Credit republika.co.id
Senin, 08 Oktober 2018
Erdogan Tunggu Hasil Penyelidikan Wartawan Saudi yang Hilang
Foto: REUTERS/Umit Bektas
"Saya mengikuti (masalah jurnalis hilang) dan kami akan menginformasikan kepada dunia hasil dari penyelidikan resmi," ujarnya Minggu, (7/10) dikutip dari AFP.
Erdogan mengatakan setelah hilangnya Jamal Khashoggi, seorang kritikus dari Riyadh dan kontributor Washington Post, Riyadh membantah laporan bahwa Khashoggi telah terbunuh. Kepolisian Turki menduga Khashoggi yang menghilang empat hari lalu tewas di kantor Konsulat Arab Saudi di Istanbul.
Dikutip dari Reuters, dua sumber di kepolisian Turki menyebut bahwa Khasoggi dibunuh di kantor Konsulat tersebut.
"Penilaian awal terhadap polisi Turki adalah bahwa Tuan Khashoggi telah dibunuh di konsulat Arab Saudi di Istanbul. Kami percaya bahwa pembunuhan itu direncanakan dan mayat itu kemudian dipindahkan keluar dari konsulat," ujar salah satu sumber, Minggu (7/10).
Kedua sumber tersebut tak menjelaskan bagaimana mereka meyakini adanya pembunuhan tersebut.
Namun, Konsulat Arab Saudi membantah dugaan tersebut dan menyatakan tudahan tak berdasar. Sumber Reuters di Konsulat Arab Saudi menyebut tim keamanan termasuk penyelidik asal negaranya telah tiba di Istanbul pada hari Sabtu untuk mengambil bagian dalam penyelidikan atas hilangnya Khashoggi.
Khashoggi, yang telah mengasingkan diri di Washington selama setahun terakhir karena khawatir tmendapat hukuman atas kritiknya terhadap kebijakan Saudi, memasuki konsulat pada hari Selasa (2/10). Menurut tunangannya, Khashoggi mendatangi kantor Konsulat Arab Saudi guna mengurus dokumen pernikahannya. Namun, keberadaan Khashoggi kemudian tak diketahui.
Sejak itu, para pejabat Turki dan Saudi telah memberikan laporan yang bertentangan. Ankara mengatakan tak ada bukti jurnalis tersebut meninggalkan kantor konsulat, sedangkan Arab Saudi menyebut Khashoggi meninggalkan kantor tersebut pada hari yang sama dengan saat datang.
Di sisi lain, Amerika Serikat tengah ikut mencari informasi lebih lanjut.
Credit cnnindonesia.com
Fakta Baru Hilangnya Bos Interpol: Diselidiki China, Mendadak Resign
BEIJING
- Fakta baru terkait hilangnya Kepala Interpol Meng Hongwei saat mudik
ke China mulai muncul. Meng tiba-tiba mengundurkan diri (resign) sebagai
bos Interpol, sedangkan Beijing mengumumkan Meng sedang diselidiki atas
tuduhan kegiatan kriminal.
Pengungkapan itu muncul saat istri Meng menyuarakan keprihatinannya atas nyawa sang suami. Terlebih, dia menerima pesan teks terakhir dari ponselnya dengan emoji pisau.
Beijing sebelumnya membisu tentang nasib Meng sejak dia dinyatakan hilang oleh Prancis pada Jumat pekan lalu. Selain menjabat sebagai bos Interpol, Meng juga tercatat menjadi wakil menteri China untuk keamanan publik.
Komisi Pengawas Nasional China, yang menangani kasus-kasus korupsi terhadap pegawai negeri, secara memecah keheningan pada Senin (8/10/2018) pagi dengan mengeluarkan pernyataan."Meng saat ini sedang diselidiki atas dugaan melanggar hukum," bunyi pernyataan komisi tersebut, seperti dikutip AFP.
Tak lama setelah itu, Interpol yang bermarkas di Prancis mengumumkan bahwa lembaga polisi dunia itu telah menerima pengajuan pengunduran diri Meng.
Pengungkapan itu muncul saat istri Meng menyuarakan keprihatinannya atas nyawa sang suami. Terlebih, dia menerima pesan teks terakhir dari ponselnya dengan emoji pisau.
Beijing sebelumnya membisu tentang nasib Meng sejak dia dinyatakan hilang oleh Prancis pada Jumat pekan lalu. Selain menjabat sebagai bos Interpol, Meng juga tercatat menjadi wakil menteri China untuk keamanan publik.
Komisi Pengawas Nasional China, yang menangani kasus-kasus korupsi terhadap pegawai negeri, secara memecah keheningan pada Senin (8/10/2018) pagi dengan mengeluarkan pernyataan."Meng saat ini sedang diselidiki atas dugaan melanggar hukum," bunyi pernyataan komisi tersebut, seperti dikutip AFP.
Tak lama setelah itu, Interpol yang bermarkas di Prancis mengumumkan bahwa lembaga polisi dunia itu telah menerima pengajuan pengunduran diri Meng.
Meng,
Kepala Interpol pertama dari China, terakhir terdengar terlihat pada 25
September ketika dia meninggalkan Lyon, kota di Prancis yang jadi
markas Interpol, untuk pergi mudik ke China.
Sekretaris Jenderal Intepol, Juergen Stock, yang mengawasi operasi sehari-hari lembaga itu, mengatakan pada hari Sabtu bahwa pihaknya mencari klarifikasi tentang keberadaan Meng dari pihak berwenang China.
Sekretaris Jenderal Intepol, Juergen Stock, yang mengawasi operasi sehari-hari lembaga itu, mengatakan pada hari Sabtu bahwa pihaknya mencari klarifikasi tentang keberadaan Meng dari pihak berwenang China.
Polisi Prancis juga telah membuka penyelidikan atas hilangnya Meng sejak pekan lalu.
Meng, 64, telah tinggal bersama istri dan dua anaknya di Prancis sejak terpilih sebagai Kepala Interpol pada 2016. Jabatan sebagai Kepala Interpol adalah empat tahun.
Badan polisi dunia itu mengatakan akan memilih kepala baru bulan depan dalam sidang umum di Dubai untuk meneruskan sisa dua tahun masa jabatan Meng.
Berbicara kepada wartawan di Prancis pada hari Minggu, istri Meng, Grace mengatakan dia telah menerima pesan teks dari teleponnya yang berisi emoji pisau sebelum sang suami menghilang.
Dalam pesan teks itu Meng minta istrinya menunggu panggilan telepon darinya. Namun, tak lama kemudian, Meng mengirim emoji yang menandakan bahaya.
"Masalah ini milik komunitas internasional," kata Grace dalam konferensi pers. "Saya tidak yakin apa yang telah terjadi padanya," katanya lagi.
Credit sindonews.com
Bos Hilang Tanpa Jejak, Interpol Korek Keterangan China
LYON
- Interpol mengatakan pihaknya telah meminta otoritas China atas
informasi mengenai Meng Hongwei, presiden dari badan itu yang dilaporkan
hilang sejak Kamis lalu.
"Interpol telah meminta klarifikasi melalui saluran penegakan hukum resmi dari pejabat China mengenai status Presiden Interpol Meng Hongwei," kata Sekretaris Jenderal Interpol Jurgen Stock dalam pernyataan yang diposting ke Twitter.
"Sekretariat Jenderal Interpol mengharapkan tanggapan resmi dari pemerintah China untuk mengatasi kekhawatiran atas keselamatan Presiden," sambung pernyataan itu seperti dikutip dari CNN, Minggu (7/10/2018).
Meng, menurut kantor berita negara Cina Xinhua, adalah pejabat China pertama yang menjadi presiden Interpol, yang berbasis di Lyon. Ia tidak berada di Prancis ketika terakhir kali terlihat, menurut seorang pejabat senior penegak hukum Prancis, yang menolak untuk mengatakan apakah dia berada di China.
Interpol, atau Organisasi Polisi Kriminalitas Internasional, memfasilitasi kerja sama polisi internasional.
"Interpol telah meminta klarifikasi melalui saluran penegakan hukum resmi dari pejabat China mengenai status Presiden Interpol Meng Hongwei," kata Sekretaris Jenderal Interpol Jurgen Stock dalam pernyataan yang diposting ke Twitter.
"Sekretariat Jenderal Interpol mengharapkan tanggapan resmi dari pemerintah China untuk mengatasi kekhawatiran atas keselamatan Presiden," sambung pernyataan itu seperti dikutip dari CNN, Minggu (7/10/2018).
Meng, menurut kantor berita negara Cina Xinhua, adalah pejabat China pertama yang menjadi presiden Interpol, yang berbasis di Lyon. Ia tidak berada di Prancis ketika terakhir kali terlihat, menurut seorang pejabat senior penegak hukum Prancis, yang menolak untuk mengatakan apakah dia berada di China.
Interpol, atau Organisasi Polisi Kriminalitas Internasional, memfasilitasi kerja sama polisi internasional.
"Interpol
sadar akan laporan media sehubungan dengan dugaan hilangnya Presiden
Interpol Meng Hongwei. Ini adalah masalah bagi otoritas yang terkait di
Prancis dan China," kata Interpol dalam pernyataannya.
"Markas Sekretariat Jenderal Interpol tidak akan berkomentar lebih lanjut," tukas pernyataan itu.
"Markas Sekretariat Jenderal Interpol tidak akan berkomentar lebih lanjut," tukas pernyataan itu.
stri Meng mendatangi polisi di Lyon Kamis malam untuk melaporkan kepergiannya, menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Prancis pada hari Jumat. Ia mengatakan kepada polisi bahwa dia terakhir mendengar kabar dari Meng 10 hari yang lalu dan baru-baru ini menerima ancaman melalui jejaring sosial dan telepon, menurut pernyataan itu.
"Prancis sedang menyelidiki situasi Presiden Interpol dan prihatin dengan ancaman yang telah diterima istrinya," kata pernyataan Kementerian Dalam Negeri Prancis.
Pernyataan itu menambahkan bahwa mekanisme polisi yang sesuai diterapkan untuk menjamin keselamatannya, dan bahwa kantor kejaksaan di Lyon telah membuka penyelidikan.
Seorang juru bicara Interpol, yang menolak menyebutkan namanya, menolak untuk mengatakan apakah Meng berada di China untuk urusan resmi ketika terakhir kali dia mendengarnya.
Meng, yang adalah wakil menteri Tiongkok untuk keamanan publik dan mantan kepala Interpol China, terpilih sebagai presiden Interpol pada November 2016.
South China Morning Post (SCMP), sebuah surat kabar berbasis di Hong Kong yang dikenal karena hubungannya dalam pemerintah Cina, melaporkan bahwa Meng sedang diselidiki di China karena alasan yang tidak ditentukan.
"Meng Hongwei, 64, yang juga wakil menteri di Kementerian Keamanan Publik China, dibawa pergi untuk dimintai keterangan oleh otoritas disiplin begitu dia mendarat di China pekan lalu," lapor SCMP, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.
Meskipun laporan surat kabar mengatakan itu tidak jelas apa yang sedang diselidiki, hilangnya Meng membawa tanda-tanda dari apa yang terjadi pada pejabat senior China ketika mereka dicurigai melanggar peraturan partai, biasanya dugaan korupsi.
Meng mengawasi komite eksekutif Interpol, yang menetapkan strategi secara keseluruhan. Sementara Sekjen Interpol bertanggung jawab untuk menjalankan organisasi sehari-hari.
Credit sindonews.com
Mantan Menlu Afghanistan: strategi AS di Afghanistan telah gagal
Menteri Luar Negeri Afghanistan
Salahuddin Rabbani (kiri) berbicara dengan Penasehat Perdana Menteri
Urusan Luar Negeri Pakistan Santaj Aziz saat konferensi pers bersama di
kementerian luar negeri di Islamabad, Pakistan, Rabu (9/12). Para
pemimpin Afghanistan dan Pakistan berpegang teguh atas hubungan kedua
negara yang rawan pada sebuah konferensi tentang masa depan Afghanistan
penuh risiko dibayangi oleh serangan Taliban di kota terbesar di
Afghanistan. (REUTERS/Faisal Mahmood )
Istanbul, Turki (CB) - Strategi baru AS mengenai
Afghanistan dan Asia Selatan telah gagal dan tetap tak ada kestabilan di
Afghanistan, kata mantan menteri luar negeri Afghanistan.
Rangin Dadfar Spanta, yang pernah menjadi penasehat keamanan nasional mantan presiden Afghanistan Hamid Karzai, berbicara mengenai situasi keamananan saat ini di negerinya kepada Kantor Berita Anadolu.
