CUPUMA

Jumat, 01 Februari 2019

Maduro Sebut Desertir Militer Venezuela Tentara Bayaran Kolombia

CARACAS - Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengecam sekelompok tentara yang memilih untuk desersi dari militer. Ia menyebut mereka bertujuan untuk menabur perpecahan di antara tentara negara itu.

Dalam kunjungan ke Benteng Tiuna, garnisun militer utama negara itu di barat daya Caracas, Maduro mengatakan para desertir berkonspirasi dengan Kolombia untuk membagi Angkatan Bersenjata Bolivarian Nasional (FANB).

"Para desertir itu sekarang tentara bayaran dari oligarki Kolombia yang ingin merusak kesetiaan angkatan bersenjata kepada pemerintah," kecam Maduro seperti dikutip dari Xinhua, Jumat (1/2/2019).

Berbicara kepada sekitar 2.000 tentara, Maduro bertanya apakah mereka mau menyerah pada tekanan "imperialis", dan dijawab "Tidak."

Maduro lantas menyerukan kepemimpinan militer untuk perdamaian, untuk membela Konstitusi.

Venezuela menghadapi krisis politik, setelah pemimpin oposisi Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara dan diakui oleh Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara lain.

Pemerintah Venezuela mencela campur tangan AS dalam urusan internalnya.

Credit sindonews.com

Tanggapi Surat Guaido, Sekjen PBB Tawarkan Bantuan ke Venezuela

NEW YORK - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menanggapi surat yang dikirim oleh pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido untuk bantuan dan mengatakan PBB siap meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Venezuela. Hal itu diungkapkan juru Bicara PBB Stephane Dujarric.

"Sekretaris Jenderal menanggapi surat yang dikirim melalui Twitter oleh Presiden Majelis Nasional Juan Guaido yang dia kirim awal pekan ini," kata Dujarric kepada wartawan.

"Sekretaris Jenderal prihatin dengan krisis di negara itu dan dampaknya terhadap rakyat Venezuela. Dia mengatakan PBB siap untuk meningkatkan kegiatannya di Venezuela di bidang bantuan kemanusiaan dan pembangunan," imbuhnya seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (1/2/2019).

Dikatakan Dujarric, dalam suratnya, Guterres menjelaskan bahwa PBB membutuhkan persetujuan dan kerja sama dari pemerintah Venezuela untuk membantu negara itu.

Juru bicara itu juga mengatakan PBB menyadari inisiatif oleh Meksiko dan Uruguay dan didukung oleh Bolivia untuk mengadakan konferensi internasional tentang penyelesaian damai dari krisis politik saat ini di Venezuela.

"PBB sedang menunggu rincian lebih lanjut tentang konferensi yang diusulkan," kata Dujarric.

Stephane Dujarric juga memperhatikan bahwa Badan Anak-anak PBB (UNICEF) dan Organisasi Kesehatan Pan Amerika telah meningkatkan bantuan kemanusiaan mereka ke Venezuela.

“Kami telah meningkatkan dalam hal kesehatan, nutrisi, perlindungan, dan kami terus meningkatkannya sebanyak mungkin,” kata Dujarric.

Pada hari Sabtu, Presiden Majelis Nasional Juan Guaido mengunggah di Twitter salinan surat yang ia kirimkan kepada Sekretaris Jenderal Antonio Guterres meminta PBB melakukan tindakan kemanusiaan darurat di Venezuela untuk memasok makanan yang sangat dibutuhkan dan mengatasi apa yang ia sebut kekerasan tingkat tinggi di negara itu.

Venezuela saat ini sedang mengalami krisis politik, dengan Guaido, kepala Majelis Nasional Venezuela yang dikuasai oposisi, telah menyatakan dirinya sebagai presiden sementara negara itu pada 23 Januari lalu. Amerika Serikat (AS) dan beberapa sekutunya secara langsung telah mengakui Guaido.

Beberapa negara Uni Eropa (UE), termasuk Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol pada hari Sabtu menyatakan niat mereka untuk mengakui Juan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela jika Caracas tidak mengumumkan pemilihan presiden dalam waktu delapan hari.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro mendesak negara-negara Eropa untuk menarik permintaan mereka, menuduh Washington mengatur kudeta di negara itu. Secara khusus, Maduro menyebut Venezuela "korban konspirasi AS", merujuk pernyataan Wakil Presiden AS Mike Pence yang menjanjikan Guaido dukungan penuh Amerika sehari sebelum dia mendeklarasikan dirinya sebagai kepala negara baru Venezuela.

Rusia, China, Meksiko, Uruguay, Iran dan Turki berada di antara negara-negara lain, telah menyuarakan dukungan untuk Maduro sebagai satu-satunya presiden Venezuela yang sah.

Credit sindonews.com

Wapres AS akan ikuti aksi mendukung Guaido di Miami

Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence (ka) dan Carlos Alfredo Vecchio, charges d'Affaires yang ditunjuk oleh Juan Gaido, yang memproklamasikan diri sendiri sebagai presiden sementara Venezuela, meninggalkan Gedung Putih setelah pertemuan mereka di Washington, Amerika Serikat, Selasa (29/1/2019). (REUTERS/Jim Young)

Washington (CB) - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence berencana pergi ke Miami pada Jumat untuk mendukung oposisi Venezuela menjelang unjuk rasa menentang Presiden Nicolas Maduro, kata pejabat Gedung Putih.

Miami merupakan wilayah tempat tinggal komunitas terbesar Venezuela yang hidup dalam pengasingan di AS.

Pence sebelumnya membantu memimpin upaya Gedung Putih untuk mengakui Juan Guaido, yang mendeklarasikan diri sebagai presiden, sebagai pemimpin sah Venezuela.

Dalam aksi dukungan itu, Pence akan bergabung bersama rekan sesama kader Partai Republik seperti senator Florida Marco Rubio dan Rick Scott, legislator Mario Diaz-Balart serta Gubernur Ron DeSantis.

Gedung Putih mengatakan bahwa Maduro telah kehilangan legitimasi setelah pemilu tahun lalu dianggap AS dan sejumlah negara lain di penjuru dunia diwarnai kecurangan. Unjuk rasa besar direncanakan digelar di Venezuela pada akhir pekan untuk terus menekan Maduro.

Guaido, ketua Majelis Nasional Venezuela, pekan lalu menyatakan diri sebagai presiden sementara setelah berbicara dengan Pence dua kali melalui sambungan telepon. Gedung Putih kemudian menerapkan sanksi ketat untuk membatasi pengaruh Maduro pada pendapatan minyak Venezuela.

Pence akan bertemu dengan para warga Venezuela yang meninggalkan negara mereka akibat persekusi politik, kata pejabat Gedung Putih. Pence juga akan memberikan pernyataan formal di acara itu.

"Dia akan menggalang aksi dukungan bagi rakyat Venezuela dan menegaskan kembali keteguhan dukungan Amerika Serikat dalam perjuangan mereka (rakyat Venezuela) untuk meraih kebebasan," kata pejabat itu.

Lebih dari tiga juta orang telah meninggalkan negara kaya minyak Venezuela dalam beberapa tahun terakhir saat perekonomian negara itu terpuruk dan dilanda kelangkaan pangan dan obat-obatan. Maduro mengatakan dia adalah korban dari "perang ekonomi" pimpinan AS yang bertujuan untuk menggulingkannya.

Wakil Guaido di AS Carlos Vecchio juga diperkirakan hadir dalam penggalangan dukungan itu, kata Gedung Putih. Vecchio sebelumnya bertemu dengan para pejabat Gedung Putih untuk membahas pengambilalihan aset Venezuela dari pemerintahan Maduro.

Credit antaranews.com

Resmi, Parlemen Eropa Akui Guaido Presiden Sementara Venezuela

BRUSSELS - Parlemen Eropa akhirnya mengakui tokoh oposisi sekaligus ketua Majelis Nasional Venezuela, Juan Guaido, presiden sementara negara itu. Pengakuan ini memperkuat tekanan internasional terhadap presiden Nicolas Maduro.

Keputusan itu didukung oleh 429 anggota berbanding 104 yang menolak dan 88 abstein dalam sesi khusus di Brussels.

Dalam sebuah pernyataan, parlemen Eropa mendesak 28 pemerintah negara anggota untuk mengikuti keputusan tersebut dan menganggap Guaido sebagai satu-satunya presiden sementara yang sah sampai ada pemilihan presiden baru yang bebas, transparan dan kredibel seperti dilansir dari Reuters, Kamis (31/1/2019).

Meskipun sering menuduh Maduro melumpuhkan demokrasi, Uni Eropa gelisah dengan preseden dari deklarasi diri, sehingga enggan mengikuti Amerika Serikat dan sebagian besar negara Amerika Latin dengan pengakuan langsung terhadap Guaido.

