Rabu, 22 November 2017

Putra Mahkota Saudi Syaratkan Ini untuk Tersangka Korupsi Bebas

CB, Jakarta - Putra Mahkota Arab Saudi , Mohammed bin Salman sedang bernegosiasi dengan beberapa pangeran dan pengusaha tajir terkenal yang jadi tersangka korupsi dan ditahan untuk pembebasan mereka.
MBS, sapaan putra mahkota Saudi itu, akan membebaskan pangeran dan pengusaha tajir dari tahanan jika mereka menyerahkan 70 persen dari harta kekayaannya, termasuk kekayaan perusahaannya. Hotel Ritz Carlton di Riyadh berubah menjadi rumah tahanan untuk mereka.
"Mereka sedang membuat kesepakatan di Ritz. Ambil uangnya dan anda akan pulang ke rumah," kata seorang penasehat, mengutip Middle Eas Monitor, 17 November 2017.

Sejak memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, MBS telah menangkap dan menahan sekitar 208 orang tersangka korupsi meliputi sedikitnya 40 pangeran, pengusaha, menteri, pejabat pengadilan, dan mantan menteri.

Presiden Joko Widodo menerima Pangeran Arab Saudi Al-Waleed bin Talal bin Abdulaziz Al Saud di Istana Bogor, 22 Mei 2016. (Foto: Dokpri Dubes RI Arab Saudi)
Pangeran sekaligus pebisnis super tajir Saudi, Alwaleed bin Talal juga ditahan sebagai tersangka korupsi. Sosok terkenal Saudi lainnya yang dijadikan tersangka dan ditahan adalah mantan ketua pengadilan Khaled Al-Tuwaijri dan raja media Saudi Waleed Al-Ibrahim.

Saudi membekukan sekitar 1.200 rekening bank para tersangka korupsi. diketahui nilai aset dan kekayaan para tersangka mencapai US$800 miliar. Dari investigasi yang dilakukan, aparat penegak hukum memperkirakan dapat membawa uang negara kembali sebesar US$300 miliar. Namun, saat ini yang bisa dikuasai sedikitnya US$100 miliar.
Sudah banyak yang mencurigai pemberantasan korupsi yang dilakukan putra mahkota Sauid itu merupakan bagian dari strategi lebih besar, yakni untuk menambah dana untuk pemasukan negara yang kering setelah resesi akibat melorotnya harga minyak dunia.
Belum diketahui pasti apakah negosiasi itu membuahkan hasil.

Credit TEMPO.CO

Bebas dari Hukuman, Pangeran Saudi Serahkan 70 Persen Hartanya

CB, Jakarta - Otoritas Arab Saudi menetapkan persyaratan pembayaran miliaran dolar terhadap para pangeran bila mereka ingin bebas dari hukuman.
Menurut laporan Financial Times, Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman sedang negosiasi dengan para pangeran dan pengusaha yang ditahan setelah mereka dituding korupsi.

Pangeran Alwaleed bin Talal, milioner kaya yang ditangkap Komisi Anti Korupsi Arab Saudi, memiliki dua pesawat pribadi, yaitu Boeing 747-400 dan Airbus A380. Pesawat 747-400 miliknya dirancang ulang dengan sebuah kursi tahta megah dan mewah terletak di tengah ruang tamu. news.gr

"Mereka ditahan awal bulan lalu setelah dituduh korupsi," tulis Middle East Monitor.
Dalam beberapa kasus, otoritas Arab Saudi meminta mereka menyerahkan 70 persen kekayaannya dengan imbalan mereka dibebaskan dari tahanan.
Putra Mahkota Mohammed bin Salman selaku ketua Komite Antikorupsi Arab Saudi menangkap sedikitnya 40 pangeran dan lebih dari 200 pengusaha, pejabat militer dan mantan pejabat karena tudingan korupsi, 4 November 2017.
Mereka saat ini ditempatkan di hotel mewah Ritz Carlton Riyadh sebagai tahanan.

Laporan Wall Street Journal menyebutkan, otoritas Arab Saudi telah membekukan lebih dari 1.200 rekening bank para tersangka korupsi dan menyita lebih dari US$ 800 miliar atau setara dengan Rp 10.800 triliun dalam bentuk uang kontan dan aset.

Bangunan mewah hotel Ritz Carlton di Riyadh, Arab Saudi. Salah seorang yang ditahan di hotel tersebut sejak Minggu (05/11) adalah pebisnis Arab Saudi, Pangeran Alwaleed bin Talal. ritzcarlton.com
Salah satu pangeran terkaya di Arab Saudi yang ditahan adalah Alwaleed bin Talal.

Kekayaan lelaki berusia 62 tahun ini diperkirakan mencapai Rp 243 triliun. Pangeran berpengaruh di Arab Saudi pernah mengecam Donald Trump sebelum jadi Presiden Amerika Serikat karena melarang umat Islam dari tujuh negara muslim masuk ke Amerika.

Credit TEMPO.CO

Terkait Korupsi, Pejabat Arab Saudi Serahkan Saham Rp 14 T

CB, Riyadh -- Pemerintah Arab Saudi dikabarkan meminta para terduga pelaku korupsi untuk menyerahkan aset dana uang milik mereka. Sebagai gantinya, pemerintah akan melepas mereka dari tuduhan terlibat korupsi.
"Ada kesepakatan soal memisahkan uang dengan aset seperti properti dan saham. Pemerintah juga akan memeriksa akun bank untuk mengecek jumlah uang milik orang-orang yang ditahan," kata sumber anonim kepada Reuters, Jumat, 17 Nopember 2017.

Menurut sumber ini, seorang pengusaha Arab Saudi menarik dana mencapai puluhan juta riyal dari akun bank miliknya terkait kesepakatan yang dibuat dengan komisi antikorupsi bentukan pemerintah. Komisi ini dikepalai langsung oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman, yang merupakan putra Raja Salman.

Dalam kasus berbeda, seorang mantan pejabat senior pemerintahan Saudi bersedia menyerahkan kepemilikan saham bernilai empat miliar riyal atau sekitar Rp14 triliun.
Pemerintah Saudi menempuh cara pembekuan rekening bank hingga penyitaan aset para terduga korupsi. Hingga saat ini, pemerintah belum menjelaskan secara detil penanganan kasus korupsi dari sekitar 200 orang yang telah ditahan.
Seperti diberitakan, Raja Salman mengeluarkan keputusan pembentukan Komisi Antikorupsi Arab Saudi yang dikepalai putra mahkota pada awal Nopember ini. Pada hari yang sama, komisi segera menahan orang-orang yang menjadi target. Ada sebelas pangeran dan empat menteri aktif serta puluhan mantan menteri, yang ditangkap. Sebagian dari mereka ditahan di Ritz Carlton setempat, yang merupakan milik kerajaan.

Credit TEMPO.CO

Arab Saudi Dituding Siksa 2 Pengusaha Tajir Tersangka Korupsi

CB, Jakarta - Arab Saudi dikabarkan menyiksa dua pengusaha tajir tersangka korupsi yang ditahan di hotel Ritz Carlton. Kekerasan fisik tersebut dikhawatirkan berlanjut. Penyiksaan juga dialami tersangka lainnya.
Beberapa whistleblower Arab Saudi mengatakan bahwa Putra Mahkota Mohammed bin Salman yang mengawasi secara pribadi para tahanan tersebut memerintahkan para petugas keamanan memukuli para tahanan yang sekarang ditahan di hotel Ritz Carlton.

Putra Mahkota Mohammed bin Salman, meskipun baru berusia 32 tahun, memiliki peran dominan untuk urusan militer Saudi, kebijakan luar negeri, serta kebijakan ekonomi dan sosial. AFP/SAUDI ROYAL PALACE/BANDOUR AL-JALOUD

Laporan lain menyebutkan, dua tahanan yang dianggap potensial melakukan perlawanan dalam tahta kerajaan adalah pengusaha tajir Alwaleed bin Talal dan Mutaib bin Abdullah. Keduanya paling keras mengalami siksaan.
Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman selaku ketua Komisi Antikorupsi Arab Saudi menangkap sedikitnya 40 pangeran dan lebih dari 200 pengusaha, pejabat militer dan mantan pejabat karena tudingan korupsi.

Alwaleed bin Talal. AFP Photo
"Mereka saat ini ditempatkan di hotel mewah Ritz Carlton Riyadh sebagai tahanan," tulis Middle East Monitor.

Laporan Wall Street Journal menyebutkan, otoritas Arab Saudi telah membekukan lebih dari 1.200 rekening bank para tersangka korupsi dan menyita lebih dari US$ 800 miliar atau setara dengan Rp 10.800 triliun dalam bentuk uang kontan dan aset.

