Muslim Uighur Hidup Ketakutan di Cina

Muslim Uighur yang kini warga Australia, Almas Nizamidin, yang kini jadi warga negara Australia, mendesak pemerintah membantu pembebasan istri dan ibunya yang ditahan di Cina Barat.

Foto: ABC

Di Xinjiang, menjadi orang Uighur adalah kejahatan besar.

CB, ADELAIDE -- Tahun lalu, ketika Almas Nizamidin kembali ke Urumqi, ibu kota Xinjiang di barat laut Cina, dia bermaksud mencari istrinya yang diambil polisi berpakaian sipil tanpa tuduhan resmi. Almas (27 tahun) adalah pekerja konstruksi di Adelaide dan menjadi warga negara Australia pada 2014 setelah meninggalkan Cina pada 2009.


Dia terbang ke Urumqi setelah mendengar kabar tentang istrinya, namun menemukan kota tempatnya dibesarkan sudah tak dikenalinya lagi. "Tampaknya seperti pendudukan. Ada tank di jalan-jalan, dan tahanan polisi setiap 100 meter di mana petugas polisi memindai kartu identitas dan isi telepon mereka," katanya.

Ketika istrinya Buzainafu Abudourexiti dibawa polisi pada Maret 2017 dia berusia 25 tahun dan hamil dua bulan. Abudourexiti awalnya dibawa polisi untuk "pendidikan ulang" tetapi kemudian dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara


Almas mengatakan kejahatan yang dituduhkan pada istrinya katanya ekstremisme agama, hanya karena dia pernah studi Islam di Timur Tengah. Pasangan muda ini orang Uighur, etnis minoritas berbahasa Turki di Xinjiang, Wilayah Otonomi Uighur. Kebanyakan orang Uighur menganut Islam yang jadi bagian penting budaya mereka, sama seperti budaya Asia Tengah lainnya.


Namun sekarang, menurut kelompok HAM dan pengamat, di bawah kampanye Beijing untuk "pendidikan kembali", budaya dan identitas Uighur terancam musnah.


Kehilangan segalanya

Foto: Masjid di Kota Kashgar, Xinjiang, dengan tulisan "Cintailah Partai, Cintailah Negara". (AP: Ng Han Guan, File)

Menurut sebuah laporan, sejak musim semi lalu, setidaknya ratusan ribu dan mungkin lebih 1 juta etnis minoritas - kebanyakan orang Uighur - di Xinjiang telah diinternir di kamp-kamp penahanan massal. "Ini penahanan massal terbesar dari populasi minoritas di dunia saat ini," kata Komisi Amerika Serikat Urusan Cina pada April lalu.


Australia kini dihuni oleh sekitar 600 keluarga asal Uighur dengan populasi lebih dari 3.000 orang. Sebagian besar tinggal di Adelaide, bersama-sama minoritas Muslim lainnya yang juga menjadi sasaran penumpasan.


ABC mewawancarai sekitar 20 warga Uighur di Australia. Mereka berprofesi sebagai pekerja, pengusaha, mahasiswa, ibu rumah tangga, serta aktivis. Hampir semuanya memiliki keluarga atau teman yang saat ini ditahan di Cina.


Namun banyak yang menolak berbicara terbuka, karena khawatir dapat menyulitkan anggota keluarganya yang masih tinggal di Cina. "Bicaralah pada Almas, dia telah kehilangan segalanya, jadi dia bisa bicara," kata seorang pria Uighur kepada ABC di Melbourne.


ABC meminta komentar dari berbagai otoritas Cina tetapi belum menerima jawaban apa pun. Namun Kementerian Luar Negeri Cina baru-baru ini mengatakan belum mendengar tentang situasi ini dan menyebutkan Beijing melindungi hak-hak orang asing.


Era baru sosialisme dengan penahanan massal

Foto: Nizamidin menunjukkan foto bersama istrinya yang kini ditahan. (ABC News)

Para tahanan dari "kamp pendidikan ulang", sekitar 10 persen dari seluruh penduduk Uighur di wilayah itu, dilaporkan dipaksa meneriakkan slogan, menonton video propaganda, mencela agama mereka dan berjanji setia kepada Partai Komunis di dalam sel yang penuh sesak. Tindakan keras Cina terhadap orang Uighur dimulai pada 1990-an, ketika ketegangan etnis berkobar di tengah tuntutan merdeka dari warga Uighur di Xinjiang.


Menurut James Millward dari Georgetown University, tujuan jangka panjang pemerintah China di Xinjiang adalah meredakan ketegangan. Mereka yakin upaya meningkatkan ekonomi akan membantu.


Selama tiga dasawarsa terakhir, ekonomi membaik, demikian pula transportasi dan komunikasi ke bagian lain Asia Tengah. Namun hubungan antara orang Uighur dan etnis mayoritas Han memburuk.


Dosen sejarah Cina di Universitas Sydney David Brophy menjelaskan, penindasan terhadap kebebasan beragama dan diskriminasi terhadap orang Uighur telah lama terjadi. Namun, katanya, laporan tentang penahanan massal terjadi bertepatan dengan klaim sosialisme Cina memasuki era baru.


"Kehadiran minoritas yang tidak puas sama sekali tidak sejalan dengan visi negara bersatu untuk mewujudkan apa yang disebut Xi Jinping sebagai 'Mimpi Cina'," kata Brophy.


Tanggapan Deplu Australia

Foto: Foto Presiden Xi Jinping di papan reklame di Kota Hotan, Xinjiang. (AP: Ng Han Guan, File)

Pemerintah Cina secara teratur mengutip pengaruh dari luar, yaitu ekstremisme agama dan separatisme, sebagai justifikasi atas tindakan keras terhadap etnis Uighur. Sejumlah orang Uighur diketahui bergabung dengan milisi Islam di Suriah dan Irak, yakin bahwa dengan mendapatkan pelatihan militer dan solidaritas milisi internasional, mereka suatu hari bisa melakukan perlawanan di Xinjiang.


"Tapi Cina menjaga pintu keluar masuk ke Xinjiang, dan strategi ini bukan ancaman bagi Pemerintahan Beijing. Jelas bukan satu hal yang dapat membenarkan tindakan keras saat ini," kata Brophy.


Laporan Human Rights Watch mengatakan upaya memadamkan pengaruh luar dan ekstremisme agama berkembang menjadi kampanye yang lebih luas dan sewenang-wenang terhadap siapa pun yang dicurigai melakukan ketidaksetiaan politik. Di Xinjiang, itu dapat berarti orang Uighur, khususnya mereka yang mengekspresikan identitas agama atau budaya mereka bahkan dengan damai.

Foto: Nizamidin bersama istri dan ibunya di Bandara Urumqi. Dia mengaku inilah terakhir kalinya dia melihat istrinya. (Supplied: Almas Nizamidin)

Di Xinjiang saat ini, misalnya, menumbuhkan jenggot, shalat secara teratur, atau menghubungi keluarga di luar negeri, dapat menyebabkan seseorang dipenjara atau dikirim ke kamp pendidikan ulang. "Di Xinjiang, menjadi orang Uighur, menjadi etnis minoritas, itu kejahatan besar. Orang seperti domba yang menunggu untuk dibunuh, kehilangan harapan," kata Almas Nizamidin.


Menurut Profesor Millward, beberapa elemen dari kamp pendidikan ulang menyerupai Revolusi Kebudayaan Cina. Kampanyenya menggunakan cara-cara pemaksaan untuk mengubah sikap orang. "Penargetan etnis dan agama dari seluruh kelompok etnis dan penggunaan penahanan massal, mencerminkan preseden sejarah yang sangat gelap," katanya.


Deplu Australia mengatakan prihatin dengan meningkatnya laporan penganiayaan terhadap orang Uighur di Xinjiang. "Kami telah menyampaikan permasalahan ini dengan Cina," kata Deplu Australia.


Ketakutan dan trauma di Australia

Foto: Abdul-Salam Alim, pemuka masyarakat Uighur di Adelaide. (ABC News)

Pembicaraan tentang situasi di Xinjiang menimbulkan ketakutan di kalangan warga Uighur di Australia. Beberapa orang yang diwawancarai ABC menangis ketika menyinggung masalah ini.


"Di rumah saya tidak mengizinkan pembicaraan ini terbuka, saya akan mengubah topik pembicaraan," kata Abdul-Salam Alim, pria Uighur berusia 45 tahun, seorang guru agama di Garden College, sekolah komunitas Islam di Adelaide.


"Karena saya tahu jika saya berbicara, seseorang akan mulai emosional ... mereka tidak tahan," kata Abdul-Salam.


Istrinya memiliki lima saudara yang tinggal di Kota Hotan, Xinjiang. Menurut Abdul-Salam, kecuali satu orang, setiap orang dewasa dari lima keluarga mereka itu ditahan atau dipenjara.


Hal ini membuat 21 anak-anak harus dirawat oleh satu-satunya wanita yang tidak ditahan di seluruh keluarga ini. Saat Abdul-Salam berbicara, ibu mertuanya - nenek dari 21 anak-anak tersebut - duduk mendengarkan, dan diam-diam menangis.

Foto: Murid-murid dari etnis minoritas di Xinjiang memberikan penghormatan ala Partai Komunis ke gurunya. (Reuters)

Ketika ditanya perasaannya tentang situasi di kampung, ibu mertua Abdul-Salam melalui penerjemah mengaku tidak pernah berbicara dengan anak-anaknya - kecuali anak perempuannya di Australia - selama hampir 18 bulan.


"Saya tidak bisa membayangkan bagaimana anak-anak kecil bertahan hidup tanpa perawatan orangtua," katanya.


Sumber ABC mengatakan pada Agustus 2017, seorang warga Australia keturunan Uighur ditangkap saat mendarat di Bandara Chengdu, Cina, dan ditahan lebih dari 20 hari tanpa tuntutan. Deplu Australia menegaskan pihaknya memberikan bantuan konsuler kepada seorang pria yang ciri-cirinya cocok, namun tidak memberikan informasi lebih lanjut.


"Kamu pikir kamu orang Australia?"

Foto: Petugas keamanan berjaga di jalan-jalan Kota Kashgar. (Reuters: Thomas Peter)

Seorang warga Australia keturunan Uighur lainnya yang diminta disebut sebagai "Sam", menjelaskan kepada ABC dia diserang oleh puluhan polisi ketika menunjukkan paspornya di pos pemeriksaan di Urumqi pada 2016. Dia mengaku, seorang petugas berkata, "Kamu pikir kamu orang Australia?" dan mendorongkan paspor ke wajahnya.


