CUPUMA

Rabu, 05 Desember 2018

Peneliti Ini Klaim Tabut Perjanjian Nabi Musa Ada di Ethiopia

Tabut Perjanjian 10 Perintah Allah.[universal.org]

CB, Jakarta - Insitut Pencarian Arkeologi Alkitab (BASE) yang berbasis di AS mengumumkan bahwa para penelitinya diduga menemukan lokasi peninggalan Alkitab legendaris yang dikenal sebagai Tabut Perjanjian yang berisi tablet 10 Perintah Allah yang diwahyukan melalui Nabi Musa.
Dilansir dari Sputniknews, 4 Desember 2018, menurut para arkeolog BASE, artefak adalah sebuah peti yang diyakini berisi dua tablet batu bertuliskan Sepuluh Perintah Tuhan, pertama dikirim ke Mesir dan kemudian dibawa ke Ethiopia.

"Tim BASE telah menemukan bukti yang meyakinkan bahwa peti mungkin telah diangkut melalui Sungai Nil ke tempat terakhir di dataran tinggi yang kini dikenal sebagai Ethiopia," kata BASE, mencatat bahwa sementara teori mereka belum sempurna 100 persen, namun berpotensi besar benar.

Tabut Perjanjian Nabi Musa.[mysteriousuniverse.org]
Dilansir dari jw.org, Tabut perjanjian adalah peti suci yang dibuat oleh orang Israel zaman dulu sesuai perintah Allah berisi "Kesaksian", yaitu Sepuluh Perintah yang ditulis pada dua lempengan batu.

Para peneliti mengklaim bahwa sekte Yahudi yang dipimpin oleh Raja Manasye dari Israel membawa Tabut bersama mereka dan membawanya ke Mesir dari tempat mereka, kemudian berlayar ke Nil sampai Ethiopia.
Para peneliti BASE yang mengejar raja ini akhirnya tiba di Gereja Bunda Maria dari Sion di kota Axum, yang para pendetanya mengklaim bahwa peti itu memang ada di dalamnya.

Tabut Perjanjian Nabi Musa.[mysteriousuniverse.org]
Dilansir dari Mysterious Universe, peneliti BASE baru-baru ini mengklaim artefak berada di Bukit Bait Suci di Yerusalem sampai 701 SM. Beberapa waktu setelah itu, pada masa pemerintahan Raja Manasye, patung itu dipindahkan dan dibawa ke Pulau Elephantine di Mesir di mana ada reruntuhan kuil yang dibangun pada 6540 SM yang cocok dengan dimensi kuil Salomo di Yerusalem.
Karena dimensi-dimensi dan fakta bahwa kuil tidak diizinkan di luar Yerusalem, ia percaya ini adalah kuil darurat yang dibangun hanya karena satu alasan: untuk menyimpan Bahtera. Bukti BASE menunjukkan bahwa kuil ini dihancurkan pada 410 SM, sehingga Tabut dipindahkan ke tempat lain.

Gereja Kuno Santa Maria Sion di Axsum, Tigray Region, Ethiopia.[wikipedia.org]
BASE kemudian mengarah ke Ethiopia ketika banyak yang menduga peti suci dibawa ke sana oleh Menelik I setelah dia mengunjungi ayahnya. Raja Salomo, menurut BASE, setelah meninggalkan Mesir, mula-mula berhenti di Pulau Tana Kirkos di Danau Tana, di mana biarawan Kristen Ethiopia menunjukkan mereka artefak yang mereka klaim berasal dari kuil Salomo.

BASE mengklaim bahwa Tabut Perjanjian kemudian dipindahkan ke Axum, di mana banyak yang percaya bahwa Tabut itu disimpan di Gereja Sion St Mary dan dijaga oleh seorang pendeta. Namun para peneliti tidak diizinkan untuk melihat langsung dan hanya pendeta penjaga yang bisa melihat Tabut Perjanjian Nabi Musa.

Credit tempo.co

Langka, Raja Salman Undang Emir Qatar Hadiri KTT Teluk di Saudi

DOHA - Raja Salman bin Abdulaziz al-Saudi dari Arab Saudi mengundang Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani untuk menghadiri Gulf Cooperation Summit atau KTT Kerja Sama Teluk yang akan diadakan di Riyadh pada 9 Desember 2018.Undangan ini merupakan hal langka mengingat kedua negara masih berseteru setelah hubungan diplomatik terputus tahun lalu.

Kantor berita negara Qatar, QNA, melaporkan adanya undangan Raja Salman untuk Sheikh Tamim tersebut, yang dikutip Reuters, Rabu (5/12/2018).

Laporan itu muncul pada hari Selasa atau sehari setelah Qatar memutuskan keluar diri dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC).

QNA, dalam sebuah tweet, menulis; "Emir Qatar menerima undangan dari Raja Arab Saudi untuk pertemuan GCC". Namun, tidak apakah Sheikh Tamim akan melakukan perjalanan ke Kerajaan Saudi atau tidak.

Pada KTT Kerja Sama Teluk (GCC) yang diadakan di Kuwait tahun lalu, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain mengirim menteri atau wakil perdana menteri, bukan kepala negara.

Kuwait, yang telah menengahi perseteruan Qatar dengab Saudi dan sekutuny, mengatakan pada bulan lalu enam negara anggota GCC diperkirakan akan menghadiri KTT Riyadh. Sampai saat ini, Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir masih melakukan blokade darat, laut dan udara terhadap Qatar sejak hubungan diplomatik terputus. Perseteruan dipicu oleh tuduhan bahwa Doha mmendukung terorisme, namun Qatar membantahnya.

Aliansi politik dan ekonomi yang dibentuk setelah Uni Eropa itu terpukul keras setelah kuartet Arab memutus hubungan diplomatik dengan Doha.

Amerika Serikat (AS), sekutu GCC, juga telah mencoba menengahi sengketa Teluk, yang dilihatnya sebagai risiko dalam upayanya untuk mengendalikan kekuatan regional Iran.

Qatar adalah rumah bagi pangkalan udara terbesar AS di Timur Tengah.

Namun Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah berulang kali mengatakan menyelesaikan perselisihan bukanlah prioritas utama bagi mereka.

Credit sindonews.com

Qatar Keluar dari OPEC, Fokus Produksi Gas

DOHA - Qatar menyatakan keluar dari OPEC mulai Januari mendatang untuk fokus pada industri gas. Qatar merupakan salah satu produsen minyak terkecil di OPEC namun menjadi eksportir gas alam cair (LNG) terbesar dunia.

Saat ini Qatar mengalami konflik diplomatik dengan Arab Saudi dan beberapa negara Arab lainnya. Doha menjelaskan keputusannya tidak dilandasi politik.

“Kami tidak mengatakan kami keluar dari bisnis minyak tapi ini dikontrol oleh satu organisasi yang dikelola satu negara,” papar Menteri Energi Qatar Saad al-Kaabi, dilansir kantor berita Reuters.

Al-Kaabi menjelaskan, keputusan Qatar telah dikomunikasikan pada OPEC dan Qatar akan menghadiri pertemuan OPEC pada Kamis (6/12) dan Jumat (7/12). Qatar juga menyatakan akan mematuhi komitmennya pada OPEC.

Dia menyatakan, Doha akan fokus pada potensi gasnya. “Tidak praktis bagi Qatar untuk menempatkan upaya dan sumber daya serta waktu dalam organisasi yang kami merupakan pemain sangat kecil dan saya tidak memiliki pendapat untuk apa yang terjadi,” ungkap dia.

Para delegasi OPEC yang terdiri dari 15 negara anggota akan menepis dampak mundurnya Qatar dari kelompok itu. Meski demikian, mundurnya salah satu anggota lama merusak upaya OPEC menunjukkan persatuan sebelum pertemuan yang diperkirakan bertujuan memangkas suplai minyak untuk mengatasi penurunan harga minyak mentah yang sudah mencapai hampir 30% sejak Oktober lalu.

“Mereka bukan produsen besar tapi memiliki peran besar dalam sejarah OPEC,” papar seorang sumber di OPEC.

Mundurnya Qatar menunjukkan menguatnya dominasi pembuatan kebijakan di pasar minyak antara Arab Saudi, Rusia dan Amerika Serikat (AS), tiga produsen minyak terbesar dunia yang secara total mencakup sepertiga output global.

Riyadh dan Moskow terus menerapkan pengurangan output minyak mentah. Harga acuan Brent diperdagangkan sekitar USD62 per barel, turun dari lebih USD86 per barel pada Oktober.

“Ini dapat menunjukkan titik balik sejarah organisasi itu terhadap Rusia, Arab Saudi dan AS,” ungkap mantan Menteri Energi Aljazair dan Chairman OPEC Chakib Khelil mengomentari langkah Qatar tersebut.

Khelil menjelaskan, mundurnya Doha akan memiliki dampak psikologis karena perselisihan dengan Riyadh dan dapat menjadi contoh untuk diikuti anggota lain di tengah berbagai keputusan sepihak oleh Saudi dalam beberapa waktu terakhir.

Al-Kaabi menyatakan, Qatar telah menajdi anggota OPEC selama 57 tahun dengan output minyak hanya 600.000 barel per hari (bpd), dibandingkan dengan Saudi dengan output 11 juta bpd. Namun Doha menjadi pemain berpengaruh dalam pasar LNG global dengan produksi tahunan 77 juta ton per tahun, berdasarkan besarnya cadangan energi di Teluk.

Credit sindonews.com

Setelah 57 Tahun, Qatar Memutuskan Keluar dari OPEC

DOHA - Menjelang pertemuan OPEC di markas besarnya di Wina, Austria, pada 6 Desember mendatang, kabar mengejutkan datang dari Qatar. Bakal tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022 tersebut mengumumkan penarikan diri dari OPEC.

Melansir dari CNBC, Senin (3/12/2018), Menteri Energi Qatar, Saad al-Kaabi, mengatakan negaranya akan menarik diri dari OPEC terhitung 1 Januari 2019. Keputusan ini mengakhiri keanggotaan Qatar selama 57 tahun. Qatar sendiri bergabung ke OPEC pada 1961, setahun setelah organisasi ini berdiri.

Saad al-Kaabi mengatakan keputusan ini tidak ada kaitannya dengan boikot politik dan ekonomi yang telah berlangsung 18 bulan yang dilancarkan Arab Saudi. Ia menjelaskan, keputusan keluar dari OPEC untuk meningkatkan strategi jangka panjang dan kedudukan Qatar di kancah global.