Credit TEMPO.CO

Dewan Shura Arab Saudi Godok Aturan Perlindungan Whistleblowers

CB, Jakarta - Dewan Shura Arab Saudi akan membahas draf peraturan mengenai perlindungan terhadap whistleblowers, orang yang memberikan informasi awal tentang dugaan korupsi.
Draf peraturan yang diberi judul Sistem Perlindungan Whistleblowers untuk Korupsi Keuangan dan Administrasi diajukan oleh Dr Mu'adi Al-Madhhab berdasarkan pasal 23 Dewan Sura, mengutip Arab News, 19 November 2017.

"Tujuan proposal ini adalah untuk mengurangi pernyataan keberatan dan niat jahat, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dari berbagai lembaga negara," ujar media setempat.

Pangeran Miteb bin Abdul Aziz saat berada di Janadriyah di pinggiran Riyadh, Arab Saudi, 15 Februari 2008. Putra Raja Abdullah bin Abdul Aziz tersebut ditangkap Komite Anti-Korupsi Arab Saudi atas dugaan korupsi pengadaan Walkie-Talkie. AFP PHOTO/HASSAN AMMAR
Draf ini juga ditujukan untuk mempromosikan integritas dan perlindungan whistleblowers dari pengecualian, disfungsi, pelanggaran administrasi atau pembalasan dari dalam lingkungan tempat ia bekerja, dari lembaga-lembaga terhormat, dari upaya mengungkap identitasnya oleh atasa dan rekan sekerjanya.

Sejak genderang perang melawan korupsi gencar disuarakan di Arab Saudi, peran whistleblower menjadi penting.
Draf peraturan tentang perlindungan whistleblowers diperkirakan akan menarik minat investor asing untuk menanamkan investasinya sesuai dengan program pemerintah Arab Saudi yang baru dikampanyekan, Vision 2030.
Investor akan merasa aman menanamkan uangnya di Arab Saudi karena sistemnya melayani hak mereka dan meningtkan kepercayaan diri mereka dalam mekanisme kerja dan meningkatnya level sistem integritas.

Credit TEMPO.CO

Prancis Larang Muslim Shalat Berjamaah di Jalan

Seorang polisi Prancis berjaga-jaga di sebuah masjid di Prancis. (ilustrasi)

CB, PARIS -- Menteri Dalam Negeri Prancis, Gerard Collomb pada Ahad (19/11) mengatakan, masyarakat Muslim tidak diizinkan menggelar shalat berjamaah di jalan-jalan di pinggir Kota Paris. Sebelumnya demonstran dan masyarakat Muslim sempat bentrok dalam beberapa pekan terakhir.

Shalat di jalan dilakukan di pinggiran Kota Clichy-la-Garenne setiap Jumat sejak masjid setempat ditutup oleh pihak berwenang pada musim semi. Politisi lokal dan demonstran telah berusaha menghentikan Muslim melakukan shalat berjamah di jalan. Pemerintah nasional juga siap untuk bertindak.

"Mereka tidak akan shalat di jalan, kami akan mencegah mereka," kata Collomb kepada Franceinfo dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Ahad, dilansir dari The Daily Caller, Senin (20/11).

Collomb mengatakan, pihaknya akan memastikan menyelesaikan konflik dalam beberapa pekan ke depan. Ia menekankan, umat Islam harus memiliki tempat untuk shalat. Dia juga mengakui solusi saat ini tidak berjalan baik.

Puluhan politisi Prancis menyanyikan lagu kebangsaan 11 November saat mereka melakukan demonstrasi di sekitar 200 umat Islam di daerah tersebut. Seorang walikota, anggota parlemen, anggota dewan lokal dan warga sipil berjalan membawa spanduk bertuliskan 'Hentikan Shalat Ilegal di Jalan'.

Demonstrasi tersebut dilakukan saat mereka mencoba mendorong masyarakat Muslim yang sedang shalat keluar dari alun-alun pasar kota. Polisi anti huru hara harus memisahkan dua kelompok tersebut untuk menghindari konfrontasi yang berpotensi menimbulkan kekerasan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Iran Nyatakan Kemenangan atas ISIS di Irak dan Suriah

Presiden Iran Hassan Rouhani menyatakan kemenangan atas ISIS di Irak dan Suriah. (AFP Photo/Behrouz Mehri)

Jakarta, CB -- Presiden Iran Hassan Rouhani menyatakan kemenangan atas ISIS di Irak dan Suriah menyusul lepasnya sebagian besar wilayah kekuasaan kelompok teror pimpinan Abu Bakr al-Baghdadi tersebut.

Iran adalah salah satu pendukung utama Presiden Suriah Bashar al-Assad yang juga mengirimkan sejumlah penasihat militer dan ribuan "relawan" untuk memerangi ISIS di kedua negara yang dilanda konflik.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, Selasa malam (21/11), Rouhani berterima kasih kepada "semua pejuang Islam," pemimpin tertinggi Ayatollah Khamenei dan pasukan bersenjata Irak dan Suriah atas "berakhirnya kelompok yang membawa kejahatan, kehancuran, pembunuhan dan kebiadaban ini."

Dia mengucapkan selamat kepada Garda Revolusi Iran dan organisasi sayapnya di luar negeri, Pasukan Quds, atas "kemenangan besar" yang telah dicapai, meski juga menegaskan bahwa"peran utamanya dipegang oleh rakyat dan tentara Suriah, Irak dan Libanon."

"Kami membantu mereka sesuai dengan kewajiban religius dan Islam," ujarnya sebagaimana dikutip AFP.

Media Iran pada Minggu dan Senin menyiarkan rekaman komandan Pasukan Quds, Qassem Soleimani, di kota Albu Kamal yang berada di perbatasan Suriah. Dilaporkan, ia sendiri yang memimpin operasi merebut kembali benteng pertahanan urban terakhir para militan.

Dalam pesan yang dirilis Garda Revolusi, Soleimani mengucapkan selamat kepada Khamenei atas "kemenangan kunci" dari ISIS ini.

"Saya mengumumkan akhir dari kelompok ini," bunyi pernyataan itu.

Dia juga memuji peran dari koalisi paramiliter Irak yang dipimpin Hashed al-Shaabi dan peran kunci gerakan Hizbullah dalam pertempuran di Suriah. Kedua kelompok itu berkaitan erat dengan Iran.

Militan ISIS saat ini masih bertempur untuk berupaya menyelamatkan diri dari gempuran di sebagian kecil wilayah Irak dan Suriah. Mereka telah kehilangan banyak kawasan yang semula dikuasai lewat operasi kilat 2014 lalu.
Baik pemerintah Suriah maupun Irak hingga kini masih belum menyatakan kemenangan telah atas kelompok teror tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Hizbullah bersiap tarik pasukan dari Irak setelah ISIS kalah

Hassan Nasrallah. (REUTERS)

Beirut, Lebanon (CB) - Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah pada Senin menyatakan dia bersiap menarik pasukannya dari Irak setelah ISIS kehilangan kendali atas benteng kota terakhirnya di negara itu.

Dalam pidato yang disiarkan di televisi pada Senin malam, Nasrallah mengatakan gerakan Lebanon tersebut telah mengerahkan "sejumlah komandan dan kader kami" ke Irak untuk melawan ISIS.

"Kami menganggap misinya sudah selesai, namun kami menunggu pengumuman final kemenangan Irak," katanya sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

Setelah pernyataan tersebut disampaikan, Hizbullah akan mengkaji kembali keberadaannya di Irak dan mungkin akan menarik anggotanya.

"Jika menurut kami itu sudah selesai, bahwa keberadaan para saudara ini tidak diperlukan lagi, mereka akan pulang untuk dikerahkan kembali ke wilayah lain yang membutuhkan mereka," kata Nasrallah.

Hizbullah kebanyakan mengerahkan komandan berpengalaman sebagai penasihat dan pelatih untuk bekerja bersama Hashed al-Shaabi, payung paramiliter yang didominasi kelompok milisi Syiah yang juga setia kepada Teheran.

Pasukan Irak pada 17 November mengumumkan mereka telah merebut kembali Rawa, kota terakhir yang dikuasai ISIS di Irak, mengakhiri operasi militer anti-ekstremis selama tiga tahun.

Upaya terakhir untuk melawan ISIS dipelopori oleh pasukan khusus Irak dan pasukan reguler namun Hashed, yang petempurnya sampai puluhan ribu, menjadi komponen kunci dalam operasi penumpasan itu.

Setelah ISIS tidak lagi mengendalikan satu pusat kota pun di Irak, para petempurnya yang selamat bergabung kembali di daerah-daerah gurun terpencil di sepanjang perbatasan dengan Suriah dan menuntaskan operasi-operasi yang harus diselesaikan.

Credit antaranews.com

Presiden Lebanon Bela Keberadaan Hizbullah

BEIRUT - Presiden Lebanon Michel Aoun menyatakan pembelaan atas keberadaan Hizbullah di negara itu. Dia juga menyuarakan penolakan atas keputusan Liga Arab untuk memasukan Hizbullah dalam daftar hitam terorisme.

Berbicara saat melakukan pertemuan dengan perwakilan Liga Arab di Beirut, Aoun melontarkan penolakan atas pernyataan yang menyebut bahwa pemerintah Lebanon adalah mitra dalam tindakan teroris, hanya karena mendukung Hizbullah.

