Jumat, 28 April 2017

Inggris dapat bergabung dengan Amerika Serikat di Suriah


 Inggris dapat bergabung dengan Amerika Serikat di Suriah

Dokumentasi pergerakan pasukan khusus Amerika Serikat di Timur Tengah. (Reuters)


London (CB) - Inggris akan sulit menolak permintaan bantuan militer di Suriah dari Amerika Serikat jika Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memutuskan mengambil tindakan terhadap Presiden Suriah Bashar al-Assad karena penggunaan senjata kimia, kata Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson.

Amerika Serikat menuduh tentara Suriah melakukan serangan pada 4 April, dengan puluhan orang meninggal karena gas beracun.

Negara itu menanggapi dengan meluncurkan peluru kendali jelajah ke pangkalan udara Suriah, dengan mengatakan tidak akan menenggang penggunaan senjata kimia oleh pemerintah Bashar.

Inggris mendukung ulah Amerika Serikat terhadap serangan kimia itu, tapi tidak terlibat langsung. Namun, Johnson menyarankan pemerintahnya mendukung Trump secara militer jika diminta melakukannya terkait serangan senjata kimia pada masa depan.

"Jika Amerika Serikat sekali lagi dipaksa oleh tindakan rezim Assad ... dan mereka meminta kami untuk membantu itu akan sangat sulit untuk mengatakan tidak," kata Johnson, kepada radio BBC.

Johnson mengatakan masih harus dilihat apakah bantuan militer tersebut memerlukan izin dari parlemen, yang pada 2013 memilih menentang aksi pemboman pasukan al-Assad di Suriah untuk mencegah mereka menggunakan senjata kimia.

Serangan April di Suriah telah menimbulkan ketegangan antara kekuatan Barat dan Rusia, yang telah memberikan bantuan militer kepada pemerintahan Assad.

Rusia dan Amerika Serikat, pekan lalu sepakat untuk mempelajari kemungkinan pengaturan investigasi obyektif terhadap insiden kimia di Provinsi Idlib, Suriah, kata Kementerian Luar Negeri Rusia.

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson, membahas masalah itu saat keduanya mengadakan pembicaraan melalui saluran telepon, ungkap kementerian dalam suatu pernyataan.

Dalam pembicaraan telepon, Lavrov menyatakan, Rusia menyayangkan penolakan Washington terhadap prakarsa negaranya pada Organisasi Pencegahan Senjata Kimia (OPCW) soal pengiriman penyelidik ke Suriah. Pengiriman ditujukan untuk memeriksa dugaan penggunaan gas sarin serta keberadaan bahan-bahan berbahaya di pangkalan udara Suriah, Shayrat, menurut pernyataan itu.

"Kedua mitra sepakat untuk mengeluarkan perintah agar sekali lagi dipelajari kemungkinan (pembentukan) investigasi obyektif terkait insiden tersebut di bawah pengawasan OPCW," demikian bunyi pernyataan itu.

OPCW (Badan Pelarangan Senjata Kimia) sebelumnya menyelenggarakan pertemuan untuk melakukan pemungutan suara terhadap usul yang diajukan oleh Rusia dan Iran menyangkut pembentukan segera investigasi penuh terhadap serangan kimia pada 4 April.

Menurut perutusan Inggris pada pertemuan OPCW, dewan eksekutif organisasi itu telah mencapai kesepakatan untuk menolak proposal yang ditawarkan Rusia dan Iran.

Selain membahas berbagai masalah dwipihak, Lavrov dan Tillerson juga menyepakati permulaan dini pelaksanaan kelompok kerja bersama pada tingkat wakil menteri luar negeri. Kelompok kerja itu akan mencari cara menghilangkan berbagai hal, yang mengganggu hubungan dwipihak, demikian pernyataan itu.




Credit  antaranews.com




Polisi Jerman tangkap tentara diduga rencanakan serangan


Polisi Jerman tangkap tentara diduga rencanakan serangan

Dokumentasi rekaman video memperlihatkan aparat keamanan anti-teror dan pasukan anjing Prancis memeriksa jenazah seseorang yang melakukan penembakan terhadap polisi di Paris, Ibu Kota Prancis, Kamis (20/4/2017). (AFP/P003)


Berlin (CB) - Polisi Jerman menangkap seorang tentara, yang dicurigai merencanakan serangan, kata jaksa di Frankfurt, Kamis, tanpa merinci kemungkinan sasaran, alasan atau senjata, yang akan digunakan.

Letnan berusia 28 tahun warga negara Jerman dan bertugas dalam brigade di Illkirch Prancis itu ditangkap, Rabu, di Bavaria, sebelah timur Frankfurt.

Kepolisian Jerman, Prancis, dan Austria, mencari 16 barang bukti pada Rabu sehubungan dengan penyelidikan itu.

"Ia dicurigai menyiapkan serangan besar, melanggar hukum kepemilikan dan penggunaan senjata dan penipuan," kata kejaksaan dalam pernyataan.

Mereka menyita telepon genggam, komputer jinjing dan dokumen.

Sebelum penangkapannya, prajurit itu, yang tidak disebutkan namanya, pernah ditahan pada akhir Januari oleh pihak berwenang Austria karena dicurigai petugas ketika menyembunyikan pistol gelap di kamar mandi bandar udara Schwechat, Wina.

Penyelidikan berikutnya yang dilakukan pada Februari menunjukkan bahwa dia telah menggunakan identitas palsu untuk mendaftar sebagai pengungsi Suriah di Giessen, dekat Frankfurt, pada Januari 2016, kata pihak tersebut.

Ia kemudian pindah ke Bavaria, tempatnya mengajukan permohonan suaka dan pindah ke tempat penampungan untuk pendatang. Ia mulai menerima bantuan kesejahteraan sejak Januari, kata kejaksaan.




Credit  antaranews.com






Kamis, 27 April 2017

Kapal Induk AS yang Berlayar ke Korut Kini Berada dalam Jarak Tempur


Kapal Induk AS yang Berlayar ke Korut Kini Berada dalam Jarak Tempur
USS Carl Vinson telah berada di Laut Filipina dalam perjalanannya menuju Semenanjung Korea. Foto/Istimewa



WASHINGTON - Kapan induk milik angkatan laut Amerika Serikat (AS), USS Carl Vinson, akhirnya telah berada dalam jarak tempu ke Korea Utara (Korut). Kapal tersebut telah menempuh perjalanan berminggu-minggu sebelumnya akhirnya kini berada di Laut Filipina.

USS Carl Vinson adalah kapal utama induk tempur grup satu milik Angkatan Laut AS yang dilengkapi nuklir. Kapal ini dikirim ke Semenanjung Korea sebagai reaksi atas uji coba rudal Korut.

"Kelompok kapal penyerang USS Carl Vinson telah berada di Laut Filipina di sebelah timur Okinawa," kata Laksamana Harry Harris kepada Komite Angkatan Bersenjata Kongres AS seperti dikutip dari Sputniknews, Kamis (27/4/2017).

"USS Carl Vinson, dua kapal perusak dan sebuah kapal penjelajah rudal  berada dalam jarak tempur dan rentang proyeksi kekuatan Korut jika diminta untuk melakukan itu," jelas Harris.

"Dalam beberapa hari ke depan saya berharap akan terus bergerak ke utara," imbuhnya lagi.

Dalam sebuah wawancara dengan Fox News, Presiden AS Donald Trump mengatakan sebuah armada kapal perang menuju ke Semenanjung Korea untuk memantau situasi di sana. Pengiriman USS Carl Vinson sebagai tanggapan atas meningkatnya ketegangan terkait tes nuklir dan rudal Korut, serta ancaman untuk menyerang AS dan sekutunya di Asia.

Menanggapi hal ini, Korut sesumbar akan menenggelamkan kapal induk AS itu dalam satu serangan. "Pasukan revolusioner kita siap untuk menenggelamkan kapal induk bertenaga nuklir AS dengan satu serangan tunggal," tulis surat kabar Partai Pekerja yang berkuasa di Korea Utara, Rodong Sinmun.

Baca juga:
Korut Ancam Tenggelamkan Kapal Induk AS dengan Satu Serangan
https://international.sindonews.com/read/1199544/40/korut-ancam-tenggelamkan-kapal-induk-as-dengan-satu-serangan-1492933706 




Credit  sindonews.com






AS Buka Kemungkinan Gelar Operasi Laut China Selatan


AS Buka Kemungkinan Gelar Operasi Laut China Selatan 
  Militer AS kemungkinan besar akan kembali melakukan operasi kebebasan bernavigasi di Laut China Selatan. (REUTERS/Erik De Castro)


Jakarta, CB -- Komandan militer Amerika Serikat di Asia Pasifik, Admiral Harry Harris, menyatakan pihaknya kemungkinan besar akan melaksanakan kembali operasi kebebasan navigasi di Laut China Selatan dalam waktu dekat.

"Saya menerima arahan dan petunjuk dari menteri pertahanan dan otoritas komando nasional dalam pelaksanaan operasi itu. Saya pikir kami akan melakukannya--dalam waktu dekat," kata dia ketika ditanyai soal operasi di waktu yang akan datang, Rabu waktu setempat (26/4).


Namun, diberitakan Reuters, Harris tidak menjelaskan lebih jauh mengenai kemungkinan tersebut. Saat ini, diketahui armada AS disibukkan dengan ancaman nuklir di Semenanjung Korea.
Merespons ambisi rezim Kim Jong-un yang berkeras mengembangkan senjata meski sudah dijatuhi sanksi oleh PBB, Amerika mengirimkan kapal induk dan kapal selam nuklir ke kawasan tersebut. Kapal induk USS Carl Vinson diperkirakan akan tiba di sana akhir bulan ini.

Beijing mengklaim sebagian besar Laut China Selatan dan diduga membangun pangkalan militer di pulau-pulau buatan di perairan yang dipersengketakan oleh sejumlah negara Asia Tenggara itu. Di saat yang sama, Negeri Tirai Bambu juga ditekan oleh Washington untuk mengatasi ambisi nuklir Korea Utara.

Di tengah situasi yang memanas, kapal perang Rusia, Varyag, pun berlabuh di Manila, Filipina, belum lama ini. Filipina adalah salah satu negara yang mengklaim sebagian dari perairan sengketa itu.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyambut bahagia kedatangan Varyag dan menyebut tujuan kapal perang tersebut adalah latihan militer bersama angkatan laut Filipina.
Varyag datang bersama kapal tanker pembawa bahan bakar Pechenge. Veryag dijadwalkan berlabuh selama empat hari di Manila.





Credit  CNN Indonesia





Erdogan: Turki Tak Selamanya Tunggu Keanggotaan Uni Eropa



Erdogan: Turki Tak Selamanya Tunggu Keanggotaan Uni Eropa 
  Presiden Tayyip Erdogan menyatakan tidak akan selamanya menunggu keanggotaan Uni Eropa. (REUTERS/Huseyin Aldemir)


Jakarta, CB -- Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan Turki akan memikirkan ulang niat untuk bergabung dengan Uni Eropa jika mesti menunggu lebih lama dan jika penentangan dari beberapa negara anggotanya terus berlanjut.