Inggris, Prancis, Jerman dan Spanyol mengatakan pada hari Sabtu, bahwa mereka akan mengakui Guaido kecuali Maduro menggelar pemilu dalam waktu delapan hari. Namun Uni Eropa secara keseluruhan belum menetapkan batas waktu dalam seruannya untuk pemilihan presiden baru.

Maduro menampik tuntutan itu sebagai ultimatum yang tidak dapat diterima dari golongan elit yang korup berasal dari kekuatan kolonial.

"Para pemimpin Eropa adalah penjilat, berlutut di belakang kebijakan Donald Trump," katanya pada akhir pekan lalu.

Parlemen Eropa sendiri tidak memiliki kekuatan kebijakan luar negeri tetapi memandang dirinya sebagai pejuang hak asasi manusia.

"Mereka yang berdemonstrasi hari ini di jalan-jalan Venezuela bukan orang Eropa, tetapi mereka memperjuangkan nilai-nilai yang sama yang kami perjuangkan," kata anggota parlemen Uni Eropa tengah kanan asal Spanyol Esteban Gonzalez Pons dalam sebuah pernyataan.

Ketika Venezuela telah tenggelam dalam krisis ekonomi dan politik yang telah membawa emigrasi massal dan hiperinflasi, Uni Eropa memberlakukan embargo senjata dan sanksi pada para pejabatnya untuk mencela apa yang dipandang sebagai pelanggaran hak dan hancurnya demokrasi.

Sementara itu, Federasi Wartawan Internasional yang bermarkas di Brussels mengatakan tujuh jurnalis asing ditahan di Venezuela, termasuk wartawan asal Prancis dan Spanyol.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini pun menyerukan pembebasan mereka. Para menteri luar negeri dijadwalkan membahas krisis di Venezuela pada pertemuan dua hari di Bucharest mulai Kamis ini.

Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt, yang berbicara kepada Guaido melalui sambungan telepon pada hari Rabu, mengatakan Uni Eropa harus mempertimbangkan lebih banyak pembekuan aset dan larangan bepergian pada pejabat Venezuela.

"Sanksi yang ditargetkan terhadap para kleptokrat yang telah memperkaya diri mereka sendiri di belakang populasi yang sangat miskin, itu adalah sesuatu yang saya pikir bisa efektif," kata Hunt dalam pernyataan Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran.

Credit sindonews.com

Cina, Rusia, Turki Dukung Maduro, 3 Alasannya?

Presiden Cina, Xi Jinping, dan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, sebelum pertemuan mereka di Aula Besar Rakyat di Beijing, Cina, 1 September 2015.[REUTERS]

CB, Washington - Krisis politik di Venezuela masih berlangsung sejak pekan lalu dan menciptakan dua kubu dan menyulitkan posisi pemerintah pimpinan Presiden Nicolas Maduro. Kubu penantang dipimpin pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, yang merupakan Presiden Majelis Nasional dan telah mendeklarasikan diri sebagai Presiden interim untuk menggantikan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro.

Guaido didukung Amerika Serikat, Uni Eropa, Brasil, Argentina dan sejumlah negara Amerika Latin lainnya.

Sedangkan kubu inkumben dikomandoi Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, yang baru saja dilantik sebagai Presiden pada 10 Januari 2019. Dia mulai menjalani periode kedua sebagai Presiden untuk enam tahun. Maduro mendapat dukungan dari sejumlah negara seperti Rusia, Cina, Turki, Meksiko dan Kuba.
“Sekarang ini saatnya bagi semua negara untuk membuat pilihan,” kata Mike Pompeo, menteri luar negeri AS, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Sabtu pekan lalu, 26 Januari 2019 seperti dilansir Reuters.

Berikut ini alasan tiga negara mendukung Maduro, 56 tahun, seperti dilansir CNN:

Cina

Negara ini merupakan kreditur penting bagi Venezuela menurut Victor M. Mijares, ilmuwan politik dari Universidad de los Colombia. Perbankan Cina telah memberikan 17 pinjaman sejak 2007 – 2016.
Jumlah total pinjaman ini mencapai sekitar US$62.2 miliar atau sekitar Rp869 triliun, menurut catatan dari lembaga pemikir Inter-American Dialogue. Jumlah pinjaman ini jauh melampaui pinjaman kepada negara Amerika Latin lainnya.
Sejak 2005 – 2015, perusahaan Cina telah berinvestasi dengan nilai US$19.15 miliar untuk berbagai proyek seperti dilansir lembaga American Enterprise Institute, yang berbasis di Washington.

Belakangan, Cina mengurangi drastis investasi di Venezuela menjadi hanya US$1.84 miliar atau sekitar Rp25.7 triliun. Cina sepertinya merasa khawatir mengenai kemampuan Venezuela untuk mengembalikan pinjaman itu.
“Hubungan kedua negara semakin bersifat politik karena Cina berkepentingan untuk mendukung Maduro dengan pertimbangan ekonomi dan geopolitik terkait ketegangan Cina dengan AS,” kata Mijares.

Russia

Hubungan Rusia dan Venezuela dimulai sejak Presiden Hugo Chavez. Saat itu, Venezuela menjadi satu dari sedikit negara yang mendukung Rusia terkait pemisahan Provinsi Abkhazia dan South Ossetia dari Georgia sebagai wilayah independen.
Menurut Mijares, Venezuela juga mendukung posisi Rusia di Suriah dan Ukraina. Cina dan Rusia menjadi penting bagi Venezuela karena keduanya merupakan negara pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB.

“Sekarang Rusia telah menjadi mitra bisnis Venezuela paling penting di sabuk Orinoco,” kata Mijares mengenai ladang minyak di utara Venezuela.
Perusahaan pelat merah minyak Rusia, Rosneft, memiliki kepentingan dengan pemerintahan Maduro. Rosneft mengambil nyaris 50 persen saham di Citgo, yang merupakan anak perusahaan minyak Venezuela yaitu PDVSA, sebagai jaminan US$ 1.5 miliar atau Rp21 triliun pinjaman ke pemerintah Maduro.
Pada 2017, Rusia dan Venezuela menyepakatai restrukturisasi utang negara Amerika Latin itu senilai US$3.15 miliar atau sekitar Rp44 triliun. “Putin mencoba memberi pesan kepada AS bawa dia dapat bermain di halaman belakang kita,” kata Derek Chollet, bekas asisten menhan AS.

Turki

Pemerintah Turki berhasil menggagalkan kudeta sejak 2016 dan ini membuat hubungan kedua negara semakin dekat. Pemerintahan Maduro mengklaim mengalami berbagai upaya kudeta dalam beberapa tahun terakhir. Kedua negara juga menyebut krisis di Caracas sebagai bentuk upaya kudeta.
“Pemimpin Turki khususnya Erdogan melihat Maduro sebagai orang yang menjadi target tidak adil dari Barat,” kata Asli Aydintasbas, peneliti di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri.
Venezuela mengirim emas ke Turki sebagai pembayaran untuk bahan makanan dan bantuan kemanusiaan untuk Caracas.

“Hubungan Venezuela dengan Argentina dan Brasil hilang, yang awalnya sekutu, sehingga hubungan dengan Turki merupakan penyeimbang,” kata Helen Yaffe, peneliti di London School of Economics di Pusat Studi Karibia dan Amerika Latin.
Turki menjadi penting bagi Venezuela karena Ankara merupakan koneksi ke Eropa dan juga anggota NATO. Pada saat yang sama, Turki ingin menjadi pemain geopolitik yang lebih besar.
“Turki melihat dirinya sebagai salah satu pemain ekonomi global, mencoba menggunakan kekuatannya dan salah satu caranya adalah membangun aliansi dan memberikan bantuan kemanusiaan ke pemerintahan Maduro,” kata Mehmet Ozkan, yang merupakan peneliti di Center for Global Policy di Washington DC.

Credit tempo.co

Venezuela Tahan Lima Wartawan Asing Peliput Krisis Politik

Ilustrasi penjara. (Istockphoto/menonsstocks)

Jakarta, CB -- Aparat Venezuela menahan lima wartawan asing yang tengah meliput krisis politik di negara itu. Mereka terdiri dari dua wartawan dari Perancis, dua lainnya dari Kolombia, dan satu orang berasal dari Spanyol.

Dua wartawan Kolombia dan seorang dari Spanyol bekerja untuk kantor berita Efe asal Negeri Matador. Kepala biro Efe di Kolombia, Nelida Fernandez, mengatakan ketiganya sengaja dikirim ke Venezuela untuk meliput krisis politik dan ekonomi yang semakin pelik.