Melansir AL Arabiya pada Selasa (21/11), Aoun juga mengadopsi sikap Hizbullah mengenai kepemilikan senjata, yang dalam pandangan Liga Arab tidak sah, dan membenarkan kehadiran mereka di Lebanon, dengan menyebut Hizbullah ada untuk melindungi Lebanaon dari ancaman Israel.

Seperti diketahui, kemarin para Menteri Luar Negeri Liga Arab sepakat bahwa Hizbullah adalah kelompok teroris. Dalam pertemuan itu juga disepakati bahwa pemerintah Lebanon, baik secara langsung atau tidak langsung telah terlibat dalam kegiatan teroris, karena mendukung Hizbullah.

"Hizbullah, yang merupakan mitra pemerintah Lebanon, adalah pihak yang bertanggung jawab atas dukungan terhadap kelompok teroris di negara-negara Arab dengan senjata canggih dan rudal balistik," kata Liga Arab, kemarin.

Credit sindonews.com

Militer Lebanon Kerahkan Pasukan ke Perbatasan Israel

BEIRUT - Panglima Angkatan Darat Lebanon Jenderal Joseph Aoun dilaporkan telah memerintahkan pengerahan pasukan ke wilayah perbatasan dengan Israel. Pasukan yang dikerahkan diminta untuk bersiaga guna menghadapi kemungkinan serangan yang dilancarkan Israel.

"Panglima militer Lebanon mendesak kesiapan penuh di perbatasan selatan untuk menghadapi ancaman musuh Israel dan pelanggarannya," kata militer Libanon melalui akun twitternya, seperti dilansir Reuters pada Selasa (21/11).

Militer Lebanon kemudian mengatakan, Jenderal Aoun meminta tentara untuk selalu waspada untuk melaksanakan resolusi DK PBB 1701 mengenai menjaga stabilitas di perbatasan dengan Israel.

Berdasarkan resolusi itu, tentara Lebanon diberi tanggung jawab untuk mempertahankan keamanan di wilayah perbatasan. Resolusi ini muncul setelah perang tahun 2006 antara Israel dan Hizbullah.

Sementara itu, sebelumnya Menteri Luar Negeri Lebanon, Gebran Bassi menuturkan, pihaknya memiliki kemampuan untuk melawan ancaman apapun. Meski begitu, Lebanon hanya menginginkan perdamaian dan stabilitas wilayah.

Dia kemudian memperingatkan bahwa negara agresor potensial akan mengalami konsekuensi, yang bisa sampai ke Eropa.

"Negara Timur Tengah selalu memilih untuk mempertahankan kebijakan yang konstruktif dan baik dengan tetangganya dan negara-negara lain di dunia Arab, namun hal ini tidak mencegah tindakan bermusuhan terhadap Lebanon," kata Bassil.

Credit sindonews.com

Rotasi Bumi Melambat, Ahli Proyeksikan Gempa Global 2018

Kerusakan akibat gempa bumi. (ilustrasi)

CB, WASHINGTON -- Ilmuwan memproyeksikan akan terjadi gempa global tahun depan. Ini karena putaran atau rotasi Bumi melambat beberapa milidetik per hari, kemudian kembali cepat. Hal tersebut memicu peningkatan intensitas gempa Bumi di dunia.

Ahli geofisika dapat mengukur kecepatan rotasi Bumi dengan sangat tepat. Mereka meyakini pelambatan rotasi Bumi berkaitan erat dengan peningkatan siklumat.

Mereka menganalisis setiap gempa yang terjadi sejak 1900 dengan skala di atas 7,0 Skala Ritchter (SR). Tim ilmuwan ini membandingkan sejumlah data historis global dan menemukan fakta rotasi Bumi melambat dan sudah berlangsung selama lima tahun terakhir. Secara khusus, tim mencatat bahwa rotasi Bumi melambat setiap 25 hinga 30 tahun.
"Tahun ini perlambatan itu memicu peningkatan gempa bumi," tulis ahli geologi dari Duke University, Trevor Nace dalam ulasannya di Forbes, Rabu (22/11).

Apa penyebab rotasi Bumi melambat? Satu hipotesis melibatkan unsur inti luar Bumi, yaitu lapisan logam cair planet yang bersirkulasi di bawah mantel bawah yang padat. Inti luar bisa menempel pada mantel, sehingga menyebabkan terganggunya aliran lapisan logam cair ini. Hal ini mengganggu aktivitas medan magnet Bumi dan menyebabkan getaran-getaran dalam rotasi Bumi.

Ilmuwan sampai saat ini masih belum bisa menjelaskan perubahan rotasi Bumi seperti apa yang dapat memicu gempa bumi. Ini karena gempa bumi merupakan bencana yang paling sulit diprediksi. Gempa bumi bisa terjadi tiba-tiba dan bisa sangat merusak.

Ahli geologi, sebut Nace sering kali dibatasi tren historis dalam data untuk memprediksi kemungkinan terjadinya gempa. Penelitian terbaru ini menyediakan data lain untuk memberi tahu masyarakat risiko jangka pendek yang mereka hadapi tahun depan.

Tren selama abad lalu menunjukkan 2018 akan menjadi tahun gempa bumi teraktif. Biasanya, sebut Nace akan ada 15 hingga 20 gempa besar, minimal 7,0 SR dan biasanya lebih besar. Pada tahun kelima perlambatan rotasi Bumi, peneliti sudah mencatat rata-rata terjadi 25 hingga 30 gempa besar.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Bom Bunuh Diri di Masjid Nigeria, 50 Jemaah Salat Subuh Tewas

CB, Nigeria - Lebih dari 50 orang jemaah salat Subuh tewas akibat ledakan bom bunuh diri yang dilakukan seorang remaja di masjid di Mubi, Adamawa, Nigeria. Saat peristiwa terjadi, masjid sedang dipenuhi Jemaah yang akan melaksanakan salat Subuh.
Boko Haram, kelompok militan yang telah membunuh puluhan ribu orang dan mengungsikan jutaan orang di wilayah tersebut, diduga berada di balik serangan tersebut. Kelompok tersebut menggunakan anak-anak berusia lima tahun untuk melakukan ratusan serangan di pasar, pos pemeriksaan, dan masjid, dalam beberapa tahun terakhir. Namun, peristiwa yang terjadi di masjid Madinah masih yang tertinggi.

Dalam gambar yang beredar di media sosial pasca serangan bom bunuh diri, menunjukkan noda darah di lantai masjid, dan lubang menganga pada dinding masjid. Warga yang tinggal di sekitar masjid, Abubakar Sule, mengatakan kepada Agence France-Presse, ia baru saja keluar dari masjid saat mendengar ledakan.

Setelah itu, ia bergegas ke tempat kejadian. “Saya berada disana saat penyelamatan berlangsung dan 40 orang meninggal di tempat. Sementara lainnya dibawa ke rumah sakit,” kata Abubakar, seperti dilansir dari The Guardian.

Seorang polisi Othman Abubakar mengatakan kepolisian masih berusaha memastikan jumlah korban luka karena saat ini sedang berada di rumah sakit. Ia pun belum bisa memastikan siapa pelaku bom bunuh diri. Namun, polisi sudah mempunyai nama yang diduga berada di balik serangan itu.

Credit TEMPO.CO

India Batalkan Beli Senjata 500 Juta Dolar AS dari Israel

Tank Israel

CB, NEW DELHI -- Kementerian Pertahanan India membatalkan kesepakatan militer dengan sebuah perusahaan teknologi pertahanan Israel, Rafael Advance Defense Systems, senilai 500 juta dolar AS.

Dilaporkan media lokal yang dikutip Middle East Monitor, Selasa (21/11), dalam kesepakatan tersebut India akan membeli 8.000 rudal anti-tank Spike dan 300 peluncur rudal. Menurut sumber dari India, pembatalan kesepakatan tersebut hanya karena ingin memperkuat industri pertahanan lokal.

"Berdasarkan rincian kesepakatan tersebut, Israel telah berjanji membangun pabrik perakitan lokal untuk menciptakan pekerjaan di India," menurut sumber dari orang India yang dianggap mengetahui kesepakatan itu.

Kesepakatan itu akan segera ditandatangani, namun karena mendapat tekanan dari industri senjata India, Kementerian pertahanan membatalkannya. Sumber tersebut mengatakan tentara India telah mengkritik keputusan kementerian pertahanan karena roket buatan lokal akan membutuhkan waktu lama untuk dikembangkan.

Sumber tersebut juga menilai keputusan dari Kementerian pertahanan itu akan berpengaruh pada kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang dijadwalkan pada Januari mendatang. Kunjungan itu sebagai tanggapan atas kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi pada Juli.

