pesawat AS tiba, jet-jet Suriah telah meninggalkan lokasi kejadian.

Koalisi pimpinan AS di darat telah mencoba menghubungi pesawat tempur Suriah pada frekuensi radio umum, tapi tidak ada respon. Mereka harus menghubungi perintah Rusia yang menegaskan bahwa pesawat mereka tidak terlibat.

Minggu depan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Menteri Luar Negeri AS John Kerry akan bertemu di Jenewa untuk membahas penyelesaian Suriah. Keduanya juga akan membahas kerjasama Rusia-AS dan lebih aktif dalam melakukan pertukaran data intelijen seperti dilaporkan media mengutip pejabat AS yang tidak disebutkan namanya.

Credit Sindonews

Terus Dikritik, Duterte Ancam Filipina Keluar dari PBB

MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengancam, negaranya mungkin saja akan keluar dari PBB. Ancaman ini datang setelah PBB terus menerus melemparkan kritikan tajam terhadap kebijakan yang diambil pemerintah Filipina terkait upaya pemberantasan narkoba.

Duterte sedari awal telah menyatakan perang terhadap narkoba, dan akan melakukan apapun untuk bisa memberantas narkoba, termasuk menembak mati para pengedar dan bandar narkoba. Bukan hanya itu, dia juga menyerukan kepada masyarakat Filipina untuk tidak segan-segan menghajar para pengedar narkoba.

Kebijkan inilah yang mendapat kritikan dan kecaman keras dari PBB. PBB mendesak Filipina untuk segera menghadiri apa yang mereka sebut sebagai pembunuhan di luar hukum.

Dalam sebuah pernyataan, Duterte menyatakan sudah tugas dia sebagai Presiden untuk melindungi warganya, dan bukan para penjahat. Dia menyebut tidak akan segan-segan jika PBB terus mencapuri urusan dalam negeri mereka.

"Keluarga kami dari organisasi kalian (PBB). Omong-omong, kalian juga tidak pernah melakukan apapun," kata Duterte dalam pernyatannya, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (21/8).

"Pekerjaan saya sebagai Presiden adalah untuk melindungi warga negara yang taat hukum. Saya tidak pernah ditugaskan oleh hukum apapun untuk melindungi penjahat," tukasnya.

Dia juga menekankan bahwa polisi bertindak atas perintah dirinya, termasuk memburu para penjahat dan membunuh mereka jika mereka melakukan perlawanan.

Credit Sindonews

Usik LCS, China Ancam Perangi Jepang

TOKYO - Beijing mengancam Jepang bahwa mereka akan meluncurkan aksi militer jika Tokyo tetap bertahan dengan sikapnya terhadap sengketa di Laut China Selatan (LCS). Para pejabat China dilaporkan telah menyampaikan peringatan itu kepada seorang pejabat tinggi Jepang.

Menurut sumber-sumber diplomatik, yang dikutip oleh kantor berita Jepang Kyodo, duta besar China untuk Jepang Cheng Yonghua mengatakan Jepang akan melewati 'garis batas' jika kapal Jepang ikut dalam operasi kebebasan navigasi Amerika Serikat (AS) di LCS.

Tidak cukup sampai disitu, Yonghua bahkan mengatakan, Beijing tidak akan ragu untuk mengambil tindakan militer. Cheng, seperti dikutip seorang pejabat Jepang, mengatakan bahwa China tidak akan mengakui isu-isu kedaulatan dan tidak takut dengan provokasi militer seperti dikutip dari IB Times, Senin (22/8/2016).

Peringatan keras China ini diduga terjadi pada bulan Juni lalu pada puncaknya ketegangan teritorial dengan negara lain. Pemicunya adalah putusan pengadilan arbitrase internasional yang menolak klaimkedaulatan unilateral China di kawasan itu terkait kasus yang diajukan oleh Filipina.

Jepang dan China tidak terlibat dalam sengketa di LCS. Meski begitu, kedua negara bersitegang dalam sengketa wilayah di Laut China Timur. Keduanya terlibat dalam sengketa kepulauan Senkaku.

Credit Sindonews

China gelar latihan militer di Laut Jepang

Laporan multimedia China mengenai latihan rutin angkatan laut negerinya. (chinamil.com.cn)

Latihan ini sesuai dengan hukum dan praktik internasional."