"Saya mendorong dan bilang 'apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa melakukan hal itu'," katanya.


"Kemudian lebih dari 15 orang datang dan memukuli saya. Berikutnya yang saya ingat adalah saya sudah di rumah sakit," tambah Sam.


Warga lainnya bernama Elminur dibesarkan di Ghulja, Xinjiang, dan datang tiba di Australia tahun 2009. Mahasiswa berusia 20 tahun itu meminta nama belakangnya tidak disebutkan karena dia masih memiliki keluarga di Cina.


Dia mengaku saat di sekolah di Ghulja dia diminta untuk tidak shalat. "Tumbuh dewasa saya takut shalat," katanya, "Ketika pertama kali datang ke sini saya ragu-ragu bergabung dengan ritual keagamaan."

Foto: Salah seorang siswa keturunan Uighur menyampaikan orasi di depan Kedubes China di Canberra. (Supplied)

Seorang siswa SMA di Uighur, yang datang ke Adelaide dari Ghulja tiga tahun lalu, menceritakan kenangan Ramadhan di Xinjiang. Para siswa di sekolahnya, katanya, diminta menandatangani kontrak dan berjanji tidak berpuasa atau pergi ke masjid.


Pada bulan Maret, dalam aksi demonstrasi protes di Canberra siswa berusia 17 tahun menyampaikan pidato di depan Kedutaan Cina. "Pemerintah Cina, Anda menginginkan kesatuan kelompok etnis yang berbeda," katanya. "Anda mengatakan ingin semua kelompok etnis saling merangkul seperti 'buah delima'."


"Kemudian Anda membuka kamp pendidikan ulang di Xinjiang di mana Anda menahan ratusan ribu minoritas Muslim," ujarnya.


"Apakah ini yang Anda maksud dengan persatuan kelompok etnis?" tanya siswa tersebut.


Harapan untuk hidup berdampingan memudar


Jauh dari pos-pos pemeriksaan dan tahanan, komunitas Uighur di Australia menciptakan ruang di mana mereka merayakan dan melestarikan budaya Uighur dengan bangga. Mereka pun bebas mendiskusikan politik sampai batas tertentu. Banyak dari mereka dulu tidak terbayangkan bisa mengkritik pemerintah Cina atau menyerukan kemerdekaan dari Cina.

Foto: Gadis-gadis etnis Uighur asal China di Masjid Wandana, Australia Selatan. (ABC News)

Namun di saat tindakan keras telah mengubah tanah air mereka menyerupai negara polisi, banyak orang Uighur mengatakan hidup berdampingan secara damai dengan etnis Han di bawah kekuasaan Cina tidak lagi masuk akal dalam jangka panjang.


Aktivis secara terbuka mengkampanyekan kemerdekaan sebagai negara Turkestan Timur, dengan konsekuensi anggota keluarga mereka di Cina menjadi target penindakan. Banyak orang warga Uighur di Australia mengaku putus asa, tidak berdaya, dan tidak dapat mempercayai siapa pun.


ABC telah menghubungi kedutaan Cina di Canberra, Kementerian Luar Negeri Cina, dan berbagai otoritas lainnya untuk memberikan komentar tetapi semuanya tidak dijawab.

Credit  republika.co.id

Proyek Pembangunan Kapal Selam Australia Ditunda

Rancangan kapal selam yang terpilih akan menggantikan kapal perang Australia, Anzac-class.

Foto: Australian Defence Force

Proyek pembangunan kapal selam tersebut bernilai Rp 366 triliun.

CB, MELBOURNE -- Pengumuman yang sudah lama ditunggu-tunggu tentang siapa yang akan membangun armada kapal perang antikapal selam Angkatan Laut Australia berikutnya ditunda. Pemerintah Australia masih memperdebatkan apakah akan memasukkan perusahaan yang bermarkas di Australia Barat dalam proyek senilai 35 miliar dolar AS (setara Rp 366 triliun) tersebut.




Poin Inti

- Tiga perusahaan pertahanan asing telah terpilih merancang dan membangun kapal perang masa depan Australia. Perusahaan Inggris BAE Systems secara luas disukai untuk memenangkan proyek SEA5000 yang menguntungkan.

- Jika BAE Systems berhasil mendapatkan kontrak 35 miliar dolar AS, Australia kemungkinan akan menandatangani salah satu Perjanjian Perdagangan Bebas pertama dengan Inggris setelah Brexit.


- Tiga perusahaan asing telah terpilih merancang dan membangun kapal perang masa depan Australia, yang diharapkan akan menggantikan kapal perang kelas Anzac yang sudah tua.

Perusahaan Inggris BAE Systems secara luas difavoritkan memenangkan proyek SEA5000 yang menguntungkan dengan penawaran fregat "Tipe 26" berteknologi tinggi, tetapi bersaing melawan Fincantieri dari Italia dengan kapal perang FREMM-nya, dan Navantia dari Spanyol dengan F100 yang diperbarui.


Ada juga spekulasi yang berkembang dikalangan industri ini jika BAE Systems berhasil mengamankan kontrak, Australia kemungkinan akan menandatangani salah satu Perjanjian Perdagangan Bebas pertama dengan Inggris setelah Brexit, dan dapat mulai mengekspor kendaraan Bushmaster ke Angkatan Darat Inggris.


Orang dalam dari Departemen Pertahanan mengatakan pengumuman mengenai kapal perang masa depan (Future Frigate) Australia itu dijadwalkan akan dilakukan minggu lalu, tetapi sebuah desakan terakhir untuk memungkinkan Austral, produsen kapal Australia yang berbasis di Australia menjadi bagian dari pembangunan armada ini telah mempersulit proses tersebut.


Bulan lalu, Austal dikeluarkan dari proyek senilai tiga miliar dolar AS atau Rp 31 triliun untuk membangun Kapal Patroli lepas pantai (OPV) Angkatan Laut baru setelah negosiasi dengan perancang Jerman Luerssen gagal. Informasi yang diperoleh ABC menunjukkan setelah dikeluarkannya Austal dari pembangunan OPV, anggota Kabinet Australia Barat sangat mendukung agar Austal ikut memainkan peran dalam pembangunan Future Frigate, yang akan dirakit di Adelaide, Australia Barat.


Menteri Industri Pertahanan Christopher Pyne tidak bersedia mengomentari apakah peran Austal sedang dipertimbangkan, tetapi keputusan akhir tentang proyek Frigate ini masih bisa diterbitkan beberapa minggu lagi. "Pemerintah mengatakan kami akan membuat pengumuman tentang pelelang yang sukses pada pertengahan tahun ini yaitu Juni dan Juli," kata Pyne.


"Kami pasti akan melakukan itu. Jika ada pelelangan yang sukses yang ingin melakukan subkontrak ke pembuat kapal Australia seperti Austal, kami sangat terbuka untuk mereka melakukannya, tetapi itu tergantung pada keberhasilan tender yang diajukan," katanya.


Menteri Luar Negeri Julie Bishop, tokoh Australia Barat yang paling senior di Kabinet, mengatakan tidak pantas mengomentari masalah yang terkait dengan tender. Dia menambahkan mendukung industri galangan kapal Australia Barat (WA).


"Kami mendukung kapal Austal dan kami ingin melihat lebih banyak pekerjaan di galangan kapal di seluruh Australia," ujarnya.


Namun, wakil pemimpin Liberal menolak mengatakan apakah Julie Bishop telah membuat pernyataan khusus untuk rekan Kabinetnya agar Austal dimasukkan dalam program Future Frigate. "Kami terus membuat representasi untuk anggota dan anggota senat Australia Barat untuk mendukung bisnis Australia Barat dan lebih banyak pekerjaan di Australia Barat, dan kami senang Pemerintah Federal telah meluncurkan program pembuatan kapal yang signifikan di seluruh Australia dan akan ada lebih banyak lagi pekerjaan di galangan kapal sebagai hasil dari kebijakan Pemerintah Turnbull," katanya.


ABC telah mengajukan pertanyaan kepada Austal apakah mereka juga melobi Pemerintah Federal agar diizinkan untuk mengambil bagian dalam pembangunan frigat baru, tetapi perusahaan menolak berkomentar.

Credit  republika.co.id/abc-australia-network

Menlu AS Sebut Tak Beri Tenggat Waktu Perlucutan Nuklir Korut

Menlu AS, Mike Pompeo, memastikan bahwa negaranya tidak akan memberikan tenggat waktu untuk proses perlucutan senjata nuklir Korea Utara. (Drew Angerer/Getty Images/AFP)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, memastikan bahwa negaranya tidak akan memberikan tenggat waktu untuk proses perlucutan senjata nuklir Korea Utara.

"Saya tidak akan memberikan tenggat waktu, apakah dua bulan, enam bulan, kami berkomitmen berjalan di momen tepat guna ini untuk melihat apakah kami dapat mencapai yang kedua pemimpin inginkan," ujar Pompeo.

Pompeo merujuk pada komitmen Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un setelah menggelar pertemuan bersejarah di Singapura pada 12 Juni lalu.



Salah satu inti hasil pertemuan itu adalah Korut dan AS sepakat untuk mewujudkan denuklirisasi penuh di Semenanjung Korea.


Pompeo sendiri berjanji akan terus mengawal Korut dalam proses perlucutan senjata nuklir yang dianggap mengancam AS,

"Kami harap akan ada proses yang baik," ucap Pompeo dalam wawancara khusus dengan CNN.

Pernyataan ini disampaikan tak lama setelah seorang pejabat AS mengatakan bahwa negaranya akan memberikan tenggat waktu dan daftar permintaan khusus kepada Korut terkait isi kesepakatan tersebut.

Sumber itu tak menjelaskan lebih lanjut. Namun, ia memastikan bahwa daftar ini akan membuat Korut tetap menghormati komitmen dalam perjanjian tersebut, terutama mengenai perlucutan senjata nuklir.


Selain perjanjian itu, pertemuan bersejarah di Singapura itu juga membawa perkembangan terbaru, yaitu Trump mempertimbangkan menghentikan latihan militer bersama AS dan Korea Selatan.

Selama ini, Korut menganggap kehadiran pasukan AS di Korsel mengancam kedaulatannya sehingga mereka terus mengembangkan program senjata nuklir.

Pompeo mengatakan bahwa pertimbangan Trump itu dapat diwujudkan "selama ada proses negosiasi yang baik dan mencapai hasil produktif."

"Jika kita tidak bisa melakukan itu, jika terlihat tidak ada kapasitas untuk mencapai hasil yang ingin diinginkan kedua pemimpin, ya, kami akan mengkaji kembali," ucap Pompeo.


