Filipina-Amerika Serikat akan perluas latihan perang bersama

... diadakan saat kekhawatiran tumbuh di Filipina bahwa China berusaha menguasai laut yang penting dan kaya sumber daya tersebut...

Manila (CB) - Filipina dan Amerika Serikat akan menggandakan pelatihan perang tahunan mereka pada bulan ini, dengan beberapa pelatihan diadakan di dekat "titik panas" Laut Cina Selatan, kata tentara Filipina pada Senin.

Pelatihan 10 hari di antara sekutu lama itu akan diadakan saat kekhawatiran tumbuh di Filipina bahwa China berusaha menguasai laut yang penting dan kaya sumber daya tersebut.

Hampir 12.000 tentara akan terlibat dalam pelatihan tahun ini di beberapa tempat di Filipina, termasuk di sebuah pangkalan angkatan laut yang menghadap langsung ke perairan yang disengketakan itu, kata juru bicara militer Filipina, Letnan Kolonel Harold Cabunoc.

Jumlah itu mencakup 6.600 tentara Amerika Serikat, sementara "hanya" 5.500 personel yang ikut dalam Latihan Balikatan (bahu membahu) pada tahun lalu, kata Cabunoc.

Ia menyatakan perluasan pelatihan peran itu menunjukkan persekutuan kian dalam Filipina dengan bekas penjajahnya tersebut.

"Peningkatan kekuatan Balikatan 2015 itu mencerminkan pertumbuhan tekad Filipina dan Amerika Serikat untuk meningkatkan kemampuan melakukan kerja sama tentara dan kegiatan bukan ketentaraan," kata Cabunoc.

Pasukan Amerika Serikat memainkan peran sangat penting dalam serangan gagal terhadap pemberontak Moro di Filipina, yang menewaskan 44 personel polisi khusus, kata laporan Senat, yang disiarkan pada Maret.

Serangan itu, yang dikenal setempat dengan nama Oplan Exodus, menenggelamkan pemerintahan Presiden Filipina, Benigno Aquino, ke dalam kemelut dan merusak upaya mengakhiri puluhan tahun pemberontakan Moro.

"Tentara Amerika Serikat memainkan peran dalam pelatihan sebelum, dan pemantauan, gerakan itu," kata Senator Grace Poe kepada wartawan saat menyiarkan temuan penyelidikan panitia atas serangan pada 25 Januari tersebut.

"Panitia itu mendapati Amerika Serikat secara hakiki terlibat dalam keseluruhan Oplan Exodus. Mereka menyediakan peralatan, pelatihan dan sandi," katanya.

Oplan Exodus berusaha menangkap atau membunuh dua orang dalam daftar "teroris" paling dicari pemerintah Amerika Serikat, yang tinggal di antara pemberontak Moro di masyarakat petani Filipina selatan.

Salah satu orang itu, Zulkifli bin Hir asal Malaysia, dilaporkan tewas, tapi yang lain, warga Filipina Abdul Basit Usman, lolos saat pemberontak mengepung polisi khusus tersebut dan menewaskan 44 dari mereka.

Penyelidikan polisi sebelumnya menguraikan banyak kesalahan, yang mengarah ke pembantaian pasukan khusus tersebut.

Laporan Senat itu menyatakan Aquino harus bertanggung jawab atas kematian tersebut, tapi juga mengangkat masalah pertanggungjawaban Amerika Serikat, sekutu lama ketentaraan Filipina, yang menolak mengumumkan perannya dalam gerakan tersebut.


Credit  ANTARA News

Tokyo desak Gubernur Okinawa mengalah dalam sengketa pangkalan AS

Tokyo (CB) - Tangan kanan Shinzo Abe, Minggu, mendesak Gubernur Okinawa mengalah terkait sengketa lama pembangunan pangkalan udara Amerika Serikat menjelang kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Washington akhir bulan ini.

Pembangunan pangkalan itu, yang pertama kali diperdebatkan pada 1996, telah ditentang oleh oposisi lokal dari pulau itu --yang mengatakan bahwa mereka menanggung beban yang tidak proporsional saat menjadi tuan rumah lebih dari setengah dari 47 ribu personel militer Amerika Serikat yang ditempatkan di Jepang.

Dalam perkembangan terbaru dari sengketa yang telah berlangsung dua dasawarsa itu, Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga berkata kepada Gubernur Takeshi Onaga, "Kami harap bisa mendapatkan pemahaman Anda terkait rencana ... untuk menjaga daya tangkal dari aliansi Jepang-AS."

Namun, Gubernur Okinawa membalas imbauan itu dengan pernyataan bahwa sekalipun ia memahami pentingnya aliansi dengan Amerika Serikat, rencana keamanan nasional harus memperoleh dukungan rakyat Jepang.

"Okinawa tidak pernah secara sukarela menawarkan (tanah) untuk pangkalan militer. Saya yakin mustahil untuk membangun pangkalan baru," kata Onaga, yang mengacu kepada rencana untuk mengganti Pangkalan Udara Futenma --yang terletak di perkotaan-- dengan sebuah pangkalan di garis pantai pedesaan di Nago.

Kelompok anti-pangkalan, yang ingin pangkalan itu dipindahkan dari Okinawa, melakukan serangan terbaru akhir bulan lalu ketika Onaga mengatakan karang di luar zona yang diizinkan di pantai timur laut pulau itu telah rusak dan menuntut penghentian pekerjaan.

Pemerintah pusat pekan lalu berupaya menyingkirkan gubernur, menangguhkan perintahnya untuk menghentikan pembangunan, menjelang tur sepekan Abe ke Amerika Serikat yang akan dimulai pada 28 April. Tur Abe ke Amerika Serikat akan fokus pada pendalaman hubungan perdagangan dan militer.

Abe dan Onaga akan bertemu sebelum tur Amerika Serikat itu, menurut Mainichi Shinbun yang mengutip sumber tanpa nama dari Pemerintah Okinawa.

Menteri Perikanan Yoshimasa Hayashi, Senin, meringankan perintah pemberhentian pembangunan dengan penundaan sementara saat masalah itu diselidiki, yang secara efektif akan membutuhkan waktu lama.

Okinawa, yang sebelumnya adalah kerajaan merdeka, dianeksasi oleh Jepang pada abad ke-19 dan berada di bawah kendali Amerika Serikat mulai akhir Perang Dunia II pada tahun 1945 sampai tahun 1972.

Sementara sebagian besar warga Jepang menghargai perlindungan aliansi Amerika Serikat, terutama dalam konteks perkembangan Beijing di kawasan itu, sejumlah besar warga Okinawa menginginkan penurunan dramatis jumlah personel militer.

Penutupan Futenma dan pembukaan pangkalan pengganti di Nago, 50 kilometer (30 mil) dari Funtema, pertama kali disetujui pada tahun 1996, saat Amerika Serikat berusaha untuk menenangkan kemarahan lokal setelah aksi pemerkosaan anak sekolah oleh para prajurit.

Tetapi sejak saat itu rencana tersebut telah ditentang, dengan pengunjuk rasa memblokir langkah itu, dengan alasan apapun pangkalan baru harus dibangun di tempat lain di Jepang maupun di luar negeri.

Pada 2013 pendahulu Onaga, Hirokazu Nakaima, mantan penentang keras, mengubah keberatannya pada pangkalan baru itu setelah Tokyo menjanjikan suntikan dana tahunan yang besar dan kuat bagi perekonomian lokal.

Banyak warga pulau itu melihat kasus tersebut sebagai pengkhianatan dan pada November menendang dia ke luar kantor untuk mendukung Onaga, demikian laporan AFP.



Credit  ANTARA News

Marinir Indonesia-AS latihan perang kota di Banyuwangi

Sejumlah prajurit Taifib Korps Marinir TNI AL dan US MARSOC mengikuti upacara pembukaan latihan dengan sandi Lantern Iron 15-5524 di Pusat Latihan Tempur Korps Marinir Baluran, Karangtekok, Situbondo, Jatim, Kamis (19/3). Latihan tersebut untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknik dan taktik prajurit Taifib Korps Marinir serta mempererat kerja sama dengan prajurit US MARSOC dalam bidang militer yang berlangsung hingga 10 April. (ANTARA FOTO/Sertu Mar Kuwadi)

Secara umum latihan ini untuk meningkatkan profesionalisme prajurit Taifib Korps Marinir yang memiliki kemampuan bertempur di tiga medan atau tri media, yaitu di darat, laut dan udara."

Banyuwangi (CB) - Prajurit Intai Amfibi Marinir TNI AL bersama dengan prajurit khusus Marinir AS, US Marsoc, melakukan latihan perang kota di Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur.

Komandan Satgas Latihan Letkol Marinir Freddy Ardianzah dalam keterangan tertulis Dinas Penerangan Korps Marinir di Banyuwangi, Selasa menjelaskan bahwa latihan bersandi "Lantern Iron 15-5524" melibatkan sejumlah pihak, termasuk helikopter TNI AL.

"Tujuan latihan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknik dan taktik prajurit Taifib Korps Marinir dalam melaksanakan perang kota," ujarnya.

Letkol Freddy Ardianzah mengatakan selain materi perang kota, Senin (6/4), prajurit Taifib Korps Marinir pada Minggu (5/4) juga melaksanakan latihan melompat ke air dari helikopter dan stabo atau diangkut dengan helikopter menggunakan tali.

Satu unit helikopter jenis Bell 412 yang dilibatkan berasal dari Skuadron 400 Wing Udara-1 Pusat Penerbangan TNI AL (Puspenerbal) yang dipiloti Lettu Laut (P) V. Oktomiawan dan Copilot Lettu Laut (P) Tri Yudha.

"Secara umum latihan ini untuk meningkatkan profesionalisme prajurit Taifib Korps Marinir yang memiliki kemampuan bertempur di tiga medan atau tri media, yaitu di darat, laut dan udara," ujarnya.

Pada akhir Maret lalu, prajurit Taifib Marinir bersama dengan US Marsoc mengadakan latihan pengintaian pantai di daerah Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Lampon, Banyuwangi.

Letkol Freddy Ardianzah menjelaskan pada latihan itu marinir kedua negara melaksanakan berbagai materi latihan, di antaranya, renang rintis, pengintaian pantai lanjutan dan raid amfibi.

Pada latihan bersama itu kedua marinir merasakan lokasi latihan tempat para calon pasukan Taifib Marinir digembleng.

Freddy Ardianzah menjelaskan bahwa para marinir itu juga berlatih tentang identifikasi serta tindakan terhadap bahan peledak, pertempuran jarak dekat, bertahan hidup dan lainnya.

Menurut dia, latihan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknik dan taktik prajurit Taifib serta menjalin kerja sama dengan prajurit US Marsoc dalam bidang militer.