Sementara itu, dua wartawan Perancis bekerja untuk program televisi Quotidien dan ditahan sejak Selasa (29/1) lalu. Selain kelima jurnalis tersebut, dua wartawan televisi asal Chili telah lebih dulu ditahan dan dideportasi.

Menteri Luar Negeri Chili, Roberto Ampuero mengatakan dua warganya itu ditangkap pada Selasa malam di dekat istana presiden. Dia menuturkan otoritas Venezuela beralasan penangkapan dilakukan karena kedua wartawan itu meliput di "zona keamanan".

Ampuero menuturkan mereka ditahan selama 14 jam sebelum diusir dari Venezuela.

"Inilah yang dilakukan kediktatoran. Menginjak kebebasan pers," ucap Ampuero melalui Twitternya, seperti dikutip AFP pada Kamis (31/1).

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah wartawan asing ditahan dan diusir dari Venezuela. Rezim pemerintah setempat beralasan pengusiran dilakukan karena para jurnalis itu tak memiliki izin pers.

Tanpa menyinggung penangkapan terbaru, Menlu Venezuela Jorge Arreaza mengatakan para wartawan asing telah memasuki negaranya tanpa izin kerja yang semestinya.

Krisis politik Venezuela semakin pelik terutama setelah Presiden Majelis Nasional, Juan Guaido, mendeklarasikan diri sebagai pemimpin interim negara di Amerika Selatan itu dan menantang rezim Maduro.

Guaido juga telah meminta militer membelot dari rezim pesaingnya dengan imbalan amnesti.

Langkah Guaido didukung sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jerman, Kanada, hingga Brasil, dan Kolombia. Hal itu juga membuka kemungkinan bagi pihak ketiga menjadi penengah bagi kedua belah pihak yang tengah bertikai.

Kemelut semakin rumit saat sejumlah pihak, termasuk Amerika Serikat mengakui kepemimpinan politikus berusia 35 tahun itu. Di sisi lain, Rusia yang menjadi sekutu rezim terus mendukung Maduro.

Credit cnnindonesia.com

Trump Frustrasi Tidak Dapat Anggaran Tembok AS-Meksiko

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Foto: REUTERS/Kevin Lamarque)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkesan frustrasi atas perlawanan kongres pada ambisinya mendirikan tembok perbatasan AS dan Meksiko. Dalam rangkaian cuitannya di Twitter, Trump mengatakan, "Tembok sudah dimulai pembangunannya, dan saya tidak berharap banyak bantuan".

Kongres AS sempat menolak anggaran sebesar US$5,7 miliar (sekitar Rp72,8 triliun) yang diajukan Trump untuk pembangunan tembok perbatasan. Perundingan antara dua kubu itu sempat menemui jalan buntu dan akhirnya pemerintahan AS resmi ditutup pada 22 Desember 2018.

Trump akhirnya setuju membuka pemerintahan pada 26 Januari tanpa mendapatkan dana pembangunan tembok perbatasan. Namun pembukaan itu dikatakan hanya terbatas sampai 15 Februari.

"Dengan pembunuhan meningkat 33 persen di Meksiko, sebuah rekor, mengapa tidak ada orang waras yang mau membangun tembok. Konstruksi telah dimulai dan tidak akan berhenti sampai selesai," ucap Trump.

Saat ini Kongres AS dikuasai oleh Partai Demokrat yang merupakan oposisi Trump sebagai bagian kubu Partai Republik. Kongres hanya setuju mengeluarkan anggaran tembok perbatasan sebesar US$1,3 miliar (sekitar Rp18,9 triliun).

Disiarkan AFP, pada awalnya Trump menggunakan kata "wall" buat kampanye tembok perbatasan yang kemudian menimbulkan aksi politik "build the wall".

Namun sejak ada upaya penolakan dari Demokrat yang menganggap Trump menjelekkan imigran Amerika Tengah dan mempromosikan teknologi "dinding abad pertengahan" kata "wall" diganti menjadi "barrier" (pembatas).

Lantas pada Desember lalu, Trump menjelaskan dia sebenarnya meminta bilah baja buat pembatas perbatasan alih-alih struktur tembok yang solid.

Terlepas dari permainan kata, Demokrat tetap teguh menolak dukungan pada proyek Trump itu.

"Mari kita menyebutnya 'Wall' dari sekarang dan berhenti bermain politik. 'Wall' adalah sebuah 'Wall'," ucap Trump.

Trump mengatakan bila anggaran tembok perbatasan tidak didapat pada 15 Februari, maka dia akan memberlakukan penutupan pemerintahan lagi atau mencari cara melewati kongres dengan menggunakan dana darurat.

"Saya akan melakukan itu," ucap Trump.

Credit cnnindonesia.com

Iran Mulai Proses 30 Ton Adonan Kuning Uranium

Adonan kuning uranium untuk bahan bakar fasilitas nuklir. Mehr News

CB, Jenewa – Otoritas nuklir Iran telah mengirim paket besar hasil penambangan uranium berbentuk adonan kuning atau “yellow cake” untuk diproses. Bahan ini bakal dikirim ke fasilitas pengayaan uranium.

Adonan kuning atau uranium ore dapat diproses lebih lanjut untuk menjadi uranium yang diperkaya. Ini sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar untuk instalasi nuklir. Bahan ini bisa diolah lebih lanjut menjadi bom nuklir.
“30 ton adonan kuning dari sebuah instalasi produksi di kota Ardakan di Iran bagian tengah telah dikirim ke fasilitas konversi uranium di Isfahan pada Rabu,” begitu dilansir kantor berita IRNA dan dikutip Reuters pada Rabu, 30 Januari 2019 waktu setempat.

Ini merupakan pengiriman paket kedua adonan kuning ini setelah fasilitas nuklir di Isfahan kembali di buka pada Juni 2018 setelah tidak beroperasi selama sembilan tahun.
Media Mehr News melansir adonan kuning ini merupakan hasil penambangan di tambang uranium Saghand Uranium Mine di Provinsi Yazd. Presiden Iran, Hassan Rouhani, memerintahkan pengolahan adonan kuning ini pada April 2018.

Aktivitas pengayaan uranium ini diizinkan dalam perjanjian nuklir Iran 2016, yang memungkinkan negeri mullah ini memperkaya uranium hingg 3.67 persen. Kadar ini jauh dibawah kadar uranium untuk senjata yaitu 90 persen lebih. Perjanjian nuklir juga mengizinkan Iran menyimpan stok uranium yang diperkaya tadi dalam bentuk hexafluoride sebanyak 300 kilogram.
Menurut mekanisme yang berlaku, adonan kuning ini akan diproses menjadi gas bernama uranium hexafluoride (UF6) sebelum pengayaan dilakukan. Adonan kuning ini akan dikirim ke fasilitas nuklir Natanz untuk pengayaan seperti dilansir IRNA.

Organisasi Energi Atom dari Iran mengatakan instalasi untuk pengayaan uranium telah beroperasi di Isfahan. Dan satu barel adonan kuning telah dikirim ke fasilitas ini sebelumnya.
Saat ini, hubungan Iran dan AS menegang pasca sanksi ekonomi yang dikenakan Presiden Donald Trump. Ini terjadi setelah Trump menarik AS keluar dari perjanjian nuklir Iran yang masih didukung lima negara besar seperti Jerman, Inggris, Prancis, Rusia dan Cina.

Credit tempo.co

AS Diam-Diam Kapalkan Plutonium Era Perang Dingin ke Nevada

Reaktor nuklir

Pengadilan AS mempertimbangkan upaya menghentikan pengapalan satu metrikton plutonium

CB, WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) secara sembunyi-sembunyi telah mengapalkan plutonium yang mematikan dalam jumlah banyak. Plutonium tersebut dikapalkan dari South Carolina ke Nevada, demikian diungkapkan oleh pemerintahan Trump pada Rabu (30/1).

Pembangkit di South Caroline itu merupakan tempat produksi logam radioaktif untuk bahan pembuatan bom pada masa Perang Dingin.

Departemen Kehakiman atas nama Pelaksana Keamanan Nuklir Nasional (NNSA) Departemen Energi mengatakan dalam pemberitahuan kepada suatu pengadilan di Nevada bahwa pihaknya bisa mengungkapkan telah melakukan pengiriman setengah metrik ton karena waktunya sudah lewat untuk perlindungan keamanan nasional. Pengiriman terjadi sebelum November 2018.

Pengadilan AS di Nevada sedang mempertimbangkan upaya dari pemerintah Negara Bagian Nevada untuk menghentikan rencana pengapalan satu metrik ton plutonium dari South Carolina, yang diumumkan oleh Departemen Energi pada Agustus.