Beijing (CB) - Angkatan Laut China secara rutin menggelar latihan militer di Laut Jepang, tulis surat kabar resmi militer China, Peoples Liberation Army Daily, edisi Jumat (19/8).

Surat kabar tersebut menulis bahwa latihan itu digelar secara rutin dan dilakukan sesuai dengan hukum dan praktik internasional.

Angkatan laut China dalam beberapa tahun terakhir terus meningkatkan latihan militer di lokasi yang jauh dari wilayah teritorial China untuk meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pada tahun lalu, lima kapal perang negara tersebut menggelar latihan di perairan internasional di Laut Bering dekat Alaska.

Peoples Liberation Army Daily tidak menyebut di mana dan kapan terakhir kali latihan itu dilakukan. Mereka hanya menyebutnya sebagai "bagian tertentu Laut Jepang."

Komandan latihan, Xu Haihua, mengatakan bahwa latihan militer adalah bagian rutin rencana tahunan dan ditujukan untuk membantu meningkatkan kemampuan angkatan bersenjata dalam menghadapi perang di laut dalam.

Surat kabar tersebut mengatakan bahwa sejumlah kapal tengah berlayar pulang dari latihan bersama antar negara bertajuk "Rim of the Pacific" (RIMPAC) dengan tuan rumah Amerika Serikat di Hawaii.

"Latihan di tempat-tempat jauh, terutama di perairan internasional, sudah umum dilakukan oleh angkatan laut dari berbagai negara. Pada tahun ini, angkatan laut kami telah beberapa kali mengumpulkan kapal perang untuk berlatih di samudra Pasifik Barat," kata Peoples Liberation Army Daily.

"Latihan di laut dalam ini adalah bagian dari rencana tahunan dan tidak ditujukan di negara tertentu ataupun wilayah tertentu. Latihan ini sesuai dengan hukum dan praktik internasional," kutip multimedia China tersebut.

Laut Jepang adalah jalur perairan strategis yang berbatasan dengan Jepang, Rusia, Korea Selatan, dan Korea Utara, demikian kutipan Reuters.

Credit ANTARA News

Maduro akan balas upaya kudeta lebih keras dibanding Turki

Presiden Venezuela Nicolas Maduro berlatar belakang lukisan Simon Bolivar di Istana Miraflores di Karakas. (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Kalian lihat apa yang terjadi di Turki?"

Caracas (CB) - Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan bahwa aksi pembersihan besar-besaran oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan akan nampak seperti permainan anak jika dibandingkan dengan tindakan Caracas terhadap oposisi yang mencoba mengudetanya.

"Kalian lihat apa yang terjadi di Turki? Erdogan akan nampak seperti tengah menyusui bayi, dibandingkan dengan apa yang akan kita lakukan sebagai pendukung revolusi Bolivaria, jika kelompok kanan melangkahi batas dengan mencoba kudeta," kata Maduro dalam pidatonya, yang dikutip Reuters.

Usai upaya kudeta militer yang berakhir dengan kegagalan pada pertengahan Juli 2016, Pemerintahan Erdogan menangkap, memecat, dan menyelidiki lebih dari 60.000 orang yang bekerja di berbagai institusi negara, mulai dari angkatan bersenjata, kehakiman, pegawai negeri, dan juga guru.

Pada 2002 mantan Presiden Hugo Chavez (kini almarhum), mentor dan pendahulu Maduro juga sempat lolos dari upaya kudeta oleh kelompok oposisi.

Sejak saat itu, kubu pemerintah yang menamakan diri kelompok revolusioner Bolivaria, yang diambil dari nama tokoh pembebas Amerika Latin Simon Bolivar, selalu menuding oposisi sebagai pihak yang berniat mengambil alih kekuasaan dengan cara paksa.

Namun, Pemerintahan Maduro kini berada di titik terendah akibat anjloknya harga minyak dunia dan kesalahan menerapkan kebijakan ekonomi. Semua faktor itu membuat Venezuela, yang sempat menjadi salah satu negara termakmur di Amerika Latin karena ekspor minyaknya, jatuh ke dalam resesi.

Akibatnya, para penduduk harus bertahan di tengah kelangkaan bahan pangan dasar dan juga obat-obatan.

Kubu oposisi berencana untuk menggelar demonstrasi besar pada 1 September 2016 di ibu kota negara Venezuela, Karacas.

Mereka akan kembali menuntut referendum yang bertujuan mempersingkat masa kekuasaan Maduro yang seharusnya berakhir pada 2019.

