Inggris Terima Sampel Anthrax Hidup dari Pentagon

 

 Departemen Pertahanan AS, Pentagon akan menyelidiki mengapa sampel Anthrax tidak benar-benar terbunuh sebelum sampel tersebut terkirim ke sejumlah negara. (Reuters/Center for Disease Control/Handout)

 

Jakarta, CB -- Inggris menjadi salah satu negara yang menerima kiriman sampel bakteri Anthrax hidup dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Pentagon, setelah pekan lalu dilaporkan Pentagon tidak sengaja mengirimkan sampel bakteri mematikan ini ke Australia, Kanada, Korea Selatan dan 19 negara bagian di AS.

Meski demikian, pemerintah Inggris menyatakan sampel bakteri tersebut berasal dari tahun 2007 dan tidak menimbulkan ancaman.

"Kami tidak percaya ada risiko kesehatan yang berkelanjutkan kepada staf kami atau kepada publik," bunyi pernyataan resmi dari Eksekutif Kesehatan dan Keselamatan Inggris, dikutip dari CNN, Selasa (9/6).

Dalam pernyataan tersebut, pemerintah Inggris menolak menyebutkan nama perusahaan yang menerima sampel bakteri Anthrax, dan menekankan bahwa perusahaan tersebut telah telah berhubungan dengan Departemen Pertahanan terkait masalah ini.

Wakil Menteri Pertahanan AS, Robert Work memperkirakan bahwa jumlah laboratorium yang menerima sampel bakteri mematikan itu akan terus bertambah.

Pentagon kini masih terus melakukan penyelidikan mengapa sampel bakteri yang awalnya diduga telah mati dan tidak berbahaya, ternyata merupakan bakteri yang hidup.

Sebagian besar sampel bakteri tersebut dikirimkan melalui FedEx, sementara lainnya dikirim lewat pos. Untungnya, hingga kini belum ada laporan penjangkitan bakteri ini.

"Tidak ada orang yang diduga atau dikonfirmasi terinfeksi Anthrax. Sampel yang dikirim memiliki konsentrasi yang sangat rendah, dan tidak dapat menginfeksi individu yang sehat," kata Work pekan lalu.

"Kami tahu bahwa pengiriman sampel ini tidak berisiko bagi masyarakat umum," kata Work menekankan.

Empat laboratorium Departemen Pertahanan kini tengah meneliti seluruh sampel milik mereka untuk memastikan bahwa bakteri Anthrax dalam sampel tersebut telah benar-benar mati. Departemen Pertahanan kini menguji lebih dari 400 batch sampel, dan menemukan empat sampel mengandung bakteri Anthrax hidup.

"Itulah alasan bahwa jumlah lab yang menerima sampel Anthrax diperkirakan akan bertambah," kata Work, sembari menambahkan bahwa dibutuhkan waktu 10 hari untuk menguji sampel Anthrax.

Pentagon akan menyelidiki mengapa sampel Anthrax tidak benar-benar terbunuh sebelum sampel tersebut dikirim, dan meneliti kembali protokol serta prosedur dalam proses tersebut.

Polisi Pentagon menerima pengiriman tiga sampel Anthrax yang seharusnya mati. Namun, salah satu dari tiga sampel tersebut terbukti mengandung sampel bakteri Anthrax yang masih hidup.


Credit  CNN Indonesia

Akibat Ancaman Bom, Gedung Putih Dikosongkan

 

 Petugas Secret Service dan anjing pelacak bom dikerahkan untuk mencari bom ke seluruh penjuru Gedung Putih, hingga akhirnya disimpulkan keadaan aman dan bom tidak ditemukan. (Reuters/Gary Cameron)

 

 

Jakarta, CB -- Ruang pertemuan di Gedung Putih dan sejumlah ruang di dua gedung perkantoran Senat Amerika Serikat dikosongkan selama beberapa jam pada Selasa (9/6), setelah terdapat sejumlah ancaman bom.

Ancaman yang jarang terjadi ini menyebabkan terganggunya jadwal pertemuan harian wartawan di Gedung Putih. Para wartawan terlihat bergegas keluar dari ruangan selama sekitar 30 menit setelah ancaman bom diluncurkan melalui sambungan telepon kepada polisi setempat.

Petugas Secret Service dan anjing pelacak bom dikerahkan untuk mencari bom ke seluruh penjuru Gedung Putih, hingga akhirnya disimpulkan keadaan aman dan bom tidak ditemukan. Pertemuan antara wartawan dan juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest, pun dilanjutkan.

Earnest memaparkan bahwa saat ancaman bom terjadi, Presiden AS Barack Obama tengah berada di Oval Office, yang berjarak hanya beberapa langkah dari ruang pertemuan wartawan. Namun, Obama tidak dievakuasi.

Sementara, Michelle Obama dan kedua putri mereka berada di dekat kediaman Gedung Putih dan juga tidak dievakuasi.

"Evakuasi terbatas hanya dilakukan di Briefing Room, karena ancaman bom itu bersifat spesifik," kata juru bicara Secret Service, Brian Leary, dikutip dari Reuters, Selasa (9/6) malam.

Sejumlah gedung yang berada di sekitar Gedung Putih, termasuk Lafayette Square di Pennsylvania Avenue, langsung ditutup dan tidak dapat diakses oleh para wisatawan untuk sementara waktu.

Beberapa jam sebelum evakuasi terjadi, petugas keamanan menyelidiki laporan bahwa terdapat paket yang mencurigakan dan ancaman bom melalui sambungan telepon di dua bangunan Senat AS. Namun, petugas tidak menemukan barang berbahaya.

Petugas Kepolisian Gedung Capitol AS menutup dan memeriksa sebuah ruang di gedung Dirksen dan halaman di gedung Russell, yang merupakan rumah bagi para senator AS dan staf mereka di dekat gedung Capitol. Pemeriksaan ini juga tidak menemukan barang berbahaya.

"Karena dari investigasi yang sedang berlangsung, petugas keamanan tidak dapat mendiskusikan hubungan antara ancaman bom ini dengan ancaman di gedung Capitol," kata Leary.
Credit  CNN Indonesia

Industri Migas 'Dipaksa' Banyak Pakai Produk Lokal

 

 Eksplorasi migas di Blok Mahakam, Kalimantan. (Dok. SKK Migas)

 

 

Jakarta,CB -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan ‘memaksa’ perusahaan dalam negeri untuk meningkatkan penggunaan komponen produksi lokal dengan merevisi aturan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Salah satu industri yang akan wajib menggunakan produk lokal adalah industri minyak dan gas (migas).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan industri migas selama ini diketahui banyak menggunakan produk yang berasal dari luar negeri.

"Kemarin dibicarakan di sektor migas. Bagaimana industri migas kita bisa pakai produk-produk lokal. Kebetulan pipa sudah bisa produksi dalam negeri, tapi ada kecenderungan masih impor," kata Sofyan saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/6).

Menurut Sofyan, alasan penggunaan produk lokal tak jauh kaitannya dengan usaha pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor terhadap barang-barang yang seharusnya bisa diproduksi oleh industri dalam negeri.

"Prinsipnya kita punya kebutuhan infrastruktur yang besar. Jadi sebanyak mungkin harus menggunakan produk lokal, dan yang paling penting meningkatkan kapasitas industri lokal dalam negeri," katanya.

Menurut Sofyan, pemerintah akan mereview kembali beberapa usulan dan rekomendasi kebutuhan alat produksi yang selama ini dibutuhkan oleh industri migas yang dikeluarkan oleh SKK Migas.

"Nanti saya akan panggil SKK Migas, dan Menteri ESDM, untuk melihat lagi di mana sektor yg bisa kita tingktakan penggunaan produk lokalnya," katanya.

Credit  CNN Indonesia

Istana: Rotasi Angkatan Tak Wajib dalam Pencalonan Panglima

 

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo. (CNN Indonesia/ Arby Rahmat Putratama)

 

Jakarta,CB -- Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan, rotasi antarmatra dalam penunjukan calon Panglima TNI bukan sebuah kewajiban. Undang-undang TNI hanya mengatur bahwa jabatan orang nomor satu di TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf.

"Tidak ada kewajiban di situ dan Pesiden melihat latar belakangnya," kata Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/6).

Yang paling utama menurutnya, Presiden Joko Widodo yakin bahwa TNI adalah organisasi yang sudah matang dan berwawasan. Oleh karena itu, matra manapun yang kepala stafnya jadi Panglima, maka bisa mengayomi seluruh angkatan yang ada di tubuh TNI.

"Apalagi kalau merujuk pada nawacita, ditegaskan pentingnya pengembangan trimarta-trimarta terpadu, ujar Pratikno.

Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada ini melanjutkan, apapun agenda TNI, akan dilakukan secara terpadu oleh tiga angkatan yang ada. Oleh karena itu Presiden kemudian mempertimbangan bahwa siapa pun dan dari angkatan mana pun akan bisa diterima dan bisa mengayomi matra yang lain.

Presiden telah mengajukan satu nama untuk jadi Panglima TNI yakni Jenderal Gatot Nurmantyo. Nama Kepala Staf Angkatan Darat itu sudah diterima oleh DPR dan segera dibahas untuk dijadwalkan uji kepatutan dan kelayakan.

Gatot akan menggantikan Jenderal Moeldoko yang juga perwira tinggi Angkatan Darat. Padahal jika diterapkan sistem rotasi dalam jabatan Panglima, Jokowi semestinya menunjuk Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna. Selama ini baru satu perwira tinggi Angkatan Udara yang jadi Panglima yakni Marsekal Djoko Suyanto.

Sementara untuk perwira Angkatan Laut baru dua orang yakni Laksamana Widodo AS dan Laksamana Agus Suhartono. Sejak awal TNI berdiri, jabatan Panglima didominasi oleh jenderal Angkatan Darat.