Qatar merupakan produsen minyak terkecil di OPEC, bila dibandingkan dengan “sang pemimpin” Arab Saudi. Negara Teluk tersebut memproduksi minyak mentah sekitar 600.000 barel per hari. Namun, negara beribukota Doha itu dikenal sebagai salah satu penghasil gas alam cair (LNG) terbesar di dunia.

Keputusan Qatar keluar dari OPEC mengejutkan dan menjadi pemberitaan media massa internasional. “Keputusan Qatar menarik diri dari OPEC sangat mengejutkan, (meski bukan produsen utama) tapi keputusan ini berdampak signifikan terhadap pasar minyak,” ujar Peter Kiernan, analis energi utama di Economist Intelligence Unit kepada CNBC.

Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan anggota non-OPEC yaitu Rusia berencana mengadakan pertemuan di Wina, Austria, pada Kamis pekan ini, dengan tujuan mencapai kesepakatan dalam rencana pemangkasan produksi demi mendongkrak harga minyak.

Harga si emas hitam telah jatuh lebih dari 25% sejak naik ke puncak empat tahun pada awal Oktober. Kejatuhan harga minyak disebabkan kelebihan pasokan imbas produksi besar-besaran dari Amerika Serikat, Rusia dan Arab Saudi. Selain itu, harga minyak jatuh akibat kekhawatiran melembatnya pertumbuhan ekonomi global imbas perseteruan dagang AS dengan China.

Kini, harapan terhadap harga minyak kembali berkembang, seiring rencana pemangkasan produksi dan gencatan perdagangan AS dengan China. Adapun harga minyak mentah internasional, Brent diperdagangkan naik 4,7% menjadi USD62,25 per barel pada pukul 6:40 waktu London. Sementara harga minyak mentah berjangka AS, West Texas Intermediate naik 5% menjadi USD53,53 per barel.

Credit sindonews.com

Warga Belanda Gugat Negara Supaya Pangkas Usia

Ilustrasi pengadilan. (Pixabay/Succo)

Jakarta, CB -- Pengadilan Belanda menolak mengabulkan permintaan seorang warganya yang ingin memangkas umur menjadi lebih muda. Dia beralasan jiwanya belum setua umurnya.

Emile Ratelband yang berusiah 69 tahun mengajukan kepada pengadilan di Kota Arnhem supaya umurnya dipangkas 20 tahun menjadi 49. Hal itu sama saja mengubah catatan kependudukan di pemerintah Belanda.

Ratelband merasa tidak adil tercatat berusia 69 tahun. Sebab hal itu menyulitkannya memperoleh pekerjaan baru ataupun mengajukan pinjaman. Dia juga mengaku jiwanya masih muda dan sehat.

"Menurut usia biologis saya sepertinya saya berusia 40, 42 tahun," kata Ratelband seperti dilansir Business Insider, Selasa (4/12).

Pengadilan Arnhem mengaku kebingungan dengan gugatan diajukan Ratelband. Sebab hingga saat ini mereka tidak pernah memutus perkara seperti itu, dan juga tidak dibahas dalam kitab undang-undang hukum.

"Tidak seperti proses peradilan dalam penggantian nama dan jenis kelamin, ada sejumlah hak dan kewajiban yang melekat pada usia tertentu. Seperti hak memilih dan masuk sekolah. Jika permintaan Tuan Ratelband diloloskan, maka persyaratan yang menetapkan batas usia menjadi tidak berarti," demikian bunyi putusan pengadilan.

Hakim menyatakan Ratelband berhak merasa 20 tahun lebih muda dari usia sebenarnya. Namun, jika mengacu pada catatan kependudukan, maka gugatannya berdampak pada catatan 20 tahun hidup yang dijalaninya akan hilang.

Meski demikian, Ratelband berjanji akan mengajukan banding atas putusan itu.

Credit cnnindonesia.com

Selandia Baru kerahkan diplomat ke Pasifik untuk tanggapi pengaruh China

Baris depan (ki-ka): Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Presiden Chili Sebastian Pinera, Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, Presiden Indonesia Joko Widodo, Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam; baris belakang (ki-ka): Wakil Sekretaris Perdagangan Luar Negeri Meksiko Carlos Baker Pineda, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern, Menteri Luar Negeri Peru Nestor Popolizio, Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-o-cha, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc, dan delegasi Taiwan untuk APEC Morris Chang, berfoto bersama menjelang sesi retret KTT APEC di Port Moresby, Papua Nugini, Minggu (18/11/2018). ANTARA FOTO/Reuters-David Gray/cfo/hp.

Wellington (CB) - Selandia Baru akan mengirim 14 diplomat baru ke kawasan Pasifik tahun depan, kata Menteri Luar Negeri Winston Peters pada Selasa, langkah terbaru pemerintah-pemerintah Barat untuk menanggapi peningkatan pengaruh China di kawasan strategis itu.

Para diplomat itu akan ditempatkan di Samoa, Tonga, Fiji, Vanuatu, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Kiribati dan Hawaii, negara bagian Amerika Serikat, kata Peters dalam pernyataan.

Langkah tersebut muncul di sela-sela peningkatan kekhawatiran Barat mengenai pengaruh China di Pasifik Selatan melalui prakarsa Sabuk dan Jalan, yang mendominasi konferensi tingkat tinggi APEC, dengan Papua Nugini sebagai tuan rumah.

"Posisi-posisi baru itu merupakan langkah awal dalam menunjukkan bahwa Selandia Baru berkomitmen kepada Pasifik guna membantunya ... lebih aman dan lebih sejahtera dan meningkatkan suara Selandia Baru di suatu kawasan," kata Peters.

Pekerjaan-pekerjaan itu akan diiklankan pada akhir tahun dan pos-pos baru tersebut diharapkan akan diisi pada pertengahan tahun 2019, demikian kantor Peters.

Selandia Baru juga mengirim empat orang diplomat lagi ke Jepang, AS, China untuk mengoordinasikan kebijakan mengenai kawasan Pasifik, kata Peters.

AS, Australia, Prancis dan Inggris membuka kedutaan-kedutaan baru, menambah staf serta lebih sering merangkul para pemimpin negara-negara pula dalam usaha menanggapi peningkatan pengaruh China.

Persaingan antara Amerika Serikat dan China di Pasifik menjadi fokus di APEC pada November dengan AS dan sekutu-sekutu Barat-nya melancarkan tanggapan terkoordinasi atas program Sabuk dan Jalan China.

Credit antaranews.com

Angkatan Darat Inggris Uji Coba Tank Robot Sniper

Tank robot sniper Titan Strike.[Dailymail]

CB, Jakarta - Angkatan Darat Inggris menguji coba tank robot sniper dengan senapan mesin yang dikendalikan dari jarak jauh.
Tan kecil yang dikendalikan dengan remoter control ini membawa senjata dan dapat digunakan untuk menyerang musuh tanpa membahayakan pasukan.
Dilansir dari Dailymail.co.uk, 4 Desember 2018, Tank yang dinamai Titan Strike ini telah menjalani tes awal di Salisbury Plain di Wiltshire, dengan menembakkan sinar laser untuk mensimulasikan tembakan amunisi tajam.

Tank dikendalikan dari jarak jauh oleh seorang tentara menggunakan komputer tablet yang menentukan lokasi di peta dan juga dapat dioperasikan dari jarak jauh dengan joystick.
Kamera memungkinkan operator melihat laras senapan sehingga mereka dapat memutuskan kapan akan menembak.
Titan Strike bekerja bersama Titan Sentry, sebuah kendaraan observasi tanpa awak yang dilengkapi dengan kamera pencitraan siang hari dan thermal serta tiang yang dapat diperpanjang yang berguna sebagai radar.

Titan Strike bakan dioperasikan bersama Titan Sentry (foto), kendaraan observasi tak berawak yang dilengkapi dengan kamera pencitraan siang hari dan thermal serta tiang yang dapat digunakan sebagai radar.[Daily Mail]
Titan Sentry memungkinkan pasukan untuk mengidentifikasi posisi musuh sementara pasukan tetap di posisi aman. Titan Strike kemudian dapat dikirim untuk menyerang target.
Senjata-senjata, yang dikembangkan oleh kelompok teknologi pertahanan QinetiQ, sedang diuji sebagai bagian dari latihan bernilai 5 juta poundsterling, Prajurit Otonom, yang melibatkan lebih dari 70 mesin futuristik termasuk drone nano 6 inchi.
Latihan ini melibatkan lebih dari 200 orang, termasuk unit dari Marinir Kerajaan, RAF, dan Angkatan Darat AS. Latihan akan berlangsung hingga empat pekan.

Sebagai bagian dari eksperimen, Angkatan Darat juga menguji kendaraan tempur lapis baja pertama yang tidak memiliki pengemudi, yang disebut Warrior.
Brigadir Kev Copsey, kepala Angkatan Darat untuk pengembangan militer masa depan, mengatakan dia yakin Inggris tidak akan pernah menggunakan tank robot yang sepenuhnya otonom yang dapat menggunakan kekuatan mematikan yang bisa saja membahayakan manusia sekitar.

Credit tempo.co

Rusia Didesak Bikin Senjata Unik jika AS Keluar dari Perjanjian INF

MOSKOW - Anggota senior perlemen Rusia mendesak Moskow untuk mengembangkan senjata "unik" jika Amerika Serikat (AS) nekat keluar dari perjanjian kontrol senjata nuklir bernama Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty 1987. Namun, politisi tersebut tetap menyerukan negosiasi kedua negara.

Ketua Komite Pertahanan dan Keamanan Parlemen setempat, Viktor Bondarev, mengatakan Moskow dan Washington harus mengadakan pembicaraan tentang Perjanjian INF, sehingga bisa disesuaikan dengan situasi saat ini dan hanya terbatas di Eropa.

"Kesalahpahaman saat ini terhadap Perjanjian INF dapat diselesaikan dengan bantuan negosiasi penuh antara Rusia dan Amerika Serikat. Hasil mereka bisa menjadi adaptasi dari perjanjian," kata Bondarev kepada Sputnik, yang dilansir Rabu (5/12/2018).

"Sebagai contoh, kita dapat membatasi zona operasi ke panggung Eropa, sementara itu memungkinkan penyebaran rudal jarak menengah dan jarak pendek di wilayah lain di mana ada kebutuhan objektif (untuk menyebarkannya)," ujarnya.

Namun, lanjut Bondarev, Rusia harus menanggapi dengan pengembangan jenis senjata "unik" jika Amerika Serikat menarik diri dari Perjanjian INF.