Ia lantas menjelaskan bahwa tidak mungkin mengharapkan tenggat waktu yang jelas setelah kedua negara berselisih selama 40 tahun.

"Ada pemahaman yang dibangun sebelum pertemuan, beberapa di antaranya dipikirkan ketika presiden sedang di Singapura, bahwa saya pikir membawa kita ke jalur yang benar sehingga bisa menuju kerangka kerja yang sukses," kata Pompeo.




Credit  cnnindonesia.com

China melunakkan kebijakan "Made in China 2025"

Dokumentasi Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Wilbur Ross (kedua kiri), dan Wakil Perdana Menteri China, Liu He (keempat kanan), menghadiri pertemuan di Diaoyutai State Guesthouse di Beijing, China, Minggu (3/6/2018). (Andy Wong/Pool via REUTERS)

... beberapa pejabat China telah mengakui kesalahan pemerintah telah memaksakan kebijakan itu yang telah menimbulkan tekanan kepada mereka...

Beijing (CB) - Pemerintah China mulai melunakkan kebijakan yang dikenal Made in China 2025, suatu kebijakan negara mendukung industri dalam negeri, yang kemudian menimbulkan protes dari negara-negara Barat, dan pemerintah Amerika Serikat yang mengeluhkan ambisi teknologi negeri tirai bambu itu.

Sumber-sumber dari para diplomat dan media massa pemerintah China, di Beijing, Senin, mengatakan, perang dagang besar-besaran yang dipicu Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengancam menaikkan tarif bea masuk 25 persen pada impor barang-barang China senilai 450 miliar dollar Amerika Serikat.

Ini telah menekan pemerintah China untuk menghentikan kebijakan dimana negara mendukung industrinya pemerintahannya yang telah membuat kesenjangan di 10 sektor utama.

Ancaman Amerika, menurut sumber itu telah membuat pemerintah China semakin sadar bahwa kebijakan ambisiusnya telah memicu kemarahan Negara Paman Sam itu.

Pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan aturan yang membatasi perusahaan China memiliki saham maksimal cuma 25 persen jika membeli perusahaan Amerika yang memiliki teknologi strategis, kata seorang pejabat pemerintah Amerika.

Seorang diplomat senior Barat mengatakan, dalam pertemuan para pejabat Cina baru-baru ini mulai melunakkan kebijakan Made in China 2025. Para pejabat telah menggarisbawahi apa saja yang telah membuat kemarahan mitra dagang luar negeri, kemudian proposalnya akan diselesaikan para akademisi China.

Dan Kantor Berita China Xinhua memberitakan ada 140 item dalam kebijakan Made in China 2025 belum berjalan.

Diplomat itu mengatakan, beberapa pejabat China telah mengakui kesalahan pemerintah telah memaksakan kebijakan itu yang telah menimbulkan tekanan kepada mereka.

"China tampaknya mulai menyesuaikan diri akibat propaganda yang hebat," kata diplomat itu.

Tiga wartawan media negara mengatakan, mereka telah diinstruksikan untuk tidak menggunakan istilah Made in China 2025 dalam pemberitaan. Dua media lain pemerintah mengatakan, mereka tidak menerima instruksi seperti itu.

Untuk mengejar ketertinggalan di bidang teknologi --terutama di bidang robotik, kedirgantaraan, mobil ramah lingkungan dan canggih, serta bahan dasar-- China mengeluarkan kebijakan Made in China 2025 oleh Dewan Negara China pada 2015.

Intinya, kebijakan itu untuk menggapai visi pemimpin China saat ini menjadi negara adidaya dunia pada 2050.

Tapi kebijakan itu telah memicu kemarahan Amerika yang kemudian mengenakan tarif bea masuk barang-barang impor dari China.

Credit  antaranews.com

Enam polisi tewas saat bentrok dengan tentara di Filipina

Ilustrasi - Anggota Pasukan Aksi Khusus (SAF) Polisi Nasional Filipina (PNP) membawa peti jenazah polisi SAF yang tewas dalam bentrokan dengan pemberontak Muslim di Pangkalan Udara Villamor, kota Pasay, metro Manila, Filipina, Kamis (29/1/2015). (REUTERS/Romeo Ranoco)

Manila, Filipina, (CB) - Filipina menyelidiki penyebab bentrokan antara polisi dan tendara pada Senin (25/yang menewaskan enam polisi dan melukai sembilan lagi, kata laporan polisi pada Selasa.

Tentara yang sedang berpatroli melepaskan tembakan ke arah polisi yang juga sedang berpatroli sekitar pukul 09.20 waktu setempat Senin di satu desa di Kota Kecil Santa Rita di Provinsi Samar, Filipina Tengah. Selanjutnya terjadi baku-tembak selama 30 menit yang menewaskan dan melukai personel polisi.

Laporan itu mengatakan kedua pasukan keamanan pemerintah tersebut sedang melakukan patroli tempur ketika "bentrokan" maut terjadi.

Tak ada tentara yang tewas atau cedera dalam peristiwa itu, kata laporan tersebut.

"Penyelidikan gabungan, menyeluruh dan tak memihak sedang dilakukan," kata Komandan Operasi Angkatan Darat di provinsi itu May. Jend. Raul Farnacio, sebagaimana dikutip Xinhua. Wilayah tersebut dikenal sebagai sarang gerilyawan.

Farnacio meyakinkan masyarakat bahwa militer dan polisi "sepenuhnya bekerjasama guna mengungkap peristiwa itu". Ia menambahkan "tindakan yang tepat" akan dilakukan terhadap komandan lapangan yang melakukan kesalahan.

"Dapat dipastikan peristiwa yang tak menguntungkan takkan menghambat hubungan kerja polisi dan Angkatan Darat anda di wilayah tersebut," kata Farnacio.

Credit  antaranews.com

Dua Rudal Israel Jatuh di Dekat Bandara Internasional Suriah

Ilustrasi serangan rudal di Damaskus. (Reuters/Omar Sanadiki)

Jakarta, CB -- Dua peluru kendali Israel dilaporkan jatuh di dekat bandara internasional Damaskus, Suriah, pada Selasa (26/6) dini hari.

"Dua rudal Israel jatuh dekat bandara internasional Damaskus," demikian bunyi pemberitaan kantor berita pemerintah Suriah, sebagaimana dikutip AFP.

Kelompok pemantau Syrian Observatory for Human Rights melaporkan bahwa dua rudal itu ditembakkan dari arah Israel dan menghantam gudang senjata Hizbullah.



"Rudal Israel itu menghantam gudang senjata Hizbullah yang berada di dekat bandara," ujar Kepala Syrian Observatory for Human Rights, Rami Abdel.


Rami mengatakan bahwa serangan udara itu terjadi sekitar pukul 01.00 waktu setempat dan militer Suriah gagal mengintersepsi.

Menurut Rami, serangan itu tak menimbulkan ledakan besar meski menargetkan gudang senjata Hizbullah.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah Israel. Namun selama ini, Israel memperingatkan bahaya kehadiran militer Iran di Suriah yang dianggap mengancam negaranya.


Israel pun kerap melakukan serangan ke target-target yang terkait dengan Iran di Suriah.

Negara pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu sendiri memiliki sejarah khusus dengan Suriah.

Mereka merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah pada Perang Enam Hari pada 1967, kemudian mencaploknya, satu tindakan yang tak diakui oleh masyarakat internasional.




Credit  cnnindonesia.com

Iran Siap Hadapi 'Proxy War' dengan AS dan Israel

Angkatan bersenjata Iran siap untuk meladeni ancaman apapun, bahkan tindakan militer oleh Amerika Serikat (AS), Israel dan sekutunya. Foto/Istimewa

TEHERAN - Penasihat militer tertinggi untuk pemimpin spiritual Iran memperingatkan bahwa angkatan bersenjata Teheran siap untuk meladeni ancaman apapun, bahkan tindakan militer oleh Amerika Serikat (AS), Israel dan sekutunya.

Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi bersumpah untuk menanggapi ancaman militer dan non militer dari AS dan Israel. Keduanya menuding Iran penyebab destabilisasi Timur Tengah lewat pengembangan misilnya dan dukungan terhadap milisi Syiah yang memerangi jihadis dan gerilyawan di Iran serta Suriah.

"Amerika dan Zionis adalah ancaman utama yang dapat mengobarkan perang proksi di kawasan ini," kata Safavi, menurut kantor berita semi resmi Mehr.

"Perang proksi adalah sebuah kemungkinan, dan kami telah belajar untuk mempertimbangkan berbagai skenario dan memiliki rencana untuk setiap ancaman yang mungkin terjadi," imbuhnya.

"Kekuatan utama di luar kawasan berada dalam persaingan strategis dan geopolitik untuk Asia Barat, dan diharapkan kawasan itu akan menjadi wilayah paling bergejolak selama 12 tahun ke depan," tukasnya seperti disitir dari Newsweek, Selasa (26/6/2018).

Safavi, yang berpidato dalam sebuah upacara di kota Shiraz, Provinsi Fars, juga membidik sekutu utama AS lainnya di Timur Tengah. Ketika ditanya apa yang akan dilakukan Iran sebagai tanggapan terhadap potensi serangan dari Arab Saudi, Safavi mengatakan: "Istana kerajaan di Riyadh akan dihujani dengan 1.000 rudal." 

Credit  sindonews.com

Jenderal Iran Ancam Hujani Arab Saudi dengan 1.000 Rudal

Iran mengancam akan hujani Arab Saudi dengan 1.000 rudal jika nekat melakukan invasi. Foto/Istimewa

TEHERAN - Iran mengeluarkan ancaman terbaru kepada Arab Saudi. Kedua negara terkunci dalam perebutan kekuasaan  untuk menjadi kekuatan utama di kawasan ini.

Penasihat militer pemimpin spiritual Iran, Mayor Jenderal Yahya Rahim-Safavi mengancam akan meluncurkan 1.000 rudal ke Ibu Kota Arab Saudi Riyadh. Ia mengatakan kota lima juta orang itu akan diratakan jika Saudi menyerang Iran.

Ancaman itu dilontarkannya saat berpidato pada pertemuan militan Iran. Ia memperingatkan istana raja Saudi dan putra mahkota akan dihancurkan oleh Teheran.

Ia juga mengancam musuh-musuh Iran dan menyebut bahwa Teheran adalah kekuatan tertinggi di Timur Tengah.

"Tidak ada keputusan regional yang bisa dibuat tanpa keterlibatan Iran," katanya.