Akan tetapi, Rafael Advance Defense Systems justru mengatakan belum mengetahui secara resmi memgenai adanya perubahan apa pun terhadap kontrak tersebut.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Aktivis Tuduh Rezim Apartheid Myanmar Picu Krisis Rohingya

Peluncuran laporan Amnesty International terbaru terkait krisis kemanusiaan dan pelanggaran HAM yang mengincar etnis minoritas Muslim Rohingya di Myanmar, pada Selasa (21/11) di Jakarta. (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta, CB -- Kelompok aktivis hak-hak asasi manusia (HAM) Amnesty International menilai pemerintah Myanmar menerapkan sistem rasis apartheid terhadap etnis Rohingya. Perlakuan diskrimatif itu menyebabkan krisis kemanusiaan yang terus mengincar etnis minoritas, terutama muslim Rohingya selama ini.

“Kami menemukan bahwa pembatasan hak Rohingya terus meningkat sejak konflik komunal 2012 lalu di Rakhine. Penerapan hukum serta kebijakan rasial yang diskriminatif terhadap Rohingya selama ini membuat kami berkesimpulan bahwa perilaku pemerintah mengarah pada kejahatan kemanusiaan, apartheid yang memicu konflik kemanusiaan dan terus memburuk,” papar salah satu peneliti dari Amnesty Internasional soal Myanmar, Elise Tillet, dalam peluncuran laporan terbaru organisasi itu soal krisis kemanusiaan di Rakhine, di Jakarta, Selasa (21/11) .

Laporan itu dibuat berdasarkan penyelidikan Amnesty International di Myanmar selama dua tahun terakhir, serta tiga bulan di wilayah Rakhine. Hasilnya menunjukkan bahwa ada perbedaan sikap dan kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya.

Otoritas Myanmar memberlakukan kebijakan imigrasi yang ketat bagi etnis Rohingya dan membatasi ruang geraknya. Komunitas Rohingya tidak diizinkan pergi ke luar kota bahkan ke desa-desa lain di Rakhine tanpa izin aparat setempat.

Aparat juga memberlakukan jam malam bagi etnis Rohingya. Mereka hanya diperbolehkan beraktivitas di luar desa mulai pukul 6 pagi hingga 6 malam. “Di luar jam tersebut, Rohingya tidak boleh berkeliaran di luar tempat tinggal dan desa mereka. Bahkan untuk pergi ke rumah sakit di luar desa mereka pun harus mendapat izin terlebih dahulu dan mematuhi jam malam tersebut,” kata Elise.

"Banyak kaum Rohingya yang dipukuli oleh petugas di pos pemeriksaan karena dianggap tidak memiliki izin untuk berpergian. Pada Maret 2016 lalu, saya bertemu seorang bapak Rohingya di Rakhine yang sedang mencari anaknya yang ditangkap saat hendak pergi ke Yangon,” ujar Elise menambahkan.

Pembatasan berpergian ini pun, tutur Elise, juga berimbas pada pembatasan hak etnis Rohingya pada akses pendidikan dan kesehatan di Myanmar.

Elise mengatakan kebijakan diskriminatif mirip apartheid yang pernah berlaku di Afrika Selatan itu juga mengakar pada konstitusi Myanmar di mana Undang-undang Kewarganegaraan 1983 tidak memasukan etnis Rohingya sebagai salah satu etnis resmi negara anggota ASEAN itu.

Etnis Rohingya dianggap sebagai Bengali, imigran ilegal asal Bangladesh. Sejak 2016, bayi-bayi Rohingya yang baru lahir sudah tidak mendapatkan akte kelahiran di Myanmar. Hal ini dikhawatirkan menjadi awal pencabutan hak kewarganegaraan anak-anak Rohingya ketika mereka dewasa.

Dalam kehidupan sosial dan politik, Rohingya juga sudah tidak memiliki hak memilih dalam pemilihan umum 2015 lalu. Kaum Rohingya juga dilarang berkumpul atau beroganisasi di tempat publik yang menyebabkan mereka kesulitan untuk melaksanakan ibadah bersama.

“Warga Rohingya tidak diperbolehkan berkumpul di muka publik lebih dari empat orang. Selama ini, warga Rohingya pun harus sembunyi-sembunyi untuk beribadah bersama. Jika ketahuan maka mereka akan diberi sanksi,” ujar Elise.

Amnesty International pun menyimpulkan kebijakan apartheid yang mengasingkan Rohingya selama ini menjadi pemicu persekusi yang terus menargetkan etnis minoritas tersebut di Myanmar. Kebijakan diskriminatif itu pun dijadikan dasar oleh aparat maupun warga setempat untuk menaruh kebencian dan melakukan persekusi terhadap Rohingya.

Karena itu, Elise menekankan bahwa Amnesty International mendesak pemerintah Myanmar segera menghapuskan kebijakan diskriminatif tersebut sesegera mungkin sebagai solusi penyelesaian krisis di Rakhine.

“Kami menolak repatriasi pengungsi Rohingya di Bangladesh itu dilakukan sebelum kebijakan apartheid ini dihapus karena kami khawatir ketika mereka [Rohingya] pulang ke kampung halamannya, mereka tetap menjadi incaran persekusi aparat dan warga lokal,” kata Elise.

Credit cnnindonesia.com

Tim Pencari Fakta PBB: Kekerasan di Rakhine Masih Berlangsung

Marzuki Darusman, Kepala Misi Pencari Fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Jakarta, CB -- Ketua Tim Pencari Fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Marzuki Darusman, melaporkan kekerasan yang mengincar etnis minoritas Myanmar terutama Rohingya masih terus terjadi di Rakhine sampai saat ini.

“Dalam dua setengah bulan terakhir, TPF turun ke lapangan untuk memonitor peristiwa yang terjadi. Saat ini, kami bisa simpulkan bahwa kekerasan masih berlangsung meski pemerintah Myanmar sudah mengumumkan bahwa kekerasan telah berakhir,” kata Marzuki dalam acara peluncuran laporan terbaru Amnesty International terkait dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Myanmar, Selasa (21/11), di Jakarta.

Marzuki mengatakan persekusi yang masih berlangsung itu terlihat dari masih adanya gelombang eksodus Rohingya yang melarikan diri ke perbatasan, terutama ke Bangladesh. Sejak akhir Agustus hingga awal November lalu, sedikitnya 600 ribu Rohingya yang datang ke Bangladesh.

Marzuki mendasari pernyataannya itu dari kesaksian para pengungsi Rohingya yang belakangan tiba di Bangladesh. Meski hingga kini timnya belum bisa masuk ke Rakhine dan mendapat penjelasan dari pemerintah Myanmar, dia menuturkan TPF berhasil mendapatkan sejumlah fakta dan bukti melalui kesaksian para pengungsi di kamp-kamp penampungan yang bisa membantu penyelidikan timnya.

Saat berada di perbatasan Bangladesh, terutama Cox’s Bazaar, timnya melihat keadaan para pengungsi sangat memprihatinkan. “Ratusan ribu orang menumpuk di tenda bambu plastik dan hidup di samping saluran air yangg tidak mengalir, berdekatan dengan sampah dan sebagainya,” kata Marzuki.

Menurut Marzuki, delombang eksodus Rohingya secara tiba-tiba dalam suatu waktu juga laporan organisasi HAM soal konflik di Rakhine menunjukkan tragedi di Rakhine bukan tidak insidental melainkan sistematis.

“Kejadian di Rakhine tidak bersifat insidental, tapi melembaga. Meski tidak dinyatakan langsung dalam kebijakan resmi, namun dalam prakteknya penindasan dan diskriminasi itu terjadi dan berdampak pada eksistensi Rohingya," kata Marzuki. "Karena itu ada dasar bahwa konflik di Rakhine merupakan pidana kemanusiaan seperti tercantum dalam Statuta Roma," kata Marzuki.

Tragedi di Rakhine State telah menelan sedikitnya 1.000 orang tewas, terutama Rohingya, sejak bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer pada 25 Agustus lalu.

Hasil penyelidikan awal timnya sejauh ini, mengindikasikan dugaan pelanggaran HAM berat di Rakhine dan Myanmar secara keseluruhan. Meski begitu, hingga kini tim Marzuki belum bisa menyimpulkan bahwa hal itu merupakan tindakan pelanggaran HAM berat di Myanmar.

“Sebab perlu diingat, kekerasan dan bentrokan komunal tidak hanya terjadi di Rakhine, tapi di sejumlah wilayah lainnya di Myanmar dan terhadap etnis minoritas lainnya. TPF, di sini harus menyelidiki seluruh kemungkinan secara komperhensif,” kata Marzuki.

Marzuki akan berusaha agar timnya dapat membujuk pemerintah Myanmar untuk memberikan penjelasan sebelum tenggat waktu mandat TPF berakhir pada September 2018.

"Walau kami sudah dapat informasi dan bukti yang cukup dari para pengungsi, TPF tetap harus mendapat penjelasan dari sisi pemerintah Myanmar terkait tragedi ini sebelum menyimpulkan penyelidikan," kata mantan pelapor khusus PBB soal HAM Korea Utara itu.

