Tambah Kapasitas Tangki Timbun, Pertamina Siapkan US$ 1,5 M

 

 (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

 

Jakarta, CB -- Rencana pemerintah menambah kapasitas tangki timbun bahan bakar minyak (BBM) untuk menjaga stok selama 30 hari mendapat response positif PT Pertamina (Persero). Perusahaan minyak pelat merah tersebut mengaku telah menyiapkan dana khusus guna menambah kapasitas tangki timbun BBM di Indonesia.

Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang menjelaskan saat ini perseroan mengelola sejumlah tangki timbun yang tersebar di Indonesia dengan total kapasitas 2,8 juta kiloliter (KL). Dia mengatakan untuk dapat menampung stok menjadi 30 hari, diperlukan tambahan kapasitas tangki timbun sebanyak 3,2 juta KL sehingga total kapasitas tangki timbun menjadi 6 juta KL.

“Namun dari sisi investasi sendiri, Pertamina hanya mampu membiayai sekitar US$ 1,5 miliar yang hanya cukup untuk menambah tangkit timbun berkapasitas 2,5 juta KL,” kata Ahmad dikutip dari situs resmi Pertamina, Kamis (29/1).

Untuk dapat memenuhi target penambahan kapasitas tangki timbun menjadi 6 juta KL, dia mengatakan dibutuhkan peran serta perusahaan swasta untuk membangunnya atau menyewakannya ke Pertamina.

“Pertamina akan menyewa fasilitas tangki timbun yang dimiliki perusahaan BUMN maupun swasta. Hal ini demi meningkatkan cadangan stok nasional,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan usulan Dewan Energi Nasional (DEN) agar pemerintah meningkatkan cadangan BBM dengan membangun sebanyak-banyaknya tangki penimbunan di saat harga minyak dunia tengah anjlok merupakan usulan yang masuk akal.

"Itu usulan yang baik dan sudah lama kita seharusnya punya itu. Tapi kesempatannya belum ada. Jangankan cadangan minyak, untuk biaya subsidi BBM saja tiap tahun habis ratusan triliun," kata Sudirman di Jakarta, Kamis (15/1).

Selama ini lanjut Sudirman, Indonesia hanya memiliki tempat penampung cadangan minyak untuk konsumsi bukan cadangan minyak strategis yang bisa dimanfaatkan sewaktu-waktu.

Menurut Sudirman, pemerintah akan menyerahkan pembangunan tangki penimbun kepada Pertamina dengan kapasitas daya tampung selama 30 hari. "Yang bangun pemerintah tapi yang melaksanakan Pertamina," katanya.

Credit  CNN Indonesia

Israel dan Hizbullah di Ambang Perang Besar Baru?

Israel dan Hizbullah Libanon saling serang pada Rabu kemarin. Insiden ini memicu kekhawatiran kedua pihak akan terlibat perang besar baru setelah perang tahun 2006. Foto Reuters.

HAR DOV (CB) - Insiden saling serang antara Israel dan Hizbullah Libanon pada hari Rabu kemarin, dikhawatirkan akan menjadi sinyal perang besar baru antar-kedua kubu.

Dua serdadu Israel tewas dan tujuh lainnya terluka setelah diterjang rudal Hizbullah di wilayah Har Dov, perbatasan Israel, kemarin. 
 
Kekhawatiran akan percahnya peran besar baru itu mulai bermunculan, setelah ketegangan antara Israel dan Hizbullah terus memanas dalam beberapa hari ini. Israel dan Hizbullah Libanon sendiri pernah terlibat perang besar tahun 2006 dengan korban tewas mencapai ribuan.

Ketegangan pada tahun ini dimulai ketika beberapa anggota Hizbullah Libanon, termasuk jenderal top Iran, terbunuh oleh serangan rudal Israel di wilayah Quneitra, Suriah, beberapa pekan lalu. Iran dan Hizbullah sendiri merupakan sekutu utama yang menjadi musuh bebuyutan Israel.

Selain Hizbullah dan Iran, Suriah juga berpotensi ikut memusuhi Israel. Namun, Suriah sampai saat ini masih dilanda perang sipil yang diperparah dengan munculnya kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). 
 
Phillip Smyth, seorang peneliti di University of Maryland dan ahli milisi Syiah, mencatat bahwa pada awal bulan Juni 2013 Presiden Suriah, Bashar al-Assad, pernah mengancam akan membuka "front baru" di Golan.

”Dia menyatakan bahwa di antara dunia Arab ada kesiapan yang jelas untuk bergabung dalam perang melawan Israel,” kata Smyth, mengutip pernyataan Assad, seperti dilansir Al Arabiya, Kamis (29/1/2015).

”Ada sesuatu yang dibangun secara bertahap dan mereka tidak mencoba untuk menyembunyikannya,” lanjut Smyth, mengacu pada persiapan Suriah, Hizbullah dan Iran untuk melawan Israel.

Kendati demikian, Perdana Menteri Libanon Tammam Salam, telah berusaha untuk meredakan ketegangan. Dia menegaskan komitmen Libanon terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 tentang perdamaian antara Israel dan Libanon.


Credit  SINDOnews

Diterjang Rudal Hizbullah, Dua Serdadu Israel Tewas, 7 Luka

Terjangan rudal Hizbullah menghantam wilayah perbatasan Israel. Dua serdadu Israel tewas, tujuh lainnya terluka. Foto Reuters.

HAR DOV (CB) - Dua serdadu Israel tewas dan tujuh lainnya luka-luka setelah diterjang rudal anti-tank yang ditembakkan pasukan Hizbullah Libanon pada Rabu kemarin, di Har Dov, dekat perbatasan Israel.

Pasukan Israel membalasnya dengan tembakan artileri di wilayah Libanon selatan.

Rudal mematikan Hizbullah itu menerjang kendaraan pasukan pertahanan Israel (IDF) yang sedang patroli. Insiden saling serang ini memicu spekulasi, bahwa Israel dan Hizbullah di ambang perang besar untuk yang kedua kalinya setelah perang tahun 2006 silam.

Meski sudah saling serang, pasukan Hizbullah dan Israel menyampaikan pesan melalui UNIFIL, bahwa kedua pihak ingin menghindari eskalasi lebih lanjut.

Hizbullah menganggap serangan rudal yang menewaskan dua serdadu Israel itu, sebagai pembalasan atas kematian beberapa anggota Hizbullah Libanon yang diserang rudal Israel di wilayah Suriah beberapa pekan lalu.

Tujuh pasukan Israel yang terluka telah dirawat di Rumah Sakit Sieff, di Safed dan Rumah Sakit Rambam di Haifa. IDF menegaskan tidak ada tentara Israel yang diculik, meskipun ada laporan penculikan sebelumnya.

Dua tentara Israel yang tewas bernama Kapten Yochai Kalangel, 25, dan Sersan Dor Chaim Nini, 20. Keduanya dari Brigade Givati.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan, pihak yang menyerang Israel akan menerima balasan yang setimpal.”Siapa pun yang berada di belakang serangan hari ini (kemarin) akan membayar dengan harga mahal,” kata Netanyahu, seperti dikutip Haaretz, Kamis (29/1/2015).

Credit  SINDOnews

Tak Hanya Suriah, Israel Juga Mulai Serang Libanon

Israel mulai memperluas wilayah sernagan ke Libanon Reuters

GOLAN (CB) - Israel dikabarkan mulai memperluas wilayah serangan mereka. Setelah sebelumnya hanya menyerang wilayah perbatasan Suriah, kini Negeri Zionis itu mulai melakukan serangan terhadap beberapa wilayah di perbatasan Libanon.

"Setidaknya 13 roket yang ditembakan Israel menghantam sebuah lahan pertanian terbuka di wilayah Libanon selatan yang dekat dengan perbatasan," ucap sumber keamanan Libanon dalam kondisi anonim, seperti dilansir Reuters, Rabu (28/1/2015).

Dirinya menuturkan, roket-roket tersebut jatuh di desa Wazzani. Menurut pihak Israel, serangan ini merupakan respon atas serangan yang dilancarkan oleh sebuah kelompok dari wilayah perbatasan Libanon, siang tadi.

"Sebelumnya, beberapa roket anti-tank menghantam kendaraan militer kami di dekat perbatasan israel dan Libanon," ucap seorang juru bicara militer Israel.

Perdana Menteri Israel sendiri telah menegaskan, bahwa mereka akan memberikan respon kuat atas semua serangan yang menghantam wilayah mereka. "Jika Anda bermain dengan api, maka Anda harus bersiap-siap untuk terbakar," tegas Netanyahu.

Israel percaya serangan-serangan ini dilakukan kelompok Hizbullah yang melakukan kerjasama dengan pasukan pemerintah Suriah. Serangan ini juga diyakini sebagai bentuk balasan atas serangan roket awal bulan yang lalu yang menewaskan enam orang, dimana lima diantaranya adalah anggota Hizbullah, sedangkan satu lainnya merupakan anggota militer Irak.


Credit SINDOnews

Mulai 16 April 2015, Minuman Beralkohol Haram Dijual di Minimarket

SHUTTERSTOCK Ilustrasi



JAKARTA, CB - Mulai 16 April 2015, berbagai minuman beralkohol haram dijual di minimarket-minimarket di Indonesia. Hal itu sesuai dengan  Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 6 tahun 2015 mengenai Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengatakan larangan penjualan minuman alkohol di minimarket adalah demi melindungi konsumen nasional.

Peraturan tersebut baru akan berlaku pada 16 April 2015. Permendag ini mengatur tentang larangan penjualan minuman beralkohol golongan A atau dengan kadar alkohol 5 persen di ritel atau minimarket.

"Ada alasan yang jelas tentang dikeluarkannya Permendag ini. Kemendag punya kewajiban untuk melindungi konsumen nasional, menjaga keamanan dan kesehatan itu salah satu tugas Kemendag," jelas Gobel di Kantornya, Jakarta, Rabu (28/1/2015).

Menurut dia,  Indonesia terlampau bebas dalam hal penjualan minuman keras.  Ia menyebut, peraturan sebelumnya yang membatasi penjualan minuman beralkohol di bawah 5 persen terlalu lemah.

"Sebelumnya kan minuman beralkohol tidak boleh dibeli dibawah umur 21 tahun. Tapi banyak yang melanggar. Oleh karena itu membuat aturan baru, daripada cuma 5 persen lemah, lebih baik ditiadakan sekalian di sektor minimarket," kata Gobel.

Terkait masalah penerapan peraturan ini, dirinya mengatakan akan memberikan waktu selama 3 bulan kepada minimart atau distributor untuk bisa membereskan stok-stok yg ada. "Diberikan waktu 3 bulan untuk pembersihan stok-stok (minuman beralkohol) yang ada. Bahkan saya kira bisa lebih cepat dari itu," kata Gobel.