 Credit  CNN Indonesia

Jokowi Ajukan Sutiyoso Jadi Calon Kepala BIN

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza 

Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso di Balaikota, Kamis (22/1/2015).

JAKARTA,CB — Presiden Joko Widodo menunjuk Letjen TNI (Purn) Sutiyoso menjadi calon kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menggantikan Marciano Norman. Surat pengajuan nama tersebut telah diterima oleh DPR.
"Sudah terima surat, termasuk masalah kepala BIN. Yang beliau tunjuk adalah Pak Sutiyoso, menggantikan Pak Marciano," kata Ketua DPR Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2015).
Novanto mengatakan, surat itu diterima oleh DPR pada Selasa (9/6/2015) malam. Selanjutnya, kata dia, surat itu akan dibacakan di rapat paripurna, dibawa ke rapat badan musyawarah, kemudian diadakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sutiyoso oleh Komisi I DPR.
"Mudah-mudahan semua berjalan lancar," ucapnya.
Sutiyoso adalah mantan Panglima Kodam Jaya. Saat ini, Sutiyoso menjabat sebagai Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, salah satu parpol pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Credit  KOMPAS.com

Ini Alasan Jokowi Pilih Gatot Nurmantyo sebagai Calon Panglima TNI

alfian kartono 

 Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo

JAKARTA, CB — Anggota Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, menyatakan, keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai calon panglima TNI telah diperhitungkan dengan matang.
Teten mengatakan, ada pertimbangan penguatan organisasi di tubuh TNI untuk menghadapi perubahan geopolitik dalam keputusan Presiden tersebut.
"Presiden memperhatikan kepentingan penguatan organisasi TNI untuk menghadapi perubahan geopolitik, geo-ekonomi, dan geostrategi kawasan," kata Teten melalui pernyataan tertulis, Rabu (10/6/2015).
Teten mengatakan, surat dari Presiden Joko Widodo terkait penunjukan Gatot sebagai calon panglima TNI telah disampaikan kepada pimpinan DPR RI pada Selasa (9/6/2015). DPR akan segera merespons surat tersebut dengan menggelar rapat pimpinan dan menyerahkannya kepada Badan Musyawarah DPR.
Ia melanjutkan, Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk mengangkat atau memberhentikan panglima TNI dengan persetujuan DPR. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 10 yang menyebut presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta sesuai amanat Pasal 13 UU Nomor 34/2004 tentang TNI.
"Presiden berharap DPR bisa memberikan persetujuan dalam waktu yang tidak terlalu lama mengingat Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan memasuki masa pensiun pada 1 Agustus mendatang," kata Teten.

Credit  KOMPAS.com

Dicalonkan Jadi Panglima TNI, ini Profil Jenderal Gatot Nurmantyo

 

 

 KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo

Jakarta (CB) - Presiden Joko Widido menyodorkan KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI. Jenderal Gatot yang dipercaya Jokowi memohon doa restu pencalonannya.

Pria kelahiran Tegal, 13 Maret 1960 ini adalah lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) Darat tahun 1982. Menduduki Posisi Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-30 yang mulai ia jabat sejak tanggal 25 Juli 2014 setelah ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan Jenderal TNI Budiman.

Sebelum menjabat KSAD, Letjen Gatot merupakan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Usianya kini telah 55 tahun dan telah mencicipi berbagai posisi penting semasa Karir Militernya berbagai jabatan penting yang pernah diembannya.

Berikut perjalanan karir militer dari Gatot Nurmantyo :

- Komandan Peleton (Danton) MO.81 Kompi Bantuan Batalyon Infanteri 315/Garuda.
- Komandan Kompi (Danki) Senapan B Batalyon Infanteri 320/Badak Putih.
- Komandan Kompi (Danki) Senapan C Batalyon Infanteri 310/Kidang Kencana.
- Kaurdal Denlatpur
- ADC (ajudan) Panglima Kodam Siliwangi
- Kepala Seksi-2/Operasi (Kasi Ops) Komando Resort Militer (Korem) 174/Anim Ti Waninggap.
- Komandan Batalyon (Danyon) Infanteri 731/Kabaresi berkedudukan di Maluku Tengah.
- Komandan Kodim (Dandim) 1707/Merauke berkedudukan di Merauke
- Komandan Kodim (Dandim) 1701/Jayapura berkedudukan di Jayapura
- Sekretaris Pribadi (Sespri) Wakil Kepala Staf TNI AD (Wakasad)
- Komandan Brigade Infanteri (Brigif) 1/Pengamanan Ibukota Jaya Sakti.
- Asisten Operasi (Asops) Kepala Staf Kodam (Kasdam) Jaya.
- Komandan Resimen Induk (Rindam) Jaya.
- Komandan Korem (Danrem) 061 (2006-2007).
- Kepala Staf Divisi Infanteri I Kostrad berkedudukan di Cilodong, Bogor (2007-2008).
- Direktur Latihan Komando Pendidikan dan Latihan TNI AD (Kodiklat TNI AD) berkedudukan di Bandung (2008-2009).
- Gubernur Akademi Militer (Akmil) (2009-2010) b (2009-2010)
- Panglima Kodam (Pangdam) Brawijaya (2010-2011).
- Komandan Kodiklat TNI AD (2011-2013).
- Panglima Kostrad (Pangkostrad) (2013-2014).

Selain itu, Gatot juga merupakan Ketua Umum PB FORKI periode 2014-2018. Kini Namanya muncul setelah dicalonkan presiden Joko Widodo untuk menggantikan Panglima TNI Moeldoko yang tengah masuk waktu purna baktinya.

Surat pencalonan Jenderal Gatot sudah diterima DPR. Dalam waktu dekat Komisi I akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan.

Pengamat militer, Mufti Makarim menyebut dipilihnya KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden.

"Ini hak preogratif presiden, siapa yang dicalonkan presiden kan tentu menjadi hak dia secara subyektif," kata Mufti berharap presiden bersedia menjelaskan latar belakang menunjuk Jenderal Gatot.


Credit  detikNews

Turki tarik dubes dari Brasil karena akui genosida armenia

Istanbul (CB) - Turki menyatakan telah memanggil duta besarnya untuk Brasil guna mengadakan konsultasi setelah senat negara di Amerika Latin itu mengesahkan undang-undang yang mengakui pembunuhan massal orang-orang Armenia oleh pasukan Utsmaniyah (Ottoman) dalam Perang Dunia I sebagai genosida.

Senat Brasil mengesahkan resolusi itu pada 2 Juni, dan bergabung bersama lebih 20 negara lainnya yang secara resmi mengakui pembunuhan massal orang-orang Armenia sejak 1915 sebagai pemusnahan suku bangsa.

Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan Senin malam bahwa pihaknya telah memanggil pulang Dubes Turki untuk Brasil Huseyin Dirioz ke Ankara.

Ia mengatakan, resolusi itu "menyimpangkan fakta-fakta sejarah dan mengabaikan hukum".

"Keputusan politik dari hal ini, yang diambil karena pengaruh lobi Armenia, tidak dapat mengubah fakta-fakta sejarah maupun norma hukum," kata kementerian itu dalam satu pernyataanya yang dikirim lewat surat elektronik.

Kemlu Turki juga mengatakan memanggil duta besar Brasil untuk Turki pada 3 Juni menuntut penjelasan atas isu itu,

Armenia dan diaspora Armenia menyatakan hingga 1,5 juta nenek moyang mereka dibunuh oleh pasukan Ottoman untuk menghapus rakyat Armenia dari Anatolia, yang sekarang wilayah bagian timur Turki.

Turki mengatakan ratusan ribu orang Turki dan Armenia meninggal ketika pasukan Ottoman bertempur melawan pasukan Kekaisaran Rusia untuk menguasai bagian timur Anatolia dalam Perang Dunia I. Ankara mempertanyakan penggunaan kata genosida.

Pemanggilan dubes Turki untuk Brasil itu merupakan langkah paling terbaru oleh Ankara, yang mengambil sikap ofensif diplomatik dalam beberapa bulan dengan tujuan mencegah parlemen-parlemen mengakui pembunuhan sebagai genosida untuk peringatan ke-100 tahun tragedi tersebut.

Turki juga menarik para dubesnya dari Luksembourg dan Austria setelah dua negara itu mengakui pembunuhan massal tersebut genosida beberapa pekan sebelum peringatan pada 24 April.



Credit  ANTARA News

Rusia anggap sanksi G7 sebagai keputusan ilegal

Jakarta (CB) - Pemerintah Rusia menganggap sanksi yang diberikan negara-negara G7 (AS, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Prancis) terhadap negaranya sebagai keputusan yang menyalahi hukum internasional.

"Sanksi itu ilegal karena mereka jelas-jelas menyalahi hukum internasional, termasuk standar dan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)," kata Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin usai diskusi Persahabatan Rusia dan Dunia Islam di Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Jakarta, Selasa.

Dalam pertemuan terakhir di Bavaria, Jerman, Senin lalu, kelompok G7 memutuskan akan meningkatkan sanksi bagi Rusia jika negara tersebut tetap melakukan intervensi terhadap Ukraina.

Dubes Galuzin menanggapi pemberian sanksi G7 terhadap Rusia sebagai bumerang terhadap ekonomi negara-negara Barat, termasuk Uni Eropa.

"Tentu saja sanksi ini tidak menyenangkan bagi Rusia, namun di saat yang sama sanksi ini adalah bumerang bagi ekonomi Barat, karena Rusia merespons sanksi tersebut dengan melakukan balasan," kata dia.

Galuzin mencontohkan bahwa Rusia telah memberlakukan larangan impor produk makanan dan pertanian dari AS, UE dan negara-negara lain yang bergabung dalam pemberian sanksi kepada negara Beruang Merah tersebut.