Ia juga menyatakan tidak ada kekuatan di Timur Tengah yang dapat menjadi ancaman bagi mereka.

"Arab Saudi tahu betul bahwa jika bertindak seperti orang bodoh dan menyerang Iran, Republik Islam akan menembakkan 1.000 rudal ke istana Saudi di Riyadh pada hari pertama invasi," ujarnya seperti dikutip dari Daily Star, Selasa (26/6/2018).

Rahim Safavi adalah mantan komandan di Garda Revolusi Iran. Ia mengecam Amerika Serikat (AS) karena kehilangan sekutu utama di Timur Tengah. Ia juga bahwa mengatakan Iran memiliki rencana khusus untuk setiap skenario.

Iran dan AS telah berselisih tahun ini karena Presiden Donald Trump membatalkan kesepakatan nuklir dengan Teheran. Trump mengecam kesepakatan yang ditandatangani untuk mengekang ambisi Iran mendapatkan nuklir.

Iran pun mengancam akan memulai kembali program nuklirnya kecuali Eropa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Washington. Kesepakatan itu adalah untuk menangguhkan sanksi AS terhadap Iran sebagai ganti penyerahan program nuklirnya.

Iran dan Israel juga saling bertukar kata-kata atas pembentukan poros Teheran di Suriah - di mana Iran memperingatkan akan menjadi "Vietnam lain" bagi AS. Pasukan Iran telah digambarkan memimpin perang darat melawan pemberontak Suriah untuk Bashar al-Assad.

Yerusalem menuduh Teheran berusaha mendirikan pangkalan militer di negara yang dilanda perang untuk kemudian menyerang Israel.

"Zionis telah kehilangan sebagian besar kekuatan mereka di wilayah tersebut. Jika rezim Zionis memiliki kekuatan yang cukup, itu akan menghapus Presiden Suriah dari kekuasaan," kata Safavi mengakhiri. 

Credit  sindonews.com

Ledakan Rudal Houthi Menggetarkan Gedung KBRI Riyadh

Serangan rudal keenam yang menyerang wilayah Riyadh, Arab Saudi, sejak Desember lalu. Foto/Screengrab/Al Jazeera

RIYADH - Ledakan rudal balistik Houthi yang dihadang oleh rudal patriot Arab Saudi menghebohkan kawasan Diplomatic Quarter di Riyadh. Kaca-kaca sejumlah bangunan, termasuk miliki Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) bergetar keras dampak ledakan rudal itu.

Duta Besar Indonesia untuk Saudi, Agus Maftuh Abegebriel menyatakan, saat ledakan itu terjadi, dirinya masih berada di dalam gedung KBRI. Dia menyebut, ledakan rudal itu sempat membuat panik staf KBRI Riyadh.

“Waktu kejadiaan, saya masih berada di ruangan KBRI dan tiba-tiba ada suara menggelegar dan semua kaca bergetar. Saya turun dari lantai tiga dan ponsel saya berdering karena ada panggilan dari istri yang juga ketakutan suara gemuruh tersebut," kata Agus dalam keterangan pers KBRI Riyadh yang diterima Sindonews pada Senin (25/6).

"Saya langsung lari ke pos security dan baru ada info dari Syamsudin, keamanan KBRI bahwa ada rudal yang dihadang oleh rudal patriot. Syamsudin tidak berhasil mengabadikan tabrakan rudal tersebut, karena cahaya kilatan benturan yang menyilaukan mata," sambungnya.

Dia lalu menuturkan, berdasarkan informasi di lapangan menyebutkan, sebagian pecahan rudal jatuh di sebuah titik di dalam kawasan Diplomatic Quarter, komplek semua kedutaan asing di Saudi. Penjagaan akses masuk ke Diplomatic Quarter diperketat beberapa saat setelah jatuhnya pecahan rudal tersebut.

Serangan rudal ke Riyadh ini adalah yang keenam dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Total rudal balistik yang berhasil dihadang oleh militer Saudi ke wilayahnya, mayoritas ke wilayan Jizan dan Najran, berjumlah lebih dari 155 rudal.

Dalam mengantisipasi dan melindungi WNI yang tinggal di Saudi, KBRI Riyadh sendiri menyatakan sudah menyiapkan Crisis Management Team (CMT), sebuah tim reaksi cepat yang dikomandani Atase Pertahanan KBRI, Kolonel Infrantri Drajat Bima Yoga untuk mengevakuasi para WNI yang berada di kawasan rawan seperti Najran dan Jizan yang berada di perbatasan Saudi-Yaman.

Sementara itu, dalam sebuah surat kepada Dubes RI, Menteri Dalam Negeri Arab Saudi Abdulaziz bin Saud bin Naif bin Abdulaziz Al Saud menegaskan bahwa Saudi berkomitmen untuk melindungi semua ekspatriat Indonesia yang berada di Saudi dari serangan rudal-rudal tersebut. Pangeran Abdulaziz juga menegaskan bahwa angkatan Udara Saudi mampu menangkis serangan-serangan itu. 

Credit  sindonews.com

Menang Pemilu Turki, Erdogan Jadi Presiden Lagi

Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki sekaligus calon presiden petahana usai memberikan hak suaranya dalam pemilu di Istanbul, Minggu (24/6/2018). Foto/REUTERS/Umit Bektas

ANKARA - Recep Tayyip Erdogan resmi dinyatakan sebagai pemenang pemilu Turki dengan meraih lebih dari 50 persen suara. Dengan demikian, Erdogan kembali menjadi Presiden Turki.

Kemenangan Erdogan yang diusung AKP atau Partai Keadilan dan Pembangunan diumumkan Dewan Pemilihan Tinggi Turki (YSK) yang dilansir Reuters, Senin (25/6/2018). Kemenangan ini juga membuat Erdogan menjadi presiden pertama Turki di bawah sistem konstitusi yang baru, yakni sistem presidensial.

Pemilu presiden dan parlemen negara itu digelar Minggu kemarin. Untuk pemilu presiden, hingga saat ini (25/6/2018), sudah lebih dari 97,2 persen suara telah dihitung dan Erdogan meraih lebih dari 50 persen suara.

Sedangkan dalam pemilu parlemen, AKP meraih lebih dari 45 persen suara yang menjadikannya berada di urutan atas sebagai pemenang.


Menurut Ketua YSK, Partai Demokrat Rakyat (HDP) yang pro-Kurdi juga berhasil masuk ke parlemen setelah melewati ambang batas perolehan suara 10 persen. Jumlah pemilih dalam pemilu kali ini mencapai 87 persen.

Rival terkuat Erdogan, Muharrem Ince yang diusung Partai Rakyat Republik (CHP) meraih lebih dari 29 persen suara. CHP menempati posisi kedua dengan hampir 21 persen suara.

"Orang-orang Turki telah memilih Erdogan sebagai presiden pertama Turki/presiden eksekutif di bawah sistem baru," kata juru bicara pemerintah Turki Bekir Bozdag.

Saat menyampaikan pernyataannya, Erdogan mengatakan bahwa hasil sementara dari pemilu jelas menunjukkan kemenangannya, karena lebih dari 95 persen suara telah dihitung.

Dia menyerukan rakyat Turki untuk mengesampingkan ketegangan dari periode pemilu. Sedangkan kubu oposisi mengklaim bahwa ada kemungkinan digelar putaran kedua pemilu presiden.

Pemilu Turki kali ini adalah yang pertama sejak Turki beralih ke sistem pemerintahan presidensial setelah referendum konstitusi April 2017. Plebisit secara efektif membagi masyarakat Turki menjadi setengahnya, karena paket amandemen disahkan dengan margin yang mendekati 52 persen suara.

Kemenangan ini memungkinkan Erdogan untuk lebih mengkonsolidasikan kekuasaan politik dan melaksanakan reformasi konstitusi. Kekuasaan yang dimaksud termasuk kemampuan untuk memilih menteri kabinet dari luar legislatif, mengesahkan undang-undang, menyatakan keadaan darurat secara sepihak dan menggelar pemilu luar biasa. Posisi perdana menteri juga akan dihapuskan.

Namun, oposisi Turki melihat perubahan ini seperti perebutan kekuasaan, yang secara efektif menghancurkan demokrasi parlementer negara yang sudah berusia satu abad. 

Pesaing terdekat Erdogan, Ince, bersumpah bahwa dia akan mengangkat keadaan darurat dalam 48 jam jika terpilih sebagai presiden dan mengembalikan semua reformasi konstitusional seperti semula.

Erdogan membantah pandangan Ince. Menurutnya, Turki sedang mengadakan revolusi demokratik.

"Dengan sistem presidensial, Turki dengan serius menaikkan standar, naik di atas tingkat peradaban kontemporer," katanya.

Perubahan drastis dalam sistem politik Turki terjadi setelah upaya kudeta yang gagal pada bulan Juli 2016. Erdogan menuduh mantan sekutu yang jadi musuh, ulama Fethullah Gulen yang tinggal di Amerika Serikat sebagai dalang dari kudeta. Namun, Gulen membantah tuduhan itu dan curiga bahwa upaya kudeta hanya rekayasa kubu Erdogan.



Credit  sindonews.com

Indonesia dorong pentingnya akses yang adil atas sumber daya antariksa

Dokumentasi kosmonot Rusia (tidak ada nama) bekerja dalam misi ruang angkasa diluar Stasiun Angkasa Internasional dalam foto handout yang dirilis pada Jumat (24/8). Kosmonot Rusia, Gennady Padalka dan Yuri Malenchenko, menjalani misi lima jam 50 menit di angkasa pada Senin (20/8). (REUTERS/Roscosmos/Handout)

... prinsip utamanya adalah ada akses berkeadilan bagi semua negara, penggunaan antariksa untuk memberikan manfaat bagi semua negara, ketiadaan pengakuan kepemilikan atas ruang angkasa dan ketiadaan militerisasi antariksa...

London (CB) - Indonesia mendorong pentingnya peningkatan akses yang adil atas sumber daya antariksa bagi semua negara. Ini agar sumber daya antariksa dapat digunakan sebesar-besarnya untuk memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia, dengan perhatian khusus bagi kebutuhan negara-negara berkembang.

Seruan itu disampaikan Ketua Delegasi Indonesia/Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Prof Dr Thomas Djamaluddin, dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Peringatan 50 tahun Konferensi PBB tentang Eksplorasi dan Penggunaan Ruang Antariksa untuk Tujuan Damai (UN Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space), atau dikenal dengan sebutan UNISPACE+50, di Wina, Austria, pada 20-21 Juni.

