CUPUMA

Kamis, 17 Januari 2019

Iran ke Netanyahu: Jangan Bermain-main dengan 'Ekor Singa'

Pasukan Elit (Garda Revolusi) Iran

Iran akan tetap mempertahankan pasukannya di Suriah.

CB, LONDON -- Iran menegaskan akan mempertahankan pasukan militernya di Suriah. Teheran tidak takut atas ancaman dari Israel. Demikian disampaikan seorang kepala Garda Revolusioner pada Rabu (17/1).
"Republik Islam Iran akan tetap mempertahankan seluruh militer dan para penasehat revolusionernya dan senjatanya di Suriah," ujar Panglima Tinggi Garda Revolusioner, Mayor Jenderal Mohammad Ali Jafari seperti dilansir Kantor berita semi-resmi ISNA.

Jafari menyebut ancaman Netanyahu hanya "candaan". Ia pun memperingatkan agar Israel tak bermain dengan "ekor singa."

"Anda seharusnya takut pada hari raungan peluru-peluru kami yang dikendalikan dengan tepat dan jatuh di kepala Anda," kata dia.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Selasa bahwa pasukan Israel akan terus menyerang orang-orang Iran di Suriah. Netanyahu memperingatkan mereka agar keluar dari sana secepatnya.

"Karena kami akan meneruskan kebijakan tegas kami," ujarnya.

Iran dan Rusia mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam perang tujuh tahun melawan pemberontak dan militan. Teheran telah mengirim ribuan prajurit ke negara itu.

Credit republika.co.id

Dua Tentara AS Tewas Dibom, Wapres Pence Ngotot ISIS Dikalahkan

WASHINGTON - Wakil Presiden Mike Pence berikeras kelompok Islamic State (ISIS) telah dikalahkan di Suriah. Komentar itu muncul beberapa jam setelah empat warga Amerika Serikat (AS), termasuk dua tentaranya, terbunuh oleh serangan bom di negara yang dipimin Presiden Bashar al-Assad tersebut.

Komentar wakil Donald Trump itu disampaikan dalam pidatonya di hadapan 184 kepala misi diplomatik AS dari seluruh dunia yang berkumpul setiap tahun di Washington. Para diplomat itu berkumpul untuk membahas strategi kebijakan luar negeri Amerika.

"Kekhalifahan telah hancur dan ISIS telah dikalahkan," kata Pence, seperti dikutip Reuters, Kamis (17/1/2019).

Dalam pernyataan terpisah, Gedung Putih dan Pence mengutuk serangan yang menewaskan dua tentara Amerika. Mereka menyatakan simpati atas kematian para korban.

Pentagon mengatakan dua tentara AS, seorang pegawai sipil Departemen Pertahanan dan satu kontraktor yang bekerja untuk militer tewas dalam ledakan bom di Manbij, Suriah utara. Ledakan itu juga menyebabkan tiga prajurit AS lainnya terluka.

Sebuah situs web yang berafiliasi dengan ISIS mengatakan serangan bom di Manbij itu adalah aksi seorang pembom bunuh diri dari kelompok tersebut.

Presiden Trump telah membuat pengumuman mengejutkan pada 19 Desember 2018 bahwa dia akan menarik 2.000 tentara AS dari Suriah setelah menyimpulkan bahwa ISIS telah dikalahkan di negara tersebut. Keputusannya menyebabkan pengunduran diri Menteri Pertahanan AS James Mattis.

Dalam pidatonya, Pence juga menyinggung pembicaraan tentang pertemuan puncak antara Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Pence mengakui bahwa upaya untuk meyakinkan Pyonyang untuk melepaskan persenjataan nuklirnya belum membuat kemajuan.

"Sementara presiden menjanjikan dialog dengan Pemimpin Kim, kami masih menunggu langkah konkret oleh Korea Utara untuk membongkar senjata nuklir yang mengancam rakyat kami dan sekutu kami di kawasan itu," kata Pence.

Wapres Pence juga mengkritik praktik perdagangan dan pinjaman "tidak adil" China kepada negara-negara berkembang yang mendorong naiknya tingkat utang mereka karena berusaha mendapatkan pengaruh yang lebih besar di dunia.

"Yang benar adalah bahwa terlalu sering dalam beberapa tahun terakhir China memilih jalan yang mengabaikan hukum dan norma yang membuat negara dunia makmur selama lebih dari setengah abad," katanya. "Hari-hari di Amerika Serikat mencari cara lain sudah berakhir," ujarnya.

Pence mengatakan kebijakan luar negeri pemerintah AS didasarkan pada agenda "America First" Trump. "Pemerintah AS tidak akan lagi mengejar gagasan muluk dan tidak realistis dengan mengorbankan rakyat Amerika," katanya.

Dia mengakui bahwa kebijakan luar negeri Trump berbeda dari apa yang diharapkan dunia dan Amerika Serikat menghadapi ancaman yang berbeda daripada selama Perang Dingin.

"Hari ini kita tidak menghadapi satu kekuatan super tetapi beberapa kekuatan besar yang bersaing dengan kita untuk menjadi unggulan di seluruh dunia," katanya, seraya mengatakan Amerika Serikat menghadapi "kelompok serigala" negara-negara jahat termasuk Iran, Kuba, Venezuela dan Nikaragua.

Credit sindonews.com

Theresa May Gagal Digulingkan Lewat Mosi Tidak Percaya

Perdana Menteri Inggris, Theresa May, lolos dari mosi tidak percaya yang dilayangkan oleh partai oposisi. (REUTERS/Simon Dawson/Pool)

Jakarta, CB -- Pemerintah Perdana Menteri Inggris Theresa May gagal digulingkan oleh oposisi setelah mendapatkan suara mayoritas dalam pemungutan suara mosi tidak percaya di parlemen Inggris pada Rabu (16/1) malam.

Didukung Partai Persatuan Demokratik Irlandia Utara (DUP) dan Partai Konservatif, May mendapatkan 325 suara sementara pihak oposisi 306 suara.

Sebelumnya pemimpin oposisi dari Partai Buruh Jeremy Corbyn menyerukan mosi tidak percaya setelah May kalah lagi dalam pemungutan suara soal rancangan undang-undang pengunduran diri dari keanggotaan Uni Eropa (Brexit), Selasa kemarin.

Seusai menggagalkan mosi tidak percaya, May mengatakan mengajak para pemimpin partai untuk mencari alternatif penyelesaian Brexit.

"Parlemen ini telah menaruh kepercayaan kepada pemerintahan ini," kata May kepada anggota parlemen, sesaat setelah pemungutan suara di Majelis Rendah Parlemen.

"Saya siap bekerja dengan anggota parlemen ini untuk menyelesaikan Brexit dan memastikan bahwa parlemen ini menjaga kepercayaan rakyat Inggris."

May juga berjanji akan terus bekerja untuk menepati janji terkait hasil referendum dan meninggalkan Uni Eropa.

"Saya percaya setiap anggota dari parlemen ini memiliki tugas yang sama. Dan kami juga memiliki tanggung jawab untuk menentukan jalan ke depan yang dapat mengamankan dukungan dari parlemen."

Dia juga mengajak para pemimpin oposisi untuk bertemu dengannya untuk membahas Brexit - sesegera mungkin, dimulai pada hari Rabu.

"Saya ingin mengundang para pemimpin partai untuk bertemu saya secara pribadi. Dan saya ingin memulai pertemuan ini malam ini," kata May.

"Pemerintah menyambut pertemuan-pertemuan ini dengan semangat yang membangun dan saya mendorong yang lainnya untuk melakukan hal yang sama."

"Tapi kami harus menemukan solusi yang bisa dinegosiasikan dan mendapat dukungan yang cukup dari parlemen ini."

May sebelumnya lolos dari mosi tidak percaya yang dilayangkan anggota parlemen dari partainya sendiri pada pertengahan Desember lalu. Mosi tidak percaya itu diajukan dengan alasan serupa.

Sejak 1900, pemerintah Inggris tercatat pernah tiga kali kalah dalam mosi tidak percaya. Kekalahan kedua terjadi pada 1924 dan terakhir pada 1979.

Pada 1979, perdana menteri Inggris saat itu, Jim Callaghan kalah dalam mosi tidak percaya dengan selisih tipis 311-310 suara.

Credit cnnindonesia.com

Kalah Voting Lagi, Oposisi Inggris Kembali Goyang PM May

Perdana Menteri Inggris, Theresa May. (REUTERS/Peter Nicholls)

Jakarta, CB -- Ketua partai oposisi pemerintah Inggris dari Partai Buruh, Jeremy Corbyn, mengajukan mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Theresa May, pada Rabu (16/1). Langkah itu dilakukan setelah May kalah lagi dalam pemungutan suara soal rancangan undang-undang pengunduran diri dari keanggotaan Uni Eropa (Brexit).

Mosi tidak percaya diajukan untuk menggulingkan May, setelah draf kesepakatan pengunduran diri Inggris dari Uni Eropa gagasan pemerintah ditolak parlemen kemarin, seperti dikutip AFP, Rabu (15/1).

Akibat kekalahan ini, kesepakatan Brexit kian tidak jelas. Padahal undang-undang mengenai Inggris keluar dari Uni Eropa harus sudah rampung pada 29 Maret mendatang.

Kesepakatan Brexit terancam gagal dan hasil referendum pada 2016 yang menyebabkan Inggris memutuskan untuk hengkang dari Uni Eropa pun di ambang kehancuran.

Pemungutan suara mosi tidak percaya dikabarkan akan berlangsung hari ini sekitar pukul 19.00 waktu lokal atau 02.00 WIB.

Berdasarkan Undang-Undang Parlemen Tetap 2010, pemilihan umum akan digelar dalam dua pekan jika pemerintah kalah dalam mosi tidak percaya.