"Kami menganggap perlu untuk mematuhi Perjanjian INF dan mengadvokasi pelestariannya. Ini adalah posisi resmi dari kepemimpinan Rusia. Namun, jika Amerika Serikat mengakhiri perjanjian itu, kami harus menanggapi dengan serangkaian tindakan, termasuk mempercepat pengembangan jenis senjata yang unik," kata Bondarev.

Dia menilai Washington menggunakan argumen yang dibuat-bua ketika dengan tanpa alasan menuduh Moskow melanggar perjanjian itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo mengatakan selama konferensi pers di Brussels bahwa Amerika Serikat akan menangguhkan ketaatannya pada Perjanjian INF dalam 60 hari kecuali Rusia kembali ke kepatuhan penuh terhadap perjanjian tersebut.

Pompeo mengatakan pemerintah AS telah mengangkat masalah itu setidaknya 30 kali sejak 2013 dengan Moskow, tetapi telah penolakan dan tindakan balasan.

Dia juga mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki bukti bahwa tes peluncuran rudal Moskow berasal dari satu situs di Rusia, pangkalan Kupustin Yar Soviet, dekat Volgograd, sebelah tenggara Moskow.

"Dalam fakta-fakta yang terang ini, Amerika Serikat menyatakan Rusia melakukan pelanggaran materi perjanjian dan akan menangguhkan kewajiban kami...efektif dalam 60 hari kecuali Rusia kembali ke kepatuhan penuh dan dapat diverifikasi," kata Pompeo.

Anggota parlemen Rusia lainnya, Yuri Shvytkin, mengatakan penarikan AS dari Perjanjian INF akan merusak stabilitas di Eropa.

"Dua bulan kemudian, stabilitas dan ketenangan akan dilemahkan. Ini dapat menyebabkan eskalasi ketegangan di benua Eropa. Negara-negara Eropa akan menjadi korban kebijakan yang dianggap tidak bertanggung jawab AS atas masalah ini," kata Shvytkin kepada Sputnik.

Anggota parlemen itu mencatat bahwa Rusia tidak ingin menarik diri dari Perjanjian INF, tetapi keluarnya AS dari perjanjian itu tidak akan dibiarkan tanpa respons yang tepat.

Credit sindonews.com

AS Ultimatum Rusia 60 Hari Tunduk pada Perjanjian Senjata Nuklir

BRUSSELS - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengirim ultimatum kepada Rusia untuk mematuhi perjanjian kontrol senjata nuklir dalam tempo 60 hari. Washington menyatakan hanya Moskow yang bisa menyelamatkan pakta bernama Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty 1987 tersebut.

Ultimatum itu disampaikan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo saat melakukan pertemuan dengan para diplomat dan pejabat tinggi negara-negara NATO di Brussels, Selasa.

Dalam pertemuan itu, Jerman menekan Menlu Pompeo untuk melakukan diplomasi terakhir sebelum Washington menarik diri keluar dari Perjanjian INF 1987. Keluarnya AS dari traktat itu dikhawatirkan akan memicu perlombaan senjata baru di Eropa.

"Rusia memiliki kesempatan terakhir untuk menunjukkan dengan cara yang dapat diverifikasi bahwa mereka mematuhi perjanjian...tetapi kami juga harus mulai mempersiapkan fakta bahwa perjanjian ini mungkin akan gagal," kata Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg kepada wartawan, seperti dikutip Reuters, Rabu (5/12/2018).

Para Menlu NATO setuju untuk secara resmi menyatakan Rusia melakukan "pelanggaran materi" Perjanjian INF dalam sebuah pernyataan untuk mendukung Amerika Serikat. Pernyataan bersama itu muncul setelah Pompeo memaparkan pelanggaran yang dilakukan Moskow tersebut di markas NATO di Brussels.

Jerman, Belanda dan Belgia prihatin tentang penyebaran rudal AS di Eropa seperti yang terjadi pada 1980-an, yang memicu demonstrasi besar anti-Amerika. Namun, mereka juga terjebak dalam persaingan senjata nuklir antara Moskow dan Washington.

Keluarnya AS dari Perjanjian INF akan menempatkan tekanan lain pada sekutu NATO yang sudah terguncang oleh tuntutan Trump untuk pembelanjaan pertahanan yang lebih tinggi dan ketidakjelasan arah AS dalam masalah ini.

Stoltenberg mengatakan akan ada dorongan diplomatik yang kuat untuk mencoba meyakinkan Rusia agar "menyerah" pada tuduhan Pompeo tentang beberapa batalion rudal SSC-8. Para diplomat NATO mengatakan Washington akan mulai menarik diri dari Perjanjian INF Februari mendatang.

"Jaraknya membuatnya menjadi ancaman langsung terhadap Eropa," kata Pompeo tentang rudal SSC-8, yang juga disebut sebagai Novator 9M729. "Tindakan Rusia sangat merusak keamanan nasional Amerika dan sekutu kita," ujarnya.

Para ahli militer menyatakan sulit untuk mendeteksi dan menembak rudal Rusia yang sangat berbahaya dari peluncur anti-rudal. Sebab, sulitnya mendeteksi senjata Moskow itu akan memangkas waktu peringatan bagi sistem pertahanan udara NATO untuk menembak jatuh rudal tersebut.

Pompeo mengatakan pemerintah AS telah mengangkat masalah itu setidaknya 30 kali sejak 2013 dengan Moskow, tetapi telah penolakan dan tindakan balasan.

Dia juga mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki bukti bahwa tes peluncuran rudal Moskow berasal dari satu situs di Rusia, pangkalan Kupustin Yar Soviet, dekat Volgograd, sebelah tenggara Moskow.

"Dalam fakta-fakta yang terang ini, Amerika Serikat menyatakan Rusia melakukan pelanggaran materi perjanjian dan akan menangguhkan kewajiban kami...efektif dalam 60 hari kecuali Rusia kembali ke kepatuhan penuh dan dapat diverifikasi," kata Pompeo.

Washington menyatakan AS akan merasa dipaksa untuk memulihkan keseimbangan militer di Eropa setelah periode 60 hari, tetapi Pompeo menolak untuk menjelaskannya secara rinci dari apa yang akan dilakukan AS. Dia mengatakan, hanya tes dan penyebaran rudal baru yang ditahan hingga pada waktu yang ditentukan tersebut.

Lebih lanjut, Pompeo menyinggung China, Iran, dan Korea Utara sebagai pihak yang bukan penandatangan Perjanjian INF. Menurutnya, AS menempatkan diri pada posisi yang tidak menguntungkan dengan tidak mengembangkan rudal jarak menengah sesuai perjanjian itu.

Namun, para ahli percaya Amerika Serikat akan lebih baik memodernisasi penangkal misil jarak jauh dan memastikan bahwa itu bisa menembus pertahanan udara Rusia yang canggih, daripada mengembangkan kelas baru dari rudal jarak menengah.

Perjanjian INF, dinegosiasikan oleh Presiden Ronald Reagan dan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev dan diratifikasi oleh Senat AS, mengamanatkan penghapusan persenjataan rudal jarak menengah dari dua kekuatan nuklir terbesar dunia dan mengurangi kemampuan mereka untuk meluncurkan serangan nuklir dalam waktu singkat.

Perjanjian itu mengharuskan Amerika Serikat dan Rusia untu tidak memiliki, memproduksi, atau menguji terbang rudal jelajah darat dengan kemampuan jangkauan 500 km hingga 5.500 km (310-3.420 mil), atau memiliki atau memproduksi peluncur misil seperti itu.

Credit sindonews.com

Indonesia-Kamboja sepakat perkuat persatuan sentralitas ASEAN

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kanan) berbincang dengan Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn (kiri) di Gedung Pancasila, Jakarta, Selasa (4/12/2018). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pertemuan ke-4 sidang komisi bersama Indonesia-Kamboja (Joint Commission for Bilateral Cooperation) yang membahas peningkatan kerja sama di berbagai bidang. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn dalam Sidang Komisi Bersama ke-4 Indonesia-Kamboja menyepakati bahwa kedua negara akan bekerja sama secara intensif untuk memperkuat persatuan dan sentralitas ASEAN.

"Kami sepakat untuk mengintensifkan kerja sama untuk memperkuat persatuan dan sentralitas ASEAN," kata menlu RI Retno Marsudi usai pertemuan Sidang Komisi Bersama itu di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Selasa.

Menurut Menlu Retno, pemerintah kedua negara pun sepakat untuk bekerja sama dalam memastikan Asia Tenggara tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan makmur.

Pada kesempatan itu, Menlu Prak Sokhonn menyampaikan bahwa pemerintah Kamboja mendukung konsep Indo-Pasifik yang diusung oleh Indonesia dengan mengutamakan persatuan dan sentralitas ASEAN.

"Kami menekankan kembali dukungan Kamboja kepada konsep Indo-Pasifik yang diprakarsai Indonesia, dan kami juga menekankan kembali pentingnya sentralitas ASEAN," ujar dia.

Menanggapi hal itu, Menlu Retno menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kamboja atas dukungan tersebut.

"Indonesia sangat menghargai dukungan Kamboja dalam pengembangan konsep Indo-Pasifik yang mendorong prinsip keterbukaan, inklusifitas, transparansi, serta menghormati hukum internasional dan sentralitas ASEAN," ucap Menlu RI.

Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya pengembangan konsep Indo-Pasifik dengan beberapa prinsip utama, antara lain kerja sama, inklusifitas, tranparansi, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hukum internasional.

Pemerintah Indonesia pun memfokuskan kerja sama Indo-Pasifik pada tiga bidang utama, yaitu kerja sama maritim termasuk dalam menanggulangi kejahatan di laut, kerja sama konektivitas untuk memacu pertumbuhan ekonomi, dan kerja sama mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target SDGs (Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan) secara inklusif.

Credit antaranews.com

Indonesia-India perkuat kerja sama konektivitas

Sejumlah kepala negara dan pemerintahan usai foto bersama sebelum KTT ASEAN-India di Suntec Convention Center, Singapura pada Kamis (15/11/2018). (Bayu Prasetyo)

Jakarta (CB) - Indonesia dan India memperkuat komitmen dalam menjalin kemitraan melalui forum bisnis untuk membangun konektivitas antarkedua negara yang digelar oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI di Chennai, India.