"Kendali pemerintah atas wilayah penting di negeri tersebut telah berakhir. Kami dapat mengatakan strategi AS kalah," kata Spanta, sebagaimana dikutip Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad pagi. "Strategi Presiden AS (Donald Trump) tidak meninggalkan dampak positif pada situasi keamanan di negeri saya, dan masih ada ketidak-stabilan di Afghanistan," demikian Anadolu melaporkan.
Spanta juga menyatakan bahwa penting bagi Pemerintah Afghanistan untuk memperluas wilayah yang dikuasainya dan menerapkan ketentuan hukum di wilayah tersebut, tapi sekarang malah ada lebih banyak masalah dibandingkan dengan beberapa tahun belakangan.
Saat berbicara mengenai klaim sembilan pangkalan AS di Afghanistan, Spanta mengatakan, "Situasi pangkalan militer dilandasi atas kesepakatan yang ditandatangani antara Washington dan Kabul. Pangkalan ini diberikan untuk digunakan oleh AS. Jadi, baik Afghanistan maupun AS mesti mematuhi kewajiban mereka."
Ia mengatakan inti masalahnya ialah Washington tidak berpegang pada komitmen mengenai Afghanistan.
"Untuk alasan ini, kami perlu mengkaji kesepakatan keamanan dengan Washington itu bagi pelaksanaan yang lebih baik mengenai kesepakatan tersebut dan dipenuhinya janji oleh AS," katanya.
Rangin Dadfar Spanta, yang pernah menjadi penasehat keamanan nasional mantan presiden Afghanistan Hamid Karzai, berbicara mengenai situasi keamananan saat ini di negerinya kepada Kantor Berita Anadolu.
"Kendali pemerintah atas wilayah penting di negeri tersebut telah berakhir. Kami dapat mengatakan strategi AS kalah," kata Spanta, sebagaimana dikutip Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad pagi. "Strategi Presiden AS (Donald Trump) tidak meninggalkan dampak positif pada situasi keamanan di negeri saya, dan masih ada ketidak-stabilan di Afghanistan," demikian Anadolu melaporkan.
Spanta juga menyatakan bahwa penting bagi Pemerintah Afghanistan untuk memperluas wilayah yang dikuasainya dan menerapkan ketentuan hukum di wilayah tersebut, tapi sekarang malah ada lebih banyak masalah dibandingkan dengan beberapa tahun belakangan.
Saat berbicara mengenai klaim sembilan pangkalan AS di Afghanistan, Spanta mengatakan, "Situasi pangkalan militer dilandasi atas kesepakatan yang ditandatangani antara Washington dan Kabul. Pangkalan ini diberikan untuk digunakan oleh AS. Jadi, baik Afghanistan maupun AS mesti mematuhi kewajiban mereka."
Ia mengatakan inti masalahnya ialah Washington tidak berpegang pada komitmen mengenai Afghanistan.
"Untuk alasan ini, kami perlu mengkaji kesepakatan keamanan dengan Washington itu bagi pelaksanaan yang lebih baik mengenai kesepakatan tersebut dan dipenuhinya janji oleh AS," katanya.
Pada 2014, Kabul menandatangani Kesepakatan Keamanan Bilateral (BSA) dengan Washington dengan tujuan menangani kehadirannya setelah berakhirnya misi tempurnya pada tahun yang sama.
Baru-baru ini, Afghanistan telah mempertimbangkan kajian mengenai BSA sehubungan dengan dugaan kegagalan AS untuk menangkap kerusuhan yang meningkat dan serangkaian serangan Taliban.
Pembicaraan perdamaian
Spanta juga mengatakan pembicaraan perdamaian antara Pemerintah Afghanistan dan milisi Taliban tak mungkin diselenggarakan.
"Pemerintah Kabul dan Dewan perdamaian Tinggi Afghanistan mengakui (ini) beberapa hari sebelumnya," katanya. Ia menambahkan bahwa negara asing seperti AS, Rusia dan negara Asia Tengah lah yang mengadakan dialog dengan Taliban.
"Rakyat Afghanistan, meskipun adalah pemilik tanah, tidak ikut dalam pembicaraan perdamaian itu," katanya.
Ia juga mengatakan Zalmay Khalilzad, Utusan Khusus baru AS untuk Afghanistan, dapat memainkan peran lebih penting dalam pembicaraan antara Afghanistan dan Taliban dibandingkan dengan mantan diplomat lain, yang tidak mengetahui Afghanistan dengan cukup baik.
Saat berbicara mengenai pertikaian antara Afghanistan dan Pakistan, ia mengingatkan Turki bisa memainkan peran penengah antara kedua negeri itu.
"Mengingat hubungan persahabatan dan persaudaraan Turki dengan kedua negara tersebut, saya percaya Turki akan bisa memainkan peran penengah yang positif dan bernilai pada masa depan," katanya.
Credit antaranews.com
Taliban bunuh sedikitnya 10 polisi di Afghanistan Tengah
Seorang Tentara Nasional Afghanistan
berjaga di pos pemeriksaan di Provinsi Logar, Afghanistan, Selasa
(16/2). Penasehat NATO menginginkan tentara Afghanistan mengurangi waktu
untuk melayani pos pemeriksaan dan lebih terlibat memerangi militan
Taliban, pergeseran kunci taktis dari koalisi diharapkan akan
memungkinkan pasukan lokal mengatasi pemberontakan yang semakin
meningkat. Foto diambil pada 16 Februari 2016. ( ANTARA FOTO//cfo/16)
Kabul (CB) - Pejuang Taliban menewaskan sedikitnya 10
personel polisi dalam satu bentrokan bersenjata di Provinsi Wardak,
Afghanistan Tengah, kata pejabat, Minggu.
Pertempuran memperebutkan jalan raya penting itu terjadi sehari sesudah pejuang Taliban meledakkan jembatan.
Taliban membakar gedung pemerintah di Kabupaten Sayeed Abad, Wardak, dan membunuh kepala kepolisiannya bersama dengan sembilan orang polisi lain pada Sabtu malam, kata pejabat tinggi polisi.
Serangan berulang di propinsi penting secara strategis, seperti, Wardak dan Ghazni di dekatnya, itu menunjukkan kekuatan Taliban, menggarisbawahi betapa masih rawan keamanan di Afghanistan dua pekan sebelum pemilihan anggota parlemen di seluruh negeri itu, demikian Reuters melaporkan.
Pertempuran memperebutkan jalan raya penting itu terjadi sehari sesudah pejuang Taliban meledakkan jembatan.
Taliban membakar gedung pemerintah di Kabupaten Sayeed Abad, Wardak, dan membunuh kepala kepolisiannya bersama dengan sembilan orang polisi lain pada Sabtu malam, kata pejabat tinggi polisi.
Serangan berulang di propinsi penting secara strategis, seperti, Wardak dan Ghazni di dekatnya, itu menunjukkan kekuatan Taliban, menggarisbawahi betapa masih rawan keamanan di Afghanistan dua pekan sebelum pemilihan anggota parlemen di seluruh negeri itu, demikian Reuters melaporkan.
Abdul Rahman Mangal, juru bicara kantor gubernur Wardak, menyatakan Taliban menggerebek beberapa rumah warga sesudah menewaskan 10 polisi, menghancurkan pos pemeriksaan baru dibangun, dan memutuskan listrik ke beberapa bagian kota tersebut.
Pasukan pemerintah menyerang balik untuk mencegah pemberontak mendekati kota tersebut, kata Mangal.
Pernyataan juru bicara utama Taliban, Zabihullah Mujahid, menyatakan gerilyawan itu merebut pusat Sayeed Abad dan semua pos pemeriksaan keamanan di sekitarnya, menewaskan banyak anggota pasukan keamanan dan merebut senjata, peluru dan kendaraan.
Mohammad Arif Noori, juru bicara gubernur Ghazni, menyatakan satu tentara tewas pejuang Taliban ketika mencoba merebut bagian propinsi itu hampir dua bulan sesudah dipukul mundur dari kota itu pasukan Afghanistan yang didukung Amerika Serikat.
Taliban menyerang Ghazni yang secara strategis penting karena dilewati jalan raya utama yang menghubungkan Kabul dengan Afganistan selatan, pada Agustus. Itu gerakan terbesar Taliban sejak merebut kota utara Kunduz pada 2015.
Pertempuran itu menewaskan 150 anggota pasukan keamanan Afghanistan dan 95 warga, serta ratusan petempur Taliban.
Credit antaranews.com
Turun ke Jalan, 20 Ribu Warga Skotlandia Tuntut Kemerdekaan
EDINBURGH
- Sekitar 20 ribu orang turun ke jalan di Ibu Kota Skotlandia,
Edinburgh, menyerukan kemerdekaan Skotlandia pada Sabtu (6/10/2018)
kemarin. Aksi ini terjadi kurang dari enam bulan sebelum Inggris keluar
dari Uni Eropa (Brexit).
Dalam sebuah pernyataan, polisi Skotlandia mengatakan bahwa 20 ribu orang mengambil bagian dalam demonstrasi pada akhir pekan kemarin. Hal itu berdasarkan perkiraan Dewan Kota Edinburgh.
Dalam sebuah pernyataan, polisi Skotlandia mengatakan bahwa 20 ribu orang mengambil bagian dalam demonstrasi pada akhir pekan kemarin. Hal itu berdasarkan perkiraan Dewan Kota Edinburgh.
Kelompok
Warga Uni Eropa untuk Kemerdekaan Skotlandia, yang takut banyak orang
Eropa akan meninggalkan Skotlandia sebelum mereka mendapat kesempatan
untuk memilih kemerdekaan, berada di antara mereka yang menggelar aksi
demonstrasi.
"Situasi Brexit ini patut dibenci," kata Penggagas aksi demonstrasi Ellen Hofer (31) dari Jerman.
"Kami tidak dapat menghentikan Brexit, kami tidak dapat membantu apa yang terjadi dengan Inggris, tetapi kami dapat membantu dengan apa yang kami lakukan di sini di negara ini dengan kemerdekaan," imbuhnya seperti dikutip dari AFP, Minggu (7/10/2018).
"Situasi Brexit ini patut dibenci," kata Penggagas aksi demonstrasi Ellen Hofer (31) dari Jerman.
"Kami tidak dapat menghentikan Brexit, kami tidak dapat membantu apa yang terjadi dengan Inggris, tetapi kami dapat membantu dengan apa yang kami lakukan di sini di negara ini dengan kemerdekaan," imbuhnya seperti dikutip dari AFP, Minggu (7/10/2018).
Perwakilan
dari English Scots for Yes, sebuah kelompok yang dibentuk untuk
menghilangkan anggapan bahwa nasionalisme Skotlandia adalah
'anti-Inggris', juga hadir.
"Orang-orang yang mengatakan bahwa kami anti-Inggris dalam beberapa cara, benar-benar bodoh," kata direktur nasionalnya Math Campbell (31) yang berasal dari Cambridge.
"Orang-orang yang mengatakan bahwa kami anti-Inggris dalam beberapa cara, benar-benar bodoh," kata direktur nasionalnya Math Campbell (31) yang berasal dari Cambridge.
"Ini bukan tentang kewarganegaraan, ini bukan tentang di mana kita dilahirkan, ini tentang di mana kita semua akan bersama sebagai sebuah negara," sambungnya.
Kaum nasionalis berkumpul di Taman Holyrood dalam bayang-bayang parlemen yang didevolusikan, menentang peringatan dari otoritas lokal bahwa unjuk rasa itu tidak sah.
Historic Environment Scotland, penjaga taman Skotlandia, menolak mengeluarkan izin untuk aksi demonstrasi dan bersikeras lokasi tersebut tidak memungkinkan demonstrasi yang bersifat politik.
Namun, penyelenggara aksi demonstrasi semakin berani ketika Polisi Skotlandia mengatakan mereka hanya akan menegakkan hukum ketertiban umum yang melarang demonstrasi tidak sah jika membahayakan keamanan.
Sebuah aksi protes tandingan kecil yang menampilkan bendera-bendera perserikatan di kota Royal Mile yang dipimpin oleh A Force For Good, organisasi serikat buruh Inggris, ditenggelamkan oleh ribuan nasionalis yang melambai-lambaikan Saltire, bendera Skotlandia.
Credit sindonews.com
Pemimpin Nasionalis Menangkan Kursi Kepresidenan Bosnia
Suasana Kota Bosnia. (Anadolu Agency/Mustafa Öztürk).
Dikutip dari Reuters, Partainya mengatakan perhitungan itu berdasarkan dari 72 persen suara yang telah dihitung dalam pemilihan langsung.
Juru bicara partai Radovan Kovacevic juga mengatakan bahwa Zeljka Cvijanovic, seorang kandidat Presiden Republik Serbia otonom Bosnia, unggul atas para pesaingnya dengan perolehan 55 persen suara. Hal itu berdasarkan pada 17,6 persen suara yang telah dihitung.
