TNI Jagokan Mantan Danpuspom Jadi Pimpinan KPK

 

Panglima TNI Jenderal Moeldoko melakukan pengecekan kesiapan para anggota TNI yang akan melakukan penjagaan KTT Asia Afrika di Silang Monas, Rabu (15/4).

 

Jakarta, CB -- Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan, lembaganya tidak akan mencalonkan perwira aktif menjadi bakal calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebaliknya, TNI akan mendukung purnawirawan TNI yang mampu memenuhi persyaratan yang diajukan Tim Panitia Seleksi Pimpinan KPK.

Moeldoko menyebut nama mantan Komandan Pusat Polisi Militer Mayor Jenderal Hendardji Soepandji sebagai sosok matan perwira TNI yang memiliki kemampuan memimpin komisi antirasuah.

"Mantan Danpuspom TNI Pak Hendardji mungkin bisa jadi Ketua KPK. Kapasitasnya ada, integritasnya ada. Kalau perlu Panglima TNI membuat rekomendasi nanti," ujar usai memimpin upacara pembukaan Latihan Penanggulan Antiteror yang dilakukan pasukan khusus TNI di Monumen Nasional, Jakarta, Selasa (9/6).


Namun hingga saat ini Moeldoko mengaku belum mendorong Hendardji maupun purnawirawan perwira TNI lainnya untuk mendaftarkan diri ke Tim Pansel Pimpinan KPK.

Lembaganya masih mempertimbangkan siapa-siapa saja yang mereka nilai laik menjadi petinggi KPK. "Sekarang belum, tapi sedang kami pikirkan," ucap Moeldoko.

Pelaksana Tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji menjelaskan, prajurit TNI dapat menjadi pimpinan lembaga antirasuah jika melepaskan status sebagai tentara. Alasannya, prosedur tersebut telah termaktub dalam aturan perundangan.


"Sudah dijelaskan bahwa TNI dan KPK memiliki regulasi tersendiri, sehingga seorang TNI yang akan menjadi pegawai di KPK, tentunya akan melepaskan status TNI dan menjadi warga sipil," kata Indriyanto kepada CNN Indonesia, di Jakarta, Senin (1/6).

Merujuk Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, prajurit aktif dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan.

Hendarji merupakan adik kandung mantan Jaksa Agung, Hendarman Soepandji dan kakak kandung dari Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Budi Susilo Soepandji. Ia lulus dari jurusan polisi militer AKABRI tahun 1974.


Tahun 2012 silam, Hendardji mencoba peruntungannya pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Sayang, ia gugur pada putaran pertama dengan mengantongi 1,98 persen suara.

Credit   CNN Indonesia