Plutonium tersebut dikirim dari K-Reactor di Savannah River Site, yaitu reaktor tertua di fasilitas tersebut, menuju ke Fasilitas Perakitan Peralatan di Situs Keamanan Nuklir Nevada, yang berjarak 112,6 km di utara Las Vegas.

Pemberitahuan tersebut membuat marah para politisi asal Nevada, negara bagian yang jarang penduduknya dan sudah lama diincar oleh pemerintah federal untuk menjadi tempat pembuangan limbah nuklir.

Senator AS Jack Rosen dari Partai Demokrat mengatakan bahwa NNSA menyesatkan pengadilan federal melalui langkah "culas, tidak tahu aturan, membahayakan kesehatan dan keselamatan ribuan penduduk Nevada dan warga Amerika yang tinggal di dekat jalur-jalur yang dilalui pengiriman tersebut".

Wakil rakyat lainnya dari Partai Demokrat Nevada, Dina Titus, mengatakan bahwa pengapalan tersebut akan meningkatkan penentangan atas penyimpanan bahan bakar yang dipakai dari pembangkit tenaga nuklir di Gunung Yucca, Nevada. Proyek itu telah menghabiskan miliaran dolar dan sudah ditutup oleh mantan presiden Barack Obama.

NNSA mengatakan bahwa, sehubungan dengan alasan keamanan, tidak ada pengumuman yang disampaikan menjelang pengapalan dan jalur jalan raya yang dipakai juga tidak disebutkan. Departemen itu juga tidak mengungkapkan waktu pengiriman tersebut, kecuali menyebutnya terjadi sebelum November 2018, yaitu sebelum Nevada menggugat untuk penghentian rencana pengiriman.

AS membangun Savannah River Site pada 1950-an untuk menghasilkan bahan-bahan pembuatan senjata nuklir, kebanyakan berupa tritium dan plutonium-239. Pada Oktober, pemerintahan Trump membatalkan rencana untuk mengubah 34 ton plutonium di tempat itu menjadi campuran oksida atau bahan bakar MOX bagi pembangkit nuklir khusus, yang tidak pernah dibangun di AS.

Seperti juga pemerintahan Obama sebelumnya, pemerintahan Trump berniat mencairkan atau mengubur plutonium tersebut, kemungkinan di New Mexico.

Credit republika.co.id

Nike Didesak Tarik Sepatu Berdesain Tulisan Mirip 'Allah'

Ilustrasi logo perusahaan pakaian olahraga asal Amerika Serikat, Nike. (REUTERS/Lucy Nicholson)

Jakarta, CB -- Perusahaan sepatu olahraga, Nike, didesak menarik salah satu model sepatu Air Max-nya dari pasaran, lantaran memiliki desain mirip dengan tulisan "Allah" dalam huruf Arab yang terpampang pada bagian telapaknya (sol).

Desakan itu muncul dalam petisi yang dibuat Saiqa Noreen, salah satu konsumen sepatu asal Amerika Serikat tersebut yang juga merupakan seorang Muslim.

"Kami mendesak Nike untuk menarik semua sepatu dengan desain menyerupai kata Allah yang sangat menghina dan menghujat ini dari seluruh dunia sesegera mungkin. Kami juga meminta pengawasan produk yang lebih ketat dari Nike sebelum memasarkan produk," tulis Noreen dalam petisi itu, seperti dilansir The Independent, pada Kamis (31/1).

Petisi dibuat Noreen dalam situs change.org pada awal Januari lalu dan berisikan desekan bagi Nike untuk menarik sepatu Air Max 270 dari seluruh toko.

Dia beralasan sepatu Air Max itu menggunakan logo yang menyerupai huruf arab "Allah."

Perempuan itu juga menambahkan logo menyerupai tulisan Allah tersebut tidak pantas dipampang pada sepatu lantaran "pasti akan diinjak-injak, ditendang, dan menjadi kotor akibat tanah hingga kotoran."

"Adalah sesuatu yang keterlaluan dan mengerikan jika Nike membiarkan lafaz Tuhan dipasang di sepatu," kata Noreen.

"Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak sopan dan sangat-sangat menghina umat Muslim bahkan agama Islam. Islam mengajarkan belas kasih, kebaikan, dan keadilan kepada semua orang," ujar Noreen.

Noreen juga menyerukan "seluruh umat Muslim dan orang-orang yang menghormati kebebasan beragama" untuk menandatangani dan mendukung petisi itu.

Pekan lalu, Footwear News melaporkan petisi itu telah diteken 5.400 orang. Hari ini, dukungan itu bertambah menjadi 12 ribu tanda tangan.

Desakan itu tak hanya muncul dari petisi. Warganet di media sosial juga turut mendesak Nike untuk menarik sepatu tersebut. Beberapa konsumen bahkan mengunggah cerita mereka mengembalikan sepatu Air Max tersebut setelah melihat kemiripan logo dengan lafaz "Allah."

"Mengapa Nike menjual sepatu yang jelas memiliki logo bertuliskan 'Allah' dalam bahasa Arab. Tarik seluruh sepatu dari pasaran. Menjijikan dan mengerikan," ucap salah satu konsumen Nike di Twitter.

Merespons petisi tersebut, Nike beralasan kemiripan logo itu hanya kebetulan.

"Nike menghormati seluruh agama dan kami memperhatikan hal ini dengan sangat serius," tutur perusahaan tersebut.

"Logo Air Max dirancang untuk menjadi representasi bergaya dari model sepatu ini. Logo dimaksudkan untuk mencerminkan merek Air Max saja. Kesamaan makna atau representasi lainnya terbentuk tidak disengaja."

Ini bukan pertama kalinya Nike diduga menistakan agama. Pada 1997, perusahaan itu dipaksa menarik sekitar 38 ribu pasang sepatu dari seluruh dunia dari Inggris karena logo serupa.

Selain menarik sepatu-sepatu itu dari pasaran, Nike menyumbangkan US450 ribu ke sebuah sekolah dasar Islam di AS untuk digunakan membangun taman bermain anak-anak.

Credit cnnindonesia.com

Diancam AS, Hakim Mahkamah Pidana Internasional Mengundurkan Diri

DEN HAAG - Seorang hakim senior dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag mengundurkan diri setelah Amerika Serikat (AS) mengancam para hakim yang menyelidiki dugaan kejahatan perang Amerika di Afghanistan. Ancaman kematian terhadap para hakim dilontarkan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih John Bolton September lalu.

Hakim Christoph Flugge telah bekerja dengan ICC dan Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) sejak 2008. Baru-baru ini, ia terlibat dengan penyelidikan awal terhadap klaim bahwa anggota layanan militer AS dan para petugas CIA menyiksa para tahanan di Afghanistan.

Flugge mengatakan kepada surat kabar Jerman, Zeit, bahwa ia menyerahkan pengunduran dirinya setelah ada ancaman terbuka dari pejabat AS, termasuk pidato Bolton September lalu. Dalam pidatonya, Bolton berharap para hakim yang terlibat penyelidikan dugaan kejahatan perang itu tewas di pengadilan.

"Jika para hakim ini pernah mencampuri urusan rumah tangga AS atau menyelidiki seorang warga negara Amerika, ia (Bolton) mengatakan pemerintah Amerika akan melakukan semua yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa para hakim ini tidak lagi diizinkan untuk bepergian ke Amerika Serikat, dan bahwa mereka akan bahkan mungkin diadili secara pidana," kata Flugge kepada Zeit, dalam sebuah wawancara yang diterjemahkan oleh The Guardian, Kamis (31/1/2019).

"Penasihat keamanan Amerika menyampaikan pidatonya pada saat Den Haag merencanakan penyelidikan awal terhadap tentara Amerika yang dituduh menyiksa orang di Afghanistan," ujar Flugge. "Ancaman Amerika terhadap hakim internasional jelas menunjukkan iklim politik baru. Ini mengejutkan. Saya belum pernah mendengar ancaman seperti ini."

Pidato Bolton saat itu disampaikan kepada Masyarakat Federalis yang konservatif di Washington, DC. Pidatonya disampaikan setahun setelah ICC mulai menyelidiki klaim bahwa setidaknya 61 orang yang ditahan di Afghanistan telah disiksa oleh pasukan Amerika dan 27 lainnya oleh CIA di penjara rahasia di Afghanistan dan di luar negeri. Awal penyelidikan itu diungkap jaksa penuntut ICC Fatou Bensouda.

Bolton menyebut penyelidikan itu sama sekali tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan. "(Saya) berjanji untuk melindungi warga negara kita dan orang-orang dari sekutu kita dari penuntutan yang tidak adil oleh pengadilan yang tidak sah ini," kata Bolton dalam pidatonya.