Seperti dikutip dari AFP, Warga Bosnia menghadapi pemilihan suara pada Minggu (7/10), untuk memilih pemimpin yang akan mengarahkan masa depan bangsa Balkan yang terpecah karena perbedaan etnis.
Ketika daftar keterpurukan ekonomi yang dihadapi negara cukup panjang, banyak pemilih mengaku telah kehilangan kepercayaan pada kalangan politik yang dianggap menggerakkan paham nasionalis untuk tetap berkuasa.
Sistem politik Negeri Balkan yang cukup kompleks merupakan peninggalan dari konflik perbedaan etnis yang berlangsung pada 1992-1995 lalu. Negara tersebut terpisah oleh tiga kekuatan, yakni dari kelompok Muslim Bosnia, Serbia, dan Kroasia.
Pertempuran menyebabkan 100 ribu orang tewas dan menelantarkan jutaan orang. Tak hanya tu, ekonomi dan infrastruktur negarapun turut remuk redam.
Credit cnnindonesia.com
Jumat, 05 Oktober 2018
Erdogan Serukan Dewan Keamanan PBB Direformasi
ISTANBUL
- Presiden Turki Recep Tayyep Erdogan menyerukan reformasi serius
terhadap Dewan Keamanan (DK) PBB. Ia mengatakan badan tersebut harus
memiliki perwakilan dari negara-negara di semua benua dunia.
"Kita perlu mencapai Dewan Keamanan PBB dengan partisipasi dari tujuh benua," kata Erdogan pada sesi penutupan Forum Dunia TRT di Istanbul, seperti dikutip dari Anadolu, Jumat (5/10/2018).
Presiden Turki itu telah lama menyarankan reformasi struktur DK PBB, menggunakan motto "Dunia lebih besar dari lima," merujuk kepada lima negara yang mempunyai hak veto di DK PBB. Kelima negara itu adalah Amerika Serikat (AS), Rusia, China, Inggris, dan Prancis.
"Era lima anggota tetap (di DK PBB) sudah berakhir," katanya, dengan alasan bahwa pengaturan saat ini berasal dari keadaan Perang Dunia II.
"Kami tidak hidup dalam kondisi yang sama. Sudah waktunya untuk membuat transisi baru dan perubahan baru (di PBB). PBB membutuhkan reformasi serius," tambahnya.
Ia mengatakan PBB belum menanggapi upaya untuk keadilan. Erdogan lantas mengutip sebagai contoh kelambanan PBB pada masalah Palestina.
"Apakah masalah Palestina dapat diatasi?" dia bertanya secara retoris.
"Kita perlu mencapai Dewan Keamanan PBB dengan partisipasi dari tujuh benua," kata Erdogan pada sesi penutupan Forum Dunia TRT di Istanbul, seperti dikutip dari Anadolu, Jumat (5/10/2018).
Presiden Turki itu telah lama menyarankan reformasi struktur DK PBB, menggunakan motto "Dunia lebih besar dari lima," merujuk kepada lima negara yang mempunyai hak veto di DK PBB. Kelima negara itu adalah Amerika Serikat (AS), Rusia, China, Inggris, dan Prancis.
"Era lima anggota tetap (di DK PBB) sudah berakhir," katanya, dengan alasan bahwa pengaturan saat ini berasal dari keadaan Perang Dunia II.
"Kami tidak hidup dalam kondisi yang sama. Sudah waktunya untuk membuat transisi baru dan perubahan baru (di PBB). PBB membutuhkan reformasi serius," tambahnya.
Ia mengatakan PBB belum menanggapi upaya untuk keadilan. Erdogan lantas mengutip sebagai contoh kelambanan PBB pada masalah Palestina.
"Apakah masalah Palestina dapat diatasi?" dia bertanya secara retoris.
"Mengapa
tidak? Karena ada banyak keputusan yang diambil terhadap Israel di PBB,
tetapi tidak ada yang bisa dilaksanakan," cetusnya.
Resolusi PBB mengutuk tindakan tidak adil oleh Israel telah sering menghadapi veto di Dewan Keamanan.
Resolusi PBB mengutuk tindakan tidak adil oleh Israel telah sering menghadapi veto di Dewan Keamanan.
Credit sindonews.com
Amerika Tuding Meretas, Rusia Sebut Itu Berbahaya
CB, Moskow – Deputi Menteri Luar Negeri Rusia,
Sergei Ryabkov, mengatakan pemerintah Amerika Serikat meracuni atmosfer
hubungan kedua negara dengan tuduhan baru tidak berdasar.
Ini membawa hubungan kedua negara ke jalur berbahaya dan menambah ketegangan diantara dua kekuatan nuklir ini.
Ryabkov mengatakan pemerintah AS mengalami kesulitan untuk membuat cerita fiksi tentang intervensi Rusia atas pemilu AS 2016 terus mendapat perhatian publik.
“Beberapa negara NATO terburu-buru mengulangi tuduhan itu atas perintah dari Washington. Publik Barat kembali diintimidasi dengan tuduhan ‘peretas Rusia’, yang kali ini dituding berusaha meretas jaringan komputer nyaris di seluruh dunia,” kata Ryabkov seperti dilansir Sputnik News pada Kamis, 4 Oktober 2018 waktu setempat.
Ryabkov menuding balik Washington berusaha terus menyebarkan informasi keliru kepada publik domestik dan internasional untuk menjustifikasi sanksi yang dilakukannya dan berbagai tekanan terhadap Rusia.
Menteri Pertahanan Belanda, Ank Bijleveld (tengah), didampingi Kepala Intelijen Militer dan Keamanan Belanda, Onno Eichelsheim (berdiri) dan Duta Besar Inggris, Peter Wilson, menggelar jumpa pers soal adanya upaya peretasan ke kantor OPCW yang merupakan lembaga anti penggunaan senjata kimia di Hague, Belanda, pada Kamis, 4 Oktober 2018. Sputnik News
“Rusia sudah terbiasa dengan metode yang digunakan AS tapi sengaja meningkatkan ketegangan antara kekuatan nuklir di pentas internasional merupakan jalur berbahaya,” kata dia.
Ryabkov mengatakan ini untuk menanggapi tuduhan dari kementerian Kehakiman AS bahwa ada 7 orang peretas dari unit intelijen militer GRU dari Rusia yang diketahui mencoba meretas jaringan komputer di kantor dua lembaga doping WADA atau World Anti-Doping Agency dan USADA atau US Anti-Doping Agency serta sebuah perusahaan pembuat bahan bakar nuklir Westinghouse, yang semuanya berbasis di AS.
Beberapa jam sebelum AS mengumumkan dakwaan kepada para peretas itu, Menteri Pertahanan Belanda, Ank Bijleveld juga menggelar jumpa pers mengumumkan ada empat peretas asal dinas intelijen militer GRU dari Rusia, yang mencoba meretas jaringan komputer di kantor OPCW atau Organisation for Prohibition of Chemical Weapons, yang merupakan lembaga anti-penggunaan senjata kimia. Ini terjadi pada April 2018.
Ini membawa hubungan kedua negara ke jalur berbahaya dan menambah ketegangan diantara dua kekuatan nuklir ini.
Ryabkov mengatakan pemerintah AS mengalami kesulitan untuk membuat cerita fiksi tentang intervensi Rusia atas pemilu AS 2016 terus mendapat perhatian publik.
“Beberapa negara NATO terburu-buru mengulangi tuduhan itu atas perintah dari Washington. Publik Barat kembali diintimidasi dengan tuduhan ‘peretas Rusia’, yang kali ini dituding berusaha meretas jaringan komputer nyaris di seluruh dunia,” kata Ryabkov seperti dilansir Sputnik News pada Kamis, 4 Oktober 2018 waktu setempat.
Ryabkov menuding balik Washington berusaha terus menyebarkan informasi keliru kepada publik domestik dan internasional untuk menjustifikasi sanksi yang dilakukannya dan berbagai tekanan terhadap Rusia.
Menteri Pertahanan Belanda, Ank Bijleveld (tengah), didampingi Kepala Intelijen Militer dan Keamanan Belanda, Onno Eichelsheim (berdiri) dan Duta Besar Inggris, Peter Wilson, menggelar jumpa pers soal adanya upaya peretasan ke kantor OPCW yang merupakan lembaga anti penggunaan senjata kimia di Hague, Belanda, pada Kamis, 4 Oktober 2018. Sputnik News
“Rusia sudah terbiasa dengan metode yang digunakan AS tapi sengaja meningkatkan ketegangan antara kekuatan nuklir di pentas internasional merupakan jalur berbahaya,” kata dia.
Ryabkov mengatakan ini untuk menanggapi tuduhan dari kementerian Kehakiman AS bahwa ada 7 orang peretas dari unit intelijen militer GRU dari Rusia yang diketahui mencoba meretas jaringan komputer di kantor dua lembaga doping WADA atau World Anti-Doping Agency dan USADA atau US Anti-Doping Agency serta sebuah perusahaan pembuat bahan bakar nuklir Westinghouse, yang semuanya berbasis di AS.
Beberapa jam sebelum AS mengumumkan dakwaan kepada para peretas itu, Menteri Pertahanan Belanda, Ank Bijleveld juga menggelar jumpa pers mengumumkan ada empat peretas asal dinas intelijen militer GRU dari Rusia, yang mencoba meretas jaringan komputer di kantor OPCW atau Organisation for Prohibition of Chemical Weapons, yang merupakan lembaga anti-penggunaan senjata kimia. Ini terjadi pada April 2018.
Credit tempo.co
Belanda Bongkar Serangan Siber Mata-mata Rusia
Dinas intelijen Belanda membongkar upaya
peretasan yang diduga dilakukan oleh empat mata-mata Rusia. (Ministerie
van Defensie/Handout via REUTERS)
Pemerintah Belanda mengatakan keempat warga Rusia ini memarkir mobil yang berisi peralatan elektronika di satu hotel yang terletak di dekat kantor pusat Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) di Den Haag.
Keempat agen Rusia itu menurut pemerintah Belanda berupaya meretas sistem komputer badan tersebut.
"Pemerintah Belanda berpendapat bahwa keterlibatan agen-agen intelijen ini sangat mengkhawatirkan," kata Menteri Pertahanan Ank Bijleveld dalam jumpa pers, Kamis (4/10).
"Kami biasanya tidak mengungkap operasi kontra-intelijen seperti ini."
Keempat
terduga mata-mata Rusia tertangkap kamera cctv tiba di bandara
internasional kota Den Haag. (Ministerie van Defensie/Handout via
REUTERS)
|
Pemerintah Belanda secara terbuka mengungkap identitas orang yang diduga agen rahasia Rusia itu dan mengatakan operasi tersebut dilakukan oleh badan intelijen militer Rusia yang dikenal dengan nama GRU.
Disebutkan bahwa Inggris membantu Belanda dalam operasi kontra-intelijen ini.
Satu komputer jinjing milik salah satu terduga agen rahasia ini terhubung dengan Brasil, Swiss dan Malaysia.
Bijleveld mengatakan kegiatan di Malaysia terkait dengan penyelidikan kasus penembakan pesawat Malaysian Airlines MH17 di wilayah udara Ukraina pada 2014.
Ketika serangan siber ini dilakukan OPCW sedang menyelidiki zat saraf yang terpapar pada mantan agen rahasia Rusia Sergei Skripal dan puterinya di Inggris.
Para pejabat Belanda mengatakan masih belum diketahui apakah serangan siber itu terkait dengan penyelidikan tersebut.
Kepala dinas intelijen Belanda (MIVD), Mayor Jenderal Onno Eichelsheim, mengatakan kepada wartawan bahwa keempat terduga mata-mat Rusia itu tiba di bandara Schiphol, Amsterdam, pada 4 April dengan mempergunakan paspor diplomatik.
Seorang pejabat kedutaan Rusia di Belanda kemudian mengantar mereka ke Den Haag.
Pada 11 April mereka menyewa mobil Citroen C3 dan menyisir wilayah di sekitar kantor OPCW.
Seluruh gerakan keempat terduga agen itu diawasi oleh dinas intelijen Belanda.
"Mereka mencoba melakukan operasi peretasan untuk bisa mendapatkan akses," ujarnya.
Keempat warga Rusia itu kemudian menginap di hotel Marriot yang bersebelahan dengan kantor OPCW dan mengambil foto, sementara mobil mereka diparkir di hotel dengan bagasi menghadap ke kantor organisasi itu.
"Kami menggagalkan kegiatan mereka ini dan mengusir keempat orang itu dari Belanda. Ini operasi yang berhasil."
Eichelsheim mengatakan keempat warga Rusia itu mempergunakan taksi dari kantor pusat GRU di Moskow ke bandara kota tersebut, dan beberapa ponsel mereka diaktifkan di sekitar kantor pusat badan intelijen militer Rusia ini.
