CUPUMA

Jumat, 26 Oktober 2018

Hamas Kutuk Penangkapan Pendeta oleh Israel

Yerusalem

Para biarawan dan pendeta memprotes kebijakan Israel.

CB, YERUSALEM -- Organisasi perjuangan Palestina, Hamas mengutuk tindakan polisi Israel yang menahan sekelompok pendeta Kristen Koptik di Yerusalem karena menolak pendudukan tanah rakyat Palestina. Juru Bicara Hamas, Hazem Qasem mengatakan sikap polisi Israel ini jelas mencerminkan kebrutalan dan sikap rasis, sebagai upaya Israel mendiskriminasi kelompok non-Yahudi.

"Seluruh bentuk dukungan manipulatif Israel dan sikap rasisnya di Yerusalem tidak akan mengubah fakta sejarah. Bagi rakyat Palestina akan terus melanjutkan perjuangan mereka melawan pendudukan Israel sampai membebaskan tanah dan tempat suci mereka," kata Hazem Qasem dilansir dari Palinfo.com, Kamis (25/10).

Polisi Israel membubarkan aksi biarawan Kristen Koptik di sekitar kawasan gereja suci Holy Sepulchre di Yerusalem. Para biarawan dan pendeta Koptik ini memprotes kebijakan pemerintah Israel merestorasi area ibadah Yahudi yang bersebelahan dengan area biara.

"Polisi menyerang dan memaksa kami meninggalkan daerah itu," kata Juru Bicara Gereja Orthodok Koptik Almark Al Orshalimy.

Orshalimy mengatakan beberapa biarawan terluka akibat penyerangan tersebut. Sementara biarawan yang lain ditangkap dan ditahan. Beberapa dari mereka menahan pendeta Koptik dengan memborgolnya di tanah, sedangkan polisi Israel lain mengusir jamaah dari area gereja melalui pintu yang lain.

Aksi penolakan para pendeta dan biarawan Koptik telah berlangsung sejak Selasa (23/10). Aksi tersebut dilakukan untuk menolak masuknya pekerja konstruksi area ibadah Yahudi ke wilayah gereja Koptik mencapai area Deir as-Sultan. Namun petugas polisi Israel akhirnya membubarkan para pendeta Koptik ini dan menahan sebagian yang lain.

Credit republika.co.id

Warga Australia Turut Ditahan di Kamp Muslim Uighur Cina

Muslim Uighur

Foto: ABC News

Sekitar 1 juta Muslim Uighur ditahan oleh pemerintah Cina dengan dalih pendidikan.

CB, CANBERRA -- Menurut keterangan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), tiga warga Australia ditahan dan dibebaskan dari kamp penataran politik Cina di provinsi Xinjiang pada tahun lalu.

"Kami baru tahu tentang hal itu setelah mereka meninggalkan Xinjiang," kata Graham Fletcher, kepala divisi Asia Utara DFAT, kepada Komite Perwakilan Senat di Canberra pada Kamis (25/10).

"Mereka bertiga sekarang kembali ke Australia jadi mereka baik-baik saja."

Sejumlah sumber dari Pemerintah Australia mengatakan kepada ABC bahwa beberapa warga Uighur yang tinggal di Australia, tetapi bukan warga negara Australia, juga telah ditahan di Xinjiang. Tidak jelas berapa banyak dari mereka yang masih dalam tahanan, dan identitas mereka belum diumumkan.

Menurut beberapa laporan tahun ini, sebanyak 1 juta Muslim Uighur diperkirakan telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang ketika Cina meningkatkan upaya untuk mengendalikan populasi Uighur. Australia adalah rumah bagi komunitas Uighur yang kekerabatannya erat dari sekitar 600 keluarga, dengan populasi gabungan lebih dari 3.000 orang.

Sebagian besar warga Uighur tinggal di Adelaide, dengan minoritas Muslim lainnya yang juga menjadi target dari tindakan keras itu. Para pejabat Australia telah menurunkan beberapa permintaan bantuan dari penduduk Australia yang khawatir akan hilangnya sanak keluarga mereka di Xinjiang.

Fletcher mengatakan bahwa para diplomat telah menghubungi Beijing atas nama dua orang: satu orang yang kehilangan kontak dengan satu anggota keluarga, dan lainnya yang mencari sekitar 20 teman dan kerabat. Canberra mengatakan pihaknya telah menyerahkan nama dan lokasi dari orang-orang yang tak bisa menjangkau Pemerintah Cina.

"Tanggapannya adalah kami tidak memberikan informasi yang cukup," kata Fletcher.

"Saya pikir kami perlu mempertimbangkan tindakan apa, jika ada, yang siap diambil sebagai langkah selanjutnya."

Photo: PBB memperkirakan 1 juta warga Uighur telah ditahan dalam kamp penataran politik. (Reuters: Thomas Peter)

Cina larang diplomat Australia masuk ke Xinjiang

Fletcher mengatakan laporan yang menyebut bahwa mitra dagang terbesar Australia itu menahan hingga 1 juta Muslim Uighur di kamp-kamp penataran politik benar-benar "kredibel" tetapi tidak jelas apa yang terjadi di Xinjiang. "Tampaknya ada insiden penahanan individu untuk penataran dan indoktrinasi yang cukup besar," katanya.

"Mereka menyebutnya pelatihan kejuruan dan terus terang kami tidak cukup tahu apakah itu bisa disebut sebagai elemen di dalamnya tetapi hal itu tampaknya dirancang untuk mendorong prioritas pemerintah Cina dalam kaitannya dengan hubungan etnis di Xinjiang [dan] tatanan sipil. "

Menurut Fletcher, Cina mencegah warga Australia dan diplomat asing lainnya untuk mengamati situasi tersebut. Terakhir kali pejabat Australia bepergian ke provinsi di barat laut Cina itu pada awal 2017.

Sejak saat itu, Fletcher mengatakan, sejumlah permintaan untuk mengunjungi provinsi tersebut telah ditolak. "Kami telah menyampaikan ketertarikan kami untuk mengunjungi Xinjiang kepada Cina, di tingkat nasional," katanya.

"Kami terus mencari persetujuan."

Sebagai tanggapan atas permintaan untuk memberi komentar, Kedutaan Besar Cina di Australia merujuk ABC ke wawancara media milik Pemerintah Cina di mana di dalamnya seorang pejabat tinggi pemerintah Xinjiang membela kamp tersebut sebagai "pusat pelatihan kejuruan".

Cina telah berulang kali mengatakan, langkah-langkah yang diambil di Xinjiang dirancang untuk menumpas "ekstremisme, terorisme, dan separatisme" di antara komunitas Uighur.

Sebuah layar yang menampilkan Presiden China, Xi Jinping, di Hotan, kawasan barat Xinjiang.

Photo: Sebuah layar yang menampilkan Presiden Cina, Xi Jinping, di Hotan, kawasan barat Xinjiang. (AP: Ng Han Guan, File)

Credit republika.co.id

Pakar: AS Tinggal Sejarah jika Bom Mega Rusia Muntahkan Yellowstone

MOSKOW - Rusia harus mengembangkan kemampuan untuk menghancurkan Amerika Serikat dalam satu pukulan kilat jika ingin membujuk Amerika untuk mengakhiri perlombaan senjata nuklir dan kembali ke meja perundingan. Demikian disampaikan pakar militer Konstantin Sivkov.

Dalam artikel barunya, Sikov mengatakan untuk mengekang agresi Barat, Moskow seharusnya tidak bersaing dengan Washington dalam jumlah persenjataan nuklir.

Presiden Academy of Geopolitical Problems tersebut percaya bahwa "tanggapan asimetris" akan bekerja jauh lebih baik untuk Rusia, karena mampu menghasilkan senjata nuklir dengan hasil lebih dari 100 megaton atau dikenal sebagai mega-bomb (bom mega).

"Jika daerah dengan kondisi geofisika yang sangat berbahaya di AS (seperti Yellowstone Supervolcano atau Patahan San Andreas) ditargetkan oleh hulu ledak (mega-bomb) tersebut, serangan seperti itu menjamin penghancuran AS sebagai negara dan seluruh elite transnasional," ujarnya, yang dilansir dari Russia Today, Kamis (25/10/2018).

Sivkov menjelaskan produksi sekitar 40 atau 50 hulu ledak mega untuk ICBM (rudal balistik antarbenua) atau torpedo ekstra panjang akan memastikan bahwa setidaknya beberapa dari mereka mencapai targetnya tidak peduli bagaimana konflik nuklir antara AS dan Rusia berkembang.

"Skenario seperti itu sekali lagi membuat perang nuklir skala besar menjadi tidak rasional dan mengurangi peluang pelariannya menjadi nol," kata Sivkov.

Menurutnya, kepemilikan senjata tersebut oleh Rusia pada akhirnya akan membuat Washington mulai berbicara dengan Moskow dan menyerah terkait kebijakan sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia.

Pada hari Senin, Presiden AS Donald Trump memperingatkan Rusia dan China bahwa Washington bermaksud untuk membangun persenjataan nuklirnya. Peringatan itu muncul setelah dia mengonfirmasi rencanannya untuk menarik diri AS dari perjanjian senjata nuklir dengan Rusia yang dikenal sebagai perjanjian Intermediate Nuclear Forces (INF).

Alasan Trump untuk menarik AS keluar dari perjanjian INF karena Rusia tidak menaatinya. Moskow, yang membantah tuduhan telah melanggar perjanjian INF, mengecam rencana Trump."Penarikan Amerika dari INF akan membuat dunia menjadi lebih berbahaya," kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov.

Menurutnya, kata-kata Trump adalah deklarasi de facto tentang niat untuk meluncurkan perlombaan senjata. Dia memastikan bahwa Moskow akan bertindak untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

Credit sindonews.com

3 Alasan Trump Ingin Keluar dari Perjanjian Nuklir dengan Rusia

CB, Jakarta - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali membuat keputusan kontroversi. Pada 21 Oktober 2018, miliarder asal New York itu telah memberikan sinyalemen atas keinginan Amerika Serikat untuk menarik diri dari kesepakatan pengendalian senjata nuklir atau INF.
INF dibuat antara Amerika Serikat dengan Rusia di tengah-tengah perang dingin. Menurut kesepakatan yang tertuang, kedua pihak yang bersengketa berjanji untuk mengakhiri persaingan senjata nuklir yang penuh kontroversi.