"Karena sanksi yang ilegal tersebut, Rusia harus melakukan hal yang sama, dan kini, petani dan industri mereka mengalami kerugian yang besar hingga belasan juta Euro. Siapa yang menang? Tidak ada," kata dia.

Dubes Galuzin juga menegaskan bahwa Rusia tidak akan meminta negara-negara G7 maupun UE untuk menghapuskan sanksi yang dikenakan pada negaranya.

"Pak Obama dan sekutunya bisa mengatakan atau melakukan apa saja terhadap sanksi itu, tapi itu tidak akan mengubah prinsip kebijakan Federasi Rusia," kata dia.

Selain itu, Galuzin mengatakan bahwa Rusia menganggap G7 merupakan forum dengan format yang kuno dan tidak dapat memutuskan berbagai hal secara sepihak.

"Hal-hal yang sangat penting seharusnya dibahas dan diputuskan dalam mekanisme yang lebih luas, seperti G20," kata dia.



Credit  ANTARA News

Sri Mulyani: Illegal Fishing Rugikan Indonesia US$ 20 Miliar

 

  Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan kepada wartawan usai diperiksa Badan Reserse Kriminal Polri di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/6) malam. (Antara Foto/Sigid Kurniawan)

 

 

Jakarta,CB -- Sri Mulyani Indrawati, Direktur Pelaksana Bank Dunia menyanjung potensi ekonomi Indonesia yang besar serta kekayaan sumber daya maritim yang melimpah. Namun, dia menyayangkan kerusakaan terumbu karang dan ekosistem laut akibat akibat penangkapan ikan ilegal dan membabi-buta.

“Dampaknya terhadap warga sangat tinggi. Rata-rata kemiskinan di wilayah pesisir merupakan yang tertinggi di Indonesia,” ujarnya di acara Indonesia Green Infrastructure Summit di hotel Fairmont, Selasa (9/6).

Menurutnya, sekitar 140 juta penduduk Indonesia selama ini menggantungkan hidupnya pada ekosistem laut dan wilayah pesisir. Dengan jumlah nelayan lebih dari 2,6 juta orang, Indonesia saat ini tercatat sebagai penghasil produksi ikan terbesar kedua di dunia.

Sayangnya, lanjut Sri Mulyani, hampir 65 persen terumbu karang di Indonesia terancam rusak karena penangkapan ikan secara membabi-buta. Penangkapan ikan secara liar dan ilegal diperkirakan telah merugikan negara hingga US$ 20 miliar.

Masuknya Susi Pudjiastuti dalam Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo menimbulkjan harapan baru buat ibu dua orang anak ini. Sri Mulyani mengapresiasi kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak dinahkodai Susi.

Menurutnya, mantan pengusaha wanita itu berhasil memperbaiki tata kelola sektor perikanan dan kelautan yang selama ini carut-marut. Sri Mulyani meyakini Indonesia dapat melipatgandakan produksi ikan pada 2019 jika bisa memperbaiki tata kelola sektor perikanan disertai dengan investasi besar pada bidang transportasi dan perdagangan di sektor maritim.

“Perkembangan terakhir memberikan harapan. Moratorium izin penangkapan ikan baru untuk operasi besar penangkapan ikan dapat menjaga populasi ikan,” jelasnya.

Mantan Menteri Keuangan itu mengatakan pengelolaan ekonomi berbasis keunggulan maritim atau blue economy sebenarnya dapat mendukung ketahanan pangan, keberlanjutan pariwisata dan memperkuat sektor pertahanan.

Namun, lanjutnya, kerusakan yang terjadi akibat penangkapan ikan secara berlebihan dan pembuangan limbah telah memperburuk kemiskinan dan mengurangi ketahanan pangan secara global.

“Pengelolaan sumber daya ikan yang tidak efektif dan penangkapan ikan ilegal telah menyebabkan kerugian sebesar US$ 75 - US$ 125 miliar dari penghasilan global setiap tahunnya,” ujar Sri Mulyani.

credit  CNN Indonesia

Indonesia akan Bentuk Komite Bersama Negara Anggota OPEC

Keikutsertaan Indonesia yang terakhir sebagai anggota dalam pertemuan OPEC pada 2008 diwakili oleh mantan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro (duduk kelima dari kanan) dan mantan Dirjen Migas Luluk Sumiarso (duduk keempat dari kanan). (dok opec.org)

 

 

Jakarta,CB -- Pemerintah Indonesia berencana membentuk komite bersama (joint committee) dengan Arab Saudi, Irak, Iran, Kuwait hingga Aljazair guna merealisasikan kerjasama pembangunan kilang dan pembelian minyak langsung dari negara anggota OPEC.

"Soal kerjasama kita yang berhenti dengan Arab Saudi, dengan Irak, Iran, Kuwait dan Aljazair. Dari pertemuan kemarin mereka sangat antusias dan akan membentuk joint committee yang membahasnya dalam dua minggu sekali atau sebulan sekali," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja di Gedung DPR, Selasa (9/6).

Di sela-sela acara Organisasi Negara-Negara Pengekspor MInyak (OPEC) di Wina, Austria, 4-5 Juni 2015, Wiratmaja mengatakan komite bersama juga akan mendetilkan skema kerjasama antar-perusahaan minyak nasional (national oil company) guna merealisasikan transaksi jual-beli. Dalam hal ini, katanya, PT Pertamina (Persero) akan mewakili Indonesia selaku pelaksana transaksi jual-beli minyak langsung.

"Kan kalau NOC to NOC mereka bilang senang sekali. Nantinya Pertamina yang cover. Jadi kalau kontrak (lama) Pertamina habis, pengadaan minyak bisa melalui kerjasama ini," tuturnya.

Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menambahkan pemerintah dan Pertamina akan selektif melakukan pembelian minyak secara langsung. Ini dilakukan agar pemerintah bisa mendapatkan benefit lebih besar dari hubungan dagang dengan negara-negara OPEC.

"Misalnya Iran, produksi dia kan 4 juta barel namun yang dia pakai hanya 1,5 juta barel. Tentang mana yang memberikan term in condition paling bagus dan mana yang berikan diskon paling besar dengan jangka waktu paling bagus, nanti akan kita kirim. Nah tugas joint committee nanti untuk atur itu," tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, lanjut Wiratmaja, perusahaan minyak Arab Saudi, Saudi Aramco, menegaskan kembali keinginannya untuk membangun kilang di Indonesia. Sebelumnya, Saudi Aramco pernah menyatakan bersedia membangun kilang pengolahan minyak dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) di Indonesia, tetapi molor akibat ketidakseriusan pemerintah menyediakan insentif fiskal.

credit  CNN Indonesia

Rencana Indonesia Masuk OPEC Tertunda Hingga November

 

  Keikutsertaan Indonesia yang terakhir sebagai anggota dalam pertemuan OPEC pada 2008 diwakili oleh mantan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro (duduk kelima dari kanan) dan mantan Dirjen Migas Luluk Sumiarso (duduk keempat dari kanan). (dok opec.org)

 

 

Jakarta, CB  -- Pemerintah Indonesia masih harus bersabar untuk bergabung kembali dengan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) sebagai anggota peninjau (observer). Pasalnya, meski mengklaim telah mengantongi banyak dukungan dari sejumlah negara anggota seperti Iran dan Arab Saudi, sidang OPEC pada Jumat (5/6) belum memutuskan menerima Indonesia kembali.

“Bukan batal atau ditunda, memang proses demikian, tidak bisa diputuskan saat itu. Jadi akan dibahas pada sidang OPEC berikutnya,” ujar Dadan Kusdiana, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM saat dihubungi CNN Indonesia, Senin (8/6).

Sebagai informasi, rencana Indonesia untuk kembali aktif di OPEC tak lepas dari wacana yang digulirkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said beberapa waktu lalu.

Dengan kembali aktif menjadi observer, kata Sudirman, Indonesia memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengadakan pembelian minyak langsung dari negara-negara anggota OPEC. Hal ini untuk menyiasati semakin tingginya angka konsumsi minyak yang tak sebanding dengan kemampuan produksi dalam negeri. .

Berangkat dari hal tersebut, mantan bos PT Pindad itu pun menghadiri rangkaian pertemuan bilateral dan seminar OPEC yang berlangsung di Wina, Austria pada 4-5 Juni kemarin.

Sayangnya, hasrat untuk kembali aktif di OPEC belum bisa terwujud karena masih harus menunggu keputusan sidang berikutnya pada November 2015.

“Agenda sidang itu sudah sudah ditentukan jauh-jauh hari. Bisa jadi kalau ada usulan materi sidang baru, maka akan dibahas di sidang berikutnya. Saya tidak punya info karena sidang hanya antar anggota (atau) secara tertutup. Yang bukan atau belum anggota tidak bisa ikut,” tambah Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi.

Indonesia sendiri merupakan salah satu penggagas OPEC karena keikutsertaannya sejak 1962. Namun, lantaran mengalami penurunan produksi disertai dengan ketimpangan pola konsumsi minyak domestik yang menyebabkan defisit, Indonesia memutuskan keluar dari OPEC dengan status suspended sejak 2009 lalu.

Credit  CNN Indonesia

RI Ingin Aktif Lagi Jadi Anggota Penuh, OPEC Belum Bersikap

Kantor pusat the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) di Vienna, Austria.

 

Jakarta, CB -- Kehadiran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dalam konferensi dan seminar Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) di Wina, Austria pekan lalu ternyata dengan membawa satu proposal baru. Ternyata pemerintah tidak hanya ingin menjadi anggota peninjau atau observer OPEC, namun ingin kembali mengaktifkan keanggotaannya secara aktif setelah vakum sejuam 2009 silam.