Credit ANTARA News

Jepang kembangkan pesawat tempur nirawak, usulkan anggaran militer terbesar

Tokyo (CB) - Jepang akan mengembangkan prototipe pesawat tempur nirawak (Unmanned Aerial Vehicle/UAV) dengan bekerja sama dengan sektor swasta, demikian dokumen negara yang diperoleh Reuters.

Rencana itu akan diumumkan bulan ini bersamaan dengan usulan Kementerian Pertahanan Jepang untuk anggaran militer terbesar dengan jumlah 5,16 trilyun yen (atau sekitar Rp671 trilyun) untuk tahun fiskal 2017.

Dua usulan kebijakan itu dilakukan di tengah naiknya ketegangan perebutan wilayah dengan Beijing di Laut China Timur dan dengan negara tetangga Korea Utara yang terus mengembangkan teknologi rudal.

Rencana teknologi militer itu mengusulkan pembuatan pesawat mata-mata nir-awak pada 10 tahun mendatang, sebelum mengembangkannya menjadi pesawat tempur nir-awak pada dekade selanjutnya.

Sementara itu dalam hal anggaran, jika usulan kenaikan sebesar 2,3 persen pada tahun depan disetujui, maka Jepang secara lima tahun berturut-turut terus menambah anggaran militer yang diharapkan dapat memperbaiki pertahanan Jepang di tengah teknologi rudal kendali milik Korea Utara.

Meski demikian, seorang analis keamanan menyatakan bahwa anggaran tersebut masih kurang.

"Kondisi keamanan di sekitar Jepang semakin berbahaya, terutama dengan kehadiran Korea Utara dan China," kata Takashi Kawakami, seorang pakar keamanan dari Universitas Takushoku di negara tersebut.

"Saya berpendapat angka tersebut masih kurang," kata dia.

Pada bulan ini, Jepang akan mengumumkan usulan anggaran bagi departemen pertahanan dan kementerian-kementerian lain untuk satu tahun fiskal yang berakhir pada Maret 2018.

Di antara anggara yang diminta departemen pertahanan adalah peningkatan sistem pertahanan rudal PAC-3 Patriot dengan biaya 100 milyar yen, kata seorang sumber dari pemerintahan yang meminta namanya dirahasiakan.

Peningkatan itu akan melipat-gandakan jangkauan sistem rudal sejauh lebih dari 30 km, kata beberapa sumber lainnya.

Usulan anggaran lainnya adalah biaya produksi versi Block IIA dari sistem Standard Missile-3, yang dibuat bersama Amerika Serikat dan berfungsi untuk menghalangi rudal musuh dari ketinggian, kata sumber tersebut.

Kementerian pertahanan juga akan mengalokasikan dana pembelian versi canggih pesawat tempur F-35 yang dibuat oleh perusahaan Amerika Serikat, Lockheed Martin Corp, kata sumber yang sama.

Jepang juga berencana untuk meningkatkan penjagaan di pulau Miyakojima dan Amami Oshima di tengah agresifitas China di kawasan tersebut.

Hubungan kedua negara semakin panas pada bulan ini setelah kapal penjaga pantai China semakin sering berlayar di kawasan sengketa Laut China Timur.

Credit ANTARA News

Jumat, 19 Agustus 2016

Cinta Sang Proklamator

Guruh Soekarno Putra di depan poster Bung Karno, Jakarta. (MI/M Irfan).

CB, Jakarta: Terdengar gelak tawa kecil di bawah teras Istana. Dua orang anak, seorang laki-laki dan seorang lagi perempuan berdiri di tepi kolam yang tak begitu dalam. Bocah laki-laki yang baru genap berusia delapan tahun itu rupanya menggendong seekor kucing. Tak lama, diceburkannya binatang lucu itu hingga kuyup dan lari tunggang langgang.

Keduanya terbahak. Mereka tak sadar, dari arah belakang di atas teras, sang ayah sudah pasang muka cemberut. “Guruh!, Sukma!, kemarilah!” setengah teriak sosok yang oleh banyak orang masyhur disapa Bung Karno itu memanggil keduanya.

Inilah kejadian yang paling diingat Guruh Soekarnoputra, anak bungsu dari Sang Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Ia mengaku, dari sinilah keyakinannya muncul tentang seorang bapak dengan rasa cinta yang sempurna. Tidak hanya kepada rakyat, keluarga, manusia, bahkan kepada hewan sekalipun. “Apa alasanmu menceburkan kucing itu ke kolam?” tanya Soekarno.