Dalam kesepakatan itu, keduanya juga setuju untuk mengakhiri peluncuran rudal jarak 500-1.000 kilometer dan 1.000-5.500 kilometer. Sejumlah hasil dari kesepakatan ini, sebanyak 2.692 rudal dihancurkan.

Dengan pencapaian itu, maka keputusan Trump untuk menarik diri dari kesepakatan INF terbilang mengejutkan. Berikut tiga hal alasan Trump ingin membatalkan perjanjian INF dengan Rusia seperti dikutip dari Sputnik :

1.Trump menuding Rusia telah menciderai kesepakatan INF selama bertahun-tahun. Tuduhan ini bersumber dari klaim-klaim sebelumnya bahwa sistem rudal kapal pesiar 9M729 telah melanggar kesepakatan INF karena memberikan peluang kepada Rusia untuk melancarkan serangan nuklir dari Eropa tanpa diketahui.
2.Trump menilai kesepakatan INF tidak ada dampaknya pada Cina. Presiden Amerika Serikat itu saat ini sedang berupaya merespon Beijing yang membangun kekuatan militernya di Pasifik Barat. Cina tidak masuk dalam perjanjian INF sehingga tidak memiliki kewajiban untuk membatasi atau mengembangkan rudal jarak jauh

“Jika saja Rusia dan Cina datang kepada kami dan mengatakan ‘mari kita sama-sama bersikap pintar dan tak satu pun dari kita mengembangkan senjata-senjata itu’. Namun jika Rusia dan Cina melakukannya (pengembangan senjata) dan kami mengikuti apa yang termaktub dalam perjanjian, maka ini tak bisa diterima,” kata Trump.
3. Amerika Serikat memiliki rencana lain. Pada Juni 2018, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengutarakan keinginan kepada Trump untuk keluar dari kesepakatan INF karena ingin meningkatkan bantuan keamanan di Eropa dan hal ini bisa dilakukan dengan mengembangkan rudal di Eropa tengah dan timur yang waktu tempuh target sampai ke Rusia lebih cepat.

Credit tempo.co

AS Tarik Diri, Rusia Ajukan Rancangan Traktat Nuklir ke PBB

Ilustrasi (REUTERS/Maxim Shemetov)

Jakarta, CB -- Rusia mengusulkan rancangan resolusi kepada Majelis Umum PBB. Rancangan ini diajukan untuk mempertahankan Perjanjian Nuklir Misil Jarak Menengah (Intermiediate-range Nuclear Forces-INF), seperti disampaikan seorang sumber diplomatik kepada AFP. Hal ini menyusul rencana Amerika Serikat yang berencana untuk menarik diri dari traktat 1987 itu.

"Masyarakat internasional memiliki kewajiban untuk bereaksi terhadap situasi yang berpotensi kiamat dunia," kata seorang diplomat Rusia sebagai tanggapan atas pengumuman Washington baru-baru ini.

"Rancangan resolusi (yang diajukan Rusia) diambil dari serangkaian resolusi yang telah digelontorkan oleh Majelis Umum dan bertujuan untuk memperkuat kelangsungan perjanjian itu," tambahnya.

Jika rancangan ini disahkan, maka diskusi antara Rusia dan AS perlu dilakukan agar kedua negara perlu bekerja sama untuk membangun kerangka perjanjian itu.

"Hal ini membuat kami bisa melanjutkan dan memperkuat tanggung jawab kedua pihak untuk melaksanaan perjanjian," kata diplomat itu.

Moskow menganggap perjanjian nuklir tersebut penting untuk mengurangi senjata nuklir, seperti diutarakan diplomat itu. Ia juga meminta semua negara anggota PBB untuk mempertimbangkan rancangan resolusi tersebut.

Menurut sumber PBB, AS menolak rancangan resolusi Rusia karena dianggap terlambat untuk menyesuaikan dengan agenda Komisi Perlucutan Senjata PBB.

Washington juga mengkritik Moskow karena rancangan itu telah diumumkan dengan media Rusia sebelum negara-negara anggota PBB lain melihatnya, menurut sumber yang sama.

Sabtu pekan lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa AS akan menarik diri dari perjanjian INF. Perjanjian ini melarang pembuatan rudal nuklir dengan jangkauan 500 hingga 5.000 kilometer. Penarikan diri ini lantaran AS menuduh Rusia telah melanggar perjanjian in selama beberapa tahun belakangan.

Perjanjian itu ditandatangani pada 1987 oleh Ronald Reagan dan pemimpin Uni Soviet terakhir Mikhail Gorbachev. Sebelumnya, Gorbachev menyebut bahwa langkah AS untuk keluar dari perjanjian itu adalah sebuah "kesalahan".

Para pejabat Moskow mengatakan AS telah melakukan "pelanggaran mencolok" terhadap perjanjian itu dan Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan keputusan AS untuk menarik diri dapat menyebabkan situasi "berbahaya".

Putin dan Trump direncakan bertemu di Paris pada bulan November mendatang dalam peringatan 100 tahun berakhirnya Perang Dunia I.

Credit cnnindonesia.com

RI Berharap AS dan Rusia Pertahankan Perjanjian Senjata Nuklir

JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berharap agar perjanjian senjata nuklir antara Rusia dan Amerika Serikat (AS) dipertahankan. Perjanjian bernama Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) itu terancam runtuh karena Washington akan menarik diri.

"Tentu itu sebuah upaya kita semua untuk menahan adanya proliferasi nuklir, kita harapkan agar negara-negara nuklir mengambil langkah, bukan hanya untuk proliferasi, tapi juga mengambil langkah untuk menjaga perdamaian di kawasan," kata juru bicara Kemlu RI Arrmanatha Nasir, Kamis (25/10/2018).

Sebelumnya, Kremlin menyatakan penarikan diri AS dari perjanjian INF sebagai langkah yang sangat berbahaya. Kremlin menyebut, langkah Washington itu sama saja dengan deklarasi untuk memulai kembali perlombaan senjata.

"Ini adalah niat yang sangat berbahaya. Efektif, ini merupakan pengumuman rencana untuk terlibat dalam perlombaan senjata dengan meningkatkan persenjataan yang sesuai," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

Peskov memastikan Rusia akan merespons langkah AS tersebut untuk menjamin kepentingan keamanan nasionalnya.

Menurut Peskov, dalam pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton, disampaikan bahwa AS akan menyampaikan prosedur formal yang relevan untuk membatalkan perjanjian yang sudah berusia puluhan tahun dalam waktu dekat.

Credit sindonews.com

Rusia Menyangkal Telah Melanggar Perjanjian INF

MOSKOW - Kementerian Luar Negeri Rusia membantah tuduhan Amerika Serikat (AS) bahwa Washington meninggalkan perjanjian persenjataan nuklir atau yang dikenal sebagai Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) karena pelanggaran oleh Moskow.

"Kami tegaskan bahwa Rusia secara ketat mengamati klausul perjanjian itu," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova seperti dikutip dari Xinhua, Jumat (26/10/2018).

Zakharova mengatakan bahwa AS berusaha membuatnya tampak seperti pernyataan baru-baru ini tentang penarikan dari perjanjian itu diprovokasi oleh pelanggaran Rusia, yang benar-benar tidak dapat diterima karena Washington tidak menghasilkan bukti untuk memperkuat klaim mereka.

Pada hari Sabtu, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa Washington akan menarik diri dari perjanjian INF karena dugaan pelanggaran perjanjian Rusia.

Zakharova mengatakan bahwa Rusia telah melihat dalam beberapa tahun terakhir pelanggaran perjanjian itu oleh AS sendiri dan telah memperingatkan Washington tentang hal itu.

"Jauh sebelum mengumumkan niatnya untuk menarik diri dari perjanjian itu, Washington meluncurkan program militer konkret dengan dalih palsu, yang jika dilanjutkan, akan bertentangan tidak hanya perjanjian INF," ungkap Zakharova.

"Dan jumlah proyek seperti Washington terus bertambah," tambahnya.

"Sebuah kesan sedang terbentuk bahwa Amerika Serikat mati-matian mencoba untuk menahan proses sejarah yang tidak di bawah kendalinya dan mencoba untuk mengamankan posisi dominan untuk dirinya sendiri di berbagai bidang termasuk militer," katanya mengakhiri.

Zakharova mengatakan penghancuran perjanjian INF akan menjadi langkah yang sangat berbahaya yang akan berdampak paling negatif terhadap situasi di bidang keamanan internasional dan stabilitas strategis serta penuh dengan risiko menarik seluruh wilayah ke dalam perlombaan senjata baru.

Rusia siap bekerja sama dengan AS untuk mempertahankan kelangsungan perjanjian itu. Namun sejauh ini tampaknya langkah Washington untuk menarik diri dari perjanjian INF sangat ditentukan oleh keengganan tertentu pasukan AS untuk bekerja dengan Rusia atas dasar kesetaraan dan keinginan mereka untuk mendapatkan keuntungan militer.

"Sekarang kami harus memperingatkan Washington dengan cara yang paling serius: jika pihak AS merusak perjanjian itu, Rusia harus bereaksi," tegasnya.

Pada hari Selasa, penasihat keamanan nasional AS John Bolton mengatakan di Moskow bahwa AS akan mengajukan pemberitahuan resmi tentang penarikannya dari perjanjian INF pada waktunya.

Credit sindonews.com

Korut dan Korsel Akan Tarik Senjata dari Perbatasan

Ilustrasi. (Reuters/Ed Jones)

Jakarta, CB -- Sebagai tindak lanjut upaya perbaikan hubungan, Korea Utara dan Korea Selatan akan menarik semua senjata serta menutup semua pos penjagaan di perbatasan kedua negara.

Kementerian Pertahanan Korsel mengumumkan bahwa penarikan senjata dan penutupan pos jaga itu akan dimulai pada Jumat (26/10).