Dengan dukungan dari KJRI Mumbai, Kadin Aceh, dan United Economic Forum Chamber of Commerce (UEF), acara "Indonesia-India Seminar and Business Forum" yang diselenggarakan pada Sabtu (1/12) lalu merupakan implementasi dari "Statement on Shared Vision of India-Indonesia Maritime Cooperation in the Indo-Pacific" dalam membangun konektivitas bisnis antara Aceh dengan Andaman dan Nicobar.

"Indonesia dan India sedang berupaya mencari kesamaan kepentingan dan perdagangan yang saling melengkapi dalam lingkaran konsentrasi masing-masing," kata Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI Siswo Pramono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut Siswo, kedua negara tengah mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kemitraan terutama dalam perdagangan, investasi dan pariwisata serta untuk menciptakan hubungan masyarakat yang lebih dekat lagi.

Penguatan hubungan antarmasyarakat itu, lanjut dia, juga menjadi salah satu tujuan dari misi bisnis selain untuk membangun komunikasi.

Forum bisnis yang diikuti oleh sekitar 100 pengusaha asal Aceh dan Chennai juga memberikan kemudahan terciptanya hubungan antara komunitas bisnis serta Kamar Dagang dan Industri.

Kadin Aceh dan UEF telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang berisi kesepakatan mempromosikan pengembangan dan hubungan ekonomi bilateral melalui sebuah platform bagi para pengusaha untuk bertemu, berdiskusi dan mengeksplorasi peluang bisnis.

Sementara itu, Director General of United Economic Forum, Chamber of Commerce (UEF) J Sadakkadulla mengatakan bahwa Indonesia dan India perlu meningkatkan kerja sama, terutama dalam perdagangan?dan investasi khususnya di Chennai agar target perdagangan sebesar 50 miliar dolar AS yang telah disepakati oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Narendra Modi dapat tercapai.

"Selain sektor ekonomi, kerja sama di sektor pendidikan juga harus dipertimbangkan, mengingat institusi pendidikan di Chennai memiliki kualitas yang sama baiknya dengan institusi pendidikan di Amerika, Australia atau negara-negara di Eropa," kata J Sadakkadulla.

Credit antaranews.com

Ambigunya Sikap AS pada India atas Pembelian S-400 Rusia

WASHINGTON - India mempertaruhkan dirinya untuk terkena sanksi Amerika Serikat (AS) setelah sepakat membeli sistem pertahanan rudal S-400 Rusia senilai USD5 miliar. Dua bulan setelah kesepakatan pembelian itu diteken, Washington masih bersikap ambigu antara menjatuhkan sanksi atau tidak pada New Delhi.

Pemerintah Presiden Donald Trump telah memberlakukan undang-undang penjatuhan sanksi terhadap negara lain yang bernama resmi Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). UU yang diteken Trump tahun 2017 itu mengamanatkan penjatuhan sanksi terhadap negara mana pun yang membeli persenjataan militer dari Rusia.

UU itu dibuat sebagai respons terhadap Moskow atas berbagai tuduhan, seperti intervensi krisis Ukraina, Rusia dan dugaan ikut campur pemilu AS.

Teka-teki apakah India terkena sanksi AS atau tidak diprediksi akan terjawab pekan ini ketika Menteri Pertahanan India Nirmala Sitharaman mengadakan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan AS James Mattis.

Mattis pada hari Senin mengatakan bahwa bukan pertama kalinya India membeli senjata dari Kremlin.

"India telah menghabiskan banyak, bertahun-tahun dalam status non-blok, dan itu menarik banyak senjata dari Rusia," kata Mattis kepada wartawan di Pentagon menjelang kedatangan Sitharaman pada Senin, seperti dilansir CNBC, Selasa (4/12/2018).

Bos Pentagon itu dijadwalkan meninggalkan Washington pada hari Selasa.

"Kami berada di sini hari ini untuk berbicara tentang semua masalah yang membawa kita lebih dekat bersama dan kami akan menyelesaikan semua masalah di sini hari ini dan di masa depan," ujar Mattis, ketika ditanya tentang pembelian S-400 Rusia oleh India.

Sistem pertahanan rudal S-400 Rusia adalah sistem rudal surface-to-air jarak jauh, yang memulai debutnya di panggung dunia pada tahun 2007. Platform ini menyaingi sistem pertahanan THAAD Lockheed Martin dan sistem pertahanan Patriot Raytheon.

Dibandingkan dengan sistem pertahanan buatan AS, S-400 buatan Rusia mampu melibatkan berbagai target yang lebih luas, pada rentang yang lebih panjang dan melawan beberapa ancaman secara bersamaan.

Terlebih lagi, platform buatan Rusia berharga sekitar USD500 juta, sedangkan baterai Patriot Pac-2 berharga USD1 miliar dan baterai THAAD berharga USD3 miliar. Rincian harga senjata pertahanan ini dikutip CNBC dari sumber intelijen AS.

Sekitar 13 negara telah menyatakan minatnya untuk membeli S-400. China, India dan Turki telah menandatangani perjanjian pembelian untuk platform rudal Moskow tersebut.

China tengah menerima pengiriman terakhir sistem S-400. Turki, sekutu NATO, dijadwalkan untuk menerima S-400 tahun depan dan diharapkan memiliki sistem yang siap digunakan pada 2020.

Credit sindonews.com

Jet Tempur Su-25 Armenia Jatuh, Dua Pilotnya Tewas

SHIRAK - Sebuah pesawat jet tempur Su-25 milik militer Armenia jatuh di wilayah barat negara itu pada hari Selasa. Dua pilot pesawat itu tewas.

Kementerian Pertahanan negara pecahan Soviet itu telah mengonfirmasi insiden tersebut. "Puing-puing jet ditemukan di pegunungan dekat kota Maralik di wilayah Shirak, barat Armenia," kata juru bicara kementerian tersebut, Atrsrun Hovhannisyan dalam sebuah posting di Facebook.

"Dua pilot, Letnan Kolonel Armen Babayan dan Mayor Movses Manukyan, tewas dalam kecelakaan itu," lanjut dia.

Pesawat awalnya dilaporkan menghilang dari radar pada Selasa pagi atau beberapa menit setelah itu lepas landas untuk penerbangan pelatihan rutin.

Jet tempur Su-25 itu lepas landas dari bandara Gyumri pada penerbangan pelatihan sekitar pukul 10.06 pagi. Pesawat hilang kontak sekitar pukul 10.20 pagi.Penyebab kecelakaan belum diketahui. Penyelidikan atas insiden tersebut juga masih berlangsung.

Mengutip laporan Interfax, Rabu (5/12/2018), di bawah perjanjian yang ditandatangani pada 2010, Gyumri menjadi tuan rumah pangkalan militer Rusia yang akan beroperasi hingga 2044.

Sukhoi Su-25 adalah pesawat tempur bermesin ganda yang memasuki produksi massal pada tahun 1978. Jet tempur ini didesain untuk memberikan dukungan udara yang dekat. Su-25UBK adalah versi jet tempur dua kursi yang biasanya digunakan untuk penerbangan pelatihan.

Credit sindonews.com

Militer AS Gandeng Microsoft Ciptakan Peralatan Augmented Reality

Angkatan Udara Australia menggunakan HoloLens untuk bereksperimen dengan Augmented Reality.[hololens.reality.news]

CB, Jakarta - Militer Amerika Serikat menggandeng Microsoft dengan kontrak US$ 479 juta atau Rp 6,8 triliun untuk memasok prototipe Augmented Reality kacamata Hololens yang akan mendukung tentara selama pelatihan dan misi pertempuran. Namun kesepakatan ini menjadi kontroversial karena karyawan Microsoft menolak kerja sama teknologi untuk militer.
"Teknologi Augmented Reality akan memberikan pasukan dengan informasi yang lebih banyak dan lebih baik untuk membuat keputusan," kata juru bicara Microsoft, dilaporkan Dailymail.co.uk, 4 Desember 2018.

Kontrak menghasilkan pembelian militer untuk 100 ribu lebih unit headset. Headset kacamata Hololens, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan efek tembak, kemampuan deteksi dan tempur sebelum menembak musuh," menurut laporan pemerintah.

NASA menggunakan Hololens untuk misi luar angkasa.[NASA via Sputniknews]
Perangkat Hololens termasuk headset, perangkat untuk berinteraksi dengan aplikasi, tas pembawa, bantalan hidung dan tali overhead.
Headset ini dirancang dengan beberapa sensor pengenalan lingkungan dan didukung oleh Microsoft Holographic Processing Unit (HPU) yang dibuat khusus dan chipset Intel 32-bit.
Bobot perangkat hanya sekitar 500 gram dan terdiri dari 64GB memori Flash dan 2GB RAM. Baterai tahan selama sekitar dua hingga tiga jam, dengan hingga dua minggu waktu siaga, kata Microsoft.

Hololens memiliki lensa holografik tembus pandang yang menggunakan sistem proyeksi optik untuk menciptakan hologram multi-dimensi warna-warni.
Tentara Israel dan AS sudah menggunakan perangkat Hololens untuk latihan. Namun Microsoft melangkah lebih jauh dengan menyediakan teknologi untuk pertempuran sungguhan, meskipun karyawan menolak teknologi kecerdasan buatan ini digunakan di lapangan karena perangkat secara otonomi bisa membunuh orang.

Hololens yang dikembangkan Microsoft.[The Verge]

Pemimpin Microsoft Brad Smith dan CEO Microsoft Satya Nadella telah membahas kekhawatiran karyawan tentang masalah ini dalam pertemuan Kamis, dan mengakui tidak semua karyawan puas.
"Kita ingin orang-orang di negara ini dan terutama mereka yang mengabdi pada negara ini tahu kalau kita di Microsoft mendukung mereka," tulis Brad."Mereka bisa mengakses teknologi terbaik yang kita ciptakan."
Brad Smith menyampaikan tiga alasan terkait kontrak. Brad mengatakan ingin orang-orang yang mengabdi kepada AS dan mereka yang membela negara AS, memiliki teknologi terbaik AS termasuk Microsoft. Meskipun isu etis untuk membuat teknologi tempur sebagai suatu yang mesti dipertimbangkan, namun Brad menekankan bahwa hal tersebut termasuk proses sipil dan demokrasi. Ia juga tidak akan memaksa karyawan yang enggan ikut dalam program untuk terlibat.

Keputusan Google yang tidak menyepakati kontrak, meninggalkan beberapa raksasa teknologi lainnya termasuk Amazon dan Microsoft dalam menjalankan kontrak Joint Enterprise Defence Infrastructure (JEDI) yang bertujuan memodernisasi sistem komputasi militer AS.