Erdogan mengatakan keputusan badan HAM Mahkamah Parlementer Dewan Eropa (PACE) untuk memasukkan Turki dalam daftar pengawasan, Selasa (25/4), adalah langkah yang "sepenuhnya politis" dan negara di perbatasan Asia-Eropa itu tidak mau mengakuinya.

Dia menyatakan siap menjawab pertanyan Uni Eropa soal referendum dan Turki tidak akan selamanya menunggu dibukakan pintu oleh Eropa setelah 54 tahun menanti.

"Di Eropa, masalah Islamophobia sudah semakin serius. Uni Eropa menutup pintunya ke Turki dan Turki tidak menutup pintu kepada siapapun," kata Erdogan dalam wawancara dengan Reuters di Istana Kepresidenan, Ankara.

"Jika mereka tidak bertindak dengan tulus, kami mesti mencari jalan keluar. Untuk apa kami menunggu lebih lama? Kami bicara soal penantian 54 tahun," ujarnya.

"Inggris bertanya pada rakyatnya dan mereka memilih Brexit ... mereka bisa tenang, melangkah menuju masa depan yang baru, dan hal yang sama dilakukan oleh Norwegia ... dan hal yang sama bisa dilakukan juga oleh Turki."

Pekan ini adalah waktu yang kritis bagi hubungan Turki-Uni Eropa. Anggota Dewan UE akan memperdebatkan hubungan dengan sejumlah negara, Rabu waktu setempat (26/4), sementara para menteri luar negeri blok tersebut akan berdiskusi dua hari setelahnya. Keesokannya, para pemimpin organisasi akan bertukar pendapat soal Brexit.

Erdogan mengatakan dirinya akan memantau rangkaian kegiatan tersebut.

"Saya sangat penasaran dengan tanggapan Uni Eropa menghadapi resolusi terbaru (PACE) ini," ujarnya, mengkritisi anggota UE yang menyerukan pengakhiran wacana penerimaan keanggotaan Turki.

Dia mengatakan negaranya masih berkomitmen untuk terus bernegosiasi.

"Tidak ada satu hal pun yang tidak siap kami lakukan, begitu mereka memintanya. Apa pun yang mereka inginkan, kami akan lakukan. Tapi mereka tetap menahan kami di pintu," ujarnya.

Erdogan menyoroti pemilihan presiden Perancis, di mana politikus ekstrem kanan Marine Le Pen mengancam ingin membawa negaranya ke luar Uni Eropa, dan mengatakan blok ini "di ambang perpecahan."
"Satu atau dua negara saja tidak bisa menjaga persatuan Uni Eropa. Anda butuh negara seperti Turki, negara berbeda yang menjadi simbol perbedaan keyakinan, ini akan membuatnya sangat kuat," kata dia.

"Namun negara-negara anggota Uni Eropa tampaknya tidak menyadari fakta ini. Mereka sulit menerima negara Muslim seperti Turki."







Credit  cnnindonesia.com





Rusia Merasa Terancam oleh Serangan AS di Suriah



Rusia Merasa Terancam oleh Serangan AS di Suriah 
  Amerika Serikat melancarkan serangan rudal untuk merespons dugaan penggunaan senjata kimia oleh pemerintah Suriah. (Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS)


Jakarta, CB -- Kremlin menyebut serangan peluru kendali Amerika Serikat terhadap pangkalan udara Suriah awal bulan ini mengancam pasukan Rusia dan memaksa langkah perlindungan khusus.

Menteri Keamanan Sergei Shoigu dalam konferensi keamanan di Moskow, Rabu waktu setempat (27/4), menegaskan pandangan Rusia bahwa serangan yang dilakukan Washington merespons dugaan penggunaan senjata kimia itu adalah "pelanggaran jelas terhadap hukum internasional."
 
Pemerintah AS saat itu menyatakan telah memberi tahu pasukan Rusia sebelum melakukan serangan. Tidak ada satu pun anggota tentara negara tersebut yang menjadi korban.

Selain menampung jet militer Suriah, citra satelit menunjukkan bahwa pangkalan yang diserang itu juga adalah rumah bagi pasukan khusus dan helikopter Rusia. Keberadaan mereka di sana adalah bagian dari upaya Moskow membantu Damaskus memerangi kelompok teror ISIS.

"Aksi Washington mengancam nyawa pasukan kami yang sedang memerangi terorisme di Suriah," kata Shoigu dikutip Reuters.

"Langkah seperti itu memaksa kami untuk mengambil langkah ekstra untuk memastikan keamanan pasukan Rusia." Dia tidak menyebutkan secara khusus langkah yang dimaksud.

Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan, setelah serangan AS, pertahanan udara Suriah akan diperkuat. Sementara itu, Perdana Menteri Dmitry Medvedev mengeluhkan serangan itu nyaris memicu pertikaian dengan militer Rusia.





Credit  CNN Indonesia





Menanti Ledakan Nuklir Kim Jong-un



Menanti Ledakan Nuklir Kim Jong-un 
 Rezim Kim Jong-un disebut sudah siap melakukan uji coba nuklir keenam Korut. Namun, hal itu hingga kini belum dilakukan. (REUTERS/KCNA)


Jakarta, CB -- Sebulan lebih telah berlalu sejak Amerika Serikat dan Korea Selatan secara terbuka menyatakan Korea Utara siap melakukan uji coba bom nuklir. Namun, gelegar ledakan senjata mematikan itu tak kunjung terdengar.

Dunia harap-harap cemas menanti uji coba keenam yang dikhawatirkan itu dan dengan setiap uji coba peluru kendalinya, Korea Utara semakin dekat dengan senjata nuklir yang diklaim bisa mencapai daratan Amerika Serikat.

Menurut Jean Lee, dosen kajian Korea Utara, sebenarnya Pyongyang bisa dibilang hampir pasti bakal melakukan uji coba nuklir itu suatu waktu nanti.

 
 
"Namun, mereka kini mengatur waktu secara hati-hati dan memperhatikan sejumlah faktor," ujarnya kepada CNN, Rabu (26/4).

Seorang pejabat AS secara terpisah mengatakan pihak militer sempat mendeteksi aktivitas signifikan, seperti penggalian di terowongan pintu masuk di situs uji coba Punggye-ri, Korea Utara. Namun, menurutnya aktivitas itu menunjukkan uji coba nuklir masih belum akan dilakukan.

Biasanya, masalah dalam negeri dan geopolitik sangat diperhatikan ketika negara komunis terisolasi ini melakukan uji coba nuklir. Teknologi itu digunakan untuk tujuan teknis maupun politis, menunjukkan kemampuan rezim Kim Jong-un dan mengirim pesan perlawanan untuk musuh-musuh di luar negeri.
 
Uji coba kerap dilakukan pada waktu yang dapat dengan mudah diperkirakan, kata Lee. Pengambilan waktu yang tepat dilakukan untuk menekankan faktor geopolitik atau mendekati hari libur untuk memanfaatkan semangat nasionalis warganya.

Pada 16 April, sehari setelah peringatan hari lahir Kim Il-sung sekaligus hari libur terpenting di Korea Utara, pemerintah pun menguji coba rudalnya, meski berujung gagal. Rudal pertama setelah Presiden AS Donald Trump menjabat juga dilakukan ketika ia bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Februari lalu.

Sempat ada spekulasi soal kemungkinan uji coba nuklir dilakukan bertepatan dengan hari jadi militer Korut, Selasa (25/4). Namun, dalam acara ini Kim Jong-un justru menggelar latihan menembak artileri terbesar di negaranya yang menggunakan peluru hidup.

  "Dengan tanggal-tanggal penting di kalender pemerintah Korea Utara ini, mereka bisa menunda atau mempercepat uji cobanya semau mereka," kata John Delury, dosen hubungan internasional di Universitas Yonsei.

Peringatan 25 tahun dimulainya Perang Korea bisa jadi opsi untuk digunakan sebagai waktu pelaksanaan uji coba nuklir.

Masalahnya, jika terlalu dalam membaca pola ini, Pyongyang bisa menyadari bahwa dunia memerhatikan dan mereka pun bisa segera merespons.
 
"Jika tanggal-tanggal ini menentukan posisi kapal induk USS Carl Vinson, masalahnya jelas, ketika kapal itu pergi Korea Utara bisa langsung melaksanakan uji coba nuklir sepekan setelahnya," kata Delury.

"Mereka tidak perlu melaksanakan tes terpaku pada tanggal tertentu."

Kapal induk Carl Vinson saat ini sedang dalam perjalanan ke perairan Korea, merespons ancaman tersebut. Sementara itu, kapal selam nuklir AS yang didesain untuk meluncurkan ratusan rudal jelajah Tomahawk sudah bersandar di Korea Selatan, di tengah situasi yang terus memanas ini.




Credit  CNN Indonesia




Hadapi Rudal Korut, AS Butuh Pertahanan yang Lebih Kuat


 Hadapi Rudal Korut, AS Butuh Pertahanan yang Lebih Kuat
Komandan Komando Pasifik mengatakan AS perlu sistem pertahanan rudal yang lebih kuat untuk menghadapi rudal Korut. Foto/Istimewa


WASHINGTON - Komandan tertinggi Amerika Serikat (AS) di Pasifik mengatakan bahwa Washington mungkin perlu memperkuat pertahanan misilnya, terutama di Hawaii, mengingat ancaman yang terus berlanjut dari program rudal dan nuklir Korea Utara (Korut). Hal itu dikatakannya kepada Kongres AS.

Laksamana Harry Harris mengatakan bahwa dia yakin ancaman Pyongyang terhadap AS perlu ditangani secara serius. Dia mengatakan bahwa pertahanan Hawaii cukup untuk saat ini tapi suatu hari nanti bisa kewalahan. Ia pun menyarankan untuk memasang radar baru di sana dan juga rudal pencegat untuk melumpuhkan rudal Korut yang mencoba masuk ke wilayah itu.

"Saya tidak ambil bagian dengan kepercayaan diri Anda bahwa Korut tidak akan menyerang Korea Selatan (Korsel) atau Jepang atau AS begitu mereka memiliki kemampuan," kata Harris seperti dikutip dari Reuters, Kamis (27/4/2017).

Washington dan Pyongyang telah meningkatkan peringatan satu sama lain dalam beberapa pekan terakhir di tengah kekhawatiran bahwa Pyongyang mungkin segera melakukan tes bom nuklir keenam.