Ketika mereka meninggalkan Den Haag, keempat orang ini membawa seluruh sampah yang ada di kamar mereka untuk menutupi jejak.
"Jelas mereka di sini bukan untuk berlibur," kata Eichelsheim.
Operasi kontra-intelijen di Belanda ini muncul sehari setelah Inggris dan Australia menuduh GRU bertanggung jawab atas serangan siber terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Di antara serangan itu adalah aksi peretasan ke Komite Nasional Demokrat pada pilpres AS 2016.
Keempat
orang terduga mata-mata itu menyimpan berbagai peralatan elektronik
yang diduga akan digunakan untuk meretas di mobil sewaan mereka.
(Ministerie van Defensie/Handout via REUTERS)
|
Presiden Rusia Vladimir Putin berulang kali menolak tuduhan serupa. Dia mengatakan kepada Presiden Donald Trump bahwa tuduhan Rusia ikut campur dalam pilpres AS 2016 "tidak masuk akal".
Credit cnnindonesia.com
Kalah di Mahkamah Internasional, AS Akhiri Perjanjian dengan Iran
WASHINGTON
- Amerika Serikat (AS) akan mengakhiri perjanjian Amity (Treaty of
Amity) yang digunakan oleh Teheran sebagai dasar untuk menuntut
Washington di Mahkamah Internasional. Hal itu diungkapkan oleh Menteri
Luar Negeri AS Mike Pompeo.
Iran menyeret AS ke muka Mahkamah Internasional setelah kembali memberlakukan sanksi setelah keluar dari perjanjian nuklir pada Mei lalu. Iran berargumen bahwa keputusan itu melanggar syarat-syarat Perjanjian Amity 1955.
Iran menyeret AS ke muka Mahkamah Internasional setelah kembali memberlakukan sanksi setelah keluar dari perjanjian nuklir pada Mei lalu. Iran berargumen bahwa keputusan itu melanggar syarat-syarat Perjanjian Amity 1955.
Tetapi
setelah Mahkamah Internasional memerintahkan AS untuk meringankan sanksi
pada hari Rabu, Pompeo mengatakan perjanjian itu akan dihentikan.
"Ini adalah keputusan yang, sejujurnya, sudah terlambat 39 tahun," kata Pompeo seperti dikutip dari BBC, Kamis (4/10/2018).
Sementara itu, Penasihat Keamanan Nasional John Bolton mengatakan semua perjanjian yang dapat mengekspos AS ke putusan Mahkamah Internasional juga akan ditinjau ulang.
Kedua orang itu menyebut klaim Iran "tidak berdasar" dan menolak keputusan Mahkamah Internasional.
Dalam putusannya, Hakim Mahkamah Internasional memutuskan bahwa AS harus menghilangkan "hambatan apa pun" terhadap ekspor barang-barang kemanusiaan, termasuk makanan, obat-obatan dan peralatan keselamatan penerbangan.
Meskipun begitu, putusan tersebut menolak seruan Iran kepada Mahkamah Internasional untuk memerintahkan sanksi AS dihentikan tanpa penundaan.
"Ini adalah keputusan yang, sejujurnya, sudah terlambat 39 tahun," kata Pompeo seperti dikutip dari BBC, Kamis (4/10/2018).
Sementara itu, Penasihat Keamanan Nasional John Bolton mengatakan semua perjanjian yang dapat mengekspos AS ke putusan Mahkamah Internasional juga akan ditinjau ulang.
Kedua orang itu menyebut klaim Iran "tidak berdasar" dan menolak keputusan Mahkamah Internasional.
Dalam putusannya, Hakim Mahkamah Internasional memutuskan bahwa AS harus menghilangkan "hambatan apa pun" terhadap ekspor barang-barang kemanusiaan, termasuk makanan, obat-obatan dan peralatan keselamatan penerbangan.
Meskipun begitu, putusan tersebut menolak seruan Iran kepada Mahkamah Internasional untuk memerintahkan sanksi AS dihentikan tanpa penundaan.
Putusan Mahkamah Internasional ini mengikat tetapi pengadilan tidak memiliki kekuatan untuk menegakkannya.
Mahkamah Internasional adalah organ peradilan utama PBB dan menyelesaikan sengketa hukum antara negara-negara anggota. Namun kedua negara di masa lalu mengabaikan putusan pengadilan.
Mahkamah Internasional adalah organ peradilan utama PBB dan menyelesaikan sengketa hukum antara negara-negara anggota. Namun kedua negara di masa lalu mengabaikan putusan pengadilan.
Credit sindonews.com
Peretas Korea Utara Coba Bobol Bank Senilai Rp 16,7 Triliun
CB, Jakarta - Pemerintah Korea Utara menggunakan jaringan gelap pelaku kejahatan di dunia maya atau cyber crime yang
dikenal sebagai APT38 untuk melakukan pencurian uang atas nama rezim
Kim Jong Un. Menurut laporan terbaru dari pengawas keamanan dunia maya,
jaringan peretas itu telah berupaya mencuri lebih dari US$ 1,1 miliar
atau setara dengan Rp 16,7 triliun pada bank-bank global dengan serangan
yang sangat agresif.
FireEye, lembaga pemantau kejahatan cyber, mengatakan APT38 yang terbentuk pada 2014 telah melakukan operasi pencurian uang di sedikitnya 11 negara dan meraup lebih dari US$ 100 juta atau setara dengan Rp 1,5 triliun.
Pada Februari 2016, uang sebesar US$ 101 juta atau setara dengan Rp 1,5 triliun secara curang ditransfer peretas dari rekening bank sentral Bangladesh di bank sentral New York dan akhirnya sampai ke Filipina.CNN melaporkan, aksi peretasan Pyongyang yang semakin berani di dunia maya muncul bersamaan dengan program rudal balistik dan nuklir yang sedang berkembang pesat.
Para pejabat militer senior menonton pawai ketika potret pemimpin Korea Utara Kim Il Sung dan Kim Jong Il terlihat di latar belakang di alun-alun utama Kim Il Sung di Pyongyang, Korea Utara, 9 September 2018. Dua potret raksasa mendiang pempimpin Korut ini menjadi pemandangan yang sering dijumpai di setiap sudut ibu kota Pyongyang. REUTERS/Danish Siddiqui
Pemerintahan Donald Trump telah menegaskan bahwa mereka tidak akan mengangkat sanksi ekonomi yang telah dijatuhkan kepada Korea Utara sampai denuklirisasi tercapai. Hal ini kemudian mendorong Pyongyang untuk mempertimbangkan sumber-sumber alternatif untuk pendapatan mereka.
"Korut yang terkena sanksi dan kekurangan pendapatan rupanya meyerang dari dunia maya untuk menghasilkan dana gelap dari pembayaran uang tebusan, pertukaran mata uang, dan transfer antar bank," ujar Yayasan Pertahanan Demokrasi dalam pernyataannya.
Menurut Samantha Ravich, penasihat senior dan peneliti utama dari proyek Perang Ekonomi di Dunia Maya,Korea Utara juga dapat menggunakan kemampuan di dunia mayanya untuk menyerang ekonomi AS.
"Sekarang Korea Utara memiliki salah satu operasi di dunia maya yang paling mumpuni dan agresif. Menghadapi sanksi ekonomi AS yang kuat, Pyongyang dapat mempertimbangkan menggunakan kemampuan di dunia mayanya untuk menyerang ekonomi AS," kata Ravich.
Para periset menemukan peretas yang bertanggung jawab atas kejahatan cyber crime pencurian uang dengan hati-hati mengalihkan sinyal mereka melalui Prancis, Korea Selatan dan Taiwan untuk menyiapkan server serangan mereka. Tetapi mereka membuat kesalahan parah dengan membentuk koneksi ke Korea Utara.
FireEye, lembaga pemantau kejahatan cyber, mengatakan APT38 yang terbentuk pada 2014 telah melakukan operasi pencurian uang di sedikitnya 11 negara dan meraup lebih dari US$ 100 juta atau setara dengan Rp 1,5 triliun.
Pada Februari 2016, uang sebesar US$ 101 juta atau setara dengan Rp 1,5 triliun secara curang ditransfer peretas dari rekening bank sentral Bangladesh di bank sentral New York dan akhirnya sampai ke Filipina.CNN melaporkan, aksi peretasan Pyongyang yang semakin berani di dunia maya muncul bersamaan dengan program rudal balistik dan nuklir yang sedang berkembang pesat.
Para pejabat militer senior menonton pawai ketika potret pemimpin Korea Utara Kim Il Sung dan Kim Jong Il terlihat di latar belakang di alun-alun utama Kim Il Sung di Pyongyang, Korea Utara, 9 September 2018. Dua potret raksasa mendiang pempimpin Korut ini menjadi pemandangan yang sering dijumpai di setiap sudut ibu kota Pyongyang. REUTERS/Danish Siddiqui
Pemerintahan Donald Trump telah menegaskan bahwa mereka tidak akan mengangkat sanksi ekonomi yang telah dijatuhkan kepada Korea Utara sampai denuklirisasi tercapai. Hal ini kemudian mendorong Pyongyang untuk mempertimbangkan sumber-sumber alternatif untuk pendapatan mereka.
"Korut yang terkena sanksi dan kekurangan pendapatan rupanya meyerang dari dunia maya untuk menghasilkan dana gelap dari pembayaran uang tebusan, pertukaran mata uang, dan transfer antar bank," ujar Yayasan Pertahanan Demokrasi dalam pernyataannya.
Menurut Samantha Ravich, penasihat senior dan peneliti utama dari proyek Perang Ekonomi di Dunia Maya,Korea Utara juga dapat menggunakan kemampuan di dunia mayanya untuk menyerang ekonomi AS.
"Sekarang Korea Utara memiliki salah satu operasi di dunia maya yang paling mumpuni dan agresif. Menghadapi sanksi ekonomi AS yang kuat, Pyongyang dapat mempertimbangkan menggunakan kemampuan di dunia mayanya untuk menyerang ekonomi AS," kata Ravich.
Para periset menemukan peretas yang bertanggung jawab atas kejahatan cyber crime pencurian uang dengan hati-hati mengalihkan sinyal mereka melalui Prancis, Korea Selatan dan Taiwan untuk menyiapkan server serangan mereka. Tetapi mereka membuat kesalahan parah dengan membentuk koneksi ke Korea Utara.
Credit tempo.co
Pentagon Sebut China Ancaman Bagi AS
WASHINGTON
- Dua buah penelitian yang disponsori oleh Pentagon melaporan China
sebagai ancaman yang semakin besar terhadap pertahanan Amerika Serikat
(AS). Sasarannya adalah keamanan nasional negara itu melalui pasokan
bahan dan kemampuan perang informasi.
Laporan berisi 150 halaman itu mengungkapkan ada sekitar 300 kerentanan yang dapat mempengaruhi komponen dan material penting bagi militer AS dan merekomendasikan investasi langsung di sektor industri penting Amerika. Rencana spesifik juga tercantum dalam apendiks yang masih dirahasiakan.
"Temuan utama dari laporan ini adalah bahwa China mewakili risiko yang signifikan dan terus meningkat terhadap pasokan bahan dan teknologi yang dianggap strategis dan penting bagi keamanan nasional AS," bunyi laporan itu seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (5/10/2018).
Laporan tersebut mencatat bahwa 90% dari papan sirkuit cetak dunia diproduksi di Asia, dengan lebih dari setengah diproduksi di China saja, sehingga memungkinkan Beijing untuk memotong pasokan bahan atau untuk menyabot teknologi.
"Dengan migrasi offshore manufaktur papan sirkuit, (Departemen Pertahanan) berisiko kehilangan visibilitas ke manufaktur asal produk-produknya," kata laporan itu, mencatat bahwa Pentagon telah berhati-hati tentang "kill switches" di transistor yang bisa mematikan sistem AS yang sensitif selama konflik, serta chip "Trojan" dan virus yang menyusupi sistem pertahanan AS.
Laporan itu juga telah membahas upaya China yang tidak adil dan melanggar hukum untuk merusak industri AS melalui sejumlah strategi, termasuk dengan mensubsidi ekspor dengan harga rendah yang artifisial dan mencuri teknologi AS.
Laporan tersebut juga memeriksa kekurangan AS yang berkontribusi pada melemahnya industri domestik, termasuk anggaran pertahanan AS yang menggelinding dan kurangnya pendidikan sains serta teknologi yang tepat.
“Baru ada kegagalan pasar di sini. Jadi kita bisa menciptakan insentif baru untuk mendorong investasi di bidang-bidang tersebut untuk membantu diversifikasi diri,” kata Eric Chewning, asisten deputi menteri pertahanan yang mengawasi kebijakan basis industri.