Credit cnnindonesia.com

Petugas Mereka Diancam, Dewan HAM PBB Kecam Keras Duterte

JENEWA - Dewan HAM PBB melemparkan kecaman keras kepada Presiden Filipina Rodrigo Dutete. Kecaman ini terkait dengan ancaman yang dilontarkan Duterte terhadap pelapor khusus PBB untuk Filipina, Agnes Callamard.

"Pekan lalu, Duterte mengancam akan menampar Callamard jika dia menginvestigasi Duterte karena dugaan pembunuhan di luar proses hukum," ujar juru bicara Dewan HAM Rupert Colville, seperti dilansir Reuters pada Selasa (21/11).

"Duterte melemparkan ancaman yang sama terhadapnya pada bulan Juni, setelah Callamard mengkritik kampanye 'perang terhadap narkoba' yang telah menyebabkan ribuan orang tewas," sambungnya.

Colville kemudian menuturkan, baru-baru ini Callamrd juga mendapat ancaman di media sosial, termasuk ancaman fisik, dalam sebuah operasi berkepanjangan, dan berjalan dengan baik di internet dan di media sosial.

"Kami mengutuk perlakuan terhadap Callamard, dan ketidakpeduliannya terhadap Dewan HAM yang mengangkatnya dalam posisi yang sangat kuat," ungkapnya.

Selain mengecam Duterte, Dewan HAM PBB juga melemparkan kecaman terhadap pemerintah dan pejabat Burundi. Pemerintah, dan pejabat Burundi mengancam akan mempidanakan seluruh staf Dewan HAM yang bertugas di negara mereka, jika Dewan HAM tidak menghentikan investigasi atas kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan di Burundi.

"Dubes Burundi di New York mengatakan kepada Majelis Umum PBB, bahwa laporan penyelidikan itu bias dan bermotif politik, dan mengancam untuk "membawa keadilan" kepada mereka yang membuat laporan karena penghinaan, dan percobaan destabilisasi," tukasnya.

Credit sindonews.com

Pembantai Muslim Bosnia Hadapi Vonis Seumur Hidup

Ratko Mladic ketika membuat keributan di ruang sidang.

CB, DEN HAAG --Pengadilan PBB atas kejahatan perang di Yugoslavia telah menyerahkan keputusan akhir atas kasus genosida Ratko Mladic yang terjadi pada 1992-1995 silam di Srebrenica, Rabu (22/11).

Mladic dituding bertanggung jawab atas kematian lebih dari 11 ribu orang Bosnia. Saat peristiwa memilukan itu terjadi, pria berusia 74 tahun ini menjabat sebagai panglima angkatan bersenjata Serbia.
Jaksa penuntut umum menuntutnya dengan hukuman seumur hidup. Pengacara Mladic berpendapat tanggung jawab Mladic atas pembunuhan dan pembersihan etnis warga sipil oleh pasukan Serbia dan paramiliter sekutu tidak pernah terbukti dan dia seharusnya mendapat tidak lebih dari 15 tahun penjara jika terbukti bersalah.

Pada 11 Juli 1995, para tentara Serbia yang dipimpin Ratko Mladic menyerbu kompleks pengungsian safe area PBB yang dihuni kaum Muslim Bosnia di Srebrenica. Saat itu, kompleks tersebut diawasi pasukan penjaga perdamaian PBB tetapi dengan jumlah personel yang tidak mencukupi.

Keluarga korban pembantaian mengenang bagaimana tindakan Mladic seusai hari nahas itu, 12 Juli 1995.

"Dia memberikan cokelat dan manisan kepada anak-anak kami, selagi kamera (wartawan asing) merekam. Dia juga mengatakan, kalian tidak perlu takut," kata Munira Subasic, perwakilan dari komunitas Para Ibu Srebrenica, Rabu (22/11).

Namun, setelah para wartawan pergi, dia segera memerintahkan anak buahnya membunuh keluarga kami, memperkosa perempuan kami, dan akhirnya mengusir kami dari Srebrenica sehingga dia bebas membersihkan kota itu.

Pembantaian Srerenica adalah genosida terburuk di Eropa sejak usainya Perang Dunia II. Komisi pelacakan orang hilang (ICMP) telah dibentuk untuk mencari jasad korban pembantaian Srebrenica. Sejauh ini, ada 6.900 jasad korban yang berhasil teridentifikasi melalui tes DNA.

Pengadilan atas Mladic berlangsung empat tahun lamanya. Hal itu karena kondisi kesehatan Mladic yang menurun sehingga menyita banyak waktu. Kasus Mladic ini merupakan kasus yang terakhir di luar banding yang dihadapkan pada Pengadilan PBB atas Penjahat Perang Yugoslavia (ICTY) di Den Haag, Belanda.

Bosnia Herzegovina merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim di Semenanjung Balkan. Negara ini merupakan pecahan dari Yugoslavia yang bubar pada 1992.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

AS ingin pertahankan kantor PLO di Washington

Salah seorang pimpinan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat. (MENA)

Washington (CB) - Amerika Serikat menginginkan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) tetap membuka kantornya di Washington, kata Departemen Luar Negeri AS seperti dikutip Reuters.

Sabtu pekan lalu seorang pejabat Deplu AS mengatakan bahwa berdasarkan undang-undang AS, Menteri Luar Negeri Rex Tillerson tidak boleh memperbarui sertifikat untuk operasi kantor PLO di Washington itu, menyusul pernyatan pemimpin Palestina mengenai Mahkamah Kriminal Internasional (ICC).

Di bawah hukum itu, PLO yang merupakan lembaga politik pemayung utama Palestina, tak boleh mengoperasikan kantornya di Washington jika Palestina mendesak ICC mengadili Israel atas dugaan kejahatan kepada warga Palestina.

September silam, Presiden Palestina Mahmoud Abbas berpidato di PBB mengenai seruan kepada ICC "agar menggelar penyelidikan dan mengadili para pejabat Israel atas keterlibatan mereka dalam aktivitas pendudukan dan agresi terhadap rakyat kami."

Kini juru bicara Deplu AS Heather Nauert mengatakan sepanjang yang dia tahu, kantor PLO di Washington itu masih berdiri dan sampai kini masih beroperasi.

"Kami menjalin kontak dengan pemerintah Palestina mengenai status kantor PLO itu. Kami ingin Palestina bisa terus membuka kantor itu," kata Nauert seperti dikutip Reuters.

Menurut kantor berita Palestina WAFA, presiden Palestina terkejut oleh keputusan sertifikasi dari pemerintah AS untuk kantor PLO itu.

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki menyatakan Palestina tidak bisa diperas atau ditekan dalam kaitan dengan operasi kantor PLO itu atau dengan negosiasi mengenai kesepakatan damai Israel-Palestina.

Credit antaranews.com

Putin 'Laporkan' Hasil Pertemuan dengan Assad pada Raja Salman

MOSKOW - Kremlin menuturkan, Presiden Rusia Vladimir Putin akan melakukan pembicaraan telepon dengan pemimpin Arab Saudi Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saud. Menurut Kremlin, Putin akan menyampaikan hasil pembicaraannya dengan Assad kepada Raja Salman.

"Hari ini akan ada pembicaraan telepon Putin dengan raja Arab Saudi, dan orang pasti bisa berharap bahwa Putin akan menginformasikan rekannya dari Saudi mengenai pertemuan dengan Assad," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, seperti dilansir Reuters pada Selasa (21/11).

Kemarin, Putin telah melakukan pertemuan dengan Assad di kota Sochi, Rusia. Dalam pertemuan itu, Putin mengatakan bahwa perang melawan terorisme di Suriah sudah hampir tamat atau berakhir.

Kedua pemimpin tersebut membahas penyelesaian politik di Suriah. Putin berharap PBB akan berperan aktif dalam proses dan tahap akhir penyelesaian konflik tersebut. Putin melanjutkan, perundingan yang diadakan berulang kali di Ibu Kota Kazakhstan, Astana, memberikan kontribusi besar terhadap penyelesaian konflik Suriah.

Sementara itu, pada gilirannya Assad melemparkan pujian kepada pasukan Rusia yang beroperasi di Suriah. Assad menuturkan, dukungan udara yang diberikan oleh Angkatan Udara Rusia telah menjadi kunci untuk membantu menyelesaikan konflik di Suriah.

Assad menyebut, pasukan Rusia telah membantu menciptakan suasana kondusif untuk dilakukannya pembicaraan damai antara semua pihak yang berseteru di Suriah. "Saya sangat senang bertemu dengan Anda, dua tahun dan beberapa minggu setelah Rusia meluncurkan operasi yang sangat sukses. Harus diakui bahwa operasi ini memungkinkan kita untuk memajukan penyelesaian politik di Suriah," ucap Assad.

Assad lalu mengatakan, Damaskus siap untuk mengadakan dialog dengan semua orang yang tertarik dalam penyelesaian konflik melalui jalur politik di Suriah. Assad juga menyatakan bahwa dia bergantung pada dukungan Rusia untuk memastikan bahwa pihak luar tidak ikut campur dalam proses politik di Suriah.