Washington mengatakan semua opsi ada di meja, termasuk serangan militer, namun para pejabat menekankan bahwa fokus saat ini adalah pada sanksi yang ditingkatkan untuk Korut. Diperkirakan hal itu akan dibahas dalam sebuah pertemuan Dewan Keamanan PBB pada hari Jumat yang dipimpin oleh Sekretaris AS Negara Rex Tillerson.

Pernyataan Harris adalah pengingat yang paling meresahkan saat menumbuhkan alarm AS tentang Korut. Negara tersebut belum menguji rudal yang mampu mencapai AS, namun para ahli mengatakan bahwa rudal tersebut bisa memiliki kemampuan itu beberapa waktu setelah 2020.

Pejabat AS telah memperingatkan bahwa konflik dengan Korut dapat berdampak buruk pada Korsel dan pasukan AS yang berbasis di sana, satu titik yang digarisbawahi Pyongyang dalam latihan militer besarnya pada hari Selasa untuk menandai fondasi militernya.

Harris mengakui bahwa pembalasan Korut terhadap serangan AS dapat menyebabkan banyak korban di Korsel. Namun ia menyatakan: "Ada risiko lebih banyak orang Korea dan Jepang serta AS yang sekarat jika Korut mencapai tujuan nuklirnya dan melakukan apa yang pemimpin Korut Kim Jong-un katakan itu akan terjadi."

Korut telah berjanji untuk menyerang AS dan sekutunya di Asia pada tanda pertama serangan di wilayahnya. 




Credit  sindonews.com



Korea Utara Membual Lenyapkan AS dengan 5 Juta Bom Nuklir


Korea Utara Membual Lenyapkan AS dengan 5 Juta Bom Nuklir
Tembakan artileri pasukan Korea Utara dalam manuver besar-besaran pada 25 April 2017. Foto / REUTERS


PYONGYANG - Korea Utara (Korut) membual siap melenyapkan Amerika Serikat (AS) dengan “lima juta bom nuklir” yang ditembakkan tentara remaja. Sesumbar Korut ini muncul dalam publikasi Korean Central News Agency (KCNA), media rezim Pyongyang yang dipimpin Kim Jong-un.

Gertakan Pyongyang dengan lima juta bom nuklir itu diragukan. SINDOnews pada pemberitaan 11 April 2017 lalu merinci kekuatan militer Korut dengan data dari Global Firepower, di mana jumlah bom nuklir yang dimiliki rezim Kim Jong-un hanya sekitar 10 unit.

Rincian kekuatan militer Pyongyang itu antara lain, tentara aktif sebanyak 700.000 personel. tentara cadangan sebanyak 4,5 juta personel. Total pesawat 944 unit. Jumlah kapal perang perusak tak terdeteksi. Kemudian anggaran pertahanan tahunan mencapai USD7.500.000.000. Jumlah artileri derek sebanyak 4.500 unit dan stok bom nuklir 10 unit.



Tapi, KCNA melaporkan pihak Central Committee of the Kimilsungist-Kimjongilist Youth League, sebuah komite tentara pemuda Korut, bisa meluncurkan serangan bom nuklir yang bisa melenyapkan AS. ”Para pemuda tersebut menjaga diri siap berperang tanpa ampun untuk melenyapkan kelompok setan (AS) dengan lima juta bom nuklir,” bunyi laporan KCNA, yang dilansir Daily Star, semalam (26/4/2017).

Komite itu menyebut AS mencoba membawa bencana nuklir ke negara yang tidak dapat diganggu gugat. Komite tersebut dalam pesan lainnya juga memperingatkan bahwa “bumi akan hancur” saat serangan diluncurkan.

Peringatan itu muncul saat Kim Jong-un meluncurkan latihan militer terbesar yang pernah ada. Manuver Pyongyang tersebut menampilkan senjata artileri dalam jumlah besar. Dalam berbagai dokumen foto juga tampak ratusan tank Korut berjejer di sepanjang kota pesisir timur Wonsan saat pamer kekuatan untuk merayakan hari jadi militer Pyongyang yang ke-85 tahun.

Sebagai tanggapan, pasukan AS dan Korea Selatan juga menggelar latihan perang provokatif di dekat perbatasan Korut. Sekitar 2.000 tentara AS dan Korea Selatan turun ke medan latihan tempur di Seungjin, Pocheon, Korea Selatan, yang dekat dengan perbatasan Korut.

Analis senior Jonathan Pollack dari kelompok think tank Brookings Institution memperingatkan risiko yang akan dialami AS jika konfrontasi dengan Korut. ”Kita bisa tersandung sia-sia ke dalam apa yang menjadi krisis terbesar di Asia Timur sejak AS melakukan intervensi dalam Perang Korea pada tahun 1950,” katanya. 





Credit sindonews.com





AS-Korsel Gelar Latihan Militer Kekuatan Penuh



AS-Korsel Gelar Latihan Militer Kekuatan Penuh
AS dan Korsel melakukan latihan perang dengan kekuatan penuh selang sehari Korut melakukan latihan perang artileri. Foto/Istimewa



SEOUL - Militer Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) ambil bagian dalam latihan tembak gabungan sebagai bagian dari latihan militer bersama di tengah meningkatnya ketegangan dengan Pyongyang. Latihan militer ini dilakukan hanya satu hari setelah Korea Utara (Korut) meluncurkan latihan artileri tunggal.

Menurut kantor berita Yonhap, lebih dari 2.000 tentara Korsel dan AS terlibat dalam latihan di Pocheon, Korsel. Latihan perang berlangsung di Seungjin Fire Training Field, sekitar 30km selatan Zona Demiliterisasi (DMZ) yang membagi dua Korea.

"Latihan yang berlangsung selama 45 menit itu, melibatkan sekitar 100 artileri, 90 kendaraan lapis baja dan 50 pesawat," menurut Kementerian Pertahanan Korsel seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (27/4/2017).

Rekaman dari tempat latihan menunjukkan jalan setapak berwarna melintang terlihat dari langit saat jet tempur menampilkan kekuatan mereka, serta tank-tank melepaskan tembakan, asap tebal, dan tentara yang terjun dari helikopter.

Menurut Yonhap, latihan tersebut juga melibatkan dua helikopter serang Apache Guardian AH-64E dari Angkatan Darat Korsel. Helikopter itu menembakkan roket udara dan amunisi dari senapan berantai dengan sasaran tiruan. Empat M1A2 Bradley yang memerangi kendaraan dari militer AS juga melepaskan tembakan artileri saat melaju di jalan pegunungan. Latihan jugaa diikuti dengan menembakan US M270 Multiple Launch Rocket System (MLRS).

Latihan ini merupakan salah satu latihan perang terintegrasi terbesar di antara dua negara sekutu dalam beberapa tahun terakhir.

Sebelumnya, Korut melakukan latihan militer di Wonsan, untuk menandai berdirinya tentara negara tersebut. Latihan tersebut terdiri dari 300 sampai 400 senjata artileri jarak jauh, Yonhap melaporkan, mengutip sumber pemerintah.

Korut menyebut itu adalah latihan terbesar yang pernah dilakukan oleh negara tersebut, sementara media pemerintah melaporkan bahwa pemimpin Kim Jong-un secara pribadi mengamati latihan tersebut.

Latihan yang dilaporkan termasuk serangan torpedo bawah laut di kapal perang musuh tiruan.





Credit  sindonews.com




Semenanjung Korea Memanas, AS Tes Rudal Balistik Antar Benua


Semenanjung Korea Memanas, AS Tes Rudal Balistik Antar Benua
AS melakukan uji coba rudal balistik antar benua (ICBM) Minuteman III di tengah ketegangan di Semenanjung Korea. Foto/Istimewa



WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) akan melakukan uji coba rudal balistik antar benua (ICBM) nuklir pada hari Rabu. Begitu bunyi pernyataan dari Angkatan Udara AS.

Uji coba ini akan dilakukan di Pangkalan Udara Vandenberg di California dengan melibatkan ICBM Minuteman III yang tidak dipersenjatai dan dilakukan dalam dua kali yaitu pukul 12.00 dan 06.00.

"Tujuan dari tes ini adalah untuk memverifikasi status kekuatan nuklir nasional kita dan untuk menunjukkan kemampuan nuklir nasional kita," kata Kolonel John Moss, komandan Space Wing ke-30, yang akan memerintahkan peluncuran tersebut, dalam sebuah pernyataan seperti disitat dari Time, Rabu (26/4/2017).

Peluncuran uji coba ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di semenanjung Korea mengenai uji coba rudal Pyongyang baru-baru ini dan kekhawatiran akan uji coba nuklir keenam. Pada hari Selasa, Korea Utara (Korut) merayakan ulang tahun pembentukan militernya dengan demonstrasi dan latihan artileri. Pada hari yang sama, kapal selam bertenaga nuklir AS, USS Michigan, berlabuh di kota pelabuhan Busan, Korea Selatan (Korsel), menurut Associated Press. Sementara kelompok kapal perang yang dikomandoi kapal induk USS Carl Vinson menuju ke semenanjung tersebut.

Sebelumnya, Korsel mengumumkan bahwa pihaknya telah menerapkan bagian-bagian sistem pertahanan rudal THAAD, yang telah membuat marah Korut, China dan Rusia yang menganggapnya sebagai ancaman keamanan.

Namun, menurut juru bicara Komando Perang Angkatan Udara mengatakan uji coba tersebut telah direncanakan setahun sebelumnya dan tidak memiliki hubunhgan dengan Korut atau Kim Jong-un. Peluncuran Minuteman dilaporkan terjadi sekitar empat kali dalam setahun, yang terakhir terjadi pada bulan Februari.





Credit  sindonews.com





Rusia: Luncurkan Serangan Preemptive, Inggris Akan Rata dengan Tanah

Rusia: Luncurkan Serangan Preemptive, Inggris Akan Rata dengan Tanah
Legislator Rusia mengancam Inggris akan rata dengan tanah jika melakukan serangan rudal preemptive dalam perang nuklir. Foto/Ilustrasi/Istimewa


MOSKOW - Inggris akan rata dengan tanah dalam sebuah perang nuklir. Begitu ancaman yang dilontarkan oleh seorang anggota parlemen Rusia.

Franz Klintsevich, seorang pensiunan kolonel, menanggapi komentar dari Menteri Pertahanan Michael Fallon. Dalam sebuah kesempatan, Fallon mengatakan Inggris akan menggunakan senjata nuklir sebagai serangan pertaman jika dibutuhkan.

Komentar Fallon itu muncul menanggapi pernyataan partai Buruh yang mempertahankan penghalang program nuklir Trident. Pemimpin Partai Buruh, Jeremy Corbyn menyatakan tidak mungkin dilakukan pembaharuan dalam manifesto.

Klintsevich pun mengatakan jika Inggris melakukan serangan mendadak, maka negara itu tidak akan memiliki wilayah terbesar, secara harfiah akan terhapus dari muka bumi seperti dikutip dari Belfast Telegraph, Rabu (26/4/2017).