"Keanggotaan kita tidak pernah putus, hanya suspended. Indonesia memenuhi semua persyaratan untuk reaktivasi keanggotan penuh," ujar Sudirman di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/6).

Meskipun mengaku sudah menyampaikan proposal tersebut kepada Sekretaris Jenderal OPEC dan mengungkapkan niatan Indonesia untuk dapat kembali menjadi anggota penuh kepada perwakilan negara-negara anggota lainnya, Sudirman mengaku asosiasi negara eksportir minyak itu belum mengambil keputusan bakal menyetujui atau menolak niatan tersebut.

Meski ditunda, Sudirman mengklaim mayoritas anggota OPEC telah menyampaikan dukungannya atas rencana Pemerintah Indonesia. Berangkat dari hal itu, ia pun optimistis Indonesia bisa kembali aktif di OPEC dalam rangka mengamankan pasokan energi khususnya minyak bumi di dalam negeri.

Pilihan Redaksi

"Alhamdulillah respons mereka sangat baik. Kami hadir di dua kegiatan di forum OPEC, bertemu dengan Sekretaris Jenderal, bertemu dengan major producer. Mereka seperti membuka diri," katanya.

Sementara Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja memastikan dengan kembali aktif menjadi anggota penuh, Indonesia akan mendapat keuntungan yang besar dalam hal pengadaan minyak. Perihal rencana Indonesia membeli minyak langsung dari anggota OPEC, katanya, pemerintah juga akan membentuk joint committee bersama beberapa negara seperti Iran, Irak, Arab Saudi hingga Azerbaijan.

"Karena pembahasan kemarin baru pada level pemangku kebijkan, belum sampai ke perusahaan migas nasional. Nantinya akan dibentuk komite yang diisi oleh perusahaan untuk mendetilkan rencana pembelian minyak sekaligus pembangunan kilang di Indonesia," kata Wiratmaja.



Credit  CNN Indonesia

Moeldoko Berharap Jokowi Segera Tunjuk Wakil Panglima TNI

 

 Panglima TNI Jenderal Moeldoko memberikan arahan saat mengunjungi Markas Yonif Linud 700/Raider Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (11/5). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

 

Jakarta, CB -- Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengaku telah mengirimkan konsep keputusan presiden tentang pengangkatan Wakil Panglima TNI ke Istana Kepresidenan. Ia yakin, Presiden Joko Widodo akan menyetujui wacana menghadirkan kembali jabatan nomor dua di tubuh TNI itu.

"Konsep keppres sudah kami kirim ke presiden. Saya kemarin sudah tanda tangan. Saya pikir, dalam waktu yang tidak lama lagi akan segera kami mainkan," kata Moeldoko usai memimpin upacara pembukaan Latihan Penanggulan Antiteror oleh pasukan khusus TNI di Monumen Nasional, Jakarta, Selasa (9/6).

Jenderal yang akan segera memasuki masa pensiun ini berharap, Presiden akan melantik pengganti dirinya dan wakil panglima TNI pada waktu yang bersamaan.

Menurutnya hal itu dapat terwujud karena pemilihan wakil panglima merupakan hak prerogatif presiden. "Jadi nanti bareng, Panglima dan Wakil Panglima TNI," ujarnya.

Dalam konsep keppres yang dikirimkan TNI, diatur bahwa panglima dan wakil panglima TNI harus berasal dari angkatan yang berbeda.

"Itu pasti. Kalau panglimanya dari angkatan laut, wakilnya bisa darat atau udara. Kalau panglimanya dari angkatan darat, wakilnya bisa laut atau udara," kata Moeldoko.

Wacana menghadirkan kembali jabatan wakil panglima TNI muncul Maret silam. Ketika itu Moeldoko berkata, jabatan yang dihapuskan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid itu dapat menggantikan posisi kepala staf umum.

Moeldoko menjelaskan, dalam organisasi militer, panglima dan wakilnya itu berada dalam satu 'kotak', sehingga jika panglima sedang tidak ada atau berhalangan, maka wakil panglima dapat langsung menggantikannya.

"Kasum itu hanya mengkoordinasikan asisten, jadi kalau panglima tidak ada, maka Kasum tidak bisa act sebagai panglima. Bedanya itu," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Maret lalu.

Dengan demikian, jika ada wakil panglima, maka jabatan Kasum bisa ditiadakan. "Jadi (garis komandonya) panglima, ke wakil panglima, kemudian langsung ke kepala-kepala staf angkatan," ujar dia.

Sementara itu, lembaga swadaya masyarakat Imparsial khawatir jabatan wakil panglima TNI dapat memicu dualisme kepemimpinan di internal TNI.

Maret lalu, Direktur Program Imparsial, Al Araf, mengatakan jabatan itu bukan hanya membuat masalah di tingkat koordinasi tapi tapi juga persoalan kendali dan kebijakan yang mungkin kontradiksi antara panglima TNI dan wakil panglima.

Al menyebutkan, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak disebutkan harus ada wakil panglima TNI. Dia menyatakan dalam UU tersebut hanya tercantum keharusan keberadaan panglima TNI.


Credit  CNN Indonesia

TNI Jagokan Mantan Danpuspom Jadi Pimpinan KPK

 

Panglima TNI Jenderal Moeldoko melakukan pengecekan kesiapan para anggota TNI yang akan melakukan penjagaan KTT Asia Afrika di Silang Monas, Rabu (15/4).

 

Jakarta, CB -- Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan, lembaganya tidak akan mencalonkan perwira aktif menjadi bakal calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebaliknya, TNI akan mendukung purnawirawan TNI yang mampu memenuhi persyaratan yang diajukan Tim Panitia Seleksi Pimpinan KPK.

Moeldoko menyebut nama mantan Komandan Pusat Polisi Militer Mayor Jenderal Hendardji Soepandji sebagai sosok matan perwira TNI yang memiliki kemampuan memimpin komisi antirasuah.

"Mantan Danpuspom TNI Pak Hendardji mungkin bisa jadi Ketua KPK. Kapasitasnya ada, integritasnya ada. Kalau perlu Panglima TNI membuat rekomendasi nanti," ujar usai memimpin upacara pembukaan Latihan Penanggulan Antiteror yang dilakukan pasukan khusus TNI di Monumen Nasional, Jakarta, Selasa (9/6).


Namun hingga saat ini Moeldoko mengaku belum mendorong Hendardji maupun purnawirawan perwira TNI lainnya untuk mendaftarkan diri ke Tim Pansel Pimpinan KPK.

Lembaganya masih mempertimbangkan siapa-siapa saja yang mereka nilai laik menjadi petinggi KPK. "Sekarang belum, tapi sedang kami pikirkan," ucap Moeldoko.

Pelaksana Tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji menjelaskan, prajurit TNI dapat menjadi pimpinan lembaga antirasuah jika melepaskan status sebagai tentara. Alasannya, prosedur tersebut telah termaktub dalam aturan perundangan.


"Sudah dijelaskan bahwa TNI dan KPK memiliki regulasi tersendiri, sehingga seorang TNI yang akan menjadi pegawai di KPK, tentunya akan melepaskan status TNI dan menjadi warga sipil," kata Indriyanto kepada CNN Indonesia, di Jakarta, Senin (1/6).

Merujuk Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, prajurit aktif dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan.

Hendarji merupakan adik kandung mantan Jaksa Agung, Hendarman Soepandji dan kakak kandung dari Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Budi Susilo Soepandji. Ia lulus dari jurusan polisi militer AKABRI tahun 1974.


Tahun 2012 silam, Hendardji mencoba peruntungannya pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Sayang, ia gugur pada putaran pertama dengan mengantongi 1,98 persen suara.

Credit   CNN Indonesia

Alasan di Balik Pembentukan Pasukan Gabungan Elite TNI

Salah satu tugas dari pasukan tersebut adalah penanggulangan terorisme

Ilustrasi pasukan khusus TNI. (ANTARA/ Eric Ireng) 

 

CB  - Panglima TNI Jenderal Moeldoko melaporkan kepada Presiden Joko Widodo soal pembentukan tim pasukan khusus yang disebut Satuan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI. Menurut dia, TNI memang membutuhkan pasukan yang setiap saat bisa digerakkan dalam hitungan menit, bahkan detik.

 

Namun, kata Moeldoko pembentukan pasukan ini tak hanya digunakan untuk kepentingan mendesak. Namun juga untuk meningkatkan solidaritas antar matra.

"Itu bagian dari pembinaan. Upaya kita sangat keras membangun soliditas dan meninggalkan ego sektoral. Itu upaya saya, dari waktu ke waktu selalu saya tegakkan di lingkungan TNI sendiri," kata Moeldoko usai bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2015.

Moeldoko menegaskan, pasukan itu sifatnya permanen. Satuan operasi komando khusus gabungan terdiri dari unsur Detasemen Khusus 81 atau Satuan 81/Penanggulangan Teror (Angkatan Darat), Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka (Angkatan Laut), dan Detasemen Bravo 90 (Angkatan Udara).

Detasemen Khusus 81 adalah satuan di Kopassus yang setingkat grup. Personelnya adalah prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI Angkatan Darat. Kekuatan dari satuan itu tidak dipublikasikan secara umum mengenai jumlah personel maupun jenis persenjataan. Semua dirahasiakan.

Detasemen Jala Mangkara adalah sebuah detasemen pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Denjaka adalah satuan gabungan antara personel Kopaska dan Taifib Korps Marinir TNI AL.
Denjaka memang dikhususkan untuk satuan antiteror, walau mereka juga bisa dioperasikan di mana saja terutama antiteror aspek laut. Denjaka memiliki tugas pokok membina kemampuan antiteror dan antisabotase di laut dan di daerah pantai serta kemampuan klandestin aspek laut.