Credit  KOMPAS.com

Tanpa Keppres, Tim Independen KPK-Polri Tidak Bisa Gali Fakta Mendalam

JAKARTA, CB - Presiden Joko Widodo memutuskan tidak memformalkan tim independen untuk Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI. Tim yang banyak diharapkan publik untuk bisa memberikan solusi konkret atas perseteruan dua institusi itu mengaku tak bisa menggali fakta lebih mendalam karena tak adanya keputusan presiden (keppres).
"Iya dong, kita secara umum saja, kita tidak sampai fact finding karena tidak ada keppres-nya untuk melakukan fact finding," ujar anggota tim independen Tumpak Hatorangan di Istana Kepresidenan, Rabu (27/1/2015).
Anggota tim independen lainnya, Bambang Widodo Umar mengungkapkan tim tidak akan bisa memanggil atau pun mendatangi KPK atau pun Kapolri. Sehingga, dalam memberikan pertimbangan kepada presiden, Bambang mengatakan tim independen cukup menganalisis perkembangan yang terjadi melalui media massa.
"Seperti tadi pagi, kami hanya memberikan saran saat diperlukan. Saran itu ya keputusan ada di tangan presiden, kami ini hanya orang luar. Presiden kan punya perangkat ada menteri, jaksa agung, nanti itulah yang akan implementasi masukan kita," ujar Bambang.
Sebelumnya, Tim independen pencari fakta untuk kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI atau yang disebut "Tim 9" akan memiliki kewenangan cukup besar dalam mengatasi konflik dua institusi itu. Tim bisa sampai memanggil jajaran KPK dan Polri dalam proses pencarian fakta.
"Kewenangan tim ini adalah mencari fakta, masukan, himpun fakta, bisa mendatangi, bisa juga mengundang pihak-pihak terkait untuk dapatkan fakta-fakta dalam rangka mencari solusi," ujar Wakil Ketua Tim Independen Jimly Asshiddiqie seusai melakukan rapat bersama Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di kantor Sekretariat Negara, Selasa (27/1/2015).
Jimly mengungkapkan, tim nantinya akan mendengarkan sebanyak-banyaknya pernyataan dari berbagai pihak. Setelah keputusan presiden soal pembentukan tim ditandatangani, tim akan langsung bergerak.


Alasan tak terbitkan keppres
Bambang yang juga pengamat kepolisian dari Universitas itu pun menjelaskan alasan Presiden akhirnya tidak menetapkan tim independen sebagai tim formal yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Menurut dia, presiden membutuhkan pertimbangan yang cepat dan saran yang diberikan tim pagi tadi dianggap sudah cukup.
"Ini karena kecepatan dinamika inilah, kita akhirnya berikan suatu masukan yang dianggap presiden ini sudah cukup masa kami paksakan," seloroh Bambang.
Ke depannya, Bambang mengaku tidak tahu kapan lagi akan bertemu dengan presiden. Dia menyatakan tim akan selalu siap mendampingi presiden jika dibutuhkan masukan.

Credit  KOMPAS.com

Indonesia dorong kerja sama maritim di ASEAN

Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi (ANTARA FOTO/Kemenlu-Suwandy/HO)

 

 

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mendorong kerja sama di bidang maritim di antara negara-negara anggota ASEAN, di mana hal itu sesuai dengan visi-misi pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo.

Menlu Retno menegaskan keinginan Indonesia untuk adanya kerjasama maritim itu dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Kota Kinabalu pada 28 Januari, menurut keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Rabu.

Pada pertemuan tersebut, Retno mengusulkan kiranya kerjasama maritim dapat diperluas hingga mencakup bidang-bidang, seperti konektivitas maritim dan pemberantasan penangkapan hasil laut secara ilegal ( Illegal Unreported and Unregulated Fishing).

Indonesia juga mengusulkan kerja sama maritim di bidang lain yang lebih luas, antara lain Kerjasama Praktis Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana, Penyelesaian Perbatasan Maritim dan Sengketa Teritorial, operasi SAR.

Selanjutnya, Menlu Retno pun menegaskan pentingnya kerja sama maritim dalam konteks KTT Asia Timur (East Asian Summit/EAS), termasuk implementasi laporan Kelompok Studi EAS Track 2 tentang Upaya Peningkatan Ketahanan. Pangan dan Manajemen Perikanan.

Presiden RI Joko Widodo pun telah menyampaikan tentang pentingnya kerjasama maritim dalam KTT ASEAN ke-25 dan KTT lainnya di Myanmar pada November 2014.

Sebelumnya, Menlu RI Retno LP Marsudi mengatakan diplomasi dan kebijakan politik luar negeri Indonesia ke depan akan dilakukan dengan menonjolkan karakter sebagai negara maritim.

Menurut dia, diplomasi perbatasan Indonesia telah meraih beberapa capaian, salah satunya kesepakatan tiga segmen perbatasan maritim baru dengan Singapura dan Filipina pada 2014.

Menlu mengatakan kementeriannya melalui pertemuan-pertemuan bilateral, regional, dan internasional akan mendorong terwujudnya poros maritim sesuai visi dan misi pemerintahan Presiden Joko Widodo serta Wapres Jusuf Kalla.

Beberapa upaya lain yang akan dilakukan Kementerian Luar Negeri untuk konsep poros maritim dunia itu, antara lain menyusun prosedur standar operasi (SOP) dan "rules of engagement" (aturan keterlibatan) bagi wilayah-wilayah maritim yang belum disepakati batas-batasnya.

Selain itu, menurut Retno, pihaknya juga akan mendorong terbentuknya berbagai kerja sama, baik bilateral maupun regional untuk mewujudkan keterhubungan maritim dan memfasilitasi pengembangan jalur laut.

Credit   ANTARA News

Indonesia-Malaysia bentuk keseragaman bahasa Melayu

Soal keseragaman bahasa Melayu perlu diperbincangkan sebab dari segi banyaknya jumlah pengguna bahasa itu mungkin lima terbesar dunia,"

Jakarta (CB) - Indonesia dan Malaysia perlu membuat keseragaman dalam bahasa Melayu agar dapat digunakan sebagai bahasa bersama yang juga dapat menonjolkan jati diri bangsa Melayu di kancah internasional, kata Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Zahrain Mohamed Hashim.

Dalam wawancara khusus dengan Antara di Jakarta, Rabu, Zahrain memandang perlu ada keseragaman bahasa Melayu karena hampir 400 juta orang menggunakan bahasa tersebut.

"Soal keseragaman bahasa Melayu perlu diperbincangkan sebab dari segi banyaknya jumlah pengguna bahasa itu mungkin lima terbesar dunia," ujar dia.

Upaya penyeragaman bahasa Melayu itu, kata Zahrain, perlu dibahas bukan hanya antara Indonesia dan Malaysia, melainkan juga dengan Brunei Darussalam dan Singapura yang penduduknya juga banyak menggunakan bahasa Melayu.

"Kita lihat Inggris, Amerika, dan Australia, negara-negara itu memakai bahasa Inggris sebagai common language mereka. Kita juga perlu menggunakan satu bahasa yang kita anggap sebagai bahasa bersama (common language)," ucap Zahrain.

Selain itu, dia berpendapat bahwa bahasa Melayu yang telah diseragamkan dapat digunakan sebagai bahasa kedua setelah bahasa Inggris dalam Komunitas ASEAN.

Lebih lanjut Zahrain mengatakan bahwa pemerintah Indonesia dan Malaysia perlu mengangkat isu tersebut dengan didukung oleh organisasi dan lembaga masyarakat dari kedua negara.

"Kita juga perlu melibatkan cendekiawan dan sastrawan duduk bersama untuk mencari cara mengangkat bahasa Melayu ini, bukan hanya untuk komunikasi, melainkan juga untuk peningkatan intelektual," kata dia.

"Bila mengingat kembali kepada sejarah dan asal-usul kita, mungkin kita bisa menciptakan identitas kita sendiri, yang saya rasa cukup penting, khususnya untuk hubungan Indonesia dan Malaysia," ujar Dubes Malaysia itu.

Credit  ANTARA News

Tim Independen Minta Budi Gunawan Mundur sebagai Calon Kapolri

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan saling berpegangan tangan dengan anggota Dewan usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2015). Sebelumnya Komjen Pol Budi Gunawan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tekait dugaan rekening gendut Polri.

JAKARTA,CB — Ketua tim independen Syafii Maarif mengungkapkan, pihaknya sudah menyampaikan sejumlah masukan kepada Presiden Joko Widodo perihal kisruh antara Polri dan KPK. Salah satunya ialah agar pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri dibatalkan. Tim juga meminta Budi mengundurkan diri dari pencalonan itu.
"Yang paling bagus, BG mundur dari pencalonan dan itu mungkin akan terjadi," kata Syafii di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1/2015).
Mantan Ketua PP Muhammadiyah itu menyatakan, suara tim independen bulat menginginkan hal itu dilakukan oleh Presiden. Dia menilai, wacana yang berkembang agar Budi Gunawan dilantik dan kemudian diberhentikan sulit dilakukan.
"Bagi saya, itu berat sekali. Dilantik, lalu diminta berhenti, kalau tidak mau berhenti kan repot itu. DPR itu punya (langkah) apa sendiri bukan? Politik itu," kata Syafii.
Menurut Syafii, atas saran dari tim independen ini, Jokowi akan mengambil keputusan dalam waktu dekat. Dia berharap Jokowi bisa membuat sikap pada akhir Januari.
Jokowi, sebut Syafii, juga harus berani mengambil risiko jika tidak melantik Budi. Dia menyadari keputusan tersebut akan mengganggu hubungan eksekutif dan legislatif.
"Yang penting komunikasi politiknya dan sepertinya Presiden optimistis," ucap Syafii.
Kalangan DPR mendesak Presiden Jokowi segera mengambil sikap terkait pelantikan kepala Polri. Setelah Jenderal (Pol) Sutarman diberhentikan, kepemimpinan Polri diserahkan kepada Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Credit  KOMPAS.com

Indonesia-Malaysia rundingkan isu perbatasan maritim

Wilayah Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia (istimewa)

 

Nunukan (CB) - Pemerintah Indonesia dengan Malaysia sedang merundingkan penyelesaian isu perbatasan maritim yang berlangsung di Hotel Le Meridien Kota Kinabalu Negeri Sabah, Malaysia.

Melalui rilis yang disampaikan Konsul RI Tawau, Muhammad Soleh kepada ANTARA di Nunukan, Selasa malam mengungkapkan, pada perundingan tersebut pemerintah Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi guna membicarakan penyelesaian berbagai hal terkait dengan isu-isu perbatasan maritim yang berkembang akhir-akhir ini.

Penyelesaian isu perbatasan maritim sangat penting antar kedua negara yang berbatasan itu, kata Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Anifah Aman ditirukan Muhammad Soleh tersebut.

Di sela-sela pertemuan Menteri Luar Negeri se Asean 2015 tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Malaysia, sebut Muhammad Soleh, melakukan pertemuan bilateral membicarakan berbagai hal berkaitan dengan hubungan dan kerjasama kedua negara bertetangga itu.