Kepala Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya Kedutaan Besar Indonesia di Wina, Wina Retnosari, Kamis, menyebutkan dalam kesempatan tersebut, Djamaluddin dikukuhkan sebagai wakil ketua pertama Pertemuan Komite PBB untuk Penggunaan Antariksa untuk Tujuan Damai (UNCOPUOS) 2018-2019.

Djamaluddin mengatakan, Indonesia menekankan pentingnya peningkatan akses berkeadilan atas sumber daya antariksa, termasuk geo-stationary orbit (GSO), perlunya memperhatikan kebutuhan khusus negara-negara berkembang, peningkatan kerja sama internasional dan pembangunan kapasitas, dan perlunya memastikan kegiatan keantariksaan dilakukan secara berkelanjutan dan khusus untuk tujuan damai.

Indonesia merupakan negara dengan orbit di equator terpanjang di dunia.

UNISPACE+50 momentum yang amat baik untuk menegaskan kembali komitmen negara-negara terhadap prinsip-prinsip penggunaan ruang antariksa untuk tujuan damai.

"Di antara prinsip-prinsip utamanya adalah ada akses berkeadilan bagi semua negara, penggunaan antariksa untuk memberikan manfaat bagi semua negara, ketiadaan pengakuan kepemilikan atas ruang angkasa dan ketiadaan militerisasi antariksa," ujarnya.

Pada kesempatan itu juga digelar dorongan atas rancangan resolusi ruang angkasa sebagai penghela pembangunan  berkelanjutan untuk diadopsi di Sidang Majelis Umum ke 73/2018 PBB. Resolusi itu, pada intinya memandatkan agar UNCOPUOS merancang Agenda Space 2030 dan rencana implementasinya guna merumuskan peran antariksa dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Indonesia mendukung penuh resolusi dimaksud karena sejalan dengan kepentingan nasional untuk mencapai SDGs.

Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Duta Besar Indonesia untuk Austria/Wakil Tetap Indonesia di Wina, Dr Darmansjah Djumala, mengatakan, peran aktif Indonesia dalam diplomasi antariksa antara lain dilakukan melalui partisipasi di UNCOPUOS.

"Komite ini memiliki peran unik dalam mendorong dialog dan kerja sama antara negara-negara dengan kemampuan teknologi peluncuran satelit (spacefaring nations) dengan negara-negara yang tidak/belum memiliki kemampuan tersebut," ujarnya.

"Kita terus mendorong agar UNCOPUOS dapat semakin efektif menjalankan mandatnya. Salah satu aspek yang kita terus perjuangkan adalah pengembangan kapasitas untuk negara-negara berkembang agar kemampuannya di bidang keantariksaan semakin maju. Dengan demikian, negara berkembang seperti Indonesia dapat meningkatkan manfaat dari penggunaan ruang antariksa yang juga dapat dirasakan secara konkret oleh rakyat," ujar Djumala.

Pertemuan UNISPACE+50 dihadiri para menteri, wakil menteri, kepala lembaga antariksa nasional, dan delegasi dari negara-negara anggota PBB.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan sambungan telepon secara langsung dengan International Space Station yang tengah mengorbit di atas Samudera Pasifik. Enam astronot dari Amerika Serikat, Jerman, dan Rusia menyapa peserta pertemuan dan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan.

Credit  antaranews.com

Sebut Yerusalem Timur Area Palestina, Pangeran William Dikritik

Pangeran William dan istrinya Kate Middleton mengunjungi museum bekas kamp konsentrasi Nazi Jerman di Sztutowo, Polandia, 18 Juli 2017. REUTERS/Kacper Pempel

CB, Jakarta - Pangeran William telah membuat Menteri Dalam Negeri Israel urusan Yerusalem, Zeev Elkin, marah. Kemarahan itu mengacu pada pernyataan Pangeran William, yang mengatakan Yerusalem timur adalah bagian dari teritorial Palestina.
Pangeran William melontarkan pernyataan itu menyusul rencana kunjungan resminya ke Timur Tengah. Namun pernyataannya segera dikritik Elkin melalui unggahannya di Facebook dengan mengatakan Yerusalem adalah sebuah wilayah kesatuan dan telah menjadi ibu kota Israel lebih dari 3.000 tahun.

"Sangat disesalkan Inggris memilih untuk mempolitisasi kunjungan kerajaan. Yerusalem wilayah yang tidak terpecah belah dan telah menjadi ibu kota Israel lebih dari 3.000 tahun dan tidak ada kata-kata resmi yang bisa mengubah kenyataan ini. Saya berharap para staf pangeran memperbaiki kekeliruan ini," kata Elkin seperti di kutip dari RT.com pada Jumat, 22 Juni 2018.

Istana Kensington Inggris telah menerbitkan pernyataan mengenai detail kunjungan Pangeran William ke Timur Tengah yang diantaranya akan bertemu dengan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas di kota Ramallah. Pangeran William juga dijadwalkan akan mengunjungi komunitas-komunitas pengungsi sehingga memungkinkan Abang Pangeran Harry itu menikmati budaya, musik dan makanan khas Palestina.
Rencananya, Pangeran bergelar Duke of Cambridge itu, akan tiba di Yordania dan memulai lawatannya ke Timur Tengah pada 25 Juni 2018. Setelah Yordania, Pangeran William akan bertolak ke Israel dan teritorial pendudukan Palestina atau OPT. Disela-sela kunjungannya, William akan mampir ke kota tua di Yerusalem.


Umat Yahudi mengikuti ritual doa saat ziarah akbar dalam perayaan Paskah Yahudi di Tembok Ratapan, Kota Tua Yerusalem, 2 April 2018. REUTERS/Ronen Zvulun
Kota Tua yang hendak didatangi Pangeran William, berlokasi di wilayah timur Yerusalem yang sejak 1967 diduduki oleh Israel. Dewan Keamanan PBB menganggap seluruh aturan hukum dan pemerintahan di wilayah itu dibawah kendali Israel, termasuk eksplorasi lahan dan properti-properti di sana. 

Credit  tempo.co

Terus Dibombardir, Israel Ancam Gelar Operasi Militer di Gaza

Israel mengancam akan menggelar operasi militer setelah terus menerus diserang dengan roket dan layang-layang api. Foto/Istimewa

TEL AVIV - Israel memperingatkan kemungkinan operasi militer baru terhadap Jalur Gaza yang diblokade. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan terbaru di Jalur Gaza di mana militer Israel dan kelompok Hamas terlibat baku tembak.

Menurut statistik Israel, selama empat minggu terakhir Hamas dan Jihad Islam telah meluncurkan lebih dari 200 roket ke Israel, bersama dengan ratusan layang-layang api dan balon helium yang telah menyebabkan 200 kebakaran di dalam wilayah Israel.

Rabu malam, Netanyahu memperingatkan bahwa tanggapan Israel terhadap serangan berulang ini akan lebih intensif jika diperlukan.

"Israel siap untuk skenario apa pun dan musuh-musuh kita harus memahami ini," kata Netanyahu seperti dikutip dari Anadolu, Kamis (21/6/2018).

Menteri Keamanan Publik Israel Gilad Erdan mengatakan bahwa Israel mungkin akan dipaksa untuk meluncurkan operasi militer skala besar di Jalur Gaza.

"Saya tidak ingin meluncurkan operasi, tetapi ada peluang bagus bahwa kita tidak akan memiliki pilihan lain," katanya kepada Radio Tentara Israel.

Sementara Menteri Energi Yuval Steinitz, pada bagiannya, berkata lebih lugas.

"Kami tidak tahu bagaimana atau kapan itu akan berakhir, tetapi sepertinya kami sedang menuju eskalasi," katanya.

Mayor Jenderal Eyal Eisenberg, komandan Front Komando Israel, mengatakan tentara telah gagal untuk mengantisipasi efek dari layang-layang api.

Seorang analis militer dan pertahanan, Amos Hariel, percaya bahwa ketenangan relatif yang mengikuti konflik itu telah terus terkikis.

Hariel memperingatkan bahwa laju peristiwa-peristiwa kekerasan di Gaza telah menyusul diskusi tentang pembangunan kembali infrastruktur Gaza dan akhirnya bisa mengarah ke perang. 

Credit  sindonews.com

UEA Sebut Gerilyawan Houthi Halangi Bantuan Buat Warga Yaman

[ilustrasi] Milis Houthi di Sana'a, Yaman.

Foto: EPA/Yahya Arhab

Gerilyawan Houthi menghalangi pembongkaran bantuan di Pelabuhan Hodeidah

CB, DUBAI -- Uni Emirat Arab (UEA) menuduh gerilyawan Houthi menghalangi bantuan buat warga sipil di Yaman. UEA juga mendesak gerilyawan agar meninggalkan Kota Pelabuhan Laut Merah Yaman, Hodeidah.

"Gerilyawan Houthi menghalangi pembongkaran bantuan di Pelabuhan Hodeidah, menghancurkan sitem pengairan dan pembuangan, secara membabi-buta menaruh ranjau, bahan peledak rakitan (IED), penembak gelap dan senjata berat di sekitar daerah permukiman," kata Kementerian Luar Negeri UAE di akun Twitter, Kamis (21/6).

Menurut Menlu UEA Anwar Gargash, penarikan penuh, damai dan tanpa syarat gerilyawan Houthi dari kota tersebut dan pelabuhan Hodeidah adalah satu-satunya jalan guna menghindari bertambah buruknya situasi di dalam kota itu dan sekitarnya.

Meskipun koalisi militer pimpinan Arab Saudi telah membuat kemajuan dalam beberapa pekan belakangan, pejabat senior UEA tersebut kembali menyatakan bahwa aliansi itu takkan mengubah sasaran strategisnya. "Kami akan terus melancarkan tekanan militer dan menghormati kondisi kemanusiaan yang rapuh. Pembebasan Hodeidah akan mempercepat penyelesaian damai buat Yaman dan rakyat Yaman."

"Koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman telah merebut kekuasaan atas bandar udara Hodeidah dan terus menyerang daerah kantung perlawanan gerilyawan Houthi di dekatnya," kata seorang juru bicara koalisi tersebut pada Rabu (20/6).

Hodeidah adalah jalur kehidupan buat import dan pengangkutan bantuan kemanusiaan ke Yaman Utara. Koalisi pimpinan Arab Saudi mencampuri perang saudara di Yaman pada Maret 2015.

Credit  republika.co.id

Taliban Rebut Pangkalan Militer Afghanistan

Kelompok Taliban.