"Saya yakin semuanya berjalan sesuai rencana," ujar juru bicara Kementerian Pertahanan Korsel, Choi Hyun-soo, sebagaimana dikutip AFP, Kamis (25/10).

Berdasarkan kesepakatan tersebut, daerah perbatasan ini kemudian akan dijaga oleh 35 personel tak bersenjata dari kedua belah pihak.

Selain itu, zona demiliterisasi (DMZ) ini juga akan dibuka untuk pengunjung dari turis.

Kesepakatan ini sesuai dengan hasil pertemuan bersejarah antara Presiden Korsel, Moon Jae-in, dan pemimpin tertinggi Korut, Kim Jong-un, pada pertengahan tahun ini.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin sepakat untuk mengurangi ketegangan di perbatasan.

Perbatasan yang juga dikenal sebagai desa gencatan senjata Panmunjom ini adalah salah satu titik panas antara kedua negara.

Desa Panmunjom ini menjadi saksi bisu sejarah ketika Korut dan Korsel menyepakati gencatan senjata untuk mengakhiri perang pada 1953 silam.

Sejak saat itu, perbatasan sepanjang 250 kilometer itu dijaga oleh tentara Korut dan Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pihak yang mewakili Korsel dalam perjanjian gencatan senjata.

Awalnya, perbatasan ini ditetapkan sebagai zona netral hingga akhirnya pada 1976, personel Korut menyerang sekelompok orang yang sedang menebang pohon di dalam Zona Demiliterisasi (DMZ), menewaskan dua tentara AS.

Credit cnnindonesia.com

Raja Salman Telepon Putin Bahas Kasus Khashoggi

Raja Salman. (REUTERS/Beawiharta)

Jakarta, CB -- Raja Salman berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin melalui telepon pada Kamis (25/10) waktu setempat. Pembicaraan terkait hasil investasi yang dilakukan terkait pembunuhan Jamal Khasoggi.

Dikutip dari Reuters, kantor berita resmi Saudi menyebut dalam sambungan telepon tersebut, Raja Salman meyakinkan Putin bawah pihaknya bertekad mencari pelaku yang bersalah dan memastikan mereka menerima hukuman.

Kematian Khasoggi, kolumnis Washington yang gemar mengkritik Putra Mahkota Mohammed Bin Salman telah memicu kemarahan global. Kondisi ini memicu krisis dalam hubungan dengan negara-negara barat yang merupakan sekutu strategis negara pengekspor minyak itu.

Kremlin mengatakan dalam pernyataan bahwa Putin dan Raja Salman telah membahas situasi terkait Khasus Khashoggi. Keduanya juga membahas kerja sama antara Rusia dan Arab Saudi.

Penyidik publik Arab Saudi sebelumnya menyatakan bahwa pembunuhan Khashoggi sudah terencana. Pernyataan ini dirilis di tengah kecurigaan aparat Turki yang menduga pemerintahan Saudi, terutama Pangeran Mohammed bin Salman (MbS), adalah dalang di balik pembunuhan Khashoggi.

Kecurigaan kian menjadi setelah Saudi menangkap 18 tersangka, beberapa di antaranya dikenal sebagai orang yang dekat dengan putra mahkota.

Kasus ini menjadi perhatian internasional setelah Khashoggi dilaporkan hilang usai masuk ke dalam gedung Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober lalu.

Awalnya, Saudi berkeras bahwa Khashoggi sudah keluar dari gedung tersebut dalam keadaan hidup. Namun, sejumlah sumber aparat Turki terus membeberkan hasil temuan mereka di lapangan yang mengindikasikan Khashoggi tewas dimutilasi di dalam gedung konsulat.

Akhir pekan lalu, Saudi akhirnya mengakui bahwa kolumnis The Washington Post itu tewas dalam sebuah perkelahian di konsulat, tapi menegaskan pemerintah sama sekali tak terlibat dalam insiden ini.

Credit cnnindonesia.com

Austria Serukan UE Hentikan Penjualan Senjata ke Arab Saudi

WINA - Uni Eropa harus menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi setelah pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Austria Karin Kneissl.

Dalam wawancara dengan media Jerman, Kneissl juga mengatakan tindakan tersebut juga dapat membantu mengakhiri perang mengerikan di Yaman.

Komentar dari Austria, Presiden Uni Eropa (UE) saat ini, muncul setelah Jerman mengatakan akan berhenti menyetujui ekspor senjata ke Arab Saudi sampai kematian Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul jelas. Pemerintahan Kanselir Angela Merkel juga membahas bagaimana menangani penjualan senjata yang telah disetujui.

Merujuk ke Uni Eropa yang lebih luas, Kneissl mengatakan kepada surat kabar Die Welt: "Penghentian pengiriman senjata yang diusulkan oleh Kanselir Merkel akan menjadi sinyal yang benar."

"Austria telah menghentikan pengiriman peralatan militer ke Arab Saudi pada Maret 2015," tambahnya seperti dikutip dari Reuters, Jumat (26/10/2018).

Kneissl mengatakan perang di Yaman dan krisis dalam hubungan antara Qatar dan Arab Saudi serta sekutu Arabnya harus mendorong tindakan bersama Uni Eropa.

"Jika kita sebagai seluruh Uni Eropa menghentikan pengiriman senjata ke Arab Saudi, itu bisa membantu mengakhiri konflik-konflik ini," katanya kepada surat kabar itu.

Sebuah koalisi pimpinan Saudi yang ikut campur dalam perang Yaman pada tahun 2015 telah melakukan serangan udara yang sering menargetkan kelompok Houthi yang diarahkan Iran dan sering menyerang warga sipil, meskipun negara itu membantah melakukannya dengan sengaja.

Perang telah menewaskan lebih dari 10.000 orang, lebih dari 2 juta mengungsi dan mendorong Yaman ke ambang kelaparan yang meluas.

Jaksa penuntut umum Arab Saudi mengatakan pada hari Kamis bahwa pembunuhan Khashoggi awal bulan ini telah direncanakan, membalikkan pernyataan resmi sebelumnya bahwa pembunuhan itu tidak disengaja.

Kneissl menggambarkan kasus tersebut sebagai sangat mengejutkan dan pelanggaran hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi ia mengatakan itu menandai puncak dari dua tahun kemerosotan besar-besaran dalam situasi hak asasi manusia di Arab Saudi.

Credit sindonews.com

Telepon Raja Saudi, Merkel Serukan Penyelidikan yang Transparan

BERLIN - Kanselir Jerman Angela Merkel mengadakan pembicaraan telepon dengan Raja Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud. Dalam kesempatan itu, Merkel meminta raja untuk melakukan investigasi yang cepat, transparan dan adil terhadap pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.

"Kanselir Jerman Angela Merkel pada 25 Oktober melakukan percakapan telepon dengan Raja Saudi. Kanselir dengan tegas mengutuk kematian jurnalis Jamal Khashoggi di Konsulat Jenderal Saudi di Istanbul. Dia jelas menunjukkan bahwa detail yang tepat dari pembunuhan harus segera diselidiki," bunyi pernyataan yang dirilis pemerintah Jerman.

"Kanselir meminta Arab Saudi untuk memastikan penyelidikan yang cepat, transparan dan adil (dalam kematian Khashoggi). Dia menunjukkan bahwa semua orang yang bertanggung jawab (atas kematian Khashoggi) harus diperhitungkan," sambung pernyataan itu seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (25/10/2018).

Merkel mengatakan bahwa Jerman siap untuk mengambil langkah yang relevan atas situasi di sekitar penyelidikan atas kematian Khashoggi.

Kanselir juga menyatakan keprihatinannya atas situasi di Yaman yang dilanda perang dan meminta Raja Salman untuk melakukan segala kemungkinan untuk memastikan akses bagi bantuan kemanusiaan ke negara itu.

Pada 20 Oktober, Merkel mengatakan bahwa ekspor senjata ke Arab Saudi tidak mungkin dengan mempertimbangkan keadaan pembunuhan Khashoggi.

Khashoggi, yang dikenal karena kritiknya terhadap kebijakan Saudi, terakhir terlihat memasuki konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober. Setelah penyangkalan lebih dari dua minggu, Arab Saudi mengakui pada 19 Oktober lalu bahwa wartawan itu telah tewas dalam perkelahian di dalam konsulat. Menurut Riyadh, 18 orang telah ditangkap atas dugaan keterlibatan mereka dalam insiden itu.

Sebelumnya pada hari Kamis, jaksa penuntut Saudi mengatakan bahwa pembunuhan itu telah diatur sebelumnya.

Credit sindonews.com

Spanyol Jual Senjata ke Arab Saudi pasca Kasus Jamal Khashoggi

Raja Spanyol, Felipe VI, menerima kunjungan Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed Bin Salman, di Istana Zarzuela, Madrid, Kamis, 12 April 2018. Reuters

CB, Madrid – Parlemen Spanyol melakukan pemungutan suara pada Selasa, 23 Oktober 2018, untuk menolak rencana pembatalan penjualan senjata canggih ke Arab Saudi di tengah kemarahan publik global terkait kasus tewasnya kolumnis Washington Post, Jamal Khashoggi.

Khashoggi adalah seorang jurnalis asal Arab Saudi yang mengasingkan diri di AS sejak setahun terakhir dan mendapat status penduduk atau US resident.

Dia mengasingkan diri karena merasa terancam oleh pemerintah Saudi atas sejumlah kritik mengenai kebebasan berekspresi yang diperjuangkannya.

“Menurut media Spanyol, pemerintah Arab Saudi mengancam akan membatalkan rencana pembelian 1.8 miliar euro (sekitar Rp31 triliun) senjata termasuk lima kapal perang korvet jika penjualan bom itu tidak dilakukan,” begitu dilansir Reuters pada Rabu, 24 Oktober 2018.
Korvet adalah sejenis kapal perang terkecil dalam jajaran kapal perang. Satu tingkat di atas kapal ini adalah kapal fregate.

Seorang demonstran memegang gambar Jamal Khashoggi saat protes di depan konsulat Arab Saudi di Istanbul [Osman Orsal / Reuters]
Pemerintah Spanyol juga berencana menjual 400 rudal terpandu laser ke Riyadh dan sempat bakal membatalkannya pada bulan lalu meskipun mengubah keputusan itu beberapa hari kemudian.