Detasemen Bravo 90 dibentuk secara terbatas di lingkungan Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara pada 1990. Konsep pembentukannya merujuk kepada pemikiran Jenderal Guilio Douchet: Lebih mudah dan lebih efektif menghancurkan kekuatan udara lawan dengan cara menghancurkan pangkalan/instalasi, serta alutsistanya di darat daripada harus bertempur di udara.

Credit  VIVA.co.id

Satpassus TNI Gagalkan Aksi Teroris di Atap Hotel Borobudur

+ Share

 

 

CB, JAKARTA - Sebanyak 90 anggota Satuan Pasukan Khusus TNI menjalani latihan Penanggulangan Antiteror (Latgultor) di Hotel Borobudur dan Gedung Dirjen Kekayaan Negara, Jakarta pada Selasa (9/6/2015) pagi.Latihan ini merupakan bentuk simulasi sebagai upaya melakukan pengamanan aksi teror yang sewaktu-waktu dapat mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan dilaksanakan latihan itu untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan Sat-81 Gultor Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, dan Satbravo 90 Korphaskas TNI AU yang tergabung dalam Satpassus TNI agar mampu melaksanakan tugas Gultor terhadap aksi teror dalam rangka mewujudkan kesiapsiagaan operasi Satgultor TNI.
Dalam simulasi itu, kelompok teroris telah menguasai Hotel Borobudur. Berdasarkan pemantauan dari layar lebar yang disediakan di Lapangan Banteng, kelompok teroris itu menawan sejumlah tawanan.
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menginstruksikan kepada Satuan Pasukan Khusus TNI menanggulangi aksi teror tersebut. Selain menerjunkan personel, mereka juga membawa peralatan penunjang.
Aparat tersebut dilengkapi alat penunjang pelindung diri seperti senjata api dari berbagai jenis, baju anti peluru, dan didukung kendaraan seperti helikopter, pesawat tempur Sukhoi, kendaraan taktis (rantis), dan kendaraan khusus.

Sejumlah teknik pengamanan diperagakan dalam simulasi yang berlangsung sekitar 30 menit tersebut. Aksi ini dimulai dari 6 personel penerjun payung yang berasal dari Denjaka Marinir TNI AL mendarat di atap gedung Dirjen Kekayaan Negara.
Mereka mendarat secara mulus di atap gedung tersebut. Dari tempat itu, mereka memantau langsung ke Hotel Borobudur. Ternyata di atap Hotel Borobudur, ada dua orang teroris.
Menggunakan senjata api jenis sniper, personel TNI melumpuhkan dua orang teroris yang berada di Hotel Borobudur. Diperkirakan jarak antara gedung Dirjen Kekayaan Negara ke Hotel Borobudur sekitar 400 meter.
"Dua teroris berhasil dilumpuhkan. Kami melumpuhkan teroris melalui serangan secara masif," ujar salah satu personel TNI melalui pengeras suara yang tersedia di lapangan Banteng, Jakarta, Selasa.
Kemudian, setelah melumpuhkan dua orang teroris yang berada di atap gedung Hotel Borobudur, TNI segera menerjunkan sejumlah aparat untuk menduduki salah satu hotel berbintang tersebut.
Setidaknya 6 unit helikopter melintas di langit Lapangan Banteng. Kemudian, sejumlah aparat bergerak menuju ke atap Hotel Borobudur. Dari tempat tersebut, mereka menuju ke sejumlah titik. Lalu, mereka berhasil melumpuhkan teroris yang melakukan penawanan.
Pengamanan dilakukan di sejumlah titik mulai dari Hotel Borobudur, Gedung Dirjen Kekayaan Negara, jalanan di sekitar tempat tersebut, dan juga pengamanan langit DKI Jakarta melalui pesawat Sukhoi.

Credit  TRIBUNNEWS.COM

TNI Bentuk Pasukan Khusus Paling Elite

Terdiri dari prajurit pilihan dari satuan khusus pada tiap matra.

Anggota Satuan Bravo 90 Anti Teror Paskhas TNI AU melakukan pengamanan kepala negara dalam Latihan Gabungan di lanud Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur, Kamis (27/11). (VIVAnews/D.A.Pitaloka)

 

CB - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal Moeldoko, mengumumkan telah membentuk tim pasukan khusus paling elite yang disebut sebagai satuan operasi komando khusus gabungan.
Disebut paling elite karena terdiri dari prajurit terpilih yang diambil dari unit pasukan khusus pada masing-masing matra.

Panglima menjelaskan, satuan operasi komando khusus gabungan terdiri dari unsur Detasemen Khusus 81 atau Satuan 81/Penanggulangan Teror (Angkatan Darat), Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka (Angkatan Laut), dan Detasemen Bravo 90 (Angkatan Udara).

Detasemen Khusus 81 adalah satuan di Kopassus yang setingkat grup. Personelnya adalah prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI Angkatan Darat. Kekuatan dari satuan itu tidak dipublikasikan secara umum mengenai jumlah personel maupun jenis persenjataan. Semua dirahasiakan.

Detasemen Jala Mangkara adalah sebuah detasemen pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Denjaka adalah satuan gabungan antara personel Kopaska dan Taifib Korps Marinir TNI AL.
Denjaka memang dikhususkan untuk satuan antiteror, walau mereka juga bisa dioperasikan di mana saja terutama antiteror aspek laut. Denjaka memiliki tugas pokok membina kemampuan antiteror dan antisabotase di laut dan di daerah pantai serta kemampuan klandestin aspek laut.

Detasemen Bravo 90 dibentuk secara terbatas di lingkungan Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara pada 1990. Konsep pembentukannya merujuk kepada pemikiran Jenderal Guilio Douchet: Lebih mudah dan lebih efektif menghancurkan kekuatan udara lawan dengan cara menghancurkan pangkalan/instalasi, serta alutsistanya di darat daripada harus bertempur di udara.

Menurut Panglima, satuan operasi komando khusus gabungan itu diresmikan besok. Mereka disiagakan di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tetapi siap digerakkan kapanpun dan di manapun.

"Pasukan itu bisa digerakkan ke seluruh Indonesia dalam waktu sesingkat-sesingkatnya," kata Moeldoko kepada wartawan di kompleks Parlemen di Jakarta, Senin, 8 Juni 2015.

Selain peresmian satuan itu, besok semua unit pasukan akan melakukan latihan gabungan. "Besok latihan atasi ancaman terorisme dalam skala masif," katanya.

Panglima menambahkan bahwa TNI terus melakukan latihan secara rutin untuk meningkatkan kemampuan. Bahkan, TNI memanfaatkan beberapa peristiwa untuk latihan.

"Seperti di Bali, gimana pengawalan pidana narkoba. Seperti kunjungan saya dikawal pesawat tempur. Itu hanya mainkan uji coba SOP (standard operasional prosedur) sekaligus ada momentum digunakan untuk uji coba," kata Panglima.


Credit  VIVA.co.id

Israel Jalankan Tes Nuklir Rahasia

Ilustrasi (Foto: Guardian LV)

YERUSALEM  (CB) - Israel telah membangun dan meledakkan sebuah bom dalam tes nuklir untuk menguji seberapa besar pengaruh ledakan tersebut terhadap mereka jika diserang menggunakan senjata radioaktif. Meski pihak Israel terus membantah, beberapa pihak mendapati mereka memiliki program pengembangan senjata nuklir yang tidak pernah dipublikasikan kepada masyarakat.
Berdasarkan laporan koran Israel, The Haaretz, proyek nuklir tersebut membuat 20 peledakan dengan menggunakan material peledak yang mengandung radioaktif. Sejumlah pesawat tanpa awak minidrone mengukur level radiasi dan sensor kekuatan ledakan bom nuklir.
Sebagaimana diberitakan The Associated Press, Selasa (9/6/2015), peneliti bom nuklir mengatakan tes nuklir yang dilakukan Israel hanya untuk alasan pertahanan. Mereka mengatakan, radiasi tinggi ditemukan pada pusat ledakan bom nuklir. Dia melanjutkan, artikel-partikel kecil dari ledakan bom terbawa udara dan tidak menimbulkan ancaman serius peledakan bom tersebut hanya menyebabkan efek psikologi.
Proyek bom nuklir tersebut diberi kode 'Green Field'. Proyek itu dijalankan oleh pegawai reaksi nuklir Israel di Kota Dimona. Proyek rahasia tersebut berakhir pada 2014, setelah menjalani tes selama empat tahun. Tes nuklir tersebut sebagian besar berlangsung di Gurun Pasir Negev di Israel dan di salah satu fasilitas tertutup.
Proyek eksperimen nuklir lainnya diberi nama 'Red House'. Proyek ini menguji konsekuensi dari kandungan radiologi dari bom nuklir yang tidak diledakkan di daerah yang dipenuhi orang. Pegawai Israel menaruh materi radioaktif yang dicampur dengan air dalam sistem ventilasi sebuah bangunan yang disimulasikan sebagai sebuah pusat perbelanjaan.
Peneliti menemukan serangan tersebut tidak efektif karena sebagian besar radiasi tertinggal di alat penyaring dalam air conditioner (AC). Hasil dari eksperimen tersebut dipresentasikan dalam sebuah forum ilmiah.