Credit  ANTARA News

RI-Australia Tak Layak Putus karena Hukuman Mati

Banyak hal yang membuktikan dua negara ini masih saling membutuhkan.

Dubes RI untuk Austalia, Nadjib Riphat Kesoema. ( ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)

 

CB - Hari ini, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) akan membacakan keputusan banding yang diajukan oleh dua gembong narkoba asal Sydney, Australia, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Hasil keputusan tersebut akan menjadi penentu apakah nyawa mereka akan terselamatkan atau tetap berakhir di regu tembak.

Isu pelaksanaan hukuman mati yang melibatkan keduanya sempat membuat hubungan Australia dengan Indonesia kembali tegang. Puncaknya, terjadi ketika Chan dan Sukumaran dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan menuju ke lokasi eksekusi di Pulau Nusakambangan pada awal Maret lalu.

Publik menduga, 10 terpidana mati akan segera dieksekusi begitu tiba di Nusakambangan. Penjagaan yang begitu ketat mulai dari Lapas Kerobokan menuju ke Bandara Ngurah Rai hingga ke Nusakambangan sempat menimbulkan protes keras dari Pemerintah Australia.

Belum lagi, di media muncul foto kebersamaan Kepala Polisi Resort Denpasar, Kombes Djoko Hari Utomo ketika tengah berada di dalam pesawat yang mengantar Chan dan Sukumaran menuju ke Semarang kian memanaskan suasana yang sudah tegang. Tegangnya kembali hubungan Australia dan Indonesia seolah melupakan fakta kedua negara baru saja kembali bersahabat usai didera skandal penyadapan.

Aksi Badan Intelijen Australia (ASIO) kala itu membuat mantan Presiden Susilo Bambang Yudoyono geram dan menarik Duta Besar RI untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema selama sembilan bulan. Kini, setelah episode itu terlewati, muncul ujian bagi hubungan kedua negara.

Pemerintah Indonesia telah berulang kali mengatakan pelaksanaan eksekusi mati hanya merupakan bagian dari penegakkan hukum. Pasalnya, hukum positif Indonesia masih mengadopsi vonis mati. Belum lagi, Indonesia kini dalam keadaan darurat narkoba, yang memaksa Presiden Joko Widodo harus bertindak tegas terhadap tindak kejahatan serius itu.

Setiap kali muncul riak dalam hubungan antara Indonesia dan Australia, publik mulai bertanya apakah isu tersebut akan mempengaruhi kerjasama kedua negara. Dalam isu pelaksanaan hukuman mati ini, Dubes Nadjib tegas mengatakan, masalah tersebut terlalu kecil untuk dapat menghancurkan hubungan diplomatik kedua negara yang telah terjalin selama 65 tahun.

Dia mengatakan, opini yang sebelumnya sempat berkembang di publik Australia mengenai Indonesia akibat pelaksanaan hukuman mati tidak sepenuhnya mencerminkan mayoritas suara warga Negeri Kanguru.

"Secara keseluruhan, warga kedua negara berpikir bahwa kedua wilayah saling dekat dan harus tetap menjalin hubungan," ujar mantan Dubes RI untuk Kerajaan Belgia dan Uni Eropa itu yang ditemui beberapa waktu lalu.

Bahkan, terlalu banyak kerjasama yang dipertaruhkan jika hubungan kedua negara harus mengalami kemunduran karena isu ini. Bahkan, dia kini tengah gencar mengkampanyekan program ekonomi bertajuk 'sister by sector', yakni kerjasama kedua negara antar bidang yang sama. Misalnya, antar universitas, sekolah dan pelabuhan.

Lalu kerjasama di bidang apa lagi yang tengah dijalin Indonesia dengan Australia dan diprediksi dapat meningkatkan kesejahteraan warga kedua negara jika terealisasi? Kemudian isu pelaksanaan hukuman mati turut berpengaruh terhadap minat warga Australia untuk berkunjung ke Indonesia?

Berikut wawancara VIVA.co.id dengan Dubes Nadjib yang ditemui secara khusus pada akhir bulan lalu di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat:

Secara umum, hubungan Indonesia dengan Australia di taraf apa, sejak isu pelaksanaan hukuman mati terhadap dua gembong narkoba, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan menghiasi berbagai pemberitaan media?

Indonesia dan Australia memiliki hubungan yang sangat spesial. Jarak kedua negara yang terdekat itu kurang dari 200 kilometer. Jadi, Indonesia dengan Australia memang dekat sekali. Namun, memang harus kita akui, kedua negara juga berbeda.

Karena perbedaan itu pula, sebenarnya bisa dijadikan pintu gerbang untuk berdialog terkait perbedaan tersebut. Bagaimana dan apa yang sama dari kedua negara. Ternyata, pemikiran kedua bangsa itu banyak yang sama. Sehingga, saya pikir dua bangasa ini adalah dua bangsa yang harus bersahabat. Karena, tidak mungkin lagi bisa mengganti posisi.

Indonesia bisa saja mengatakan kami tidak butuh Australia dan sebaliknya. Australia bisa hidup sendiri dan begitu pun dengan Indonesia. Tetapi, harus dipikirkan juga 'what kind of quality' yang kita punya sebagai suatu bangsa jika Indonesia tidak memiliki relasi yang baik sebagai suatu bangsa terhadap negara tetangga.

Mungkin memang ada masalah di sana sini. Ada sebagian masyarakat Australia yang mengatakan tidak suka Indonesia, pun sebaliknya juga begitu. Tetapi, itu hanya segelintir masyarakat saja dan tidak menggambarkan opini warga secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, warga kedua negara berpikir bahwa kedua wilayah saling dekat.

Menurut Anda apakah hubungan kedua negara sudah matang atau malah mengalami kemunduran, jika dilihat dari reaksi publik dalam menyikapi isu yang tengah hangat, salah satunya pelaksanaan hukuman mati?

Saya tidak melihat ada 'set back' (kemunduran), tetapi ada dinamika. Dalam hubungan itu selalu ada dinamika, tetapi tolong jangan selalu dilihat hal tersebut kemunduran. Jika itu yang dilakukan, justru sulit bagi hubungan kedua negara untuk kembali maju. 

Tetapi, ini ada dinamika dan dia berhenti di situ. Memang ketika dilalui, ada jalan yang terjal, justru kita harus kembali ke jalan yang licin lagi. Barang kali, hubungan kedua negara kini tengah melalui 'bumpy road' (jalan terjal) tadi. Tetapi, kita harus kembali lagi.

Karena, masalah hukum, politik, dan diplomasi berbeda tempatnya. Sehingga, harus dilihat bahwa ini adalah penegakkan hukum. Oleh sebab itu, kami meminta agar proses penegakkan hukum tersebut dihormati. Sama seperti Indonesia menghormati penegakkan hukum yang berlaku di Australia.

Tetapi, apakah sebagian besar publik di Australia telah memahami, apa yang dilakukan Pemerintah RI hanya bagian dari penegakkan hukum?

Ya ada beberapa riak juga. Ada beberapa pertanyaan, permintaan, dan himbauan kepada saya. 'Ayo dong, ampuni [Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.red].' Memang ada. Tetapi, yang saya lihat secara keseluruhan, masyarakat kedua bangsa telah bertambah dewasa. Oleh sebab itu, ada keinginan dari keduanya untuk segera menyelesaikan permasalahan ini, karena tidak ada hubungan kedua bangsa yang putus hubungannya dan berperang, hanya karena isu penegakkan hukum. 

RI menegakkan hukum yang berlaku supaya lebih kuat. Seharusnya, negara yang satu lagi bisa menghormati itu.

(Mobil baracuda milik Brimob Bali yang dikerahkan untuk memindahkan Andrew Chan dan Myuran Sukumaran ke Pulau Nusakambangan. Foto: Reuters)

Indonesia dan Australia memiliki spektrum yang luas ya dalam berhubungan? Jadi, isu ini bisa dikatakan sangat kecil jika dibandingkan dengan hubungan tersebut?

Betul sekali. Jadi, kedua negara memiliki sudut pandang yang sangat luas. Segala macam aspek ada di situ. Segala macam sektor ada di situ. Mulai dari masalah pendidikan, kebudayaan, ekonomi, perdagangan, investasi dan kelautan. Sangat banyak yang bisa dijalin. Tidak lupa juga masalah keamanan dan pertahanan.

Menurut saya, terlalu banyak yang dipertaruhkan [dalam menjalin hubungan bilateral.red] jika harus dikorbankan hanya karena isu itu. Bayangkan, Indonesia dan Australia merupakan dua negara penting di kawasan Asia Tenggara dan Samudera Pasifik, kalau kerjasama keduanya bisa dioptimalkan dan tepat arah, maka dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat kedua negara.

Kemampuan pembelian (purchasing power parity, PPP) hampir sama, yakni Rp1,3 triliun. Tapi, jumlah tersebut dikonsumsi oleh penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta, sementara jumlah PPP Australia dikonsumsi oleh penduduk yang lebih kecil yakni 23 juta.

Kalau seandainya dua negara bekerja sama secara erat, maka bisa menghasilkan kue lebih besar dan dikonsumsi bersama-sama. Asalkan kedua negara tahu di mana tempat-tempat yang strategis itu.

Oleh sebab itu, saya mengenalkan program yang disebut 'sister by sector', yakni kerjasama di bidang-bidang tertentu. Saya sudah memulai universitas dengan universitas dan sekolah dengan sekolah.

Kemarin, Direktur Pelindo II, RJ Pelino berangkat ke Australia sebagai balasan kunjungan Direktur Pelabuhan Townsville datang ke Tanjung Priok (Indonesia). Di situ letak kerjasama nyatanya. Tetapi, yang saya sebut tadi baru mencakup skala kecil seperti sekolah dan universitas. Masih ada banyak bidang lainnya yang bisa dikerjasamakan.

Salah satunya kerjasama antar media. Misalnya kedua media bisa saling berbagi, caranya dengan berbagi berita dan artikel.

Kerjasama Bidang Maritim
Apakah Anda bisa menceritakan lebih detail mengenai program 'sister by sector'? Apakah ada target tertentu yang dicapai dalam waktu dekat melalui program tersebut?

Sekarang ini pelabuhan Pelindo, Tanjung Priok akan bekerja sama dengan Ports of Townsville dan Ports of Brisbane. Kerjasama pelabuhan Brisbane ini merupakan kelanjutan dari kunjungan Presiden Joko Widodo di sela KTT G20 pada November lalu di Brisbane. Yang unik dari pelabuhan Townsville ini yaitu pelabuhan kecil tetapi komoditas yang diekspor dan impor dari Indonesia ke pantai timur Australia, akan dikirim ke pelabuhan tersebut. Jadi kan unik.