Rencana pembatalan ini terjadi karena banyak korban sipil tewas akibat serangan jet tempur dari Arab Saudi, yang menyasar rumah sakit dan bus anak sekolah.
Pemerintah Saudi saat ini memimpin koalisi dengan Uni Emirat Arab dalam perang sipil di Yaman melawan pasukan Houthi.
Sikap pemerintah Spanyol ini bertolak belakang dengan seruan pemerintah Jerman agar semua negara Uni Eropa menghentikan sementara penjualan senjata canggih hingga kasus pembunuhan jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi, terungkap.

Mengenai kasus pembunuhan Khashoggi, seperti dilansir El Pais, pemerintah Spanyol mengaku kecewa dengan informasi dari investigasi awal Saudi terkait tewasnya jurnalis senior berusia 60 tahun itu.

Pemerintah Saudi mengatakan Jamal Khashoggi tewas karena berkelahi melawan 15 orang Saudi di dalam Konjen Saudi di Istanbul. Mereka ini berusaha membawa Kashoggi, yang terkenal kritis terhadap pemberangusan kebebasan berekspresi Arab Saudi, untuk kembali ke negaranya.
“Kami juga menyampaikan ucapan bela sungkawa tulus kepada keluarganya dan orang-orang yang dicintainya,” begitu pernyataan dari pemerintah Spanyol.
Menurut El Pais, Arab Saudi merupakan pembeli senjata ketiga terbesar dari Spanyol selama periode 2013 – 2017. Sebuah konsorsium dari Spanyol juga terlibat dalam pembangunan kereta cepat dari Riyadh ke Mekkah senilai 6.7 miliar euro atau sekitar Rp1156 triliun, yang konstruksinya berlansung sejak 2011 dan baru diresmikan pada September 2018. Investigasi kasus Jamal Khashoggi saat ini masih berlangsung.

Credit tempo.co

Bencana Kelaparan Makin Parah, Yaman Diprediksi Hancur Total

Gambar yang diambil pada 2018 yang tidak bertanggal ini, dirilis oleh Dr. Mekkiya Mahdi, Kepala Pusat Kesehatan Aslam, menunjukkan seorang anak yang sangat kekurangan gizi di Pusat Kesehatan Aslam di Hajjah, Yaman. (Dr. Mekkiya Mahdi via AP)

CB, Jakarta - Perang sipil di Yaman telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi negara itu. Bencana kelaparan diproyeksi akan membawa Yaman pada kehancuran total.
“Jumlah kerusakan sangat tinggi. Sistem imun jutaan orang yang selamat dari perang Yaman saat ini mulai lumpuh sehingga membuat mereka, khususnya anak-anak dan lansia mengalami gizi buruk, kolera dan jenis penyakit lainnya,” kata Mark Lowcock, Kepala Kemanusiaan PBB di hadapan Dewan Keamanan PBB, Selasa, 23 Oktober 2018.

Seorang balita yang menderita gizi buruk akut menangis saat mendapat perawatan di Pusat Kesehatan Aslam di Hajjah, Yaman, Sabtu, 25 Agustus 2018. Aslam merupakan salah satu distrik termiskin di Yaman, dengan ratusan desa kecil yang beberapa di antaranya terisolasi di pegunungan tinggi di jantung Houthi. AP Photo.

Sebelumnya pada September lalu, Lowcock mengatakan sekitar delapan juta penduduk Yaman dalam kondisi sangat membutuhkan bantuan dan sekitar 3,5 juta orang berpotensi mengalami nasib yang sama. Situs npr.org mewartakan berdasarkan jajak pendapat terbaru dan sejumlah analisis, sebanyak 14 juta penduduk Yaman atau separuh dari total populasi, akan segera bergantung pada bantuan luar demi bertahan hidup. Dengan kekerasan yang masih berkecamuk di Hodaidah, sebuah kota pelabuhan di Yaman, maka operasional bantuan asing akan sangat berisiko.

“Dengan pertempuran yang terus berkecamuk, khususnya di sekitar Hodeidah, maka upaya kemanusiaan akan sangat sulit. Jadi, ini waktunya bagi seluruh pihak mendengarkan peringatan ini,” kata Lowcock.
Perang Yaman meletup pada awal 2015, yang ditandai dengan keberhasilan kelompok radikal Houthis menguasai ibu kota Sanaa dan wilayah barat Yaman. Situasi di negara itu semakin memburuk saat koalisi yang dipimpin Kerajaan Arab Saudi melancarkan serangan udara untuk menumpas kelompok Houthis.
Hingga 2018, perang sipil Yaman belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Lebih dari 17 ribu orang terbunuh atau mengalami luka-luka akibat pertempuran. Pada tahun lalu, lebih dari 1 juta orang mengalami kolera dan setidaknya 3 juta penduduk Yaman kehilangan tempat tinggal karena kekerasan.

Credit tempo.co

Taiwan Minta Dukungan Dapat Status Pengamat di Interpol

Presiden Interpol, Meng Hongwei, sedang berpidato saat terpilih untuk memimpin dalam Sidang Umum ke 85 lembaga itu di Bali, Indonesia. AP

CB, Taiwan – Pemerintah Taiwan meminta dukungan dunia internasional agar bisa berpartisipasi sebagai pengamat atau observer dalam Sidang Umum Interpol yang akan digelar tahun ini.

“Keamanan global dan keadilan sosial harus melampaui wilayah, etnis dan perbedaan politik,” kata Tsai Tsan-Po, Komisioner Biro Investigasi Kriminal Taiwan, dalam rilis yang diterima Tempo pada Kamis, 25 Oktober 2018.
Tsai mengatakan Taiwan berharap bisa mengikuti berbagai kegiatan Interpol seperti pertemuan rutin dan aktivitas pelatihan dan mekanisme kerja. Selama ini, Taiwan telah dikeluarkan dari Interpol selama 34 tahun terakhir.

“Ini melemahkan kemampuan Taiwan secara serius untuk mengimplementasikan pengecekan keamanan di perbatasannya dan untuk melawan terorisme, penyelundupan manusia serta kejahatan lintas batas negara,” kata Tsai.
Menurut dia, Taiwan pernah mengajukan permintaan untuk bisa menghadiri Sidang Umum Interpol ke – 85 pada 2016 sebagai pengamat.
Taiwan juga pernah mengajukan diri pada 2017 untuk menjadi tuan rumah kegiatan seminar keamanan. Tapi Interpol menolak kedua permintaan ini dengan mengutip pernyataan lembaga itu mengikuti resolusi 1984 saat Cina menjadi anggotanya.

“Seharusnya, tidak ada resolusi atau pengaturan oleh Interpol yang bisa mengabaikan upaya memperkuat kerja sama polisi lintas negara,” kata Tsai.

Menurut Tsai, Taiwan ingin terlibat dalam penanganan kejahatan lintas negara seperti yang telah dilakukan bersama Thailand. Taiwan juga bekerja sama dengan petugas Filipina menangkap seorang pejabat kota yang terlibat peredaran obat-obatan terlarang.

“Taiwan ingin berkontribusi lebih jauh dalam inisiatif global untuk membantu menciptakan dunia yang lebih baik. Sebuah jaringan keamanan global yang terkoneksi baik bisa tercipta dengan partisipasi Taiwan,” kata Tsai soal status observer di Interpol.

Credit tempo.co

Trump Klaim Diperlakukan Tak Adil soal Insiden Paket Bom

Presiden AS Donald Trump. (REUTERS/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump merasa diperlakukan secara tidak adil terkait dengan serangkaian insiden ancaman paket bom. Namun, Trump hingga kini belum dapat mengungkap pihak yang bertanggung jawab.

Trump telah menerima pembaruan informasi terkait insiden tersebut. Dia mengatakan kepada pembantunya bahwa ia yakin petugas akan menemukan pelaku teror tersebut.

Gedung Putih menyatakan Trump hingga kini belum berencana menyebut serangkaian kiriman paket peledak tersebut sebagai serangan terorisme nasional. Sementara melalui akun Twitter-nya, ia justru menuding media melakukan provokasi terkait serangkaian ancaman paket bom tersebut.

"Dia merasa diperlakukan dengan permusuhan dan tidak adil," kata salah satu orang kepercayaan Trump, dikutip dari CNN, Jumat (26/10)

Trump juga baru saja memanggil Gubernur New York Andrew Cuomo guna memantau perkembangan terkini dan menjanjikan dukungan penuh kepada otoritas federal. Saat ditanya terkait retorika Trump, Cuomo menyebut percakapan hanya sebatas penyelidikan dan upaya penegakan hukum.

Sebanyak 10 paket mencurigakan berisi ditemukan yang ditujukan kepada sejumlah tokoh penting dan petinggi Partai Demokrat. Meski berisi alat peledak, tak ada satu pun paket yang meledak dan menimbulkan korban.

Komisaris Polisi New York James P. O'Neil meyakinkan warga kotanya aman. Ia juga menyebut tak ada ancaman yang mengkhawatirkan bagi individu maupun organisasi di pusat bisnis AS tersebut.

"Warga New York aman, tetapi 8,6 juta penduduk dan jutaan pengunjung yang datang ke kota in harus selalu waspada," tegasnya.

Credit cnnindonesia.com

Politik Memanas Akibat Paket Bom, Trump Salahkan Media

Presiden AS Donald Trump. (REUTERS/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuding media yang memprovokasi kemarahan dan kebencian politik akibat ditemukannya dua paket mencurigakan yang ditujukan untuk mantan Wakil Presiden Joe Bidden dan Aktor Robert De Niro.

"Bagian paling besar dari kemarahan yang kita lihat pada hari ini di masyarakat disebabkan oleh pelaporan yang salah dan tidak akurat oleh media utama yang saya sebut sebagai berita palsu," ujar Trump dalam akun Twitter-nya.

Ia menyebut politik yang berkembang terkait paket-paket bom tersebut sudah berkembang sangat buruk. Ia pun menggertak media AS untuk memperjelas masalah.