Pejabat senior AS itu juga berjanji untuk membela warga Israel dari ICC. Sekutu AS, Israel, pada saat itu dituduh melakukan kejahatan perang terhadap warga sipil Palestina. Bolton memperingatkan bahwa AS akan mengabaikan surat perintah penangkapan, melarang hakim dan jaksa memasuki Amerika, dan bahkan mengadili mereka di pengadilan Amerika.

Credit sindonews.com

AS Akan Umumkan Penangguhan Kewajiban Perjanjian INF

BEIJING - Amerika Serikat (AS) akan mengumumkan penangguhan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kekuatan Nuklir Jangka Menengah (INF) dengan Rusia dalam beberapa hari mendatang. Langkah itu dilakukan setelah pembicaraan bilateral kedua negara gagal mencapai kemajuan.

"Rusia masih belum mengakui bahwa mereka melanggar perjanjian itu," kata Wakil Menteri AS untuk Kontrol Senjata dan Keamanan Internasional, Andrea Thompson, dalam sebuah wawancara dengan Reuters, Kamis (31/1/2019).

Namun Thompson menambahkan bahwa diplomasi tidak pernah dilakukan dan dia mengantisipasi lebih banyak diskusi.

Ditandatangani pada tahun 1987, Perjanjian INF melarang rudal berbasis darat dengan jangkauan antara 500 km dan 5.500 km - banyak di antaranya telah dikerahkan oleh kedua sisi saat Perang Dingin pada waktu itu.

Selama beberapa tahun terakhir, AS menuding Rusia telah melanggar INF dengan membangun rudal yang dilarang. Namun Moskow membantah tuduhan itu dan pada gilirannya menuduh AS yang tidak patuh, dengan alasan bahwa mereka dapat mengubah situs pertahanan rudal di Eropa Timur menjadi peluncur jarak menengah yang ofensif.

Washington menuntut agar Rusia menghancurkan rudal yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap perjanjian itu. Rudal yang dimaksud adalah rudal jelajah 9M729 atau oleh NATO dinamai SSC-8. Namun tuntutan itu menurut Moskow tidak dapat diterima.

Credit sindonews.com

Diktaktor menjadi negosiator, pencitraan Kim Jong-un setahun terakhir

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajungkan jempolnya ke arah Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dalam pertemuan bersejarah mereka di Hotel Capella, Pulau Sentosa, Singapura (12/6/2018). (Reuters)

Seseorang yang oleh PBB disebut telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan telah dideskripsikan sebagai orang yang cerdas, mencintai rakyatnya....

(CB) - Apa yang ada di benak Anda saat mendengar nama Kim Jong-un? Sebagian besar masyarakat Indonesia mungkin tidak akan terlalu terpengaruh dengan sosok pemimpin tertinggi Korea Utara itu.

Namun, bagi Kim Min-jae (21), mahasiswa tingkat akhir di suatu universitas khusus laki-laki di Seoul, Korea Selatan, Kim Jong-un adalah tokoh yang sudah dia kenal sejak masuk sekolah dasar.

Bagi Kim Min-Jae dan mayoritas generasi muda Korea Selatan lainnya, Wangsa Kim di Utara merupakan sosok di balik bayang-bayang ancaman perang dan rezim yang menyengsarakan rakyatnya demi ambisi pengembangan senjata nuklir.

Akan tetapi, mahasiswa yang ditemui saat mengikuti tur universitasnya ke Zona Demiliterisasi (DMZ) di perbatasan Korea Selatan-Korea Utara akhir November 2018 itu mengatakan sosok Kim Jong-un berubah menjadi lebih positif dalam setahun terakhir.

"Saya tahu bahwa Kim Jong-un memiliki iktikad baik untuk memperbaiki hubungan dengan kami (Korea Selatan)," kata dia.

Kim Min-jae menambahkan, progres yang ditunjukkan selama setahun terakhir di 2018 oleh Presiden Moon Jae-in dan Kim Jong-un tampaknya benar-benar akan menghasilkan suatu kesepakatan untuk perdamaian di Semenanjung Korea.

Harapan tersebut disampaikan warga Seoul itu karena ia dan rakyat Korea Selatan sudah lelah hidup di bawah kecemasan akan senjata nuklir dan perang. Tercatat pada 2017, Korea Utara meluncurkan 23 rudal dalam 16 kali uji coba senjata nuklir.

Pandangan Kim Min-jae yang berubah itu juga didukung suatu survei independen pada 2018 yang menunjukkan hampir 80 persen rakyat Korea melihat Kim Jong-un sebagai sosok yang baik.

Kelompok pendukung Kim di Korea Selatan juga makin tumbuh sejak pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Singapura pada Juni 2018.

Peneliti senior Asan Institute yang berbasis di Seoul dan Washington DC, Dr. James Kim, menyebutkan bahwa sebagian masyarakat Korea bahkan menggambarkan pemimpin Korea Utara itu sebagai tokoh yang imut sekaligus "macho".

"Jika Anda pergi ke Myeongdong, bukan tidak mungkin Anda akan menemukan boneka figurin Kim," kata James Kim menyebut salah satu kawasan turis di Seoul.

Presiden Trump pernah menyebut Kim Jong-un sebagai "rocket man" saat ketegangan antara dua kedua meningkat setelah Kim meluncurkan rudal jarak jauh Hwasong-15 pada November 2017 yang menjangkau hingga Pulau Saipan, wilayah administrasi AS.

Namun, begitu pertemuan di Singapura terlaksana, sikap Trump berubah 180 derajat, dia memuji Kim sebagai sosok yang sangat terbuka dan pemimpin yang luar biasa. Trump juga mengaku kagum pada pemimpin Korea Utara itu atas cintanya kepada negerinya.

Padahal, di dalam negeri AS sendiri, negeri yang diancam akan "dilumatkan" oleh Korea Utara, sosok Kim Jong-un masih seperti ayah (Kim Jong-il) dan kakeknya (Kim Il-sung), yang dianggap sebagai diktator yang melanggar HAM dengan penjara kerja paksa yang tidak manusiawi, hukuman mati--bahkan pada anak-anak, hingga tuduhan bahwa ia sengaja membiarkan rakyatnya mati kelaparan.

Namun, citra Kim yang negatif itu tanpa sadar dipoles oleh Trump menjadi lebih baik sejak pertemuan di Singapura Juni 2018 lalu.

Dr. James Kim dalam pertemuan dengan jurnalis Asia-Pasifik peserta program Meridian International Center yang didanai Departemen Luar Negeri AS, mengatakan bahwa sikap Trump yang kerap memuji Kim merupakan taktik agar pemimpin Korea Utara itu mau duduk di meja perundingan. Sementara itu, Kim mengambil kesempatan pada gaya kepemimpinan Trump untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan pihaknya.

Di luar harapan yang tinggi terhadap kelanjutan pertemuan itu, kini AS dan Korut seperti menemui jalan buntu karena hingga akhir 2018, tidak ada pertemuan tingkat teknis untuk membahas perundingan denuklirisasi.

Peneliti Senior Kajian Asia Timur The Heritage Foundation Bruce Klingner mengatakan bahwa "pencitraan" Kim Jong-un oleh Trump menjadi blunder bagi Deklarasi Sentosa yang ditandatangani di Singapura.

Menurut mantan agen CIA di Korea itu, pujian Trump mungkin memang telah menjaga jalannya pertemuan tetap pada jalurnya, namun juga membuat masyarakat internasional melunakkan tekanan pada pelanggaran HAM yang terjadi di Korea Utara, serta mendorong legitimasi Kim di kancah dunia.

"Seseorang yang oleh PBB disebut telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan telah dideskripsikan (oleh Trump) sebagai orang yang cerdas, mencintai rakyatnya, telah saling jatuh cinta," kata dia.

"Bahkan, Neville Chamberlain tidak menggambarkan Hitler mencintai rakyatnya, sosok yang pintar, dan bahwa Neville jatuh cinta pada Adolf," lanjut Klingner mengacu pada mantan perdana menteri Inggris dan kanselir serta pemimpin Nazi Jerman di masa Perang Dunia II.

Citra Kim yang bergeser positif itu, menurut Peneliti Senior Foundation for Defense of Democracies Kolonel David Maxwell, merupakan buah pikiran saudarinya, Kim Yo-jong, yang juga menjabat deputi direktur Departemen Propaganda dan Agitasi Korea Utara.

Menurut mantan personel militer Angkatan Darat AS itu, dua bersaudara Kim telah sukses dalam membalikkan seluruh asumsi tentang pemimpin Korea Utara di mata dunia.

Dalam pertemuan dengan Presiden Moon Jae-in di desa gencatan senjata Panmunjom pada Mei 2018, Kim juga dinilai berhasil menampilkan sosok pemimpin yang pintar, ramah dan rendah hati.