Klintsevich, yang merupakan wakil ketua majelis tinggi komite pertahanan dan keamanan parlemen Rusia, menyebut komentar Fallon menjijikkan dan mengatakan bahwa layak mendapat tanggapan yang serius.

"Dalam kasus terbaik, pernyataan ini harus diambil sebagai elemen perang psikologis - yang terlihat sangat menjijikkan dalam konteks seperti itu," kata Klintsevich.

"Jika tidak, kedengarannya sangat buruk, karena ada pertanyaan yang masuk akal: Terhadap siapa Inggris akan menggunakan senjata nuklir secara preemptive?"

Jika Inggris bermaksud menggunakan senjata nuklir melawan negara non-nuklir, dia menambahkan, mungkin orang-orang Inggris sangat ingin berbagi kemenangan Amerika Serikat yang melemparkan bom nuklir ke kota-kota Jepang Hiroshima dan Nagasaki pada 1945.

"Tapi masa itu sudah pergi untuk selamanya, sama seperti era kebesaran Kerajaan Inggris," tukasnya. 




Credit  sindonews.com








AS Mulai Tempatkan Rudal THAAD di Korsel





AS Mulai Tempatkan Rudal THAAD di Korsel
Kementerian Pertahanan Korsel mengatakan, sejumlah elemen dari THAAD sudah ditempatkan di sebuah lapangan golf yang berada di selatan Korsel. Foto/Istimewa



SEOUL -  Militer Amerika Serikat (AS) dilaporkan mulai menempatkan sistem pertahanan udara THAAD ke Korea Selatan (Korsel). Penempatan sistem pertahanan udara ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan dengan Korea Utara (Korut).

Kementerian Pertahanan Korsel mengatakan, sejumlah elemen dari THAAD sudah ditempatkan di sebuah lapangan golf yang berada di selatan Korsel, dekat dengan kawasan Semenanjung Korea.

"Korsel dan AS telah berupaya untuk mengamankan kemampuan operasional awal sistem THAAD dalam menanggapi ancaman nuklir dan rudal Korut yang terus maju. Sistem itu diperkirakan akan beroperasi pada akhir tahun," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Rabu (26/4).

Sementara itu, Pentagon mengatakan, penempatan tersebut merupakan tindakan penting untuk membela Korsel dan sekutu-sekutunya melawan ancaman rudal Korut dan akan menyelesaikannya sesegera mungkin.

Penempatan THAAD sendiri mendapat protes keras dari sejumlah pihak di Korut. Bahkan, penduduk di lokasi di tempatnya sistem pertahanan udara tersebut menggelar unjuk rasa, dan mengecam keras penempatan THAAD.

Kecaman juga datang dari calon Presiden Korsel, Moon Jae-in. Melalui juru bicaranya, Jae-in menuturkan keputusan tersebut mengabaikan opini publik dan proses hukum, dan meminta agar penempatan tersebut ditangguhkan sampai pemerintahan berikutnya terbentuk.



Credit  sindonews.com



China desak penarikan pranata rudal THAAD Amerika dari Korsel



Beijing (CB) - China, Rabu, mengatakan telah menyampaikan keprihatinan serius kepada Washington dan Seoul setelah militer Amerika Serikat mulai memindahkan bagian-bagian pranata pertahanan anti-rudal THAAD yang kontroversial ke lokasi penempatan di Korea Selatan.

Berbicara dalam sebuah konferensi pers harian di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang mengatakan pihaknya mendesak AS dan Korea Selatan untuk menarik pranata tersebut.

Seoul dan Washington mengatakan bahwa satu-satunya tujuan pranata Stasiun Pertahanan Ketinggian Tinggi (THAAD) adalah untuk mempertahankan diri terhadap ancaman rudal Korea Utara, namun China khawatir radar yang kuat dari THAAD dapat menembus wilayahnya dan melemahkan keamanannya, serta telah berulang kali menyatakan keberatan.

Hari ini, pihak militer AS mulai memindahkan bagian-bagian dari pranata pertahanan anti peluru kendali THAAD yang kontroversial dan ditempatkan di Korea Selatan di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah itu terkait program peluru kendali dan nuklir Korea Utara, kantor berita Yonhap melaporkan pada, Rabu.

AS dan Korea Selatan telah sepakat untuk menempatkan THAAD untuk menanggapi ancaman peluncuran peluru kendali Korea Utara, namun China mengatakan hal itu tidak banyak mempengaruhi Korea Utara untuk menghentikan program mereka itu.

China berpandangan tindakan tersebut justru dapat menimbulkan ketidakstabilan keamanan wilayah sekitar.

Truk-truk trailer yang membawa bagian-bagian dari THAAD mulai memasuki wilayah penempatan di daerah Seongju, yang terletak di bagian selatan Korea Selatan, kantor berita Yonhap dan televisi YTN melaporkan.

Pejabat kementerian pertahanan Korea Selatan dan pejabat militer AS tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai keterangan.

AS mulai memindahkan bagian awal dari sistem pertahanan rudal ke Korea Selatan pada Maret setelah Korea Utara melakukan uji coba peluncuran empat peluru kendali balistik. Demikian laporan Reuters.




Credit  antaranews.com













Rabu, 26 April 2017

Tiongkok Luncurkan Kapal Induk Kedua


 Tiongkok Luncurkan Kapal Induk Kedua

Kapal induk kedua Tiongkok diluncurkan di galangan kapal Dalia, propinsi Liaoning, Rabu, 26 April 2017. Kapal induk kedua ini sementara dinamakan Type 001A. REUTERS/Li Gang/Xinhua


 
Tiongkok Luncurkan Kapal Induk Kedua
Kapal induk type 001A diluncurkan di galangan kapal Dalian, Tiongkok, 26 April 2017. Type 001A adalah kapal induk pertama yang dibangun Tiongkok. twitter.com/PDChina



Tiongkok Luncurkan Kapal Induk Kedua
Kapal induk kedua Tiongkok diluncurkan di galangan kapal Dalia, propinsi Liaoning, Rabu, 26 April 2017. twitter.com/globaltimesnews


Tiongkok Luncurkan Kapal Induk Kedua
Kapal induk kedua Tiongkok ditarik oleh enam kapal tunda, pada saat diluncurkan di galangan kapal Dalia, propinsi Liaoning, Rabu, 26 April 2017. twitter.com/globaltimesnews


Tiongkok Luncurkan Kapal Induk Kedua
Kapal induk kedua Tiongkok ditarik oleh enam kapal tunda, pada saat diluncurkan di galangan kapal Dalia, propinsi Liaoning, Rabu, 26 April 2017. twitter.com/globaltimesnews


Tiongkok Luncurkan Kapal Induk Kedua
Warga menyaksikan peluncuran kapal induk kedua Tiongkok di galangan kapal Dalian, propinsi Liaoning, Tiongkok, 26 April 2017. twitter.com/globaltimesnews











Credit  tempo.co/read










China Larang Namai Bayi dengan Nama Khas Islam


China Larang Namai Bayi dengan Nama Khas Islam
Ibu di Xinjiang saat mengasuh anak-anaknya. Pemerintah China melarang orang tua di Xinjiang memberi nama khas Islam untuk bayi-bayi mereka. Foto / REUTERS


BEIJING - Pemerintah China melarang para orang tua di wilayah Xinjiang menamai bayi-bayi mereka dengan nama khas Islam. Jika nekat, bayi-bayi itu tidak akan bisa mengakses layanan sosial, kesehatan dan pendidikan dari pemerintah.

Xinjiang merupakan wilayah yang dihuni sekitar 10 juta warga Muslim. Menurut laporan Radio Free Asia (RFA)—media yang didanai oleh Amerika Serikat (AS)—anak-anak dengan nama khas Islam dilarang dimasukkan dalam sistem registrasi rumah tangga atau “Hukou”. Dampaknya, anak-anak itu tak bisa mengakses layanan penting dari pemerintah.

Nama yang terlarang itu antara lain, Islam, Quran, Mekkah, Jihad, Imam, Saddam, Haji, Madinah dan lainnya. Seorang pejabat Partai Komunis China mengatakan, larangan itu masuk dalam ”Aturan Penamaan untuk Etnis Minoritas”.

”Anda tidak diizinkan memberi nama dengan rasa religius yang kuat, seperti Jihad atau nama seperti itu,” kata seorang pejabat Partai Komunis China kepada RFA, yang berbicara dalam kondisi anonim, yang dilansir Selasa (25/4/2017).

”Yang paling penting di sini adalah konotasi nama, (tidak boleh) berkonotasi perang suci atau splitsm (kemerdekaan Xinjiang),” lanjut pejabat itu.

Pejabat itu menambahkan: ”Berpeganglah pada garis partai, dan Anda akan baik-baik saja. (Orang dengan nama terlarang) tidak akan bisa mendapatkan registrasi rumah tangga, jadi mereka akan keluar dari daftar kantor Hukou saat waktunya tiba.”

Namun, nama yang dianggap "mainstream" seperti Mehmet, masih bisa diterima.

Human Rights Watch (HRW) mengutuk larangan yang tidak masuk akal oleh pihak berwenang China ini yang diklaim dapat memerangi ekstremisme. ”Ini hanya yang terbaru dalam serangkaian peraturan baru yang membatasi kebebasan beragama dalam penamaan,” kata Direktur HRW China, Sophie Richardson.

”Pada tanggal 1 April, pihak berwenang Xinjiang memberlakukan peraturan baru yang melarang jenggot panjang atau cadar abnormal di tempat umum dan memberlakukan hukuman karena menolak menonton program TV atau radio di negara bagian itu,” ujar Richardson.

”Kebijakan ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap perlindungan domestik dan hukum internasional terhadap hak kebebasan beragama dan berekspresi,” imbuh dia.






Credit  sindonews.com






Pentagon Sebut Pesawat Tempur Rusia Sempat Terlacak di Alaska



Pentagon Sebut Pesawat Tempur Rusia Sempat Terlacak di Alaska Pesawat tempur Rusia terpantau berada dekat wilayah AS, tak jauh dari Alaska, pekan lalu. (Krasimir GrozevWikipedia)


Jakarta, CB -- Pesawat tempur Rusia dilaporkan melakukan serangkaian misi di dekat Alaska pekan lalu, mendorong pemantauan ketat oleh Komando Pertahanan Udara Amerika Utara (NORAD).

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat dan NORAD melaporkan, pesawat Rusia Tu-95 Bear Bombers sempat terlihat di ruang udara internasional sebanyak tiga kali, dua di antaranya terlacak berada di dekat Kepulauan Aleutian dan daratan dekat Alaska-Kanada.

“Ini adalah pertama kalinya dalam waktu sekitar dua setengah tahun kami melihat Rusia mengerahkan pesawat tempur pengebom jarak jauhnya di sekitar Alaska,” tutur juru bicara Pentagon, Kapten Angkatan Laut Jeff Davis, Selasa (25/4), dikutip AFP.