“Tidak, Bapak, kami tidak bermaksud menyiksa. Kami hanya penasaran dan ingin tahu saja, apakah kucing bisa berenang?” jawab Guruh, sebagaimana ia ceritakan ulang kepada Telusur Metrotvnews.com di Jalan Sriwijaya Raya No. 26, Jakarta, Senin (15/8/2016) kemarin.

Guruh dan kakaknya, Soekmawati Soekarnoputri tertunduk diam. Setelahnya, Presiden Soekarno berpesan: “Kamu jangan menyakiti siapapun, apapun, segala makhluk ciptaan Tuhan. Apalagi manusia.”

Ajaran cinta dari Istana

Di atas podium, Bung Karno kerap dipandang garang. Di saat menyampaikan pesan dan gagasannya melalui orasi, orang-orang akan berdecak kagum dengan intonasinya yang teratur, juga suara tegas nan lantang yang menambah kewibawaan. Namun di sisi lain, di mata anak-anak dan keluarganya, Soekarno adalah orang yang lemah lembut. Dikasihinya keluarga dengan penuh kehangatan, tanpa amarah.

“Seumur hidup, saya belum pernah dimarahi bapak,” kata Guruh.

Cinta kasih Soekarno, kata Guruh, seiring sejalan dengan sosoknya yang memiliki tingkat spiritual yang tinggi. Jika sedang berhadapan dengan suatu persoalan yang dianggap berat, Soekarno tak turut memasang muka masam di depan anak-anaknya.

“Paling jika memang butuh ketenangan untuk membangun konsentrasi tinggi, Bung Karno menyendiri, semacam bertafakkur,” ujar dia.

Bung Karno dibilang jarang memberikan wejangan kepada keluarga dan anak-anaknya secara verbal. Lebih sering, pemimpin berjuluk Putra Sang Fajar itu memberikan teladan yang baik melalui tindakan.

Sebut contoh, ketika Guruh memasuki usia lima tahun, Bung Karno merombak sebuah gazibu tinggalan Belanda yang terletak di kebun antara Istana Negara dan Istana Merdeka menjadi tempat belajar anak-anak. Penyelenggaraan taman kanak-kanak (TK) di tempat yang pada masa kolonial menjadi lokasi favorit berpesta ini baru dipahami maksud dan tujuannya ketika Guruh mulai beranjak dewasa.

“Siapa yang sekolah? Itu dari berbagai golongan. Ada anak sopir, tukang kebun, pegawai Istana, sampai anak pejabat Setneg (sekretariat negara), juga beberapa dari anak petinggi jenderal dan menteri. Semuanya bercampur, termasuk saya. Bapak menanamkan sikap kesetaraan tanpa membeda-bedakan antar sesama manusia,” kata Guruh.

Jangan ada benci kala berbeda pandang

Indonesia telah resmi berdiri. Pengakuan kedaulatan dari negara-negara sahabat berduyun berdatangan. Perlahan tapi pasti, fungsi pemerintahan mulai dijalankan. Namun sebagaimana sebuah keyakinan bahwa Tuhan juga menguji bangsa yang luhur, perbedaan pandangan mulai terasa di antara para pendiri negeri, termasuk, ada sekelumit babak pertentangan antara Soekarno dan Mohammad Hatta.

Puncaknya, pada 1 Desember 1956 dua sahabat karib itu harus bersimpang jalan. Hatta memilih meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden. “Dengan mengundurkan diri, sebenarnya Hatta ingin memberikan kesempatan kepada Presiden Soekarno untuk membuktikan dirinya mampu membawa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur,” tulis Peter Kasenda dalam Bung Karno Panglima Revolusi.

Ada beberapa sebab yang menjadikan dwitunggal itu berpisah. Di antaranya, Hatta tak setuju dengan gaya kepemimpinan sentralistik yang tengah dijalankan kawannya itu. Hatta menganggap, Soekarno tanpa sadar dengan sendirinya menjadi feodal dan otoriter.

Lain lagi anggapan Bung Karno. Sudah lama ia tak sepakat dengan gagasan Hatta yang ingin menghidupkan partai-partai politik. Sebenarnya kerenggangan ini bisa dirasakan ketika Hatta menabuh gong sistem multipartai dengan menandatangani Dekrit Wakil Presiden Nomor 10 Tahun 1945.