"Ini sudah menjadi sangat buruk dan penuh dengan kebencian yang tidak dapat dijelaskan. Media mainstrem harus membersihkan tindakan yang sudah dilakukannya. Cepat!" gertak Trump.
Dikutip dari Reuters, gelombang paket bom yang ditemukan pada Rabu dan Kamis menargetkan tokoh-tokoh Partai Demokrat yang terkenal dan sering mengkritik Trump. Serangkaian ancaman bom ini menyeruak kurang dari dua minggu sebelum pemilihan kongres pada 6 Novemver mendatang.

Tak ada satu pun dari sembilan paket tersebut yang meledak dan tak ada korban luka-luka atas insiden tersebut. Namun, beberapa pejabat tinggi Partai Demokrat menyebut ancaman itu sebagai gejala retorika politik kasar yang dipromosikan oleh Trump, yang juga mengutuk tindakan itu.

Salah satu target dari paket mencurigakan, mantan Direktur CIA John Brennan membalas komentar Trump di Twitter.
"Berhentilah menyalahkan orang lain. Lihatlah ke cermin. Retorika inflamasi, penghinaan, kebohongan,dan dorongan kekerasan fisik Anda tercela. Bersihkan tindakan Anda, cobalah bertindak sebagai Presiden. Rakyat Amerika pantas mendapatkan yang lebih baik," ujar Brennan.

Juru Bicara Gedung Putih Sarah Sanders menyebut Trump telah memperoleh informasi terbaru terkait ancaman-ancaman berupa paket peledak tersebut.

Sanders, berbicara dalam sebuah wawancara di Fox News, mengatakan Gedung Putih terus mengutuk setiap percobaan kekerasan dan akan terus mendorong petugas federal dalam melakukan penyelidikan.

Credit cnnindonesia.com

FBI Buka Investigasi Nasional Buru Pengirim Paket Bom

Ilustrasi penyelidikan paket bom di AS. (Reuters/Kevin Coombs)

Jakarta, CNN Indonesia -- Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) membuka penyelidikan besar-besaran demi menangkap pengirim paket bom ke sejumlah petinggi Partai Demokrat, termasuk mantan Presiden Barack Obama dan Presiden Bill Clinton.

Direktur FBI, Christopher Wray, meminta bantuan publik mempermudah penyelidikan dengan memberi tahu aparat setiap informasi yang didapat terkait insiden tersebut.

"Investigasi ini adalah prioritas tertinggi FBI," ucap Wray melalui sebuah pernyataan yang dikutip The Washington Post.

"Kami meminta siapa pun yang mungkin memiliki informasi untuk mengubungi FBI. Jangan ragu untuk menelepon, tidak ada informasi yang terlalu kecil untuk membantu kami dalam penyelidikan."

Perburuan pelaku dimulai sejak Selasa (23/10) malam ketika Secret Service menemukan paket mencurigakan berisikan bom pipa ditujukan bagi mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton.

Insiden itu merupakan yang kedua terjadi setelah paket serupa pertama kali ditemukan di kediaman bilioner George Soros pada Senin pekan ini.

Paket-paket tersebut dibungkus menggunakan amplop manila dengan plastik gelembung. Beberapa jam kemudian paket yang sama juga ditemukan di kediaman Obama di Washington.

Tak lama dari itu, paket bom juga ditemukan di ruang surat kantor berita CNN di New York dan kantor anggota Kongres perwakilan Florida, Debbie Wasserman Schultz.

Komisioner Kepolisian New York, James O'Neill, menuturkan "paket bom yang tampak aktif" di kantor CNN itu sebenarnya ditujukan kepada mantan Bos CIA John Brennan.

Usai paket tersebut ditemukan, para penghuni gedung langsung dievakuasi oleh petugas.

Dilansir The Straits Times, aparat penegak hukum mengatakan paket bahan peledak itu dikirim tanpa pesan-pesan tertulis.

Bingkisan misterius itu juga tertera label alamat yang dicetak komputer lengkap dengan perangko.

Otoritas menuturkan bom dalam paket-paket tersebut terbuat dari pipa yang diisi bahan peledak dan dibungkus kawat listrik serta selotip.

"Kami tidak akan beristirahat sampai menghentikan pengiriman perangkat berbahaya ini dan membawa pelaku ke pengadilan," ujar Bryan Paarmann, seorang pejabat anti-terorisme FBI.

Saat ini, paket-paket tersebut telah dikirim ke laboratorium FBI di Quantico, Virginia, untuk diteliti lebih lanjut.

Credit cnnindonesia.com

Teror Bom Tambah Ketegangan di AS Jelang Pemilu

Tim dari kepolisian AS menyelidiki paket bom di kantor CNN, New York, Rabu (24/10).

Foto: AP Photo/Richard Drew

Paket bom menyasar para pengkritik Donald Trump.

CB, WASHINGTON -- Otoritas Amerika Serikat melakukan pencarian terhadap tersangka dalam kasus pengiriman paket bom yang ditujukan kepada pejabat tinggi partai Demokrat, Kamis (25/10).
Kejadian yang disebut sebagai aksi terorisme itu meningkatkan ketegangan di negara yang telah terpolarisasi menjelang pemilihan yang akan diadakan dalam dua minggu ke depan. Setidaknya delapan paket mencurigakan berhasil dicegah sebelum dapat mencapai penerima yang dituju, termasuk mantan Presiden AS Barack Obama, mantan Menteri Luar Negeri dan kandidat Presiden Hillary Clinton, serta Jaksa Agung administrasi Obama, Eric Holder.

Mantan Direktur Badan Intelijen AS (CIA) John Brennan, penyumbang terkemuka partai Demokrat George Soros, dan anggota kongres negara bagian California Maxine Waters, yang juga dikenal atas kritik terang-terangan terhadap Presiden Donald Trump, juga dilaporkan menjadi target dari kiriman paket tersebut. Seluruh target diyakini sering menjadi target fitnah dari para kritik sayap kanan.

Ancaman bom itu memperberat ketegangan menjelang pemilihan yang akan diselenggarakan pada 6 November. Pemilihan itu akan menjadi momen penentu apakah partai Demokrat akan menguasai satu atau kedua majelis Kongres dari partai Republik.

Delapan paket tersebut berhasil diadang sebelum meledak dan tidak ada korban dalam kejadian ini. Tidak ada klaim langsung dari pihak yang bertanggung jawab.

Direktur Biro Investigasi Federal (FBI) Christopher Wray mengatakan bahwa Satuan Tugas untuk terorisme, yang termasuk agensi penegak hukum lokal, negara bagian dan federal akan terus berusaha untuk mengidentifikasi dan menangkap siapapun yang bertanggung jawab atas pengiriman paket-paket itu. Beberapa politikus, termasuk Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell dan Wali Kota New York Bill de Blasio menjelaskan kejadian tersebut sebagai aksi terorisme.

Penyelidik juga berusaha melacak paket mencurigakan lain yang diyakini ditujukan kepada Wakil Presiden administrasi Obama, Joe Biden, kata seorang petugas federal sebagaimana dikutip Reuters. Biro pemberitaan CNN di New York juga dilaporkan menerima sebuah paket yang ditujukan kepada Brennan, seorang analis CNN yang pernah tampil di layar kaca. Oleh karena itu, polisi akhirnya mengevakuasi penghuni gedung Time Warner yang terletak di sebuah area yang ramai di Manhattan, berdekatan dengan Central Park.

Komisaris Polisi James O'Neill mengatakan bahwa paket itu berisikan bubuk berwarna putih yang kini sedang melalui proses analisis oleh ahli. Beberapa pemimpin partai Demokrat langsung menuduh Presiden Trump, mengatakan bahwa ia menyalakan potensi kekerasan politik dengan sering berpartisipasi dalam retorika pedas hiper-partisan.

Pada pidato politiknya di Wisconsin, Rabu (24/10), Presiden Trump mengatakan bahwa pemerintahannya akan menjalani investigasi yang agresif.

"Segala bentuk aksi atau ancaman kekerasan politik merupakan serangan terhadap demokrasi kita sendiri," katanya. "Kita menginginkan semua pihak untuk dapat bersatu dengan damai dan harmonis."

Ia juga mengatakan bahwa media memiliki tanggung jawab untuk menghentikan kebencian yang terus menerus, serta serangan dan berita palsu. Para pemimpin partai Demokrat dalam Kongres menganggap permintaan Trump untuk mewujudkan kesatuan tidak meyakinkan, terkait pernyataannya di masa lampau yang membenarkan tindakan-tindakan kekerasan.

Paket pertama, yang muncul pada Senin, ditujukan kepada George Soros, seorang miliuner dan advokat liberal yang seringkali menjadi target teori konspirasi sayap kanan. Sementara paket yang ditujukan kepada Eric Holder dikirimkan ke alamat pengembalian yang tertera di paket itu sendiri. Menurut pernyataan FBI, alamat pengembalian itu ditujukan ke kantor Perwakilan AS Debbie Wasserman Schultz di Florida. Sebelumnya, Debbie pernah memimpin Komite Nasional Demokratik.

Dua paket serupa, dilaporkan FBI, ditujukan kepada anggota kongres negara bagian California Maxine Waters. Paket lain berisikan amplop coklat dengan plastik gelembung atau 'bubble-wrap' di dalamnya diyakini berisikan alat dengan potensi destruktif. Masing-masing paket dibubuhkan label alamat yang dicetak dengan komputer dan enam perangko 'Forever'.

Petugas lainnya mengatakan bahwa alat yang ada di dalam amplop-amplop itu mirip dengan yang ditemukan di rumah Soros yang kemudian diledakkan oleh aparat kepolisian. Setidaknya satu buah bom diisi penuh dengan pecahan-pecahan kaca.

Dinas Rahasia AS mencegat paket-paket yang ditujukan pada mantan Presiden Barack Obama di rumahnya di Washington, serta calon presiden AS dari partai Demokrat di pemilihan 2016 Hillary Clinton di rumah nya di negara bagian New York.

Paket untuk Clinton ditemukan pada Selasa malam. Sementara yang ditujukan pada Obama ditemukan pada Rabu pagi. Hal itu ditemukan saat pemeriksaan rutin terhadap paket kiriman, tanpa adanya risiko langsung terhadap Obama dan Clinton, demikian dilaporkan Dinas Rahasia AS, sebagaimana dikutip oleh Reuters.