Davis menuturkan, insiden ini terjadi pada tanggal 17, 18, dan 20 April lalu.

Sementara itu, juru bicara NORAD, Lori O’Donley, mengatakan sejumlah pesawat patroli maritim anti-kapal selam milik Rusia juga sempat teridentifikasi di wilayah yang sama pada 19 April lalu.

Merespons hal ini, NORAD telah meluncurkan sejumlah pesawat untuk mencegat misi Rusia ini.

NORAD mengklaim, pencegatan pesawat Rusia dilakukan “secara aman dan profesional” sesuai prosedur yang ada.

Diberitakan AFP, pencegatan pesawat tempur disebut kerap dilakukan NORAD di ruang udara internasional.


Pencegatan jet-jet Moskow ini juga diketahui bukan yang pertama kalinya dilakukan oleh NORAD.

Pesawat tempur Rusia memang disebut kerap berusaha lepas dari pantauan pesawat-pesawat pengintai AS di sekitar perairan Baltik dan ruang udara di sekitar wilayahnya.




Credit  CNN Indonesia




Turki Kirim Serangan Udara ke Basis Militan Kurdi di Suriah



Turki Kirim Serangan Udara ke Basis Militan Kurdi di Suriah Pasukan Turki melakukan serangan udara ke basis militan Kurdi dekat perbatasan Suriah, Selasa (25/4). (AFP PHOTO / ARIS MESSINIS)


Jakarta, CB -- Pesawat tempur Turki menggempur militan Kurdi di timur laut Suriah, Selasa (25/4) dan menewaskan beberapa pejuang. Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) mengabarkan serangan udara menggempur basis mereka di Al-Malikiyah, dekat perbatasan Suriah, pada Selasa dini hari.

“Pesawat Turki mengebom basis YPG yang menampung pusat media dan komunikasi serta instalasi militer,” demikian pernyataan YPG yang dilaporkan AFP.

“Serangan itu melukai dan menewaskan para pejuang,” tambah YPG, tanpa menyebutkan angka pasti.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan Turki melakukan ‘belasan kali serangan udara’ pada basis YPG di Provinsi Hasakeh dan mengonfirmasi pusat media hancur terkena serangan itu.



“Tiga orang anggota YPG yang bekerja di pusat media tewas dalam serangan itu,” kata pemimpin Observatorium Rami Abdel Rahman.

Menurut Abdel Rahman, serangan itu merupakan operasi pembersihan pertama yang dilakukan Turki di Suriah, sejak mereka mengakhiri kampanye militer di kawasan tersebut, Maret lalu.

Sebelumnya, Turki meluncurkan operasi pembersihan pada bulan Agustus 2016, guna melawan kelompok militan ISIS dan membendung kekuatan YPG.

Turki menganggap YPG sebagai ‘teroris’ karena terkait dengan kelompok militan Kurdi.



Ankara mendukung para pemberontak yang melawan jihadis ISIS, tapi juga melakukan serangan udara terhadap YPG dan Pasukan Demokrat Suriah.

Di sisi lain, Pejuang Pasukan Demokrat Suriah berhasil memasuki kota jajahan ISIS di Tabqa, dekat Sungai Eufrat, Senin (24/4). Itu semakin mendekatkan kelompok militan memasuki ibukota de facto ISIS, Raqa.

Perang Suriah telah menewaskan lebih dari 320 ribu orang sejak pecah pada 2011 lalu.



Credit  CNN Indonesia






Kurdi Kecam Serangan Udara Turki ke Perbatasan Suriah


Kurdi Kecam Serangan Udara Turki ke Perbatasan Suriah Pasukan militan Kurdi di Hasaka dan Sinjar digempur serangan udara Turki, Selasa (25/4) dini hari. (Reuters/Rodi Said)


Jakarta, CB -- Pemerintah kawasan otonomi Kurdi mengecam serangan udara Turki yang menewaskan enam pasukan keamanan Kurdi, di wilayah perbatasan Suriah, Selasa (25/4).

Peshmerga, militer Kurdi, mengatakan dalam pernyataan resmi bahwa seharusnya serangan udara itu ditujukan pada Partai Pekerja Kurdistan Turki (PKK).

“Kematian anggota Peshmerga itu sangat disesalkan dan serangan udara terhadap Peshmerga oleh pesawat tempur Turki tidak bisa diterima,” demikian pernyataan resmi Peshmerga, seperti dikutip AFP.



Turki melakukan beberapa kali serangan udara ke Suriah dan Irak, yang ditujukan pada kelompok separatis Kurdi dan aliansinya, Selasa (25/4) dini hari. Serangan itu menewaskan enam orang pasukan keamanan pemerintah Kurdi.

Serangan udara di kawasan Sinjar, di utara Irak, ditujukan pada Unit Perlindungan Yazidi (YBS), kelompok militan yang didukung PKK, yang dianggap Ankara sebagai teroris. Selain itu, serangan udara juga terjadi di basis Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) di Al-Malikiyah,

PKK dan faksi dominan Kurdi di Irak, yang bersekutu dengan Ankara, adalah musuh. Namun dalam pernyataannya, Peshmerga menyalahkann PKK.

"Masalah dan ketegangan ini terjadi karena keberadaan PKK," kata Peshmerga, yang menuding PKK dan afiliasinya menolak menarik diri dari daerah Sinjar dan menyebabkan Turki melakukan serangan udara.



Credit  CNN Indonesia













Mengenal Emmanuel Macron, Capres Kejutan Perancis



Mengenal Emmanuel Macron, Capres Kejutan Perancis Sempat diragukan, Emmanuel Macron menjadi kandidat terkuat presiden Perancis. (REUTERS/Philippe Wojazer)


Jakarta, CB -- Calon independen presiden Perancis, Emmanuel Macron, sudah dipastikan akan berhadapan dengan rivalnya yang berhaluan ekstrem kanan, Marine Le Pen. Namun, sebelum sampai ke tahap itu, siapakah Macron?

Berusia 39 tahun, tanpa dukungan partai politik yang mapan sama sekali, Macron mempermalukan semua orang yang pernah meragukan kemampuannya untuk maju sebagai calon presiden.

Mantan Perdana Menteri Manuel Valls bahkan sempat memandang remeh dan menyebutnya sebagai "populisme kelas ringan."

Tentu kemenangannya di putaran pertama Pemilu Perancis menjadi kejutan.
 
"Dia pernah menjadi bahan olok-olok di lingkaran politik Perancis--namun kini tampaknya Emmanuel Macron akan menjadi pemenang," tulis CNN, Selasa (25/4).

Francois Fillon, kandidat dari Partai Republik, sempat mengatakan dirinya yakin warga Perancis "tidak akan mempercayakan nasib mereka pada orang yang tidak punya pengalaman, yang tidak pernah menunjukkan apa-apa."

Namun, pandangan itu tampaknya keliru, terutama melihat kampanye Fillon sendiri yang amblas berkat skandal gaji palsu istri dan anak-anaknya.

Fillon menampik melakukan hal yang dituduhkan kepadanya itu, tapi tempatnya sebagai capres terkuat itu kini direbut oleh Macron, yang dinilai bisa jadi masa depan Perancis. Daya tarik Macron ada pada latar belakangnya yang tidak biasa di kalangan politisi--seorang pegawai sipil yang menjadi bankir investasi dengan dompet berisi jutaan euro, sebelum akhirnya menjadi seorang menteri.

Sebagai kandidat yang belum pernah memegang jabatan lewat pemilu, Macron bisa menawarkan dirinya sebagai "anti-sistem" untuk warga yang muak dengan perpolitikan Perancis.

Kehidupan pribadinya pun tak kalah menarik.

Saat masih berusia 17 tahun, dia mengatakan kepada gurunya, apapun yang terjadi nanti, dirinya akan menikahinya.
Daya tarik Macron ada pada latar belakangnya yang tidak biasa.Daya tarik Macron ada pada latar belakangnya yang tidak biasa. (REUTERS/Christian Hartmann)
Dia menepati janjinya itu pada 2007 lalu ketika Brigitte Trogneux, berusia 24 tahun di atas Macron, resmi menjadi istrinya.

Pernikahan yang sempat tidak diketahui publik ini menjadi sorotan ketika Macron dituding berselingkuh dengan seorang pria. Dia menampik tudingan itu dan mengkritisi penyebar rumor.

"Untuk mereka yang ingin menyebarkan rumor bahwa saya adalah orang yang bersalah ... hal itu tidak hanya membuat tidak nyaman Brigitte, tapi saya janji bahwa dari pagi hingga malam hari, dia akan menjalani hidupnya di samping saya."

Lahir di Amiens dan bersekolah di tempatnya pertama kali bertemu Trogneux, Macron belajar di Lycee Henry IV sebelum masuk ke Ecole National d'Administration, jalan yang panjang bagi seorang elite politik Perancis.
Ditunjuk menempati posisi staf senior di pemerintahan Hollande pada 2012 lalu setelah sukses di sektor perbankan, dia kemudian diangkat menjadi menteri keuangan dua tahun kemudian. Ia menggantikan Arnaud Montebourg yang lebih cenderung ke sayap kiri.

Namun, masa jabatannya pun tak lepas dari kontroversi. Keinginannya untuk mendorong reformasi liberal yang bersahabat dengan pengusaha membuatnya tidak populer di kalangan pemerintahan sendiri.





Credit  CNN Indonesia







China hormati hukum Indonesia terkait 17 pelaut



China hormati hukum Indonesia terkait 17 pelaut
Sejumlah kapal asing yang tertangkap pihak berwenang siap untuk ditenggelamkan di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (17/8/2016). (ANTARA/Humas KKP)


Beijing (CB) - Pemerintah China menghormati tindakan hukum yang bakal diterapkan aparat  Indonesia terhadap 17 pelaut asal negeri Tirai Bambu itu yang tertangkap petugas keamanan di perairan wilayah Kepulauan Riau.

"Pihak China berharap agar pihak Indonesia dapat mengambil langkah tegas dengan menjamin keselamatan, hak hukum, dan kepentingan warga China yang ditahan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, di laman resmi pemerintah setempat, Rabu.

Ia juga meminta aparat penegak hukum di Indonesia berkoordinasi dengan perusahaan Malaysia yang mempekerjakan para nelayan asal China tersebut.

Menurut dia, Kedutaan Besar China di Indonesia terus berkomunikasi dengan pihak pemerintah Indonesia terkait hal tersebut.

Informasi awal yang diterima Geng bahwa kapal Chuan Hong 68 dijalankan oleh perusahaan asal Malaysia, Accenture Strategy Sdn Bhd.

Perusahaan tersebut, jelas dia, melakukan penelitian di lepas pantai yang lokasinya telah ditentukan sesuai kontrak kerja dengan para pelaut tersebut.