“Soekarno sebagai pemimpin bertipe Solidarity Maker, yang lebih mementingkan segi membangkitkan semangat dan solidaritas bangsa untuk mencapai hal yang dicita-citakan,” tulis Peter.

Sementara Hatta, kata Peter, sebagaimana mengutip The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia karangan sarjana politik Australia Herbert Feith, adalah pemimpin bertipe Administrator. Yakni pemimpin yang lebih merujuk pada cara-cara yang rasional dalam upaya membangun bangsa.

“Tapi itu hanya bersilang pendapat dalam hal politik. Dalam sehari-harinya keluarga kami tetap dekat,” kata Guruh.

Guruh pun mengaku masih mengingat dengan jelas masa-masa itu. Tradisi bertukar penganan di pagi atau sore hari yang biasa dilakukan dua keluarga sejak lama ini masih terus berlangsung, tanpa terganggu sedikitpun. “Apalagi ibu (Fatmawati), tetap menjaga. Bertukar makanan, Ibu (Siti Rahmiati) Hatta kirim makanan apa, kita hadiahi makanan apa,” ujar Guruh.

Tak hanya dengan Hatta, Bung Karno pernah pula berseberangan dengan Jenderal Nasution. Usai Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, hubungan keduanya berjarak, bahkan memanas lantaran Nasution khawatir pembubaran Konstituante dan gagasan kembali kepada UUD 1945 akan mengembalikan pula sikap totaliter Soekarno.

Meski begitu, nyatanya, Guruh dan anak sulung Nasution, Hendrianti Saharah, tetap diperkenankan saling kunjung ke rumah untuk berlatih aneka tarian Nusantara, juga berangkat sekolah dan bermain bersama.

“Hal yang sama juga ketika Bapak berbeda pendapat dengan orang-orang dari PSI (Partai Sosialis Indonesia, pimpinan Sutan Sjahrir). Ibu tetap bersahabat dengan teman-temannya di sana, dan tentu Bapak tak melarangnya,” kata Guruh.

Menirukan apa yang pernah dikatakan Bung Karno, Guruh berucap, “Jangan benci seseorang secara pribadi hanya karena berbeda pandangan.”

Credit Metrotvnews.com

Kenegarawanan Bung Hatta

Bung Hatta (kiri). (MI/M Soleh)

CB, Jakarta: Mohammad Hatta, kata Halida, selalu berbicara dari hati. Ini adalah penggalan dari sebuah percakapan mengenai betapa luasnya pengertian Hatta bagi Indonesia. Wakil Presiden pertama untuk negara yang berdiri pada 17 Agustus 1945 ini banyak dikenal orang sebagai sosok sederhana, tegas, dan mampu menempatkan segenap sesuatu sesuai dengan porsi dan posisinya.

“Dalam kesehariannya, Ayah (Mohammad Hatta) itu rapi, tertib, dan tidak berantakan,” ujar putri bungsu Mohammad Hatta, Halida Nuriah Hatta kepada Telusur Metrotvnews.com di Jalan Diponegoro No 57, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/7/2016) beberapa pekan lalu. Oleh karenanyalah, maka tak heran jika sosok dengan nama lahir Mohammad Athar ini menjadi semacam muara bagi kawan-kawan seperjuangannya. Hatta banyak dicari dan dikagumi orang sebagai tempat mencurahkan gagasan, meminta pertimbangan, bahkan menjadi tempat keluh-kesah para pendiri Republik di saat Indonesia mulai memasuki babak baru di dunia perpolitikan.

“Bung Hatta dikenal pandai dalam memisahkan urusan pribadi dan kepentingan negara,” ujar Halida.

Pendamping setia Bung Besar

Mereka pertama kali jumpa pada 1923. Soekarno dan Hatta sama-sama sedang bergerak dan berjuang untuk mewujudkan bangsa yang berdaulat, Indonesia.

Kisah perjumpaan diawali dengan rasa saling kagum di antara keduanya. Soekarno di Hindia Belanda, sementara Hatta yang masih menempuh kuliah di Netherland itu saling mencari tahu. Meski begitu, pertemuan keduanya baru terjadi ketika Hatta memutuskan untuk pulang ke Tanah Air. Pada 1932, Hatta menyusul ke Bandung, menemui sosok yang kelak sehidup semati membangun negeri.