Credit tempo.co

Uruguay tolak permintaan suaka mantan Presiden Peru

Mantan Presiden Peru Alan Garcia. (FOTO ANTARA/REUTERS)

Lima (CB) - Uruguay pada Senin (3/12) menolak permintaan suaka mantan Presiden Peru Alan Garcia, yang kini berada di bawah penyelidikan di negara asalnya atas dugaan menerima suap terkait skandal korupsi Odebrecht.

Presiden Uruguay Tabare Vazquez mengumumkan keputusan tersebut di Montevideo.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Peru mengatakan Alan Garcia, 69 tahun, telah meninggalkan Kedutaan Besar Uruguay di Lima setelah berada di sana selama dua minggu.

"Kami tidak mengabulkan permintaan suaka karena di Peru tiga pilar pemerintahanya berjalan secara independen dan mandiri, dan terutama pengadilannya," kata Vasquez kepada para wartawan.

Garcia mengajukan permohonan suaka di Kedubes Uruguay, tak lama setelah hakim pengadilan bulan lalu mengeluarkan larangan baginya meninggalkan Peru untuk 18 bulan selama Garcia berada di bawah penyelidikan.

Ia diduga menerima suap pada proyek pembangunan kereta listrik di Lima perusahaan Brazil, Odebrecht.

Garcia, yang menjabat sebagai presiden Peru dari 1985 sampai 1990 serta 2006 sampai 2011, tetap menyatakan tidak bersalah. Menurut dia, ia adalah korban dari penganiayaan politik.

Presiden Peru Martin Vizarra mengatakan menyambut baik keputusan Uruguay tersebut.

"Di Peru, tidak ada satu orang pun yang tidak tersentuh. Demokrasi kami menjamin pemisahan kekuasaan serta perlakuan sama di mata hukum," kata Vizcarra di Twitter.

Setelah keputusan Uruguay itu diumumkan, Garcia kembali ke salah satu kediamannya di sebuah kompleks perumahan di Lima. Dalam setahun, ia lebih banyak tinggal di Spanyol.

"Tidak ada bukti yang menghubungkan saya dengan kejahatan apa pun bahkan dengan Odebrecht atau proyek apa pun yang dimiliki perusahaan tersebut," kata Garcia dalam pernyataan.

Ia mengatakan dirinya akan tetap berada di kediamannya di Peru dan akan bekerja sama dengan pihak berwenang.

Jaksa dalam kasus itu, Jose Perez, juga menuduh Garcia menerima uang senilai 100.000 dolar AS (sekitar Rp1,4 miliar) atas kehadirannya di sebuah konferensi di Brazil. Sang jaksa mengatakan uang tersebut kemungkinan datang dari dana Odebrecht yang digunakan untuk melakukan penyuapan di beberapa negara Amerika Latin.

Skandal korupsi Odebrecht telah melibatkan puluhan pejabat tinggi di berbagai negara Amerika Latin. Mereka dituduh menerima suap sebagai imbalan atas persetujuan kontrak-kontrak pekerjaan umum.

Credit antaranews.com

Erdogan Kecam Sanksi Sepihak AS Terhadap Venezuela

CARACAS - Presiden Turki, Tayyip Erdogan mengecam sanksi sepihak terhadap Venezuela selama kunjungannya ke Caracas. Amerika Serikat (AS) telah menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Venezuela.

Washington telah menjatuhkan sanksi pada pejabat Venezuela yang dituduhkan korupsi, dan pada transaksi keuangan tertentu dengan pemerintah Nicolas Maduro, yang dituduh melanggar hak asasi manusia dan memicu krisis ekonomi.

Presiden AS Donald Trump bulan lalu menandatangani sebuah perintah eksekutif yang melarang siapa pun di AS dari berurusan dengan entitas dan orang-orang yang terlibat dalam penjualan emas dari negara Amerika Selatan. Turki tahun ini telah menjadi pengimpor emas non-moneter terbesar dari Venezuela.

"Masalah politik tidak dapat diselesaikan dengan menghukum seluruh negara. Kami tidak menyetujui langkah-langkah ini yang mengabaikan aturan perdagangan global," kata Erdogan, seperti dilansir Al Arabiya pada Selasa (4/12).

Erdogan dalam pernyataanya kemudian menggambarkan Maduro sebagai Simon Bolivar modern, yang akan mengalahkan semua serangan terhadapnya.

Venezuela menderita serangan hiperinflasi dan tahun kelima resesi yang menyebabkan kekurangan makanan dan obat-obatan. Maduro sering menyalahkan "perang ekonomi" AS atas penderitaan di negara itu. Tetapi kritikus mengatakan krisis adalah bukti kebijakan sosialis yang dimulai di bawah pendahulunya Hugo Chavez telah gagal.

Credit sindonews.com

Maduro Pergi ke Rusia untuk Rapat Penting dengan Putin

CARACAS - Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengumumkan bahwa dia akan pergi ke Rusia untuk melakukan rapat penting dengan Presiden Vladimir Putin. Dia memegang sebuah batangan emas saat membuat pengumuman bersama para menterinya.

"Pada saat ini kami akan berangkat ke Rusia untuk memperkuat dan memperluas hubungan diplomatik dan hubungan persahabatan kami di antara negara-negara persaudaraan," kata Maduro, seperti dikutip Sputnik.

Menurut Presiden Venezuela, dia berencana untuk mengadakan "pertemuan yang sangat intens dan sangat penting" dengan Putin pada hari Selasa (4/12/2018). Namun, dia tidak merinci rapat penting yang dia maksud.

Maduro mengunjungi Rusia tahun lalu, di mana dia bertemu Putin untuk membahas kerja sama bilateral serta isu-isu kunci dari agenda internasional dan regional.

Rusia telah mendukung kedaulatan Venezuela dan mempertahankan tekad negara itu untuk menolak tangan eksternal. Para pejabat dari kedua negara telah mengadakan pertemuan bilateral di berbagai tingkat untuk memperkuat hubungan.

Venezuela telah bertahun-tahun menderita krisis ekonomi akut dan hiper inflasi yang disebabkan oleh menyusutnya harga minyak.

Pada akhir September, Amerika Serikat memberlakukan sanksi baru terhadap Venezuela yang menargetkan istri Presiden Nicolas Maduro dan para pejabat tingginya, termasuk wakil presiden dan menteri pertahanan.

Amerika Serikat bahkan memperluas daftar orang-orang dan entitas yang terkena sanksi di Venezuela sepanjang tahun 2017 dan 2018. Pada tanggal 1 November, Presiden Donald Trump memerintahkan penjatuhan sanksi pada cadangan emas Venezuela.

Belum lama ini, tepatnya pada November, sebuah delegasi pejabat Rusia yang dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan Rusia Sergey Storchak mengadakan pertemuan dengan Maduro di Caracas. Presiden Maduro lantas menulis di Twitter bahwa dia telah membahas langkah-langkah untuk meningkatkan perekonomian negara.

Credit sindonews.com

4.000 Migran Meninggal dan Hilang dalam Perjalanan ke AS

Arah perbatasan Amerika menuju Meksiko

Foto: VOA

Banyak keluarga tidak melaporkan kehilangan kerabatnya yang bermigrasi secara ilegal

CB, SAN PEDRO SULA — Haydee Posadas menunggu delapan tahun menunggu kepulangan putranya, Wilmer Gerardo Nunez. Putranya melarikan diri dari Honduras ke AS pada 2010 karena ancaman geng.

Hal yang sama dilakukan ribuan orang lainnya menuju wilayah Amerika Utara. “Saya berada di antara batu karang dan tempat yang keras. Aku tidak tahu apa-apa tentang putraku, apakah dia hidup atau mati,” kata Posadas.

Kisah Nunez adalah bagian kecil dari keberadaan migrasi yang tersembunyi ke AS melalui Meksiko. Dalam empat tahun terakhir, hampir 4.000 migran meninggal atau hilang di sepanjang rute itu.

The Associated Press (AP) menghitung, ada jumlah 1.573 orang lebih banyak dari data Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Sebab, AP memperkirakan banyak keluarga tidak melaporkan kehilangan atas orang-orang yang bermigrasi secara ilegal.

Pendatang Amerika Latin berjumlah sekitar 56.800 orang dari seluruh dunia yang meninggal atau hilang selama periode yang sama. Di mana-mana, migran menghadapi risiko. Rute Meksiko contohnya, memiliki bahaya tambahan perdagangan narkoba dan kekerasan geng.

Lebih dari 37 ribu orang dilaporkan hilang di seluruh Meksiko karena kekerasan geng narkoba. Jumlah orang menghilang paling tinggi berada di perbatasan Tamaulipas, lokasi penyeberangan yang dilalui banyak migran.

Ciudad Planeta di San Pedro Sula tampak seperti lingkungan kelas pekerja biasa. Banyak rumah beton satu lantai dengan atap logam. Namun, jeruji yang tampak di hampir setiap serambi menunjukkan bahwa daerah itu salah satu lingkungan paling berbahaya.

Itu adalah lingkungan yang ditinggalkan Nunez untuk pertama kalinya pada 1990an. Saat berusia 16 tahun, Nunez pergi menuju AS.

“Dia tidak mengatakan apa-apa kepada saya. Suatu hari dia pergi begitu saja,” ujar Posadas.

Nunez bukan anak tertua dari 10 anak dalam keluarga itu. Namun, dia adalah anak yang perhatian dengan keluarga lainnya.

Nunez mengirim uang ke rumahnya. Dia juga menelepon ibunya hampir setiap hari.

Nunez dideportasi dua kali, tetapi kembali ke AS setiap kali. Pada 2007, dia jatuh cinta dengan seorang wanita Meksiko, Maria Esther Lozano yang saat ini berusia 38 tahun. Saat itu, mereka memiliki seorang anak, Dachell.

Ketika Lozano hendak melahirkan anak lagi pada Juli 2010, Nunez dideportasi untuk ketiga kalinya.

Lingkungan itu lebih berbahaya karena kejahatan yang terorganisasi. Bahkan, penjahat kerap melakukan penggerebekan berdarah. Salah satu cucu Posadas tewas ditembak orang bersenjata yang menuding adanya keterlibatan dengan geng.

Pada beberapa malam, terjadi aksi saling tembah di jalanan. Terkadang, Posadas terbangun karena suara langkah kaki dari seseorang yang melarikan diri lewat atap rumahnya.