Jika hal itu terjadi, pemerintahan May memiliki waktu 14 hari untuk berupaya mendapatkan kembali dukungan dari Majelis Rendah Parlemen. Namun, jika pemerintah tetap tak bisa meraih dukungan penuh majelis rendah, secara teori Corbyn bisa membuat koalisi baru dengan partai oposisi lainnya untuk merebut kursi perdana menteri dan pemerintahan.

Meski mosi tak percaya diprediksi bakal gagal, pemerintahan May saat ini bertahan dengan dukungan minoritas di parlemen dengan hanya mengandalkan dukungan dari Partai Persatuan Demokratik Irlandia Utara (DUP).

May sebelumnya lolos dari mosi tidak percaya yang dilayangkan anggota parlemen dari partainya sendiri pada pertengahan Desember lalu. Mosi tidak percaya itu diajukan dengan alasan serupa.

Sejak 1900, pemerintah Inggris tercatat pernah tiga kali kalah dalam mosi tidak percaya. Kekalahan kedua terjadi pada 1924 dan terakhir pada 1979.

Pada 1979, perdana menteri Inggris saat itu, Jim Callaghan kalah dalam mosi tidak percaya dengan selisih tipis 311-310 suara.

Saat itu, Callaghan segera meminta pemilihan umum digelar yang akhirnya membawa Partai Konservatif di bawah kepemimpinan mendiang Margaret Thatcher berkuasa.

Credit cnnindonesia.com

Shutdown Berkepanjangan Ekonomi Amerika Serikat Guncang

WASHINGTON - Ekonomi Amerika Serikat (AS) mengalami guncangan dengan penutupan pemerintahan AS atau shutdown. Itu karena banyak kontraktor pemerintah dan banyak lembaga telah meminta Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri shutdown dan membayar gaji para pegawai federal.

Shutdown terlama sepanjang sejarah AS telah memasuki hari ke-26 karena Presiden Trump dan pemimpin Kongres dari Partai Demokrat belum menunjukkan sinyal akan mengakhiri perseteruan. Trump bersikeras membangun tembok perbatasan dengan Meksiko. Trump ingin Kongres mengucurkan USD5,7 miliar untuk mendanai salah satu janji kampanye.

Sekitar 800.000 pekerja federal harus bekerja tanpa dibayar karena shutdown separuh pemerintahan federal. Dia menolak mendukung legislasi untuk menyediakan anggaran bagi lembaga pemerintah hingga Trump mendapatkan persetujuan anggaran tembok perbatasan. Jika shutdown berlangsung hingga 25 Januari mendatang, maka AS diperkirakan akan menghadapi disrupsi yang serius.

Pemerintahan Trump memperkirakan shutdown akan berdampak terhadap 0,1% dari perekonomian AS. Namun, dampak perekonomian AS pada Selasa (15/1) tumbuh mencapai 0,13% karena banyak pegawai belum mendapatkan gaji. Bank Sentral AS menyerukan untuk menunda kenaikan bunga.

Dampak shutdown memang sudah dirasakan di seluruh AS. Antrean panjang di bandara sudah tampak karena banyak pegawai keamanan tidak bekerja. CEO Delta Air Lines Ed Bastian mengungkapkan, shutdown merugikan USD25 juta selama Januari karena sedikit pejabat Pemerintah AS yang berpergian.

Inspektur obat dan makanan juga terkena dampaknya. Menurut Komisioner Badan Administrasi Obat dan Makanan (FDA) Scott Gottlieb, mereka fokus pada obat, narkoba, dan makanan yang berbahaya.

Kemudian Trump direncanakan akan menandatangani Government Employee Fair Treatment Act of 2019, undang-undang yang akan menjamin pekerja federal tetap mendapatkan gaji ketika shutdown berakhir. The Internal Revenue Service meminta 46.000 pekerja untuk tetap bekerja di tengah proses pengurusan pajak yang sedang mencapai puncaknya.

Trump mengundang kelompok anggota parlemen bipartisan untuk mendiskusikan ketegangan. Tapi, Gedung Putih mengungkapkan Demokrat mengabaikan ketegangan. Sembilan anggota Kongres datang, tapi mereka tidak terlibat dalam kepemimpinan. Para pemimpin Partai Demokrat tidak meminta anggotanya memboikot acara tersebut.

Salah satu anggota Kongres yang hadir adalah John Katko. “Trump ingin melanjutkan negosiasi,” kata Katko. Dia menjelaskan belum ada proposal baru yang diajukan. Kemudian Senator Lisa Murkowski dari Partai Republik mengungkapkan mereka telah mendapatkan momentum, tetapi dia tidak menjelaskan secara detail.

Sementara itu, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kirstjen Nielsen mengungkapkan, akan bekerja sama dengan Gedung Putih dan Kongres untuk meloloskan undang-undang untuk mendanai Pasukan Penjaga Pantai yang sudah memprotes karena tidak digaji. Pentagon sendiri tidak terkena dampak shutdown.

Sedangkan Pasukan Penjaga Pantai merupakan bagian dari Kementerian Keamanan Dalam Negeri. “Seperti militer AS, anggota aktif Pasukan Penjaga Pantai harus dibayar atas pengabdian dan pengorbanan untuk negara ini,” ungkap Nielson.

Sejak 22 Desember lalu, 25% pemerintahan federal AS, kecuali Departemen Pertahanan dan Kesehatan, mengalami kelumpuhan karena Kongres tidak mampu menyepakati anggaran untuk pemerintahan federal. Partai Republik di Kongres juga satu suara mendukung langkah Trump untuk tidak menandatangani pembukaan kembali pemerintahan hingga dana tembok perbatasan disepakati.

Negosiasi yang digelar antara Trump dan petinggi Partai Demokrat mengenai shutdown berlangsung tegang pada pekan lalu. Trump meninggalkan perundingan itu.

Petinggi Partai Demokrat di Senat, Chuck Schumer, mengungkapkan Trump bangkit berdiri dan pergi begitu saja ketika Ketua DPR Nancy Pelosi menyatakan tidak akan menyetujui pendanaan proyek tembok perbatasan.

Partai Demokrat menuding Trump menggunakan taktik ketakutan dan menyebarkan informasi yang salah tentang situasi di perbatasan. Selama ini konstituen Trump memang berasal di wilayah perbatasan. Trump juga menegaskan bahwa Partai Republik bersatu mengenai isu krisis perbatasan.

Tapi, delapan anggota Partai Republik di DPR mendukung mayoritas Demokrat untuk membuka Departemen Keuangan dan beberapa program lain, tetapi tidak termasuk anggaran tembok perbatasan.

Pelosi merencanakan pemungutan suara pekan ini agar satu per satu departemen bisa beroperasi dari Keamanan Dalam Negeri, Kehakiman, hingga Luar Negeri, Pertanian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja. “Saya berharap beberapa anggota Senat Republik mengabaikan keinginan tembok perbatasan Trump,” ajaknya.

Jajak pendapat Reuters/Ipsos menunjukkan 51% responden menyalahkan Trump karena shutdown. Hanya 32% responden menyalahkan Partai Demokrat dan 7% menyalahkan anggota Partai Republik di Kongres.

Credit sindonews.com

Pemerintahan Tutup, DPR AS Minta Trump Jadwal Ulang Pidato Tahunan

WASHINGTON - Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi meminta Presiden Donald Trump untuk menjadwal ulang pidato tahunannya sampai pemerintahan sepenuhnya dibuka kembali. Hingga saat ini, penutupan pemerintah telah memasuki hari ke-26 tanpa menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

Trump dijadwalkan akan memberikan pidato tahunan pada 29 Januari mendatang. Terkait hal itu, Pelosi menulis surat kepada Trump yang menyebut masalah keamanan karena Secret Service, yang diharuskan menyediakan keamanan untuk pidato tersebut, belum menerima dana selama penutupan pemerintah.

Penutupan pemerintah AS dipicu oleh permintaan Trump untuk pendanaan pembangunan tembok di perbatasan AS-Meksiko sesuai dengan janjinya selama kampanye presiden lalu.

Surat Pelosi kepada Trump menyatakan bahwa dia telah mengundangnya untuk menyampaikan pidato kenegaraan tetapi mengatakan penutupan itu mempersulit situasi.

“Sedihnya, mengingat masalah keamanan dan kecuali pemerintah membuka kembali minggu ini, saya sarankan kita bekerja sama untuk menentukan tanggal yang cocok setelah pemerintah membuka kembali pidato ini atau agar Anda mempertimbangkan untuk mengirimkan pidato State of the Union secara tertulis kepada Kongres,” tulis Pelosi seperti dikutip dari Reuters, Kamis (17/1/2019).

Pidato kenegaraan adalah pidato tahunan di Capitol di mana presiden menguraikan tujuan pemerintahannya untuk tahun ini. Semua anggota Kongres dan Mahkamah Agung hadir, bersama dengan semua kecuali satu anggota Kabinet presiden.

Gedung Putih tidak segera mengomentari permintaan Pelosi dan surat ini tampaknya mengejutkan.

Berbicara kepada wartawan di Capitol, Pelosi menegaskan kembali bahwa masalah keamanan telah mendorong permintaannya dan menyarankan presiden dapat mengirimkan pidato dari Gedung Putih.

Trump pada hari Rabu diperkirakan akan menandatangani undang-undang yang akan memastikan 800 ribu karyawan federal akan menerima gaji kembali ketika pemerintah dibuka kembali.

Penutupan pemerintah dimulai pada 22 Desember setelah Trump bersikeras dia tidak akan menandatangani undang-undang yang mendanai lembaga pemerintah yang menganggur kecuali itu termasuk lebih dari USD5 miliar untuk pembangunan tembok perbatasan.