"Sungguh mengesankan! Saya mengapresiasi rakyat Korea Selatan yang mengatakan 'ini berbeda,' bahwa mereka berharap (pada pertemuan itu). Semua orang menginginkan perdamaian dan berharap dia (Kim Jong-un) akan berubah," kata Maxwell.

"Mungkin dia akan berubah, tapi saya pikir tidak," lanjut dia.

Di wilayah perbatasan Korea Selatan dan Utara itu, Kim menampakkan kehangatan pada Moon, bagai seorang saudara yang kembali bertemu dengan kerabatnya yang lama berpisah.

Peneliti Senior bidang Korea dari Center for Strategic and Internasional Studies (CSIS) yang berbasis di washington DC, Dr. Sue Mi Terry, mengatakan citra Kim Jong-un terdongkrak oleh sikap Moon Jae-in yang memposisikan Korea Selatan sebagai pengacara Korea Utara.

Berulang kali Presiden Moon berperan sebagai pembawa pesan Kim bagi Trump dan sebaliknya, salah satunya yang disampaikan kepada media jelang kunjungan ke Selandia Baru pada awal Desember 2018. Trump memintanya menyampaikan pada Kim bahwa Trump memiliki pandangan yang bersahabat dengan Kim dan menyukainya.

Dalam pesan via Moon itu, Trump juga berharap Kim dapat menaati semua kesepakatan dari pertemuan Juni bersama-sama sehingga dia dapat membuat Kim mendapatkan yang dia inginkan.

Strategi Korea Selatan adalah keluar dari retorika "fire and fury," istilah yang disebutkan Trump untuk menanggapi ketegangan yang meningkat dengan Korea Utara pada 2017, yakni ancaman untuk membalas dengan kekuatan yang besar yang berasal dari kemarahan.

"Karena itu saya memahami apa yang Presiden Moon coba lakukan, dia membuat Korea Selatan percaya bahwa asalkan mereka memperbaiki hubungan inter-Korea, maka situasi akan berubah. Kim akan melunak dan hadir dalam berbagai pertemuan," kata dia.

Langkah Moon tersebut juga didukung Dewan Nasional Korea, lembaga legislatif Korea Selatan, yang kini juga dikuasai partai yang kini duduk di pemerintahan.

Ketua Dewan Nasional Korea Moon Hee-sang mengatakan Presiden Moon tengah membuat kemajuan dalam memperbaiki hubungan dengan Korea Utara, dan saat Kim Jong-un berkunjung ke Seoul untuk pertama kali, dia akan disambut dengan hangat. Kim diharapkan hadir di Seoul pada akhir 2018 lalu, namun gagal memenuhinya dan hingga kini belum ada kepastian kapan dia akan melaksanakan kunjungan itu.

Lebih lanjut, Terry memperingatkan jika tidak ada strategi yang jelas untuk meraih hasil yang terukur, terutama dari pemerintah AS, pertemuan-pertemuan itu hanya akan menjadi ajang pencitraan bagi Kim yang tanpa sadar turut dipoles oleh Trump dan Kim.

"Dia (Kim) ingin diperlakukan seperti pemimpin yang normal dari sebuah negara yang normal, dan Korea Selatan memberikan itu agar dia mau melunak dan maju ke perundingan, meskipun saat ini saya tidak melihat ada kesungguhan dari Korea Utara untuk menuju ke sana," kata dia.

Tampaknya, kesungguhan Kim untuk berubah menjadi negosiator, alih-alih sekadar pencitraan, diuji pada awal tahun 2019 ini, saat pertemuan kedua dengan Trump benar-benar terlaksana. Pertemuan yang diharapkan dapat menghasilkan suatu perjanjian yang jelas serta terukur untuk denuklirisasi dan peningkatan HAM di Korea Utara.

Credit antaranews.com

KTT Kedua Trump-Kim Jong-un Dihelat di Negara Asia

Menlu AS, Mike Pompeo, mengatakan pertemuan kedua antara Presiden Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Korut Kim Jong-un akan digelar di salah satu negara Asia. (Reuters/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, mengatakan pertemuan tinggi yang kedua antara Presiden Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, akan digelar di salah satu negara Asia.

"Kami akan melakukannya di suatu tempat di daerah Asia," kata Pompeo dalam sebuah wawancara dengan Fox News Channel, sebagaimana dikutip Reuters, Rabu (30/1).

Pompeo mengaku telah membentuk dan mengirim tim untuk mempersiapkan pertemuan tersebut. Dia juga mengatakan Korut sepakat menggelar pertemuan itu akhir Februari mendatang.

"Mereka menuju ke sana sekarang untuk meletakkan fondasi yang saya harapkan bisa menjadi langkah tambahan yang substansial menuju arah tak hanya denuklirisasi di Semenanjung Korea, tetapi juga masa depan yang lebih cerah bagi rakyat Korut," katanya.

Meski begitu, Pompeo tidak menyebutkan tempat pertemuan tersebut. Vietnam, yang selama ini digadang-gadang menjadi lokasi pertemuan, juga mengaku belum diberi tahu terkait persiapan KTT tersebut.

Meski begitu, Hanoi merasa yakin negaranya mampu menjadi tuan rumah dari pertemuan tinggi yang paling dinanti itu.

Kepada Reuters, sejumlah pejabat dan diplomat memaparkan bahwa Vietnam memang menyatakan diri ingin menjadi tuan rumah KTT AS-Korut.

Dua sumber juga membeberkan bahwa Hanoi tengah berbenah untuk menyambut Kim Jong-un dalam sebuah kunjungan kenegaraan.

Selain Vietnam, Singapura dan Hawaii dikabarkan masuk ke dalam daftar tempat yang dipertimbangkan menjadi lokasi pertemuan kedua Trump dan Kim Jong-un.

Singapura telah menjadi pertemuan pertama KTT AS-Korut pada Juni 2018 lalu. Negara itu kembali dipertimbangkan karena jaraknya yang tak begitu jauh dari Ibu Kota Korea Utara, Pyongyang.

Pertimbangan lainnya adalah soal transportasi. Jet pribadi Ilyushin-62M milik Jong-un mampu menempuh jarak perjalanan 10 ribu kilometer. Dengan burung besi itu, dia bisa mencapai Singapura, Hanoi dan Hawaii.

Namun, pesawat kargo Ilyushin-76 milik Korut tidak dapat terbang lebih dari 3.000 kilometer tanpa mengisi bahan bakar jika membawa muatan penuh.

Credit cnnindonesia.com

Kamis, 31 Januari 2019

Habiskan Rp182,9 Triliun, Kapal Induk AS Gerald Ford Bermasalah

WASHINGTON - Kapal induk Amerika Serikat (AS), USS Gerlad R. Ford, dibangun dengan biaya USD13 miliar atau lebih dari Rp182,9 triliun. Namun kapal raksasa ini bermasalah, yakni mengalami 20 kegagalan dalam sistem peluncuran dan pendaratan pesawat selama operasi di laut.

Data angka kegagalan itu diungkap kantor pengujian Pentagon, sebagaimana diberitakan Star and Stripes, Kamis (31/1/2019).

Kegagalan yang sebelumnya tidak diungkapkan itu terjadi selama lebih dari 740 uji coba di laut sejak kapal induk itu dikirim ke Angkatan Laut AS Mei 2017. Sistem ketapel elektromagnetik yang dibuat oleh General Atomics mengalami masalah.

Meski ada masalah, para pejabat Angkatan Laut memuji kemampuan tempur USS Gerlad R. Ford yang semakin berkembang. Angkatan Laut harus membayar untuk memperbaiki kekurangan semacam itu di bawah kontrak pengembangan "cost-plus".

Menurut laporan tahunan tentang senjata utama dari uji operasional Kantor Departemen Pertahanan AS, masalah keandalan baru menambah keraguan bahwa kapal induk yang ditunjuk sebagai CVN-78 itu akan memenuhi tingkat serangan yang direncanakan per 24 jam—metrik utama untuk setiap kapal induk.

"Tidak ada gangguan yang dialami selama operasi penerbangan (pesawat) pada CVN-78 yang menyebabkan cedera pada personel, atau kerusakan pada pesawat atau kapal," kata Michael Land, juru bicara Angkatan Laut, dalam sebuah email.

Menurutnya, ada dua misi yang dibatalkan yang terkait dengan peluncuran dengan sistem ketapel elektromagnetik. Dalam kedua kasus, operasi penerbangan ditangguhkan sebentar dan koreksi diterapkan.

Ada juga masalah dari kurangnya 11 elevator yang berfungsi untuk mengangkat amunisi dari bawah geladak. Masalah ini menarik perhatian dari Ketua Komite Layanan Angkatan Bersenjata Senat, James Inhofe.