Laporan lain, dikutip oleh Washington Free Beacon dan dirilis minggu ini oleh National Defence University berbicara tentang strategi baru pasukan pendukung. Pasukan tersebut, menurut laporan itu, menggabungkan beberapa Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) terdepan dalam peperangan dan kemampuan intelijen menjadi satu unit untuk mencapai ruang gabungan, siber, kemampuan perang informasi dan intelijen serta pasukan spionase.
Laporan berisi 150 halaman itu mengungkapkan ada sekitar 300 kerentanan yang dapat mempengaruhi komponen dan material penting bagi militer AS dan merekomendasikan investasi langsung di sektor industri penting Amerika. Rencana spesifik juga tercantum dalam apendiks yang masih dirahasiakan.
"Temuan utama dari laporan ini adalah bahwa China mewakili risiko yang signifikan dan terus meningkat terhadap pasokan bahan dan teknologi yang dianggap strategis dan penting bagi keamanan nasional AS," bunyi laporan itu seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (5/10/2018).
Laporan tersebut mencatat bahwa 90% dari papan sirkuit cetak dunia diproduksi di Asia, dengan lebih dari setengah diproduksi di China saja, sehingga memungkinkan Beijing untuk memotong pasokan bahan atau untuk menyabot teknologi.
"Dengan migrasi offshore manufaktur papan sirkuit, (Departemen Pertahanan) berisiko kehilangan visibilitas ke manufaktur asal produk-produknya," kata laporan itu, mencatat bahwa Pentagon telah berhati-hati tentang "kill switches" di transistor yang bisa mematikan sistem AS yang sensitif selama konflik, serta chip "Trojan" dan virus yang menyusupi sistem pertahanan AS.
Laporan itu juga telah membahas upaya China yang tidak adil dan melanggar hukum untuk merusak industri AS melalui sejumlah strategi, termasuk dengan mensubsidi ekspor dengan harga rendah yang artifisial dan mencuri teknologi AS.
Laporan tersebut juga memeriksa kekurangan AS yang berkontribusi pada melemahnya industri domestik, termasuk anggaran pertahanan AS yang menggelinding dan kurangnya pendidikan sains serta teknologi yang tepat.
“Baru ada kegagalan pasar di sini. Jadi kita bisa menciptakan insentif baru untuk mendorong investasi di bidang-bidang tersebut untuk membantu diversifikasi diri,” kata Eric Chewning, asisten deputi menteri pertahanan yang mengawasi kebijakan basis industri.
Laporan lain, dikutip oleh Washington Free Beacon dan dirilis minggu ini oleh National Defence University berbicara tentang strategi baru pasukan pendukung. Pasukan tersebut, menurut laporan itu, menggabungkan beberapa Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) terdepan dalam peperangan dan kemampuan intelijen menjadi satu unit untuk mencapai ruang gabungan, siber, kemampuan perang informasi dan intelijen serta pasukan spionase.
Laporan
84 halaman, ditulis bersama oleh mantan spesialis National Security
Agency China John Costello dan ahli keamanan siber Joe McReynolds,
menyebut unit baru China sebagai Kekuatan Dukungan Strategis (SSF).
Laporan tersebut mengatakan bahwa China memandang siber, elektronik, dan
perang psikologis terkoneksi dengan subkomponen informasi perang
tertulis.
Studi ini menunjukkan bahwa SSF akan mencari kekuatan untuk mengendalikan persepsi dan membentuk narasi yang memajukan kepentingan China dan melemahkan mereka dari lawan.
Kedua laporan itu mengikuti tuduhan Wakil Presiden Mike Pence terhadap China pada hari Kamis bahwa Beijing berusaha untuk merongrong Presiden AS Donald Trump menjelang pemilu sela pada 6 November, dengan ikut campur dalam demokrasi Amerika. Namun China membantah tuduhan tersebut.
Studi ini menunjukkan bahwa SSF akan mencari kekuatan untuk mengendalikan persepsi dan membentuk narasi yang memajukan kepentingan China dan melemahkan mereka dari lawan.
Kedua laporan itu mengikuti tuduhan Wakil Presiden Mike Pence terhadap China pada hari Kamis bahwa Beijing berusaha untuk merongrong Presiden AS Donald Trump menjelang pemilu sela pada 6 November, dengan ikut campur dalam demokrasi Amerika. Namun China membantah tuduhan tersebut.
Credit sindonews.com
China Sebut Tudingan Wapres AS 'Fitnah yang Sia-Sia'
Jubir Kemlu China, Hua Chunying, menganggap
upaya AS memberi stigma atas relasinya dengan China melalui
tudingan-tudingan tersebut sangat menggelikan. (Reuters/Jason Lee)
"Pidato (Pence) tersebut berisikan tuduhan tidak beralasan terhadap kebijakan domestik dan luar negeri China. Pidato itu juga memfitnah China dengan sia-sia, mengklaim bahwa kami ikut campur dalam urusan internal dan pemilihan AS," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, seperti dikutip kantor berita Xinhua, Jumat (5/10).
"(Tudingan) ini bukan apa-apa selain berbicara tentang bukti yang berasal dari desas-desus, membingungkan mana yang benar dan salah."
Hua juga menganggap upaya AS memberi stigma atas relasinya dengan China melalui tudingan-tudingan tersebut sangat menggelikan.
Berpidato di Institut Hudson, sebuah lembaga think tank konservatif di Washington, Pence menuding China ingin menggulingkan Presiden Donald Trump.
Pence menuding Beijing melancarkan "upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mempengaruhi opini publik Amerika" menjelang pemilihan Kongres pada 6 November mendatang.
"Terus terang, kepemimpin Presiden Trump saat ini sedang bekerja, China menginginkan presiden Amerika yang berbeda," kata Pence dalam forum tersebut seperti dikutip AFP.
"Tidak perlu diragukan lagi, China mengintervensi demokrasi Amerika."
Menanggapi pernyataan Pence, Hua menegaskan selama ini negaranya selalu menjunjung tinggi perdamaian dan berkomitmen mengembangkan persahabatan yang kooperatif dengan negara lain.
Dia juga mengatakan China selalu berupaya menjadi agen perdamaian dunia, kontributor pembangunan dunia, dan pembela tatanan internasional.
Hua mengatakan China "tidak akan pernah mengorbankan kepentingan negara lain" demi kepentingan dan kemajuan negara.
"Komunitas internasional sudah tahu siapa yang tidak suka melanggar kedaulatan orang lain, mencampuri urusan internal orang lain, dan merusak kepentingan orang lain."
Hua mengatakan China siap bekerja sama dengan AS dengan prinsip saling menghargai dan win-win cooperation.
Credit cnnindonesia.com
Wapres AS Tuding China Ingin Gulingkan Trump
Wapres AS, Mike Pence, menuding China
mengintervensi pemilihan Kongres bulan depan demi mengubah tatanan
kekuasan Gedung Putih dan menggulingkan Donald Trump.
(Reuters/Beawiharta)
Pence menuding Beijing melancarkan "upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mempengaruhi opini publik Amerika" menjelang pemilihan Kongres pada 6 November mendatang.
"Terus terang, kepemimpin Presiden Trump saat ini sedang bekerja, China menginginkan presiden Amerika yang berbeda," kata Pence dalam pidatonya di Institut Hudson, sebuah lembaga think tank konservatif di Washington, Kamis (4/10).
"Tidak perlu diragukan lagi, China mengintervensi demokrasi Amerika."
Dalam kesempatan itu, Pence memberi contoh iklan dan promosi China di sejumlah media AS selama ini sebagai bentuk upaya Negeri Tirai Bambu mempengaruhi pemilihan Kongres.
Selain itu, dia juga menyinggung kebijakan balas dendam dari Beijing terhadap produk AS menyusul peningkatan tarif yang diberlakukan Trump atas barang China.
"Tidak perlu diragukan lagi, China ikut campur dalam demokrasi Amerika," kata Pence mengulang tudingannya.
Pernyataan Pence tersebut merupakan tudingan terbaru yang dilayangkan pemimpin AS kepada China terkait intervensi pemilihan Kongres.
Sebelumnya, di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pekan lalu, Trump berulang kali menyebut China berupaya menjegal jalan Partai Republik dalam pemilihan Kongres lantaran selama ini partainya itu mendukung kebijakan perdagangan yang keras terhadap Beijing.
Sementara itu, di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, mengatakan tuduhan AS tersebut "tidak berdasar lantaran berbicara dengan bukti yang berasal dari desas-desus sehingga membingungkan mana yang benar dan salah."
Menurut Hua, dunia tahu siapa yang kerap melanggar dan tidak melanggar kedaulatan negara lain. Dia juga menuturkan masyarakat internasional tahu siapa yang sering mencampuri urusan internal negara lain demi mengutamakan kepentingannya.
"China adalah agen perdamaian dunia tanpa tertarik untuk ikut campur dalam pemilihan AS," ucapnya seperti dikutip AFP.
"Sangat menggelikan jika pihak AS memiliki stigma untuk merusak relasi dan kerja sama dengan China karena China mencampuri urusan internal dan pemilihannya."
Credit cnnindonesia.com
Sanksi AS Hantui Pengiriman Jet Su-35 Rusia ke Indonesia
MOSKOW
- Pengiriman pesawat tempur multi role Rusia, Su-35, ke Indonesia
kemungkinan akan dipengaruhi oleh pembatasan Amerika Serikat (AS)
sebagai bagian dari sanksi anti Rusia. Demikian yang dilaporkan surat
kabar Kommersant.
Dalam laporannya, Kommersant mengutip dua manajer industri pertahanan Rusia dan sumber yang dekat dengan administrasi kepresidenan.
Menurut Kommersant Washington hingga kini belum memberikan jaminannya kepada Jakarta bahwa Indonesia tidak akan menghadapi sanksi di bawah undang-undang CAATSA. Undang-undang ini menargetkan, antara lain, transaksi internasional Rusia.
Selain itu, para pihak berencana untuk menggunakan pinjaman dari bank komersial Rusia sebagai bagian dari kontrak. Namun, tidak ada bank yang bersedia terlibat dalam kesepakatan itu karena mereka mungkin akan menghadapi sanksi AS atas kerja sama dengan eksportir militer Rusia Rosoboronexport.
"Situasinya tidak menyenangkan tetapi tidak kritis. Kami mempertahankan hubungan yang konstan dengan mitra Indonesia kami, kami mencari jalan keluar dari situasi ini," kata salah seorang sumber seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (5/10/2018).
Pihak berwenang AS telah mencari kemungkinan untuk memberikan pembebasan sanksi kepada negara-negara tertentu, memiliki hubungan dengan Rusia, membeli peralaran militer Rusia. Khususnya, Menteri Pertahanan AS James Mattis meminta anggota kongres pada bulan Agustus untuk memperkenalkan pengabaian ini dalam hubungannya dengan India, Indonesia dan Vietnam.
Pada bulan Agustus, Duta Besar Indonesia untuk Rusia Mohamad Wahid Supriyadi mengatakan kepada Sputnik bahwa Jakarta diperkirakan akan menerima jet tempur Su-35 Flanker-E Rusia pertama di bawah kontrak bilateral pada bulan Oktober. Namun, diplomat itu mencatat dalam komentarnya kepada Sputnik pada bulan September bahwa Indonesia mengharapkan jet pertama akan dikirimkan pada bulan Oktober 2019.
Dalam laporannya, Kommersant mengutip dua manajer industri pertahanan Rusia dan sumber yang dekat dengan administrasi kepresidenan.
Menurut Kommersant Washington hingga kini belum memberikan jaminannya kepada Jakarta bahwa Indonesia tidak akan menghadapi sanksi di bawah undang-undang CAATSA. Undang-undang ini menargetkan, antara lain, transaksi internasional Rusia.
Selain itu, para pihak berencana untuk menggunakan pinjaman dari bank komersial Rusia sebagai bagian dari kontrak. Namun, tidak ada bank yang bersedia terlibat dalam kesepakatan itu karena mereka mungkin akan menghadapi sanksi AS atas kerja sama dengan eksportir militer Rusia Rosoboronexport.
"Situasinya tidak menyenangkan tetapi tidak kritis. Kami mempertahankan hubungan yang konstan dengan mitra Indonesia kami, kami mencari jalan keluar dari situasi ini," kata salah seorang sumber seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (5/10/2018).
Pihak berwenang AS telah mencari kemungkinan untuk memberikan pembebasan sanksi kepada negara-negara tertentu, memiliki hubungan dengan Rusia, membeli peralaran militer Rusia. Khususnya, Menteri Pertahanan AS James Mattis meminta anggota kongres pada bulan Agustus untuk memperkenalkan pengabaian ini dalam hubungannya dengan India, Indonesia dan Vietnam.