Posadas memiliki mantra untuk bertahan hidup di Planeta, “Jika anda melihatnya, anda tidak melihatnya. Jika anda mendengarnya, anda tidak mendengarnya. Dan, semua orang diam saja.”

Credit republika.co.id

Lelah Menunggu Suaka, Migran Terobos Perbatasan AS

Petugas AS menembakkan gas air mata ke arah migran di perbatasan Meksiko

Foto: AP Photo/Rodrigo Abd

Presiden AS Donald Trump telah berirkar akan menghentikan migran memasuki negerinya

CB, TIJUANA -- Migran dari Amerika Tengah yang tertahan di gerbang masuk Amerika Serikat di Meksiko menerobos pagar perbatasan pada Senin (3/12) waktu setempat. Mereka menanggung resiko ditahan oleh Pemerintah AS tapi berharap masuknya mereka secara tidak sah akan memungkinkan mereka mengajukan suaka.

Sejak pertengahan Oktober, ribuan warga Amerika Tengah, kebanyakan dari Honduras, telah melakukan perjalanan ke utara melalui Meksiko menuju Amerika Serikat dalam satu caravan. Sebagian dari mereka berjalan kaki sebagian besar dari perjalanan panjang tersebut.

Presiden AS Donald Trump telah berirkar akan menghentikan migran memasuki negerinya. Ia mengirim tentara untuk memperkuat penjagaan di perbatasan dan berusaha mengubah prosedur, tindakan yang sejauh ini ditolak oleh pengadilan, untuk membuat pencari suaka tetap berada di Meksiko sementara kasus mereka dipertimbangkan.

Banyak migran, yang kecewa dan kehabisan tenaga setelah berpekan-pekan menghadapi ketidak-pastian, telah menjadi sangat putus-asa sejak mereka terjebak di kamp kumuh di Kota Tijuana di perbatasan Meksiko.

Akibatnya ialah sejumlah migran memilih untuk menjauh dari prosedur sah dan berusaha memasuki AS secara tidak sah dari Tijuana saat senja datang pada Senin (3/12) di satu tempat sekitar 450 meter dari Samudra Pasifik.

Dalam waktu kurang dari satu jam, wartawan Reuters mengamati sebanyak dua lusin orang memanjat pagar dengan tinggian sekitar tiga meter yang terbuat dari lempengan dan pilar baja. Mereka memilih satu tempat di selokan lebar tempat pagar perbatasan agak rendah.

Tepat sebelum senja, tiga orang yang bertubuh kurus menekan pagar di pantai dan dengan cepat dicomot oleh Patroli Perbatasan AS, kata beberapa saksi mata. Tapi di sepanjang perbatasan darat saat kegelapan menyelimuti, makin banyak migran mengikuti lelaki kurus tersebut, banyak migran bahkan membawa anak.

"Sebagian migran menggunakan selimut sebagai tambang untuk membantu orang yang mereka cintai memanjat pagar," kata saksi mata.

Seorang ibu dan anak-anaknya melewati pagar pertama dan menghilang dalam kegelapan malam. Pemandangan mereka memanjat pagar mendorong yang lain, bahkan saat satu helikopter berpatroli di atas mereka di wilayah AS.

Sebelumnya, Keren Mayeni, warga negara Honduras yang berusia 29 tahun, mengukur ketinggian pagar sambil memegang tiga anaknya yang berusia enam, 11 dan 12 tahun. "Kami cuma mengawasi, dan menunggu untuk melihat apa yang terjadi," kata Mayeni.

"Kami akan memikirkan apa yang akan dilakukan dalam dua hari." Sembilan menit kemudian, wanita itu dan keluarganya sudah melewati pagar.

Sejumlah migran berlari untuk berusaha menghindari penangkapan, tapi sebagian besar dari mereka berjalan lambat-lambat ke tempat para pejabat Patroli Perbatasan AS menunggu di bawah sinar lampu untuk menyerahkan diri mereka.

Credit republika.co.id

Israel Berharap Polandia Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem

WASHINGTON - Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat (AS), Ron Dermer, telah menyatakan harapan bahwa Polandia akan merelokasi kedutaannya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Hal itu diungkapkannya selama acara yang diadakan oleh Kedutaan Israel dan Polandia di Washington untuk menandai 100 tahun kemerdekaan Polandia dan 70 tahun sejak pembentukan Israel.

"Hubungan antara kedua negara kami begitu kuat sehingga saya tetap berharap bahwa tahun depan, duta besar Polandia untuk Israel akan mengikuti jejak duta besar Amerika untuk Israel, dan menyalakan menorah di kedutaan Polandia di Yerusalem," kata Dermer seperti dikutip dari Sputnik, Selasa (4/12/2018).

Terkait hal tersebut, Duta Besar Polandia mengaku tidak mengetahui rencana apa pun oleh pemerintah negaranya untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem.

"Teman-teman Israel kami sering mengungkapkan harapan seperti itu, tapi saya tidak tahu rencana apa pun mengenai hal ini saat ini," katanya.

Awal tahun ini, Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memerintahkan untuk merelokasi Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv.

Meskipun keputusan itu memicu gelombang kemarahan di Timur Tengah, beberapa negara dari seluruh dunia mengumumkan niat mereka untuk mengikuti langkah Washington, termasuk Guatemala, Brazil, dan Republik Ceko. Guatemala membuka kedutaannya di Yerusalem pada bulan Mei. Sementara Paraguay secara singkat memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem, tetapi tidak lama setelah pemilihan presiden pada bulan Agustus memindahkannya kembali ke Tel Aviv.

Credit sindonews.com

Palestina Berjanji Gagalkan Resolusi Anti Hamas

YERUSALEM - Beberapa faksi Palestina telah menolak resolusi Amerika Serikat (AS) yang mengutuk Hamas karena menembakkan roket ke Israel. Majelis Umum PBB diharapkan akan memberikan suara pada hari Kamis tentang resolusi, yang mengecam Hamas karena berulang kali menembakkan roket ke Israel dan karena menghasut kekerasan.

Resolusi AS juga menuntut agar Hamas dan kelompok teroris lainnya di Jalur Gaza berhenti menggunakan "alat pembakar udara" - mengacu pada layang-layang api dan balon yang diluncurkan dari daerah kantong Hamas menuju Israel dalam beberapa bulan terakhir.

Sumber-sumber Palestina mengatakan bahwa Hamas dan para pesaingnya dalam faksi Fatah yang berkuasa telah mengadakan konsultasi dalam beberapa hari terakhir, untuk menggagalkan resolusi AS. Mereka mengatakan bahwa perwakilan dari dua pihak Palestina yang berseteru sepakat bahwa, jika diadopsi, resolusi itu akan berbahaya tidak hanya bagi Hamas, tetapi juga bagi semua faksi Palestina khususnya dan untuk Palestina pada umumnya.

Sumber-sumber mengatakan bahwa Fatah tidak dapat mendukung resolusi AS karena takut dituduh "berkolusi" dengan pemerintah AS dan Israel terhadap kelompok Palestina.

Orotitas Palestina dan Fatah telah menyuarakan oposisi yang kuat terhadap prakarsa AS.

"Pemimpin Palestina memimpin pertempuran di PBB untuk mencegah AS dari mengkriminalisasi Hamas dengan melabelinya sebagai kelompok teroris," kata Sekretaris Jenderal PLO Saeb Erekat kepada stasiun radio Voice of Palestine.

"Hamas akan tetap menjadi gerakan Palestina, apakah kita setuju atau tidak setuju dengan itu," sambung Erekat seperti dikutip dari Jerusalem Post, Selasa (4/12/2018).

Azzam al-Ahmed, seorang pejabat senior Fatah, mengatakan bahwa Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas telah menginstruksikan utusan Palestina kepada PBB untuk bekerja ke arah menggagalkan resolusi AS.

"Hamas adalah bagian dari rakyat Palestina, dan kami tidak akan menerima upaya apa pun untuk menambahkannya ke daftar kelompok teror," Ahmed mengatakan pada situs berita Arabi 21.

Dia menyatakan harapan bahwa posisi positif Otoritas Palestina akan mendorong Hamas untuk mengakhiri perselisihannya dengan Fatah.

Awal pekan ini, juru bicara Fatah Osama Qawassmeh juga menyuarakan oposisi yang kuat terhadap langkah AS untuk mengutuk Hamas.

Para pemimpin Hamas memuji Fatah atas oposisinya terhadap langkah AS. Pemimpin Hamas, Mousa Mohammed Abu Marzook mengatakan bahwa pendirian Fatah mencerminkan kepentingan nasional dari orang yang hidup di bawah pendudukan.

Pada hari Senin, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh menelepon Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu dan mendesaknya untuk membantu Palestina untuk menggagalkan resolusi AS. Haniyeh mengatakan kepada menteri Turki bahwa resolusi yang diusulkan itu berbahaya bagi perjuangan rakyat Palestina dan sejarah panjang mereka.

Pemimpin Hamas mengatakan bahwa resolusi itu bertentangan dengan hukum dan konvensi internasional yang melegitimasi perlawanan terhadap pendudukan dengan semua metode.

Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor Haniyeh mengutip menteri luar negeri Turki yang mengatakan bahwa Turki menganggap resolusi AS untuk bias mendukung Israel. Turki akan melakukan yang terbaik untuk mencegah resolusi AS dari disetujui oleh Majelis Umum PBB, menteri luar negeri Turki dilaporkan meyakinkan Haniyeh.

Pemimpin Hamas juga telah menelepon para pemimpin dunia lainnya untuk mendesak mereka menentang resolusi AS, tambah pernyataan itu, tanpa menyebutkan nama pemimpin sebeut.

Pejabat Hamas lainnya, Izzat al-Risheq, mengatakan bahwa gerakannya melancarkan kampanye diplomatik di arena internasional untuk menggagalkan resolusi AS. Hamas, katanya, juga telah mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang menyatakan kemarahan atas upaya lanjutan AS untuk mendukung Israel.

Credit sindonews.com

Amerika Serikat Dukung Israel Hancurkan Terowongan Hizbullah

Ilustrasi. (Foto: Maruf Khatib)

Jakarta, CB -- Gedung Putih memberikan dukungan penuh terhadap operasi yang dilakukan oleh militer Israel, terkait penghancuran terowongan Hizbullah di kawasan perbatasan Lebanon.

Penasihat Keamanan Nasional Presiden Amerika Serikat, John Bolton, mengatakan Amerika Serikat mendukung penuh segala tindakan Israel yang dilakukan untuk mempertahankan kedaulatannya.