Tembok itu merupakan janji kampanyenya sebelum pemilihan presiden 2016. Pada saat itu Trump mengatakan Meksiko akan membayarnya tetapi sejak itu telah berbalik, menyangkal bahwa dia pernah mengatakan Meksiko akan langsung membayar untuk pembangunannya.

Trump awalnya mengatakan dia akan bertanggung jawab atas penutupan itu tetapi kemudian mengalihkan kesalahannya kepada Demokrat, yang telah mengendalikan Dewan Perwakilan Rakyat sejak 3 Januari.

Trump membutuhkan dukungan dari setidaknya beberapa politisi Demokrat di Senat untuk mengeluarkan undang-undang pendanaan.

Para ekonom memperkirakan bahwa setiap minggu penutupan akan terus mengurangi 0,1 persen dari pertumbuhan ekonomi.

Lebih dari setengah orang Amerika menyalahkan Trump atas penutupan pemerintah, menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos. Sebuah jajak pendapat terpisah menemukan bahwa penutupan telah mempengaruhi empat dari 10 orang Amerika, jauh melampaui karyawan federal yang secara langsung merasakan dampak dari penyimpangan dana.

Credit sindonews.com

Presiden Kenya Sebut Teror Berakhir, Seluruh Pelaku Tewas

Ilustrasi serangan teroris di kota Nairobi, Kenya. (REUTERS/Baz Ratner)

Jakarta, CB -- Presiden Kenya, Uhuru Kenyatta mengatakan seluruh pelaku serangan teror di ibu kota Nairobi tewas. Aksi teror di kompleks hotel dekat area perkantoran di kawasan elit Riverside Drive, Westlands sejak kemarin itu merenggut 14 nyawa, termasuk sejumlah warga asing.

"Saya dapat mengonfirmasi bahwa serangan teror di kompleks Dusit telah berakhir dan semua teroris telah ditewaskan. Sampai saat ini, kami telah mengonfirmasi 14 korban tewas, dan yang lainnya terluka," kata Kenyatta dalam pidato yang disiarkan televisi, seperti dikutip AFP, Rabu (16/1).

Kenyatta juga mengatakan 700 warga berhasil diselamatkan dari lokasi kejadian. Tidak dijelaskan apakah masih ada korban yang terperangkap di dalam hotel.

Kelompok militan Islam dari Somalia, Al-Shabaab mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, menurut pernyataan yang diterima SITE Intelligence Group.

Serangan diawali di sebuah bank dalam kompleks perkantoran. Kelompok teroris meledakkan bom yang diletakkan di tempat parkir. Lalu disusul oleh bom bunuh diri dalam lobi hotel. Korbannya adalah para tamu dan pegawai mengalami luka parah. Setelah itu kelompok bersenjata mulai melepaskan tembakan.

Melalui rekaman kamera pengawas yang disiarkan media setempat, terlihat empat lelaki berpakaian hitam dan menenteng senapan memasuki area hotel. Salah satu di antaranya meledakkan diri di awal serangan.

Menurut sumber dari kepolisian, dua penyerang ditembak mati pada Rabu pagi waktu setempat dalam baku tembak.

"Keduanya memakai bandana merah yang diikatkan di dahi. Peluru diikatkan di dada masing-masing dengan beberapa majalah. Masing-masing memiliki AK47 dan sudah diamankan," kata seorang aparat keamanan.

Warga asing yang menjadi korban berasal dari Amerika Serikat, Inggris, dan Spanyol. Sedangkan sebelas korban tewas lainnya adalah penduduk Kenya. Jumlah korban luka belum diketahui pasti

Credit cnnindonesia.com

RI Sentil Malaysia Karena Pasif Dalam Pembebasan Sandera

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal. (CNNIndonesia/Natalia Santi)

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri Indonesia mengeluhkan sikap pemerintah Malaysia. Sebab selama ini Negeri Jiran tak memberikan kontribusi dalam proses pembebasan warga Indonesia yang diculik kelompok Abu Sayyaf di wilayah mereka.

Indonesia bersama Malaysia dan Filipina telah sepakat membentuk kerja sama trilateral untuk memperketat pengamanan di perairan Sulu, Sabah, dan sekitarnya. Hal itu dilakukan setelah marak penculikan dan perompakan di wilayah itu oleh Abu Sayyaf pada 2016-2017 lalu.

"Para sandera diculik di wilayah Malaysia, tapi dalam proses pembebasannya tidak ada kontribusi pemerintah malaysia sama sekali," ucap Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, melalui pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, pada Rabu (16/1).

Pernyataan itu diutarakan Iqbal menyusul pembebasan Samsul Saguni, salah satu WNI yang disandera Abu Sayyaf saat melaut di perairan Sabah pada 11 September lalu. Saat itu, Samsul tak sendiri.

Salah satu rekannya yang berada di kapal ikan yang sama, Usman Yunus, juga ikut diculik Abu Sayyaf. Namun, Usman berhasil dibebaskan lebih dulu pada 7 Desember lalu.

Sementara itu, Samsul berhasil dibebaskan di Jolo pada Selasa (15/1) sekitar pukul 16.30 waktu lokal, setelah empat bulan disandera Abu Sayyaf. Iqbal menyatakan pemerintah Filipina selalu membantu dalam upaya pembebasan sandera.

Menurut Iqbal, pembebasan Samsul dilakukan tanpa tebusan.

"Tidak ada tebusan. (Pembebasan) lebih karena memanfaatkan aset-aset kita di sana. Gubernur Syakur Tan misalnya, dia merupakan kontak lama kita," kata Iqbal.

Iqbal mengatakan saat ini Samsul masih berada di Pangkalan Militer Westmincon, Jolo, untuk diperiksa kesehatannya sebelum diterbangkan ke Zamboanga City.

Proses pemulangan, kata Iqbal akan segera dilakukan setelah Samsul diserahterimakan secara resmi kepada KBRI di Manila.

Sebelum bebas, video Samsul yang merintih meminta pertolongan sempat tersebar di media sosial Malaysia beberapa waktu lalu.

Samsul terlihat menangis dan memohon bantuan dari bawah lubang tanah. Dalam video, dia terlihat mengenakan celana pendek berwarna merah muda tanpa pakaian, didampingi dua orang yang terlihat sebagai penyandera sambil menodongkan senjata ke arahnya.

Berdasarkan sumber dari Filipina, video itu dikirim oleh Abu Sayyaf kepada pemilik kapal berbendera Malaysia demi meminta tebusan. Pemilik kapal lantas mengirim rekaman itu kepada aparat, dan kemudian tersebar.

Lebih lanjut, Iqbal memaparkan sejak 2016, dari sebanyak 36 WNI disandera Abu Sayyaf di Filipina Selatan, 34 di antaranya sudah bebas.

"Dan dua WNI lainnya hingga kini masih dalam upaya pembebasan," kata Iqbal.

Hingga berita ini dibuat, CNNIndonesia.com sudah mengontak pemerintah Malaysia melalui kedutaan besar untuk meminta tanggapan, tetapi mereka belum memberikan klarifikasi.

Credit cnnindonesia.com

TV HAM pertama dunia siap tayang

Dokumen foto kawasan lapangan Tiananmen, yang menjadi lokasi demonstrasi mahasiswa dan tokoh pergerakan hak asasi manusia (HAM) di China pada 1989. (Xinhua)

London (CB) - Kanal televisi pertama di dunia yang didedikasikan untuk hak asasi manusia (HAM) diluncurkan di London pada Selasa (15/1) dengan janji akan menyampaikan kepada masyarakat kisah-kisah tersembunyi yang diabaikan oleh media arus utama.

Observatorium HAM Internasional (IOHR) mengatakan kanal yang berbasis web mereka akan menyampaikan masalah-masalah HAM kepada pemirsa di lebih dari 20 negara di penjuru Eropa, Amerika Latin, dan Timur Tengah.

"Ada banyak orang di dunia yang tidak bisa bersuara, dan hal itu tampaknya terus memburuk," kata Direktur IOHR Valerie Peay kepada Reuters saat peluncuran di Frontline Club di London.

"Ada banyak kanal di luar sana, namun sejauh ini tidak ada satu pun yang didedikasikan untuk HAM. Kami ingin menghadirkannya ke rumah pemirsa," kata Peay.

Topik-topiknya akan mencakup pengungsi, kebebasan pers dan penahanan jurnalis, ekstremisme, hak-hak perempuan, masalah-masalah LGBT, dan nasib orang-orang tanpa kewarganegaraan.

"Kita hidup di dunia tempat berita berputar 24 jam dan banyak kisah yang hilang, kita juga menyaksikan HAM dikesampingkan," kata Peay.

"Ini tentang menggabungkan banyak titik sehingga orang-orang mau terlibat dalam hak asasi manusia dan membuat perbedaan."

Program-program di kanal itu akan meninjau China, 30 tahun setelah penumpasan unjuk rasa prodemokrasi di Alun-alun Tiananmen, dampak positif dan negatif teknologi terhadap perempuan serta dampak HAM setelah Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit) pada Maret.

Yelda Hakim, pemandu acara yang juga adalah wartawan BBC, saat acara peluncuran mengatakan bahwa kanal tersebut bertujuan "untuk menyuarakan orang-orang yang tidak bersuara" dan "untuk membuat HAM menjadi topik seksi" di dunia, tempat masalah itu kurang diperhatikan dan kutipan menarik menjadi keharusan.

Siaran TV itu bisa disaksikan melalui platform interaktif netgem.tv dan dalam waktu dekat akan tersedia melalui aplikasi telepon genggam.

Programnya disiarkan dalam bahasa Inggris, namun IOHR berharap nantinya dapat menyiarkan dalam bahasa-bahasa lain, termasuk Persia, Turki, Arab, dan Rusia.