Pada bulan Agustus, Duta Besar Indonesia untuk Rusia Mohamad Wahid Supriyadi mengatakan kepada Sputnik bahwa Jakarta diperkirakan akan menerima jet tempur Su-35 Flanker-E Rusia pertama di bawah kontrak bilateral pada bulan Oktober. Namun, diplomat itu mencatat dalam komentarnya kepada Sputnik pada bulan September bahwa Indonesia mengharapkan jet pertama akan dikirimkan pada bulan Oktober 2019.
Pada
bulan Juni, duta besar mengatakan bahwa Indonesia telah menandatangani
kontrak dengan Rusia untuk membeli 11 pesawat Sukhoi baru, menyebut
kesepakatan itu "sangat besar."
Menurut Departemen Perdagangan Indonesia, kontrak bernilai USD1.154 miliar dan menetapkan bahwa Rusia akan membeli barang-barang Indonesia senilai USD570 miliar di bawahnya.
Menurut Departemen Perdagangan Indonesia, kontrak bernilai USD1.154 miliar dan menetapkan bahwa Rusia akan membeli barang-barang Indonesia senilai USD570 miliar di bawahnya.
Credit sindonews.com
Abaikan AS, Putin dan PM India Bersiap Teken Pembelian S-400 Rusia
NEW DELHI
- Presiden Rusia Vladimir Putin telah tiba di New Delhi pada hari Kamis
dan disambut Perdana Menteri Narendra Modi. Mereka akan meneken lebih
dari 20 dokumen termasuk kesepakatan pembelian sistem rudal S-400 Moskow
yang memicu ancaman sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap India.
New Delhi memilih mengabaikan ancaman sanksi dari Washington dan tetap membeli senjata pertahanan termutakhir Moskow tersebut. India memutuskan untuk membeli lima unit dengan nilai kesepakatan antara USD4,5 miliar hingga USD5 miliar.
Ajudan Putin, Yuri Ushakov, mengonfirmasi agenda penandatanganan kesepakatan yang akan dilakukan Putin dan Modi.
Washington telah lama mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap negara manapun yang membeli sistem senjata canggih dari Rusia. Dengan menyetujui kontrak, pemerintah India telah menentang ancaman sanksi AS berdasarkan undang-undang bernama Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA).
UU itu dirancang parlemen AS dan telah disahkan untuk menargetkan Rusia. Moskow telah berkali-kali dihantam sanksi Washington atas berbagai tuduhan, termasuk intervensi krisis Ukraina hingga ikut campur pemilu AS 2016.
"Peningkatan dalam sistem persenjataan, termasuk sistem rudal dan pertahanan udara S-400 akan menjadi fokus khusus untuk CAATSA," kata Departemen Luar Negeri AS melalui seorang juru bicaranya yang dilansir kantor berita PTI, Jumat (5/10/2018).
"S-400 menarik perhatian karena Trump-AS overhang. Dengan undang-undang domestik AS yang mengecilkan negara-negara seperti India dari keterlibatan perdagangan yang signifikan dengan Rusia, ada subteks politik visibilitas tinggi tentang bagaimana kesepakatan ini akan berdampak pada hubungan bilateral India-AS," kata Uday Bhaskar, direktur The Society for Policy Studies.
"Tanggapan AS akan terbukti pada 5 November, ketika kedua perdagangan dengan Rusia dan impor hidrokarbon dari Iran akan mencapai titik kritis. Jika AS memutuskan untuk melanjutkan dengan undang-undang domestiknya dan meminta hukuman/sanksi terhadap New Delhi, itu akan menguji ketahanan bilateral India-AS," katanya.
Aleksey Martynov, direktur kelompok International Institute of Newly Establish States mengatakan keputusan India untuk mengabaikan ancaman sanksi Washington merupakan pilihan pragmatis.
New Delhi memilih mengabaikan ancaman sanksi dari Washington dan tetap membeli senjata pertahanan termutakhir Moskow tersebut. India memutuskan untuk membeli lima unit dengan nilai kesepakatan antara USD4,5 miliar hingga USD5 miliar.
Ajudan Putin, Yuri Ushakov, mengonfirmasi agenda penandatanganan kesepakatan yang akan dilakukan Putin dan Modi.
Washington telah lama mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap negara manapun yang membeli sistem senjata canggih dari Rusia. Dengan menyetujui kontrak, pemerintah India telah menentang ancaman sanksi AS berdasarkan undang-undang bernama Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA).
UU itu dirancang parlemen AS dan telah disahkan untuk menargetkan Rusia. Moskow telah berkali-kali dihantam sanksi Washington atas berbagai tuduhan, termasuk intervensi krisis Ukraina hingga ikut campur pemilu AS 2016.
"Peningkatan dalam sistem persenjataan, termasuk sistem rudal dan pertahanan udara S-400 akan menjadi fokus khusus untuk CAATSA," kata Departemen Luar Negeri AS melalui seorang juru bicaranya yang dilansir kantor berita PTI, Jumat (5/10/2018).
"S-400 menarik perhatian karena Trump-AS overhang. Dengan undang-undang domestik AS yang mengecilkan negara-negara seperti India dari keterlibatan perdagangan yang signifikan dengan Rusia, ada subteks politik visibilitas tinggi tentang bagaimana kesepakatan ini akan berdampak pada hubungan bilateral India-AS," kata Uday Bhaskar, direktur The Society for Policy Studies.
"Tanggapan AS akan terbukti pada 5 November, ketika kedua perdagangan dengan Rusia dan impor hidrokarbon dari Iran akan mencapai titik kritis. Jika AS memutuskan untuk melanjutkan dengan undang-undang domestiknya dan meminta hukuman/sanksi terhadap New Delhi, itu akan menguji ketahanan bilateral India-AS," katanya.
Aleksey Martynov, direktur kelompok International Institute of Newly Establish States mengatakan keputusan India untuk mengabaikan ancaman sanksi Washington merupakan pilihan pragmatis.
"S-400
Rusia saat ini adalah yang terbaik di kelasnya. India memiliki
pragmatisme yang sehat, dan tidak ingin, entah bagaimana mengganggu
Washington dengan membelinya," katanya.
Selain India, Turki juga nekat membeli sistem rudal tersebut dan mengabaikan ancaman sanksi Washington.
"Ketika datang untuk memilih antara keamanan dan masalah lainnya, setiap negara normal akan membuat pilihan yang mendukung keamanan. Untuk alasan ini, Turki memutuskan untuk membeli S-400 dari Rusia, terlepas dari semua ancaman dan sanksi dari AS, ini adalah pilihan yang benar-benar logis," ujarnya kepada Russia Today.
Selain India, Turki juga nekat membeli sistem rudal tersebut dan mengabaikan ancaman sanksi Washington.
"Ketika datang untuk memilih antara keamanan dan masalah lainnya, setiap negara normal akan membuat pilihan yang mendukung keamanan. Untuk alasan ini, Turki memutuskan untuk membeli S-400 dari Rusia, terlepas dari semua ancaman dan sanksi dari AS, ini adalah pilihan yang benar-benar logis," ujarnya kepada Russia Today.
Kunjungan Putin ke India juga bersamaan dengan munculnya laporan bahwa Rusia ingin memasok New Delhi dengan tiga jet tempur supersonik MiG-21.
Pesawat tersebut dianggap sebagai simbol persahabatan segala cuaca dan kemitraan strategis yang mendalam antara India dan Rusia yang telah diuji dalam beberapa waktu belakangan ini karena perubahan kondisi geopolitik.
Credit sindonews.com
Menanti Bukti Jet Siluman F-35 Israel Pecundangi S-300 Rusia di Suriah
TEL AVIV
- Angkatan Udara Israel (IAF) kini semakin bergantung pada kemampuan
jet tempur siluman F-35 jika tetap melanjutkan serangannya di Suriah
yang resmi dilindungi sistem rudal pertahanan S-300 Rusia. Tel Aviv
telah mengisyaratkan untuk mengoperasikan jet tempur siluman tersebut.
"Serangan yang akan datang tidak akan menjadi yang pertama, tetapi mereka akan lebih aman untuk pilot mengingat realitas baru di langit Suriah," kata sumber internal IAF kepada Galei Tzahal (Army Radio), Kamis (4/10/2018) malam.
Sumber itu menekankan bahwa Israel memiliki setiap niat untuk menggunakan jet tempur F-35, senjata paling mahal di dunia.
Dalam beberapa tahun terakhir, Tel Aviv membeli 50 unit F-35—yang dikenal di Israel dengan nama Ibrani-nya, 'Adir'—dari Lockheed Martin Amerika Serikat (AS). Harga setiap unitnya sekitar USD125 juta.
Menurut sumber IAF, delapan dari pesawat siluman itu telah dipindahkan ke Israel. Sedangkan 33 pesawat F-35 lainnya diperkirakan tiba pada 2021.
Menurut karakteristik teknis dari jet-jet buatan AS yang dibekali sistem radar active electronically scanned array (AESA) seharusnya memungkinkannya beroperasi tanpa terdeteksi di dalam wilayah udara musuh. Jet tempur siluman ini akan menjadi pembuktian bisa tidaknya menghindari sistem pertahanan misil canggih seperti S-300 Rusia.
"Serangan yang akan datang tidak akan menjadi yang pertama, tetapi mereka akan lebih aman untuk pilot mengingat realitas baru di langit Suriah," kata sumber internal IAF kepada Galei Tzahal (Army Radio), Kamis (4/10/2018) malam.
Sumber itu menekankan bahwa Israel memiliki setiap niat untuk menggunakan jet tempur F-35, senjata paling mahal di dunia.
Dalam beberapa tahun terakhir, Tel Aviv membeli 50 unit F-35—yang dikenal di Israel dengan nama Ibrani-nya, 'Adir'—dari Lockheed Martin Amerika Serikat (AS). Harga setiap unitnya sekitar USD125 juta.
Menurut sumber IAF, delapan dari pesawat siluman itu telah dipindahkan ke Israel. Sedangkan 33 pesawat F-35 lainnya diperkirakan tiba pada 2021.
Menurut karakteristik teknis dari jet-jet buatan AS yang dibekali sistem radar active electronically scanned array (AESA) seharusnya memungkinkannya beroperasi tanpa terdeteksi di dalam wilayah udara musuh. Jet tempur siluman ini akan menjadi pembuktian bisa tidaknya menghindari sistem pertahanan misil canggih seperti S-300 Rusia.
Menteri Kerjasama Regional Israel Tzachi Hanegbi kepada Army Radio sebelumnya mengisyaratkan bahwa IAF akan mengoperasikan jet tempur siluman canggih tersebut untuk melanjutkan operasi militernya di Suriah. Operasi militer tersebut selama ini diklaim menargetkan aset-aset militer Iran dan proksinya yang ditempatkan di negeri Bashar al-Assad.
"Kemampuan
operasional angkatan udara sedemikian rupa sehingga baterai (S-300) itu
benar-benar tidak membatasi kemampuan angkatan udara untuk bertindak,"
katanya.
"Anda tahu bahwa kami memiliki pesawat tempur siluman, pesawat terbaik di dunia. Baterai ini bahkan tidak mampu mendeteksi mereka," ujarnya, seperti dikutip Reuters.
Menteri Israel itu sudah menyadari bahwa Rusia sudah memiliki sistem S-300-nya di dalam wilayah Suriah, sehingga senjata itu sudah diperhitungkan.
Hanegbi menegaskan bahwa Israel tidak akan mundur dan akan terus melakukan operasi militer di dalam wilayah Suriah.
"Anda tahu bahwa kami memiliki pesawat tempur siluman, pesawat terbaik di dunia. Baterai ini bahkan tidak mampu mendeteksi mereka," ujarnya, seperti dikutip Reuters.
Menteri Israel itu sudah menyadari bahwa Rusia sudah memiliki sistem S-300-nya di dalam wilayah Suriah, sehingga senjata itu sudah diperhitungkan.
Hanegbi menegaskan bahwa Israel tidak akan mundur dan akan terus melakukan operasi militer di dalam wilayah Suriah.
"Kami telah mengklarifikasi kepada Suriah lebih dari sekali bahwa kami tidak akan mundur dari komitmen kami untuk mencegah Iran di Suriah," kata Hanegbi.
Sistem rudal S-300, lanjut dia, akan menjadi ancaman terselubung."Kami sudah dipaksa, beberapa bulan yang lalu, untuk menghancurkan baterai rudal Suriah, dan saya harap mereka tidak akan menantang kita di masa depan," imbuh dia.
Pengiriman sistem rudal S-300 ini sebagai bagian dari tanggapan Rusia atas jatuhnya pesawat Il-20 Rusia yang menewaskan 15 tentara Moskow di Latakia. Pesawat itu tak sengaja ditembak jatuh oleh sistem rudal S-200 Suriah saat merespons serangan empat jet tempur F-16 Israel pada 17 September lalu.
Moskow menuduh pilot Israel sengaja menggunakan pesawat Il-20 sebagai perisai selama serangan mereka terhadap target di Suriah.
Credit sindonews.com
99 Tahun Merdeka, Afganistan Masih Tertatih Perangi Terorisme
CB, Jakarta - Afganistan
masih dihadapkan pada sejumlah tantangan berat kendati sudah 99 tahun
merdeka dari pemerintahan India-Inggris. Abdullah Abdullah, Kepala
Eksekutif Republik Islam Afganistan, mengatakan terorisme telah
mempengaruhi Afganistan secara keseluruhan.
"Hak pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan terus kami diperjuangkan. Kami juga bersiap menggelar pemilu pada 2019. Kami menerima banyak dukungan bagi stabilisasi Afganistan, termasuk Indonesia lewat kunjungan resmi Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden dan Jusuf Kalla ke Afganistan," kata Abdullah, Kamis, 4 Oktober 2018, dalam pidato peringatan 99 tahun Kemerdekaan Afganistan mengatur urusan luar negeri sendiri yang sebelumnya di kendalikan pemerintahan India-Inggris.
Abdullah Abdullah, Kepala Eksekutif Republik Islam Afganistan, kiri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, tengah, dan Duta Besar Afganistan untuk Indonesia, Roya Rahmani, kiri, memberikan pidato dalam peringatan 99 tahun kemedekaan Afganistan dari pemerintahan India-Inggris untuk mengatur urusan luar negerinya sendiri. Sumber TEMPO/Suci SEKAR
Menurut Duta Besar Afganistan untuk Indonesia, Roya Rahmani, 99 tahun sejak kemerdekaan, Afganistan telah mengalami kemajuan. Diantara kemajuan itu adalah diterbitkannya larangan pernikahan anak, dipercayanya kalangan muda untuk duduk di kabinet, teknologi yang sudah maju hingga dibukanya penerbangan langsung Afganistan ke negara-negara Uni Eropa dan Rusia.
"Peringatan hari kemerdekaan ini selalu mengingatkan masyarakat bahwa kemerdekaan adalah harga mati. Kami bersyukur dianugerahi pasukan keamanan yang berjuang memerangi terorisme dan memerangi konflik kawasan yang pelik," kata Rahmani.
Setelah meraih kemerdekaan untuk mengatur urusan luar negeri sendiri, Afganistan membangun hubungan baik dengan banyak negara di dunia, diantaranya Indonesia. Afganistan menyambut positif konsistensi dukungan yang diberikan Indonesia sehingga membuat hubungan kedua negara semakin membaik.
Sejumlah dukungan yang diberikan Indonesia kepada Afganistan adalah dibukanya pintu dialog antar KADIN di kedua negara. Pada Mei 218, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan ulama trilateral sebagai bagian dari upaya menegakkan perdamaian di Afganistan.
"Hak pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan terus kami diperjuangkan. Kami juga bersiap menggelar pemilu pada 2019. Kami menerima banyak dukungan bagi stabilisasi Afganistan, termasuk Indonesia lewat kunjungan resmi Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden dan Jusuf Kalla ke Afganistan," kata Abdullah, Kamis, 4 Oktober 2018, dalam pidato peringatan 99 tahun Kemerdekaan Afganistan mengatur urusan luar negeri sendiri yang sebelumnya di kendalikan pemerintahan India-Inggris.
Abdullah Abdullah, Kepala Eksekutif Republik Islam Afganistan, kiri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, tengah, dan Duta Besar Afganistan untuk Indonesia, Roya Rahmani, kiri, memberikan pidato dalam peringatan 99 tahun kemedekaan Afganistan dari pemerintahan India-Inggris untuk mengatur urusan luar negerinya sendiri. Sumber TEMPO/Suci SEKAR
Menurut Duta Besar Afganistan untuk Indonesia, Roya Rahmani, 99 tahun sejak kemerdekaan, Afganistan telah mengalami kemajuan. Diantara kemajuan itu adalah diterbitkannya larangan pernikahan anak, dipercayanya kalangan muda untuk duduk di kabinet, teknologi yang sudah maju hingga dibukanya penerbangan langsung Afganistan ke negara-negara Uni Eropa dan Rusia.
"Peringatan hari kemerdekaan ini selalu mengingatkan masyarakat bahwa kemerdekaan adalah harga mati. Kami bersyukur dianugerahi pasukan keamanan yang berjuang memerangi terorisme dan memerangi konflik kawasan yang pelik," kata Rahmani.
Setelah meraih kemerdekaan untuk mengatur urusan luar negeri sendiri, Afganistan membangun hubungan baik dengan banyak negara di dunia, diantaranya Indonesia. Afganistan menyambut positif konsistensi dukungan yang diberikan Indonesia sehingga membuat hubungan kedua negara semakin membaik.
Sejumlah dukungan yang diberikan Indonesia kepada Afganistan adalah dibukanya pintu dialog antar KADIN di kedua negara. Pada Mei 218, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan ulama trilateral sebagai bagian dari upaya menegakkan perdamaian di Afganistan.
Credit tempo.co
Iran: Sebut Tak Bisa Bertahan 2 Minggu, Trump Permalukan Saudi
TEHERAN
- Iran menganggap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sudah
mempermalukan Kerajaan Arab Saudi dengan mengatakan Raja Salman bin
Abdulaziz al-Saud tak bisa bertahan dalam dua minggu tanpa dukungan
Washington. Teheran menyatakan siap mengulurkan tangan untuk Riyadh.
Komentar itu disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif melalui Twitter. Menurutnya, keamanan nasional sebuah negara tidak dapat dialihdayakan.
Komentar itu disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif melalui Twitter. Menurutnya, keamanan nasional sebuah negara tidak dapat dialihdayakan.
"Presiden
Trump berulang kali mempermalukan orang-orang Saudi dengan mengatakan
mereka tidak bisa bertahan dua minggu tanpa dukungannya. Ini adalah
pembalasan atas delusi bahwa keamanan seseorang dapat dialihdayakan,"
tulis Zarif di akun Twitter-nya, @JZarif, Rabu (4/10/2018).
"Kami kembali mengulurkan tangan kami kepada tetangga kami; mari kita membangun 'kawasan yang kuat', dan hentikan kesombongan ini," lanjut Zarif.
Komentar Zarif muncul setelah Presiden Trump dalam rapat umum di Southaven, Mississippi, mengatakan bahwa Raja Salman dari Arab Saudi tidak akan tetap berkuasa selama dua minggu tanpa dukungan AS. Menurut Trump, kerajaan tersebut perlu membayar lebih untuk perlindungan AS.
"Kami melindungi Arab Saudi...Dan saya mencintai raja, Raja Salman. Tapi saya berkata, 'Raja, kami melindungi Anda. Anda mungkin tidak berada di sana selama dua minggu tanpa kami; Anda harus membayar untuk militer Anda'," kata Trump kepada para pendukungnya, yang diberitakan Reuters.
Presiden AS tidak merinci kapan tepatnya dia mengatakan hal itu kepada Raja Salman.
"Saya katakan, 'raja, Anda punya triliunan dolar. Tanpa kita, siapa yang tahu apa yang akan terjadi?' Bersama kami mereka benar-benar aman. Tetapi kami tidak mendapatkan apa yang seharusnya kami dapatkan," imbuh Trump.
"Kami kembali mengulurkan tangan kami kepada tetangga kami; mari kita membangun 'kawasan yang kuat', dan hentikan kesombongan ini," lanjut Zarif.
Komentar Zarif muncul setelah Presiden Trump dalam rapat umum di Southaven, Mississippi, mengatakan bahwa Raja Salman dari Arab Saudi tidak akan tetap berkuasa selama dua minggu tanpa dukungan AS. Menurut Trump, kerajaan tersebut perlu membayar lebih untuk perlindungan AS.
"Kami melindungi Arab Saudi...Dan saya mencintai raja, Raja Salman. Tapi saya berkata, 'Raja, kami melindungi Anda. Anda mungkin tidak berada di sana selama dua minggu tanpa kami; Anda harus membayar untuk militer Anda'," kata Trump kepada para pendukungnya, yang diberitakan Reuters.
Presiden AS tidak merinci kapan tepatnya dia mengatakan hal itu kepada Raja Salman.
"Saya katakan, 'raja, Anda punya triliunan dolar. Tanpa kita, siapa yang tahu apa yang akan terjadi?' Bersama kami mereka benar-benar aman. Tetapi kami tidak mendapatkan apa yang seharusnya kami dapatkan," imbuh Trump.
Pernyataan
Trump tentang Arab Saudi, pengekspor minyak utama dunia dan salah satu
negara terkemuka OPEC, menyusul kritiknya terhadap negara-negara anggota
OPEC dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York pada bulan
September. Presiden AS itu menyalahkan OPEC karena tingginya harga
minyak.
"Kami mempertahankan banyak dari negara-negara ini untuk tidak ada apa-apanya, dan kemudian mereka mengambil keuntungan dari kami dengan memberi kami harga minyak yang tinggi. Tidak baik. Kami ingin mereka berhenti menaikkan harga; kami ingin mereka mulai menurunkan harga," kata Trump.
"Kami mempertahankan banyak dari negara-negara ini untuk tidak ada apa-apanya, dan kemudian mereka mengambil keuntungan dari kami dengan memberi kami harga minyak yang tinggi. Tidak baik. Kami ingin mereka berhenti menaikkan harga; kami ingin mereka mulai menurunkan harga," kata Trump.
Credit sindonews.com
Pimpinan Sebut Situasi Iran Sensitif
Pimpinan Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei (REUTERS/leader.ir)
"Situasi bangsa, kawasan dan dunia sangat sensitif, terutama bagi kami rakyat Iran," kata Khamenei di sebuah stadion di Teheran yang disiarkan oleh televisi pemerintah, Kamis (10/4).
"Sensitif karena di satu sisi kita mendapat tekanan dari kekuatan arogan dan politisi imperialis Amerika ... di sisi lain masalah ekonomi bangsa dan makin sulitnya penghidupan sebagian besar orang miskin di negara."
Perselisihan antara Iran dan Amerika Serikat telah memburuk sejak Presiden AS Donald Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir multilateral dengan Republik Islam (Iran) pada bulan Mei dan memberlakukan kembali sanksi.
Para pejabat AS mengatakan sanksi baru yang menargetkan sektor minyak Iran akan diberlakukan pada 4 November.
Nilai tukar rial Iran telah jatuh 75 persen dari nilai di awal 2018. Namun, Iran menyatakan bahwa mereka akan memberi tamparan balik dan akan mengalahkan Amerika dengan sanksinya, kata Khamenei dalam pidatonya.
"Dengan kebaikan Tuhan kami akan mengalahkan sanksi dan kekalahan sanksi adalah kekalahan Amerika," kata Khamenei. "Dan Amerika harus menerima tamparan lain dari rakyat Iran dengan kekalahan sanksi."
Credit cnnindonesia.com
Keamanan ditingkatkan di seluruh Aden, Yaman,
Orang-orang melihat ke rongsokan mobil
di lokasi serangan bom mobil yang menewaskan gubernur kota pelabuhan
Aden yang berlokasi di selatan Yaman, Minggu (6/12). Jaafar Mohammed
Saad tewas pada hari Minggu saat si pelaku bom bunuh diri menabrakkan
mobilnya ke konvoi gubernur di bagian barat kota Aden, menurut warga dan
pejabat lokal. (REUTERS/Nasser Awad)
Aden, Yaman (CB) - Pasukan keamanan Yaman meningkatkan
langkah keamanan di dekat beberapa lembaga pemerintah di Kota Pelabuhan
Aden, Yaman Selatan, setelah seruan dari pemimpin pro-pemisahan diri
oleh pemimpin Yaman Selatan untuk melancarkan pemberontakan rakyat.
Satu sumber prajut Pengawal Presiden yang setia kepada pemerintah mengatakan kepada Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis siang-- mereka telah memulai penggelaran kendaraan lapis baja untuk mengamankan gedung, pelabuhan di kota tersebut dan lembaga lain dari setiap sabotase.
Satuan militer lain yang setia pada pemerintah menaikkan tingkat siaga untuk menghadapi perbuatan yang mungkin merusak kestabilan situasi di Aden, kata sumber tersebut.
Penggelaran tersebut dilakukan cuma beberapa jam setelah pernyataan dikeluarkan oleh Dewan Peralihan Selatan (STC), yang menyalahkan pemerintah dukungan Arab Saudi atas korupsi yang merajalela dan berikrar akan melakukan pemberontakan.
Sementara itu, satuan militer yang setia kepada STC memulai persiapan guna merebut semua lembaga pemerintah di Aden dan provinsi lain yang bertetangga di Yaman Selatan.
Satu sumber prajut Pengawal Presiden yang setia kepada pemerintah mengatakan kepada Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis siang-- mereka telah memulai penggelaran kendaraan lapis baja untuk mengamankan gedung, pelabuhan di kota tersebut dan lembaga lain dari setiap sabotase.
Satuan militer lain yang setia pada pemerintah menaikkan tingkat siaga untuk menghadapi perbuatan yang mungkin merusak kestabilan situasi di Aden, kata sumber tersebut.
Penggelaran tersebut dilakukan cuma beberapa jam setelah pernyataan dikeluarkan oleh Dewan Peralihan Selatan (STC), yang menyalahkan pemerintah dukungan Arab Saudi atas korupsi yang merajalela dan berikrar akan melakukan pemberontakan.
Sementara itu, satuan militer yang setia kepada STC memulai persiapan guna merebut semua lembaga pemerintah di Aden dan provinsi lain yang bertetangga di Yaman Selatan.
Pemerintah Yaman, yang didukung Arab Saudi, memperingatkan mengenai kerusuhan massal setelah seruan STC bagi pemberontakan rakyat, dan mendesak warga agar melindungan semua lembaga di provinsi Yaman Selatan.
Kota Pelabuhan Aden di Yaman Selatan, tempat pemerintah Yaman untuk sementara bermarkas, telah menderita akibat seringnya pemadaman listrik dan kurangnya layanan dasar termasuk air, sehingga menyulut kemarahan masyarakat terhadap pemerintah lokal.
Negara Arab tersebut telah terjerumus ke dalam perang saudara sejak gerilyawan Syiah dukungan Iran, Al-Houthi, menguasai secara militer sebagian besar provinsi Yaman Utara, termasuk Ibu Kotanya, Sana`a, pada 2014.
Arab Saudi dan negara lain Arab mencampuri secara militer dan mulai menggempur Sana`a pada Maret 2015 sebagai tanggapan atas permintaan resmi terbuka dari Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi, yang hidup di pengasingan, untuk melindungi Yaman.
Konflik militer dalam negeri antara milisi Al-Houthi dan Pemerintah Yaman belum lama ini memasuki tahun keempatnya, di tengah penderitaan luas rakyat Yaman dan krisis kemanusiaan paling buruk di dunia.
Credit antaranews.com
Hamas: Kami Tidak Ingin Berperang dengan Israel
GAZA
- Yahya Sinwar, pemimpin Hamas di Gaza, dalam sebuah wawancara dengan
media Israel, Israel Yedioth Ahronoth, menyatakan, pihaknya tidak ingin
berperang dengan Israel. Dia menyebut, perang tidak menguntungkan
siapapun.
“Perang baru bukanlah kepentingan siapa pun, itu tentu bukan demi kepentingan kami. Siapa yang benar-benar ingin menghadapi kekuatan super nuklir dengan empat ketapel. Perang tidak menghasilkan apa-apa," ucap Sinwar, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (4/10).
Sinwar melanjutkan, dia telah memutuskan untuk menerima tawaran wawancara dengan media Israel, karena dia sekarang melihat kesempatan nyata untuk adanya perubahan.
Ketika ditanya apakah dia ingin terus berjuang melawan Israel, Sinwar menyatakan dia akan terus berjuang. “Saya tidak mengatakan saya tidak akan bertempur lagi. Saya mengatakan saya tidak ingin ada perang lagi,” ucapnya.
“Apa yang saya inginkan adalah mengakhiri pengepungan terhadap jalur Gaza. Komitmen pertama saya adalah bertindak untuk kepentingan rakyat saya, untuk melindungi mereka dan membela hak mereka untuk kebebasan dan kemerdekaan,” katanya.
Menurut Sinwar, Israel, yang telah memberlakukan pengepungan selama 12 tahun terakhir terhadap Gaza, harus disalahkan atas eskalasi baru-baru ini di sepanjang zona penyangga Gaza-Israel.
“Perang baru bukanlah kepentingan siapa pun, itu tentu bukan demi kepentingan kami. Siapa yang benar-benar ingin menghadapi kekuatan super nuklir dengan empat ketapel. Perang tidak menghasilkan apa-apa," ucap Sinwar, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (4/10).
Sinwar melanjutkan, dia telah memutuskan untuk menerima tawaran wawancara dengan media Israel, karena dia sekarang melihat kesempatan nyata untuk adanya perubahan.
Ketika ditanya apakah dia ingin terus berjuang melawan Israel, Sinwar menyatakan dia akan terus berjuang. “Saya tidak mengatakan saya tidak akan bertempur lagi. Saya mengatakan saya tidak ingin ada perang lagi,” ucapnya.
“Apa yang saya inginkan adalah mengakhiri pengepungan terhadap jalur Gaza. Komitmen pertama saya adalah bertindak untuk kepentingan rakyat saya, untuk melindungi mereka dan membela hak mereka untuk kebebasan dan kemerdekaan,” katanya.
Menurut Sinwar, Israel, yang telah memberlakukan pengepungan selama 12 tahun terakhir terhadap Gaza, harus disalahkan atas eskalasi baru-baru ini di sepanjang zona penyangga Gaza-Israel.
Mengenai
pembicaraan gencatan senjata baru-baru ini antara Hamas dan Israel,
Sinwar mengatakan pembicaraan itu benar adanya. Namun, dia menyatakan
sampai saat ini belum ada kesepakatan yang dicapai.
"Perjanjian itu belum ada, tetapi Hamas dan hampir semua faksi Palestina lainnya bersedia menandatangani dan menghormatinya. Tetapi pada saat ini, hanya ada pendudukan (Israel). Penting untuk menjelaskan bahwa jika kami diserang, kami akan membela diri, seperti biasanya daan kita akan kembali berperang," tukasnya.
"Perjanjian itu belum ada, tetapi Hamas dan hampir semua faksi Palestina lainnya bersedia menandatangani dan menghormatinya. Tetapi pada saat ini, hanya ada pendudukan (Israel). Penting untuk menjelaskan bahwa jika kami diserang, kami akan membela diri, seperti biasanya daan kita akan kembali berperang," tukasnya.
Credit sindonews.com
Palestina Kecam Rencana AS Mundur dari Konvensi Wina
RAMALLAH
- Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam rencama pemerintah Amerika
Serikat (AS) mundur dari kesepakatan internasional yang berkaitan
dengan pengadilan tinggi PBB atau Mahkamah Internasional (ICJ). AS
keluar setelah Palestina menantang langkah Washington memindahkan
kedutaan di Israel ke Yerusalem
"Pemerintahan ini (AS) dengan sengaja mengganggu dan merusak tatanan internasional karena dukungannya yang buta terhadap kebijakan ilegal dan kolonial Israel," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.
"Administrasi AS saat ini percaya bahwa mereka di atas hukum dan di luar akuntabilitas," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (4/10).
Seperti diketahui, sebelumnya, Penasihat keamanan nasional AS, John Bolton, mengatakan AS menarik diri dari protokol mengenai Mahkamah Internasional yang terpisah di Den Haag yang memutuskan perselisihan antar negara.
"Ini terkait dengan kasus yang dibawa oleh apa yang disebut negara Palestina yang menyebut Amerika Serikat sebagai terdakwa, menantang langkah kami memindahkan kedutaan kami dari Tel Aviv ke Yerusalem," katanya.
"Pemerintahan ini (AS) dengan sengaja mengganggu dan merusak tatanan internasional karena dukungannya yang buta terhadap kebijakan ilegal dan kolonial Israel," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.
"Administrasi AS saat ini percaya bahwa mereka di atas hukum dan di luar akuntabilitas," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (4/10).
Seperti diketahui, sebelumnya, Penasihat keamanan nasional AS, John Bolton, mengatakan AS menarik diri dari protokol mengenai Mahkamah Internasional yang terpisah di Den Haag yang memutuskan perselisihan antar negara.
"Ini terkait dengan kasus yang dibawa oleh apa yang disebut negara Palestina yang menyebut Amerika Serikat sebagai terdakwa, menantang langkah kami memindahkan kedutaan kami dari Tel Aviv ke Yerusalem," katanya.
Bolton
mengatakan AS telah meninggalkan Protokol Opsional dan Penyelesaian
Sengketa Konvensi Wina 1961, yang menetapkan Mahkamah Internasional
sebagai "yurisdiksi wajib" untuk menyelesaikan perselisihan kecuali
negara berselisih memutuskan untuk menyelesaikannya di tempat lain.
"AS akan tetap menjadi bagian dari konvensi yang mendasari berdirinya Mahkamah Internasional dan kami mengharapkan semua pihak lain untuk mematuhi kewajiban internasional mereka di atasnya," ujar Bolton.
"AS akan tetap menjadi bagian dari konvensi yang mendasari berdirinya Mahkamah Internasional dan kami mengharapkan semua pihak lain untuk mematuhi kewajiban internasional mereka di atasnya," ujar Bolton.
Credit sindonews.com
AS keluar dari dua perjanjian internasional
Presiden Amerika Serikat Donald Trump
menyampaikan pidatonya dalam pembukaan sesi Debat Umum Sidang Majelis
Umum PBB ke-73 di markas besar PBB, New York, Selasa (25/9).
(webtv.un.org)
Washington (CB) - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat
Donald Trump pada Rabu menarik diri dari dua perjanjian internasional
setelah Iran dan Palestina mengajukan keberatan kepada Mahkamah
Internasional soal kebijakan AS.
Langkah itu adalah penarikan diri terbaru Washington dari perjanjian internasional.
Penasihat keamanan nasional AS John Bolton mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mengkaji ulang semua perjanjian internasional, yang bisa menghadapkannya pada keputusan mengikat, yang dikeluarkan Mahkamah Internasional (ICJ), demikian Reuters melaporkan.
Pada saat sama, Bolton mengecam pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-bangsa itu karena dianggapnya "dipolitisasi dan tidak efektif".
ICJ, yang berpusat di Denhaag, Belanda, merupakan lembaga PBB yang menyelesaikan persengketaan di antara negara-negara.
Bolton mengatakan Amerika Serikat keluar dari "protokol pilihan" di bawah Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.
Keputusan menarik diri dari protokol itu diambil setelah Palestina pada September menyampaikan keberatan menyangkut keputusan Washington untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Sebelumnya pada Rabu, ICJ memberikan kemenangan kepada Teheran dengan memerintahkan Amerika Serikat untuk memastikan bahwa sanksi-sanksi yang dikenakannya terhadap Iran tidak mengganggu bantuan kemanusiaan atau keselamatan penerbangan sipil.
Langkah itu adalah penarikan diri terbaru Washington dari perjanjian internasional.
Penasihat keamanan nasional AS John Bolton mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mengkaji ulang semua perjanjian internasional, yang bisa menghadapkannya pada keputusan mengikat, yang dikeluarkan Mahkamah Internasional (ICJ), demikian Reuters melaporkan.
Pada saat sama, Bolton mengecam pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-bangsa itu karena dianggapnya "dipolitisasi dan tidak efektif".
ICJ, yang berpusat di Denhaag, Belanda, merupakan lembaga PBB yang menyelesaikan persengketaan di antara negara-negara.
Bolton mengatakan Amerika Serikat keluar dari "protokol pilihan" di bawah Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.
Keputusan menarik diri dari protokol itu diambil setelah Palestina pada September menyampaikan keberatan menyangkut keputusan Washington untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Sebelumnya pada Rabu, ICJ memberikan kemenangan kepada Teheran dengan memerintahkan Amerika Serikat untuk memastikan bahwa sanksi-sanksi yang dikenakannya terhadap Iran tidak mengganggu bantuan kemanusiaan atau keselamatan penerbangan sipil.
Teheran beralasan bahwa sanksi yang diterapkan AS sejak Mei pemerintahan Trump telah melanggar Perjanjian Persahabatan 1955 antara kedua negara.
Washington bereaksi dengan keluar dari perjanjian tersebut, yang ditandatangani jauh sebelum revolusi Iran 1979. Revolusi tersebut mengubah AS dan Iran menjadi musuh bebuyutan.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan Amerika Serikat seharusnya sudah mundur dari perjanjian persahabatan dengan Iran sejak beberapa dasawarsa lalu. Ia mengakan ICJ tidak punya kewenangan menyangkut sanksi-sanksi, yang dikatakannya merupakan hal mendasar bagi kepentingan keamanan AS.
AS telah mengambil kebijakan garis keras terhadap Teheran dengan memutuskan keluar dari kesepakatan nuklir 2015 serta menerapkan kembali berbagai sanksi.
Dua tahun sejak terpilih sebagai presiden Amerika Serikat, Trump telah menarik negaranya keluar dari perjanjian enam negara dengan Iran, perjanjian iklim global serta badan kebudayaan PBB.
Trump juga mengancam sekutu militernya di NATO bahwa Amerika Serikat akan "jalan sendiri" kalau anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara itu tidak mau membelanjakan anggaran lebih untuk pertahanan.
Credit antaranews.com
Langganan:
Postingan (Atom)