Pada Kamis (20/4) kapal Chuan Hong 68 kedapatan melakukan aktivitas ilegal, seperti eksplorasi bawah laut di perairan wilayah Kepri (Indonesia, red).

Sebanyak 20 awak kapal, 17 orang di antaranya berkewarganegaraan China telah ditahan oleh petugas patroli dari Badan Keamanan Laut RI.

Pemerintah Indonesia sering kali menindak tegas kapal-kapal dari China, Taiwan, Jepang, dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang melakukan pelanggaran dengan memasuki wilayah NKRI secara ilegal. 




Credit  antaranews.com




Kabinet Thailand setujui pembelian kapal selam buatan China




Bangkok (CB) - Kabinet Thailand menyetujui tahap awal dari rencana pembelian tiga kapal selam buatan China senilai 393 juta dolar AS, kata seorang juru bicara pemerintah pada Senin.

Rencana untuk membeli tiga kapal selam buatan China seharga 36 miliar baht (1,05 miliar dolar AS) ditetapkan pada Juli lalu.

Hal ini dapat merenggangkan kembali hubungan negara tersebut dengan AS sejak ketegangan hubungan antara mereka menurun setelah kudeta militer Mei 2014. Pembelian kapal selam tahap awal disetujui pekan lalu.

"Kabinet menyetujui pembelian satu unit kapal selam pada 18 April," kata juru bicara Sansern Kaewkamnerd.

Ia juga menambahkan bahwa anggaran sebesar 13,5 miliar baht (393 juta dolar AS) telah ditetapkan untuk pembelian kapal selam Kelas Yuan S26T selama masa waktu enam tahun.

"Media tidak diberitahu segera tentang pembelian ini, setelah rapat kabinet pekan lalu karena persoalan tersebut menyangkut keamanan nasional," tambahnya.

Rencana ini menuai kritik dan pertanyaan dari masyarakat, apakah Thailand benar-benar membutuhkan kapal selam baru.

"Dalam situasi saat ini, dimana pemerintah tidak berhasil memecahkan masalah ekonomi, melakukan pembelian kapal selam yang mahal benar-benar tidak perlu," kata Watchara Petchthong, politisi Partai Demokrat.

Juru bicara Angkatan Laut Laksamana Jumpol Loompikanon mengatakan bahwa angkatan laut Thailand saat ini memiliki empat kapal selam Jepang yang usianya hampir 60 tahun, kapal selam baru sangat diperlukan untuk melindungi keamanan perairan di negara tersebut.

"Warga Thailand akan memahami bahwa pembelian kapal selam angkatan laut itu akan layak dan bermanfaat bagi Thailand, " kata Jumpol.

Kepala angkatan laut Thailand, Laksamana Na Arreenich, akan berkunjung ke China segera untuk menyelesaikan pembelian tersebut, menurut sebuah sumber di kementerian pertahanan, yang menolak disebut namanya karena kepekaan masalah.

Keamanan wilayah perairan merupakan isu yang hangat di Asia Tenggara, mengingat banyak klaim atas Laut Cina Selatan dari negara-negara sekitar, namun Thailand bukan penggugat dalam perselisihan itu.

Anggaran pertahanan Thailand tahun ini lebih dari 210 miliar Baht (6,11 miliar dolar AS), sekitar 9 persen lebih banyak dari tahun saat militer mengambil alih kekuasaan.





Credit  antaranews.com





Denmark tuduh Rusia retas surel Kementerian Pertahanan



Denmark tuduh Rusia retas surel Kementerian Pertahanan
(Pixabay)


Stockholm (CB) - Denmark pada Senin (24/4) mengecam perilaku "agresif" Moskow setelah sebuah laporan menuduh peretas Rusia membobol akun surel Kementerian Pertahanannya.

"Ini bagian dari perang berkelanjutan pihak Rusia di bidang ini, tempat kita melihat perilaku Rusia yang sangat agresif," kata Menteri Pertahanan Claus Hjort Frederiksen kepada kantor berita Denmark, Ritzau.

Sebuah laporan yang dipublikasikan Minggu oleh Pusat Keamanan Siber menuding sekelompok peretas pro-Kremlin membobol surel-surel pegawai Kementerian Pertahanan pada 2015 -2016.

"Surel-surel yang diretas tidak memuat rahasia militer, tapi itu tentu saja serius," kata Frederiksen sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

Laporan tersebut mengidentifikasi kelompok peretas sebagai APT28, yang juga dikenal sebagai Pawn Storm, Sofacy dan Fancy Bears, yang berkaitan dengan pemerintah dan dinas keamanan Rusia dan sebelumnya ditetapkan oleh FBI dan Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat sebagai otak di balik "aktivitas siber jahat" terhadap lembaga-lembaga pemerintah Amerika Serikat.

Kelompok itu juga diyakini sebagai dalang di balik serangan siber tingkat tinggi lainnya.

Di Denmark, Pusat Keamanan Siber mengatakan awal tahun ini bahwa ancaman terhadap otoritas dan perusahaan Denmark masih "sangat tinggi".



Credit  antaranews.com


Rusia Bantah Bobol Situs Militer Denmark


Rusia Bantah Bobol Situs Militer Denmark
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov membantah pihaknya membobol situs militer Denmark. Foto/Istimewa


MOSKOW -  Pemerintah Rusia membantah pihaknya membobol situs militer Denmark. Ini merupakan respon atas laporan media Denmark, yang mengutip seorang pejabat militer mengenai serangan cyber tersebut.

Moskow menegaskan, Rusia tidak pernah melakukan serangan cyber, baik terhadap Denmark ataupun terhadap negara manapun di seluruh dunia. "Rusia sebagai negara tidak melakukan serangan (cyber)," kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov seperti dilansir Reuters pada Senin (24/4).

Di kesempatan yang sama, Peskov juga membantah Moskow telah turut campur dalam pemilihan umum di Prancis. Dia menegaskan, pihaknya tidak mengambil sikap, dan tidak turut campur dalam pemilihan tersebut.

"Itu adalah tuduhan yang sangat primitif dan salah. Rusia tidak berpihak pada salah satu sisi dalam pemilihan di Prancis," ungkap Peskov saat menggelar konferensi pers di Moskow.

Ini bukan pertama kali Rusia dituding melakukan serangan cyber, atau turut campur dalam pemilu di negara lain. Sebelumnya, Rusia dituding turut campur dalam pemilu di Amerika Serikat (AS), dimana Donald Trump menjadi pemenangnya.

Namun, sejauh ini belum bukti kuat pemerintah Rusia terlibat dalam serangkaian serangan di dunia maya tersebut.



Credit  sindonews.com




AS masukkan 271 ahli kimia Suriah ke daftar hitam



AS masukkan 271 ahli kimia Suriah ke daftar hitam
Dokumen foto petugas kesehatan menolong korban senjata kimia di Iblib, Suriah, Selasa (4/4/2017). (Reuters)


Washington (CB) - Pemerintah Amerika Serikat (AS) memasukkan 271 ahli kimia Suriah dan pejabat lain ke dalam daftar hitam keuangannya pada Senin (24/4), menghukum mereka karena berperan dalam serangan senjata kimia mematikan di kota yang dikuasai pemberontak pada awal April.

Dalam salah satu pengumuman sanksi terbesar mereka, Kementerian Keuangan Amerika Serikat menyasar Pusat Studi dan Penelitian Ilmiah Suriah (Syrian Scientific Studies and Research Center/SSRC), yang mereka sebut bertanggung jawab mengembangkan senjata gas sarin yang diduga digunakan dalam serangan pada 4 April.

Serangan itu menewaskan 87 orang, termasuk banyak anak, di Kota Khan Sheikhun, memicu kemarahan dari negara-negara Barat, yang menuduh Presiden Suriah Bashar al Assad bertanggung jawab atas serangan itu.

Sanksi tersebut meliputi pembekuan semua aset milik 271 individu dalam daftar hitam tersebut di Amerika Serikat, dan larangan warga atau perusahaan Amerika Serikat berbisnis dengan mereka menurut warta kantor berita AFP.

Menurut Nuclear Threat Initiative (NTI), sebuah badan strategi yang berbasis di Washington, SSRC adalah pusat penelitian ilmiah terkemuka di Suriah, dan memiliki hubungan dekat dengan militer negara itu.





Credit  antaranews.com



PM Israel batalkan pertemuan dengan Menlu Jerman




Jerusalem (CB) - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Selasa, membatalkan pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Jerman Sigmar Gabriel karena Menlu Gabriel berencana bertemu dengan kelompok-kelompok HAM yang kritis terhadap pemerintah Israel, menurut laporan media setempat.

Pertemuan itu sebelumnya telah dijadwalkan berlangsung pada pukul 17.00 waktu setempat.

Seorang juru bicara Kantor Perdana Menteri membenarkan bahwa pertemuan tidak jadi diselenggarakan.

Surat kabar Israel Haaretz melaporkan bahwa setelah pembatalan itu, Gabriel menolak menerima telepon dari Netanyahu.

Sebelumnya, Netanyahu mengancam bahwa ia akan membatalkan pertemuannya dengan Gabriel jika menteri luar negeri Jerman itu bertemu dengan dua kelompok penyokong hak asasi manusia.

Gabriel menolak ultimatum Netanyahu tersebut.

"Sulit bagi saya untuk membayangkannya karena ini akan sangat disayangkan," ujarnya kepada stasiun televisi umum Jerman, ZDF.

"Adalah hal yang sangat normal jika kita berbicara dengan para perwakilan masyarakat saat berkunjung ke luar negeri," kata Gabriel.

Ia menambahkan bahwa dirinya akan sulit membayangkan jika harus membatalkan pertemuan dengan Netanyahu hanya karena ia bertemu dengan para pengkritik pemerintah di Jerman.

Gabriel sedang melakukan lawatan ke Timur Tengah untuk menekankan penyelesaian dua-negara dalam konflik Israel-Palestina.

Insiden-insiden serupa juga pernah terjadi pada masa lalu saat pejabat-pejabat berkunjung ke Israel.

Pada Februari, Netanyahu memerintahkan Kementerian Luar Negeri Israel untuk menegur duta besar Belgia setelah Perdana Menteri Belgia Charles Michel bertemu dengan perwakilan lembaga Breaking The Silence dan Btselem saat mengunjungi ke Israel.

Kalangan pemimpin politik sayap kanan memuji langkah Netanyahu itu.

Menteri Pendidikan Naftali Bennett dan ketua partai ultranasionalis Jewish Home mengatakan partainya "mendukung" Netanyahu.

"Breaking The Silence bukan merupakan organiasi yang anti-Netanyahu melainkan anti-Israel dan anti-Tentara Pertahanan Israel. Tidak pantas jika seorang menteri luar negeri yang berkunjung ke suatu negara melakukan pertemuan dengan orang-orang yang bersikap menentang negara," ujar Bennett melalui pernyataan.