"Ford mungkin tidak akan mencapai persyaratan laju serangan karena asumsi tidak realistis yang mengabaikan efek cuaca, keadaan darurat pesawat, manuver kapal, dan komposisi sayap udara saat ini pada operasi penerbangan," kata Robert Behler, direktur operasional kantor pengujian Pentagon dalam penilaiannya terhadap operator yang diperoleh oleh Bloomberg.

Dalam memo kepada pelaksana tugas Menteri Pertahanan Patrick Shanahan, Behler menyoroti masalah Ford dengan mengatakan bahwa meskipun perbaikan telah terjadi, keandalan yang buruk dan tidak diketahui terus mengganggu kapal dan sistem utamanya.

Presiden Donald Trump telah menyatakan keraguannya tentang sistem ketapel elektromagnetik pada kapal induk sebagai pengganti versi yang lebih tua, yang digerakkan oleh sistem uap.

Meghan Ehlke, juru bicara General Atomics, menolak berkomentar soal masalah pada kapal induk tersebut."Sesuai dengan syarat dan ketentuan kontrak kami," katanya dalam sebuah email.

Credit sindonews.com

Arab Saudi Bebaskan 10 Pengusaha yang Ditahan di Ritz-Carlton

Hotel Ritz-Carlton, Riyadh, Arab Saudi. Sumber: middleeastmonitor.com

CB, Jakarta - Kerajaan Arab Saudi membebaskan 10 pengusaha yang ditahan di hotel Ritz-Carlton, Riyadh. Ke-10 pengusaha itu ditangkap dalam sebuah kampanye anti-korupsi 15 bulan lalu.
“Otoritas Arab Saudi telah membebaskan 10 tahanan di hotel Ritz-Carlton dalam tempo dua hari,” tulis kelompok HAM Prisoners of Conscience, seperti dikutip dari middleeastmonitor.com, Rabu, 30 Januari 2019.

Riyadh membebaskan miliarder berdarah Arab Saudi – Ethiopia, Mohammed al-Amoudi. Sumber: Al Jazeera

Dalam keterangannya, Prisoners of Conscience menyebut diantara mereka yang dibebaskan adalah miliarder kelahiran Ethiopia Mohammed Hussein Al-Amoudi. Amoudi di tahan di hotel itu sejak November 2017. Riyadh enggan menanggapi laporan kelompok HAM itu.

Otoritas Arab Saudi menahan puluhan mantan pejabat, pengusaha dan pangeran serta pejabat tinggi negara di Hotel Ritz-Carlton, Riyadh pada awal November 2017. Mereka yang tak suka dengan Kerajaan Arab Saudi menyebut kampanye ini sebuah trik untuk mengangkat pengaruh Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Beberapa bulan setelah penahanan massal itu, otoritas Arab Saudi membebaskan sejumlah pengusaha yang ditahan setelah mereka membuat kesepakatan penyelesaian keuangan dengan Kerajaan Arab Saudi. Total uang penyelesaian kesepakatan mencapai 400 miliar riyal atau sekitar Rp 1.500 triliun.

Credit tempo.co

Airbnb Sampai TripAdvisor Berbisnis di Wilayah Ilegal Israel

Ilustrasi wisata di wilayah pendudukan Israel. (REUTERS/ Amir Cohen)

Jakarta, CB -- Organisasi pemantau hak asasi manusia, Amnesty International menyatakan sejumlah perusahaan pariwisata daring, seperti Airbnb hingga TripAdvisor, mendapat keuntungan dari bisnis di wilayah Palestina yang dicaplok Israel. Hal itu tercantum dalam laporan penyelidikan mereka setebal 94 halaman.

Seperti dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (30/1), dari hasil laporan yang diunggah di situs Amnesty International menyatakan perusahaan penyedia layanan perjalanan dan wisata yang ikut berbisnis di kawasan pendudukan ilegal Israel adalah Airbnb, Booking.com, Expedia dan TripAdvisor. Mereka diangga mendukung terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap warga Palestina.

Dalam laporan berjudul "Destination: Occupation", Amnesty menyatakan perusahaan-perusahaanitu ikut menawarkan ratusan kamar dan kegiatan wisata di wilayah Palestina yang dicaplok Israel, termasuk di Yerusalem.

Amnesty International menyatakan kebijakan perusahaan pariwisata daring menawarkan paket wisata ke wilayah yang diduduki Israel secara tidak sah turut mendorong perluasan wilayah Negeri Zionis.

Selama ini dunia tidak mengakui sejumlah wilayah Palestina yang digusur dan kemudian diduduki oleh Israel karena merupakan pelanggaran hukum dan HAM. Namun, hasil temuan Amnesty menyatakan keempat perusahaan wisata itu terus beroperasi di wilayah Palestina yang diduduki Israel (OPT).

Salah satu kawasan pemukiman ilegal dan pusat pariwisata Israel yang tengah berkembang, Kfar Adumim, menjadi salah satu sorotan Amnesty. Wilayah itu terletak kurang dari dua kilometer dari desa Bedouin di wilayah Khan al-Ahmar, Palestina.

Amnesty menyatakan aparat Israel bahkan sudah siap meratakan desa Bedouin, karena tinggal mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung setempat. Perluasan pendudukan Israel hingga Kfar Adumim dan permukiman sekitarnya merupakan salah satu penyumbang utama pelanggaran HAM terhadap warga Palestina di desa Bedouin.

"Perampasan ilegal atas tanah Palestina oleh Israel dan perluasan permukiman di wilayah pendudukan telah menimbulkan penderitaan yang sangat besar, memaksa warga Palestina keluar dari rumah mereka sendiri, menghancurkan mata pencaharian mereka dan merampas hak-hak mereka atas kebutuhan dasar, seperti air minum," kata Direktur Isu Global Tematik Amnesty International, Seema Joshi.

Menurut Joshi, perusahaan wisata Airbnb, Booking.com, Expedia dan TripAdvisor memilih metode berbagi dan saling percaya di model bisnis mereka. Namun, pada saat yang sama berkontribusi terhadap pelanggaran HAM dengan melakukan bisnis di wilayah pendudukan Israel.

"Pemerintah Israel menggunakan industri pariwisata yang berkembang di wilayah pendudukan sebagai cara untuk melegitimasi keberadaan dan ekspansi mereka, dan perusahaan pemesanan online perjalanan berkontribusi memuluskan agenda tersebut," ujar Joshi.

"Sudah waktunya bagi perusahaan-perusahaan tersebut berpihak pada HAM dengan menarik semua iklan permukiman dan pariwisata di wilayah pendudukan. Kejahatan perang sama sekali bukanlah tujuan wisata," lanjut Joshi.

Keempat perusahaan yang disebut dalam dalam laporan Amnesty International memiliki daftar akomodasi di OPT, termasuk di Yerusalem Timur.

Misalnya, perusahaan Airbnb yang berbasis di Amerika Serikat saat ini memiliki lebih dari 300 properti di wilayah Palestina yang diduduki Israel.

Contoh lainnya, perusahaan TripAdvisor mendaftarkan lebih dari 70 objek wisata, tur, restoran, kafe, hotel, dan apartemen sewaan di wilayah Palestina yang diduduki Israel. Selain itu, perusahaan Booking.com, yang berkantor pusat di Belanda, mencantumkan 45 hotel dan penyewaan di wilayah tersebut.

Sebelum mempublikasikan laporannya, Amnesty International telah mengirim surat kepada keempat perusahaan tersebut dan memberikan masing-masing perusahaan kesempatan untuk menanggapi temuan laporan. Booking.com dan Expedia telah memberikan tanggapan.

Booking.com menyatakan mereka akan tetap beroperasi sesuai dengan aturan. Mereka berjanji tidak akan menyediakan layanan apapun di wilayah pendudukan ilegal Israel, sesuai dengan Laporan Tim Pencari Fakta PBB. Mereka juga menyatakan tidak bisa melarang orang-orang memesan atau tidak layanan di wilayah yang ditandai sebagai pemukiman ilegal Israel.

Sedangkan Expedia Group menyatakan mereka juga tidak bisa mengabaikan kontroversi itu. Mereka sudah menandai kawasan-kawasan layanan yang diduduki Israel secara ilegal, dan juga seluruh wilayah yang menjadi sengketa di dunia.

Hanya saja Airbnb dan TripAdvisor tidak memberikan tanggapan.

Credit cnnindonesia.com

Soal Iran - Korut, Trump Sindir Intelijennya Agar Sekolah Lagi

Presiden AS Donald Trump menyampaikan komentar tentang keamanan perbatasan dan penutupan pemerintahan parsial AS dari Ruang Diplomatik di Gedung Putih di Washington, AS, 19 Januari 2019. [REUTERS / Yuri Gripas]

CB, Jakarta - Presiden AS Donald Trump menyindir pejabat intelijennya sendiri setelah merilis laporan terkait Iran, Korea Utara, ISIS dan kebijakan luar negeri lain.
"Orang-orang intelijen terlihat sangat pasif dan naif ketika muncul ancaman berbahaya Iran. Mereka salah!" kata Trump di Twitter sambil membela kebijakan luar negerinya sendiri, seperti dikutip dari USA Today, 31 Januari 2019.