Credit  Okezone

Pesawat Terbakar, Armada Pembom Rusia Dilarang Terbang

Pembom Rusia Tu-95. (Foto : Reuters)

MOSKOW  (CB) – Sebuah pesawat pembom Tupolev TU-95 ‘Bear’ yang terbakar saat lepas landas menyebabkan seluruh armada pesawat itu dilarang terbang. Dalam kejadian itu beberapa kru pesawat mengalami luka-luka.
“Kecelakaan terjadi saat latihan terbang di landasan pacu Ukrainka di daerah Amur pada pukul 17.00 waktu Moskow,” demikian pernyataan dari Kementerian Pertahanan Rusia sebagaimana dikutip dari kantor berita TASS, Selasa (9/6/2015).
“Pesawat Tu-95 melampaui landasan pacu saat berakselerasi. Tidak ada amunisi yang dibawa. Menurut informasi sementara, kebakaran mesin menjadi penyebab kecelakaan,” tambah pernyataan itu. Dilaporkan juga beberapa kru pesawat mengalami luka-luka dan telah dirawat di rumah sakit.
Angkatan Udara Rusia saat ini diketahui memiliki 63 unit pembom Tupolev TU-95, sebanyak 55 unit di antaranya dalam keadaan siap tempur. Pesawat bermesin baling-baling yang diperkenalkan pada 1956 itu masih digunakan bersama dengan pembom supersonik Tupolev TU-160 ‘Blackjack’.
Dalam beberapa bulan terakhir pembom Rusia ini sering terlihat di wilayah udara Inggris yang menyebabkan ketegangan antar kedua negara. Bahkan menurut sebuah informasi, sebuah pembom yang berhasil dicegat jet tempur inggris pada Februari 2015 membawa hulu ledak nuklir.

Credit  Okezone

Sejarah Hari Ini, Kapal Selam Nuklir Pertama Diluncurkan

Kapal Selam USS George Washington (Foto:Wikipedia)

WASHINGTON  (CB) – Hari ini merupakan hari bersejarah bagi perkembangan teknologi militer.Karena di hari ini sebuah kapal selam berhulu ledak nuklir diluncurkan.
Pada 9 Juni 1959 Kapal Selam USS George Washington milik Amerika Serikat (AS) diluncurkan ke lautan dan segera menarik perhatian masyarakat itu. Pasalnya, USS George Washington diluncurkan pada saat dunia sedang memasuki era Perang Dingin yang ditandai dengan persaingan senjata nuklir.
Seperti dilansir Historia, Selasa (8/6/2015), Dunia kala itu masih trauma dengan bom atom yang meledak di Hiroshima dan Nagasaki pada 1945, walaupun AS menang dalam perang tersebut. Namun, kekhawatiran akan senjata nuklir muncul karena efek dahsyat yang ditimbulkannya.
Kapal selam ini pun segera menjadi kebanggaan bagi militer AS, USS George Washington pun segera melakukan patroli di bawah komando Angkatan Laut AS.
Sayangnya sebuah insiden pernah terjadi , pada 9 April 1981 kapal selam USS George Washington bertabrakan dengan Kapal Kargo Nissho Maru. Akibatnya kapal berbendera Jepang itu tenggelam dan menewaskan dua awak kapalnya. Sedangkan USS George Washington mengalami kerusakan ringan.
Perdana Menteri (PM) Jepang Zenko Suzuki mengecam Presiden AS Ronald Reagan. PM Suzuki menilai USS George Washington telah memasuki wilayahnya tanpa izin negaranya
Sedangkan Presiden Reagan menilai Kapal Nissho Maru seharusnya mengalah karena USS George Washington memiliki senjata nuklir sehingga jika terjadi kerusakan bisa membahayakan keduanya.
Setelah dilakukan penyelidikan akhinrnya Presiden Reagan mengakui kesalahan USS George Washington, dan akan bertanggung jawab atas insiden ini.
Namun, insiden tabrakan USS George Washington dunia merasa khawatir. Pasalnya, jika terjadi kerusakan berat maka senjata nuklir yang dibawanya bisa saja meledak di lautan. Beruntung USS George Washington mengalami kerusakan ringan.
Pada 1982, sesuai dengan perjanjian SALT I USS George Washington mengakhiri tugasnya. Kapal selam itu kini berlabuh di Pelabuhan Pearl Harbour.

Credit  Okezone

Negara G7 Sepakat Tantang China di Laut China Selatan

Pemimpin Negara G7 (Foto:Reuters)

BAVARIA  (CB) – Petertemuan G7 di Jerman menyepakati untuk menentang agresi China di wilayah Konflik Laut China Selatan. Saat ini China masih jadi ancaman nyata bagi negara yang bersengketa di wilayah tersebut.
“Saya tidak akan pergi dari pertemuan ini sebelum ada kesepakatan di Laut China Selatan,” ujar Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, seperti dilansir Nikkei, Senin (8/6/2015).
Jepang memang tidak mempunyai klaim apapun di Laut China Selatan, namun jika pengaruh China semakin besar di wilayah Laut China Selatan akan berdampak pula bagi peta perpolitikan di Asia Timur.
Apalagi China juga mengincar gugusan pulau yang menjadi sengketa di perbatasan laut dengan Jepang. Negeri Sakura tersebut menamakan gugusan pulau tersebut Senkaku sedangkan China menyebutnya Diayou.
Negara G7 juga menilai penting wilayah Laut China Selatan. Pasalnya wilayah tersebut merupakan jalur perdagangan internasional. Banyak kapal dari negara G7 yang berlayar di wilayah tersebut.
Selain itu, negara yang bersengketa di Laut China Selatan seperti Vietnam,Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia merupakan mitra strategis bagi negara G7. Negara G7 khawatir akan kehilangan kepercayaan dari negara yang bersengketa jika tidak ikut terlibat.

Credit  Okezone

Pemimpin Negara G7 Akan Tingkatkan Sanksi bagi Rusia

 

 Pemimpin negara G7 mengatakan mereka akan memperketat sanksi bagi Rusia jika kekerasan di Ukraina terus meningkat. (Reuters/ Christian Hartmann)

 

 

Jakarta,CB -- Pemimpin negara G7 mengatakan mereka akan memperketat sanksi bagi Rusia jika kekerasan di Ukraina terus meningkat. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Barack Obama menuduh Presiden Rusia, Vladimir Putin, merusak ekonomi Rusia karena mencoba menciptakan kembali kejayaan Uni Soviet.

Pada akhir pertemuan G7, Senin (8/6), para pemimpin menyatakan keprihatinan mereka atas meningkatnya pertempuran di Ukraina timur, di mana separatis Rusia bentrok dengan tentara Ukraina. Bentrokan ini melanggar perjanjian gencatan senjata yang disepakati pada April.

Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan Eropa dan Amerika Serikat siap untuk memperketat sanksi bagi Rusia. Ia mengatakan penguatan sanksi diperlukan jika kelompok separatis pro-Rusia merebut lebih banyak wilayah di timur Ukraina, terutama di sekitar kota pelabuhan strategis Mariupol.

Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, mengatakan pekan lalu pasukan militernya mempersiapkan "invasi besar-besaran" untuk merespon Rusia.

Pada sebuah konferensi pers, Obama mengatakan bahwa kebijakan Putin membuat rakyat Rusia menderita.

"Dia (Putin) harus membuat keputusan, apakah akan terus merusak perekonomian negaranya dan terus mengisolasi Rusia untuk mengejar keinginannya menciptakan kejayaan kekaisaran Soviet atau apakah ia mau menyadari bahwa kebesaran Rusia tidak bergantung pada pelanggaran integritas teritorial dan kedaulatan negara lain," kata Obama, seperti dikutip Reuters pada Selasa (9/6).

Obama juga mengatakan Rusia telah melanggar kedaulatan Ukraina.

"Seperti yang kita lihat lagi dalam beberapa hari terakhir, pasukan Rusia terus beroperasi di Ukraina timur, melanggar kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina," kata dia.

Ini merupakan kali kedua pertemuan puncak kelompok negara industri terkemuka di dunia tidak mengikutsertakan Rusia. Pada pertemuan G8, Rusia tidak diikutsertakan karena telah mencaplok wilayah Krimea pada tahun lalu.

Perdana Menteri Kanada Stephen Harper dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengunjungi Ukraina sebelum KTT G7 dilaksanakan. Keduanya memberikan dukungan bagi Presiden Ukraina, Petro Poroshenko.

Pertemuan G7 ke-41 tahun ini belangsung pada 7-8 Juni di Bavaria, Jerman.


 Credit  CNN Indonesia

Malaysia Protes Kapal China Masuk Perairan ZEE

 

  Tiongkok menciptakan sembilan garis putus-putus di peta, mengklaim 90 persen wilayah Laut China Selatan yang dipercaya kaya akan minyak dan gas (dok. U.S. Central Intelligence Agency)

 

Jakarta,CB -- Malaysia akan memprotes intrusi yang dilakukan oleh kapal polisi laut China ke perairan yang menjadi teritori Malaysia di utara Kalimantan.

Wall Street Journal mengutip Menteri Keamanan Nasional Sheridan Kassim yang mengatakan bahwa Perdana Menteri Malasyia Najib Razak ajan mengangkat persoalan ini dengan Presiden China Xi Jinping.

Berita ini muncul setelah Shahidan mem-posting gambar di Facebook yang menurutnya merupakan kapal polisi laut China yang berlabuh di Luconia Shoals, area dengan pulau-pulau kecil dan terumbu sekitar 150 km di sebelah utara dari Borneo Malaysia.

Area itu berada di dalam zona ekonomi eksklusif, yang bejarak 200 mil laut dari daratan Malaysia dan sekitar 2.000 km dari China Daratan. Ia juga menambahkan bahwa setiap kapal asing yang memasuki daerah itu adalah ”penyusup".

"Ini bukan daerah dengan klaim yang tumpang tindih. Dalam hal ini, kami akan mengambil tindakan diplomatik," kata Shahidan.

Malaysia selama ini dikenal melakukan pendekatan hati-hati dalam berurusan dengan Beijing terkait sengketa di Laut China Selatan, mengingat China adalah mitra dagang terbesar negeri Jiran itu.

Ini berbeda dengan dengan Vietnam dan Filipina yang dengan keras mengkritik China terkait aktivitas negara itu di Laut China Selatan.