Credit republika.co.id

Teror Bom di AS Berlanjut, Sasar Mantan Wapres Hingga Aktor

Robert De Niro

Foto: EPA

Aktor De Niro dikenal vokal mengkritik Donald Trump.

CB, WASHINGTON -- Pihak berwenang Amerika Serikat (AS) menemukan lagi paket mencurigakan yang ditujukan kepada mantan wakil presiden Joe Biden dan aktor Robert de Niro pada Kamis (25/10). Hal itu terjadi sehari setelah sejumlah tokoh Demokrat dan kritikus dari Presiden AS Donald Trump menjadi sasaran kejadian serupa.

Seorang pejabat kepolisian mengatakan, paket mencurigakan ditujukan kepada Biden. Paket itu ditemukan di kotak pos di New Castle County di Delaware. MSNBC melaporkan paket mencurigakan kedua juga ditemukan.

Aktor De Niro yang vokal mengkritik Trump juga menjadi sasaran. "Paket ditemukan di Tribeca, Manhattan," kata pejabat itu dilansir Reuters, Kamis (25/10).

Otoritas mengatakan, paket tersebut memiliki ciri-ciri serupa dengan paket bom lain. Beberapa pejabat penting di AS sebelumnya menerima paket serupa, di antaranya mantan presiden Barack Obama, mantan Presiden Bi Clinton dan sejumlah petinggi Partai Demokrat. Paket-paket tersebut dibungkus dengan bahasa dan label pengiriman yang sama.

Kendati demikian, tidak ada satu pun dari sembilan paket berisi bom meledak. Pihak berwenang kemudian menggencarkan pencarian bom.

Diduga, hal ini terjadi karena ingin menekan Trump menjelang pemilihan kongres yang kurang dari dua pekan lagi tepatnya pada 6 November. Para target bom tersebut pun dinilai bersuara lantang mengkritik pemerintahan Donald Trump.

Pada rapat umum di Wisconsin, Rabu malam, Trump meminta perhatian media. Namun, kemudian Trump malah menyerang media.

"Bagian yang sangat besar dari kemarahan yang kita lihat hari ini di masyarakat kita disebabkan oleh laporan media mainstrem yang salah dan tidak akurat yang saya sebut sebagai berita palsu,” tulis Trump.

"Ini menjadi sangat buruk dan menjadi penuh kebencian yang tidak dapat dijelaskan. Media mainstrem harus membersihkan aksinya, cepat!" ujarnya menambahkan.

Credit republika.co.id

Tertulis 400 SM, Kapal Karam Tertua di Dunia Ditemukan di Laut Hitam

SOFIA - Bangkai kapal tertua di dunia yang diketahui umat manusia ditemukan dalam kondisi utuh di Laut Hitam di lepas pantai Bulgaria. Bangkai kapal tertulis tahun 400 Sebelum Masehi (SM), yang artinya usianya sudah lebih dari 2.400 tahun.

Tim peneliti dari Inggris, Bulgaria, Swedia, Amerika Serikat dan Yunani serta ilmuwam maritim menemukan bangkai kapal itu selama survei area dasar laut seluas lebih dari 2.00 kilometer persegi. Menurut tim arkeolog, temuan tersebut merupakan kapal perdagangan Yunani.

Kepingan kecil dari bangkai kapal telah diambil untuk tes dan karbon. "Tertanggal 400 SM, menjadikannya bangkai kapal yang utuh tertua yang diketahui umat manusia," kata tim peneliti dari Proyek Arkeologi Maritim Laut Hitam (Black Sea MAP).

Tim itu menghabiskan tiga tahun untuk menyisir kedalaman Laut Hitam dengan menggunakan sistem kamera khusus dalam air dengan sistem kendali jarak jauh. Kamera itu dapat memberikan gambar ultra definisi tinggi dari jarak lebih dari dua kilometer di bawah permukaan.

Eksplorasi mereka menemukan lebih dari 60 bangkai kapal, termasuk kapal dagang Romawi dan armada tempur Cossack abad 17.

Air pada kedalaman lebih dari dua kilometer tersebut itu bebas oksigen, yang berarti bahwa bahan organik dapat dipertahankan selama ribuan tahun.

"Sebuah kapal, yang masih utuh, dari dunia Klasik, terletak di lebih dari dua kilometer di bawah permukaan, adalah sesuatu yang mungkin saya tidak akan pernah percaya," kata Profesor Jon Adams dari Universitas Southampton di Inggris selatan, yang menjadi peneliti utama proyek tersebut.

"Ini akan mengubah pemahaman kita tentang pembuatan kapal dan pelayaran di dunia kuno," katanya.

Helen Farr, seorang anggota tim proyek, mengatakan; "Kami memiliki beberapa kapal karam yang sebelumnya, tetapi yang satu ini benar-benar terlihat utuh."

"Proyek ini secara keseluruhan benar-benar melihat perubahan permukaan laut dan banjir di wilayah Laut Hitam...dan bangkai kapal adalah hasil sampingan yang menggemberikan dari itu," katanya kepada radio BBC, yang dilansir Rabu (24/10/2018).

Selain puluhan bangkai kapal, mereka menemukan sisa-sisa pemukiman awal Zaman Perunggu di bawah air di dekat bekas pantai Laut Hitam.

Credit sindonews.com

Bertemu Menlu Panama, Menlu RI Bahas Penguatan Kerjasama Maritim

JAKARTA - Kerjasama maritim menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Panama, Isabel Saint Malo. Keduanya bertemu di Gedung Pancasila, Jakarta.

Berbicara saat menyampaikan pernyataan bersama dengan Malo, Retno menyatakan ini adalah kunjungan Menlu Panama ke Indonesia sejak kedua negara membuka hubungan diplomatik nyaris empat dekade lalu.

Indonesia dan Panama, lanjut Retno, adalah dua negara yang sangat strategis, khususnya bila dilihat dari sisi maritim. Retno menyebut Indonesia menghubungkan Samudera Atlantik dan Hindia, sedangkan Panama menghubungkan Samudera Pasifik dan Atlantik.

"Kami mendiskusikan bagaiman meningkatkan kerjasma maritim. Beberapa area kerjasama maritim yang coba kami bahas termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kemaritiman dan sertifikasi pelaut Indonesia," ucap.

"Kami juga membahas mengenai peningkatan kerjasama dalam menajemen pelabuhan dan pengembangan Zona Ekonomi Esklusif," sambungnya pada Kamis (25/10).

Dia kemudian menuturkan, selain membahas mengenai kerjasama maritim, dia dan Malo juga membahas mengenai peningkatan kerjasama ekonomi. Retno menyebut, sekitar 60 persen ekspor Indonesia ke Amerika dikirimkan melalui Panama, selain itu banyak area kerjasama ekonomi yang masih bisa dikembangkan dengan Panama.

Selain mengenai maritim dan ekonomi, Retno dan Malo juga membahas mengenai pemberian bebas visa untuk warga Indonesia ke Panama. "Bebas visa ke Panama juga kita bicarakan. Lalu kita juga undang anak-anak muda Panama untuk bisa ikut beasiswa Budaya dan Seni Indonesia," ucapnya.

Malo, yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden Panama, datang ke Indonesia buka hanya untuk bertemu Retno dan sejumlah Menteri lainnya. Namun, dia juga datang ke Indonesia untuk menghadiri Our Ocean Confrence yang akan digelar awal pekan depan.

Credit sindonews.com

Mahathir: Jangan Paksakan Hak-hak LGBT di Malaysia

BANGKOK - Pemimpin Malaysia, Mahathir Mohamad mengatakan, negaranya tidak dapat menerima hak-hak LGBT seperti pernikahan sesama jenis. Mahathir menganggapnya sebagai nilai-nilai Barat.

Pernyataan Mahathir ini muncul dengan latar belakang apa yang dikatakan aktivis sebagai intoleransi yang berkembang terhadap komunitas LGBT di Malaysia.

"Pada saat ini, kami tidak menerima LGBT tetapi jika mereka (Barat) ingin menerima, itu adalah bisnis mereka. Jangan memaksakannya pada kami," kata pria berusia 93 tahun itu kepada hadirin yang ramai di Universitas Chulalongkorn Bangkok selama hari kedua kunjungan kenegaraan ke Thailand.

"Lembaga perkawinan, lembaga keluarga kini telah diabaikan di Barat. Mengapa kita harus mengikuti itu? Sistem nilai kita sama baiknya," tambahnya.

"Jika mereka (Barat) suatu hari memutuskan untuk berjalan telanjang, apakah kita harus mengikuti?" cetusnya seperti disitat dari AFP, Jumat (26/10/2018).

Malaysia menerapkan sistem hukum ganda yang memberikan pengadilan Islam hak untuk menangani urusan agama dan keluarga bagi warga Muslim, yang populasinya mencapai 60 persen.

Hukum Islam juga diawasi oleh masing-masing negara di Malaysia.

Mahathir, yang kembali ke jabatan perdana menteri tahun ini setelah kemenangan mengejutkan dalam pemilihan nasional pada bulan Mei, meraih kemenangan karena rasa frustrasi yang meluas dengan korupsi di Malaysia.

Namun kampanye populer untuk membasmi penyimpangan pemerintah telah membayangi beberapa pernyataan kontroversialnya tentang hak-hak LGBT dan orang-orang Yahudi, yang disebutnya "hidung-bengkok".

Menteri Urusan Islam Malaysia sebelumnya telah berbicara menentang kaum homoseksual, dan pada bulan September Mahathir mengatakan serikat pekerja sejenis tidak cocok untuk Malaysia, yang ia pertegas di komentarnya di Bangkok.

"Misalnya di barat sekarang, pria menikah dengan pria, wanita menikahi wanita, dan kemudian keluarga tidak terdiri dari ayah, ibu dan anak, tetapi dua pria mengadopsi satu anak dari seseorang," katanya.

"Mereka menyebut diri mereka keluarga."

Meskipun sikap Mahathir baru-baru ini mengecam pencambukan dua wanita yang dituduh melakukan seks lesbian di Malaysia.