Salah satu program Pak Jokowi yakni tol laut, maka nanti akan ada satu pelabuhan di Papua, yaitu di kota Sorong. Ke depan, akan dibuat pelabuhan besar dan berskala internasional. Semua barang, nantinya, akan melalui pelabuhan itu, kemudian akan didistribusikan ke Indonesia. Dengan metode itu, akan menghemat hingga 70%-80% biaya dan waktu.

Sehingga, jika semula dari Brisbane mau mengirimkan barang ke Pulau Jawa. Maka rute yang ditempuh, mereka akan mengirim lebih dulu ke Singapura baru diturunkan ke Jakarta. Sementara, dengan cara begitu, membutuhkan waktu sekitar satu bulan.

Sedangkan jika Pelabuhan Sorong itu telah selesai, maka pengiriman barang bisa dipercepat yakni hanya 10 hari waktu pengiriman. 

Lalu, bagaimana respons Pemerintah Australia terkait dengan proyek tol laut yang dicanangkan pemerintahan Presiden Jokowi?

Sangat bagus responsnya. Menteri Perdagangan, Andrew Robb, rencananya akan datang berkunjung dan membawa rombongan 300 pengusaha.

Rencananya kapan Mendag Australia, Andrew Robb akan datang ke Jakarta, Pak?

Mungkin sekitar di bulan Mei.

Jadi, Australia rupanya berminat untuk berinvestasi terhadap proyek pembangunan tol laut? Apakah mereka juga berminat juga dalam pembangunan pelabuhan di Sorong, Pak Nadjib?

Mereka terlihat berminat dengan proyek tol laut itu. Tetapi, saya tidak tahu di proyek yang mana mereka akan berinvestasi, karena saat itu tidak mengikuti rapatnya.

Namun, saya tahu, banyak pengusaha yang telah melirik gagasan poros maritim ini.

(Perdana Menteri Australia, Tony Abbott ketika menyambut Presiden Joko Widodo di KTT G20, Brisbane, Australia. Foto: Reuters)
Apa saja yang bisa dimanfaatkan dari Australia untuk mewujudkan konsep tol laut di Indonesia?

Banyak sekali. Salah satunya adalah teknologi distribusi kontainer. Saat saya mendampingi Presiden Jokowi untuk mengunjungi pelabuhan di Brisbane, mereka tidak lagi menggunakan sumber daya manusia. Semuanya dikendalikan menggunakan mesin sehingga berfungsi secara otomatis.

Sementara, di Indonesia untuk menggerakkan crane masih menggunakan tenaga manusia. Jadi, setiap kontainer terdapat barcode, sehingga cranenya itu langsung mencari posisinya dan segera dipindahkan. Itu yang disebut manajemen pelabuhan.

Belum lagi, jika dilihat jalur-jalur kereta api dan tol, digabung dengan pelabuhan. Jadi, begitu barang turun dari kapal, langsung diangkut dengan menggunakan kereta api.

Semua pelabuhan di Australia memiliki jalur kereta api dan langsung terkoneksi dengan jalan tol. Itu yang harus dipelajari dari Australia oleh Indonesia.

Kemudian, manajemen kapal pesiar. Saat ini target pemerintah sudah jelas untuk meningkatkan turis. Tetapi, jumlah kapal pesiar yang berlabuh di Indonesia masih sedikit, sebab masih sedikit pelabuhan yang sesuai untuk menampung kapal pesiar.

Tapi di Australia manajemennya sudah luar biasa. Di Negeri Kanguru, dermaga sangat panjang, sehingga memungkinkan bagi kapal pesiar untuk bersandar.

Kemudian, manajemen marina di Australia sangat luar biasa. Banyak sekali yang bisa diambil untuk kepentingan maritim ini.

Program sister by sector di kota mana saja yang telah dilibatkan?

Saya sudah bicara di beberapa kota, seperti Australia Selatan, Queensland, dan yang cukup lama di Australia Barat, Perth.

Apakah konsep program sister by sector ini akan direalisasikan menyerupai sister by city?

Bisa juga dengan konsep sister vcity. Tetapi, di dua kota itu bisa memiliki permasalahan minat dan isu yang berbeda. Seperti misalnya antara Jakarta dengan Sydney, sebenarnya mereka sister city. Tetapi, bisa dilihat perbedaan yang begitu besar di antara kedua kota itu.

Salah satu perbedaannya di Jakarta masih terdapat kemiskinan, area kumuh, banjir dan lain-lain. Sementara, itu tersebut telah diatasi oleh mereka.

Jadi, apa perbedaan konsep sister by sector dengan sister city?

Jadi lebih fokus. Jadi, misalnya yang difokuskan cara pengembangan kota dan pengadaan air minum. Yang dicari adalah kesamaan bukan perbedaan. Saya telah mengenalkan program ini di tahun 2014 dan berharap bisa diluncurkan di tahun ini.

Tahun lalu, kami telah memulai dengan program Pelindo II dengan Pelabuhan Townsville.  

Bagaimana dengan kerjasama terkait pembelian sapi? Sebab, hingga saat ini Indonesia masih dianggap pangsa pasar besar bagi Australia.

Kerjasama yang dibentuk itu adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Oleh sebab itu, Indonesia menggalang kemitraan di bidang keamanan pangan, tetapi khusus untuk daging merah dan industri sapi.

Saya berharap ketika kemitraan itu dibuat tahun 2013 dulu, program tersebut bisa menjadi satu proyek percobaan untuk program yang lain. Sebab, dalam program ini dilibatkan 'global value change'. Misalnya, di mana dilahirkan yang paling cocok sapi-sapi itu, karena padangnya tidak punya, maka dilahirkan di Australia. Jadi, kali pertama mereka hidup itu di padang penggembalaan di Australia.

Tetapi, untuk penggemukan lebih sesuai dilakukan di Indonesia. Sebab, banyak sumber daya manusia yang bisa memberikan perhatian lebih. Kemudian, di mana bisa dipotongnya. Kalau untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka ada dua pilihannya, bisa di Indonesia dan Australia. Di Australia, sudah berlaku sistem pemotongan yang halal.

Tetapi, jika untuk kepentingan ekspor ke negara-negara di Timur Tengah atau Malaysia, maka mereka akan lebih mempercayai sistem pemotongan di Indonesia. Jadi, sistem global value change ini menguntungkan untuk semua. Sehingga apa yang kita kerjakan secara bersama, keuntungannya juga bisa dinikmati bersama. 

Di sistem tersebut diharuskan kedua pihak untung. Tidak boleh ada yang rugi. Harus sifatnya 'win-win solution'. Jika sistem ini bisa dikerjakan secara betul, maka bisa diperoleh apa diinginkan Indonesia.

Perang Lawan ISIS
Bagaimana perkembangan kerjasama kedua negara dalam menangkal ancaman yang kian serius penyebaran paham kelompok Islamic State of Iraq and al Sham (ISIS)?

Saya melihat kerjasama antar kepolisian dan tentara pertahanan (TNI dengan Pasukan Pertahanan Australia), sama sekali tidak terganggu dengan isu pelaksanaan hukuman mati. Jadi, dialog terus terjadi, kemudian kerjasama kedua institusi dan pelatihan tetap berjalan.

Ini bagus sekali, karena jika misalnya, kedua institusi pertahanan dan keamanan merupakan institusi yang paling penting untuk menangani masalah-masalah strategis. Kembali ke soal ISIS, kedua negara sama-sama memiliki kepentingan yang besar dalam mengatasi masalah tersebut.

Para pemuda Indonesia banyak yang tertarik untuk berangkat ke Irak dan Suriah. Begitu juga Negeri Kanguru, mereka memiliki para pemuda yang terpengaruh berangkat ke sana.

Mereka kan terpengaruh menjadi radikal karena berbagai sebab, entah dari pendidikan dan pergaulan. Australia bisa belajar mengenai deradikalisasi dari Indonesia. Sementara, Indonesia bisa mempelajari metode yang lain dari Australia. Sehingga, compare notes untuk penting.

Selama ini, apa yang diandalkan oleh Australia dari Indonesia terkait memerangi ISIS?

Saya tidak secara spesifik menyebutkan ke ISIS ya, tetapi bagaimana penangkalan terorisme dan ekstrimisme. Indonesia menjadi salah satu pendiri dari Pusat Kerjasama untuk Penegakkan Hukum Jakarta (JCLEC) yang berada di Semarang. Walaupun namanya Jakarta, namun berlokasi di sana.

Itu tempat pembelajaran yang efektif dari JCLEC. Australia belajar dan melihat dari institusi itu. Kemudian bagaimana berbagi pengalaman dalam menghadapi terorisme dengan Negeri Kanguru. Hal tersebut merupakan kerjasama yang baik untuk saling mengisi.

Pemerintah Australia akhirnya memperketat pengamanan di dalam negeri, khususnya usai terjadi penyanderaan di Kafe Lindt, Sydney. Apakah itu turut berpengaruh terhadap Muslim Indonesia di Negeri Kanguru?

Di sana ada komunitasnya. Tetapi, Muslim Indonesia sangat toleran. Sampai saat ini, saya belum pernah mendengar tidak ada satu pun keturunan Indonesia yang terlibat gerakan itu.

Saya pikir ketahanan warga Indonesia untuk menghadapi isu-isu seperti itu lebih kuat. Saya tidak melihat ada masalah.







  Daya Tarik Bali
Terkait mengenai isu pembebasan visa bagi beberapa negara yang dianggap sebagai cara yang ampuh untuk menggenjot kedatangan turis, mengapa justru Australia tidak termasuk dalam daftar tersebut?

Semua itu pasti telah dihitung oleh Dirjen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pariwisata. Tapi, pasti sudah ada hitung-hitungannya. Mungkin ada yang masih menjadi pertimbangan bagi pihak imigrasi. Kan semua itu semua sistem pemerintahan yang menentukan. Kalau mereka semua mengatakan untuk dibuka dan bebas visa, maka mereka akan memberikan itu. Tetapi, jika sebaliknya ya tidak ada fasilitas itu.

Lagipula, warga Australia sudah memperoleh fasilitas visa on arrival (VOA) dan mereka sudah cukup puas. Untuk bisa memperoleh VOA, mereka tinggal membayar USD$35 atau setara Rp360 ribu.

Tetapi apakah cukup mudah bagi warga Indonesia untuk memperoleh visa ke Australia?

Dari jumlah statistik, warga Australia yang berkunjung ke Indonesia sudah mencapai 1,1 juta. Walaupun 78%-79% pergi ke Bali. Walau sebelumnya sudah pernah mencoba pergi ke tempat lain, tetapi tetap home base nya adalah di Bali.

Jadi, walaupun mereka mendarat di Jakarta, tetapi, mereka akan tetap terbang ke Pulau Bali.