Ia juga menyatakan, pada pertemuan kedua Menteri Luar Negeri itu membicarakan masalah isu-isu kerjasama kedua negara serumpun yang saling menguntungkan sesuai kepentingan masing-masing.

Kemudian, pembicaraan keduanya juga berkaitan dengan penangkapan kapal-kapal nelayan Malaysia oleh pemerintah Indonesia akhir-akhir ini dan masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di negara itu.

Khusus untuk masalah TKI sendiri, Muhammad Soleh mengatakan, kedua Menteri Luar Negeri membahas soal rencana pemulangan secara sukarela oleh pemerintah Indonesia dan rencana lawatan Presiden RI, Joko Widodo pada 5-7 Februari 2015.

Muhammad Soleh menambahkan, Menteri Luar Negeri Malaysia juga mengharapkan adanya tindak lanjut dari pertemuan bilateral tersebut untuk menjalin kerjasama yang lebih baik dan saling menguntungkan bagi kedua negara.
Credit  ANTARA News

10.000 Orang Gugat Media Jepang atas Artikel Perbudakan Seks

 

Koran terbesar di Jepang, Asahi Shimbun. diprotes oleh warga Jepang, terkait artikel tentang perbudakan seks yang dilakukan tentara negaranya pada masa perang. [Istimewa]




TOKYO (CB)- Lebih dari 10.000 orang menuntut surat kabar liberal ternama Jepang, Asahi Shimbun, terkait artikel tentang perbudakan seks yang dilakukan tentara negaranya pada masa perang.

Para penuntut mengatakan laporan tersebut telah menodai reputasi mereka sebagai warga negara Jepang.

Gerakan ini merupakan isu terbaru dalam peperangan melawan sejarah Jepang, yang mengadu kaum revisionis sayap kanan yang semakin agresif melawan arus utama, yang mengakui kesalahan negara atas kekejaman Perang Dunia ke-2.

Kelompok penggugat, yang dipimpin oleh profesor emeritus Shoichi Watanabe dari Sophia University, menuntut uang sebesar 10.000 Yen sebagai kompensasi simbolik untuk setiap orang yang mengajukan tuntutan.

Dilansir AFP dari sumber dari pengadilan, mereka mendeskripsikan dirinya sebagai "warga negara Jepang yang kehormatan dan kredibilitasnya dihancurkan oleh laporan palsu Asahi Shimbun."

Mereka menganggap bahwa artikel Asahi tentang "perempuan penghibur" telah "menimbulkan penghinaan tidak terlukiskan bukan hanya untuk para pejuang namun juga untuk warga Jepang yang terhormat, yang dianggap sebagai keturunan pemerkosa."

Meski hampir tidak ada catatan resmi, para sejarawan terkenal mengatakan lebih dari 200.000 perempuan, tidak hanya dari Korea namun juga Tiongkok, Indonesia, Filipina dan Taiwan, melayani para tentara Jepang di rumah pelacuran militer yang dinamakan "stasiun kenyamanan." Mayoritas pendapat menyatakan setuju bahwa para perempuan tersebut bekerja karena dipaksa dan tentara Kekaisaran Jepang beserta pemerintah saat perang berlangsung terlibat dalam perbudakan tersebut, secara langsung maupun tidak langsung.

Namun kaum sayap kanan mengatakan bahwa perempuan-perempuan tersebut adalah para wanita tunasusila yang terlibat dalam pertukaran komersial.

Surat kabar Asahi menjadi sasaran kemarahan kaum sayap kanan karena menerbitkan artikel bersambung sejak tahun 1980-an yang didasarkan pada pengakuan seorang pria Jepang bahwa dia mengumpulkan perempuan Korea untuk dipekerjakan di rumah pelacuran militer.

Setelah bertahun-tahun dalam tekanan, surat kabar tersebut menarik artikel-artikelnya dan meminta maaf. Pemimpin perusahaan media ini juga mengundurkan diri.

Langkah konservatif Asahi ini membuat Perdana Menteri nasionalis Shinzo Abe, yang ingin menyampaikan sejarah Jepang dengan lebih simpatik, menganggap bahwa memang ada yang salah terkait terbitan-terbitannya.

Dalam dokumen tuntutan hukum dikatakan bahwa, "pada periode perang lalu, Asahi Shimbun secara konsisten dihantui oleh fantasi sosialis, diinfeksi pemikiran antiJepang, ideologi yang menghancurkan diri sendiri." Asahi Shimbun juga digugat karena tidak pernah ragu mempermalukan laki-laki yang mempertaruhkan hidupnya untuk kemerdekaan dan modernisasi Jepang.

Selain itu dalam dokumen tertulis, "militer Jepang sesuai dengan hukum internasional dan memiliki standar moral yang tinggi dengan standar disiplin militer paling ketat di dunia." Para revisionis juga tidak memercayai kejadian "Pemerkosaan di Nanking" yang memiliki dokumentasi lengkap.

Peristiwa di Nanking merupakan tragedi di mana 10.000 perempuan Tiongkok meninggal akibat pemerkosaan secara bersama-sama dan kekerasan yang dilakukan selama enam minggu saat tentara Kekaisaran Jepang menduduki ibu kota Tiongkok pada 1937.

Kaum revisionis juga tidak menerima bahwa militer Jepang melakukan percobaan-percobaan, termasuk pembedahan terhadap tahanan hidup di Tiongkok.

Surat kabar Asahi mengatakan akan terlebih dahulu mempelajari dokumen pengadilan sebelum memberikan tanggapan.


Credit BeritaSatu

Mengenal Brigjen TNI (Mar) R.M. Trusono Jabat Danpasmar-2

CB - Jakarta Selatan, Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) A. Faridz Washington menjadi Inspektur Upacara pada upacara serah terima Jabatan Komandan Pasmar-2 dari Brigjen TNI (Mar) Denny Kurniadi, S.Mn., kepada Brigjen TNI (Mar) R.M. Trusono, S.Mn., di Lapangan Apel Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (14/01).

Brigjen TNI (Mar) R.M Trusono, pria kelahiran Jogjakarta 29 Oktober 1960 adalah lulusan AAL Angkatan 1985 yang sebelumnya menjabat sebagai Wagub AAL, sedangkan Brigjen TNI (Mar) Denny Kurniadi selanjutnya akan menjabat sebagai Komandan Lantamal VII Kupang.

Selama meniti karir di Korps Marinir, Brigjen TNI (Mar) R.M. Trusono sejak perwira pertama berdinas di pasukan elit TNI AL Detasemen Jala Mangkara, pernah menjabat sebagai Komandan Detasemen Jala Mangkara tahun 1998 dan menjabat sebagai Kaspasmar-2 pada tahun 2010.

Bertindak selaku Komandan Upacara adalah Letkol Marinir Kristiyono yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Batalyon Infanteri-6 Marinir. Dankormar dalam amanatnya memerintahkan kepada Danpasmar-2 yang baru untuk meneruskan prestasi pejabat yang lama dan hendaknya dipertahankan bahkan ditingkatkan sehingga profesionalisme, tingkat kompetensil, moralitas prajurit Pasmar-2 dan kesejahteraan keluarganya semakin meningkat.

"Kepada seluruh prajurit jajaran Pasmar-2 saya perintahkan agar mendukung sepenuhnya tugas-tugas Komandan Pasmar-2 yang baru dengan penuh loyalitas dan dedikasi yang tinggi sehingga tujuan pembinaan organisasi dapat tercapai," tegas Dankormar.

Dalam upacara tersebut diikuti oleh 6 Satuan Setingkat Batalyon (SSY) dari Kesatuan-kesatuan Pasmar-2, 1 peleton pembawa Bendera Perang, 1 kompi Perwira dan 1 kompi Passus gabungan Denjaka dan Yontaifib-2 Mar. Sebagai background pasukan, menampilkan material tempur terdiri dari 9 Tank PT-76, 6 unit BTR-50, 6 unit LVT-7 AI, 4 unit BVP-2, 4 unit KAPA, 4 unit Howitzer 105 mm, 4 unit Howitzer 122 mm, 2 unit Sea Rider dan 2 Truck Liaz serta 1 unit Korps Musik dari Pangkalan Marinir Jakarta.

Usai acara Sertijab dilanjutkan dengan ramah-tamah dan acara tradisi Korps Marinir untuk melepas seorang pejabat komando yang selesai melaksanakan tugas

Credit  KabarIndonesia

Kurang Anggaran, Militer Portugal Jual Barak dan Benteng

Wikipedia
Castelo do Quijo di kota Porto yang telah digunakan militer Portugal sejak abad ke-17 masuk ke dalam daftar properti militer yang dijual untuk menambah anggaran.

LISBON, CB - Angkatan Darat Portugal yang sedang kekurangan anggaran berusaha mengisi kas mereka dengan menjual atau menyewakan sekitar 160 properti miliknya.

Di antara properti militer Portugal yang dijual atau disewakan adalah sejumlah barak, benteng, landasan udara dan beberapa rumah sakit militer.

Lewat upaya ini, angkatan darat berharap bisa mendapatkan dana sebesar 170 juta euro atau sekitar Rp 2,4 triliun yang akan digunakan untuk program modernisasi.

Dari target yang ditetapkan itu, pemerintah Portugal berharap bisa menghasilkan 32 juta euro pada 2015 dan 20 juta euro setiap tahun selama tujuh tahun selanjutnya.

Dokumen yang merinci properti militer yang dijajakan tidak dirilis secara resmi, namun setidaknya 12 benteng dan barak di seluruh Portugal dan tiga rumah sakit militer di ibu kota Lisbon ada dalam daftar jual.

Beberapa bangunan yang ditawarkan itu adalah bagian dari sejarah Portugal seperti Castelo do Quijo di kota Porto yang sudah digunakan sejak abad ke-17. Bangunan lainnya adalah benteng Fort do Alto do Duque yang dibangun pada abad ke-19 yang berdiri di kawasan wisata Belem, Lisbon.

Sederet properti itu dijual dalam skema program restrukturisasi besar-besaran angkatan darat. Tak hanya menjual aset, untuk menghemat anggara militer memangkas 10 persen prajuritnya hingga hanya menjadi 31.560 personel.

Credit  KOMPAS.com

Misteri Cakaran Harimau Jawa di Semeru

Cakaran itu lebih besar daripada milik Macan tutul.

Sebuah lintasan pejalan kaki terlihat di jalur Ranu Kumbolo menuju Ayek Ayek di kaki Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Sabtu (29/10/2011). Foto: VIVAnews/Muhamad Solihin. (VIVAnews/Muhamad Solihin)

 

CB - Balai Besar Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru (TNBTS) tengah berusaha mengungkap misteri bekas cakaran hewan yang ditemukan tim peneliti TNBTS di sekitar danau perawan di lereng Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur.

Bekas cakaran hewan ini bukan sembarang bekas cakaran, karena diduga bekas cakaran itu berasal dari hewan buas mamalia berkaki empat dan mirip dengan ciri cakaran seekor harimau.