Hukuman itu dilakukan di depan lebih dari 100 penonton di sebuah pengadilan Islam pada awal September di negara bagian utara Terengganu yang konservatif.

Ini adalah pertama kalinya perempuan dicambuk untuk hubungan sesama jenis di Malaysia, menurut para aktivis, meningkatkan ketakutan di kalangan komunitas LGBT negara.

Pada bagian pertama dari kunjungannya ke Thailand, Mahathir bertemu dengan pemimpin junta Prayut Chan-O-Cha dan menjanjikan bantuan Malaysia sebagai fasilitator untuk pembicaraan antara negara mayoritas Budha dan gerilyawan Melayu-Muslim di selatan di sepanjang perbatasan bersama.

Wilayah ini telah berada dalam genggaman pemberontakan tetapi berdarah selama lebih dari satu dekade, ketika pemberontak menuntut lebih banyak otonomi.

Credit sindonews.com

Ethiopia Angkat Presiden Wanita Pertama

Presiden Ethiopia Sahle-Work Zewde (REUTERS/Tiksa Negeri)

Jakarta, CB -- Ethiopia kini memiliki presiden wanita pertama di negara itu. Negara kedua terbesar di Afrika itu menunjuk Sahle-Work Zewde (68) untuk menjadi pemimpin mereka, Kamis (25/10).

Sahle-Wo dipilih dengan suara bulat oleh anggota parlemen Ethiopia. Mantan diplomat ini menggantikan Mulatu Teshome yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak jelas. Sebagai presiden ia diperkirakan akan menduduki jabatan ini selama dua periode enam tahun.

Perdana Menteri reformis Ethiopia, Abiy Ahmed pekan lalu menunjuk kabinet yang lebih ramping berisi 20 orang di mana separuh pos kementerian di kabinet ini dipegang oleh perempuan.

Beberapa diantaranya adalah Menteri Pertahanan Aisha Mohammed. Muferiat Kamil yang memimpin Kementerian Perdamaian yang baru dibentuk. Kementerian tersebut bertanggung jawab atas polisi dan badan intelijen dalam negeri.

"Jika perubahan di Ethiopia saat ini [...] dapat mempertahankan momentumnya dapat mewujudkan Ethiopia yang makmur bebas dari diskriminasi agama, etnis dan gender," jelas Sahle-Work.

Sahle-Work, yang lahir di ibukota Addis Ababa dan berkuliah di Perancis. Ia telah menjadi duta besar Ethiopia untuk Perancis, Djibouti, Senegal, dan blok regional, Otoritas Pembangunan Antarpemerintah (IGAD).

Tepat sebelum penunjukannya sebagai presiden dia adalah pejabat tinggi PBB di Uni Afrika. Dia fasih berbahasa Inggris, Perancis, dan Amharik, bahasa utama Ethiopia.

Uni Eropa memuji Sahle-Work sebagai "seorang diplomat yang sangat cakap" yang menyebut penunjukannya sebagai "tanda lain dari jalan Ethiopia menuju reformasi dan kohesi internal," seperti diutarakan juru bicara layanan eksternal Uni Eropa dalam pernyataannya.

Perubahan

"Mulatu telah menunjukkan kepada kami jalan untuk perubahan dan harapan, dia telah menunjukkan keberlanjutan sebelum dan sesudah meninggalkan kekuasaan. Saya meminta orang lain untuk memperhatikan teladannya dan siap untuk berubah," kata Sahle-Work dalam sebuah pidato di depan parlemen.

Kekuasaan politik di Ethiopia dikuasai oleh perdana menteri, sementara presiden terbatas sebagai simbol negara dan menghadiri upacara. Namun, posisi Sahle-Work memiliki bobot simbolik dan pengaruh sosial yang penting.

"Pemerintah dan partai-partai oposisi harus memahami bahwa kita hidup di rumah yang sama dan harus fokus pada hal-hal yang menyatukan kita, bukan apa yang memecah belah kita. Demi menciptakan negara dan generasi yang akan membuat kita semua bangga," katanya.

"Ketiadaan perdamaian mengorbankan banyak hal, terutama wanita. Jadi selama masa jabatan saya, saya akan menekankan peran perempuan dalam menjamin perdamaian dan pembagian perdamaian bagi perempuan."

Langkah Ethiopia ini menyusul beberapa negara Afrika lain yang sempat dipimpin oleh perempuan yang memiliki kekuatan eksekutif, seperti Ellen Johnson Sirleaf di Liberia (2006-2018) dan Joyce Banda di Malawi (2012-2014).

Banda diangkat ke kursi kepresidenan setelah kematian di kantor Bingu wa Mutharika. Sementara Sirleaf memenangkan dua pemilu sebelum mundur awal tahun ini pada akhir mandatnya yang diamanatkan konstitusi.

Credit cnnindonesia.com

Tiga Tahun Disandera Militan Suriah, Jurnalis Jepang Pulang

Seorang jurnalis lepas asal Jepang, Jumpei Yasuda, akhirnya kembali ke rumahnya pada Kamis (25/10), setelah tiga tahun disandera militan Suriah. (Hatay Governorship/Turkish Police/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Seorang jurnalis lepas asal Jepang Jumpei Yasuda, akhirnya kembali ke rumahnya pada Kamis (25/10), setelah tiga tahun disandera militan Suriah.

"Saya senang bisa kembali ke Jepang. Pada saat yang sama, saya tidak tahu apa yang akan terjadi dari sini atau apa yang harus saya lakukan," katanya ketika menyeberang dari Suriah ke Ankara, sebelum ke Jepang.

Ini bukan kali pertama Yasuda diculik oleh militan. Ia sudah pernah diculik oleh militan di Irak pada 2004 lalu.

Ketertarikannya untuk meliput ke wilayah konflik sudah terlihat sejak 2002, ketika Yasuda pergi ke Irak untuk meliput masalah lingkungan, dan ketahanan pangan untuk surat kabar Shinano Mainichi.

Saat itu, ia frustrasi karena surat kabarnya tidak setuju untuk melakukan tugas itu, sehingga dia berhenti pada 2003.

Dalam buku karyanya pada 2003, Yasuda menjelaskan bahwa ia pergi melakukan peliputan karena ingin menunjukkan penderitaan akibat perang.

"Saya tidak dapat melihat wajah orang-orang yang tinggal di negara yang disebut sebagai wilayah 'kejahatan' dari informasi yang diberikan oleh media Jepang, mereka hanya melaporkan hal-hal diplomatik dan inspeksi oleh PBB," tulisnya.

Yasuda kembali ke Irak pada 2007 untuk bekerja sebagai juru masak di kamp pelatihan tentara Irak. Tiga tahun kemudian, ia menerbitkan sebuah buku tentang pekerja di zona perang.

Perjalanan terakhirnya ke Irak terjadi pada 2015, saat itu tidak ada informasi mengenai keberadaannya. Kebanyakan warga Jepang yang disandera di sana telah dibunuh.

Sebut saja jurnalis Jepang, Kenji Goto, dan seorang temannya, Haruna Yukawa. Mereka dibunuh dengan cara dipenggal oleh militan di Irak.

Namun, kebanyakan wartawan di Jepang tak mengkhawatirkan nasib Yasuda karena menurut mereka, pria itu tangguh.

"Yasuda itu tangguh dan memiliki kekuatan mental yang hebat. Aku tidak khawatir dia akan terluka," kata seorang jurnalis lepas, Kosuke Tsuneoka.

Ketika Yasuda terbang kembali ke Jepang, beberapa pengguna media sosial pun melontarkan kritikan karena menganggap pemerintah menghamburkan uang negara demi membayar tebusan jurnalis tersebut.

"Setelah dia kembali, saya ingin dia mengadakan konferensi pers untuk meminta maaf dan bekerja untuk membayar kembali uang tebusan. Saya tidak perlu mendengar pendapatnya," tulis pengguna akun Twitter, Kawako.

"Apakah benar-benar perlu untuk menyelamatkannya lagi? Membayar sejumlah uang yang besar untuk tebusan?" tulis pengguna akun Twiter @Massa.Kongo.

Meski pemerintah membantah membayar tebusan, tapi gelombang kritik ini membuat wartawan Jepang khawatir mereka tidak dapat dengan leluasa meliput ke daerah konflik.

"Saya khawatir atmosfer mereka menjadi seperti ini, sehingga orang tidak boleh pergi karena berbahaya dan kecenderungannya menuju pengendalian diri," tulis Yoshihiro Kando, mantan wartawan surat kabar Asahi.

Credit cnnindonesia.com

Turki harapkan Irak bentuk pemerintahan kuat

Suasana jalan di distrik Kota Sadr, Baghdad, Irak, Sabtu (19/5/2018). (REUTERS/Thaier al-Sudani)

Ankara, Turki (CB) - Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan Turki mengharapkan pemerintah yang kuat akan dibentuk di Irak setelah pemilihan umum di sana.

"Pembangunan kembali Irak itu penting. Kami (Turki) adalah negara yang paling tulus. Kami menjanjikan pinjaman lima miliar dolar AS (buat Irak). Ketegasan kami akan menguntungkan dari uang ini melalui penanaman modal, perdagangan dan dengan melakukan berbagai proyek (di sana)," kata Cavusoglu, sebagaimana dikutip kantor berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis. Ia menambahkan Irak mesti melanjutkan perang melawan teror.

"Sekarang, sebagai NATO, kami akan melatih pasukan keamanan Irak," katanya. Ditambahkannya, seorang perwira senior militer akan memberi sumbangan buat misi tersebut.

"Kegiatan kami akan mendorong kemampuan pasukan keamanan Irak. Da`esh masih ada di wilayah itu. Perang melawan PKK juga penting," kata Cavusoglu.

Dalam kegiatan terornya selama lebih dari 30 tahun terhadap Turki, PKK --yang dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris oleh Turki, AS dan Uni Eropa-- telah bertanggung-jawab atas kematian lebih dari 400.000 orang, termasuk perempuan dan anak kecil.

Menteri luar negeri tersebut mengatakan kerja sama antara Pemerintah Sentral Irak serta Pemerintah Regional Kurdi (KRG) dan Turki juga penting.