Apakah itu berarti Pemerintah Indonesia kurang mempromosikan tempat pariwisata lain untuk dijadikan alternatif selain Pulau Bali?

Sebenarnya pembelajaran seperti itu bisa diambil dari daerah-daerah yang lain. Bali itu kan sederhana penyajiannya. Semua orang di Bali sudah seperti terdidik untuk bersikap ramah ke turis asing. Untuk menyambut tamu itu sangat mudah.

Sementara di daerah-daerah lain jika ada wisatawan berkulit putih langsung dikerubungi anak-anak. Di Bali kan udah tidak ada, sehingga mereka merasa lebih nyaman dan merasa lebih di rumah sendiri.

Jadi, lebih kepada pembangunan manusianya ketimbang pembangunan fasilitas?
Saya pikir dua-duanya ya, baik itu infrastruktur maupun sumber daya manusianya. Jadi, misalnya di Pulau Bali, turis tidak perlu pergi jauh sekali untuk bisa memperoleh panorama, gunung, hutan pantai dan budaya.

Daerah wisata tidak boleh terlalu besar. Jadi, misalnya ada satu teori, kalau misalnya mau kompak, dia tidak boleh lebih dari 50 kilometer.

Apakah isu pelaksanaan hukuman mati ini tidak berpengaruh terhadap kunjungan turis ke Pulau Bali?
Saya pikir tidak ada penurunan kunjungan penumpang dari Australia menuju ke Bali. Sebelumnya, saya telah bertanya ke Wakil Presiden Garuda di Australia dan di kawasan Pasifik. Mereka menjawab tidak ada penurunan kunjungan.

Memang, ada satu atau dua orang yang membatalkan kunjungan, tetapi itu bukan karena alasan itu [pelaksanaan hukuman mati.red]. Statistiknya tetap tinggi.

Kemarin, saya naik Garuda dari Australia, baik kelas ekonomi maupun bisnisnya tetap penuh.

Apa yang dicari warga Australia sehingga selalu berbondong-bondong berkunjung ke Pulau Bali?

Mereka kan memang sudah lama mengenal Pulau Bali. Dengan anggaran yang terbatas, mereka bisa mendapatkan banyak hal di Pulau Bali.

Ada seorang petugas di bandara Sydney yang cerita ke saya, sejak dulu dia masih lajang hingga memiliki dua anak perempuan, pasti rutin berkunjung ke Bali setiap tahun.


Apakah betul biaya untuk ke Pulau Bali jauh lebih murah jika dibandingkan warga Australia harus ke Gold Coast?

Iya. Sebagai contoh lama perjalanan dari Perth ke Goldcoast dibutuhkan waktu 5,5 jam. Sementara, ke Pulau Bali hanya membutuhkan waktu 2 jam 50 menit dengan zona waktu yang sama, lebih nyaman dan lebih murah.

Bahkan, kadang-kadang kalau pemesanan dilakukan dari jauh-jauh hari, tiket PP Australia-Bali bisa dibeli hanya dengan AUD300 atau setara Rp2,9 juta. Orang Australia Barat lebih dekat ke Jakarta daripada ke ibukotanya di Canberra. Seharusnya, itu bisa dijadikan nilai plus.

Apa tujuan pariwisata alternatif yang dikunjungi oleh warga Australia selain Pulau Bali?

Masih Pulau Bali dan area sekitarnya seperti Pulau Lombok. Kemudian mereka mulai bergeser ke Jawa Timur dan Barat. Kami juga kerap mengatakan Yogyakarta adalah tempat bertemunya budaya dari wilayah lain. Oleh sebab itu, mereka mulai menyukai Yogyakarta.

1,1 juta warga Australia tetap datang ke Pulau Bali dan tidak ada penurunan. Maka, diprediksi jika kunjungan ini stabil, maka Pulau Bali akan mengambil tempat Selandia Baru, sebagai tujuan pariwisata warga Australia. Saat ini, jumlah kunjungan turis ke Selandia Baru mencapai 1,3 juta. Perbedaannya tipis.

Diprediksi kita bisa mengambil alih dalam kurun waktu tiga tahun, sebab di Selandia Baru, pariwisatanya hanya bisa dilakukan saat musim panas. Sementara, saat musim dingin suhu udaranya tidak memadai.

Apakah dalam membina hubungan bilateral, diperlukan strategi baru usai pelaksanaan eksekusi mati nanti?

Kedua negara sudah memiliki mekanisme. Mekanisme itulah yang harus lebih diintensifkan. Kedua negara memiliki dialog antar warga yang disebut Indonesia Australia Dialog.

Kemudian kedua negara juga memiliki pertemuan tingkat Menteri seperti 2+2 di mana Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara saling bertemu dan menggelar dialog, ada pertemuan tingkat Menteri Perdagangan dan lain-lain.

(Warga Australia yang berkunjung ke Paviliun Indonesia di Festival Multikultur Nasional di Canberra pertengahan Februari 2015. Foto: KBRI Canberra)
Tetapi forum tersebut tidak akan terganggu dengan isu pelaksanaan hukuman mati?
Tidak terganggu. Namun, waktu penyelenggaraannya kami geser. Puncaknya, pertemuan tingkat tahunan pemimpin negara (ALM). Saat ini sedang ditunggu waktu yang tepat. Namun, saya harapkan bisa diwujudkan dalam waktu dekat.

Mekanisme itu sudah ada, tinggal diintensifkan. Kemudian ditambah lagi dengan program tadi sister by sector dan kerjasama lainnya.

Dari sekian banyak negara tempat penempatan Anda, apakah Australia termasuk negara yang paling dinamis?
Betul dan semua hal ada di sini. Jika diibaratkan, hubungan Indonesia dengan Australia ini menyerupai supermarket yang sangat besar. Jadi, di dalamnya, kedua negara memiliki apa pun, termasuk permasalahannya, ketertarikan, dan pembelajaran.

Jadi menurut saya, kaya sekali. Banyak sekali dinamikanya, kadang-kadang naik, kadang turun. Tetapi, itu semua demi membangun kedewasaan [hubungan kedua negara.red]. Jika banyak terdapat riak, maka itu hal yang wajar. 

Adakah peranan media online dan sosial terhadap pembentukan opini publik sehingga bisa terlihat hubungan kedua negara kian matang?
Saya rasa iya. Termasuk VIVA.co.id itu juga dijadikan rujukan oleh pemerintah di sana. Salah satunya, ketika tahun 2013 lalu saya dipanggil pulang dan memberikan pernyataan, banyak kolega saya yang membaca dan mengatakan pernyataan saya ketika itu cukup baik.

Banyak juga media Australia yang mengambil kutipan wawancara saat itu. Saya pikir media itu selain memberikan wawasan yang luas, juga bisa mendinginkan atau memanaskan isu. Itu realita dari media.

Kita bisa lihat lah, orang-orang mengetahui masalah ini dari media. Di bulan Februari merupakan titik paling tinggi pemberitaan mengenai isu tersebut. Kapan pun saya menyalakan radio di mobil, televisi di rumah dan di kantor, semuanya membahas itu. 

Saya pikir hal yang sama juga terjadi di Indonesia.




Credit  VIVA.co.id

Malaysia Tangkap 17 Terduga Simpatisan ISIS

 

Polisi anti-terorisme Malaysia bersiaga di Bandara Internasional Manila -- AFP / JAY DIRECTO 

 

CB, Kuala Lumpur: Malaysia menangkap 17 terduga militan atas kecurigaan merancang plot aksi terorisme di kota terbesar Negeri Jiran: Kuala Lumpur.

Inspektur Jenderal Polisi Khalid Abu Bakar mengatakan, Senin (6/4/2015), dua dari 17 yang ditangkap baru saja kembali dari Suriah. Detail 15 terduga militan lainnya akan diumumkan dalam pernyataan resmi.

Dengan penangkapan ini, jumlah terduga militan yang diyakini mendukung kelompok militan Islamic State (ISIS) sejak tahun lalu di Malaysia mencapai 92.

Penangkapan terbaru terjadi beberapa hari setelah Kementerian Dalam Negeri melayangkan proposal undang-undang anti-terorisme terbaru. Lewat UU itu, pemerintah dapat menangkap seseorang tanpa melewati persidangan.

UU bernama Prevention of Terrorism Act (Pota) diumumkan seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap ISIS. Sejumlah warga Malaysia dilaporkan telah pergi ke luar negeri untuk bergabung dengan ISIS.

Pota juga dapat menyita paspor seseorang yang dicurigai terlibat atau mendukung aksi terorisme. 


Credit  Metrotvnews.com

Tanjung Lesung Bakal Jadi Kota Pariwisata Kelas Dunia

 Maket Tanjung Lesung. Foto: MTVN/Suci Sedya Utami



CB, Jakarta: Pemerintah telah menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Hal ini merupakan bukti bagi pemerintah untuk mengembangkan kawasan pariwisata menjadi kelas dunia.

Direktur Jababeka Darmono mengungkapkan, penetapan ini merupakan langkah awal dalam merealisasikan pengembangan kawasan Tanjung Lesung sebagai Kawasan Marina dengan fasilitas pendukung bertaraf internasional. Menurut dia, hal ini dapat menjadikan pariwisata Indonesia sebagai penghasil devisa andalan dalam menopang perekonomian nasional.

"Tanjung Lesung akan menjadi salah satu dari 500 kota baru modern yang perlu dibangun untuk mengurangi beban Jakarta. Diharapkan, dapat merealisasi potensi wisata Indonesia sepenuhnya, khususnya di Provinsi Banten dan dapat mewujudkan mimpi bahwa pariwisata menjadi kekuatan Indonesia ke depan," papar Darmono, dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (6/4/2015).

Pengembangan kawasan Marina Tanjung Lesung, jelas dia, dilakukan secara bersama antara PT Banten West Java (BWJ) yang merupkan anak perusahaan PT Jababeka, Tbk dengan PT Pengembangan Pelabuhan Indonesia (PPI) yang merupakan anak usaha dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelni) II.

Pembangunan itu pada tahap awal akan dibangun kawasan 100 unit cottage dengan kapasitas masing-masing empat sampai delapan kamar. Di kawasan itu, nantinya juga akan dilengkapi fasilitas dermaga/jetty dengan kapasitas 20 unit berth yang mampu sandari kapal jenis yacht.

Ia menyebut, Kawasan Marina Tanjung Lesung akan dibagi pembangunannya menjadi empat kawasan dengan total luas lahan mencapai 100 hektare (ha). Keempat kawasan tersebut yakni area untuk Yacht Activity, Marina Center District, Marina Water dan Cruise Marina District.