"Kita belum bisa memastikan itu bekas cakaran hewan apa, tapi dilihat dari ukurannya, bekas cakaran sangat dekat dengan bekas cakaran seekor harimau," kata

Kepala TNBTS, Ayu Dewi Utari, saat berbincang dengan VIVA.co.id melalui sambungan telepon baru-baru ini.

Menurut Ayu, awalnya tim menduga bekas cakaran yang ditemukan di salah satu pohon itu adalah bekas cakaran macan tutul. Tapi, setelah diteliti ternyata ukuran bekas cakaran lebih besar dari cakaran seekor macan tutul.

"Ini yang membingungkan kita. Apakah benar itu cakaran harimau?" ujar Ayu.

Selain bekas cakaran, tim juga menemukan kotoran hewan misterius itu. Dan lagi-lagi, bekas kotoran itu bukan berasal dari kotoran macan tutul.

"Kotoran yang ditemukan juga cenderung mendekati bekas kotoran harimau," papar Ayu.

Seperti diketahui, Gunung Semeru berada di Pulau Jawa dan selama ini diketahui di Pulau Jawa tak lagi dijumpai harimau. Konon harimau Jawa yang bernama latin Panthera tigris sondaica sudah punah sejak tahun 1980 silam.

Lalu jika benar bekas cakaran yang ditemukan di Semeru itu bekas cakaran harimau. Maka dipastikan Pulau Jawa masih memiliki Si Raja Rimba.

Credit  VIVA.co.id

Putin: Ekspor senjata Rusia 2014 capai US$15 miliar

Presiden Rusia Vladimir Putin

 

Untuk tujuan 60 negara 

CB - Pemerintah Rusia telah menjual senjata senilai lebih dari US$15 miliar ke lebih dari 60 negara pada 2014.
Lebih jauh Presiden Vladimir Putin menyampaikan kepada publik pada Selasa (27/1/15).
"Tahun lalu, senjata dan peralatan militer Rusia dalam permintaan di lebih dari 60 negara. Total nilai penjualan melebihi US$15 miliar. Kontrak baru senilai US$14 miliar juga ditambahkan ke portofolio manufaktur senjata Rusia yang sudah signifikan," kata Putin pada pertemuan Komisi Kerja Sama Teknologi Militer dengan Negara Asing, dilaporkan Kantor Berita Cina Xinhua.
Presiden mengatakan tantangan dan ancaman baru memaksa banyak negara untuk merevisi doktrin militer mereka dan memodernisasi angkatan bersenjata mereka, menambahkan bahwa "kami harus mempertimbangkan kecenderungan ini."
Secara khusus dia berjanji untuk melanjutkan perluasan kehadiran Rusia di pasar senjata di kawasan Asia-Pasifik, Afrika, Amerika Latin dan Karibia.
Lebih dalam mengingat situasi geopolitik yang rumit, Putin menekankan bahwa ekspor produk-produk militer teknologi tinggi sangat penting untuk Rusia. "Ini penting untuk pembaruan industri pertahanan, untuk meningkatkan penelitian, pengujian dan desain kerja serta untuk penyelesaian sejumlah masalah sosial," katanya.
Lebih jauh Vladimir Putin meminta produsen dalam negeri untuk memaksimalkan penggunaan daya saing Rusia guna bersaing dengan penyedia pertahanan dunia lainnya.
Rusia adalah salah satu pengekspor terkemuka di pasar global senjata dan teknologi militer. Senjata buatan Rusia dipasok ke 66 negara, dan Moskow memiliki perjanjian kerja sama teknis-militer dengan 85 negara.
Credit  KANALSATU

Ada Gelombang Misterus dari Luar Angkasa, Alien?

 

Para ahli astronomi menangkap adanya gelombang radio misterius dari ruang angkasa, hingga kini belum diketahui dari mana asalnya (Ilustrasi/Thinkstock)

 

Jakarta, CB -- Para ahli astronomi menangkap adanya gelombang radio misterius yang terjadi pekan lalu di ruang angkasa. Sinyal radio tersebut diyakini berasal dari tiga kemungkinan, yaitu lubang hitam, bintang netron, atau peradaban alien.

Ledakan radio yang berlangsung cepat, hanya dalam hitungan milidetik memancarkan kilat gelombang radio dari sumber tak terdeteksi di alam semesta, dan memancarkan energi sebanyak yang matahari keluarkan dalam satu hari.
Dari laporan The Telegraph, kejadian itu menjadi fenomena pertama yang pernah diobservasi secara langsung.

Penyebab gelombang sinyal radio itu cukup diperdebatkan, karena dugaan yang muncul tak hanya satu. Kemungkinannya adalah penguapan lubang hitam, peleburan bintang netron, hingga komunikasi alien.

"Kejadian ini adalah salah satu misteri terbesar di alam semesta," direktur Observatorium Carnegie, John Mulchaey.
Para ahli astronomi menangkap ledakan gelombang radio tersebut menggunakan 12 teleskop yang tersebar di berbagai wilayah seperti Australia, Chile, Jerman, Hawaii, Pulau Canary, California, hingga India.

Gelombang radio tersebut tertangkap oleh para ahli astronomi dan kemudian mereka memeriksa panjang gelombang yang lain seperti sinar infra merah atau sinar X untuk mencobakan sumber yang mereka punya. Tapi tidak menemukan apapun.

Kemudian para ahli astronomi menghubungkan gelombang radio tersebut dengan objek padat seperti bintang netron atau lubang hitam, serta ledakannya bisa saja terhubung dengan tabrakan bintang atau 'star quakes'.

Data dari tim peneliti, ledakan gelombang radio tersebut berjarak 5,5 miliar tahun cahaya dari Bumi.

Credit CNN Indonesia

Lawan Kejahatan Online, Singapura Bentuk Badan Siber

 

Singapura membentuk badan khusus yang menangani aksi kejahatan siber. (Dok. Thinkstock)

 

 

Jakarta, CB -- Singapura bersiap untuk menindak tegas aksi kejahatan siber dengan meluncurkan badan khusus dan mengangkat seorang menteri yang bertanggungjawab mengamankan negara dari serangan siber yang terus meningkat.

Pada Selasa (27/1), pemerintah negara-kota itu telah berjuang menangani serangan siber terhadap lembaga perbankan dan pemerintah. Situs web bank Standard Chartered dan situs resmi perdana menteri sempat jadi korban peretasan dan pencurian data.

Badan keamanan siber nasional akan mulai beroperasi pada 1 April mendatang. Kantor perdana menteri Singapura mengatakan, badan ini akan menjadi pusat pengawasan dan penanganan keamanan siber nasional.


Pembentukan badan siber nasional ini menyusul pembukaan kantor organisasi polisi internasional Interpol di Singapura tahun lalu.

Executive Director Global Complex for Innovation di Interpol, Noboru Nakatani, berkata bahwa Singapura mungkin menjadi target utama serangan siber dunia.

Kantor berita Reuters melaporkan, Singapura sangat bergantung para reputasi sebagai negara rendah kejahatan dan politik yang stabil untuk memikat perusahaan multinasional masuk ke negara tersebut.


Produsen pesawat Boeing, telah membuka pusat keamanan siber di Singapura pada Oktober 2014. Fasilitas ini merupakan yang pertama di luar Amerika Serikat untuk mengatasi tantangan keamanan siber yang saat ini berkembang di wilayah tersebut.
Credit  CNN Indonesia

Raja Arab dari Masa ke Masa

Raja Abdullah adalah pemimpin terakhir Kerajaan Arab Saudi. Dia terkenal sebagai reformis serta pejuang perdamaian dan HAM. (Foto: akipress)

JAKARTA (CB) - Dengan luas kawasan mencapai 2,24 juta km persegi, Arab Saudi adalah negara yang memiliki kedudukan strategis dalam hubungan internasional. Negara kerajaan ini dianggap memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian di Jazirah Arab.
Sang pendirinya, Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Sa'ud, menyatukan berbagai wilayah di Arab. Kini kerajaannya berkembang menjadi salah satu poros perekonomian dunia, khususnya dalam sektor minyak mentah.
Pergantian raja di Arab sendiri dilakukan apabila raja wafat. Sepanjang sejarah kerajaan, baru satu kali terjadi penggulingan kekuasaan. Biasanya, Putra Mahkota yang sudah ditetapkan sebelumnya akan naik menggantikan raja yang mangkat. Ada juga raja yang menunjuk wakil putra mahkota sebagai pengganti dirinya.
Berikut ini daftar raja yang memimpin Arab Saudi:
1. Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud
Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, lahir di Riyadh pada 1880 dan wafat pada 1953. Dia memerintah Kerajaan Arab Saudi pada 22 September 1932 hingga 9 November 1953. Raja yang juga dikenal sebagai Ibn Saud ini membangun kerajaannya berlandaskan Syariah Islam.
Raja Ibn Saud berhasil mengubah Arab Saudi menjadi negara Islam modern serta kaya akan tradisi dan budaya. Abdul Aziz juga dikenang sebagai negarawan besar, yang pandai berpolitik, dan tahu bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat.
2. Raja Saud bin Abdul Aziz
Raja kedua Arab Saudi ini lahir pada 1902 dan wafat pada 1969. Saud ditahbiskan sebagai Putra Mahkota pada 1933 dan memimpin kerajaan pada 1953 hingga 1964. Selama memerintah, Raja Saud mendirikan berbagai kementerian seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan.
Anak tertua dari Ibn Saud ini dikenal sebagai raja yang suka menghambur-hamburkan uang. Saud juga memberikan anak-anaknya jabatan tinggi dalam pemerintahannya. Kebiasaan ini membuat sang raja digulingkan oleh keluarganya sendiri. Sang adik, Faisal bin Abdul Aziz, pun naik takhta menggantikan Saud.
3. Raja Faisal bin Abdul Aziz
Raja Faisal lahir di Riyadh pada 1906 dan wafat pada 1975. masa pemerintahannya dimulai pada 1964 dan berakhir ketika dia wafat. Sebelum menggantikan Saud, Faisal diangkat menjadi Menteri Luar Negeri oleh ayahnya, Abdul Aziz.
Pemimpin inovator ini dikenal sebagai raja yang saleh dan amat memerhatikan kesejahteraan rakyatnya. Faisal menjunjung tinggi program penghapusan perbudakan. Bahkan, dia membeli seluruh budak di Arab dengan uang pribadinya hingga tak ada satu pun budak di negara itu. Kemudian dia membebaskan budak yang dibelinya tersebut dan memberlakuan larangan perbudakan di Arab Saudi untuk selamanya.
4. Raja Khalid bin Abdul Aziz
Raja yang memerintah pada 1975 hingga 1982 ini naik takhta ketika Raja Faisal wafat. Khalid sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Hijaz pada 1932 dan ditunjuk menjadi Menteri Dalam Negeri pada 1934.
Raja Khalid banyak membuat kebijakan dalam pemerintahannya baik itu kebijakan dalam ataupun luar negeri. Pada 1982, Khalid berhasil memperbaharui persenjataan kerajaan dengan mendatangkan 16 pesawat tempur dari Amerika. Khalid wafat pada 1982 karena serangan jantung
5. Raja Fahd bin Abdul Aziz
Raja Kelima Arab Saudi ini dilantik menjadi Menteri Pendidikan pada 1953. Kemudian pada 1962, dia menduduki jabatan Menteri Dalam Negeri. Fahd naik takhta setelah Raja Khalid wafat pada Juni 1982.
Fahd berkontribusi besar dalam bidang diplomasi internasional Kerajaan Arab Saudi. Kerja kerasnya mampu membuat perekonomian Arab Saudi berkembang pesat. Pria yang lahir di Riyadh pada 1921 ini wafat pada 1995 karena terserang stroke.
6. Raja Abdullah bin Abdul Aziz
Penjaga Dua Masjid Suci ini lahir di Riyadh pada 1924. Abdullah naik menjadi Raja pada 2005 setelah sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri. Pemimpin yang dikenal murah hati tersebut sudah memiliki banyak pengalaman dan memberikan pengaruh besar pada kerajaan ketika masih menjadi Putera Mahkota di masa Raja Fahd.
Sejak 1995, Abdullah sudah mewakili peran Raja Fahd yang terserang stroke. Abdullah dikenal sangat kuat memegang ajaran agama dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap rakyat dan Tanah Air.
Pada masa pemerintahannya Raja Abdullah banyak membuat kebijakan yang menjadikan Arab Saudi disegani di kancah Internasional hingga saat ini. Dia juga sangat memerhatikan hak asasi manusia. Raja Abdullah wafat pada Jumat 23 Januari 2015 karena penyakit yang dideritanya.
7. Raja Salman bin Abdul Aziz
Raja yang lahir pada 1935 ini sebelumnya berhasil mengubah wajah Riyadh. Kota yang awalnya hanya memiliki 200 ribu penduduk kini menjelma menjadi kota kosmopolitan dengan lebih dari 7 juta penduduk dan menjadi rumah bagi puluhan perguruan tinggi berkualitas tinggi.
Raja ketujuh Arab saudi ini, dikenal sebagai sosok yang memiki semangat besar dalam reformasi dan perubahan sosial untuk negaranya. Salman pertama kali diangkat menjadi gubernur ketika usianya baru 19 tahun. Raja Salman sebelumnya juga pernah menjabat sebagai meneteri pertahanan dan banyak bertkontribusi untuk negaranya di masa Raja Abdullah.