Foto: Reuters

Gencatan senjata antara Pemerintah Afghanistan dan Taliban berakhir.

CB, KABUL -- Pangkalan militer Afghanistan di Provinsi Badghis diserang dan direbut milisi Taliban pada Rabu (20/6). Peristiwa itu terjadi setelah kesepakatan gencatan senjata antara Pemerintah Afghanistan dan Taliban berakhir.


Aksi penyerangan terjadi pada Rabu dini hari waktu setempat. Dua pos keamanan menjadi target serangan para milisi. Kepala Dewan Provinsi Badghis Abdul Aziz Bek mengatakan satu pangkalan militer juga menjadi sasaran milisi.

"Sejumlah besar Taliban datang dari beberapa arah. Setelah beberapa jam pertempuran sengit, 30 pasukan keamanan Afghanistan tewas dan Taliban merebut pangkalan (militer) itu," kata Abdul Aziz Bek, dikutip laman Al Araby.


Gubernur Provinsi Abdul Qafoor Malikzai mengatakan bala bantuan ke pangakalan militer tersebut sebenarnya telah dikerahkan. Namun dalam perjalanan, konvoi yang membawa para personel militer diserang dengan bom. "Lebih dari setengah korban jiwa berasal dari serangan bom di tepi jalan dan di pinggir jalan yang menabrak konvoi," ujarnya.


Taliban telah mengakui bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan terhadap pangkalan militer dan konvoi bantuan yang dikerahkan ke sana.


Pada 7 Juni lalu, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani untuk pertama kalinya mengumumkan gencatan senjata tanpa syarat dengan Taliban. Gencatan senjata berlaku hingga 20 Juni atau setelah umat Muslim merayakan hari raya Idul Fitri.


"Gencatan senjata ini adalah kesempatan bagi Taliban untuk menginstrospeksi bahwa kampanye kekerasan mereka tidak memenangkan hati dan mereka, tapi lebih jauh mengasingkan," kata Ghani melalui akun Twitter-nya.


"Dengan pengumuman gencatan senjata, kami melambangkan kekuatan pemerintah Afghanistan dan kehendak rakyat untuk resolusi damai terhadap konflik Afghanistan," ujar Ghani.


Taliban kemudian menerima penawaran gencatan senjata tersebut. Dalam pengumumannya, Taliban mengatakan pasukan asing yang berada di Afghanistan tidak termasuk dalam kesepakatan gencatan senjata. Selain itu, Taliban akan membela diri terhadap serangan apa pun.

Credit  republika.co.id

Tentara Suriah Rebut Lebih dari 4.500 km Area Gurun dari ISIS

Tentara Suriah berhasil merebut lebih dari 4.500 km wilayah gurun dari ISIS. Foto/Istimewa

DAMASKUS - Pasukan Suriah telah merebut kembali lebih dari 4.500 km persegi daerah gurun dari kelompok militan Negara Islam (IS) di beberapa bagian negara itu dalam beberapa hari terakhir. Demikian pernyataan yang dikeluarkan oleh tentara Suriah.

"Sebagian besar pertempuran terjadi di Suriah timur, di mana tentara mendapatkan kembali kendali atas 2.400 km persegi daerah timur kota kuno Palmyra di Suriah tengah dekat perbatasan Suriah-Irak," kata militer yang dikutip Xinhua dari kantor berita negara SANA, Kamis (21/6/2018).

Di provinsi timur Deir al-Zour, tentara Suriah membebaskan sekitar 1.200 km persegi, setelah memberangus sejumlah militan anak buah Abu Bakr al-Baghdadi.

Tentara Suriah juga merebut kembali beberapa wilayah, diperkirakan sekitar 1.300 km persegi, dari ISIS di selatan Ibu Kota Damaskus.

Sebagian besar wilayah yang direbut berada di gurun Suriah, di mana kelompok ekstrimis itu masih mengendalikan beberapa daerah kantong.

Operasi militer adalah bagian dari upaya tentara Suriah untuk menghilangkan ancaman ISIS. Operasi ini juga untuk mengamankan lebih banyak wilayah di dekat perbatasan Suriah-Irak.

ISIS telah kehilangan kendali atas sejumlah daerah kunci tahun lalu setelah direbut oleh tentara Suriah dan Pasukan Demokrat Suriah (SDF) yang didukung Amerika Serikat (AS) di provinsi utara al-Raqqa dan Deir al-Zour. 

Credit  sindonews.com

Khamenei Keberatan Iran Gabung Perjanjian Anti Teror

Pemimpin Spiritual Iran Ayatollah Ali Khemenei. Foto/Istimewa

TEHERAN - Pemimpin Spiritual Iran, Ali Khamenei, mengumumkan keberatannya Teheran bergabung dengan perjanjian internasional yang diajukan oleh Gugus Tugas Finansial Global, FATF.

Dalam pidatonya kepada anggota parlemen, Khamenei menyarankan mereka untuk menyiapkan rancangan hukum mereka sendiri. Parlemen Iran bulan lalu telah gagal untuk mengesahkan undang-undang berdasarkan persyaratan oleh FATF untuk memerangi pencucian uang dan membiayai teror.

"Beberapa dari perjanjian ini memiliki bagian yang berguna, itu bukan masalah," kata Aytollah Ali Khamenei dalam sebuah pidato kepada anggota parlemen.

"Solusi untuk masalah ini adalah bahwa parlemen harus membuat hukumnya sendiri. Misalnya, hukum untuk memerangi pencucian uang. Tidak perlu bagi kita untuk menerima hal-hal yang kita tidak tahu di mana mereka akan berakhir," imbuhnya seperti dikutip dari Al Arabiya, Kamis (21/6/2018).

Kelompok garis keras Iran menganggap hukum FATF sebagai perjanjian kolonial dan akan melarang dukungan terus menerus Iran untuk milisi sekutu di bawah akuntabilitas organisasi teroris.

Sedangkan negara-negara Eropa menekan pemerintah Iran selama pembicaraan untuk bergabung dengan FATF yang dianggap sebagai bagian dari klausul dalam kesepakatan nuklir Iran, yang telah gagal dilaksanakan oleh Iran.

Kaum garis keras rezim Iran menganggap perjanjian itu bertentangan dengan revolusi Islam dan ideologi serta sistemnya. Menandatangani perjanjian ini akan membahayakan hubungan Iran dengan kelompok-kelompok ekstremis yang didukungnya secara finansial, logistik dan militer.

Selian itu, perjanjian ini memungkinkan untuk menganggap Iran bertanggung jawab atas dukungannya kepada sejumlah kelompok yang dianggap sebagai teroris internasional, seperti Hizbullah Lebanon, milisi Houthi di Yaman, faksi-faksi lain dari unit mobilisasi rakyat Irak dan lainnya.

Credit  sindonews.com

Iran Balas Umumkan 15 Tuntutan kepada AS

Bendera Iran.

Foto: Wikipedia

AS sebelumnya menyampaikan daftar tuntutan bagi Iran terkait kesepakatan nuklir.

CB, TEHERAN -- Iran mengumumkan 15 daftar tuntutan untuk meningkatkan hubungan dengan Amerika Serikat (AS), termasuk kembalinya AS ke kesepakatan nuklir 2015. Pengumuman daftar tersebut sebagai tanggapan atas daftar permintaan serupa yang dibuat oleh Washington bulan lalu.


Dalam sebuah artikel di  surat kabar milik negara pada Kamis (21/6), Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif meminta AS untuk menghentikan pemberian senjata kepada pelaku perang Yaman yang mengacu pada Arab Saudi. Iran juga meminta AS untuk menghentikan perlawanannya terhadap perlucutan senjata nuklir Israel.

Artikel itu muncul sebagai tanggapan terhadap tuntutan yang disampaikan pada Mei oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. Pompeo menyerukan perubahan besar dalam kebijakan militer dan regional Iran. Ia mengancam akan memberi sanksi terparah dalam sejarah Iran jika menolak tuntutan itu.


AS menarik diri dari kesepatan nuklir Iran 2015 dengan kekuatan dunia pada awal  Mei. Dua hari setelah penarikan itu, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap enam individu dan tiga perusahaan yang diduga menyalurkan jutaan dolar kepada Pasukan Quds (IRGC-QF).


AS juga memberlakukan sanksi terhadap gubernur bank sentral Iran. Sanksi juga diberikan kepada sebuah bank berbasis di Irak yang melakukan transaksi untuk Garda Revolusi elit Iran.


Langkah itu memangkas penggunaan jaringan perbankan penting Iran. AS mengklasifikasikan gerakan Muslim Syiah Lebanon, Hizbullah, yang didukung  Iran, sebagai organisasi teroris.


Departemen Keuangan AS juga memasukkan Asisten Direktur Departemen Internasional Bank Sentral Iran, Ali Tarzali dan ketua Bank Islam Al-Bilad, Aras Habib ke dalam daftar hitam.


Habib diduga memiliki sejarah penyelundupan uang kepada kelompok-kelompok Irak yang didukung Iran dan memungkinkan eksploitasi IRGC-QF terhadap sektor perbankan Irak untuk memindahkan dana dari Teheran ke Hizbullah. Hal itu dinilai membahayakan integritas sistem keuangan Irak.


Menurut Departemen Keuangan AS, sanksi tidak akan segera mempengaruhi transaksi bank sentral. Sanksi tersebut akan mempengaruhi transaksi dolar AS tertentu oleh bank sentral mulai 7 Agustus 2018.


IRGC sejauh ini adalah organisasi keamanan paling kuat Iran dan memiliki kendali dalam ekonomi dan sistem politik Iran. Pasukan Quds adalah unit elit yang bertanggung jawab atas operasi luar negeri IRGC.

Credit  republika.co.id

Kuba Akhirnya Longgarkan Pengawasan Media

Bendera Kuba

Foto: VOA

Kuba berubah dalam hal konektivitas dan akses terhadap informasi.

CB, HAVANA - Kuba selama ini telah memberikan pengawasan yang cukup ketat terhadap media cetak atau lembaga penyiaran independen. Laporan yang disuguhkan media pemerintah pun sebagian besar hanya berisi transkripsi resmi dari Partai Komunis.

Namun gaya lama itu tampaknya akan berubah secara bertahap setelah Miguel Diaz-Canel terpilih menjadi presiden Kuba pada April lalu. Jurnalis Kuba mengatakan kepada The Associated Press, Biro Politik Partai Komunis, salah satu badan paling kuat di negara itu, telah menyetujui dokumen yang dikenal sebagai "Kebijakan Komunikasi Baru". Dokumen ini bertujuan untuk memberikan lebih banyak kebebasan bagi media negara untuk melaporkan berita seperti yang dilakukan rekan-rekan mereka di negara lain.