Israel menduduki Tepi Barat dan Gaza saat perang Timur Tengah pada 1967 dan sejak itu menguasai tanah-tanah tersebut kendati mendapat kecaman dari dunia internasional. Demikian laporan Xinhua.




Credit  antaranews.com



Inggris Tolak Minta Maaf pada Palestina Terkait Israel

Inggris Tolak Minta Maaf pada Palestina Terkait Israel
Otoritas Palestina menyatakan, pemerintah Inggris telah menolak minta maaf atas deklarasi Balfour, yang diterbitkan tahun 1917 silam. Foto/Istimewa


RAMALLAH - Otoritas Palestina menyatakan, pemerintah Inggris telah menolak minta maaf atas deklarasi Balfour, yang diterbitkan tahun 1917 silam. Deklarasi itu sendiri disebut-sebut sebagai awal dari terbentuknya negara Israel.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas meminta permintaan maaf hal itu dalam sebuah pidato ke Majelis Umum PBB pada bulan September. Namun, Inggris berencana untuk mengadakan perayaan bersama dengan pejabat Israel untuk menandai 100 tahun kelahiran deklarasi tersebut.

Seruan untuk adanya permintaan maaf ini kembali diulang Abbas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab di Yordania pada Maret lalu. Menurutnya, Inggris tidak harus merayakan ulang tahun ke-100 Deklarasi Balfour, yang jadi pendukung utama lahirnya Tanah Air Yahudi di tanah Palestina. Sebaliknya, Inggris wajib meminta maaf kepada rakyat Palestina.

Namun, menurut Duta Besar Palestina untuk Inggris, Manuel Hassassian, Negeri Tiga Singa itu telah menyatakan menolak untuk meminta maaf. Penolakan itu disampaikan Inggris melalui sebuah surat yang ditujukan kepada pemerintah Palestina.

"Jawabannya datang dalam sebuah surat tertulis kepada Kementerian Luar Negeri Palestina, yang menyebut seruan permintaan maaf tersebut ditolak," kata Hassassian.

"Itu berarti Ratu dan pemerintah Inggris tidak akan meminta maaf kepada orang-orang Palestina dan perayaan untuk menandai 100 tahun sejak perjanjian Balfour akan diadakan tepat waktu," sambungnya, seperti dilansir Reuters pada Selasa (25/4).

Sebelumnya, sebuah petiisi online untuk mendesak Inggris untuk meminta maaf juga sempat muncul. The Balfour Apology Campaign (BAC), organisasi di balik munculnya petisi tersebut mengatakan, itu adalah surat yang bertanggung jawab untuk fakta Palestina tidak memiliki negara Palestina merdeka sampai hari ini.

Sejauh ini diketahui sudah 12.000 orang yang menandatangi petisi tersebut. Di Inggris, petisi yang dengan lebih dari 10.000 tanda tangan harus menerima tanggapan resmi dari pemerintah Inggris. 






Credit  sindonews.com







Korut Sebut Darwin Medan Perang Nuklir, Australia Tertawa


 Korut Sebut Darwin Medan Perang Nuklir, Australia Tertawa
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Korut anggap wilayah Darwin, Australia, jadi medan perang nuklir karena jadi lokasi penempatan marinir AS. Foto / REUTERS / KCNA


SYDNEY - Korea Utara (Korut) menyebut wilayah Darwin, Australia, tempat dikerahkannya ratusan marinir Amerika Serikat (AS), sebagai medan perang nuklir. Australia menertawakan ancaman serangan nuklir rezim Pyongyang ke Darwin.

Ratusan marinir AS telah mendarat di Darwin sejak pekan lalu. Washington berencana mengerahkan hingga 1.250 marinir ke Darwin dan akan bertahan hingga enam bulan untuk melakukan latihan bersama militer Australia.

Namun, komandan militer AS yang bertugas di Darwin, Letnan Kolonel Brian S Middleton, mengatakan marinir AS siap berperang jika negaranya terlibat konflik langsung dengan Korut.


Korut melalui surat kabar Rodong Sinmun—media Partai Buruh Korut—menganggap AS telah menggunakan wilayah Australia itu sebagai persiapan perang nuklir.

”Ini adalah kehadiran militer AS (dalam) skala terbesar di Australia setelah Perang Dunia II,” tulis media Korut itu dalam editorialnya.

”Amerika mempersiapkan perang nuklir di berbagai penempatan militer di luar negeri,” lanjut tulisan media tersebut. ”Amerika secara fanatik, dengan canggung mencoba mengoptimalkan kesiapan perang nuklirnya.”

Editorial itu muncul setelah Kementerian Luar Negeri DPRK—Republik Demokratik Rakyat Korea, nama resmi Korut—memperingatkan bahwa pemerintah Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull agar tidak secara membabi buta dan rajin mengikuti jalur kebijakan AS.

”Hal ini sepenuhnya disebabkan oleh ancaman nuklir yang meningkat dari AS dan kebijakan anakronistiknya yang bermusuhan terhadap DPRK, sehingga situasi di Semenanjung Korea mendekati ambang perang,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

"Jika Australia terus mengikuti langkah AS untuk mengisolasi dan menahan DPRK dan tetap menjadi brigade kejut tuan rumah AS, ini akan menjadi tindakan bunuh diri untuk berada dalam jangkauan serangan nuklir dari kekuatan strategis DPRK,” lanjut pernyataan kementerian itu.

Tapi, Menteri Industri Pertahanan Australia Christopher Pyne menertawakan klaim terbaru Korut itu. Pyne kepada ABC, Selasa (25/4/2017), mengatakan bahwa penempatan marinir AS di Darwin telah menjadi kebijakan pemerintah yang telah berlangsung lama.

”Ini sama sekali bukan persiapan untuk melakukan ‘perobekan’ di Semenanjung Korea,” ujarnya. ”Jelas, kami ingin menghindari tindakan militer semacam itu dan kami ingin warga Korut berperilaku baik seperti warga negara internasional yang masuk akal,” lanjut Pyne.

”Itu berarti mengakhiri pengujian rudal mereka dan tidak mempersiapkan perang nuklir baik dengan Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan atau orang lain dalam hal ini,” imbuh Pyne. 

Pyne mengatakan Korut belum memiliki kemampuan untuk menempatkan hulu ledak nuklir pada sebuah rudal balistik yang akan sampai ke Australia.

”Dan salah satu alasan mengapa pemerintahan Trump memperkuat sikapnya pada Korut  adalah untuk menghindari Korut memiliki kemampuan itu. Dan untuk alasan itu, Australia mendukung tindakan AS dengan sangat kuat,” katanya.

”Dan kami meminta China untuk mengambil peran utama sebagai negara dengan pengaruh paling besar atas Korut dalam mewujudkannya.”




Credit  sindonews.com

Rayakan Hari Jadi Militer, Korut Gelar Latihan Perang Besar-besaran

Rayakan Hari Jadi Militer, Korut Gelar Latihan Perang Besar-besaran
Korea Utara (Korut) dilaporkan melakukan latihan militer besar-besaran sebagai bentuk perayaan atas hari jadi Angkatan Bersenjata mereka. Foto/Istimewa


SEOUL - Korea Utara (Korut) dilaporkan melakukan latihan militer besar-besaran sebagai bentuk perayaan atas hari jadi Angkatan Bersenjata mereka. Latihan ini juga dilakukan bertepatan dengan merapatnya kapal selam Amerika Serikat (AS) di Korea Selatan (Korsel).

Adanya latihan perang ini turut disampaikan oleh militer Korsel. Seoul menuturkan, mereka memantau dengan ketat latihan perang yang dilakukan oleh tetangga mereka tersebut.

"Korut sedang melakukan latihan perang skala besar di daerah Wonsan siang ini. Militer Korsel terus memantau situasi dan meningkatakan kewaspadaan," kata Kepala Staf Gabungan Korsel, seperti dilansir Reuters pada Selasa (25/4).

Sementara itu, kantor berita Korsel, Yonhap melaporkan, latihan tersebut kemungkinan besar diawasi langsung oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

Latihan perang ini juga disebut-sebut sebagai bentuk penolakan Korut atas imbauan dari dunia internasional, termasuk China untuk menahan diri dari melakukan tindakan yang bisa meningkatkan ketegangan di kawasan.

Seperti diketahui, China kemarin mendesak AS dan Korut untuk menahan diri. Presiden China Xi Jin-ping bahkan langsung menyampaikan desakan tersebut kepada Presiden AS Donald Trump saat keduanya terlibat dalam percakapan telepon, kemarin.




Credit  sindonews.com



Jika Korut Lepas Rudal, 100.000 Orang Bisa Tewas dalam 48 Jam



Jika Korut Lepas Rudal, 100.000 Orang Bisa Tewas dalam 48 Jam
Fotografis analisa kemampuan daya jangkau rudal-rudal Korea Utara (Korut). Foto / Globalnews.ca


SYDNEY - Sekitar 100.000 orang akan meninggal dalam waktu 48 jam jika Korea Utara (Korut) melepaskan persenjataan rudal dan artilerinya. Angka perkiraan ini hasil penilaian intelijen Australia.

Penilaian intelijen itu dirilis Daily Telegraph Australia, Selasa (25/4/2017). Analisis tentang jumlah korban tewas itulah yang menjadi alasan utama mengapa AS lebih mengeksplorasi opsi diplomatik sebelum melakukan tindakan militer terhadap rezim Pyongyang yang dipimpin Kim Jong-un.

Media Australia itu mengklaim telah diberitahu oleh orang dalam intelijen bahwa Korut  mengembangkan kemampuan kapal selam yang bisa menjadi ancaman bagi Australia.

Rezim Kim Jong-un telah mengancam akan meluncurkan serangan nuklir terhadap AS dan sekutunya, termasuk Australia. Namun, pihak Canberra meremehkan ancaman itu dengan meyakini Pyongyang belum memiliki kemampuan seperti itu.

Menurut penilaian intelijen, angka perkiraan korban tewas itu bisa menjadi kenyataan jika Kim Jong-un menyerang Seoul dengan rudal dan artileri. Korut memiliki ribuan tabung artileri yang siap untuk menembakkan amunisi ke Seoul dan itu bisa menjadi serangan pertamanya.

Sumber intelijen mengatakan bahwa pengembangan kapal selam Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK)—nama resmi Korut—telah menjadi ancaman bagi Australia.

Kementerian Luar Negeri DPRK sebelumnya telah melontarkan pernyataan marah yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop. Kementerian itu menyatakan, Bishop telah mengeluarkan serangkaian komentar “sampah” terhadap DPRK.

Komentar-komentar Bishop yang dimaksud, antara lain soal seruan kepada masyarakat internasional untuk melucuti senjata nuklir Korut. Bagi Pyongyang, senjata nuklir merupakan hak untuk membela diri dari agresor asing.