Credit Okezone

Filipina perlambat upaya perdamaian dengan MILF setelah polisi terbunuh dalam baku tembak

Baku tembak Filipina: Para penyelamat bersiap-siap untuk mengangkut seorang polisi khusus Filipina yang terluka dengan helikopter AS yang sedang menunggu menyusul bentrokan dengan pemberontak Muslim di kota Mamasapano pada tanggal 26 Januari. [AFP]

Para legislator utama menyerukan penangguhan pembahasan Undang-undang Dasar Bangsamoro setelah sedikitnya 43 polisi khusus tewas dalam baku tembak di Mindanao Tengah yang melibatkan pasukan Front Pembebasan Islam Moro [MILF], kata pihak berwenang.
Para anggota Pasukan Polisi Aksi Khusus [SAF] berada di Provinsi Maguindanao untuk melaksanakan surat perintah penahanan terhadap dua perakit bom Jemaah Islamiyah ketika pertempuran terjadi.
Komandan Polisi Nasional Filipina yang bertugas Wakil Direktur Jenderal Leonardo Espina mengatakan para anggota SAF kemungkinan membunuh warga negara Malaysia Zulkifli bin Hir, alias Marwan, pemimpin kelompok teror regional yang beroperasi di Filipina sejak Bom Bali 2002.
“Kemungkinan besar Marwan tewas terbunuh dalam operasi tersebut,” kata Espina.
Tetapi kematiannya harus dibayar dengan pengorbanan besar – sedikitnya 43 polisi khusus tewas dan berakibat pada seruan penangguhan tanpa batas waktu terhadap pembahasan tentang perjanjian perdamaian dengan MILF di Mindanao.
Angka kematian itu bisa jadi lebih tinggi, karena juru bicara polisi daerah Judith Ambong mengatakan kepada Agence France-Presse [AFP] bahwa telah ditemukan 49 jasad polisi.
MILF menandatangani perjanjian perdamaian dengan Pemerintah Filipina pada tahun 2013 yang menuntut pembentukan sebuah kawasan Yuridis Bangsamoro yang diusulkan MILF untuk menjalankan tugas pemerintahan di Mindanao melalui Undang-undang Dasar Bangsamoro [BBL].
“Suara hati saya mengatakan saya tidak bisa menangani BBL, itu harus ditangguhkan tanpa batas waktu,” kata Senator Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., yang bereaksi atas kematian para polisi khusus ketika bertempur melawan MILF dan Pejuang Kemerdekaan Islam Bangsamoro [BIFF].
Operasi melawan Marwan
Personel SAF pergi ke Desa Tukalanipao di kota kecil Mamasapano, yang dikenal sebagai kubu pemberontak di Provinsi Maguindanao, pada tanggal 25 Januari guna menjalankan surat penahanan atas Marwan dan ahli bom lainnya, Bassit Usman.
Mereka sedang meninggalkan daerah itu ketika terlibat baku tembak dengan BIFF, dan kemudian dengan para anggota MILF, kata Espina.
Dia dan pejabat lainnya, termasuk Menteri Dalam Negeri & Pemerintahan Daerah Mar Roxas, terbang ke Maguindanao pada tanggal 26 Januari untuk mengawasi pembeberan kejadian itu.
Pemerintah Amerika Serikat, melalui program Hadiah untuk Keadilan, menawarkan hadiah sebesar USD 5 juta untuk penangkapan hidu atau mati Marwan.  Program yang sama juga menawarkan hadiah sebesar $1 juta untuk Usman.
Marwan kabur ke Filipina untuk menghindari perburuan internasional setelah peristiwa Bom Bali 2002.  Di sana, dia melatih kelompok teroris setempat Abu Sayyaf dan lainnya dalam merakit bom dan melatih kegiatan teror mereka, menurut purnawirawan Letjen Marinir Juancho Sabban.
Pada bulan Februari 2012, pihak militer Filipina mengklaim telah membunuh Marwan dalam serangan bom ke provinsi kepulauan Sulu, juga di Mindanao, bersama dengan para pemimpin teras Abu Sayyaf lainnya.  Beberapa bulan kemudian, pihak berwenang menyadari bahwa pemimpin JI itu selamat dari serangan.
Usman berlatih di bawah JI dalam merakit bom, terutama dari Marwan, dan pihak militer mengklaim bahwa dia memimpin Kelompok Operasi Khusus [SOG], unit teror MILF.
Kepemimpinan MILF telah menyangkal klaim tersebut, dan bahkan keberadaan SOG, meski kemudian mengakui bahwa Usman dulu anggota MILF tetapi dikeluarkan karena kegiatan ilegalnya.  Usman kemudian bergabung dengan Abu Sayyaf.
Espina tidak mengatakan apakah Usman tewas dalam baku tembak itu.
Personel militer AS membantu dalam evakuasi jasad dan personel yang terluka.
Polisi klaim disergap
Polisi mengklaim baku tembak terjadi ketika mereka disergap oleh sedikitnya 300 anggota MILF.
Unit parukan khusus polisi yang mendekati satu kompi datang dari luar Maguindanao untuk melaksanakan surat perintah penahanan.  Karena tidak ada koordinasi sebelumnya dengan MILF, kepala perunding Mohagher Iqbal menyalahkan kepolisian atas pelanggaran perjanjian gencatan senjata itu.
Komando Markas 105 MILF berbasis di kota kecil Mamasapano.  Komando Markas 105 dipimpin oleh salah satu komandan paling senior MILF, Ameril Umbra Kato, yang melepaskan diri dari kelompok itu dan mendirikan BIFF setelah MILF merundingkan perdamaian dengan pemerintah.
Marcos mengatakan pembunuhan itu adalah hal yang tidak dapat diterima.  Dia mengatakan pemerintah tidak perlu berkoordinasi dengan MILF, terutama jika sedang mengejar teroris.  Dia menunjukkan bahwa upaya serupa juga gagal ketika pemerintah berkoordinasi dengan MILF.
Sebagai ketua dari Komite Senat untuk Pemerintahan Daerah, Marcos mengatakan suara hati memerintahkan sidang komitenya tentang BBL harus ditangguhkan tanpa batas waktu, karena kematian para anggota polisi itu dan pelanggaran gencatan senjata.
Komite Marcos adalah salah satu dari tiga komite yang membahas BBL.  Komite lainnya adalah Amendemen Konstitusi dan Revisi Kitab Hukum & Undang-Undang yang dikepalai oleh Senator Miriam Defensor-Santiago dan Komite Perdamaian & Pemersatuan yang dikepalai oleh Senator Teofisto Guingona III.
Purnawirawan jenderal polisi minta dukungan untuk supremasi hukum
Leopoldo Bataoil, seorang purnawirawan jenderal polisi yang pernah bertempur di Mindanao dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat [DPR], merekomendasikan agar Senat dan DPR menangguhkan pembahasan BBL.
“Bersama-sama kolega saya di Kongres yang merupakan mantan perwira polisi dan militer, kami mendesak agar para wakil rakyat yang lain memberikan dukungan terhadap supremasi hukum dan bergabung bersama kami mengutuk sekeras-kerasnya,” katanya.  “Kami mendesak agar pembahasan BBL ditangguhkan segera demi menghormati korban-korban dari pembantaian ini.”
Miriam Coronel-Ferrer, kepala panel perdamaian pemerintah dengan MILF, mengeluarkan pernyataan tentang kematian tersebut.
“Kami sangat sedih atas nyawa-nyawa yang hilang dalam pertemuan tragis di Mamasapano, Maguindanao, kemarin, tanggal 25 Januari, yang melibatkan Pasukan Aksi Khusus dari Polisi Nasional Filipina dengan berbagai kelompok bersenjata,” kata Coronel-Ferrer.
Menteri Pertahanan Voltaire Gazmin mengatakan pihak militer akan mengejar mereka yang terlibat dalam penyerangan itu.
“Kami akan mengejar mereka.  BIFF juga terlibat, maka kami harus memburu mereka,” katanya.


Credit APDForum

Ahok Janjikan Pantai Jakarta Landai Memanjang dengan Pasir Putih

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kanan) bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (kiri), di Balaikota, Senin (12/1/2015).

JAKARTA, CB - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengapresiasi rencana PT Pembangunan Jaya Ancol mereklamasi pantai utara Jawa. Menurut dia, program reklamasi pantai itu bisa menambah luasan wilayah Jakarta. 