Kebijakan baru ini telah disetujui saat Diaz-Canel masih menjabat sebagai wakil presiden Kuba dan bertanggung jawab atas kebijakan media dan komunikasi negara tersebut. Namun kebijakan itu akan mulai berlaku setelah Diaz-Canel mengambil alih kekuasaan dari Raul Castro pada 19 April.

Selama 10 tahun pemerintahannya, Castro hampir tidak pernah merilis informasi mengenai kegiatannya ke publik Kuba atau ke media internasional.

"Kuba berubah dalam hal konektivitas dan akses terhadap informasi. Mungkin orang-orang tidak akan selalu memiliki akses ke informasi yang mereka sukai, tetapi ada konsumsi berita yang terus menerus, sehingga tidak benar bahwa negara ini adalah gua yang gelap, tanpa cahaya," kata David Vasquez, mantan direktur Cachivache, sebuah majalah daring untuk remaja Kuba.

Di bawah konstitusi Kuba, Partai Komunis akan mengeluarkan arahan umum kepada Pemerintah Kuba, yang kemudian akan meloloskan undang-undang dan peraturan yang memberlakukan pedoman komunikasi baru itu. Pedoman telah disosialisasikan kepada sekelompok wartawan pilihan yang bersedia sebagai kelompok uji.

Kebijakan ini memungkinkan para direktur surat kabar, stasiun televisi, dan radio untuk mengeluarkan berita tentang peristiwa-peristiwa penting seperti bencana fatal tanpa menunggu otorisasi dari Departemen Ideologi Partai Komunis.

"Kebijakan baru disetujui sebagai tanggapan terhadap keluhan dari media negara dan dari masyarakat luas mengenai adanya kebutuhan untuk mendapatkan informasi. Pemerintah telah mengakui akses internet di negara itu telah berkembang," kata Jose Raul Gallego, seorang penulis untuk situs independen El Toque.

Kebijakan baru ini juga memungkinkan adanya iklan, termasuk dari sektor swasta kecil Kuba. Partai Komunis akan menciptakan regulator media baru yang independen, serta departemen hubungan masyarakat di level kementerian dan kota.

Credit  republika.co.id

Abaikan Senat AS, Turki Peroleh Jet Tempur Canggih F-35

Pesawat jet tempur siluman F-35 produksi Lockheed Martin, Amerika Serikat. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Pentagon dan kontraktor pertahanan Amerika Serikat (AS) memastikan bahwa Turki menerima pengiriman pertama pesawat jet tempur siluman F-35 Joint Strike. Keputusan itu mengabaikan Senat Amerika Serikat yang memblokir pengiriman.

Kontraktor pertahanan Lockheed Martin, yang memproduksi F-35, akan mengadakan upacara peluncuran jet tempur itu untuk Turki pada hari Kamis (21/6/2018) di Fort Worth, Texas.

Senat AS pada hari Senin mengesahkan RUU Kebijakan Pertahanan termasuk amandemen yang melarang penjualan pesawat jet tempur F-35 ke Turki. Senat yang dikendalikan Partai Republik memberikan suara 85-10 untuk pengesahan RUU yang menjadi Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDDA) untuk Tahun Fiskal 2019.

Pemenjaraan pastor Amerika di Ankara dan keputusan Turki membeli sistem rudal pertahanan udara S-400 Rusia menjadi alasan para anggota kongres memblokir pengiriman jet tempur canggih kebanggaan NATO itu untuk Ankara.

NDAA, dan bahasa apa pun di dalamnya, tidak akan menjadi produk hukum yang mengikat sampai House of Representatives dan Senat bergabung meloloskan aturan itu secara final.

"Seperti biasa, Lockheed Martin akan mematuhi panduan resmi dari pemerintah Amerika Serikat," kata perusahaan itu.

Setelah upacara pada hari Kamis, dua jet F-35 yang resmi milik Turki akan melakukan perjalanan ke Pangkalan Angkatan Udara Luke di Arizona di kemudian hari sehingga pilot Turki dapat belajar cara menggunakannya. Demikian disampaikan juru bicara Pentagon Letnan Kolonel Mike Andrews kepada Voice of America.

"Pilot F-35 dan pengelola Turki telah tiba di Pangkalan Angkatan Udara Luke, dan akan segera memulai akademisi penerbangan," ujar Andrews.


Seorang pejabat Pentagon mengatakan bahwa pemerintah AS kemungkinan masih bisa menahan pesawat yang dibeli Turki ketika NDAA terbaru diloloskan.

“Setelah pesawat produksi jet F-35 selesai, pemerintah AS mempertahankan hak asuh pesawat sampai 'tahanan' ditransfer ke mitra. Ini biasanya terjadi setelah proses panjang pelatihan mitra asing selesai dalam waktu satu hingga dua tahun," kata pejabat itu kepada Voice of America.

Turki adalah sekutu AS di dalam keanggotaan NATO dan telah menjadi peserta internasional dalam program F-35 sejak 2002.

Credit  sindonews.com

Rahasia Kapal Induk China Diduga Jatuh ke Tangan CIA

Kapal induk Liaoning milik Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA-N) China. Foto/REUTERS

BEIJING - Pihak berwenang China menyelidiki perusahaan galangan kapal karena diduga menjual data rahasia tentang kapal induk Liaoning kepada agen Central Intelligence Agency (CIA) Amerika Serikat (AS).

Perusahaan yang diselidiki itu adalah China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC). Mengutip laporan Asia Times yang dirilis hari Kamis (21/6/2018), penyelidikan menyasar pada salah satu eksekutif top CSIC.

"Manajer umum CSIC Sun Bo adalah subjek penyelidikan kriminal baru karena berpotensi melakukan pelanggaran berat terhadap hukum dan disiplin partai," bunyi laporan tersebut.

Komisi Pusat Partai Komunis China untuk Inspeksi Disiplin dan Komisi Supervisi Nasional juga telah mem-posting pengumuman untuk publik pada tanggal 18 Juni yang menyatakan bahwa eksekutif senior CSIC sedang diselidiki.

Sun diduga menyerahkan informasi rahasia kepada CIA tentang desain dan spesifikasi kapal induk Liaoning setelah bertahun-tahun menjalani modifikasi. Kapal raksasa itu aslinya dibangun Soviet dan dibeli China dari Ukraina yang kemudian dimodifikasi di galangan kapal milik CSIC di Dalian.

China juga telah membuat desain kapal induk buatan dalam negeri pertamanya yang dikenal dengan nama Type 001A. Beberapa media lokal telah mempertanyakan apakah Sun juga memberikan desain Type 001A kepada CIA atau tidak.

Menurut laporan Asia Times, Sun memiliki gelar PhD dalam bidang konstruksi dan desain kapal dari Dalian University of Technology. "Eksekutif berusia 57 tahun ini menghabiskan sebagian besar kariernya untuk Dalian Shipyard ketika Liaoning sedang dibangun kembali di sana," lanjut laporan tersebut.

Liaoning, yang kemudian dikenal sebagai Varyag, tiba di Dalian pada Maret 2002. Kapal induk ini telah menyelesaikan uji coba laut dengan Angkatan Laut Tentara Pembabasan Rakyat (PLA-N) pada September 2012. Sejak itu, nama kapal menjadi Liaoning lagi.

CSIC mengatakan pada WeChat Rabu bahwa presiden perusahaan Hu Wenming dalam sebuah rapat telah menekankan pentingnya kesetiaan kepada Partai Komunis China dan menangkis infiltrasi serta korupsi.

Aksi saling memata-matai antara China dan AS telah menjadi isu yang memanas dalam beberapa bulan ini. Pada bulan lalu, Departemen Kehakiman AS menuduh seorang perwira CIA telah menjadi mata-mata untuk pemerintah China. Perwira CIA bernama Jerry Chun Shing Lee, 53, diduga memberi informasi rahasia, termasuk nama, nomor telepon aset dan karyawan rahasia CIA kepada para pejabat intelijen China.

Sedangkan pemerintah Beijing, menurut laporan Axios, juga melakukan "pembongkaran sistematis" jaringan mata-mata rahasia Amerika di China sejak tahun 2010.

New York Times dalam laporannya menulis Lee berada di pusat "perburuan tahi lalat" di mana beberapa pejabat intelijen percaya bahwa dia telah mengkhianati Amerika Serikat. Tapi, pejabat lain berpikir bahwa pemerintah China telah meretas komunikasi rahasia CIA yang digunakan untuk berbicara dengan sumber informasi asing. 

Credit  sindonews.com

Kamboja Dukung RI Perjuangkan Kepentingan Bersama di DK PBB

Dubes RI untuk Kerajaan Kamboja, Sudirman Haseng dan Menteri Senior Kamboja Prak Sokhonn di Kantor Kemlu Kamboja. Dok. KBRI Phnom Penh

Jakarta, CB -- Kamboja menyampaikan dukungan atas terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Kamboja percaya Indonesia dapat memperjuangkan kepentingan bersama di DK PBB.

"Selamat atas terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, kami percaya Indonesia mampu memperjuangkan kepentingan bersama untuk menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan maupun global," kata Menteri Senior urusan Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar RI untuk Kerajaan Kamboja, Sudirman Haseng di Kantor Kemlu Kamboja.

Menlu Kamboja juga menyinggung hasil pertemuan dengan Menlu RI di Jakarta Februari 2018 lalu guna mengembangkan kerja sama bilateral di berbagai bidang, antara lain kesehatan, ekonomi & perdagangan, pariwisata, sister temple, serta rencana penerbangan langsung kedua negara. Menlu Prak Sokhonn juga menghargai kunjungan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pada Maret 2017 untuk menghadiri pemakaman mendiang Wakil PM Kamboja Sok An, yang mencerminkan ikatan kuat persahabatan antara Indonesia-Kamboja.

Foto: Dok. KBRI Phnom Penh

Dalam pertemuan, Kamboja juga mengapresiasi dukungan Indonesia atas terpilihnya Kamboja sebagai anggota Dewan ECOSOC periode 2019, serta bantuan dan kerja sama di bidang pertahanan yang berlangsung dinamis.

Sementara itu Dubes RI mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Kamboja bagi terpilihnya Indonesia sebagai anggota Tidak Tetap DK PBB dan juga menyampaikan selamat kepada Kamboja yang terpilih sebagai Vice-President of the 73rd session of the United Nations General Assembly (UNGA) di New York serta mengharapkan upaya saling dukung di di berbagai fora kiranya terus berlanjut.