Keduanya dinilai sama-sama memiliki karakter yang kuat. Soekarno yang berani dan menggelora berhadapan dengan pria berkacamata yang mengukur segala sesuatu dengan konsep yang tertib, terstruktur, juga cermat. Maka wajar pula, jika di awal perjumpaan itu, pasangan yang nantinya dikenal dengan sebutan Dwitunggal ini langsung diwarnai perbedaan pendapat dan pandangan dalam prinsip politik.

Perbedaan cara pandang yang paling mecuat adalah di kala keduanya berbeda tafsir dalam memandang strategi perjuangan politik non-cooperation era 1930an. Gagasan untuk tidak menjalin kerjasama dengan penjajah yang lebih dipahami Hatta tidak secara terperinci dan tidak bisa digebuk rata ini digaungkan Soekarno dengan pemaknaan secara utuh dan gelondongan. Maka, perselisihan pun muncul tentang hukum perjuangan bagi bumiputera yang duduk di Tweede Kamer, alias majelis rendah parlemen bikameral Belanda. Pada ruang ini, Hatta menganggap bisa juga dijadikan sebagai salah satu jalan perjuangan.

“Paham ini aneh sekali! Bukan sikap dan cara berjuang lagi menjadi ukuran orang radikal atau tidak, non atau co, melainkan memboikot atau duduk di dalam parlemen,” tulis Hatta dalam Untukmu Negeriku (2): Berjuang dan Dibuang.

Di kalangan pergerakan, boleh jadi mereka berbeda. Namun di mata Pemerintah Kolonial Belanda, keduanya sama-sama dianggap berbahaya. Dua tahun berikutnya, mereka dipisahkan. Hatta diasingkan bersama Sutan Sjahrir ke Boven Digoel, Papua pada 1934. Sementara Soekarno setahun lebih dulu menjalani pengasingan di Ende, Flores.

Memasuki 1941, keduanya telah sama-sama pulang dari negeri buangan. Sepasang sahabat ini kembali bersatu. Mereka kompak untuk melupakan polemik yang lalu itu demi mulusnya jalan perjuangan menuju Indonesia merdeka.

“Kepada Etek Johor, Bung Karno menyampaikan pesan bahwa ia sudah datang dari Sumatera. Ia tidak mau bicara dengan siapa pun juga sebelum ia bertemu dan bicara dengan aku,” tulis Hatta dalam Untukmu Negeriku (3): Menuju Gerbang Kemerdekaan.

Setelah kembali seiring sejalan, benar juga, jalan kemerdekaan terbuka lebar. Kebulatan tekad rakyat dalam mendorong kemerdekaan, serta konflik global yang tengah menimpa Jepang berupa kekalahan dalam perang Pasifik, menjadikan kedua karib mampu tampil guna mengantarkan negerinya meraih kedaulatan, melalui pembacaan naskah proklamasi, tepatnya pada 17 Agustus 1945.

Bung Hatta terus setia mendampingi Soekarno dalam membangun negara yang mereka dan rakyat Indonesia cita-citakan sejak lama. Hanya saja, perbedaan karakter dan cara pandang itu kembali memunculkan pilihan untuk berpisah di kali kesekian. Pada 1 Desember 1956, Bung Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Pada awalnya, Bung Karno tak tinggal diam, atas sikap kawannya itu, ia mencoba merayu melalui Siti Rahmawati, istri tercinta Hatta.

“Namun Ibu saya mengatakan, Om, apa yang sudah menjadi keputusan Kak Hatta, itu sudah dianggapnya sebagai yang terbaik. Karena itu saya ikut saja dengan keputusan Kak Hatta,” tulis Meutia Farida Hatta dalam Bung Hatta di Mata Tiga Putrinya.

Rumah bersama bagi “mereka”

Setelah tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden dan bertekad membangun negeri dari luar lingkar pemerintahan, Bung Hatta menerima tawaran mengajar di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Selain karena kecintaannya terhadap buku dan pengetahuan, kesempatan itu diambil Bung Hatta demi memenuhi kebutuhan keluarganya yang saat itu hanya mengandalkan uang pensiunan.

“Meski sudah tidak lagi menjadi Wakil Presiden, tetapi sifat leader Ayah masih ada. Beliau tetap dianggap oleh banyak orang sebagai pemimpin. Ia mengayomi,” kata Halida.