"Diharapkan dengan pengembangan tahap awal ini akan mampu memberikan dampak positif bagi pengembangan perekonomian di Provinsi Banten. Selain itu juga akan memberi multiflier effect seperti peningkatan pendapatan, penerimaan devisa dan kesempatan kerja serta peluang usaha dan peningkatan pertumbuhan pariwisata bagi pemerintah lokal dan pusat," imbuh dia.

Sementara itu, Direktur Utama PT PPI Dani Rusli Utama mengharapkan, dengan pengembangan Tanjung Lesung sebagai KEK, maka akan mendongkrak investasi baik domestik dan asing untuk menanamkan modalnya di Provinsi Banten.

Menurut dia, impian tersebut harus direalisasikan dengan cara membangun aspek transportasi yang salah satunya melalui aksesbilitas laut guna mendorong kunjungan wisatawan mancanegara kapal pesiar (cruise) dan yacht yang sejalan dengan program pemerintah untuk memperkuat tol laut yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia.

"Di samping itu, ada pula aspek lainnya seperti aspek daya tarik, aspek fasilitas utama dan pendukung serta aspek kelembagaan berupa dukungan lembaga keamanan, lembaga pariwisata sebagai pengelola destinasi," pungkas Dani.





Credit  Metrotvnews.com

Presiden Sebutkan Penyebab Budi Gunawan Tak Jadi Dilantik

Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan pembatalan pelantikan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan menjadi Kepala Polri usai rapat konsultasi dengan DPR di Jakarta, Senin.(ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

[JAKARTA] Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan calon Kepala Polri Komjen Pol Budi Gunawan tidak jadi dilantik meski sudah disetujui DPR karena ada alasan sosiologis dan yuridis.

"Kami menerangkan bahwa memang ada alasan sosiologis dan alasan yuridis," kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pernyataan bersama Ketua DPR Setya Novanto usai pertemuan konsultasi di Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Senin (6/4).

Presiden mengatakan bahwa dia sudah mengirim surat ke DPR soal pencalonan Kepala Polri baru pada 18 Februari 2015.

Menurut dia, pengajuan calon Kepala Polri baru dilakukan untuk menciptakan ketenangan di masyarakat serta memenuhi kebutuhan Polri.

Presiden menyebutkan dia sudah bertemu dengan Ketua dan Wakil Ketua DPR, pimpinan Komisi di DPR dan pimpinan alat kelengkapan DPR, termasuk pimpinan fraksi-fraksi.

Ia mengatakan pertemuan itu merupakan pertemuan konsultasi yang bisa menjadi konvensi yang baik karena membicarakan masalah kebangsaan dalan suasana kekeluargaan.

"Jangan ada yang berpikiran kami ribut atau ramai, suasananya kekeluargaan, yang akan mendorong sinergi dalam percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan," katanya.

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan penjelasan Presiden, yang antara lain meliputi soal pencalonan Kepala Polri dan pelaksanaan APBNP 2015, selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan DPR.

"Ini akan menjadi pertimbangan sesuai mekanisme di DPR," katanya.


Credit beritasatu.com

Perempuan Arab Pertama Pimpin DK PBB, Beberkan Program Ambisius

Dina Kawar, perempuan Arab pertama yang menjadi anggota Dewan Keamaman PBB. [Google]

[PBB, NEW YORK] Setelah memangku jabatan presiden bergilir Dewan Keamanan untuk April, Duta Besar Jordania untuk PBB Dina Kawar, perempuan Arab pertama yang memangku jabatan tersebut, Kamis (2/4) mengumumkan satu program ambisius.

Program itu berpusat pada masalah Timur Tengah dan peran perempuan serta pemuda dalam perdamaian dan keamanan.

Krisis di Suriah dan Yaman serta masalah Palestina-Israel diperkirakan menempati posisi tinggi dalam agenda bulan April. Diplomat Jordania tersebut juga mengatakan setelah berkonsultasi dengan 14 anggota lain Dewan, ia "berusaha menyisihkan beberapa hari, bukan untuk liburan, tapi untuk memberi waktu bagi kesepakatan" untuk apa yang belum direncanakan.

Dina Kawar, yang memangku jabatan itu pada Rabu (1/4), menerima ucapan selamat dari wartawan atas perannya yang mengukir sejarah dalam taklimat yang ia adakan untuk menggambarkan Program Kerja panel 15-negara tersebut untuk April.

Ia mengatakan akan ada tiga perdebatan terbuka, termasuk satu pembahasan yang dipimpin oleh Putra Mahkota Jordania, yang berusia 20 tahun, pada 23 April, di kursi Presiden DK.

Yang pertama dari tiga perdebatan pada April tersebut akan menampilkan Zainab Bangura --Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon Urusan Kekerasan Seksual dalam Konflik Bersenjata, kata Dina Kawar kepada anggota DK.

Semua negara anggota dan misi pengamat diperkenankan berbicara dalam pertemuan terbuka Dewan.

Debat terbuka kedua ialah pembahasan per kuartal mengenai Timur Tengah. "Ini akan meliputi masalah Palestina, yang tentu saja buat kami, buat Jordania, memiliki kepentingan besar," kata Dina Kawar.

"Masalah Palestina adalah inti masalah di Timur Tengah." Debat terbuka ketiga pada April, yang dijadwalkan diselenggarakan pada 23 April, adalah "topik sangat penting buat kami di Jordania dan itu adalah topik mengenai pemuda dan kekerasan", katanya.

"Pertemuan ini akan dipimpin oleh Yang Mulia Putra Mahkota Pangeran Al-Hussein bin Abdullah --Putra Mahkota Muda yang sangat tertarik pada masalah pemuda di Jordania."

"Menurut perkiraan kami, setiap orang memiliki banyak minat pada topik ini," kata duta besar itu.

"Seluruh gagasan dalam debat ini ialah untuk menangani keterlibatan pemuda dalam kekerasan dan masalah mendasar di belakangnya, terutama hubungan antara pemuda, pembangunan yang berkesinambungan dan dimensi ekonomi serta sosial."

"Selain itu, juga akan dibahas peran pemuda dalam menangkal kekerasan dan berbagai langkah yang dapat dilakukan pada tingkat internasional, termasuk PBB, guna menangani masalah ini," katanya.

Namun itu semua adalah debat terbuka, Panel 15 anggota tersebut memiliki banyak sidang yang direncanakan selama April, termasuk satu pembahasan mengenai situasi kemanusiaan di Suriah.

"Kami memberikan banyak kepentingan pada masalah krisis Suriah dan dampak yang ditimbulkannya pada negara tetangganya," kata Dina Kawar, saat menyampaikan pertemuan lain tingkat menteri pada 24 April.

"Ada sebanyak 1,4 juta pengungsi Suriah di Jordania", dari sebanyak empat juta pengungsi Suriah di wilayah itu.

Panel tersebut juga akan mendapat keterangan baru mengenai situasi secara keseluruh di Suriah.

Presiden DK itu mengatakan akan ada pertemuan tak resmi oleh ke-15 anggota Dewan pada 27 April. "Pertemuan tersebut akan membahas kerusakan peninggalan budaya, agama, arkeologi dan sejarah dan perdagangan gelap benda itu selama konflik bersenjata.


Credit  beritasatu.com

Inilah Butir Kesepakatan Nuklir Iran dan Enam Negara

Wanita Iran dan dukungan mereka atas pengembangan teknologi nuklir di negara tersebut. Foto : top.harvard.edu

CB - Iran dan enam negara besar dunia akhirnya berhasil mencapai kesepakatan soal nuklir. Setelah melalui diplomasi alot selama berhari-hari, Kamis (1/4), menjadi hari bersejarah.
Menlu Iran Muhammad Javad Zarif, dengan Menteri luar negeri  Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, Tiongkok dan Jerman, akhirnya menyepakati parameter untuk menyelesaikan masalah utama mengenai program nuklir Iran. Setelah perundingan intensif selama delapan hari di Kota Lausanne, Swiss, kesepakatan berhasil ditandatangani. Ini akan menjadi kesepakatan awal dengan tenggat akhir dan menyeluruh paling lambat pada akhir Juni.
Berdasarkan parameter yang diungkapkan oleh Pemerintah Presiden AS Barack Obama, Iran menyetujui butir-butir kesepakatan dengan mengurangi mesin sentrifugal yang dipasangnya jadi 6.104 dari sebanyak 19.000, membekukan pengayaan uranium lebih dari 3,67 persen selama sedikitnya 15 tahun dan memangkas simpanan uraniumnya yang diperkaya dari sebanyak 10.000 kilogram menjadi 300 kilogram selama 15 tahun.
Selain itu, Iran mengizinkan akses rutin ke semua instalasi nuklirnya bagi pemeriksaan oleh Badan Tenaga Atom Internasional, dan setuju untuk merancang kembali dan membangun kembali reaksi penelitian air berat di Arak, yang takkan memproduksi plutonium tingkat-senjata.
Sebagai imbalannya, AS dan Uni Eropa akan membekukan sanksi atas Teheran, bersama dengan pencabutan semua resolusi sanksi Dewan Keamanan PBB.
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengucapkan selamat kepada enam negara besar itu dan Iran dengan dicapainya kesepakatan kerangka kerja politik dalam pembicaraan nuklir, yang baru saja selesai.
Di dalam satu pernyataan yang disiarkan oleh juru bicara Ban, Sekretaris Jenderal PBB itu mengatakan kesepakatan kerangka kerja tersebut melicinkan jalan bagi rencana aksi gabungan menyeluruh yang bersejarah, yang direncanakan dicapai paling lambat pada 30 Juni.
"Kesepakatan menyeluruh itu akan memberi batas mendasar mengenai program nuklir Iran dan bagi pencabutan semua sanksi," kata pernyataan itu. "Itu akan menghormati hak dan kebutuhan Iran dan pada saat yang sama  dan memberi jaminan kepada masyarakat internasional bahwa kegiatan nuklirnya secara eksklusif bersifat damai," kata pernyataan tersebut.



Credit  Rimanews

Korut Ditakutkan Sambut Kepala Pentagon dengan Banyak Rudal

Korut ditakutkan menembakkan banyak rudal menjelang kunjungan kepala Pentagon ke Korsel. | (Reuters)

 

 

SEOUL  (CB) - Kepala Pentagon, Amerika Serikat (AS) Ashton Carter hendak berkunjung ke Seoul, Korea Selatan (Korsel) pada pekan ini. Korea Utara (Korut) yang benci dengan AS ditakutkan akan menyambut lawatan Carter itu dengan tembakan banyak rudal.

Spekulasi itu dilaporkan media Korsel, Yonhap, Senin (6/4/2015). Ketakutan itu muncul setelah Korut menerapkan zona larangan berlayar terhadap semua kapal di lepas pantai timur Semenanjung Korea.

