Sri Mulyani: Illegal Fishing Rugikan Indonesia US$ 20 Miliar

 

  Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan kepada wartawan usai diperiksa Badan Reserse Kriminal Polri di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/6) malam. (Antara Foto/Sigid Kurniawan)

 

 

Jakarta,CB -- Sri Mulyani Indrawati, Direktur Pelaksana Bank Dunia menyanjung potensi ekonomi Indonesia yang besar serta kekayaan sumber daya maritim yang melimpah. Namun, dia menyayangkan kerusakaan terumbu karang dan ekosistem laut akibat akibat penangkapan ikan ilegal dan membabi-buta.

“Dampaknya terhadap warga sangat tinggi. Rata-rata kemiskinan di wilayah pesisir merupakan yang tertinggi di Indonesia,” ujarnya di acara Indonesia Green Infrastructure Summit di hotel Fairmont, Selasa (9/6).

Menurutnya, sekitar 140 juta penduduk Indonesia selama ini menggantungkan hidupnya pada ekosistem laut dan wilayah pesisir. Dengan jumlah nelayan lebih dari 2,6 juta orang, Indonesia saat ini tercatat sebagai penghasil produksi ikan terbesar kedua di dunia.

Sayangnya, lanjut Sri Mulyani, hampir 65 persen terumbu karang di Indonesia terancam rusak karena penangkapan ikan secara membabi-buta. Penangkapan ikan secara liar dan ilegal diperkirakan telah merugikan negara hingga US$ 20 miliar.

Masuknya Susi Pudjiastuti dalam Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo menimbulkjan harapan baru buat ibu dua orang anak ini. Sri Mulyani mengapresiasi kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak dinahkodai Susi.

Menurutnya, mantan pengusaha wanita itu berhasil memperbaiki tata kelola sektor perikanan dan kelautan yang selama ini carut-marut. Sri Mulyani meyakini Indonesia dapat melipatgandakan produksi ikan pada 2019 jika bisa memperbaiki tata kelola sektor perikanan disertai dengan investasi besar pada bidang transportasi dan perdagangan di sektor maritim.

“Perkembangan terakhir memberikan harapan. Moratorium izin penangkapan ikan baru untuk operasi besar penangkapan ikan dapat menjaga populasi ikan,” jelasnya.

Mantan Menteri Keuangan itu mengatakan pengelolaan ekonomi berbasis keunggulan maritim atau blue economy sebenarnya dapat mendukung ketahanan pangan, keberlanjutan pariwisata dan memperkuat sektor pertahanan.

Namun, lanjutnya, kerusakan yang terjadi akibat penangkapan ikan secara berlebihan dan pembuangan limbah telah memperburuk kemiskinan dan mengurangi ketahanan pangan secara global.

“Pengelolaan sumber daya ikan yang tidak efektif dan penangkapan ikan ilegal telah menyebabkan kerugian sebesar US$ 75 - US$ 125 miliar dari penghasilan global setiap tahunnya,” ujar Sri Mulyani.

credit  CNN Indonesia