Baru-baru ini, Beijing telah membuat marah negara-negara di Asia Tenggara karena aktivitas reklamasi, pulau-pulau buatan di perairan sengketa, dengan pelabuhan dan landasan pacu yang bisa digunakan untuk keperluan militer.

Sementara itu Amerika Serikat telah mengatakan mereka tidak berpihak dalam sengketa wilayah, namun ingin menjaga jalur pelayaran penting terbuka untuk perdagangan internasional.

Tiongkok menciptakan sembilan garis putus-putus di peta, mengklaim 90 persen wilayah Laut China Selatan yang dipercaya kaya akan minyak dan gas. Namun klaim juga datang dari Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Taiwan yang menganggap beberapa wilayah perairan itu berada dalam zona ekonomi eksklusif mereka.


Credit  CNN Indonesia

PBB peringati Hari Samudra Dunia, serukan aksi global

Ilustrasi - Samudera (geoware-online.com)

Planet yang berkesinambungan tak bisa ada tanpa samudra yang sehat

PBB, New York (CB) - PBB pada Senin (8/6) memperingati Hari Samudra Dunia, dan menyeru masyarakat internasional agar mendorong aksi bagi samudra yang sehat demi kebaikan planet yang berkesinambungan.

"Samudra adalah bagian penting dari ekosistem Bumi, dan samudra yang sehat penting untuk mempertahankan planet yang sehat," kata Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dalam pesannya pada hari itu.

Saat menyatakan bahwa umat manusia telah mengakibatkan perubahan bagi sistem cuaca yang telah mengakibatkan kenaikan permukaan air laut dan merosotnya ekosistem samudra, Ban mengatakan tahun ini penting bagi dunia untuk memperkuat tekadnya guna melindungi dan memulihkan samudra dan sumber daya mereka.

Akhir tahun ini, PBB akan mendorong pengesahan universal kesepakatan perubahan iklim serta generasi baru sasaran pembangunan yang berkelanjutan, demikian laporan Xinhua, Selasa pagi. Sasaran pembangunan tersebut diharapkan mengarah kepada aksi global bagi bermacam aspek pembangunan dunia termasuk pelestarian samudra.

"Planet yang berkesinambungan tak bisa ada tanpa samudra yang sehat," kata Irina Bokova, Direktur Jenderal Organisasi Pendidikan, sains dan Kebudayaan PBB (UNESCO) di dalam pesannya untuk hari itu.

Menurut data PBB, samudra mencakup tiga-perempat permukaan Bumi, berisi 97 persen air Bumi, dan merupakan 99 persen ruang hidup di planet ini dalam masalah volume.

Samudra menyerap sebanyak 30 persen karbon dioksida yang diproduksi oleh manusia, dan menyangga dampak pemanasan global.

Selain itu, sebanyak 40 persen samudra di dunia sangat terpengaruh oleh kegiatan manusia, termasuk polusi, populasi ikan yang menyusut, dan hilangnya habitat pantai.

"Pada Hari Samudra Dunia, saya menyeru semua negara anggota, masyarakat sipil dan sektor swasta agar menggabungkang kekuatan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong aksi global mengenai pentingnya samudra dalam sistem cuaca dunia," kata Bokova.
Credit  ANTARA News

Reog Ponorogo raih piala di Taichung Taiwan

ilustrasi - suatu pagelaran reog (ANTARA FOTO/Siswowidodo) 

 

Taipei (CB) - Kesenian reog Ponorogo berhasil meraih Piala Departemen Tenaga Kerja Taichung dalam ajang pekan budaya internasional yang diikuti para tenaga kerja asing di Taiwan.

"Saya sangat bangga dan senang atas keberhasilan ini. Semoga teman-teman TKI (tenaga kerja Indonesia) dapat terus mengharumkan nama bangsa," kata Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, Arief Fadillah, Senin.

Pekan budaya internasional yang digelar di Taichung, Minggu (7/6) itu diikuti 15 kelompok seni dari berbagai negara. Reog Ponorogo dibawakan oleh para TKI yang tergabung dalam Paguyuban Seni Reog Singo Barong Taiwan.

Depnaker Taichung menyelenggarakan ajang tersebut setiap tahun untuk memperkenalkan budaya para tenaga kerja asing kepada masyarakat Taiwan.

Selain itu, kegiatan tersebut menjadi wadah bagi para TKI yang memiliki bakat seni dan budaya.

"Kami sangat berharap ajang kegiatan seperti ini terus digelar secara rutin untuk mengasah kreativitas kami dalam berkesenian," kata Ketua Paguyuban Seni Reog Singo Barong Taiwan, Achmad Sugiartono.

Ia pun merasa bangga karena seni yang disuguhkannya mampu menarik perhatian masyarakat Taiwan sekaligus berhasil menyisihkan duta seni dari Thailand, Filipina, dan Vietnam.

Warga Taichung yang mengisi libur akhir pekan di taman kota tersebut juga mengabadikan aksi para seniman reog yang sehari-hari bekerja di berbagai sektor industri di Taiwan.

"Keberhasilan ini juga melecut semangat kami untuk menunjukkan jati diri bangsa yang kaya akan budaya dan seni kepada masyarakat internasional di Taiwan," kata Sugiartono didampingi Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Iman Adipurnama.

Credit  ANTARA News

Panglima TNI: Apa Pun Menyinggung Kedaulatan Negara, Kita Sikat!

 

KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADO Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, dan pejabat TNI lain berfoto bersama personel Komando Operasi Khusus Gabungan di Lapangan Tembak, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2015).

JAKARTA, CB — Panglima TNI Jenderal Moeldoko meresmikan Satuan Komando Operasi Pasukan Khusus Gabungan di Lapangan Tembak, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2015). Kepada wartawan, Moeldoko menjelaskan pentingnya pembentukan pasukan khusus gabungan tersebut.
"Status mereka betul-betul siaga penuh setiap detik. Dalam hitungan detik bisa digerakkan. Kita mengenal terorisme dari berbagai sumbernya, Al Qaeda, dan yang terbaru, ISIS. Apa pun, sepanjang itu menyinggung kedaulatan negara, kita sikat! Enggak ada cerita," kata Moeldoko.
Pasukan gabungan khusus tersebut akan ditempatkan di Sentul, Jawa Barat. Di sana, waktu-waktu mereka akan diisi oleh latihan dan penguatan indoktrinasi ketahanan nasional.
"Misalnya di Bali ada ancaman, dia langsung bisa bergerak. Kita proyeksikan di titik-titik rawan," kata Moeldoko.
Ia menambahkan, kemampuan setiap personel di pasukan gabungan khusus itu di atas rata-rata kemampuan personel TNI biasa, bahkan anggota satuan khusus sekalipun. Hadirnya pasukan gabungan khusus ini diharapkan mampu memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat di Indonesia.
"Rakyat enggak usah takut lagi. TNI siap, Polri siap, kita akan korbankan segalanya bagi rakyat," ujar Moeldoko.
Peresmian pembentukan pasukan gabungan khusus itu diawali dengan latihan penanggulangan teror di Hotel Borobudur dan Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa pagi. Latihan tersebut mengambil tema "Satuan Penanggulangan Aksi Terorisme untuk Melumpuhkan dan Menghancurkan Kelompok Teroris Guna Memelihara Stabilitas Keamanan di Wilayah dalam Rangka Operasi Militer Selain Perang".
Latihan melibatkan Satuan 81 Penanggulangan Teror Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, dan Satuan Bravo 90 Korphaskas TNI AU dengan jumlah personel 478 orang. Satuan ini terdiri dari tiga matra di TNI, Polri, Badan Intelijen Strategis (Bais), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), hingga petugas sekuriti.
Adapun alat utama sistem persenjataan yang digunakan meliputi 12 helikopter, 9 unit kendaraan taktis, 3 unit bomb trailer, 3 unit RAN explosive ordnance disposal, 9 unit ambulans, hingga 9 unit kendaraan pemadam kebakaran.
Materi latihan mencakup teknik dan taktik infiltrasi darat, laut dan udara, teknik menembak reaksi, teknik dan taktik pertempuran jarak dekat, teknik dan taktik perebutan cepat, teknik pembebasan tawanan atau sandera, teknik penjinakan bahan peledak, hingga prosedur evakuasi. Latihan ditujukan untuk mengantisipasi serta merespons teror di dalam negeri.


Credit  KOMPAS.com

Melihat Sukhoi "Jungkir Balik" di Pusat Jakarta...

 

YUNIADHI AGUNG Atraksi udara pesawat tempur Sukhoi TNI Angkatan Udara ikut memeriahkan perayaan HUT ke-64 TNI AU di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. Dua pesawat Sukhoi SU-27 SKM, Senin (13/9/2010), tiba di Pangkalan Udara TNI AU Sultan Hasanuddin, Makassar, untuk memperkuat Skuadron Udara 11.

JAKARTA,CB — Suara menggelegar memenuhi udara di pusat Kota Jakarta, Senin (8/6/2015). Suara itu berasal dari tiga unit pesawat tempur Sukhoi milik Satuan Bravo '90 TNI Angkatan Udara yang melintas rendah di daerah tersebut.
Pesawat berwarna abu-abu itu terbang dari arah utara menuju ke selatan. Suara gelegar mesin pesawat menyebabkan alarm sejumlah mobil menyala.
"Ketinggiannya sekitar 8.000 kaki (2,4 km) saja itu," ujar Kepala Penerangan Satuan Bravo '90 TNI AU Mayor Rifai kepada Kompas.com di Lapangan Tembak, Jakarta Pusat.
Dua kali, tiga pesawat itu melintas tepat di atas Lapangan Banteng. Putaran pertama, pesawat-pesawat itu terbang biasa. Namun, pada putaran kedua, pesawat mulai tampil "jungkir balik". "Itu namanya teknik rolling up," lanjut Rifai.

KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADO Sejumlah personel TNI melihat pelatihan penanggulangan teror di bilangan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2015).

Manuver pesawat yang berangkat dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma itu disambut tepuk tangan meriah oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan, termasuk para personel TNI sendiri.
Atraksi Sukhoi merupakan salah satu bagian dari latihan penanggulangan teror yang dilakukan sejumlah satuan khusus di TNI, Selasa pagi. Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti, hingga Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijanto turut hadir meninjau latihan itu.
Selain Satuan Bravo '90, satuan khusus yang terlibat dalam latihan itu adalah Satuan 81 Penanggulangan Teror Kopassus TNI Angkatan Darat, Denjaka TNI Angkatan Laut. Masing-masing satuan khusus menunjukkan aksi khasnya.
Latihan kali ini mengambil tema "Satuan Penanggulangan Aksi Terorisme untuk Melumpuhkan dan Menghancurkan Kelompok Teroris Guna Memelihara Stabilitas Keamanan di Wilayah dalam Rangka Operasi Militer Selain Perang". Materi latihan meliputi teknik dan taktik infiltrasi darat, laut dan udara, teknik menembak reaksi, teknik dan taktik pertempuran jarak dekat, teknik dan taktik perebutan cepat, teknik pembebasan tawanan atau sandera, teknik penjinakan bahan peledak, hingga prosedur evakuasi. Latihan ditujukan untuk mengantisipasi serta merespons teror di dalam negeri.


Credit  KOMPAS.com

Ancaman MERS, Indonesia Berlakukan Travel Advice ke Korsel

Pamela Sarnia

JAKARTA  (CB) – Ancaman virus Sindrom Pernapasan Timur Tengah (Middle East Respiratory Syndrome/MERS) semakin mengancam Asia. Dalam sepekan terakhir, enam pengidap virus MERS di Korea Selatan (Korsel) tewas. Sebanyak 23 kasus MERS terbaru berada di Korsel, angka ini menambah jumlah akibat virus tersebut menjadi 87 kasus.
Pemerintah Indonesia pun mulai mengambil langkah pencegahan agar warga Indonesia tidak turut terjangkit virus MERS dengan mengeluarkan imbauan perjalanan (travel advice) bagi warga yang hendak melakukan perjalanan ke negara-negara dengan kasus MERS.
"Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan travel advice bagi penduduk yang hendak bepergian ke luar negeri," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi kepada wartawan di Kantor Kemlu, Senin (8/6/2015).
Menlu Retno mengatakan, tidak menutup kemungkinan pemerintah akan mengeluarkan peringatan perjalanan (travel warning) bila kasusnya semakin parah. "Kita lihat dahulu perkembangannya bagaimana," sambungnya.
Dalam imbauan perjalanan yang telah dipublikasikan, pihak Kemlu meminta agar warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah yang terdapat kasus MERS ataupun akan berkunjung ke wilayah atau negara yang terdapat kasus MERS diharapkan agar memperhatikan saran pencegahan yang dianjurkan oleh WHO maupun badan kesehatan setempat terkait tindakan pencegahan kesehatan umum. Pencegahan kesehatan umum yang diimbau yaitu:
- Menjaga kesehatan diri setiap waktu;
- Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, setelah menggunakan toilet, dan ketika tangan kotor;
- Hindari kontak dekat dengan orang yang menderita infeksi saluran pernapasan akut;
- Hindari kontak dengan ternak hidup atau hewan sakit atau liar. Jika telah terjadi kontak, disarankan untuk mencuci tangan dengan sabun;
Pemerintah juga menyarankan warga memilih makanan yang baik dan higienis. Warga juga diminta menghindari konsumsi susu yang belum diproses, daging tidak matang, buah dan sayur mentah yang tidak bersih atau tidak dikupas, serta minum air yang tidak bersih atau aman.
Selain itu, WNI yang berada di wilayah yang terdapat kasus MERS diimbau untuk terus mengikuti perkembangan berita setempat dan mengetahui perkembangan terbaru dari badan kesehatan setempat. WNI juga dapat merujuk pada situs Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di laman http://www.depkes.go.id dan situs WHO di laman http://www.who.int/ untuk mendapat berita dan informasi terkini mengenai MERS serta negara dan wilayah yang terdapat kasus MERS.

Credit  Okezone

Hizbullah Ancam Musnahkan Jutaan Warga Israel

Hassan Nasrallah (Foto: AFP)

BEIRUT  (CB) - Pemimpin kelompok militan Hizbullah di Lebanon, Hassan Nasrallah, mengancam rezim Zionis Israel. Kelompok Hizbullah menyatakan akan menghabisi jutaan warga Israel jika Lebanon diserang.
Ancaman tersebut disampaikan Nasrallah melalui sebuah pidato di stasiun televisi sebagai respons atas seruan pejabat militer Israel yang ingin menyerang wilayah-wilayah sipil di Lebanon jika terjadi konfrontasi dengan Hizbullah di masa depan.
”Jika mereka mengancam menewaskan 1,5 juta warga Lebanon, maka kelompok perlawanan Islam di Lebanon (Hizbullah) akan menggantinya dengan jutaan warga Israel. Kami tidak takut perang atau ancaman,” kata Nasrallah, seperti dikutip dari Al Arabiya, Minggu (7/6/2015).
Sebagaimana diketahui, selama lebih dari dua tahun, kelompok Hizbullah telah berperang di Suriah untuk membantu pasukan rezim Presiden Bashar al-Assad yang ingin digulingkan pemberontak.
Ancaman Hizbullah itu bermula dari komentar pejabat Israel kepada wartawan pada 13 Mei 2015. Pejabat itu menyebut semua desa di Lebanon adalah basis militer, di mana di setiap desa terdapat roket yang mampu menghantam Israel.
”Setiap (desa) adalah basis militer. Bila kami harus berperang dengan Hizbullah di masa depan, kami harus menyerang setiap target di desa-desa tersebut, dan kami berharap para penduduk sedang tidak berada di desa-desa itu,” kata pejabat Israel yang menolak menyebutkan namanya itu.

Credit  Okezone

PBB Tuduh Israel Pelaku Kejahatan Anak

Anak Palestina (Foto: Reuters)

TEL AVIV  (CB) - Agen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Israel dan Palestina melaporkan jumlah mengkhawatirkan anak-anak korban perang tahun lalu di Jalur Gaza. Dalam laporan tersebut, Israel masuk dalam daftar pelanggar hak anak.
Utusan khusus PBB dari Aljazair bernama Leila Zerrougui mencantumkan tentara Israel dan Kelompok Hamas dari Palestina dalam rancangan laporan daftar pelanggar hak anak tahunan yang telah dikirim ke Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Ban Ki-moon. Rancangan laporan melaporkan dugaan keras pelanggaran hak anak dalam perang Gaza yang dilakukan tentara Israel dan Kelompok Hamas.
Berdasarkan laporan PBB, 2.100 warga Palestina, kebanyakan warga sipil, tewas dalam konflik Israel-Palestina. Dari pihak Israel, 67 tentara dan enam warga sipil tewas dalam konflik tersebut. Dari seluruh korban tewas, sekira 540 anak-anak tewas, 371 dari mereka berusia 12 tahun atau lebih muda.
Laporan tersebut juga memaparkan kematian dan luka yang dialami anak-anak Palestina serta penahanan anak-anak Palestina dan serangan terhadap sekolah akibat pasukan Israel.
Selain itu, menurut penyelidikan PBB, tentara Israel menembak tujuh sekolah PBB selama perang Gaza. Penembakan tersebut menewaskan 44 warga Palestina. Sementara, pejuang Palestina menggunakan sekolah kosong PBB untuk menyembunyikan senjata dan melancarkan serangan.
Sebagaimana dilaporkan Reuters Minggu (7/6/2012), Pemerintah Israel menentang keras pencantumannya dalam daftar tersebut. Mereka menganggap Ban Ki-moon melawan Israel dengan memasukkan nama negara itu dalam daftar.
Pihak Amerika Serikat (AS) bahkan turut turun tangan dalam peristiwa tersebut. Perwakilan AS untuk PBB Samantha Daya mendesak Ban Ki-moon agar Israel dikeluarkan dalam daftar.

Credit  Okezone

Pengadilan Mesir Nyatakan Hamas Bukan Organisasi Teroris

Kelompok Hamas (Foto:Al Arabiya)

KAIRO (CB) – Pengadilan Mesir menolak Kelompok Hamas di Palestina sebagai organisasi teroris. Pengadilan bahkan mengizinkan warga Mesir berkomunikasi dengan Hamas.
Seperti dilansir Al Arabiya, Sabtu (6/6/2015), sebelumnya Pemerintah Mesir mengusulkan agar Hamas dimasukkan ke kategori organisasi teroris. Alasannya, kelompok ini memiliki hubungan yang dekat dengan Ikhwanul Muslimin.
Pemerintah Mesir mencurigai Hamas berada di belakang aksi ujuk rasa yang mendukung mantan Presiden Morsi. Namun, Pengadilan Mesir tidak menemukan fakta apa pun tentang keterlibatan Hamas.
Mesir sendiri merupakan negara kunci dalam proses perdamaian di Palestina. Negeri Piramida ini mempunyai pintu perbatasan Rafah yang menuju Jalur Gaza di Palestina. Selain itu, Mesir juga telah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Hamas pun merasa senang ketika Mohammed Morsi menduduki jabatan Presiden Mesir. Hal ini dikarenakan Presiden Morsi mempunyai pandangan menolak keberadaan Israel.
Sayangnya, hal itu tidak berlangsung lama. Mesir kini dipimpin oleh Presiden Abdel Fatah el Sisi yang cenderung memihak Israel.


 Credit  Okezone