Pada Jumat pekan lalu, rezim Pyongyang telah menembakkan empat rudal jarak pendek di lepas pantai barat Semenanjung Korea. Manuver Korut itu lagi-lagi sebagai luapan kemarahan atas latihan perang gabungan AS dan Korsel.

Ketegangan antara Korut dan Korsel dalam beberapa hari terakhir kembali memanas setelah dua warga Korsel ditangkap aparat Korut atas tuduhan menjadi mata-mata.

Penerapan zona larangan berlayar oleh Korut itu masih misterius. Namun, kebijakan itu biasanya menjadi peringatan akan adanya uji coba rudal militer Korut.

”Tidak ada tanda-tanda gerakan aneh,” kata wakil juru bicara Kementerian Pertahanan Korsel, Na Seung-yong saat briefing. Na mengatakan, peringatan zona larangan berlayar dari Korut belum dikirim ke Seoul atau pun ke Organisasi Maritim Internasional (IMO).

Kepala Pentagon atau Menteri Pertahanan AS, Ashton Carter, dijadwalkan berkunjung tiga jari ke Korsel mulai Kamis pekan ini. Yonhap yang mengutip seorang pejabat, melaporkan bahwa penerapan zona larangan berlayar oleh Korut mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2015. Kesempatan itu diduga akan digunakan Korut untuk menembakkan rudal andalan Korut, yakni rudal Rodong.



Credit  SINDOnews

Rezim Saddam Hussein Jadi "Nyawa" Kelompok ISIS

Sebuah laporan mengungkap rezim Saddam Hussein hidup di kelompok ISIS. | (Reuters)

MOSUL (CB) - Pengaruh mantan diktator Irak Saddam Hussein diyakini diwarisi kelompok Islamic of State Iraq and Syria (ISIS). Tokoh-tokoh yang memiliki kontak dengan ISIS mengungkap, bahwa petinggi-petinggi ISIS mulai dari jenderal hingga emir adalah para mantan perwira Irak era Saddam Hussein.

Dengan kendali para tokoh militer era rezim Saddam Hussein, ISIS dikhawatirkan memiliki keterampilan militer yang lebih berbahaya. Laporan soal tokoh-tokoh anak buah Saddam Hussein di tubuh kepemimpinan ISIS diulas Washington Post dalam pemberitaannya tertanggal 4 April 2015.

Laporan itu mengutip mantan komandan ISIS, Abu Hamza. Pria yang semula seorang pemberontak Suriah ini terpikat bergabung dengan ISIS karena dijanjikan utopia kehidupan “kekhalifahan”. Janji itu pula yang memikat banyak militan asing dari seluruh dunia.

Suatu ketika Hamza tidak setuju dengan sesama komandan ISIS pada sebuah pertemuan tahun lalu. Gara-gara itu, dia ditahan atas perintah para pria Irak bertopeng yang duduk tenang dan selalu mencatat apa yang dia dengarkan.

Para pria petinggi ISIS yang misterius itu hanya menggunakan nama kode. Menurut Hamza, semua petinggi laki-laki itu adalah mantan perwira Irak yang dulunya anak buah Saddam Hussein. Salah satu petinggi ISIS yang mengenakan topeng itu, pernah bekerja sebagai intelijen Irak.

Mantan intelijen Irak itu, lanjut Hamza, memiliki keahlian dalam layanan keamanan ISIS. Sosok misterius itu juga menciptakan jaringan penyelundupan yang pernah dikembangkan tahun 1990-an. Jaringan itu kini digunakan ISIS, terutama dalam penyelundupan perdagangan minyak.

”Semua pembuat keputusan di Irak (yang dikuasai ISIS), dan sebagian besar dari mereka adalah mantan perwira Irak. Mereka membuat perintah, dan mereka membuat taktik dan rencana pertempuran,” ujar Hamza.

”Tapi orang Irak (di kelompok ISIS) sendiri tidak berperang. Mereka menempatkan para militan asing di lini depan,” ujarnya.

Dugaan hidupnya sel-sel rezim Saddam di tubuh ISIS patut dicurigai. Sejak Amerika Serikat (AS) menginvasi Irak tahun 2003, sebanyak 400 ribu tentara Saddam sejatinya dipecat pemerintah baru Irak. Tapi mereka menolak pemecatan atau pensiun. Parahnya, mereka tetap dizinkan menyimpan senjata.


Credit SINDOnews

Daftar Lengkap Anggota Tim Pemblokir Situs Negatif

 

Warga membuka situs media berita Islam lewat tablet di Jakarta, Selasa, 31 Maret 2015. CNN Indonesia/Safir Makki

 

 

Jakarta, CB -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membentuk Forum Situs Internet Bermuatan Negatif (PSBIN). Setelah diputuskan, berikut ini adalah nama-nama yang mengisi panel pemblokiran situs negatif tersebut.

Seperti diketahui, Kominfo membentuk tim ini untuk memberikan masukan dan rekomendasi penanganan situs internet bermuatan negatif kepada pemerintah dan memberikan penilaian yang disertai analisa yang tepat atas aduan dari masyarakat.

Forum PSIBN ini melibatkan beragam pemangku kepentingan sebagai wujud partisipasi masyarakat, seperti tokoh agama, budaya, pendidik, sosiolog, ahli di bidangnya dan organisasi masyarakat lainnya.


Dari informasi yang didapat CNN Indonesia, Berikut daftar anggota FSPBIN yang tertuang dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor No 290 tahun 2015 tentang Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Pengarah:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI
2. Menteri Komunikasi dan Informatika
3. Jaksa Agung RI
4. Kepala Badan Ekonomi Kreatif
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
6. Kepala Badan Narkotika Nasional
7. Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia
8. Ahmad Syafi’i Ma’arif
9. Salahuddin Wahid
10. Imam B. Prasodjo
11. Romo Benny Susetyo

Ketua: Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Kemenkominfo)

Wakil Ketua: Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur (Kemenkopolhukam)

Tim ini terbagi menjadi empat panel yang terdiri dari:

I. Panel Pornografi, Kekerasan Pada Anak dan Keamanan Internet:

1. Dewi Motik Pramono
2. Arsit Merdekat Sirait (Komnas Perlindungan Anak)
3. Elly Risman (Yayasan Kita dan Buah Hati)
4. Maria Advianti (KPAI)
5. Henri Kasyfi (Klik Indonesia)
6. M Yamin (Nawala)
7. M. Salahuddin (ID-SIRTII)
8. Sammaria Simanjuntak (APROFI)
9. Irvan Nasrun (APJII)
10. Mouly Surya (IPDC)
11. Bahtiar Minarto (Ditjen Aptika)

II. Panel Terorisme,  SARA, dan Kebencian:

1. Ketua Dewan Pers
2. Din Syamsuddin (Muhammadiyah)
3. Marsudi Syuhud (PBNU)
4. Ignatius Suharyo (Uskup Agung)
5. Henriette T.H. Lebang (PGI)
6. Alim Sudino (Walubi)
7. K.S. Arsana (Parisada Hindu Dharma Indonesia)
8. Uung Cendana (Matakin)
9. Tjipta Lesmana (Akademisi)
10. Thamrin Amal Tomagola (Sosiolog)
11. Arief Muliawan (Kejaksaan RI)
12. Asdep Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika (Kemenkopolhukam)
13. Direktur Keamanan Informasi (Ditjen Aptika Kemenkominfo)
14. Shita Laksmi (ID-Config)
15. Irwin Day (Nawala dan FTII)
16. Asep Saefullah (Aliansi Jurnalis Independen)
17. Sonny Hendra Sudaryana (Ditjen Aptika Kemenkominfo)

III. Panel Investigasi Illegal, Penipuan, Perjudian, Obat & Makanan dan Narkoba

1. Roy Sparringa, Kepala BPOM
2. Kepala Badan Pengawas Perdagangan dan Berjangka Komoditi (Bappepti)
3. Direktur Kerjasama Badan Narkotika Nasional
4. Kepala Departemen Perlindungan Konsumen (OJK)
5. Wahyoe Prawoto (KADIN)
6. Andi Budimansyah (PANDI)
7. Fajar Nugraha (Ditjen Aptika)

IV.  Panel Hak Kekayaan Intelektual

1. Direktur Jenderal HKI (Kemenkumham)
2. Heru Nugroho (Heal Our Music)
3. Sam Bimbo (LMKN)
4. Gumilang Ramadhan (ASIRI)
5. Sheila Timothy (APROFI)
6. Sekretaris Ditjen Aptika (Kemenkominfo)
7. Noor Iza (Ditjen Aptika Kemenkominfo)

Credit  CNN Indonesia

Alasan Menkominfo Bentuk Tim Blokir Situs

 

 

Jakarta, CB -- Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara telah membentuk Forum Penanggulangan Situs Bermuatan Negatif (FPSBN) yang terdiri dari beberapa panel. Dia mengatakan tugas utama dari tim ini untuk membantu kementerian yang dipimpinnya.

Rudiantara menyatakan panel yang bertugas meningkatkan tata kelola pemerintahan, yakni terorisme, SARA dan Kebencian menjadi 'senjata' untuk menyaring situs yang dianggap mengajarkan radikalisme.

"Masyarakat dan para ahli memang punya wewenang untuk rekomendasi situs yang kira-kira berpotensi punya konten negatif. Pemerintah tetap bertanggung jawab untuk menyaringnya. Kominfo bukan dewa, jadi kami lakukan usaha semaksimal mungkin," kata menteri yang akrab dipanggil RA itu, kepada CNN Indonesia, Senin (6/4/2015), di Jakarta.



Rudiantara meyakini para anggota panel adalah orang yang punya pengetahuan soal muatan konten situs dan memiliki kebijakan yang andil. Setidaknya ada 17 orang dari berbagai tokoh lintas agama, pemerintah, akademisi dan LSM yang mengisi panel ini.

Kominfo membentuk tim ini untuk memberikan masukan dan rekomendasi penanganan situs internet bermuatan negatif kepada pemerintah dan memberikan penilaian yang disertai analisa yang tepat atas aduan dari masyarakat.