"Dalam konteks lebih luas, kami menyerukan kepada Iran dan semua agennya untuk menghentikan agresi dan provokasi regional mereka," ujar Bolton, seperti yang dikutip dari AFP, Selasa (4/12).

"Aksi tersebut merupakan ancaman yang tidak dapat diterima oleh keamanan Israel dan kawasan sekitarnya."

Pernyataan mengejutkan itu muncul beberapa jam setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, di Brussels mengenai bahaya regional. Keduanya saling mengingatkan tentang kegiatan Iran.

Netanyahu mengatakan ia membahas operasi tersebut dengan Pompeo, dan menyebut terowongan itu sebagai pelanggaran terhadap resolusi PBB yang bertujuan mengakhiri perang tahun 2006 antara Israel dan kelompok militan Syiah, Hizbullah.

Belum jelas berapa banyak terowongan yang ada, atau apa yang akan dilakukan oleh militer Israel untuk menghancurkannya.

Credit cnnindonesia.com

Militer Israel Bongkar Terowongan Hizbullah di Perbatasan Lebanon

Sebuah gambar yang diduga dari dalam terowongan Hizbullah di perbatasan utara Israel dengan Lebanon.(foto As-Safir/Times of Israel)

CB, Jakarta - Militer Israel memulai operasi untuk menemukan dan membongkar terowongan perbatasan yang digali milisi Hizbullah Lebanon yang diyakini untuk menyerang Israel.
Juru bicara militer Israel Letnan Kolonel Jonathan Conricus mengatakan militer telah melacak terowongan yang membentang dari Lebanon ke Israel utara. Dia mengatakan operasi untuk menghancurkan terowongan hanya akan dilakukan di wilayah Israel dan tidak akan melintasi perbatasan Lebanon, menurut laporan Reuters, 4 Desember 2018.

Israel merilis rekaman video penggalian dan peralatan yang digunakan di lokasi tak dikenal dengan pohon dan semak-semak di latar belakang. Israel mengatakan penggalian sebagai persiapan taktis untuk mengekspos proyek lintas batas terowongan Hizbollah. Namun rekaman video ini belum diverifikasi oleh Reuters.

Mesin-mesin berat yang dipersiapkan untuk terowongan selama operasi militer di Israel utara dekat perbatasan dengan Lebanon pada tanggal 4 Desember 2018. [Juru Bicara Israel Defence Force / Handout via REUTERS]
Pada Senin, Netanyahu bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo di Brussels. Sumber pemerintah Israel mengatakan pertemuan membahas operasi penghancuran terowongan yang akan datang.
Fokus operasi saat ini dilakukan di dekat kota perbatasan Israel Metulla, kata Conricus. Beberapa daerah di dekat pagar perbatasan telah ditutup. Sumber militer Israel mengatakan operasi itu mungkin membutuhkan waktu beberapa minggu.

Militer mengatakan terowongan itu belum beroperasi tetapi menimbulkan ancaman bagi warga sipil Israel, dan merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Israel.
Militer meyakini terowongan-terowongan itu untuk tujuan ofensif, tidak seperti terowongan dan bunker bawah tanah yang digunakan oleh Hizbullah selama Perang Lebanon Kedua 2006, yang digunakan untuk strategi pertahanan, seperti dilaporkan Times of Israel.
Israel dan Syiah Hezbollah yang didukung Iran terakhir berperang tahun 2006, tetapi ketegangan meningkat dalam beberapa bulan terakhir.

BREAKING: We have just launched Operation Northern Shield to expose and neutralize cross-border attack tunnels dug by Hezbollah from #Lebanon to #Israel. #NorthernShield pic.twitter.com/HKgnbhn23I
— Israel Defense Forces (@IDF) December 4, 2018

Selama pidato ke PBB pada September, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengidentifikasi tiga lokasi di Lebanon di mana, katanya, Hizbullah membuat peluru kendali presisi tinggi.
Beberapa minggu yang lalu Netanyahu juga mengisyaratkan serangan Israel yang akan datang selama pidato yang disiarkan televisi. Dia tidak memberikan rincian, tetapi mengatakan, Israel sudah menyiapkan rencana tersebut.
Times of Israel melaporkan, Jumat kemarin kelompok milisi Lebanon mengeluarkan video peringatan ke Israel yang tampaknya dipenuhi dengan citra satelit dan lokasi peta yang tepat dari situs-situs strategis di Israel, dengan pesan: "Serang dan Anda akan menyesal."
Video itu diunggah setelah dugaan serangan udara Israel pada target Iran dan Hizbullah di Suriah malam sebelumnya.

Video yang dilengkapi teks bahasa Ibrani, dibuka dengan adegan pejuang Hizbullah yang bersiap meluncurkan roket dan pemimpin Hassan Nasrallah memperingatkan bahwa milisi Lebanon akan menanggapi setiap serangan Israel terhadap Lebanon.
Juru bicara militer Israel, dengan menggunakan bahasa Arab, memperingatkan anggota Hizbullah dan warga Lebanon untuk menjauh dari terowongan.

Credit tempo.co

Bos CIA Briefing Senat Soal Pembunuhan Jamal Khashoggi

Gina Haspel merupakan direktur perempuan pertama CIA pilihan Trump. Reuters.

CB, Jakarta - Direktur CIA, Badan Intelijen Amerika Serikat, Gina Haspel dijadwalkan memberikan penjelasan tentang pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di hadapan para petinggi Senat hari ini.

Menurut senator yang yang akan menghadiri rapat dengan bos CIA ini kepada CNN, para petinggi Senat dan senat dari Komisi Hubungan Luar Negeri, Komisi Angkatan Bersenjata serta subkomite Operasi Luar Negeri, dan Komisi Apropiasi akan mendengarkan penjelasan Haspel.
Haspel diharapkan dapat memberikan informasi rinci kepada para pimpinan Senat dari partai Republik maupun Demokrat tentang rekaman audio berisikan pembunuhan Khashoggi, yang sengaja memilih tinggal di Amerika Serikat demi keselamatan jiwanya. Khashoggi juga sebagai kontributor Washington Post yang kerap mengkritik pemerintahan Arab Saudi.

Pekan lalu, senator menegur Presiden Donald Trump dan kabinetnya yang menyangkal penjelasan CIA tentang pembunuhan Khashoggi di konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki pada 2 Oktober 2018.
Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan Menteri Pertahanan Jim Mattis dalam pertemuan di hadapan Senat pekan lalu mengatakan, tidak ada bukti kuat putra mahkota berada di balik pembunuhan Jamal Khashoggi. Keduanya juga mendesak para senator untuk tidak menurunkan derajat hubungan dengan Arab Saudi akibat insiden ini.

Senator dari Republik yang kritis terhadap Trump mengatakan, dirinya tidak puast dengan penjelasan Pompeo dan Mattis. "Cara pemerintah menanganinya tidak dapat diterima," ujarnya tentang pembunuhan Jamal Khashoggi.
Dalam rapat pekan lalu, bos CIA tidak hadir untuk memberikan penjelasan kepada para senator.

Credit tempo.co

Rusia Masih Blokir Sebagian Pelabuhan Ukraina

Tentara Ukraina berada di chekpoint Ukraina Timur.

Foto: AP

Sebanyak 17 kapal sedang menunggu di pintu keluar dari Laut Azov.

CB, JAKARTA – Menteri Infrastruktur Ukraina Volodymyr Omelyan mengatakan, Rusia telah memblokir sebagian pelabuhan Ukraina di Laut Azov.

Kendati dmikian, masih menurut Omelyan, Rusia telah mencabut beberapa larangan pergerakan kapal di pelabuhan Ukraina di Laut Azrov, Berdyansk dan Mariupol.

Menurut dia, kapal-kapal sudah kembali berlayar melalui Selat Kerch menuju pelabuhan Ukraina. "Kapal-kapal itu dihentikan oleh pihak Rusia, mereka masih memeriksa, tetapi lalu lintas telah dipulihkan sebagian," ujar Omelyan dikutip dari laman CNN, Rabu (5/11).

Omelyan mengungkapkan, 17 kapal sedang menunggu di pintu keluar dari Laut Azov, dan sembilan lainnya masih berada di pelabuhan.

Kapal Rusia dan Ukraina terlibat dalam bentrokan pada 25 November lalu di sekitar Selat Kerch, yang menghubungkan Laut Azov dan Laut Hitam. Rusia menabrak dan menembaki kapal angkatan laut Ukraina, kemudian menangkap tiga kapal dan menahan 24 pelaut Ukraina.

Ukraina memberlakukan darurat militer selama 30 hari di beberapa daerah di seluruh negeri sebagai tanggapan atas pemblokiran tersebut. Ukraina juga melarang masuknya warga negara Rusia berusia 16 hingga 60 tahun selama masa darurat.

Ukraina mengatakan, Rusia telah memblokir lalu lintas di Selat Kerch, tetapi Rusia mengatakan bahwa jalur itu telah beroperasi seperti biasa, kecuali jika ada kendala cuaca. Menteri Ukraina berharap pelabuhan Ukraina akan benar-benar dibebaskan dan Rusia bisa melepaskan para pelaut Ukraina.

Credit republika.co.id

Putin Santai Trump Batalkan Pertemuan

MOSKOW - Kremlin mengatakan penolakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk melakukan pertemuan secara penuh dengan Presiden Vladimir Putin tidak membuat jengkel pemimpin Rusia itu.

Penasihat urusan luar negeri Putin, Yuri Ushakov, mengatakan pemimpin Rusia itu tidak merasa dihina. Dia mengatakan bahwa Putin dan Trump berbicara secara informal selama sekitar 10-15 menit selama makan malam G-20, membahas insiden angkatan laut dan situasi di Ukraina.Tetapi ia menambahkan bahwa Kremlin menyesalkan pembatalan itu karena banyak isu yang memerlukan diskusi. Ia pun membuka kemungkinan Trump dan Putin akan bertemu di masa depan.

"Terserah Washington untuk mengatur kemungkinan pertemuan di masa depan" katanya seperti dikutip dari ABC News, Selasa (4/12/2018).

Trump dan Putin dijadwalkan akan melakukan pertemuan di sela-sela KTT Kelompok 20 pekan lalu di Buenos Aires. Namun, Trump tiba-tiba membatalkan pertemaun atas penyitaan tiga kapal angkatan laut Ukraina dan awak mereka oleh Rusia.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo menuturkan, Presiden AS, Donald Trump akan bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin jika Moskow membebaskan perwira Ukraina yang ditangkap beberapa waktu lalu. Perwira Ukraina itu ditangkap, bersama dengan tiga kapal mereka di perairan Crimea.