"Ke depan pantai di DKI panjang dengan pasir putih dan landainya jauh. Nah, kenapa kita enggak bikin, sehingga Jakarta punya pantai yang lebarnya hampir 4-5 kilometer, kan keren," kata Basuki, di Balaikota, Rabu (28/1/2015). 

Rencananya, sebagian besar proyek reklamasi diperuntukkan bagi tempat hiburan kelas dunia. Proyek reklamasi ini akan dikerjakan mulai 2015 ini. Basuki berharap, proyek taman hiburan bertaraf internasional ini selesai dalam 2 tahun ke depan.

PT Pembangunan Jaya Ancol, lanjut dia, bakal mereklamasi seluas 32 hektare laut utara Jawa. Selain untuk tempat hiburan, tanah reklamasi akan digunakan untuk membangun perkantoran, perumahan, dan lainnya.

"Biar nanti orang-orang kaya atau orang kelas menengah, tidak lagi ke Singapura atau ke Jepang. Tinggal langsung ke sini (taman hiburan internasional) saja," kata Basuki. 

Untuk tahap pertama reklamasi, PT Pembangunan Jaya Ancol membutuhkan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun. Wahana di atas reklamasi pantai utara Jakarta ini akan dibuat lebih dominan bertema laut dan berbeda dengan Dunia Fantasi (Dufan).

Credit  KOMPAS.com

ESDM Ancam Bekukan Izin Ekspor LNG Pertamina

yoga sukmana
Kapal Pertamina LPG 2

JAKARTA, CB - Ekspor gas alam cair atau liquifed natural gas (LNG) PT Pertamina ke Vitol Group dan Glencore sebesar 90 juta dollar AS atau Rp 1,2 triliun tanpa izin pemerintah berbuntut panjang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengancam akan membekukan izin ekspor LNG Pertamina.

Direktur Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Naryanto Wagimin, Selasa (27/1/2015)  mengatakan, pemerintah telah memberikan teguran keras  dengan keluarnya surat peringatan dua kali ke Pertamina pada Desember 2014. "Jika sampai peringatan ke tiga, Pertamina tak boleh ekspor gas lagi," ujar dia.

Tanpa mengantongi izin, September 2014 lalu, Pertamina telah menjual gas ke Vitol Grup dan  Glencore.  Padahal, sesuai aturan ekspor dan impor migas, transaksi penjualan gas harus mendapat persetujuan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu (SKK) Migas, Menteri ESDM, Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai.

Ini artinya, saat itu, Pertamina tak mengantongi izin dari Direktur Jenderal Migas Edy Hermantoro serta  Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM Chairul Tanjung.

Bahkan, soal penentuan harga serta volume penjualan gas yang seharusnya menjadi wewenang pemerintah juga dilewati. ESDM menduga, harga jual LNG ekspor ini lebih murah ketimbang harga jual LNG ke pasar domestik.

Cuma, Naryanto tak mau memerinci harganya.  "Anggap saja, jika  di domestik, harganya  10 dollar AS per mmbtu, ekspor ke mereka hanya 9 dollar AS per mmbtu," ujar dia.

Kepala Sub Bagian Komunikasi dan Protokoler SKK Migas Zuldadi Rafdi mengatakan, saat itu, harga jual LNG di Kalimantan berkisar 11dollar AS-14 dollar AS per mmbtu.

Adapun ekspor dua kargo LNG Pertamina ke Vitol dam Glencore bersumber dari Vico Indonesia.  LNG ini dihasilkan dari Blok Sanga-Sanga di Kalimantan Timur. Gas yang dihasilkan untuk Kilang LNG Badak dan PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT). "Kalau dijual lagi, kami tak tahu." kata dia.

Sumber Kontan di Pertamina menyebut, harga jual LNG ke Vitol Group dan Glencore tak bisa dibilang murah. "Harga LNG di pasar spot berfluktuasi. Jika membandingkan harus di waktu yang sama saat komitmen dibuat," katanya.

Manager Media Pertamina Adiatma Sardjito pernah bilang,  Pertamina selalu mengedepankan aspek good corporate governance dalam bertransaksi.

Agar kisruh tak panjang, pelaksana tugas (Plt) Dirjen Migas ESDM, I Gusti Nyoman Wiratmadja berjanji segera memanggil Pertamina. 


Credit  KOMPAS.com

RAPBN-P 2015: Subsidi BBM Tinggal Rp81,8 Triiliun

Pengisian BBM subsidi di SPBU. Subsidi di APBN_P 2015 tinggal Rp81,8 Triiliun

CB, JAKARTA--Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun Anggaran 2015--yang sudah diserahkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro kepada pimpinan DPR pada Jumat (9/1/2015--kini tengah dibahas oleh komisi-komisi di parlemen.
Dalam RAPBN tersebut, pemerintah memangkas anggaran subsidi dari Rp 414,680 triliun pada APBN 2015 menjadi tinggal Rp 232,716 triliun pada RAPBN-P 2015 atau turun sebesar Rp 181,964 triliun.
Menkeu  Bambang Brodjonegoro dalam draft RAPBN-P 2015 mengemukakan perubahan besaran anggaran subsidi itu disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:  Pertama, perubahan subsidi BBM, BBN dan LPG Tabung 3 kg akibat kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan November 2014, perubahan skema subsidi BBM menjadi subsidi tetap (fixed subsidy) dan perubahan harga minyak dunia;
Kedua,  perubahan subsidi listrik akibat perubahan bauran energi (fuel mix) dan pengalokasian perkiraan kurang bayar subsidi listrik tahun 2014 (unaudited); (3) tambahan alokasi kurang bayar subsidi pupuk tahun 2012 dan tahun 2013; dan (4) perubahan anggaran pajak DTP
Menkeu menyebutkan, subsidi BBM, BBN dan LPG Tabung 3 kg dalam RAPBNP 2015 diperkirakan mencapai Rp81,81 triliun, yang berarti mengalami penurunan Rp194,197 triliun jika dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp276.013,2 miliar.
“Penurunan tersebut  disebabkan oleh  kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan November 2014; dan  penurunan harga minyak mentah dunia,” paparnya seperti dilansir situs resmi Setkab, Kamis (27/1/2014).
Selain tetap memberikan subsidi untuk BBM jenis minyak tanah, menurut Menkeu, Pemerintah juga akan menerapkan pemberian subsidi tetap (fixed subsidy) untuk subsidi BBM jenis minyak solar. Sementara itu, untuk BBM jenis bensin premium tidak diberikan subsidi.
Sementara itu, beban subsidi listrik dalam RAPBNP  2015 diperkirakan mencapai  Rp76,619 triliun atau  mengalami peningkatan sebesar Rp7,930 triliun bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp68,689 triliun.
“Peningkatan anggaran subsidi listrik dibanding dengan pagunya dalam APBN  2015 tersebut disebabkan oleh perubahan bauran energi (fuel mix); dan  pengalokasikan perkiraan kekurangan subsidi listrik tahun 2014 (unaudited),” jelas Bambang.

Credit  Bisnis.com

Wacana Amandemen Kelima UUD 1945 Terus Bergulir

Gagasan Dewan Perwakilan Daerah DPD untuk melakukan amandemen kelima Undang-undang Dasar UUD 1945 kian menguat, Ilustrasi SINDOphoto.

JAKARTA (CB) - Gagasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk melakukan amandemen kelima Undang-undang Dasar (UUD) 1945 kian menguat.

Setelah sebelumnya didukung oleh empat fraksi yakni PDIP, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Hanura, koalisi partai penyeimbang seperti  Partai Gerindra, PAN, dan PKS juga ikut mendukung.

"Kita masih sedang mendiskusikan mengenai sejauh mana amandemen bisa dilakukan dalam waktu dekat. Andaikata dilakukan, saya kira paling cepat dua tahun ke depan," kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra di MPR, Martin Hutabarat kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 27 Januari 2015.

Namun demikian menurut Martin, amandemen UUD 45 tentunya harus mengamandemen pasal-pasal yang berhubungan dengan rakyat banyak.

Seperti penguatan demokrasi, penguatan sistem hukum, penguatan sistem presidensil, penguatan sistem politik, penguatan daerah dengan ekonomi kerakyatan, dan mengenai peranan lembaga kenegaraan.

"Sebab lembaga negara kita dirasakan belum maksimal peranannya dengan keinginan konstitusi," jelas Anggota Komisi III DPR itu.

Kemudian lanjut Martin, baru berbicara soal penguatan DPD. Jadi, dalam amandemen harus lebih mengedepankan prioritasnya. Sehingga, sidang umum MPR dengan agenda mengamandemen UUD 45 bukan semata-mata mengamandemen kewenangan DPD.

"DPD akan kita diskusikan bagaimana sebenarnya posisi yang pas dalam sistem ketatanegaraan kita," terang Martin.

Menurut Martin, amandemen UUD 45 merupakan sesuatu yang strategis untuk bangsa. Sehingga, yang diutamakan dalam amandemen adalah penguatan secara general.

"Jadi harus kita diskusikan. Partai ini harus kita diskusikan agar bagaimana bisa ditampung dalam APBN agar jangan sampai menimbulkan masalah," tandasnya.

Credit SINDOnews

Anambas, Kepulauan di Barat Indonesia yang Tak Kalah Memukau

 

Kepulauan Anambas (Dok. Wikimedia)

 

 

Jakarta, CB -- Keindahan Indonesia sepertinya tak akan ada habisnya dibahas. Bahkan baru selesai mengulas satu tempat baru, sudah muncul lagi tempat-tempat lain yang tak kalah indahnya.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kekayaan hasil laut serta pemandangan alam yang luar biasa, dan memang hal ini sudah terbukti. Keindahan laut yang sudah tidak bisa dimungkiri lagi dan sudah tersohor ke seluruh penjuru dunia selama ini memang lebih banyak mengacu pada tempat-tempat di bagian timur Indonesia. Sebut saja Raja Ampat, Bunaken, Flores, dan masih banyak lagi.

Bagaimana dengan Indonesia bagian barat? Jangan salah, wilayah Indonesia barat juga ternyata mempunyai pemandangan laut yang tak kalah indahnya, seperti di Kepulauan Anambas.

Kepulauan Anambas terletak antara Singapura dan kepulauan Natuna di Laut Cina Selatan. Sebelumnya pulau ini lebih dikenal sebagai tempat pengeboran minyak dan eksplorasi gas alam di laut lepasnya. Tapi, kini Anambas telah populer di kalangan penyelam karena karang yang masih asli dan laut biru di mana hiu paus mungkin tiba-tiba muncul. Pulau-pulau di Anambas pun mudah diakses dari Singapura dan Malaysia.

Anambas adalah kabupaten terbaru di provinsi Kepulauan Riau. Situs wisata yang paling terkenal adalah terumbu bawah laut Tokong Berlayar. Bagian lain dari kepulauan ini adalah Pulau Biru Malang yang memiliki lereng yang curam, terumbu Katoaka, dan bangkai kapal Seven Skies. Di Anambas juga terdapat nelayan kecil lokal, air terjun, dan pemandangan alam yang luar biasa.