Nama anggota panel Terorisme, SARA, dan Kebencian sendiri terdiri dari:

1. Ketua Dewan Pers
2. Din Syamsuddin (Muhammadiyah)
3. Marsudi Syuhud (PBNU)
4. Ignatius Suharyo (Uskup Agung)
5. Henriette T.H. Lebang (PGI)
6. Alim Sudino (Walubi)
7. K.S. Arsana (Parisada Hindu Dharma Indonesia)
8. Uung Cendana (Matakin)
9. Tjipta Lesmana (Akademisi)
10. Thamrin Amal Tomagola (Sosiolog)
11. Arief Muliawan (Kejaksaan RI)
12. Asdep Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika (Kemenkopolhukam)
13. Direktur Keamanan Informasi (Ditjen Aptika Kemenkominfo)
14. Shita Laksmi (ID-Config)
15. Irwin Day (Nawala dan FTII)
16. Asep Saefullah (Aliansi Jurnalis Independen)
17. Sonny Hendra Sudaryana (Ditjen Aptika Kemenkominfo)



Credit  CNN Indonesia

Serpong Bakal Jadi Pilot Project Pembangkit Listrik Nuklir

 

Ilustrasi pembangkit listrik tenaga nuklir di Zhengzhou, Henan, Tiongkok. (REUTERS/Stringer)

 

Jakarta, CB -- Pemerintah melalui Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) tengah menyusun sejumlah persiapan menyusul program pemanfaatan energi nuklir di Indonesia.

Saat ini, lembaga pemerintah non departemen itu sedang mengajukan beberapa perizinan untuk memulai proyek uji coba (pilot project) pembangunan reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Serpong, Banten.

"Sudah mulai dan yang menangani Batan. Saat ini sedang mengurusi perizinan dan perancangan pembangunan fisik," ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Rida Mulyana di Jakarta, Senin (6/4).

Rida mengungkapkan, adanya pilot project pemanfaatan energi nuklir di Serpong tak lepas dari program pemerintahan Joko Widodo, Nawacita dalam rangka menyiasati krisis listrik yang terjadi di Indonesia. Rencananya, reaktor PLTN Serpong sendiri akan mulai dibangun pada 2016 dengan kapasitas 10 megawatt (MW).

"Konstruksinya mulai 2016 dan commisioning-nya sekitar 2019 atau 2020," tuturnya.

Selain Serpong, sebenarnya pemerintah juga sudah menyiapkan sejumlah daerah yang berpotensi untuk menjadi area pembangunan PLTN seperti Bangka Belitung. Belum lama ini, pemerintah Tiongkok pun siap menanamkan investasi sebesar US$ 12,5 miliar untuk membangun PLTN berkapasitas 5 x 1.000 Megawatt (MW) di sana jika pemerintah Indonesia memberi lampu hijau mengenai pemanfaatan nuklir.

"Lokasi pembangunan PLTN rencananya di wilayah Bangka Belitung. Perdana Menteri Tiongkok juga sudah membicarakan hal ini dengan Presiden Jokowi di pertemuan APEC bulan (November 2014) lalu,” ujar Direktur Utama PT Industri Nuklir Indonesia (Inuki) Yudi Utomo beberapa waktu lalu.

Dalam megaproyek tersebut, Yudi mengatakan Inuki sendiri akan bertindak sebagai pelaksana atau operator maintenance (OM) di PLTN yang rencananya akan dibangun menggunakan teknologi Tiongkok.

"Saya pastikan kalau 100 persen dana berasal dari Tiongkok. Tapi penggunaan produk dalam negeri (TKDN) lebih dari 70 persen," tuturnya.


Credit  CNN Indonesia

Indroyono: Pembatalan Pelabuhan Cilamaya untuk jaga pasokan migas

Indroyono Susilo. (facebook)

Kita harus menyelamatkan lapangan migas kita di Blok Offshore North West Jawa (ONWJ)."

Jakarta (CB) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan, pembatalan pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Karawang, Jawa Barat, untuk menjaga pasokan minyak dan gas bumi (migas).

"Kita harus menyelamatkan lapangan migas kita di Blok Offshore North West Jawa (ONWJ)," katanya dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta, Kamis.

Menurut dia, kapasitas produksi minyak di blok itu mencapai 40.000 barel per hari, sedangkan produksi gas mencapai 180 MMSCFD.

Ke depan, pengembangan kapasitas produksi juga akan dilakukan mengingat pada 2022, ditargetkan produksi minyak meningkat menjadi 50.000 barel per hari dan gas 200 Million Metric Cubic Feet per Day (MMSCFD).

Di sisi lain, pemerintah juga harus segera membangun pelabuhan di Pantai Utara Jawa sebagai persiapan jika nanti Pelabuhan Tanjung Priok sudah melebihi kapasitas.

"Oleh karena itu, di cari kebijakan yang paling optimal dan maksimal, setelah rapat akhirnya diputuskan digeser ke arah timur," tuturnya.

Indroyono menuturkan, penggeseran proyek pelabuhan ke wilayah timur Jawa Barat diputuskan berdasarkan asumsi akan adanya pergerakan industri ke wilayah timur.

"Industri juga kan bergerak ke timur. Begitu juga penyebaran pertumbuhan dan diharapkan bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat. Yang pasti, juga harus menyelamatkan persawahan di sana," ucapnya.

Ia juga memastikan rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya masih memasuki tahap awal, sehingga belum ada investasi yang masuk.

"Kita bicara tahun 2020, bukan sekarang. Lagi pula masih di Jawa Barat kok," ujarnya.

Pemerintah membatalkan pembangunan pelabuhan di Cilamaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dan akan membangun di wilayah yang lebih timur di provinsi tersebut.

"Tadi diputuskan bahwa rencana pelabuhan tetap harus berjalan secepat-cepatnya, tapi agak bergeser di daerah yang aman ke timur yang di depannya tidak banyak anjungan-anjungan dan oil rig," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, seusai meninjau Cilamaya di Desa Tanjungjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis.

Menurut dia, daerah yang akan dipilih adalah Jawa Barat wilayah timur selain Cilamaya, seperti wilayah Kabupaten Subang atau pun Indramayu yang memiliki kawasan bebas pipa jalur minyak dan gas atau pun anjungan minyak lepas pantai.

Wapres melakukan rapat membahas keputusan tersebut di Kantor Kepala Desa Tanjungjaya. dengan melibatkan Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Susilo dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Selain itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, dan Plt. Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana.

Wapres Kalla menambahkan pemindahan rencana daerah untuk pembangunan pelabuhan tersebut, untuk mengutamakan keamanan kapal yang singgah dan produksi minyak dan gas dari sejumlah anjungan Pertamina tidak terganggu.


Credit  ANTARA News

Pemerintah batalkan pembangunan pelabuhan di Cilamaya

Wakil Presiden Jusuf Kalla (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

.....tapi agak bergeser di daerah yang aman ke timur yang di depannya tidak banyak anjungan-anjungan dan oil rig"

Karawang, Jawa Barat (CB) - Pemerintah Indonesia membatalkan pembangunan pelabuhan di Cilamaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dan akan menggeser lokasi pembangunan pelabuhan itu ke lebih timur seperti Subang atau Indramayu.

"Tadi diputuskan bahwa rencana pelabuhan tetap harus berjalan secepat-cepatnya, tapi agak bergeser di daerah yang aman ke timur yang di depannya tidak banyak anjungan-anjungan dan oil rig," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla usai meninjau rencana lokasi pelabuhan Cilamaya di Desa Tanjungjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Kamis.

Wapres beserta sejumlah pejabat seperti Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Susilo, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, dan Plt. Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana telah melakukan rapat membahas keputusan tersebut di Kantor Kepala Desa Tanjungjaya.

Kalla mengatakan bahwa pemindahan lokasi untuk pembangunan pelabuhan tersebut untuk mengutamakan keamanan kapal yang singgah dan produksi minyak dan gas dari sejumlah anjungan Pertamina tidak terganggu.

"Pelabuhan butuh keamanan yang kuat, tetapi gas lebih butuh lagi keamanan yang lebih tinggi. Maka menggabungkan dua kebutuhan untuk pelabuhan untuk industri dan masyarakat, tetapi Indonesia juga butuh peningkatan industri gas dan minyak," jelas Kalla.

Menurut Wapres, daerah yang akan dipilih adalah Jawa Barat wilayah timur selain Cilamaya, seperti wilayah Kabupaten Subang atau pun Indramayu yang memiliki kawasan bebas pipa jalur minyak dan gas atau pun anjungan minyak lepas pantai.

"Pokoknya yang aman di timur yang di depannya tidak ada anjungan minyak lepas pantai, dan yang bisa ada koridor 10km bebas (dari pipa atau rig), antara Subang atau Indramayu," tutur Kalla.

Sebelumnya, rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya merupakan strategi pemerintah untuk mengurangi beban kinerja Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta.

Wapres menumpang helikopter yang berangkat dari Bandara Halim Perdanakusuma pada sekitar pukul 08.00 WIB untuk memeriksa kawasan dari udara.

Kebutuhan investasi pembangunan Pelabuhan Cilamaya ditaksir mencapai Rp34,5 triliun yang merupakan perluasan dari pelabuhan Tanjung Priok yang telah padat dan sulit dikembangkan lagi.

PT Pertamina telah menyampaikan keberatannya atas rencana pembangunan tersebut, karena terdapat sejumlah anjungan lepas pantai dan pipa di wilayah tersebut.

Credit  ANTARA News

Seratus Tahun Pertahanan Udara Rusia: Evolusi Sistem Persenjataan Angkatan Udara

Sistem pertahanan udara muncul segera setelah pesawat terlihat di medan tempur Perang Dunia I. Masih belum dapat dipastikan siapa orang Rusia pertama yang mengendarai pesawat tersebut dan seberapa sukses, namun setelah 1915 semua negara yang ikut berperang memiliki pesawat di gudang senjata mereka.

inShare

RBTH mencari tahu bagaimana sistem pertahanan udara Rusia berevolusi dari penggunaan senapan Mosin-Nagant di pesawat hingga sistem S-400. Foto: Vitaly Belousov / RIA Novosti

Asal Mula
Sistem antipesawat pertama di Rusia dibuat setelah awal Perang Dunia I untuk melindungi Petrograd, ibukota Rusia saat itu. Ketika itu belum ada teknologi khusus antipesawat. Meriam 75 mm milik angkatan laut diadaptasi untuk menembak dari angkasa dan melindungi kota.
Keberhasilan pertama sistem pertahanan udara muncul setahun kemudian, ketika unit antipesawat di bawah pimpinan Kapten V. Tarnavsky menembak jatuh pesawat untuk pertama kalinya dalam sejarah Rusia, pesawat milik Jerman. Pada 13 Desember 1915, Jenderal Alexeev, Kepala Markas Besar, menandatangani dekrit pembuatan empat baterai ringan terpisah yang bisa 'menembak dari pesawat militer'.

Pada 1932, Uni Soviet memulai pembuatan sistem antipesawat tunggal. Pada awal Perang Dunia II, sistem aviasi penghancur antipesawat menerima penghancur I-15, dan kemudian YAK-3s yang lebih cepat. Mereka dilengkapi dengan senapan antipesawat 85 mm, 76 mm, dan 37 mm. Militer kemudian mendapatkan proyektor baru, pemancar radio yang lebih kuat, telegram yang lebih andal, mobil, serta berbagai teknologi lain.