Credit sindonews.com

Di Hadapan Putin, Assad Puji Peran Rusia di Suriah

MOSKOW - Presiden Suriah Bashar al-Assad melemparkan pujian kepada pasukan Rusia yang beroperasi di Suriah. Pujian itu disampaikan saat Assad melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow.

Dalam pertemuan itu Assad menuturkan, dukungan udara yang diberikan oleh Angkatan Udara Rusia telah menjadi kunci untuk membantu menyelesaikan konflik di Suriah. Assad menyebut, pasukan Rusia telah membantu menciptakan suasana kondusif untuk dilakukan pembicaraan damai antara semua pihak yang berseteru di Suriah.

"Saya sangat senang bertemu dengan Anda, dua tahun dan beberapa minggu setelah Rusia meluncurkan operasi yang sangat sukses. Harus diakui bahwa operasi ini memungkinkan kita untuk memajukan penyelesaian politik di Suriah," ucap Assad, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (21/11).

Assad lalu mengatakan Damaskus siap untuk mengadakan dialog dengan semua orang yang tertarik dalam penyelesaian konflik melalui jalur politik di Suriah. Assad juga menyatakan bahwa dia bergantung pada dukungan Rusia untuk memastikan bahwa pihak luar tidak ikut campur dalam proses politik di Suriah.

"Selama periode ini, sukses besar telah tercapai, baik di medan perang, maupun dalam hal politik. Banyak daerah di Suriah telah dibebaskan dari teroris, dan warga Suriah yang terpaksa meninggalkan rumah mereka, bisa kembali," imbuhnya.

Sementara itu, Putin mengatakan bahwa perang melawan terorisme di Suriah sudah hampir tamat atau berakhir. Putin kemudian berharap PBB akan berperan aktif dalam proses dan tahap akhir penyelesaian konflik tersebut.

Credit sindonews.com

Putin Bilang ke Assad: Perang Lawan Terorisme di Suriah Hampir Tamat

SOCHI - Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan pertemuan dengan sekutunya, Presiden Suriah Bashar al-Assad di Sochi. Dalam pertemuan itu, Putin mengatakan bahwa perang melawan terorisme di Suriah sudah hampir tamat atau berakhir.

Pertemuan digelar pada Senin (20/11/2017). Kedua pemimpin tersebut membahas penyelesaian politik di Suriah. Putin berharap PBB akan berperan aktif dalam proses dan tahap akhir penyelesaian konflik tersebut.

Vladimir Putin melanjutkan, perundingan yang diadakan berulang kali di Ibu Kota Kazakhstan, Astana, memberikan kontribusi besar terhadap penyelesaian konflik Suriah.

”Karena perundingan di Astana, kami berhasil menciptakan zona de-eskalasi, dan ini, pada gilirannya, memungkinkan kami memulai dialog nyata dengan oposisi untuk pertama kalinya,” katanya.

Masalah terorisme, ujar Putin, adalah masalah global. ”Kemenangan penuh atas terorisme masih sangat jauh. Tapi menyangkut perjuangan bersama melawan teroris di Suriah, operasi militer ini benar-benar akan segera berakhir,” paparnya, seperti dikutip Russia Today, Selasa (21/11/2017).

Sementara itu, Presiden Assad mengatakan bahwa Damaskus tertarik pada kemajuan solusi politik terhadap krisis yang melanda negaranya selama bertahun-tahun. Dia tetap berharap pada bantuan Rusia untuk memastikan orang-orang Suriah sendiri yang memimpin proses tersebut.

Menurutnya, bantuan dari luar dipersilakan, tapi konteksnya tidak campur tangan. ”Kami menyambut mereka yang benar-benar tertarik pada penyelesaian politik (di Suriah), kami siap berdialog dengan mereka,” kata Assad.

Pemimpin Damaskus ini menambahkan, sejak dimulainya operasi Moskow di Suriah pada tahun 2015, banyak wilayah di negaranya telah dibebaskan dari teroris.

Credit sindonews.com

Kapal Perang Rusia Muncul di Dekat Skotlandia, Militer Inggris Siaga Tinggi

Kapal Angkatan Laut Inggris, HMS Somerset, membayangi kapal perang Rusia, Vice Admiral Kulakov di Moray Firth. Foto/Mirror

LONDON - Angkatan Laut Militer Kerajaan Inggris siaga tinggi setelah sebuah kapal perang Rusia terdeteksi berada di lepas pantai Skotlandia.

Kapal Inggris menggunakan peralatan sonar mutakhir untuk mencari dan membayangi kapal perang Rusia tipe destroyer, Vice Admiral Kulakov, dan sebuah kapal tanker. Kapal Angkatan Laut Inggris, HMS Somerset berhasil menemukan kapal perang Moskow tersebut dan mengawalnya keluar dari perairan Inggris.

Kapal Vice Admiral Kulakov dilaporkan muncul di Moray Firth pada hari Sabtu pekan lalu. Kapal perang itu mengantar kapal tanker melalui perairan Inggris dan sepanjang pantai Norwegia.

“Seperti semua kapal Angkatan Laut Kerajaan yang beroperasi di perairan Inggris, HMS Somerset berada dalam keadaan siaga tinggi untuk menghadapi tugas keamanan maritim seperti ini,” kata Timothy Berry, seorang perwira dari Kapal HMS Somerset.

”Pemantauan transit kapal perang non-NATO melalui perairan teritorial Inggris adalah bagian dari apa yang dilakukan Angkatan Laut Kerajaan sepanjang tahun untuk menjaga keamanan Inggris,” lanjut Berry.

”Kami sekarang melanjutkan tugas awal kami setelah melihat kapal-kapal Rusia dengan selamat melewati area kepentingan Inggris,” imbuh dia, seperti dikutip Mirror, Selasa (21/11/2017).

Vice Admiral Kulakov adalah kapal destroyer Udaloy-class Rusia. Kapal perang tersebut diyakini telah kembali dari penempatannya di Laut Tengah.

Credit sindonews.com

Cina Bangun Infrastruktur di PNG, Australia Dikhawatirkan Tertinggal

Perdana Menteri PNG Peter O'Neill bersama Presiden China Xi Jinping saat bertemu dalam Pertemuan APEC di Vietnam.

CB, MELBOURNE -- Pemerintah Papua Nugini menandatangani sejumlah kesepakatan pembangunan infrastruktur dengan Cina sebagai bagian dari kebijakan Beijing mengenai One Belt, One Road.

Hal ini menurut Pemerintah PNG dimaksudkan untuk menciptakan "koridor perdagangan yang lebih efisien antara Asia Pasifik dan Australia Barat".
"Sejalan dengan berkembangannya inisiatif (One Belt, One Road) ini, kita melihat perbaikan infrastruktur di banyak negara berkembang," demikian dikatakan dalam pernyataan dari kantor Perdana Menteri Peter O'Neill kemarin.
Disebutkan, ada tiga kesepakatan yang ditandatangani dengan tujuan meningkatkan pertanian, transportasi dan pengiriman barang dan jasa ke wilayah terpencil di PNG. Selain itu juga untuk membantu masyarakat terlibat lebih aktif dalam perekonomian.
"Saya berterima kasih kepada Pemerintah Cina dan China Railway Company atas komitmen mereka terhadap Papua Nugini," kata pernyataan PM O'Neill.
"Dukungan Anda untuk Papua Nugini akan diingat untuk jangka panjang," tambahnya.
Pengumuman kesepakatan kedua negara tersebut disampaikan di tengah kekhawatiran Oposisi Australia mengenai hilangnya pengaruh negara ini di Pasifik karena digantikan kekuatan dunia terutama Cina.
Juru bicara Oposisi urusan pertahanan Richard Marles dalam pidatonya ini di Lowy Institute menyatakan Pasifik merupakan "blind spot" keamanan terbesar Australia. Dia menambahkan adanya ketakutan menjadi "kekuatan kolonial yang angkuh" telah menghambat Australia untuk terlibat secara efektif di Pasifik.

Negara dengan pengaruh terbesar

PM Peter O'Neill meets with officials from China Railroad Group.

PM Peter O'Neill bertemu delegasi Pemerintah Cina dan China Railroad Group sebelum penandatanganan MOU.

Supplied: PNG PMO

"Dengan mempertimbangkan tindakan kita di Pasifik, saya sering merasa ada naluri untuk menghindari tindakan sebagai suatu kekuatan kolonial yang angkuh," kata Marles.
"Sentimen ini motivasinya baik, tapi keliru. Apalagi, itu berisiko menjadi alasan untuk tidak bertindak," tambahnya.
"Negara kepulauan Pasifik memiliki dengan siapa mereka bermitra. Pandangan bahwa kita akan selalu menjadi mitra pilihan bukanlah suatu yang bisa kita jamin," katanya.

Juru bicara oposisi Australia urusan pertahanan Richard Marles.