”Hal ini sepenuhnya disebabkan oleh ancaman nuklir yang meningkat oleh AS dan kebijakan anakronistiknya yang bermusuhan terhadap DPRK sehingga situasi di Semenanjung Korea mendekati ambang perang,” kata kementerian itu.

”Jika Australia terus mengikuti langkah AS untuk mengisolasi dan menahan DPRK dan tetap menjadi brigade kejut tuan rumah AS, ini akan menjadi tindakan bunuh diri untuk berada dalam jangkauan serangan nuklir kekuatan strategis DPRK,” lanjut kementerian itu. 





Credit  sindonews.com




AS Akan Evakuasi 230 Ribu Warganya di Korsel, Perang Bakal Pecah?









CB, Seoul - Sebuah program latihan AS bernama Courageous Channel bocor ke publik. Menurut pejabat militer, program itu adalah permintaan dari Presiden Donald Trump untuk mengevakuasi warga negara Amerika Serikat di Korea Selatan jika perang meletus di Semenanjung Korea.
Program itu kabarnya akan berlangsung pada bulan Juni mendatang yang akan menyiapkan 'pintu keluar' aman bagi 230 ribu warga AS jika perang pecah. Demikian seperti dikutip dari Express.co.uk pada Rabu (26/4/2017).

Jika Pyongyang nekat menyerang, puluhan ribu warga sipil AS, termasuk milter dan keluarga yang tinggal di ibu kota Korsel, Seoul, akan sangat mungkin terjebak.
Ini akan menjadi dilema bagi AS bagaimana membuat warganya selamat dan evakuasi mereka di tengah-tengah pertikaian.
Seoul hanya 56 kilometer dari perbatasan berada dari jangkauan lebih dari 12.000 senjata artileri Korea Utara yang telah mereka posisikan untuk menyerang.
Menurut laporan, negara yang menutup diri tersebut akan mengaktifkan agen tidur di Selatan untuk mengarahkan rudal dan tembakan artileri.
Diperkirakan Korea Utara memiliki kemampuan untuk menembak, menggunakan proyektil roket, 500.000 peluru amunisi mortir dan senjata kimia di Seoul pada jam-jam pertama jika perang meletus.
Trump memerintahkan kapal induk USS Carl Vinson untuk berlayar ke perairan Semenanjung Korea sebagai tanggapan atas meningkatnya ketegangan atas uji coba nuklir dan rudal Korea Utara.
Namun, negara yang di pimpin Kim Jong-un tetap menentang. Terang-terangan mereka mengatakan mampu menghancurkan USS Carl Vinson hanya sekali pukul.
Operasi terakhir Courageous Channel diadakan tepat setelah uji coba nuklir kelima di bulan September. Operasi itu begitu realistis dengan para peserta terbang ke luar semenanjung.
Masalah mengenai Korut  sepertinya tidak akan pudar dalam waktu dekat. Faktanya, para analis sudah menduga akan lagi rudal lain atau bahkan uji coba nuklir bisa dikerjakan besok, yang menandai ulang tahun ke-85 berdirinya Tentara Rakyat Korea.
Korea Utara mengatakan pada hari Jumat bahwa keadaan di semenanjung Korea "sangat berbahaya" karena "manuver perang manuver manuver manuver manuver Irak yang bertujuan menginjak kedaulatan dan hak kita untuk bertahan hidup"




Credit Liputan6.com






Selasa, 25 April 2017

PAK DA: Serang dan Hancurkan Lawan Tanpa Perlu Tinggalkan Markas



Pesawat pengebom PAK DA diproyeksikan akan menjadi tulang punggung kekuatan udara strategis Rusia, tapi itu mungkin baru akan terealisasi sepuluh tahun lagi.
Tupolev-160
PAK DA direncanakan akan menggantikan Tu-160 yang merupakan komponen utama penerbangan militer jarak jauh Rusia saat ini. Sumber: AP

Versi uji coba pertama pesawat pengebom PAK DA akan beroperasi pada awal 2020-an. Pesawat pengebom strategis ini dibangun dengan desain “sayap terbang”, yaitu model pesawat tanpa ekor, sementara badan pesawat (fuselage) menyatu dengan sayapnya.
Pesawat ini diklaim dapat terbang dengan kecepatan subsonik (di bawah kecepatan suara) hingga 1.126 km/jam — jauh lebih lambat dari kecepatan Tu-160 yang merupakan pesawat utama aviasi militer jarak jauh Rusia saat ini. Di masa depan, PAK DA direncanakan akan menggantikan Tu-160.

Lebih Aman, tapi Sulit Dipahami

“Tu-160 diciptakan untuk menerobos sistem pertahanan udara musuh. Keunggulan ini didapat berkat karakteristik supersonik dan aviasinya. Tu-160 dapat terbang di lapisan stratosfer (lapisan kedua atmosfer Bumi yang terbentang hingga ketinggian 50 kilometer) untuk menghindari jet-jet tempur pencegat dan rudal-rudal antipesawat musuh, dan kemudian dengan mudah mengebom wilayah musuh,” kata Profesor Vadim Kozyulin dari Akademi Ilmu Militer.
Saat ini, Pasukan Kedirgantaraan Rusia memiliki rudal jelajah superkuat Kh-55 dan Kh-101 yang bisa terbang sejauh 4.800 kilometer. Karena itu, kehadiran bomber jarak jauh tak begitu diperlukan. Kini, pesawat pengebom strategis dapat menjalankan misinya tanpa perlu meninggalkan perbatasan Rusia dan tetap berada di bawah perlindungan kompleks pertahanan udara. Rudal yang terbuat dari bahan siluman penyerap sinyal radio akan ditempatkan di dalam pesawat perang.
“Untuk pertama kalinya, rudal yang tak hanya ditempatkan di dalam pesawat, tapi juga dapat ditembakkan dari sana, telah dibuat untuk jet tempur Sukhoi T-50 (PAK FA). Mereka menerima lokasi sasaran, membidik target, dan meluncur,” tambah Kozyulin, seraya menekankan bahwa ini akan membantu melindungi pesawat dari radar musuh.

Para pakar percaya bahwa PAK DA tidak akan membawa lebih banyak amunisi daripada pesawat Tu-160 dan pesawat-pesawat strategis Rusia lainnya (hingga 40 ton amunisi).
“PAK DA dapat dilengkapi baik dengan jenis bom nuklir maupun konvensional, seperti peluru penembus perisai, bom penetrasi, bom tandan, dan lainnya,” kata Direktur Laboratorium Mekanika dan Sistem Energi Internasional di Universitas Teknologi Informasi Pavel Bulat.

Tak Buru-buru

Pengerjaan untuk menciptakan pengebom strategis yang baru dimulai pada 2009. Tupolev Corporation, yang memproduksi pesawat-pesawat militer jarak jauh Rusia, memenangkan kontrak untuk memproduksi PAK DA.
Awalnya, Kementerian Pertahanan Rusia merencanakan untuk memasukkan pesawat tersebut dalam layanan pada 2025, dengan penerbangan uji coba pada 2020. Namun, Kementerian Pertahanan memutuskan untuk menunda pengembangan PAK DA dan melanjutkan kembali modernisasi pesawat pengebom Tu-160.
“Amerika telah membuat bomber generasi baru selama 20 – 30 tahun. Mengembangkan pesawat ini memang membutuhkan waktu yang lama karena baik mereka (AS) maupun kita tidak memiliki kebutuhan nyata untuk pesawat semacam ini. B-52 lama mereka, sama seperti pesawat Tu-160 kita, mampu memenuhi semua tantangan triad nuklir. Itu sebabnya, tidak ada yang terburu-buru untuk menciptakan bomber strategis baru sampai ada terobosan teknis yang nyata,” kata Bulat menyimpulkan.  



Credit  indonesia.rbth.com





Korps Lapis Baja AD Singapura Tajamkan Taring di Jerman




Lahan yang terbatas bukan berarti AD Singapura lantas berdiam diri. Maklum saja, mereka adalah satu dari sedikit militer Asia Tenggara yang punya doktrin mekanis yang mantap. Oleh karena itu, beranjangsana ke negara sahabat demi mendapatkan slot dan wilayah latihan tidak diharamkan.
Untuk melatih kemampuan manuver dan daya gebuk dari Main Battle Tank Leopard 2SG dan kendaraan tempur Bionix II, AD Singapura pun menjalin kerjasama dengan Bundeswehr Jerman.
Dalam latihan tahunan Exercise Panzer Strike, para prajurit dan perwira Korps Lapis Baja AD Singapura melaksanakan latihan bilateral dengan AD Jerman di Oberlausitz Military Training Area. Luas area latihan itu mencapai seperempat pulau Singapura.

Sudah pasti beragam manuver termasuk latihan penembakan dengan munisi tajam dapat dilakukan di empat lapangan tembak yang tersedia. Bandingkan dengan kondisi di dalam negeri Singapura, dimana jarak penembakan maksimal yang bisa diperoleh hanyalah 800 m saja.
Manuver seperti penembakan sembari tank bergerak pun bisa dilakukan di sini, sesuatu yang mustahil untuk dilakukan di Singapura yang lahannya sangat terbatas.
Tahun ini yang menjadi tuan rumah adalah Gebirgspanzerbataillon 8, sementara AD Singapura mengirimkan para prajurit dari 1st Company, 48th Battalion Singapore Armoured Regiment (48 SAR).
Latihan yang sudah masuk tahun kesembilan ini melibatkan lebih dari 1.300 personel dari AD Singapura, baik dari 48 SAR maupun dari Armour Training Institute (setara Pusat Kesenjataan Kavaleri TNI AD) AD Singapura.
Latihan dilaksanakan dalam dua gelombang, yang pertama pada musim semi yaitu 14 Maret sampai 3 Mei 2017. Gelombang kedua dilaksanakan pada 12 September sampai dengan 3 November 2017.
AD Singapura mengerahkan 14 unit Leopard 2SG dan 12 unit ranpur Bionix IFV yang memang sudah ditempatkan secara permanen di Jerman. Kendaraan tempur ini digunakan bergantian oleh unit yang datang berlatih.
Sementara AD Jerman sendiri menggunakan MBT Leopard 2A6. Kesamaan tipe MBT yang digunakan tentu memudahkan familiarisasi dan koordinasi manuver antara kedua negara.
Singapura dan Jerman sendiri terhitung memiliki hubungan yang sangat erat dalam kerjasama militer. Secara rutin keduanya melakukan kunjungan antara pejabat pertahanan, pertukaran perwira militer, pembukaan kursus dan sekolah staf untuk perwira, dialog kebijakan, dan juga kerjasama teknologi.
Semuanya itu dapat terlaksana setelah ditandatanganinya Defence Cooperation Agreement pada bulan September 2005. Latihan Exercise Panzer Strike pertama sendiri dilaksanakan pada tahun 2009.




Credit  angkasa.grid.id