Credit antaranews.com

Reformasi Hak Veto, Anggota PBB Diimbau Realistis

Presiden A.S, Barack Obama berpidato di depan delegasi dalam pertemuan Leaders' Summit on Peacekeeping dalam rangkaian Sidang Umum PBB di Manhattan, New York, 28 September 2015. Sekitar 125 negara menghadiri Sidang Umum PBB. AP/Kevin Hagen

CB, Jakarta - Indonesia melalui posisi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019 - 2020 akan menyuarakan perlunya reformasi di dalam tubuh PBB. Reformasi diperlukan agar Dewan Keamanan PBB selaras dengan tatanan global yang lebih inklusif.
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Ruddyard mengatakan di tubuh PBB terdapat lima negara anggota yang memiliki hak veto. Sekarang ini tidak mudah bagi negara-negara tersebut untuk mengurangi atau menghilangkan sama sekali hak veto mereka.
"Ini tidak gampang karena dalam kesepakatan reformasi Dewan Keamanan PBB 2017-2018 ada keinginan untuk melakukan reformasi termasuk pada negara-negara pemilik hak veto,"kata Febrian, Rabu, 16 Januari 2019.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Ruddyard. Sumber: TEMPO/Suci Sekarwati
Febrian menjelaskan reformasi PBB setidaknya menyasar pada empat hal. Pertama, masalah keanggotaan apakah anggota tetap atau tidak tetap Dewan Keamanan PBB jumlahnya tidak berubah atau boleh bertambah.

Saat ini, Dewan Keamanan PBB terdiri dari 15 negara anggota, yakni lima negara anggota tetap dan 10 negara anggota tidak tetap. Setiap negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB memiliki periode keanggotaan selama 2 tahun.
Kedua, hal yang disoroti dalam reformasi Dewan Keamanan PBB adalah isu representasi. Contohnya, ada sekitar 50 negara Afrika di PBB, tetapi representasinya hanya dua di anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Jumlah ini dinilai kurang mewakili.

Febrian menekankan jumlah anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang tidak bertambah jumlahnya telah menyandera PBB. Sebab negara-negara seperti Jepang, Brazil dan India menjerit merasa punya posisi yang sama dengan anggota tetap tersebut. Lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia dan Cina.Ketiga, anggota PBB ingin ada reformasi terkait hak veto, apakah veto ini bisa dikurangi atau dihilangkan sama sekali. Febrian mengatakan anggota PBB dituntut bersikap realistis karena negara-negara pemilik hak veto tidak mau hak istimewa itu dihilangkan. Dengan begitu, Indonesia menyerukan adanya pengaturan kapan veto tidak boleh digunakan, misalnya untuk isu kejahatan perang.
Terakhir, reformasi PBB juga harus menyasar transparansi metode kerja di Dewan Keamanan PBB. Febrian mengatakan adanya kata sepakat untuk melakukan reformasi di tubuh PBB adalah sebuah kemajuan luar biasa sebab bisa saja negara-negara kekuatan dunia menyuarakan ketidak setujuan mereka.

Credit tempo.co

Jadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, Ini Fokus Indonesia

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Ruddyard. Sumber: TEMPO/Suci Sekarwati

CB, Jakarta - Indonesia akan memanfaatkan secara optimal posisi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB setelah terpilih pada Juni 2018. Indonesia akan berpartner dengan negara-negara lain untuk menciptakan keamanan dunia.
Menurut Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Ruddyard, setidaknya ada lima hal yang menjadi fokus Indonesia melalui jabatan ini. Pertama, Indonesia ingin bisa menciptakan ekosistem perdamaian dunia yang berkelanjutan, diantaranya dengan mengedepankan penyelesaian konflik melalui dialog, konsultasi dan negosiasi.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Ruddyard, kiri. Sumber: TEMPO/Suci Sekarwati

Kedua, Indonesia ingin mensinergikan kerja organisasi-organisasi di kawasan seperti ASEAN dan African Union agar bisa mendukung kerja Dewan Keamanan PBB. Sebab yang mengetahui situasi detail di kawasan adalah negara-negara kawasan.
"Kami ingin organisasi - organisasi di kawasan itu bisa menjadi pihak pertama yang memberikan respon, khususnya jika terjadi konflik," kata Febrian, Rabu, 16 Januari 2019.

Ketiga, Indonesia dengan menggandeng negara-negara lain akan mencari cara bagaimana menaklukkan terorisme dengan pendekatan soft power atau komprehensif. Febrian mengklaim, Indonesia piawai di bidang ini.Keempat, Indonesia ingin mencari cara bagaimana mensinergikan antara perdamaian dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya di wilayah konflik.
Terakhir, posisi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB akan digunakan Indonesia untuk terus mengangkat isu Palestina. Indonesia akan selalu menempatkan isu palestina dalam radar pembahasan di Dewan Keamanan PBB.
Febrian mengakui, isu sengketa wilayah Israel - Palestina adalah salah satu isu tersulit yang dihadapi dunia. Namun begitu, Indonesia akan berupaya bagaimana agar isu ini tidak hilang dengan isu penting lainnya.
Indonesia menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk masa jabatan 2019 sampai 2020. Jabatan ini merupakan yang keempat kalinya.

Credit tempo.co

Indonesia Akan Kirim Lagi 400 Pasukan Perdamaian PBB

Prajurit Kontingen Garuda TNI mengikuti upacara pelepasan Kontingen Garuda di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 31 Agustus 2018. Sebanyak 850 personel Satuan Tugas RDB Kontingen Garuda XXXIX-A Kongo dan 120 personel Satuan Tugas MTF Kontingen Garuda XXVIII-K Lebanon akan bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB di Republik Kongo dan Lebanon. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

CB, Jakarta - Indonesia berencana mengirimkan sekitar 400 pasukan perdamaian PBB pada tahun ini. Pengiriman pasukan penjaga perdamaian ini untuk memenuhi target total pengiriman 4 ribu pasukan asal Indonesia ke wilayah - wilayah konflik.
Menurut Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Ruddyard upaya menjaga perdamaian dunia sekarang ini agak sulit setelah Amerika Serikat menarik pasukan perdamaiannya. Saat ini, Indonesia berada diurutan ke-7 sebagai negara penyumbang pasukan perdamaian PBB.

"Kami inginnya tidak ada lagi konflik. Sebab penambahan pasukan penjaga perdamaian artinya konflik bertambah. Sekarang ini jumlah pasukan penjaga perdamaian dari Indonesia disebar ke beberapa daerah konflik dan kita masih kurang sekitar 400 pasukan lagi," kata Febrian, Rabu, 16 Januari 2019.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Ruddyard. Sumber: TEMPO/Suci Sekarwati

Catatan PBB per 30 November 2018, Indonesia telah mengirimkan 3.545 pasukan perdamaian. Penempatan personel militer Indonesia di bidang ini membawa sejumlah manfaat, seperti meningkatkan profesionalisme dan jejaring internasional pasukan Indonesia, memperkuat pengakuan internasional atas kemampuan pasukan Indonesia bagi perdamaian dunia.

Pengiriman pasukan perdamaian PBB ini, juga kesempatan untuk memperbesar peluang partisipasi pelaku bisnis di Indonesia untuk memperluas usaha pengadaan barang dan jasa untuk berbagai misi perdamaian PBB.

Credit tempo.co

Sebut Assad Penjahat Perang, Qatar Tolak Berbaikan dengan Suriah

DOHA - Pemerintah Qatar menolak normalisasi hubungan dengan rezim Suriah termasuk membuka kembali kedutaannya di Damaskus. Doha tetap menganggap Presiden Bashar al-Assad sebagai penjahat perang.

"Normalisasi (hubungan) dengan rezim Suriah pada tahap ini adalah normalisasi seseorang yang terlibat dalam kejahatan perang, dan ini seharusnya tidak dapat diterima," kata Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, pada hari Senin.

Al-Thani mengatakan ada alasan mengapa Assad—yang terpilih tanpa lawan pada tahun 2000 dan tetap berkuasa selama hampir delapan tahun perang saudara—masih harus didepak dari komunitas internasional.

Menurutnya, Damaskus di bawah rezim Assad seharusnya tidak diizinkan kembali ke Liga Arab—yang keanggotaannya ditangguhkan pada 2011."Karena orang-orang Suriah masih di bawah pemboman oleh rezim Suriah," katanya, seperti dikutip AFP, Selasa (15/1/2019).

Komentarnya muncul setelah tetangga-tetangga Teluk-nya seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain mengumumkan akhir bulan lalu bahwa mereka membuka kembali kedutaan besarnya di Damaskus.

Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Anwar Gargash melalui Twitter menulis bahwa negaranya melakukan normalisasi salah satunya karena faktor pengaruh Iran dan salah satu sekutu terkuat Qatar, Turki, di Suriah.

Teheran telah menjadi pendukung setia pemerintah Assad dan telah memperluas jejak militernya di Suriah selama konflik.

Selama 19 bulan terakhir Qatar telah berada dalam perselisihan diplomatik yang mendalam dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain. Peseteruan itu karena perbedaan arah kebijakan luar negeri Doha dalam beberapa tahun terakhir.

Qatar telah berperan penting dalam perang sipil Suriah dengan memasok senjata kepada kelompok-kelompok pemberontak. Data itu diungkap lembaga-lembaga penelitian seperti Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Pemimpin oposisi Suriah Nasr al-Hariri telah meminta para pemimpin Arab untuk tidak membangun kembali hubungan dengan Assad. Rezim Assad sekarang mengendalikan hampir dua pertiga wilayah Suriah berkat dukungan militer dari Rusia dan Iran.

Credit sindonews.com

Putin: AS Hanya Ikuti Perjanjian yang Penuhi Kepentingan Mereka

MOSKOW - Presiden Rusia, Vladimir Putin mengatakan Amerika Serikat (AS) hanya mengikuti perjanjian internasional yang memenuhi kepentingan mereka atau sejalan dengan mereka. Selebihnya, lanjut Putin, AS akan mundur dari perjanjian itu, termasuk Perjanjian INF.