Seorang fotografer travel sekaligus blogger, Barry Kusuma, pernah menceritakan pengalamannya berwisata ke Kepulauan Anambas. Menurutnya, pesona alam di Anambas tak kalah indahnya dengan pesona alam di wilayah Indonesia timur.

"Anambas itu benar-benar bagus dan enggak nyangka kalau di Indonesia barat punya laut yang sama bagusnya kayak di Indonesia timur," kata Barry saat bertandang ke kantor CNN Indonesia.

Ia bercerita, kepulauan Anambas memiliki 250 pulau yang berhadapan langsung dengan Laut China Selatan. Dari sekian banyak pulau pun hanya 50 yang berpenghuni. "Mereka punya banyak sekali pulau yang enggak berpenghuni dan bisa dieksplor," ujarnya.

Untuk menjejakkan kaki di Anambas, dari Jakarta, Anda bisa menggunakan pesawat terbang sampai ke Bandara Tanjung Pinang. Selanjutnya, Anda harus menyeberangi lautan menuju Pulau Matak, pulau terluar di Anambas.

Belum sampai ke Kepulauan Anambas pun, Anda sudah bisa menyaksikan keindahannya dari jendela pesawat Anda. Di antara pulau-pulaunya banyak terdapat atoll yang begitu indah, bahkan seperti yang bisa Anda lihat di Raja Ampat.

Atoll merupakan kumpulan terumbu karang yang berbentuk cincin mengelilingi pulau, atau serangkaian pulau. Atoll tersebut juga digenangi dengan air sehingga sering disebut laguna.

Setelah sampai di kota Pulau Matak, Anda bisa menyusuri pulau dan menemukan banyak pantai yang indah. "Di kotanya aja baru keliling setengah jam sudah ketemu pantai yang bagus, lautnya terjaga banget," papar Barry.

Sayangnya, untuk bisa menikmati keindahan Kepulauan Anambas, diperlukan biaya yang cukup besar. Selain biaya pesawat yang mahal, Anda juga harus merogoh kocek dalam-dalam untuk menyewa kapal mengelilingi Kepulauan Anambas. "Biayanya sekitar lima jutaan untuk tiket pesawat. Yang mahal ketika mau sewa speedboat untuk keliling sehari bisa empat sampai lima jutaan," cerita Barry. Untuk itu, ia pun menganjurkan agar pergi bersama rombongan untuk lebih menghemat biaya.
Credit  CNN Indonesia

Pemerintah Filipina Akan Bertemu MILF di Kuala Lumpur

 

Tentara berjaga dan memeriksa pengendara motor setelah bentrokan mematikan pada Minggu (25/1) di Maguindanao. (Reuters/Froilan Gallardo)

 

Jakarta, CB -- Pertempuran antara pemerintah Filipina, pasukan pemberontak BIFF serta pasukan MILF pada Minggu (25/1) menewaskan sedikitnya 44 orang di Maguindanao, Filipina Selatan.

Pertempuran yang seharusnya terjadi antara pasukan polisi dan BIFF, namun entah bagaimana kelompok MILF yang sedang terikat gencatan senjata dengan pemerintah jadi ikut terlibat.

Menyusul insiden mematikan tersebut, pemerintah Filipina dan MILF dijadwalkan bertemu di Kuala Lumpur pada 29-31 Januari besok.

Ironisnya, pertemuan yang memang sudah dijadwalkan sebelum pertempuran pada Minggu itu seharusnya membahas sentuhan akhir perjanjian perdamaian antara pemerintah dan pembenrontak bangsa Moro termasuk yang terkait pelucutan senjata MILF.

Miriam Coronel-Ferrer, kepala negosiator pemerintah, yakin bahwa pertemuan itu akan terus dilangsungkan meskipun bentrokan terjadi.

"Kami bertemu di KL," kata Ferrer kepada media Filipina, Inquirer, ketika ditanya apakah ada kekhawatiran bahwa MILF mungkin memutuskan untuk tidak menghadiri pertemuan.

Ferrer mengatakan bahwa kerangka acuan untuk pelucutan senjata api telah selesai.

"Kami sedang bekerja pada pedoman pelaksanaan dan protokol," katanya.

Panel juga akan membahas kapan upacara pelucutan senjata api MILF akan berlangsung, katanya.

Sementara itu, kepala negosiator dari MILF, Mohagher Iqbal, mengatakan MILF "berpikir" apakah mereka akan tetap ke Kuala Lumpur untuk pertemuan itu.

Sepertinya, apa yang terjadi di Maguindanao pada Minggu akan menjadi materi utama pembicaraan jika pertemuan tetap dilangsungkan.

"Kedua belah pihak masih berusaha untuk menyelesaikan ini," kata Iqbal.

Masih di jalur

Namun Iqbal menegaskan bahwa MILF ingin melanjutkan proses perdamaian.

"Kami tidak punya alasan mengapa tidak. Pemerintah masih di jalur. Hanya ada beberapa orang yang tidak menginginkan ini," kata Iqbal.

Iqbal, bagaimanapun, sekali lagi menyesalkan kegagalan elit Action Force Khusus (SAF) dari kepolisisan Filipina untuk berkoordinasi dengan MILF terkait misinya untuk menangkap teroris Malaysia Zulkifli bin Hir, atau Marwan.

Baik pemerintah dan MILF sepakat bahwa sebagai bagian dari proses perdamaian, pasukan keamanan mereka akan berkoordinasi dengan Ad Hoc Aksi Bersama ketika mereka memiliki misi untuk dijalankan.

Hal ini untuk menghindari yang terjadi antara pasukan polisi dan MILF Minggu lalu.

Sebanyak 44 pasukan SAF tewas dalam pertempuran itu. MILF mengatakan mereka kehilangan 10 korban jiwa, tetapi menghitung 64 polisi tewas.

Sementara kepala unit pasukan khusus kepolisian Filipina dibebastugaskan akibat insiden itu.

Credit  CNN Indonesia

TNI AU Kaji Ulang Rencana Strategis

Foto: ISTIMEWA JAKARTA (CB)  - Sesuai kebijakan pemerintah dengan visi sebagai poros maritim dunia, TNI AU perlu mengaji ulang rencana strategis 2015–2019 secara cepat dan cermat. Hal ini harus dilakukan agar dapat mendukung sekaligus memiliki andil besar dalam mewujudkan visi tersebut. “Personel TNI AU harus selalu semangat dalam setiap pelaksanaan tugas dan menanamkan dalam diri bahwa tidak ada hal yang tidak bisa. Yang ada adalah mau atau tidak mau untuk memberikan hasil yang terbaik,” kata Kepala Staf TNI AU (Kasau), Marsdya TNI Agus Supriatna, saat melantik sembilan pejabat TNI AU, di Mabesau, Cilangkap, Jakarta, Selasa (27/1). Menurut Agus, tantangan tugas ke depan akan semakin kompleks. Kebutuhan alutsista beserta sarana dan prasarana sebagai penjaga kedaulatan NKRI menyebabkan TNI AU harus bekerja lebih keras, berpikir cerdas, bertindak adaptif, serta mengaji secara komprehensif agar kompleksitas tantangan yang akan dihadapi dapat segera diantisipasi. Budaya Transparan Kasau, seperti dikutip Antara, menekankan para pejabat yang baru saja melaksanakan serah terima jabatan agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara maksimal. "TNI AU membutuhkan kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan tugas, namun jangan sampai keluar dari prosedur dan batas kewenangan yang telah ditetapkan. Bangun budaya yang sehat, bersih, transparan, dan mendidik," ujar Kasau. Sembilan jabatan di jajaran TNI AU yang diserahterimakan adalah Korsahli Kasau dari Marsda TNI Herry Wibowo Eslah kepada Marsda TNI Usra Hendra, Aspam Kasau dari Marsda TNI Zulhasymi kepada Marsma TNI Masmun Yan M, Aslog Kasau dari Marsda TNI Sudipo Handoyo kepada Marsda TNI M Nurrullah. Jabatan lainnya adalah Dankodikau dari Marsda TNI M Nurrullah kepada Marsma TNI Rasrendro Bowo S, Danseskoau dari Marsda TNI Polter Gultom kepada Marsma TNI Anang Murdianto. Selain itu, juga Kadisdikau dari Marsma TNI Anang Murdianto kepada Marsma TNI Eko Supriyanto, Kadislitbangau dari Marsma TNI Subarno kepada Kolonel Tek Suharto yang sebelumnya menjabat Sesdislitbangau, Kadiskomlekau dari Marsma TNI M Sigalingging kepada Kolonel Lek Moch Khasani yang sebelumnya menjabat Dosen Utama Seskoau, dan Kadisadaau dari Marsma TNI Yuri Affifuddin Anwar kepada Kolonel Kal H Hendi Haryoko yang sebelumnya menjabat Sesdismatau.

Credit Koran Jakarta

TNI AL tak Akan Gubris Protes Penenggelam Kapal Pencuri Ikan

Ilustrasi--MI/Immanuel Antonius

CB, Jakarta: Kebijkan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti menenggelamkan kapal nelayan asing mendapatkan protes dari negara sahabat. Staf Asisten Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Letnan Kolonel Salim tak akan menggubris protes dari negara sahabat tersebut.

"Kan kapal nelayan kita juga banyak yang ditenggelamkan. Giliran kita ditenggelamkan apa yang dilakukan oleh mereka? Bagi saya biasa," kata Salim kepada Metrotvnews.com usai diskusi di The Habibie Center, Jalan Kemang Selatan, Jakarta Selatan, Selasa (27/1/2015).

Menurut dia, menjaga kedaulatan negara Indonesia merupakan harga mati. Sebab itu, ia menegaskan bahwa negara manapun harus taat dan menghormati kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintahan Indonesia, dalam memerangi maraknya pelaku ilegal fishing.

"Mereka punya aturan, kita juga punya aturan. Ya intinya begitu. Tidak bisa kita mengikuti aturan mereka," tegas dia.