"Negara yang paling peduli akan memiliki pengaruh terbesar," ujar Marles.
ABC mendapatkan informasi banyak tokoh senior di bidang keamanan nasional Australia juga menentang gagasan tersebut. Mereka meyakini tidak bijaksana jika semakin tergantung pada Cina. Kepada program Pacific Beat ABC, Marles menjelaskan meski Australia memiliki "komitmen signifikan" di Pasifik, namun Australia perlu berbuat lebih banyak.
"Dan harus lebih merupakan kebijakan keamanan nasional dan luar negeri kita yang fokus dan utama, bukan hanya sebagai sebuah ceruk dalam pandangan Australia," katanya.
"Saya ingin sekali melihat perubahan dimana Pasifik menjadi yang utama dalam pemikiran dan strategi kita sebagaimana hubungan utama lainnya, seperti dengan Amerika Serikat dan Cina," katanya.
Marles juga mengumumkan sebuah "Rencana Pasifik" dari Partai Buruh untuk sedapat mungkin menjadi "sahabat terbaik". "Membuat rencana dengan Pasifik juga akan memberitahu seluruh dunia tahu bahwa kita serius dengan tanggung jawab kita di Pasifik dan ingin ikut hadir," kata Marles.
"Sebuah rencana Pasifik akan menunjukkan negara tersebut adalah Australia," tambahnya.

A diagram of China's plan for the 'New Silk Road'

Credit republika.co.id/berita/australiaplus.com

Jaringan KA China-Laos mulai beroperasi 2021

Peta "Belt and Road Initiative" dari China. (http://beltandroad.hktdc.com)

Beijing (CB - Jaringan rel kereta api yang menghubungkan China dengan Laos diperkirakan mulai beroperasi pada Desember 2021.

Proyek jalur KA sepanjang 414 kilometer dari Boten, kota kecil di Laos yang berbatasan dengan Provinsi Yunnan, China, yang akan tersambung hingga Vientiane, Ibu Kota Laos, sampai saat ini masih dalam pengerjaan.

Menurut rencana, jalur KA China-Laos itu akan diperpanjang hingga ke selatan menuju Ibu Kota Thailand di Bangkok, demikian laporan People`s Daily, Rabu.

Proyek tersebut bagian dari Trans-Asian Railway, salah satu proyek yang didisain untuk mengintegrasikan jaringan kereta api China melintasi wilayah Eropa dan Asia.

Proyek tersebut juga bagian dari proyek percontohan dalam program "Belt and Road" yang digagas Presiden Xi Jinping dan akan menjadi salah satu bukti konektivitas China dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Jalur kereta api China merupakan 60 persen dari total jalur kereta api di dunia.

Sampai saat ini China juga membangun jaringan kereta api cepat di wilayah barat dan barat daya.

Credit antaranews.com

Dukung Negara Palestina, Abbas Apresiasi Parlemen Spanyol

Presiden Palestina Mahmoud Abbas (tengah) berpose bersama Raja Spanyol Felipe VI dan Ratu Letizia di Royal Palace, Madrid, Spanyol, Senin (21/11).

CB, MADRID -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas menggelar pertemuan dengan Raja Spanyol Felipe VI di Madrid, Senin (20/11). Dalam kesempatan tersebut, Abbas berterima kasih kepada Spanyol yang dinilai mendukung kemerdekaan Palestina secara utuh.

Dalam sebuah jamuan makan malam yang digelar Raja Felipe, Abbas mengucapkan terima kasih kepada parlemen Spanyol karena telah merekomendasikan kepada pemerintahnya untuk mengakui negara Palestina.
"Kami bangga dengan posisi parlemen Spanyol yang merekomendasikan kepada pemerintahnya untuk mengakui negara Palestina, yang merupakan sesuatu yang kami harap akan segera terjadi," ungkap Abbas, dilaporkan laman kantor berita Palestina, WAFA.

Ia berharap pemerintah Spanyol dapat merealisasikan rekomendasi yang telah diajukan oleh parlemennya. Sebab menurut Abbas, saat ini Israel tengah berupaya mengubah karakter Yerusalem dan identitasnya sejak dimulainya pendudukan dengan mengabaikan tempat-tempat suci milik Muslim dan Kristen.

Kendati demikian, Abbas masih berharap dan berkomitmen mencapai perdamaian berdasarkan keputusan internasional. "Kami masih berkomitmen terhadap perdamaian berdasarkan keputusan internasional, konferensi perdamaian Madrid, dan prakarasa perdamaian Arab," ujarnya.

"Kami pun mendukung upaya pemerintah Donald Trump (AS) mencapai kesepakatan damai bersejarah. Kami juga menekakan peran penting Uni Eropa dan posisinya yang berkomitmen terhadap hukum internasional, yang kami definisikan akan terus berlanjut," kata Abbas.

Pada 9 November lalu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas meminta semua negara di dunia untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat. Pengakuan dunia ini, menurut Abbas, penting untuk menghentikan tindakan sewenang-wenang Israel membangun permukiman di atas tanah Palestina.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Spanyol: Pengakuan Palestina Harus Dikoordinasikan di UE

Menteri Luar Negeri Spanyol Alfonso Dastis

CB, MADRID -- Menteri Luar Negeri Spanyol Alfonso Dastis menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki di Madrid, Senin (20/11). Dalam pertemuan tersebut, Dastis mengungkapkan tentang perlunya mengoordinasikan pengakuan kemerdekaan Palestina di Uni Eropa

Saat menggelar konferensi pers bersama usai menggelar pertemuan dengan al-Maliki, Dastis berharap Spanyol dapat mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina dalam beberapa bulan mendatang. Hal ini akan dilakukan setelah sebuah kesepakatan komprehensif tercapai di Uni Eropa.

"Pengakuan negara Palestina harus dikoordinasikan di dalam Uni Eropa dan harus bertujuan membantu kesepakatan damai antara Israel dengan Palestina di masa mendatang," kata Dastis, dikutip laman Anadolu Agency, Selasa(21/11).

Dastis menegaskan kembali komitmen Spanyol terhadap solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel. Spanyol siap berkontribusi dalam mewujudkan hal ini.

Sementara al-Maliki mengaku mengapresiasi harapan Spanyol segera mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Ia mengatakan Spanyol dan Palestina adalah dua negara sahabat yang saling bekerja sama untuk mendukung perdamaian dan pembangunan.

Kehadiran al-Maliki di Madrid adalah mendampingi Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Abbas tiba di Spanyol pada Ahad (19/11). Menurut kantor berita resmi Palestina, WAFA, kunjungan Abbas ke negara tersebut adalah untuk memenuhi undangan Raja Spanyol Felipe VI.

saat ini Israel tengah mempercepat pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Pada awal Oktober, Israel telah mengumumkan akan mengebut proses pembangunan 4.000 unit rumah di Tepi Barat guna memperluas permukiman Yahudi di daerah yang diduduki. Rencana tersebut mencakup pembangunan permukiman di kota tua Hebron.

Lebih dari 600 ribu warga Yahudi Israel kini telah tinggal di permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Pencaplokan lahan masih terus dilakukan oleh Israel walaupun telah dinyatakan ilegal menurut hukum internasional. Tindakan okupasi ini yang dinilai kian mempersulit tercapainya solusi dua negara antara Israel dan Palestina.

Pada 9 November lalu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas meminta semua negara di dunia mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat. Pengakuan dunia ini, menurut Abbas, penting untuk menghentikan tindakan sewenang-wenang Israel membangun permukiman di atas tanah Palestina.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Jeddah Banjir, Kantor Badan Meteorologi Disambar Petir

Banjir melanda Jeddah setelah diguyur hujan lebat, Selasa (21/11) pagi. (Dok. Istimewa)

Jakarta, CB -- Hujan lebat yang mengguyur sejak pagi menyebabkan jalan-jalan di Kota Jeddah, Arab Saudi tergenang banjir, Selasa (21/11). Akibat banjir sejumlah aktivitas warga Jeddah terganggu. Sekolah-sekolah dan universitas pun diliburkan.

Menurut situs berita Saudi Gazette, Kantor Badan Meteorologi dekat Bandara Internasional King Abdul Aziz disambar petir. "Beberapa peralatan rusak, tapi kantor masih berfungsi, mengirim dan menerima laporan cuaca," tulis Saudi Gazette.

Kepala Hubungan Masyarakat Bandara Jeddah, Turki Al-Deeb menyatakan tidak ada penerbangan yang terganggu akibat hujan.

"Hanya lima penerbangan yang ditunda karena beberapa penumpang dan awak tidak dapat mencapai bandara tepat waktu," kata Al-Deeb. Dia menambahkan tidak ada penerbangan yang dialihkan.

Surat kabar berbahasa Arab, Okaz melaporkan atap pengadilan Jeddah bocor saat hujan lebat. Berdasarkan rekaman video yang diterima Okaz, air mengucur dari langit-langit gedung pengadilan. Sesi persidangan pun ditunda, bukan karena atap yang bocor, melainkan lantaran banyak orang tidak dapat hadir di persidangan tepat waktu.