Berbicara saat melakukan wawancara dengan sejumlah media Serbia, Putin mengatakan Rusia berusaha untuk melakukan pembicaraan dengan AS mengenai Perjanjian INF. Di mana, papar Putin, Moskow sudah mengirimkan proposal kepada Washington sejak Desember mengenai hal ini.

“Meskipun AS mengatakan ingin keluar dari INF, kami terbuka untuk berdialog tentang bagaimana kami dapat mempertahankannya. Kami mengirim sejumlah proposal konkret tentang masalah ini ke AS pada bulan Desember. Kami terbuka untuk pembicaraan serius tentang seluruh agenda strategis kedua negara kami,” kata Putin.

"AS sedang berusaha untuk membongkar sistem perjanjian internasional tentang pengendalian senjata atau mematuhi klausul yang melayani kepentingan mereka," sambungnya dalam wawancara itu, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (16/1).

Putin, dalam wawancara itu kemudian mendesak negara-negara Barat untuk membangun dialog berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional. Menurut Putin, ini adalah kunci untuk menjaga perdamaian global dan stabilitas regional tetap utuh.

“Situasi ini adalah hasil dari tindakan sepihak yang berkelanjutan oleh AS dan beberapa negara Barat lainnya, termasuk penggunaan kekuatan mereka. Ini telah menciptakan iklim konfrontasi dan ketidakpercayaan. Kami menyerukan rekan-rekan Barat untuk menahan diri dari pemerasan, ancaman dan provokasi dan menghormati hukum internasional dan melakukan dialog antara negara-negara kami berdasarkan Piagam PBB. Ini satu-satunya cara untuk menjaga perdamaian," ungkapnya.

Dikesempatan yang sama, Putin juga menegaskan bahwa Rusia terus memantau pergerakan AS di Eropa, khususnya terkait dengan penempatan rudal di negara Eropa yang berdekatan dengan Rusia. Dia menyatakan, meski Rusia tidak ingin mencari masalah, Moskow akan memberikan respon yang kuat jika merasa terancam.

“Kami tidak akan menutup mata terhadap penyebaran rudal jelajah AS (di Eropa) dan ancaman langsungnya terhadap keamanan kami. Kami harus mengambil tindakan balasan yang efisien. Tetapi sebagai negara yang bertanggung jawab dan masuk akal, Rusia tidak tertarik pada perlombaan senjata baru," tukasnya.

Credit sindonews.com

Putin Sebut Ekspansi NATO sebagai Strategi Menghancurkan

MOSKOW - Presiden Rusia, Vladimir Putin menyatakan, ekspansi NATO di Eropa adalah sebuah strategi yang menghancurkan. Dia menyebut, kebijakan semacam ini adalah warisan dari Perang Dingin. NATO saat ini berusaha untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan Balkan.

"Kami telah berulang kali mengatakan bahwa kami melihat ekspansi NATO sebagai peninggalan Perang Dingin, strategi militer dan politik yang kurang informasi dan destruktif," ucap Putin saat melalukan wawancara dengan sejumlah media Serbia, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (16/1).

Putin kemudian mengatakan peningkatan kehadiran NATO di Balkan hanya akan meningkatkan rasa tidak percaya di antara negara-negara di Eropa dan berujung pada meningkatnya ketegangan di kawasan.

"Kebijakan Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara Barat lainnya di Balkan, yang berusaha untuk menegaskan dominasi mereka di kawasan itu, telah menjadi faktor destabilisasi yang serius," ungkap pemimpin Rusia itu.

“Ini hanya menciptakan garis pemisah di benua Eropa dan secara terang-terangan melanggar prinsip keamanan tak terpisahkan. Ini pada akhirnya akan meningkatkan ketidakpercayaan dan ketegangan di Eropa, daripada meningkatkan stabilitas," sambungnya.

Dalam wawancara itu, Putin kemudian mendesak negara-negara Barat untuk membangun dialog berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional. Menurut Putin, ini adalah kunci untuk menjaga perdamaian global dan stabilitas regional tetap utuh.

Credit sindonews.com

Badai Salju Hantam Kamp Pengungsian Suriah di Lebanon

Badai salju. (ilustrasi)

Belasan anak Suriah meninggal akibat flu parah dan kurangnya perawatan medis.

CB, BEIRUT -- Badai salju besar menghantam wilayah Levant di Lebanon yang menjadi lokasi pengungsian warga Suriah. Insiden itu terjadi sehari setelah Unicef mengatakan 15 anak-anak Suriah telah tewas dalam sebulan terakhir akibat flu parah dan kurangnya perawatan medis.

Badai kali ini adalah badai terbaru yang melanda daerah tersebut. Dua badai sebelumnya dilaporkan telah membawa arus banjir yang menimpa kamp-kamp pengungsi di Lebanon utara dan timur.

Salju setebal lebih dari 20 cm menyelimuti kamp-kamp yang berisi ribuan pengungsi di Bar Elias, di Lembah Bekaa Lebanon. Badai membawa angin yang berhembus dengan kecepatan lebih dari 55 km per jam. Bahkan ketika curah hujan lebih ringan, angin masih membawa masalah dan cukup kuat untuk menyebabkan pemutusan aliran listrik.

Aljazirah melaporkan, Lebanon adalah rumah bagi lebih dari satu juta pengungsi Suriah. Sebagian besar di antaranya tinggal di permukiman semi-permanen yang terbuat dari tenda terpal yang ditunjang oleh kerangka kayu.

Di tempat-tempat yang terkena badai salju, penurunan suhu pada Rabu (16/1) malam kemungkinan akan membuat daerah itu membeku.

Lebih jauh ke selatan, akan ada lebih banyak hujan daripada salju. Namun, karena suhu lebih hangat, di beberapa wilayah di Suriah, Lebanon, dan Yordania yang tidak terlalu terkena dampak cuaca dingin, warganya masih bisa melakukan beberapa kegiatan.

Di timur laut Yordania, angin di kamp pengungsian Rukban diperkirakan akan berhembus lebih dari 70 km per jam. Suhunya juga akan jatuh ke bawah titik beku selama beberapa malam berikutnya. Suhu bisa mencapai -10 derajat Celcius.

Credit republika.co.id

Kelompok HAM di Golan keluhkan tindakan Israel ke PBB

Seorang tentara Israel berjaga-jaga di perbatasan Suriah-Israel pada hari demo oleh pengunjuk rasa Suriah untuk memperingati "Nakba" dekat Desa Druze Majdal Shamd di Dataran Tinggi Golan, Minggu (15/5). Pasukan Israel menembak pengunjuk rasa Palestina di perbatasan dengan Suriah, Lebanon dan Gaza, menewaskan sembilan orang yang memperingati apa yang mereka sebut "Bencana" pendirian Israel pada 1948. Israel merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah pada perang Timur Tengah 1967 dan menggabungkannya pada 1981, tindakan yang tidak diakui dunia internasional. (FOTO ANTARA/REUTERS/Nir Elias/)

Majdal Shams, Golan (CB) - Satu kelompok hak asasi manusia yang berpusat di Dataran Tinggi Golan mengatakan kepada komite PBB, dalam laporan yang diserahkan pada Senin (14/1), bahwa Israel tidak memenuhi kewajiban utamanya sebagaimana dijabarkan di dalam perjanjian komite itu.

Al-Marsad, kelompok HAM di Golan, wilayah milik Suriah yang kini diduduki Israel, mengatakan dalam siaran pers bahwa organisasi tersebut mengajukan laporan setelah Komite PBB mengenai Ekonomi, Sosial dan Hak Asasi Budaya membahas kegagalan Israel untuk melaksanakan janjinya, demikian dilaporkan Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi.

Komite itu telah meminta organisasi-organisasi masyarakat madani agar memberikan keterangan tambahan berkaitan dengan pelaksanaan pasal-pasal yang dijanjikan Israel di wilayah pendudukan.

Komite PBB dijadwalkan mengkaji Laporan Berkala Keempat Israel pada Maret dan mengesahkan "daftar masalah " yang berkaitan dengan laporan Israel pada saat itu, menurut siaran pers Al-Marsad.

Laporan organisasi HAM tersebut memusatkan perhatian pada bagaimana Israel telah gagal melaksanakan tanggung jawab utamanya berdasarkan janjinya mengenai Dataran Tinggi Golan.

Secara khusus, laporan itu menjabarkan secara rinsi soal bagaimana kebijakan diskriminasi Israel telah mengakibatkan pelanggaran Pasal 1 janji tersebut mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri dan pemanfaatan sumber daya alam; Pasal 2 mengenai pelarangan diskriminasi; Pasal 6 mengenai hak untuk memperoleh pekerjaan; Pasal 7 soal hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan; Pasal 11 menyangkut hak bagi standar hidup yang layak; Pasal 13 soal hak bagi pendidikan; dan Pasal 15 terkait hak untuk mengikuti dan menikmati kebudayaan.

"Al-Marsad akan terus berhubungan dengan Komite itu saat Komite mengkaji Laporan Berkala Keempat Israel," katanya. Ditambahkannya, organisasi tersebut "berharap selama kajian ini, Komite itu akan, untuk pertama kali, mempertimbangkan dan menangani pelanggaran nyata hak asasi manusia oleh Israel di Dataran Tinggi Golan".

Credit antaranews.com

UE Desak Inggris Beri Kepastian Soal Brexit

BRUSSELS - Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker mendesak Inggris untuk mengklarifikasi niatnya mengenai kesepakatan Brexit sesegera mungkin. Dia mengatakan, waktunya sudah hampir habis.