Penenggelaman kapal pencuri ikan, merupakan sebuah langkah baik yang dilakukan pemerintah untuk memberikan efek jera kepada para pelaku ilegal fishing. Sebab itu, TNI AL akan tetap menjalankan penenggelaman kapal nelayan asing yang melanggar kedaulatan Indonesia. Selain itu, kebijakan ini pun dilakukan oleh negara-negara lain.
Credit  Metrotvnews.com

TNI-AL Tarik Kapal dan Pasukan Pencari AirAsia

Butuh Perawatan, Penghentian Tunggu Perintah Panglima
Foto: AP

JAKARTA (CB) – Proses evakuasi serpihan pesawat dan jenazah penumpang AirAsia QZ8501 sangat mungkin akan berhenti. Mulai Selasa (27/1), empat kapal TNI-AL ditarik dari operasi evakuasi pesawat AirAsia di Selat Karimata, Kalimantan Tengah. Kapal tersebut ditarik untuk menjalani perawatan. Selain itu, kesehatan anggota TNI yang terlibat dalam evakuasi tersebut akan diperiksa.
Sembari konsolidasi, TNI-AL menunggu instruksi penghentian pencarian pesawat AirAsia dari Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Kepala Pusat Penerangan TNI-AL Laksamana Pertama Manahan Simorangkir menjelaskan, TNI-AL belum menghentikan evakuasi pesawat AirAsia. ”Hanya, kami melakukan konsolidasi empat kapal terakhir yang mengikuti evakuasi tersebut,” paparnya.
Konsolidasi tersebut diperlukan karena proses evakuasi pesawat AirAsia tentu telah menimbulkan efek besar pada kapal dan prajurit TNI-AL. Dia menjelaskan, TNI-AL perlu mengecek kesehatan setiap petugas yang mengikuti evakuasi. ”Yang sakit diobati dan yang kelelahan tentu harus istirahat,” terang Manahan.
Ditambahkan, kapal juga harus dicek. Sebab, bisa jadi kapal terpengaruh kondisi cuaca yang begitu berat dan akhirnya menjadi kurang baik. ”Tentu perlu perbaikan agar petugas yang mengendalikannya juga aman,” papar dia.
Manahan menambahkan, soal evakuasi AirAsia dihentikan atau berlanjut, pihaknya masih menunggu instruksi panglima TNI. Kalau memang dihentikan, tentu semua kapal tinggal berangkat ke pangkalan. ”Sebab, sebenarnya masih ada empat kapal yang lego atau bersandar di Pelabuhan Kumai,” ucap dia.
Di pihak lain, Staf Operasi Kantor SAR Banjarmasin Amri Zuna Kurniawan menuturkan, penarikan armada TNI-AL tidak diikuti dengan penarikan armada Basarnas. Seluruh armada laut milik Basarnas masih berada di Selat Karimata.
”Kami masih stand by. KN Pacitan dan KN Purworejo masih di sana,” ujar Amri saat dihubungi kemarin (27/1).
Dia melanjutkan, dua kapal Basarnas tersebut juga masih mencari korban. Meskipun, hingga kemarin pukul 18.00 mereka harus berbesar hati karena tidak ada hasil. Dengan begitu, jumlah korban yang telah ditemukan 70 jenazah.
Di sisi lain, operasi pengangkatan badan pesawat juga masih dilakukan. Meskipun, siang pengangkatan harus dihentikan karena armada TNI-AL ditarik dari lokasi operasi pencarian pesawat yang dinyatakan hilang pada 28 Desember 2014 itu.
”Sampai saat ini (kemarin, Red) masih nihil. Cuma, tadi ada satu jenazah yang dievakuasi, diterbangkan ke Surabaya untuk langsung dibawa ke RS Bhayangkara,” tutur pria kelahiran Jogjakarta itu.
Terkait dengan berakhirnya masa operasi, Amri menyatakan tidak punya kuasa untuk menjawab. Dia hanya menegaskan bahwa tim evakuasi hingga kemarin masih terus mencari korban. ”Apa pun itu, kami mengikuti keputusan kepala Basarnas,” tegasnya.

Credit jawapos

Tapal batas Indonesia-Malaysia harus sesuai "Stadblad"

Patroli Patok Indonesia-Malaysia Sejumlah prajurit Satgas Pamtas Batalion Lintas Udara 433/Julu Siri Kostrad saat berada di patok perbatasan nomor 17 Desa Bambangan Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan, Kaltara, Rabu (31/12). Patroli patok ini rutin dilaksanakan prajurit Satgas Pamtas dalam rangka mengecek kondisi dan keberadaan tapal batas Indonesia-Malaysia di daerah itu. (ANTARA FOTO/M Rusman)

 

Aneh juga, penetapan tapal batas negara (Indonesia-Malaysia) tidak pernah melibatkan masyarakat adat yang lebih mengetahui masalah sejarah penetapan tapal batas itu. Makanya banyak patok perbatasan di Kabupaten Nunukan yang telah bergeser dari posisi

Nunukan (CB) - Tokoh masyarakat menyoroti penetapan tapal batas Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan, Kaltara semestinya berdasarkan hasil perjanjian "Stadblad" antara Inggris dan Kerajaan Bulungan.

Abdul Wahab Kiak, salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Nunukan di Nunukan, Selasa menerangkan, mengenai masalah tapal batas Indonesia dengan Malaysia di daerah itu khususnya di Pulau Kayu Mati tidak boleh hanya melibatkan pihak-pihak yang tidak mengetahui sejarah.

Selama ini, katanya, pemerintah Indonesia tidak pernah melibatkan masyarakat adat yang lebih mengetahui kondisi wilayah tersebut dalam penentuan tapal batas, sehingga banyak patok perbatasan di Kabupaten Nunukan ini tidak sesuai lagi dengan posisi awalnya, termasuk di Pulau Kayu Mati yang berhadapan dengan Pulau Nunukan itu.

Perjanjian antara Kerajaan Inggris yang menjajah Malaya (Malaysia) dengan Kerajaan Bulungan yang menguasai Pulau Kalimantan bagian utara termasuk sebagian wilayah Negeri Sabah, Malaysia dikenal dengan perjanjian "Stadblad" pada 1891, lengkap dengan koordinatnya.

Patok perbatasan yang dibangun pemerintah Kerajaan Inggris berada pada 4 derajat 10 menit tepatnya sebelum persimpangan sungai di tengah-tengah pulau yang tak berpenghuni itu.

"Aneh juga, penetapan tapal batas negara (Indonesia-Malaysia) tidak pernah melibatkan masyarakat adat yang lebih mengetahui masalah sejarah penetapan tapal batas itu. Makanya banyak patok perbatasan di Kabupaten Nunukan yang telah bergeser dari posisi awalnya," ujar Abdul Wahab Kiak yang juga mantan anggota DPRD Nunukan periode 2004-2009 ini.

Pernyataan Kerajaan Bulungan untuk berintegrasi dengan Indonesia saat itu disaksikan oleh Mr Klipis dari Belanda yang menjajah Indonesia dengan Sugandha (alm) perwakilan dari TNI, kata Abdul Wahab Kiak.

Ia mengungkapkan, banyaknya tapal batas yang diklaim Malaysia selama ini termasuk Pulau Ligitan dan Sipadan yang telah dikuasainya boleh jadi akibat ketidaktahuan pemerintah Indonesia terhadap sejarah.

Padahal, katanya, dalam perjanjian "Stadblad" telah sangat jelas disebut titik-titik patok perbatasan Indonesia dengan Malaysia lengkap dengan koordinatnya berdasarkan wilayah kekuasaan Kerajaan Inggris dengan Kerajaan Bulungan tempo dulu.
Credit  ANTARA News

ADS-B BPPT teruji di dua bandara

BPPT (Istimewa)

 

 

Serpong, Tangsel (CB) - Teknologi yang mampu mendeteksi penerbangan pesawat sipil atau Automatic dependent surveillance broadcast (ADS-B) yang dikembangkan Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) telah teruji di dua bandara di Indonesia.

"Alat ini sudah diuji di Bandar Udara Ahmad Yani di Semarang dan Bandar Udara Husein Sastranegara di Bandung. Di Ahmad Yani sudah sejak dua tahun, di Husein Sastranegara sudah enam bulan lalu," kata Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT Hari Budiarto dalam Media Gathering Kedeputian Teknologi Informasi Energi dan Material di Puspiptek, Serpong, Tangerang Selatan, Selasa.

ADS-B receiver yang dikembangkan ini, ia mengatakan mampu menangkap signal dari transponder yang dimiliki setiap pesawat sipil dalam radius 200 mil, sehingga setiap pergerakan pesawat akan terdeteksi.

"Teknologinya tidak terlalu rumit sebenarnya. Kita (melalui Air Traffic Controller/ATC mini berbasis sistem ADS-B di Gedung Teknologi 3 BPPT di Serpong) bisa memonitor dari Lampung sampai Cirebon pesawat yang terbang rendah, termasuk yang landing dan takeoff, termasuk juga data pesawat tersebut," ujar dia.

Dari hasil uji coba di Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, menurut dia, petugas ATC mengaku terbantu dengan adanya ADS-B, karena sebelumnya mereka hanya dapat membayangkan posisi pesawat dan tidak mengetahui informasi jarak antar pesawat.

Alat yang awalnya dikembangkan atas permintaan PT Angkasa Pura dan telah diketahui Kementerian Perhubungan ini, ia mengatakan dapat memberikan gambaran tiga dimensi (3D) pergerakan pesawat, sehingga kenaikan atau perubahan ketinggian, lokasi pesawat terpantau, begitu pula identitas pesawat.

Investasi yang dibutuhkan untuk memasang teknologi yang dikembangkan BPPT ini hanya mencapai Rp1 miliar. Angka tersebut berbeda jauh dengan investasi radar yang membutuhkan anggaran Rp10 miliar per unit.

Menurut Hadi, dibutuhkan maksimal 100 unit ADS-B receiver untuk "mengcover" seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Alat ini dapat ditempatkan "offshore rig" dan buoy untuk dapat menangkap signal transponder pesawat yang melalui perairan.

BPPT, menurut dia, dalam waktu dekat akan kembali melakukan uji coba teknologi ini di Sabang, Aceh. Kementerian Perhubungan pun mempertimbangkan memanfaatkan teknologi ini di bandara-bandara perintis di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT Michael Andreas Purwoadi mengatakan sistem ADS-B ini dapat digabungkan ke teknologi Flight Data Processing dan feature-feature lain seperti alarm yang dapat berbunyi ketika pesawat sudah terlalu dekat saat di udara.

"Australia sudah menggunakan sistem ADS-B, begitu pula Amerika Serikat. Mereka menempatkan antena ADS-B di offshore rig di Teluk Meksiko, sehingga dapat mendeteksi pesawat-pesawat yang mendekat," ujar dia.

Informasi-informasi yang dapat ditampilkan dan disajikan oleh sistem ADS-B antara lain jadwal keberangkatan pesawat terbang, nomor penerbangan, rute penerbangan, posisi pesawat lengkap dengan koordinatnya, ketinggian pesawat dan arah pesawat serta kecepatannya, tipe pesawat dan nomor tanda registrasi pesawat, tujuan penerbangan, marka udara (airway) jalur pesawat udara di angkasa, pergerakan pesawat udara dalam tampilan 3D yang pergerakanya seperti tampilan kamera cctv.

Selain itu, teknologi ini juga dapat mengetahui posisi dan pergerakan pesawat real time, informasi pergerakan mulai hendak terbang, pesawat saat menanjak (climbing), lurus (level) menurun (descent), hingga mendarat dengan tampilan grafik berwarna.

Dapat juga melihat semua pesawat yang melintas di udara secara langsung, dan dapat melihat pesawat asing yang hanya melintas di wilayah udara Indonesia.

Credit  ANTARA News