Polisi Jeddah menerima sedikitnya 11 ribu panggilan telepon darurat 911. Sebagian besar dari telepon berasal dari warga yang menanyakan jalan-jalan alternatif yang tidak tergenang banjir serta kondisi cuaca.

Sejumlah kamera lalu lintas terpaksa dimatikan karena kondisi jalan dan kemacetan lalu lintas.

Emir Mekkah, Pangeran Khaled Al-Faisal, mengikuti perkembangan banjir dan hujan di Pusat Krisis dan Bencana sejak pagi hari.

Pelabuhan Kota Jeddah sempat ditutup selama tiga jam lantaran kondisi cuaca.

Tiga orang sempat terjebak di Terowongan Al-Salam, berhasil diselamatkan oleh aparat pertahanan sipil. Empat orang berhasil diselamatkan di Rabi, setelah terjebak di Lembah Al-Abwa, sekitar 214 kilometer dari Jeddah.

Sejumlah jalan utama dan terowongan di Jeddah ditutup demi keaamanan. Terowongan yang ditutup antara lain satu antara Jalan Palestina dengan Jalan Pangeran Majed, Jalan Hira dengan Jalan Pangeran Majed, dan Jalan Raja Fahad dengan Jalan Raja Abdullah, Al-Salam dan perempatan Jalan Raja Abdullah-Jalan Madinah.

Pemerintah Kota Jeddah mengimbau keluarga untuk tidak berpiknik di lembah-lembah dan dataran rendah. Kota tersebut menyediakan 1.600 pekerja dalam dua shift dan 512 peralatan untuk mengatasi banjir di 14 wilayah.

Para netizen menyebarkan video di Twitter dan media sosial lainnya, memperlihatkan orang-orang yang terjebak di terowongan dan jalan-jalan yang digenangi banjir.

Sekolah-sekolah di Mekkah dan Taif diliburkan. Badan pertahanan sipil Arab Saudi memperingatkan bahwa hujan lebat masih akan tercurah hingga Rabu pagi.

Bencana banjir terjadi hampir setiap tahun di Jeddah dan kota-kota di sebelah barat Arab Saudi lainnya.

Banjir terparah terjadi pada 2009, kala itu lebih dari 100 orang tewas. Komite Anti-Kprupsi Arab Saudi yang dipimpin Pangeran Mohammed bin Salman mengatakan penangkapan sejumlah pangeran awal bulan ini terkait dengan bencana banjir Jeddah pada 2009.

Credit cnnindonesia.com

Label Negara Sponsor Teorisme Diduga Dalih AS untuk Gempur Korut

SEOUL - Para pakar menduga langkah Presiden Donald Trump memasukkan Korea Utara (Korut) kembali ke dalam daftar negara sponsor terorisme sebagai dalih Amerika Serikat (AS) untuk meluncurkan serangan militer terhadap negara komunis itu. Langkah Trump itu telah disambut Korea Selatan dan Jepang.

Pemerintah Korea Selatan percaya pemberian predikat negara sponsor terorisme terhadap Korut akan memaksa rezim Kim Jong-un duduk ke meja perundingan untuk mewujudkan denuklirisasi semenanjung Korea.

Namun, komunitas ahli tidak setuju dengan anggapan bahwa langkah itu akan membantu mendorong dialog antara AS dan Korea Utara.

”Ini akan membuat jalur diplomatik menjauh lebih jauh, dan saya khawatir tidak akan membantu situasi ini,” kata Sourabh Gupta, pakar kebijakan strategis dan ekonomi Asia Pasifik, kepada Russia Today, Selasa (21/11/2017).

“Ini hanya langkah lebih sedikit lagi yang membuka jalan bagi aksi militer. Itu hanya membuat jalan menuju diplomasi yang jauh lebih sulit untuk dicapai. Bahkan pembicaraan tentang perundingan untuk sampai ke meja perundingan macet pada saat ini. Label semacam ini tidak akan memberikan bantuan apa pun,” ujar Gupta.

”Saya percaya alasan mengapa kita melihatnya pada saat ini lebih sesuai dengan fakta bahwa Amerika Serikat frustrasi karena tidak dapat mewujudkan perubahan yang ingin dilihatnya di Korea Utara tanpa tindakan militer,” imbuh Eric Sirotkin, seorang pengacara HAM, kepada Russia Today.

“Tindakan militer bukanlah pilihan, dan karena itu ingin tampil seperti mengambil tindakan lebih lanjut, namun gagasan sanksi tambahan ini mungkin sedikit berongga karena ada begitu banyak tindakan yang sekarang ada. Sehingga saya tidak melihatnya hal itu membuat perbedaan,” papar Sirotkin.

Para ahli juga membantah klaim Washington bahwa Korea Utara mensponsori terorisme internasional. Satu-satunya kasus yang bisa dibilang mendukung klaim ini, kata Gupta, adalah pembunuhan Kim Jong-nam, saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, di bandara Kuala Lumpur pada 13 Februari lalu.

”Saya berasumsi bahwa dia (Trump) telah melakukannya terutama karena serangan Kim Jong-un yang dikoordinasikan pada saudara tirinya, mengenai pembunuhan dia di bandara Malaysia dengan menggunakan racun kimia terlarang,” ujar Gupta.

”Ini adalah sesuatu yang telah lama bekerja. Sudah ada keinginan politik di Washington untuk terjun dari jalur ini,” imbuh dia.

Sirotkin juga percaya bahwa tidak ada bukti yang akan membenarkan pemerintahan Trump untuk menempatkan Pyongyang dalam “daftar hitam”-nya.

”Gurauan tentang istilah terorisme banyak karena membuat orang takut. Ini adalah kata buzz sejak Perang Dingin untuk membenarkan tindakan militer tertentu dan tindakan lainnya. Tapi terus terang, peruntukan tersebut melanggar undang-undang yang menyatakan bahwa berdasarkan hal tersebut, yang mengharuskan adanya dukungan berulang untuk tindakan terorisme internasional yang disponsori oleh negara,” kata Sirotkin.

"Dengan melakukan itu, kita dihadapkan pada situasi di mana tidak ada bukti semacam itu yang melawan Korea Utara. Kita bisa tidak setuju dengan HAM mereka; kita bisa percaya pada non-proliferasi senjata nuklir, namun kenyataannya tidak memenuhi definisinya.”

Sementara itu, Pyongyang belum secara resmi menanggapi keputusan Trump yang memasukkan Korut dalam daftar negara sponsor terorisme.

Para ahli justru percaya langkah Trump akan membuat ketegangan di semenanjung Korea menjadi lebih buruk.

”Saya merasa dalam beberapa bulan ke depan situasinya akan menjadi sangat, sangat sulit, hanya karena administrasi Trump saat ini percaya bahwa pengungkitannya akan diabaikan saat Korea Utara memiliki ICBM dengan hulu ledak nuklir yang dapat dikirim,” kata Gupta.

Credit sindonews.com

Korsel Yakin Label Sponsor Terorisme Memaksa Korut ke Perundingan

SEOUL - Setelah Jepang, kini giliran Korea Selatan (Korsel) yang menyambuat baik keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memasukkan kembali Korea Utara (Korut) dalam daftar negara sponsor terorisme.

Seoul percaya, predikat negara sponsor terorisme akan memaksa Pyongyang ke meja perundingan untuk mewujudkan denuklirisasi semenanjung Korea.

Penetapan oleh Trump yang diumumkan pada hari Senin waktu Washington tersebut, memungkinkan AS untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi kepada Pyongyang, yang sedang merampungkan program senjata nuklir dan rudal.

“Daftar tersebut akan berkontribusi pada denuklirisasi damai di Korea Utara,” kata Kementerian Luar Negeri Korsel dalam sebuah pesan tertulis. “Bahwa hal itu berlanjut, bersama dengan Amerika Serikat, untuk membawa Korea Utara ke meja perundingan,” lanjut kementerian itu.

Sebelumnya, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mendukung keputusan Presiden Trump terhadap rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut.

”Saya menyambut dan mendukung (penempatan daftar) karena hal tersebut menimbulkan tekanan pada Korea Utara,” kata Abe kepada wartawan pada hari Selasa (21/11/2017), seperti dikutip kantor berita Kyodo.

Presiden Trump dalam pengumumannya menyatakan, Korut berkali-kali mendukung terorisme tingkat internasional. ”Selain mengancam dunia dengan kerusakan nuklir, Korea Utara telah berulang kali mendukung tindakan terorisme internasional, termasuk pembunuhan di tanah asing (luar negeri),” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih.

”Penunjukan ini akan menjatuhkan sanksi dan hukuman lebih jauh kepada Korea Utara dan orang-orang terkait dan mendukung kampanye tekanan maksimum kami untuk mengisolasi rezim pembunuh tersebut,” imbuh Trump.

Credit sindonews.com

Thaksin Diadili Secara In Absentia dalam Dua Kasus Suap

Thaksin Shinawatra

CB, BANGKOK -- