Istana: Rotasi Angkatan Tak Wajib dalam Pencalonan Panglima

 

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo. (CNN Indonesia/ Arby Rahmat Putratama)

 

Jakarta,CB -- Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan, rotasi antarmatra dalam penunjukan calon Panglima TNI bukan sebuah kewajiban. Undang-undang TNI hanya mengatur bahwa jabatan orang nomor satu di TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf.

"Tidak ada kewajiban di situ dan Pesiden melihat latar belakangnya," kata Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/6).

Yang paling utama menurutnya, Presiden Joko Widodo yakin bahwa TNI adalah organisasi yang sudah matang dan berwawasan. Oleh karena itu, matra manapun yang kepala stafnya jadi Panglima, maka bisa mengayomi seluruh angkatan yang ada di tubuh TNI.

"Apalagi kalau merujuk pada nawacita, ditegaskan pentingnya pengembangan trimarta-trimarta terpadu, ujar Pratikno.

Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada ini melanjutkan, apapun agenda TNI, akan dilakukan secara terpadu oleh tiga angkatan yang ada. Oleh karena itu Presiden kemudian mempertimbangan bahwa siapa pun dan dari angkatan mana pun akan bisa diterima dan bisa mengayomi matra yang lain.

Presiden telah mengajukan satu nama untuk jadi Panglima TNI yakni Jenderal Gatot Nurmantyo. Nama Kepala Staf Angkatan Darat itu sudah diterima oleh DPR dan segera dibahas untuk dijadwalkan uji kepatutan dan kelayakan.

Gatot akan menggantikan Jenderal Moeldoko yang juga perwira tinggi Angkatan Darat. Padahal jika diterapkan sistem rotasi dalam jabatan Panglima, Jokowi semestinya menunjuk Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna. Selama ini baru satu perwira tinggi Angkatan Udara yang jadi Panglima yakni Marsekal Djoko Suyanto.

Sementara untuk perwira Angkatan Laut baru dua orang yakni Laksamana Widodo AS dan Laksamana Agus Suhartono. Sejak awal TNI berdiri, jabatan Panglima didominasi oleh jenderal Angkatan Darat.


 Credit  CNN Indonesia