Sesuai Tempatnya

Pada suatu pagi buta tanggal 22 Juni 1941, unit antipesawat Rusia merupakan pasukan pertama yang memasuki medan tempur. Aviasi penghancur Soviet, yang kemudian menjadi bagian dari angkatan udara, bertemu pasukan Jerman secara bermartabat, namun mengalami kekalahan besar. Kemudian, sistem antipesawat di kota besar ikut beraksi. Sepanjang perang, mereka—bersama penghancur pasukan udara—berhasil menghancurkan lebih dari tujuh ribu pesawat musuh.
Perang menjadi pelajaran penting bagi para jenderal untuk memahami kebutuhan memperkenalkan komando antipesawat yang terpusat dan memasoknya dengan aviasi penghancur.

Perang Dingin

Sistem antipesawat Soviet memulai persenjataan kembali pada pertengahan 1950-an. Kehadiran pengangkut senjata nuklir antarbenua (pesawat V-50 dan V-36) setelah perang dalam pertahanan udara sangat penting. Di tahun-tahun pascaperang, AS dan sekutunya, dengan pesawat mereka yang luar biasa, terus-menerus melanggar perbatasan Uni Soviet. Pada 1952 saja mereka telah 32 kali memasuki wilayah Soviet. Hanya tiga pesawat invasi yang ditembak jatuh dan tiga lainnya rusak. Ini membuat Soviet mempercepat proses persenjataan kembali.

Pada awal 1950-an, pasukan udara Soviet mendapat pesawat penghancur Mig-15, Mig-17, dan Yak-25. Di tengah dekade tersebut, pasukan udara menerima pesawat penghancur supersonik pertama mereka, Mig-19, kemudian pesawat pencegat supersonik SU-11, SU-15, dan Yak 28P, peluru kendali udara, dan rudal darat anti-pesawat S-75. Pada awal 1960-an, potensi tempur pertahanan udara Soviet telah meningkat dua kali lipat.

Akhir era 60-an dan awal 70-an merupakan periode krusial. Di tahun-tahun tersebut, aviasi antipesawat dipasok oleh pesawat tempur pencegat generasi ketiga Mig-23 yang mampu mencegat target yang terbang rendah, serta pesawat dengan kecepatan tinggi Mig-25s. Pesawat pencegat tersebut dilengkapi dengan peluru kendali jarak pendek dan jarak jauh baru, R-23 dan R-40.
Pada tahun 1970-an, pengembangan sistem antipesawat dikondisikan dengan misil strategis bersayap milik musuh yang berukuran kecil. Reaksi Soviet adalah mengeluarkan pesawat Mig-31 dan Su-27, yang dipersenjatai dengan sistem pengelihatan yang mampu mendeteksi musuh pada jarak jauh dan mendampingi beberapa target udara sekaligus, serta memiliki sistem antipesawat yang lebih sempurna seperti S-200.

Pertahanan Udara Hari Ini

Dalam beberapa tahun terakhir, militer telah menyaksikan tren mempersatukan komando pasukan aktif dalam melindungi ruang udara. Pada Desember 2011, pasukan tipe baru dibentuk dengan dasar angkatan luar angkasa dan angkatan komando operasi strategis pertahanan udara dan antariksa, yakni Pasukan Pertahanan Luar Angkasa.

Pada 2015, Rusia berencana menggabungkan Angkatan Udara dengan Pasukan Pertahanan Luar Angkasa menjadi angkatan bersenjata baru Rusia. Langkah ini merupakan peninjauan kembali tren pasca-PD II yang menyatukan pasukan dalam satu komando untuk mewujudkan kontrol yang lebih efisien.
Hari ini, pasukan misil antipesawat telah memiliki sistem misil Triumph S-400 dan sistem senjata antipesawat Pansir-S.

Credit  RBTH Indonesia

Menteri Pertahanan Indonesia Tunjukan Ketertarikan Beli Pesawat Sukhoi Su-35 Rusia

Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu telah mengonfirmasi ketertarikannya untuk membeli pesawat Rusia Su-35m, demikian disampaikan Direktur Rosoboronexport Sergei Goreslavsky dalam wawancara bersama RIA Novosti.

"Indonesia kembali menunjukan ketertarikannya untuk membeli Su-35 bagi Angkatan Udara Indonesia. Ini sekali lagi dikonfirmasi oleh menteri pertahanan Indonesia saat pameran," kata Goreslavsky. Goreslavsky merupakan salah satu delegasi Rusia yang menghadiri pameran senjata LIMA 2015 di Langkawi, Malaysia, pada akhir Maret lalu.
Berdasarkan keterangan Goreslavsky, Indonesia juga tertarik pada helikopter Rusia, tank amfibi Be-200 dan kapal selam nonnuklir Rusia proyek 636.

Sebelumnya, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin telah menyampaikan tawaran ini kepada Ryamizard pada pertengahan Januari lalu. Tawaran tersebut sekaligus menindaklanjuti usulan serupa yang diajukan Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Presiden RI Joko Widodo dalam pertemuan antara kedua pemimpin negara di KTT APEC di Beijing, Tiongkok pada November 2014.
Di lain kesempatan, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya TNI Agus Supriatna menyampaikan Angkatan Udara Indonesia hendak mengganti pesawat tempur Amerika F-5 dengan pesawat tempur multifungsi Rusia generasi ke-4++ Su-35. Hal tersebut disampaikan Agus Supriatna kepada kantor berita Antara, Februari lalu. TNI Angkatan Udara (AU) Indonesia menilai pesawat Sukhoi Su-35 buatan Rusia memenuhi spesifikasi untuk melengkapi kekuatan TNI AU. 

Meski Indonesia juga melirik pesawat tempur dari negara lain, Galuzin mengingatkan bahwa untuk saat ini Su-35 merupakan pesawat tempur multifungsi terbaik di dunia. Pesawat ini didesain untuk menghancurkan target udara dan darat dalam segala cuaca dengan senjata peluru kendali maupun rudal tanpa kendali.
Pesawat tempur Su-35 dilengkapi dengan radar jarak jauh yang dapat mendeteksi musuh dengan radius hingga 400 kilometer. Selain itu, pesawat ini memiliki dalam sistem navigasi yang sangat akurat serta unggul dalam melakukan manuver.



Credit  RBTH Indonesia

Di Mana Mantan Menlu Marty Natalegawa Kini?

Marty menjadi anggota panel penanganan krisis kesehatan global.

Mantan Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa di gedung DPR. (VIVAnews/Muhamad Solihin)

 

  CB - Mantan Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa, ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon menjadi anggota Panel Tingkat Tinggi untuk penanganan respons global krisis kesehatan. Panel ini bertugas untuk membuat rekomendasi agar sistem nasional dan internasional dalam menghadapi krisis kesehatan.

Demikian isi keterangan tertulis di situs resmi PBB pada Kamis, 2 April 2015. Panel itu diketuai oleh Presiden Republik Tanzania, Jakaya Mrisho Kikwete. Selain Marty yang mewakili Indonesia, terdapat empat anggota panel lainnya yakni Celso Luiz Nunes Amorim dari Brasil, Michelin Calmy-Rey asal Swiss, Joy Phumapi dari Botswana dan Rajiv Shah dari Amerika Serikat.

"Sekjen telah meminta kepada panel untuk membuat rekomendasi untuk memperkuat sistem internasional dan nasional dalam menghadapi krisis kesehatan dengan belajar dari pengalaman penyebaran wabah Ebola," tulis PBB dalam keterangan itu.

Untuk membantu proses pembuatan rekomendasi, PBB melanjutkan, akan ada konsultasi yang lebih luas dengan pemerintah negara dan rakyat yang wilayahnya terkena dampak dari penyakit itu. Panel juga akan dibantu dengan sekelompok ahli yang dapat memberikan masukan bagi anggota mengenai hal teknis.

Pertemuan pertama, ungkap PBB, akan digelar pada awal Mei mendatang. Diharapkan laporan akan diserahkan ke Sekjen pada akhir Desember 2015.

Laporan tersebut juga nantinya akan diajukan ke Majelis Umum dan langkah selanjutnya akan diambil sesuai dengan perkembangan yang ada.

Ini merupakan kontribusi pertama mantan Duta Besar RI untuk PBB yang diketahui publik usai menanggalkan posisi sebagai Menlu. Sebelumnya, Marty juga diketahui menjadi dosen tamu di beberapa universitas di Australia.

Kemunculannya ke hadapan publik kali pertama diketahui usai dimintai komentarnya mengenai kepergian mendiang Lee Kuan Yew pada pekan lalu.

Credit  VIVA.co.id

Kapal Perang Baru Indonesia Berlayar Pulang

KRI Rigel 933 dalam 47 hari perjalanan menuju Indonesia.

KRI Rigel 933 bersandar di Malaga, Spanyol (VIVA.co.id/Miranti Hirschmann)

 

  CB - Kapal Perang Indonesia yang baru, KRI Rigel 933, kembali melakukan perjalanan ke Indonesia setelah tiga hari berada di Malaga, Spanyol, pada 31 Maret-2 April 2015 lalu.

Atase Pertahanan RI di Madrid, Kolonel Laut Agus Adriyanto pada VIVA.co.id, Sabtu, 4 April 2015, mengatakan Malaga menjadi pelabuhan pertama yang disinggahi KRI Rigel 933 dalam 47 hari perjalanan ke Indonesia.

Kapal perang terbaru RI itu merupakan satu dari dua kapal, yang dibeli Kementerian Pertahanan RI dari Prancis pada 2013, senilai $94 juta atau lebih dari Rp 1,2 triliun.

Kapal pertama telah diberikan nama KRI Rigel 933, dalam upacara pemberian nama oleh Menteri Pertahanan RI Jendral TNI (Purn) Ryamirzad Ryacudu, pada 11 Maret lalu di Prancis.

Kapal perang baru Indonesia itu telah meninggalkan galangan kapal OCEA Les Sables d´Olonne, untuk 47 hari perjalanan menuju Indonesia, dipimpin oleh Mayor Laut (P) Muhamad Wirda Prayogo sebagai komandan kapal.

Sementara kapal kedua diperkirakan rampung pada September 2015 mendatang. KRI Rigel 933 adalah kapal berteknologi modern, yang mampu melakukan survei bawah laut hingga kedalaman 1000 meter.

Kapal itu dilengkapi dengan peralatan survei hydro-oceanography, autonomous underwater vehicle yang berfungsi melakukan pencitraan bawah laut dan mengirimkan sinyal data secara periodik ke kapal.

Terdapat juga remotely operated vehicle atau robot bawah air dengan kamera, untuk mengambil material bawah laut. KRI Rigel 933 juga dilengkapi dengan fasilitas untuk 40 awak

Credit  VIVA.co.id