Dubes Sudirman juga menekankan pentingnya people-to-people contacts dalam memajukan hubungan bilateral kedua negara. Indonesia juga mengapresiasi pembangunan ekonomi di Kamboja yang saat ini telah berkembang pesat serta mengharapkan kerja sama perdagangan RI-Kamboja dapat lebih diperkuat dengan memanfaatkan berbagai perjanjian yang ada.

'Saat ini kedua pihak sedang menjajaki kemungkinan pembukaan penerbangan langsung guna mendorong kerja sama ekonomi dan pariwisata kedua negara,' tutur Dubes Sudirman.




Kedua pihak juga membahas persiapan Sidang Komisi Bersama ke-4, yang rencananya akan dilaksanakan akhir tahun ini. 'Penyelenggaraan SKB ini merupakan momentum yang baik, karena tahun 2019 mendatang Indonesia dan Kamboja akan merayakan hubungan diplomatik yang ke-60 dan saya berharap kedua negara dapat bersama-sama melaksanakan rangkaian kegiatan peringatan' ucap Dubes RI.

Pertemuan berlangsung hangat dan bersahabat. Dubes RI didampingi oleh PF. Politik, PF. Ekonomi dan PF. Pensosbud. Sementara itu Menlu Kamboja juga didampingi oleh beberapa pejabat tinggi Kemlu Kamboja.



Credit  cnnindonesia.com

Tampik Terlibat Skandal 1MDB, Najib Ungkap Asal Barang Mewah

Najib Razak akhirnya buka suara menampik berbagai tudingan keterlibatannya dalam skandal 1MDB. Ia pun mengungkap asal usul semua barang mewah yang disita. (Reuters/Lai Seng Sin)

Jakarta, CB -- Mantan Perdana Menteri Najib Razak akhirnya buka suara menampik berbagai tudingan keterlibatannya dalam skandal korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Meski indikasi itu menguat setelah pemerintahan Mahathir Mohamad menyita berbagai barang mewah dari propertinya, Najib tetap membantah. Ia pun menjelaskan asal usul barang mewah tersebut dalam wawancara khusus dengan Reuters.

"Saya tidak tahu apa-apa soal kapal mewah, lukisan. Saya bahkan belum pernah melihat lukisan itu sebelumnya," ujar Najib.


Ketika ditanya mengenai kemungkinan dana pembelian barang-barang mewah itu berasal dari 1MDB, Najib kembali menampik.



"Saya tidak tahu tentang pembelian ini. Semuanya dilakukan tanpa sepengetahuan saya. Saya tidak akan pernah mengizinkan dana 1MDB digunakan untuk membeli barang-barang ini," ucap Najib.

Melanjutkan jawabannya, Najib berkata, "Saya sudah berada di pemerintahan sejak lama. Saya tahu mana yang benar dan salah."

Ia kemudian malah menyalahkan jajaran 1MDB karena tidak memberi informasi kepadanya sebagai pendiri lembaga tersebut ketika ada yang tak beres.

Sambil bersantai mengenakan kaus dan celana pendek di rumahnya, Najib kemudian mengeluhkan operasi penggeledahan aparat di beberapa propertinya.

Najib mengeluhkan operasi penggeledahan aparat di beberapa propertinya. (Ariffin Jamar/The Straits Times via Reuters)

Dalam penggeledahan itu, petugas menyita hampir tiga ratus kotak penuh tas karya desainer kenamaan dan puluhan kantong berisi uang tunai dan perhiasan.

Najib menganggap pengungkapan barang sitaan itu menimbulkan persepsi buruk publik terhadap istrinya, Rosmah Mansor, dan putrinya.

"Itu semua adalah pemberian," kata Najib yang kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa semua barang mewah itu adalah kado pernikahan.

Selain itu, menurut Najib, Daniyar Nazarbayev selaku menantu yang juga merupakan keponakan Presiden Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, juga sering memberikan hadiah tas kepada Rosmah.

"Orang mungkin sulit memahami ini, tapi menantu saya misalnya, dia memberikan Birkin dari sumbernya, lima hingga enam buah sekaligus," ucap Najib.

Berlian Merah Muda

Selain tas bermerek tersebut, masih banyak kepemilikan Najib yang dipermasalahkan karena diduga dibeli menggunakan hasil pencucian uang terkait 1MDB di berbagai belahan dunia.

Kementerian Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) bahkan sudah melayangkan tuntutan untuk mengklaim sekitar US$1,7 miliar aset yang diyakini dicuri dari 1MDB.

Aset tersebut mencakup lukisan Picasso, hunian mewah di California dan New York, saham di perusahaan produksi Hollywood, dan kapal seharga US$265 juta.


Daftar itu juga memuat perhiasan bernilai lebih dari US$200 juta, termasuk liontin dan kalung berlian merah muda 22 karat.

Najib mengaku bahwa perhiasan itu juga ia beli untuk hadiah buat istrinya, tapi tak pernah diserahkan.

"Dan hingga hari ini, kami tidak tahu. Dia mengaku hingga saat ini barang itu tak ada padanya," kata Najib.

Relasi dengan Saudi

Sepanjang wawancara, Najib terus menampik segala tuduhan, termasuk mengenai laporan dugaan aliran dana sebesar US$681 juta dari 1MDB masuk ke rekening pribadi Najib.

Najib kembali menegaskan bahwa uang itu berasal dari sumbangan anggota keluarga Kerajaan Arab Saudi beberapa tahun silam.

"Yang saya tahu, saya menerima sejumlah uang yang datang dari Saudi, dari perwakilan Raja Abdullah, atas perintahnya," tutur Najib.

Dalam kesempatan itu, Najib membeberkan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui segala transaksi yang menggunakan rekening pribadinya.


Ia mengaku sudah mendelegasikan tugas untuk mengurus akun rekening pribadinya itu kepada Nik Faisal Ariff Kamil, direktur SRC International, bekas anak perusahaan 1MDB.

Komisi Anti-Korupsi Malaysia sudah merilis surat perintah penangkapan Nik Faisal, tapi keberadaan orang itu hingga kini belum diketahui.

Meski demikian, Najib memastikan bahwa ia tidak akan kabur dari Malaysia sebelum penyelidikan terkait 1MDB ini rampung.

"Tidak, saya tidak pernah punya rencana untuk kabur karena jika saya kabur, akan ada anggapan saya bersalah," katanya.

Ia pun menutup sesi wawancara itu dengan berkata, "Saya tidak bisa hidup sebagai buronan seumur hidup. Saya ingin membersihkan nama saya."




Credit  cnnindonesia.com

Mantan PM Thailand Yingluck Tanggapi Tuduhan Korupsi

Yingluck Sinawathra

Foto: Reuters

Yingluck digulingkan dari kursi Perdana Menteri Thailand pada 2014 oleh tentara

CB, BANGKOK -- Mantan Perdana Menteri (PM) Thailand Yingluck Shinawatra pada Kamis (21/6) membuat tanggapan terbuka pertama di media sosial sejak melarikan diri dari negara itu pada Agustus. Tanggapan tersebut disampaikannya selama sidang pidana kealpaan yang akhirnya menjatuhkannya hukuman lima tahun penjara.

Yingluck, yang pemerintahan terpilihnya digulingkan pada 2014 oleh tentara, yang masih mengendalikan Thailand, membantah tuduhan atas penanganan pembelian beras, yang menyebabkan kerugian miliaran dolar AS. "Ini adalah ulang tahun pertama, yang saya habiskan di luar negeri," kata Yingluck di akun Facebook resminya, mengucapkan terima kasih kepada rakyat Thailand pada ulang tahunnya, yang ke-51.

"Saya ingin berterima kasih kepada rakyat Thailand karena masih memikirkan saya," tambahnya. Dia juga membarui foto di Twitter dan Instagram resminya.

Keluarga Shinawatra tetap berpengaruh dalam politik Thailand, meskipun ada upaya oleh militer untuk menghilangkan pengaruh mereka. Partai yang bersekutu dengan Thaksin menang dalam setiap pemilihan umum sejak 2001 dengan menampakkan dirinya kepada pemilih lebih miskin.

Yingluck meninggalkan negeri itu Agustus lalu, beberapa hari sebelum Mahkamah Agung memberi putusan pada kasusnya. Sumber di Puea Thai Party mengatakan dia melarikan diri ke London melalui Dubai, tempat saudaranya, hartawan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, memiliki rumah.

Thaksin, yang berkuasa sejak 2001 hingga ia digulingkan dalam kudeta 2006, membuat banyak musuh di kalangan elit yang berbasis di Bangkok, yang menuduhnya melakukan nepotisme dan korupsi.

Yingluck dilarang berpolitik selama lima tahun oleh junta pada 2015. Sejak melarikan diri dari Thailand tahun lalu, ia telah muncul bersama Thaksin, terutama di Cina, Jepang, Singapura, dan Amerika Serikat pada tahun ini.

Thaksin juga tinggal di pengasingan setelah melarikan diri dari tuduhan korupsi pada 2008, yang katanya bermotif politik.

Credit  republika.co.id

AS-Vietnam selesaikan dialog tentang isu maritim

Ilustrasi - Kapal Angkatan Laut Amerika Serikat, USS Carl Vinson, berlabuh di sebuah pelabuhan di Danang, Vietnam, Senin (5/3/2018). (REUTERS)

Washington (CB) - Amerika Serikat dan Vietnam mengadakan Dialog AS-Vietnam kelima tentang isu maritim dan hukum laut di Washington 19-20 Juni, demikian disampaikan Departemen Luar Negeri AS, Rabu.

Menurut pernyataan departemen tersebut, para ahli dari urusan luar negeri kedua negara dan lembaga maritim telah saling bertukar pandangan tentang berbagai isu yang terkait dengan lautan, hukum laut dan kerja sama maritim di forum internasional dan regional.

Pernyataan tersebut juga menerangkan dukungan Amerika Serikat dan Vietnam memperkuat dialog mengenai isu-isu tersebut dalam pertemuan mendatang dan Vietnam berencana menyelenggarakan putaran dialog berikutnya pada 2019.

Delegasi AS dipimpin oleh Evan Bloom, direktur Kantor Urusan Laut dan Kutub, Departemen Luar Negeri.

Sementara Direktur Jenderal Nguyen Dang Thang dari Kementerian Luar Negeri Vietnam memimpin tim Vietnam, demikian dilansir Kantor Berita Xinhua.

Credit  antaranews.com