"Kami ingin para perwiran itu kembali, kami ingin kapal-kapal itu kembali. Kami menyesal (pembatalan pertemuan Putin-Trump), tetapi Rusia menyebabkan pertemuan ini dibatalkan oleh perilaku mereka di Selat Kerch," kata Pompeo.

Credit sindonews.com

Rusia Berencana Jual Senjata Canggih ke Argentina

BUENOS AIRES - Duta Besar Rusia untuk Argentina, Dmitry Feoktistov mengatakan, Moskow siap menjual senjata canggih ke Argentina tanpa prakondisi politik. Namun, dia menyebut situasi ekonomi saat ini di negara Amerika Latin itu memperlambat perkembangan kerja sama militer kedua negara.

"Ketika Argentina siap, kami akan mengirim senjata Rusia paling canggih ke mana pun tanpa prakondisi politik, seperti yang dilakukan beberapa negara," kata Feoktistov, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (4/12).

Menurut Feoktistov, pemerintah Argentina percaya tidak dapat mengeluarkan uang untuk militer ketika tidak ada indikasi ancaman militer terhadap. Pada saat yang sama, lanjut Feoktistov, personel militer menegaskan bahwa pasukan bersenjata negara itu membutuhkan modernisasi.

"Kerja sama militer bisa berkembang lebih baik di atas segalanya, untuk situasi ekonomi saat ini di Argentina," ungkapnya.

Feoktistov mengatakan, tidak adanya Duta Besar Argentina yang mendampingi kepala negara asing pada pertemuan G20 minggu lalu di Buenos Aires sebagai contoh adanya masalah keuangan di Argentina.

Diplomat itu menjelaskan, bahwa seorang Duta Besar di suatu negara biasanya akan mengikuti Presiden negara tempat dia ditempatkan dalam beberapa ajang internasional. "Tidak ada satu pun Duta Besar [Argentina] dari negara manapun yang datang ke sini karena masalah keuangan," tukasnya.

Credit sindonews.com

Houthi Pastikan Hadiri Perundingan Damai Swedia

Pro-Houthi armed tribesmen attend a tribal gathering to show support to the Houthi rebels in Sana’a, Yemen, 10 December 2015.

Foto: EPA/YAHYA ARHAB

Perang Yaman yang merupakan proksi Riyadh dan Teheran itu picu 8 juta orang kelaparan

CB, SANAA— Delegasi Houthi diperkirakan akan berangkat ke Swedia pada Selasa (4/12) untuk menghadiri pembicaraan damai dengan koalisi Saudi. Pembicaraan damai itu didukung oleh PBB.

Pembicaraan damai sebelumnya yang dijadwalkan September lalu telah gagal dilakukan karena Houthi tidak hadir.
Seorang pejabat Houthi mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa tim mereka akan melakukan perjalanan dengan pesawat Kuwait yang didampingi utusan khusus PBB Martin Griffiths, yang tiba di ibukota Houthi, Sanaa, Senin.

Pihak-pihak yang bertikai diperkirakan akan bersidang di Swedia pada Rabu untuk membahas kerangka kerja perdamaian.

Termasuk langkah-langkah membangun kepercayaan dan badan pemerintahan transisional. Ini karena senat Amerika Serikat (AS) akan mempertimbangkan resolusi untuk mengakhiri dukungan AS bagi perang Yaman.

Kemarahan atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di Konsulat Saudi di Istanbul telah meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan Riyadh di wilayah tersebut. Barat, yang memberikan bantuan senjata dan intelijen kepada koalisi menuntut tindakan atas perang Yaman.

Jerman, Denmark, dan Swedia telah menangguhkan ekspor senjata ke Arab Saudi atas pembunuhan Khashoggi dan perang Yaman. AS juga menghentikan dukungan untuk pengisian bahan bakar pesawat tempur koalisi.

Koalisi yang didukung Barat campur tangan dalam perang Yaman pada 2015 untuk memulihkan pemerintahan internasional Abd-Rabbu Mansour Hadi. Hadi digulingkan dari Sanaa pada 2014.

Konflik yang dilihat sebagai perang proksi antara Riyadh dan Teheran, telah menyebabkan lebih dari 8 juta warga Yaman berada di ambang kelaparan. PBB telah memperingatkan bahwa angka itu bisa meningkat menjadi 14 juta orang.

Menteri Urusan Luar Negeri UEA Anwar Gargash mengatakan pada Selasa bahwa pembicaraan damai di Swedia adalah "kesempatan kritis" untuk menemukan resolusi politik.

"Solusi politik menawarkan kesempatan terbaik untuk mengakhiri krisis saat ini. Negara yang stabil, penting bagi kawasan itu, orang tidak dapat hidup berdampingan dengan milisi yang melanggar hukum," katanya.

Kementerian luar negeri Swedia belum mengumumkan lokasi perundingan. Perundingan akan fokus pada pembukaan kembali Bandara Sanaa, pertukaran tahanan dan gencatan senjata di kota pelabuhan Hodeidah, garis hidup bagi jutaan orang.

Ini akan berfungsi sebagai dasar untuk gencatan senjata yang lebih luas dan menghentikan serangan udara koalisi serta serangan rudal Houthi di kota-kota Saudi.

Pada 2016, PBB merilis data m korban tewas dari konflik Yaman mencapai lebih dari 10 ribu orang. Sementara itu sebuah badan yang mendata kekerasan di Yaman, Armed Conflict Location & Event Data Project, mengatakan sekitar 57 ribu orang dilaporkan tewas sejak awal 2016.

Credit republika.co.id

50 gerilyawan Yaman yang cedera diungsikan ke Oman

Warga yang menyelamatkan diri dari pertempuran dekat kota pelabuhan Laut Merah Hodeidah membawa selimut dan bantuan lainnya yang mereka dapatkan dari lembaha PBB di Hodeidah, Yaman, Rabu (27/6/2018). (REUTERS/Abduljabbar Zeyad)

Riyadh, Arab Saudi (CB) - Koalisi militer pimpinan Arab Saudi pada Senin (3/12) mulai mengungsikan 50 gerilyawan Al-Houthi yang cedera dari Yaman ke Oman untuk dirawat, demikian dilaporkan kantor berita resmi Arab Saudi, SPA.

Juru Bicara Koalisi Turki Al-Maliki mengatakan jalur aman disediakan atas permintaan Utusan Khusus PBB untuk Yaman Martin Griffith.

Langkah tersebut dilakukan dalam kerangka kerja "keperluan kemanusiaan dan membangun kepercayaan antara antara semua pihak di Yaman, sebagai pembukaan bagi pembicaraan Swedia", kata juru bicara itu.

"Satu pesawat PBB dijadwalkan tiba di Bandar Udara Sana`a, Yaman, untuk mengungsikan orang yang cedera," ia menambahkan, sebagaimana dikutip Kantor Berit Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi.

Gerilyawan Syiah Yaman, Al-Houthi, dan Pemerintah Oman belum mengeluarkan komentar mengenai pernyataan tersebut.

Pada November, koalisi pimpinan Arab Saudi mengumumkan pembentukan koridor aman antara Ibu Kota Yaman, Sana`a, dan Provinsi Al-Hudaydah yang strategis di bagian barat negeri itu.

Yaman telah dirongrong kerusuhan sejak 2014, ketika kelompok gerilyawan Al-Houthi menguasai sebagian wilayah negeri tersebut dan krisis meningkat pada 2015, saat koalisi militer pimpinan Arab Saudi melancarkan operasi udara dengan tujuan memutarbalikkan penguasaan wilayah oleh gerilyawan Al-Houthi.

Sudah puluhan ribu orang, termasuk warga sipil, diduga tewas dan PBB memperkirakan sebanyak 14 juta warga Yaman terancam kelaparan.

Pada Kamis (29/11), lebih dari 14 juta dosis vaksin untuk anak-anak telah dikirim ke Kota Aden di Yaman Selatan --yang saat ini menjadi ibu kota sementara pemerintah, kata Dana Anak PBB (UNICEF).

"Lebih dari 14 juta dosis vaksi rubella dan campak telah tiba di Bandar Udara Internasional Aden," kata Kantor UNICEF di Yaman di akun Twitter. Dosis vaksin itu, katanya, cukup untuk memenuhi keperluan sebanyak 13 juta anak yang berusia antara enam bulan dan 15 tahun.

"Vaksin itu dikirim sebagai bagian dari tahap lanjutan kegiatan nasional melawan campak dan rubella di Yaman," kata lembaga tersebut.

Credit antaranews.com

Rouhani: AS Hentikan Ekspor Minyak, Iran Bakal Blokir Teluk

TEHERAN - Setiap langkah oleh Amerika Serikat (AS) untuk mencegah pengiriman minyak mentah Iran melewati Teluk akan menyebabkan semua ekspor minyak melalui terusan tersebut akan diblokir. Demikian ancaman yang dilontarkan Presiden Iran Hassan Rouhani.

AS telah memberlakukan sanksi terhadap Iran dan pejabat AS mengatakan mereka bertujuan untuk mengurangi ekspor minyak Iran ke nol dalam upaya untuk mengekang program rudal Teheran dan pengaruh regional.

"Amerika harus tahu bahwa kami menjual minyak kami dan akan terus menjual minyak kami dan mereka tidak dapat menghentikan ekspor minyak kami," kata Presiden Hassan Rouhani dalam pidato yang disiarkan televisi selama perjalanan ke kota Iran utara Shahroud.

"Jika suatu hari mereka ingin mencegah ekspor minyak Iran, maka tidak ada minyak yang akan diekspor dari Teluk Persia," imbuhnya seperti dikutip dari Middle Eyes Eye, Selasa (4/12/2018).

Ketegangan telah meningkat antara Iran dan AS setelah Presiden Donald Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir multilateral pada bulan Mei lalu dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran.

Rouhani mengatakan AS tidak akan berhasil memangkas hubungan ekonomi Iran dengan kawasan dan dunia.

Wakil Presiden Iran Eshaq Jahangiri juga mengatakan bahwa sanksi AS menghantam orang-orang yang rentan di Iran.

"Ketika (Amerika) mengatakan target mereka adalah pemerintah Iran dan tidak akan ada tekanan pada orang sakit, orang tua dan lemah di masyarakat, itu bohong," kata Jahangiri, menurut Kantor Berita Republik Islam yang dikelola pemerintah.

Credit sindonews.com