Kicau Trump terlontar setelah sehari setelah laporan baru hasil tinjauan intelijen AS yang mengatakan Iran tidak membuat senjata nuklir, sementara Korea Utara tidak menyerahkan senjata nuklirnya. Kedua laporan ini bertentangan dengan pernyataan Trump sebelumnya.
Dalam pemaparan di hadapan Senat AS, pemimpin intelijen berupaya menghindari kontradiksi dengan Trump namun satu dan lain hal berbeda soal Iran dan Korut. Intelijen juga menilai ISIS masih mengancam di Suriah, meski Trump menggemakan ISIS telah kalah.
Donald Trump membela keputusannya untuk keluar dari perjanjian nuklir dengan sekutunya atas Iran.
"Kita tidak percaya Iran mengambil langkah yang kita khawatirkan untuk membuat perangkat nuklir," kata Direktur Intelijen Nasional, Dan Coats, di hadapan Senat.

Namun Trump, melalui Twitternya, mengklaim sikap Iran berubah dan ekonominya menderita karena penarikan diri AS dari kesepakatan nuklir AS. Trump juga menyebut Iran masih menjadi "sumber ancaman potensial AS karena meluncurkan roket (minggu lalu) dan lainnya".
"Waspada Iran. Mungkin intelijen harus kembali ke sekolah," cibir Trump.

Sementara terkait Korea Utara, Trump yang akan bertemu dengan Kim Jong Un yakin bahwa Korea Utara berkomitmen menyerahkan senjata nuklirnya.
Namun selama pemaparan, Ketua CIA Gina Haspel mengatakan bukti menunjukkan Korea Utara berkomitmen mengembangkan rudal nuklir jarak jauh yang bisa mengancam AS. Coats menambahkan Korea Utara tetap meningkatkan senjata nuklirnya di tengah komitmen denuklirisasi.

Di Twitter, Trump mengatakan hubungan AS dengan Korut kini menjadi hubungan terbaik yang pernah terjadi dan mengatakan Korea Utara berkomitmen untuk peluang denuklirisasi."Saya akan bertemu dengan Kim Jong Un dalam waktu dekat," kicau Trump membantah laporan pemimpin intelijennya.

Credit tempo.co

AS Bikin Bom Nuklir Baru, Begini Reaksi Rusia

MOSKOW - Pemerintah Rusia mengecam langkah Amerika Serikat (AS) yang sudah mulai memproduksi bom nuklir baru yang diklaim daya ledaknya sepertiga dari bom yang dijatuhkan di Hiroshima. Moskow menyebut langkah Washington telah meningkatkan risiko perang nuklir.

Administrasi Keamanan Nuklir Nasional (NNSA) AS telah mengumumkan bahwa produksi hulu ledak nuklir telah dimulai di pabrik Pantex di Texas pada 28 Januari. Produksi bom nuklir mini yang dinamai W76-2 itu sesuai amanat Nuclear Posture Review (NPR) atau Tinjuan Postur Nuklir yang diumumkan Presiden Donald Trump pada 2018.

Kecaman Moskow disampaikan Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov. "Itu menurunkan ambang batas penggunaan senjata nuklir dan, tentu saja, meningkatkan risiko konflik nuklir," katanya,

Bantuan lama ini Presiden Vladimir Putin mengatakan; "Senjata tidak akan berkontribusi pada keamanan global."

NNSA, dalam pengumumannya, mengatakan produk perdana dari hulu ledak baru telah keluar dari jalur produksi. Sesuai jadwal, batch pertama hulu ledak nuklir baru itu akan dikirim ke Angkatan Laut Amerika Serikat sebelum akhir September 2019.

W76-2 adalah modifikasi dari hulu ledak Trident yang telah ada.

Stephen Young, perwakilan senior Washington dari Union of Concerned Scientists, mengatakan hasil produksi senjata itu kemungkinan besar telah dipotong dengan mengambil satu tahap dari dua tahap asli pembuatan perangkat termonuklir W76.

"Seperti yang dapat kami katakan, satu-satunya persyaratan adalah mengganti tahap sekunder, atau tahap kedua, dengan versi dummy, yang merupakan apa yang mereka lakukan setiap kali mereka menguji terbang rudal," kata Young.

Dia menambahkan bahwa jumlah tritium dan isotop hidrogen, juga dapat disesuaikan. Hasilnya adalah mengurangi daya ledaknya dari 100 kiloton TNT, menjadi sekitar lima kiloton. Daya ledak tersebut sekitar sepertiga dari kekuatan bom yang dijatuhkan di Hiroshima saat Perang Dunia II.

Pemerintahan Trump berargumen bahwa pengembangan senjata dengan hasil rendah akan membuat perang nuklir lebih kecil kemungkinannya, dengan memberikan AS pencegah yang lebih fleksibel.

Argumen itu dinilai akan melawan persepsi musuh Washington, terutama Rusia. Menurut pemerintah Trump, AS akan menolak menggunakan persenjataan yang menakutkan dalam menanggapi serangan nuklir terbatas terlebih daya ledak rudal-rudalnya saat ini berada dalam kisaran ratusan kiloton yang bisa memakan korban sipil tak terhitung.

"Senjata dengan hasil rendah membantu memastikan bahwa musuh potensial menganggap tidak ada keuntungan yang mungkin terjadi dalam eskalasi nuklir terbatas, membuat kemungkinan kerja nuklir lebih kecil," bunyi dokumen NPR 2018.

Beberapa politisi Demokrat di Kongres AS khawatir bahwa memasang hulu ledak nuklir berkekuatan rendah maupun tinggi pada rudal yang sama akan menciptakan situasi berbahaya di mana musuh tidak dapat mengetahui sistem mana yang digunakan. Oleh karena itu, musuh AS akan bereaksi seolah-olah hulu ledak yang lebih besar dan lebih mematikan telah diluncurkan.

Pakar lain sudah membunyikan alarm tentang bahaya AS membangun senjata nuklir berdaya ledak lebih rendah. "Saya pikir sudah waktunya untuk pertemuan baru negara-negara besar yang memiliki senjata nuklir untuk mengembangkan perjanjian baru atau perjanjian baru yang membatasi apa yang dapat dikembangkan dan apa yang tidak dapat dikembangkan," kata Jenderal Paul Vallely yang sebelumnya adalah komandan kedua di Komando Pasifik AS kepada Russia Today, Kamis (31/1/2019).

"Keyakinan bahwa mungkin ada keuntungan taktis menggunakan senjata nuklir—yang saya belum pernah dengar secara terbuka dibahas di Amerika Serikat atau di Rusia selama bertahun-tahun—sekarang terjadi di negara-negara yang saya pikir sangat menyedihkan," imbuh mantan menteri pertahanan AS dan seorang pengacara kontrol senjata William Perry seperti dikutip Guardian.

"Itu keyakinan yang sangat berbahaya," imbuh dia.

Credit sindonews.com

Pesawat Mata-mata AS Lakukan Pengintaian Dekat Pangkalan Rusia

DAMASKUS - Sebuah pesawat Poseidon P-8A Amerika Serikat (AS) terdeteksi terbang di sepanjang pantai Suriah. Pesawat yang digunakan untuk mendeteksi kapal dan kapal selam itu terdeteksi oleh beberapa penggemar penerbangan yang mengawasi radar penerbangan pada Rabu kemarin.

Pesawat itu terdeteksi melakukan beberapa melintasi perbatasan laut Suriah dengan terbang di ketinggian 4,7 km dan kemudian kembali ke markas mereka di Sisilia, Italia seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (31/1/2019).

Ini bukan pertama kalinya pesawat mata-mata AS melakukan penerbangan survei di sepanjang perbatasan laut Suriah, dekat pangkalan udara Hmeymim Rusia dan pangkalan angkatan laut Tartus. Pangkalan udara Hmeymim dan pangkalan angkatan laut Rusia di Tartus terletak di pantai Suriah, dan sering dipantau oleh pesawat pengintai AS.

Pesawat mata-mata Poseidon P-8A yang serupa juga sempat terlihat di dekat pantai Suriah pada 15 Desember 2018 dan bahkan pada 8 Desember 2018. Pesawat-pesawat semacam itu juga terbang di sepanjang perbatasan Rusia di wilayah Kaliningrad dan beredar di sekitar Krimea.

Credit sindonews.com