“Risiko penarikan yang tidak teratur dari Inggris telah meningkat dengan pemungutan suara malam ini. Meskipun kami tidak ingin ini terjadi, Komisi Eropa akan melanjutkan pekerjaan daruratnya untuk membantu memastikan UE sepenuhnya siap," kata Juncker.

Dia kemudian menyinggung mengenai hasil pemilihan di Parlemen Inggris, di mana anggota Parlemen menolak kesepakatan Brexit Perdana Menteri Inggris, Theresa May.Kesepakatan Brexit May ditolak oleh 432 anggota parlemen berbanding 202. Ini adalah margin terbesar dalam sejarah Parlemen Inggris.

Juncker, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (16/1), lalu menegaskan bahwa ahwa proses ratifikasi perjanjian keluarnya Inggris berlanjut di pihak UE.

"Perjanjian Penarikan adalah kompromi yang adil dan kesepakatan terbaik. Itu mengurangi "kerusakan" yang disebabkan oleh Brexit bagi warga dan bisnis di seluruh Eropa. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan penarikan Inggris secara teratur dari UE," ungkapnya.

Inggris sendiri memiliki batas waktu untuk meratifikasi Perjanjian Brexit hingga 30 Maret. Jika mereka meratifikasi perjanjian itu sebelum batas akhir, mereka akan mengakhiri hukum UE di Inggris per tanggal 1 Januari 2021, dengan masa transisi 21 bulan.

Namun, tanpa ratifikasi sebelum batas waktu yang telah ditentukan, skenario Brexit akan berlaku, hukum UE akan segera berakhir di Inggris pada 30 Maret tahun ini.

Credit sindonews.com

1.300 Muslim Rohingya Eksodus ke Bangladesh dari India

DHAKA - Setidaknya 1.300 Muslim Rohingya telah menyeberang ke Bangladesh dari India sejak awal tahun ini. Eksodus ini dipicu oleh kekhawatiran akan dideportasi ke Myanmar oleh India.

Nayana Bose, juru bicara Kelompok Koordinasi Antar Sektor (ISCG), yang mencakup badan-badan PBB dan organisasi kemanusiaan asing lainnya, mengatakan laju kedatangan baru telah meningkat sejak 3 Januari.

"Sekitar 1.300 orang dari 300 keluarga telah tiba dari India ke Bangladesh sampai hari ini," katanya seperti dikutip Al Jazeera dari AFP, Kamis (17/1/2019).

"Para pendatang baru ditempatkan di pusat transit PBB," tambahnya.

Juru bicara UNHCR Firas Al-Khateeb mengatakan badan pengungsi PBB telah mengetahui situasi tersebut.

Mereka yang melintasi perbatasan dalam beberapa pekan terakhir telah ditahan oleh polisi dan dikirim ke Cox's Bazar, sebuah distrik di selatan yang menampung kamp-kamp pengungsi terbesar di dunia.

India telah menuai kritik tajam karena memulangkan pengungsi Rohingya ke Myanmar dalam beberapa bulan terakhir, meskipun anggota kelompok minoritas yang dianiaya itu menghadapi risiko keamanan jika kembali ke negara asal mereka.

PBB dan kelompok hak asasi manusia menuduh India mengabaikan hukum internasional dan mengembalikan Rohingya ke bahaya yang mungkin terjadi di Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha.

"Selama setahun terakhir pemerintah India telah membuat hidup para pengungsi Rohingya di India sangat sulit," kata Ravi Nair, dari Pusat Dokumentasi Hak Asasi Manusia Asia Selatan (SAHRDC).

Nair mengatakan India harus menghormati "hak atas perlindungan" dan "non-refoulement", praktik tidak memaksa pengungsi atau pencari suaka untuk kembali ke negara di mana mereka besar kemungkinan akan mengalami penganiayaan, yang merupakan aspek dari hukum humaniter internasional .

India, yang bukan merupakan penandatangan Konvensi Pengungsi PBB, menampung 230 Rohingya pada tahun 2018 - yang terbanyak dari tahun-tahun sebelumnya ketikan kaum nasionalis Hindu menyerukan agar kelompok Muslim yang terlantar harus dideportasi secara massal.

Nair mengatakan kunjungan rutin oleh pejabat intelijen setempat, ini termasuk pelecehan tentang dokumen mereka.

"Sejumlah besar Rohingya, data kami menunjukkan lebih dari 200, dari Jammu ke Tripura, Assam dan negara-negara Benggala Barat telah ditangkap dan dipenjara," ungkap Nair.

Nair dari SAHRDC mengatakan kebijakan pemerintah jingoistic, ultra-nasionalis (Partai Bharatiya Janata) yang berkuasa mencerminkan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan masalah kemanusiaan.

"Menteri Luar Negeri Bangladesh diharapkan datang ke sini minggu depan, dan kami berharap dia akan mengambil ini dengan kuat dengan India", Nair menyimpulkan.

Penolakan di India, dan ketakutan akan deportasi ke Myanmar, telah mendorong lebih banyak lagi Muslim Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan ke Bangladesh, di mana sejuta orang Rohingya tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di tenggara negara itu.

Sekitar 40.000 Rohingya diyakini telah berlindung di India. Polisi mengatakan mereka yang datang tinggal di India selama bertahun-tahun.

Lusinan Rohingya juga dideportasi dari Arab Saudi ke Bangladesh minggu lalu. Mereka ditangkap karena menggunakan paspor Bangladesh secara ilegal untuk melakukan perjalanan ke kerajaan.

Rohingya selama beberapa dekade telah menghadapi penganiayaan dan pembunuhan berencana di Myanmar, yang menolak mengakui mereka sebagai warga negara dan menyebut mereka sebagai imigran ilegal "Bengali".

Mereka terkonsentrasi di negara bagian Rakhine, pusat serangan brutal tentara Myanmar pada Agustus 2017 yang oleh penyelidik PBB digambarkan sebagai genosida.

Setidaknya 720.000 Rohingya melarikan diri dari penumpasan berdarah dan memasuki Bangladesh untuk bergabung dengan sekitar 300.000 lainnya yang sudah tinggal di kamp pengungsi.

Amnesty International, di antara kelompok-kelompok hak asasi lainnya, telah mengecam India karena secara paksa memulangkan Rohingya ke Myanmar ketika penganiayaan di Rakhine sedang berlangsung.

Oxford Human Rights Hub mengatakan India dan Mahkamah Agungnya berada dalam "pelanggaran beberapa kewajiban hak asasi manusia internasional" ketika memutuskan untuk mendeportasi para pencari suaka Rohingya pada Oktober 2018.

"Di tengah meningkatnya gelombang nasionalisme Hindu, keputusan ini menimbulkan kekhawatiran," kata Oxford Human Rights.

Credit sindonews.com

AS Pertimbangkan Akui Lawan Maduro Sebagai Presiden Venezuela

Ilustrasi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (REUTERS/Carlo Allegri)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mempertimbangkan mengakui pemimpin Majelis Nasional Venezuela, Juan Guaido, sebagai presiden de facto negara di Amerika Selatan itu. Menurut tiga sumber, langkah yang diambil Trump sebagai bentuk tekanan supaya Presiden Nicolas Maduro mundur, menyusul krisis politik dan ekonomi di negara itu yang semakin parah.

Guiado merupakan oposisi Maduro. Dia merupakan Presiden Majelis Nasional Venezuela yang baru dilantik untuk periode keduanya pada pekan lalu.

Dikutip CNN, Rabu (16/1), juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, Garret Marquis menolak membenarkan Trump tengah mempertimbangkan langkah tersebut. Namun, ia mengatakan AS telah menyatakan dukungannya terhadap Juan Guiado.

Dua sumber lainnya menyatakan pemerintahan Trump juga tengah mempertimbangkan menjatuhkan sanksi paling keras bagi industri minyak Venezuela. Termasuk rencana menerapkan embargo minyak secara menyeluruh terhadap negara tersebut.

Sebelumnya, AS telah memberlakukan embargo minyak terhadap Venezuela. Namun, Trump menolak mengambil langkah lebih lanjut setelah analisis memprediksi manuver itu bisa memicu kenaikan harga gas AS.

Analisis sejumlah pejabat senior AS memaparkan embargo penuh minyak terhadap Venezuela bisa menyebabkan kenaikan harga gas alam di AS sebesar 15 persen per galon dalam enam bulan.

"AS saat ini mempertimbangkan seluruh instrumen diplomatik, politik, ekonomi, dan senjata lainnya sebagai tanggapan atas perebutan kekuasaan yang dilakukan rezim Maduro yang tidak sah," ucap Marquis saat ditanya soal rencana embargo minyak kepada Venezuela.

Pemerintahan Trump saat ini masih terus mempersiapkan argumen untuk mengakui Guaido sebagai pemimpin sah Venezuela.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton, juga telah menyatakan pernyataan serupa.

"AS mendukung keputusan berani dari Presiden Majelis Nasional Juan Guaido untuk memohon perlindungan di bawah konstitusi Venezuela dan menyatakan bahwa Maduro tidak secara sah memegang kepemimpinan negara," ucap Bolton pada Jumat pekan lalu.

Tak lama setelah Guaido sempat ditahan oleh pemerintah Venezuela pada akhir pekan lalu, Pence mengecam Maduro dan menganggapnya sebagai diktaktor tanpa klaim sah kepemimpinan, dan menegaskan kembali dukungan AS terhadap Guaido.

Oposisi Venezuela, AS, dan sejumlah negara lainnya menyatakan kepemimpinan Maduro, seorang sosialis yang telah menjabat presiden sejak 2013 lalu, adalah tidak sah.

Pada pekan lalu, Organisasi Negara Amerika Selatan beranggotakan 33 negara memutuskan tak mengakui rezim Maduro sebagai pemerintahan sah dengan suara 19-6 dan delapan abstain.