Seusai Pemilihan Umum (Pemilu) 1955, suhu politik di dalam negeri cenderung memanas. Tidak hanya Hatta, beberapa nama yang dulunya lebih dekat dengan Soekarno kini lebih memilih untuk menjaga jarak. Bahkan di sisi lain, Bung Karno pun banyak dikatakan mulai menyisihkan kawan-kawan yang sudah tak lagi seide-sepemikiran.

Satu dari sekian orang itu adalah Sutan Sjahrir. Ia dianggap ikut andil dalam percobaan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)/Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Sjahrir ditangkap Soekarno dan menjadi tahanan kota pada 1962. Sejak saat itulah, Sjahrir kerap menenangkan diri dengan mencurahkan segala keluh kesahnya kepada Bung Hatta.

“Termasuk ketika Pak Sjahrir datang pamit untuk berobat ke Zurich, bersama Ibu Sjahrir. Mereka berbicara kepada Ayah. Tapi saya tidak mengerti betul apa yang diobrolkan. Sebelum akhirnya beliau berangkat dan terdengar kabar beliau meninggal dunia di sana,” kata Halida.

Hal yang serupa juga dilakukan Prawoto Mangkusasmito, M Roem, Buya Hamka, dan banyak orang yang merasa perlu mencurahkan isi hatinya kepada Hatta; sebuah muara para pendiri bangsa.

Credit Metrotvnews.com

Isi Peraturan Menteri tentang TKDN Ponsel 4G

Ilustrasi TKDN. Kredit Ilustrasi: Techwire

CB, Jakarta - Diwartakan sebelumnya, peraturan mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ponsel 4G di Indonesia sudah ditandatangani oleh Menteri Perindustrian (Menperin) terdahulu, Saleh Husin.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elekronika (Dirjen Ilmate), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), I Gusti Putu Suryawirawan mengonfirmasi hal tersebut ketika dihubungi Tekno Liputan6.com, Kamis (18/8/2016).

"Iya benar, aturan TKDN ponsel 4G sudah diteken Pak Menteri (Menperin Saleh Husin) sebelum Reshuffle Kabinet Jilid II dilakukan Presiden Joko Widodo," ujar pria jebolan Institut Teknologi Bandung tersebut kepada Tekno Liputan6.com melalui sambungan telepon.

Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 65 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Handheld.

Secara garis besar, menurut salinan peraturan tersebut yang Tekno Liputan6.com terima, penilaian TKDN diatur dalam pasal 4. Pasal tersebut menyatakan bahwa penilaian TKDN dilakukan dengan pembobotan pada tiga aspek yaitu:

aspek manufaktur dengan bobot 70 persen dari penilaian TKDN produk;
aspek pengembangan dengan bobot 20 persen dari penilaian TKDN produk; dan
aspek aplikasi dengan dengan bobot 10 persen dari penilaian TKDN produk.

Rincian dari penilaian ketiga aspek tersebut adalah sebagai berikut:

Aspek manufaktur: material memiliki bobot 95 persen, tenaga kerja memiliki bobot 2 persen, dan mesin produksi memiliki bobot 3 persen;
Aspek pengembangan: lisensi memiliki bobot 10 persen, firmware memiliki bobot 40 persen, desain industri memiliki bobot 20 persen, dan desain tata letak sirkuit terpadu memiliki bobot 30 persen;
Aspek aplikasi: minimal 2 aplikasi lokal terpasang (embedded) di ponsel atau 4 gim lokal terpasang (embedded), digunakan secara aktif oleh 250.000 orang, proses injection software di lakukan di dalam negeri, menggunakan server di dalam negeri, memiliki toko aplikasi online lokal.

Selain opsi-opsi tersebut di atas, ada satu opsi lainnya yaitu TKDN dengan skema berbasis investasi. Berdasarkan Pasal 26 Permenperin No. 65 Tahun 2016, skema penghitungannya adalah sebagai berikut:

investasi senilai Rp 250 miliar hingga Rp 400 miliar setara dengan TKDN 20 persen.
investasi senilai lebih dari Rp 400 miliar hingga Rp 550 miliar setara dengan TKDN 25 persen.
investasi senilai lebih dari Rp 550 miliar hingga Rp 700 miliar setara dengan TKDN 30 persen.
investasi senilai lebih dari Rp 700 miliar hingga Rp 1 triliun setara dengan TKDN 35 persen.
investasi senilai lebih dari Rp 1 triliun setara dengan TKDN 40 persen

Credit Liputan6.com