Cavusoglu mengatakan Turki ingin membuka kembali Konsulat Turki di kota besar Irak --Mosul dan Basra, serta Kirkuk.

Sementara itu, Cavusoglu juga berbicara mengenai hubungan yang tegang antara Turki dan Israel dan mengatakan Israel harus melakukan tindakan bagi normalisasi hubungan.

Pada Desember, Presiden AS Donald Trump memicu kemarahan dunia, setelah mengungkapkan rencana untuk memindahkan Kedutaan Besar AS ke Jerusalem dan mengumumkan kota itu sebagai ibu kota Israel serta berikrar akan memindahkan kedutaan besar Washington ke kota tersebut.

Pemindahan kedutaan besar itu dilakukan berbarengan dengan peringatan ke-70 berdirinya Israel pada 1948 --peristiwa yang oleh rakyat Palestina dinamakan "Nakba" atau "Bencana".

Pada pertengahan Mei, Turki telah menarik duta besar di Telv Aviv, Israel, dan Washington untuk konsultasi.

Jerusalem tetap menjadi pusat konflik Timur Tengah; rakyat Palestina menginginkan Jerusalem Timur --yang diduduki oleh Israel sejak 1967-- sebagai ibu kota negara Palestina merdeka.

"Sayangnya Israel melanjutkan permukiman tidak sahnya. Sayangnya, keputusan AS mendorong Israel mengenai permukiman ini," kata menteri luar negeri Turki tersebut.

Turki akan terus mendukung Palestina dalam masalah itu, ia menambahkan.

Credit antaranews.com

Tokoh syiah Irak tolak pemungutan suara rahasia bagi kabinet baru

Pendukung Irak dari daftar Sairun bergembira dengan membawa bendera Irak dan foto ulama Syiah Moqtada al-Sadr setelah hasil pemilihan parlemen Irak diumumkan di Baghdad, Irak, Selasa (15/5/2018). (REUTERS/Thaier al-Sudani)

Baghdad (CB) - Tokoh Syiah kondang di Irak, Muqtada As-Sadr, pada Rabu (24/10) menolak pemungutan suara rahasia di Parlemen mengenai susunan Kabinet baru.

"Orang ingin memperbarui sistem melalui pemerintah yang jujur dengan teknokrat yang independen yang diawasi oleh calon perdana menteri tanpa tekanan dari partai atau blok," kata As-Sadr di akun Twitter.

Calon Perdana Menteri Adil Abdul-Mahdi dijawalkan pada Rabu untuk mengumumkan pemerintahnya dan programnya untuk disetuji oleh Parlemen, kata kantor berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.

Anggota Parlemen Irak menyetujui sebagian daftar anggota Kabinet dan program yang diusulkan oleh Abdul-Mahdi, termasuk mantan menteri perminyakan sementara Thamer Ghadhban sebagai Menteri Perminyakan.

Anggota Parlemen kawakan dari Suku Kurdi, Fuad Hussein, diangkat sebagai Menteri Keuangan, kata beberapa anggota Parlemen. Parlemen dijadwalkan melakukan pemungutan suara buat sisa delapan menteri pada malam hari yang sama.

Pada awal Oktober, Barham Salih --yang baru terpilih sebagai Presiden Irak-- menugaskan Abdul-Mahdi untuk membentuk pemerintah baru.

Calon perdana menteri itu diduga didukung oleh tokoh spiritual Syiah Irak Ali As-Sistani.

Abdul-Mahdi telah menjadi menteir keuangan di pemerintah sementara dan menteri perminyakan dari 2014 sampai 2016.

Credit antaranews.com

Kamis, 25 Oktober 2018

China Tegaskan Akan Pertahankan Tiap Jengkal Tanahnya

Ilustrasi (REUTERS/Petar Kujundzic)

Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan China Wei Fenghe menegaskan bahwa negaranya tidak akan pernah menyerahkan sejengkal pun wilayah China kepada negara lain. Penekanan ini termasuk penyerahan pulau Taiwan yang telah mengadakan pemerintahan sendiri dan mengklaim daratan itu sebagai miliknya. Hal ini juga merujuk pada perairan Laut Cina Selatan yang masih diperselisihkan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara.

Hal ini dikemukakan oleh Fenghe dalam pernyataan dalam pembukaan Forum Xiangshan, Kamis (25/10). Forum ini adalah jawaban ala Cina atas forum keamanan tahunan Shangri-La Dialogue yang dihadiri oleh menteri pertahanan, dan kepala militer di kawasan Asia Pasifik, yang sebelumnya diadakan di Singapura.

Menteri Pertahanan AS Jim Mattis mengatakan kepada mitranya di Cina pekan lalu bahwa dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia perlu memperdalam hubungan tingkat tinggi mereka. Sehingga bisa menavigasi ketegangan dan mengendalikan risiko konflik yang tidak disengaja.

Sebelumnya, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menuding sepak terjang China di dunia internasional "benar-benar" mengancam perdamaian dan stabilitas negaranya.

Hal ini diungkap Tsai karena menganggap China meningkatkan "serangan" untuk membendung upaya Taiwan meraih kedaulatan. Salah satunya adalah dengan mendesak negara-negara lain di dunia untuk memutus hubungan diplomatik dengan Taipei. Relasi antara Beijing dan Taipei terus memanas terutama sejak Tsai menjabat pada Mei 2016 lalu.

Sejak Tsai berkuasa, lima negara baru memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan akibat tekanan China. Hingga saat ini hanya tersisa 17 negara yang masih mengakui Taiwan sebagai negara secara diplomatik.

Taiwan mengaku sebagai negara yang berdaulat dan memiliki sistem politik, keuangan, dan hukum sendiri sejak 1949 lalu. Namun, hingga kini, wilayah itu tidak pernah benar-benar mendeklarasikan berpisah dari China.

Sejak itu, Taiwan secara agresif terus berupaya mendapat pengakuan negara lain sebagai negara merdeka. Sementara itu, China berkeras menganggapnya sebagai wilayah pembangkang yang ingin memisahkan diri.

Baru-baru ini, China juga terus meningkatkan latihan militer di sekitar Taiwan. Tak hanya itu, Beijing pun berhasil menekan sejumlah perusahaan internasional untuk memasukan Taiwan sebagai bagian dari China dalam sejumlah situs resminya.

Credit cnnindonesia.com

China dan Rusia Kerap Sadap iPhone Trump

Presiden AS Donald Trump (REUTERS/Kevin Lamarque)

Jakarta, CB -- Intelijen China dan Rusia disebut kerap menyadap telepon seluler milik Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dengan demikian, setiap panggilan telepon yang dilakukan oleh Trump bisa didengakan oleh intelijen kedua negara itu. Meski demikian, Trump tetap menggunakan ponselnya itu untuk melakukan telepon, demikian dilaporkan The New York Times, Rabu (24/10).

Disebutkan dalam laporan itu bahwa iPhone Trump kerap digunakan untuk bergosip, berkeluh kesah, atau meminta bantuan kepada teman-teman lamanya.

Namun, intelijen AS memperingatkan bahwa mata-mata China sering menyadap dan memanfaatkan informasi berharga yang mereka dengar untuk mencari cara untuk memanfaatkan Presiden untuk memengaruhi kebijakan administrasinya.

Laporan The Times ini berdasarkan kutipan dari pejabat yang saat ini menjabat dan mantan pejabat. Mereka menyebut bahwa mata-mata Cina telah mendengarkan panggilan iPhone Trump. Para pembantu Presiden juga telah memberitahunya bahwa mata-mata Rusia tengah mendengarkan pembicaraannya secara teratur.

Namun, Trump menolak untuk menyerahkan iPhone miliknya. Pejabat Gedung Putih hanya berharap bahwa Trump bisa menahan diri agar tidak membocorkan informasi rahasia ketika tengah berbincang dengan kawan-kawannya itu.

Penggunaan telepon seluler Trump selalu dicatat selama ia menjabat setelah para ahli keamanan mengemukakan kekhawatiran mereka soal keamanan informasi.

Pada April, CNN mencatat bahwa ketika John Kelly menjadi kepala staf keamanan, Trump membuat lebih banyak panggilan telepon melalui switchboard Gedung Putih. Switchboard adalah telepon khusus yang disediakan di Gedung Putih. Tapi, setelah itu, Presiden lebih sering melakukan panggilan melalui ponselnya.

Laporan New York Times mengatakan para pejabat frustasi untuk mengingatkan Trump agar tidak membuat panggilan menggunakan perangkat seluler yang tidak terjamin keamanannya itu.

Para pejabat itu mengatakan kepada Times bahwa China sedang berusaha memanfaatkan hasil sadapan pembicaraan Trump untuk membantu negara itu dalam perselisihan perang dagang dengan AS.

Menurut mereka, China telah mencatat percakapan Trump dengan Stephen Schwarzman, kepala Grup Blackstone, dan Steve Wynn, seorang tokoh Las Vegas yang mendirikan investasi besar di Makau, pusat perjudian di Tiongkok.

Wynn mengundurkan diri sebagai ketua keuangan untuk Komite Nasional Partai Republik Januari lalu menyusul tuduhan pelanggaran seksual. Namun, ia membantah tuduhan itu.

China, pada gilirannya, mulai menggunakan para pebisnisnya untuk mencoba mempengaruhi orang-orang yang terkait dengan masalah itu dengan Trump. Sehingga mereka berharap agar informasi itu akan sampai kepada Presiden.

Seorang pengacara untuk Wynn mengatakan kepada Times bahwa Wynn sudah pensiun dan menolak berkomentar. Sementara itu juru bicara Blackstone mengatakan Schwarzman "telah dengan senang hati melayani sebagai perantara untuk masalah-masalah kritis tertentu antara kedua negara atas permintaan kedua kepala negara."

Juru bicara Schwarzman Christine Anderson mengatakan kepada CNN dia tidak memiliki komentar tambahan.

Sebelumnya, Trump berbicara kepada Wall Street Journal minggu ini bahwa ia memiliki kebijaksanaan tentang informasi yang dikirimkan melalui teleponnya.

Credit cnnindonesia.com