Paraguay, sebagai salah satu negara anggota, mengumumkan pemerintahannya telah memutus hubungan diplomatik dengan Venezuela. Paraguay juga telah menutup kedutaan besarnya di Caracas.

Sementara itu, berdasarkan konstitusi Venezuela, kekosongan jabatan presiden bisa diisi oleh Presiden Majelis Nasional negara itu.

Credit cnnindonesia.com

AS-Inggris Latihan Militer Gabungan Perdana di LCS

Ilustrasi kepulauan Spratly di Laut China Selatan. (Ritchie B. Tongo/Pool)

Jakarta, CB -- Angkatan Laut Amerika Serikat dan Inggris menggelar latihan bersama di Laut China Selatan untuk pertama kalinya, sejak China membangun pulau buatan dan pangkalan di perairan itu.

Angkatan Laut AS mengatakan latihan itu melibatkan kapal penghancur rudal, USS McCampbell yang disimpan di pangkalan di Jepang dan kapal frigat Inggris, HMS Argyll, yang tengah melakukan lawatan ke Asia.

"Kedua kapal tersebut melakukan latihan komunikasi dan latihan lainnya sejak Jumat pekan lalu hingga hari ini untuk mengantisipasi menghadapi prioritas keamanan bersama," tulis Angkatan Laut AS melalui pernyataan pada Rabu (16/1).

Dikutip Reuters, seorang juru bicara Angkatan Laut AS mengatakan latihan bersama semacam ini tidak pernah ada dalam sejarah, terutama di Laut China Selatan sejak 2010 silam.

Ini merupakan pertama kalinya Inggris berani berhadapan dengan China di Laut China Selatan secara langsung.

Latihan bersama ini dilakukan setelah kapal perang Inggris, HMS Albion, berlayar di dekat Pulau Paracel di perairan itu pada Agustus 2018. Pulau tersebut diklaim oleh China.

Operasi bersama di perairan rawan konflik itu juga disebut dilakukan setelah AS meminta kontribusi lebih banyak lagi dari sekutu, untuk menekan Negeri Tirai Bambu karena mencoba melebarkan pengaruhnya di Laut China Selatan.

China menganggap latihan bersama AS-Inggris tersebut merupakan provokasi.

Laut China Selatan menjadi perairan rawan konflik setelah China mengklaim hampir 90 persen wilayah perairan dengan jalur perdagangan terpadat itu.

Klaim China tersebut bersinggungan dengan klaim sejumlah negara lainnya seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, bahkan Taiwan.

Meski klaimnya di Laut China Seltan ditolak oleh Arbitrase Tribunal UNCLOS pada 2016 lalu, China berkeras membangun pulau dan fasilitas militer di perairan itu.

Tahun lalu, sejumlah gambar menunjukkan pulau-pulau buatan yang telah dibangun China di perairan itu lengkap dengan sejumlah radar dan rudal jelajah anti-kapal.

Angkatan Udara China juga pernah mendaratkan pesawat pengebomnya di sejumlah pulau di Laut China Selatan yang menjadi sengketa, sebagai bagian dari latihan militernya di kawasan itu.

AS dan Inggris tak memiliki klaim di Laut China Selatan, tetapi kedua negara berupaya menerapkan kebebasan bernavigasi di perairan kaya sumber daya alam itu.

AS menyatakan Laut China Selatan merupakan perairan internasional yang bebas dari kekuasaan negara mana pun.

Credit cnnindonesia.com

China Peringatkan AS Tak Akan Tolerir Intervensi Urusan Taiwan

BEIJING - Militer China memperingatkan Amerika Serikat (AS) bahwa Beijing tidak akan montolerir intervensi asing dalam urusan Taiwan. Beijing, yang menganggap Taiwan bagian dari kedaulatannya, tidak akan segan-segan menggunakan kekuatan untuk mempertahankan wilayahnya.

Peringatan itu disampaikan Kepala Departemen Staf Gabungan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Jenderal Li Zuocheng selama pertemuan dengan Kepala Angkatan Laut AS Laksamana John Richardson di Beijing.

Richardson berada di negeri Tirai Bambu itu dalam kunjungan tiga hari, termasuk singgah di kota timur Nanjing, markas Komando Teater Timur PLA.

Kementerian Pertahanan China atau Tiongkok dalam sebuah pernyataan mengatakan kedua pemimpin militer itu terlibat "pertukaran mendalam" terkait pandangan tentang Taiwan dan Laut China Selatan.

Li memperingatkan bahwa Tiongkok akan mempertahankan kedaulatannya dengan segala cara.

"Masalah Taiwan adalah masalah urusan dalam negeri Tiongkok yang menyangkut kepentingan inti Tiongkok dan perasaan orang-orang Tiongkok di Selat Taiwan, dan Tiongkok tidak akan mengizinkan campur tangan dari luar," kata Li, dalam pernyataan kementerian tersebut, yang dikutip dari South China Morning Post, Rabu (16/1/2019).

"Jika ada yang ingin memisahkan Taiwan dari Tiongkok, militer Tiongkok akan melindungi persatuan nasional dengan segala cara untuk melindungi kedaulatan dan integritas teritorial Tiongkok," lanjut Li.

Li mengatakan ikatan militer adalah komponen kunci dari hubungan China-AS, dan meminta kedua belah pihak untuk meningkatkan komunikasi.

"Pasang surut yang dialami selama 40 tahun sejak berdirinya hubungan Tiongkok-AS telah menunjukkan bahwa kepentingan bersama antara Tiongkok dan AS jauh melebihi perbedaan, dan kerja sama adalah pilihan terbaik bagi kedua belah pihak," kata Li, yang juga anggota Komisi Militer Pusat, badan penguasa militer.

"Kedua militer harus saling menghormati, memperkuat rasa saling percaya dan komunikasi, mengelola risiko dengan benar, dan bekerja untuk menjadikan pertukaran militer sebagai penstabil hubungan Tiongkok-AS," katanya.

Di bawah Presiden AS Donald Trump, Washington telah meningkatkan dukungannya bagi Taiwan yang memerintah sendiri wilayahnya dengan penjualan senjata baru dan meningkatkan kontak antara para pejabat. Hal itu menuai protes yang berulang kali dari Beijing.

Presiden China Xi Jinping melihat penyatuan kembali dengan Taiwan sebagai inti dari visinya tentang peremajaan negara dan mengatakan dalam pidato bulan ini bahwa Beijing tidak akan berjanji untuk meninggalkan penggunaan kekuatan guna mencapai hal tersebut.

Hubungan Tiongkok dengan AS juga memburuk karena peningkatan militer China di wilayah Laut China Selatan yang disengketakan. Wilayah itu menjadi tempat kapal perang kedua negara hampir bertabrakan pada bulan September lalu.

Dalam pertemuan itu, Richardson mengatakan Amerika Serikat sangat menghargai hubungan yang konstruktif dan berorientasi pada hasilnya. Richardson juga menyatakan keinginannya untuk meningkatkan pertukaran militer tingkat tinggi, memperkuat saling pengertian dan mengurangi risiko salah paham dan salah perhitungan.

Kunjungan Richardson ke Beijing merupakan yang kekdua kali sejak dia menjadi kepala Angkatan Laut AS pada tahun 2015. Kunjungan sebelumnya dilakukan pada tahun 2016 yang fokus pembicaraan perihal gesekan di Laut China Selatan.

Credit sindonews.com

Militer Cina Bangkit, Intelijen AS Cemas Ada Potensi Perang Lokal

Pasukan Tiongkok berbaris di tempat latihan Tsugol, sekitar 250 kilometer (156 mil) selatan-timur Kota Chita, selama latihan militer Vostok-2018 di Siberia Timur, Rusia, Kamis, 13 September 2018. Rusia akan melakukan latihan militer terbesar dalam sejarah dengan melibatkan 300 ribu orang dan diikuti tentara Cina. (AP Photo/Sergei Grits)

CB, Jakarta - Badan Intelijen Pertahanan AS atau Defense Intelligence Agency laporan Pentagon terkait kebangkitan militer Cina mengkhawatirkan komunitas intelijen.
Beberapa tahun terakhir, Cina telah mengembangkan militernya untuk mengejar ketertinggalan dari negara barat, mulai dari investasi besar-besaran dalam proyek teknologi militer seperti rudal hipersonik dan pesawat tempur siluman hingga kapal induk, menurut laporan The Marine Corps Times, 16 Januari 2019.
Namun teknologi itu belum cukup menambah kekhawatiran AS, menurut laporan Defense Intelligence Agency (DIA).

Sebab semua lonjakan teknologi militer bukan hanya menambah alutsista, namun semua personel militer Tentara Pembebasan Rakyat Cina kini mencapai titik puncaknya dan kini merasa siap tempur dengan pesaingnya, dan tentu saja ini kabar buruk bagi AS yang bersengketa di Laut Cina Selatan dan Taiwan.

Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) ambil bagian dalam parade militer untuk memperingati ulang tahun ke-90 berdirinya angkatan darat di markas militer Zhurihe di Daerah Otonom Mongolia, Cina, 30 Juli 2017. REUTERS/String
Berdasarkan laporan tahun 2019 DIA tentang China Military Power, pejabat intelijen senior mengatakan bahwa kekuatan militer Beijing akan mampu untuk menginvasi Taiwan.

"Kekhawatiran utama adalah bahwa perwira tinggi Tentara Pembebasan Rakyat Cina (PLA) mengatakan kepada Presiden Xi Jinping bahwa mereka percaya akan kemampuan tempurnya. Kita tahu sebelumnya mereka masih berkembang dan masih memiliki kemampuan tempur yang rendah," kata pejabat.

Pejabat tersebut melanjutkan, bahwa semakin masif dan majunya teknologi tempur, organisasi ulang dan re-strukturisasi militer Cina mulai berdampak pada kepercayaan diri dalam kesiapan tempur, sehingga konflik regional berpotensi terjadi.
Berdasarkan penilaian terhadap makalah dan pernyataan resmi Cina, intelijen AS dalam laporan DIA menyimpulkan bahwa modernisasi militer Cina tidak dilakukan dengan mempertimbangkan perang global, tetapi sebagai persiapan untuk tantangan lebih lanjut terhadap upaya regionalnya, yang berpotensi mengarah pada perang lokal.

Credit tempo.co

NASA Pernah Minta Izin Meminjam Pesawat Luar Angkasa Cina

Pesawat luar angkasa Cina Chang'e 4. [ NDTV]

CB, Jakarta - Ahli luar angkasa Amerika Serikat, NASA, pernah meminta izin untuk meminjam pesawat luar angkasa Cina, Chang'e 4 dan satelit relai Queqiao untuk menjalankan misi ke bulan.
Menurut Ketua ahli luar angkasa Cina yang memimpin misi ke bulan, Wu Weiren, pakar dari NASA menyampaikan permintaan itu pada konferensi internasional beberapa tahun lalu.

Wu menjelaskan, pakar NASA meminta Cina memperpanjang usia Queqiao dan mengizinkan peralatan lampu suar untuk ditempatkan di Chang'e 4. Hal itu untuk membantu rencana AS untuk melakukan pendaratan secara strategis di bulan.
"Kami bertanya kepada orang Amerika itu mengapa mereka menginginkan satelit relai kami beroperasi lebih lama. Mereka mengatakan, mungkin dengan merasa sedikit malu, bahwa mereka ingin menggunakan satelit relai kami ketika mereka menjalankan misi mereka ke sisi jauh bulan," kata Wu, seperti dikutip dari South China Morning Post, Rabu, 16 Januari 2019.
Menurut media Cina, selain AS, sejumlah negara telah berkolaborasi dengan Cina dalam proyek bulan, yakni Jerman, Swedia, Belanda, dan Arab Saudi.

misi Chang'e 4 Cina ke bulan.[news.cgtn.com]

Satelit relai Queqiao memainkan peran penting dalam sejarah Chang'e 4 yang mendarat dengan baik di sisi jauh bulan pada 3 Januari 2019.
Satelit ini dibutuhkan karena gelombang radio tidak dapat menjangkau sebagian permukaan bulan yan tidak dapat secara langsung diamati dari bumi.
Untuk mengatasi kesulitan komunikasi, para pakar Cina meluncurkan Quqquio untuk membantu memberi sinyal dari Chang'e ke bumi.

Senin lalu, pakar luar angkasa Cina juga bertukar data pendaratan dengan NASA. Namun NASA tidak memberikan pernyataan apapun tentang kolaborasinya dengan Cina.

Kongres AS pada tahun 2011 telah menyetujui rancangan undang-undang yang melarang ekplorasi ruang angkasa yang dilakukan AS bekerja sama dengan Cina.
AS merupakan satu-satunya negara yang telah sukses menjalankan misi ke bulan dengan membawa manusia yang mendarat di permukaan bulan pada Desember 1972.
Menurut media Cina, selain AS, sejumlah negara telah berkolaborasi dengan Cina dalam proyek bulan, yakni Jerman, Swedia, Belanda, dan Arab Saudi.
Wu mengatakan, Cina memutuskan bekerja sama dengan NASA dalam misi luar angkasa karena hal itu dianggap sebagai peluang emas.Cina juga mempertimbangkan proyek bulan ini berkontribusi bagi kemanusiaan.

Credit tempo.co

Stasiun Satelit Pemantau Cina di Swedia Dapat Sorotan

Stasiun Kiruna merupakan stasiun pemantauan satelit di Swedia bagian utara dan merupakan kerja sama antara Swedia dan Cina. SCMP

CB, Swedia – Sebuah lembaga pertahanan di Swedia memperingatkan bakal munculnya masalah dari militer Cina karena mengizinkan Beijing membangun stasiun pemantau satelit di negara itu.

Lembaga Riset Pertahanan Swedia atau FOI melansir stasiun satelit Cina di kawasan Kiruna, Swedia utara dan dibangun pada 2016, bisa digunakan untuk kepentingan militer Cina.
“Cina bisa menggunakan stasiun itu, yang memantau wilayah arktik, untuk melengkapi data intelijen militer atau menambah kemampuan pengawasan satelit militer Cina jika satelit militer negara itu terkena serangan pada saat perang,” begitu dilansir SCMP pada Senin, 14 Januari 2019.

FOI merupakan lembaga riset pertahanan terkemuka yang berada di bawah kementerian Swedia. Menurut lembaga ini, kerja sama pengoperasian stasiun sipil itu bisa beralih menjadi di bawah kontrol militer Cina.
Menurut salah satu peneliti, John Rydqvist, hubungan yang samar antara militer dan sipil Cina menimbulkan kekhawatiran kerja sama antara lembaga antariksa Swedia dan Cina bakal bermasalah.

Stasiun satelit pemantau Cina di Swedia mendapat sorotan karena bisa digunakan untuk kepentingan militer. SCMP
“Secara organisasi, program luar angkasa Cina hingga cakupan yang luas terkait dengan militer,” kata dia.

Stasiun satelit ini berperang dalam proyek jaringan satelit Gaofen, yang merupakan jaringan satelit untuk mengobservasi daratan. Jaringan satelit Gaofen ini memberikan Cina kemampuan pemantauan global. Menurut Rydqvist, informasi yang dikumpulkan Gaofen bisa digunakan militer Cina.

Situs pemerintah Cina melansir stasiun satelit yang disebut China Remote Sensing Satellite North Polar Ground di fasilitas Kiruna dibangun hanya dalam dua tahun. Ini merupakan stasiun satelit Cina pertama yang dibangun di luar negeri. Stasiun ini dikelola oleh Institute of Remote Sensing and Digital Earth.

Credit tempo.co

Iran Minta AS Bebaskan Jurnalisnya

press TV

Hashemi diduga menerima perlakuan tidak manusiawi di penjara Washington.

CB, TEHERAN -- Iran menyerukan pembebasan Marziyeh Hashemi, jurnalis kelahiran Amerika yang ditahan AS saat tengah bekerja untuk stasiun televisi Iran. Teheran menuduh Washington memperlakukannya dengan tidak baik di penjara sebagai seorang perempuan Muslim kulit hitam.

"Kami mengutuk penangkapan ilegal Marziyeh Hashemi, reporter dan presenter Press TV, dan perlakuan tidak manusiawi di penjara di Washington," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Qasemi, dikutip kantor berita negara IRNA.

Hashemi bekerja untuk Press TV berbahasa Inggris. Stasiun televisi itu pada Rabu (16/1) pagi mengatakan pembawa acara TV dan film dokumenternya itu ditangkap di Bandara Internasional St. Louis Lambert pada Ahad (13/1) dan ditahan di Washington.

Namun Hashemi dilaporkan belum didakwa secara resmi. Pejabat FBI belum dapat dihubungi untuk diminta komentar.

"Hashemi, seorang ibu dan nenek, tengah melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk mengunjungi anggota keluarganya, termasuk saudara lelakinya, yang menderita kanker," ujar Press TV, dalam sebuah pernyataan.

Hashemi kemudian diizinkan untuk menghubungi putrinya dua hari setelah penangkapannya. Menurut Press TV, Hashemi dilahirkan dengan nama Melanie Franklin di AS dan mengubah namanya setelah masuk Islam.

Di dalam penjara, Hashemi dilaporkan telah diminta untuk mencopot jilbab yang dikenakannya. Ia juga hanya ditawari daging babi untuk makan.

Satu-satunya makanan yang dia miliki selama dua hari terakhir adalah biskuit. Namun, Reuters tidak dapat secara independen memverifikasi informasi tersebut.

"Penangkapan mendadak seorang perempuan Muslim Amerika, dan perilaku tidak berperikemanusiaan dan tidak sopan dari petugas federal AS, adalah contoh yang jelas tentang bagaimana rezim apartheid memperlakukan warganya yang bukan kulit putih," kata jubir Qasemi.

Hashemi telah tinggal di Iran selama lebih dari satu dekade, menurut berbagai media Iran. Dia telah meliput tentang diskriminasi terhadap perempuan, Muslim, dan warga Afrika-Amerika di AS.

Credit republika.co.id

AS Dilaporkan Tangkap Jurnalis Iran dan Diberi Makan Babi

press TV

Tuduhan resmi terhadap Hashemi belum disebutkan.

CB, WASHINGTON -- Kepolisian Amerika Serikat (AS) menangkap jurnalis kelahiran AS yang bekerja untuk stasiun televisi berbahasa Inggris Iran, Press TV, atas tuduhan yang tidak disebutkan.

Press TV menyebutkan bahwa Marziyeh Hashemi ditangkap di St Louis Lambert International Airport pada Ahad dan ditahan di Washington DC. Akan tetapi belum ada tuduhan resmi yang ditetapkan terhadap Hashemi.

Pejabat Biro Investigasi Federal (FBI) tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar. Hashemi berada di AS untuk mengunjungi keluarganya dan telah diizinkan menghubungi putrinya dua hari setelah penangkapannya, lapor lembaga penyiaran tersebut.

Menurut Press TV, Hashemi lahir di AS dan memiliki nama Melanie Franklin. Ia mengganti namanya setelah masuk Islam.

Seperti dikutip Press TV, Hashemi mengatakan dirinya dilarang memakai hijab selama di penjara dan hanya diberi makan daging babi, makanan yang dilarang dalam Islam.

Satu-satunya makanan yang dia makan dalam dua hari terakhir adalah "sepaket biskuit," lapor Press TV dari pernyataan Hashemi. Reuters tidak dapat memverifikasi laporan tentang perlakuan terhadap Hashemi secara independen.

Credit republika.co.id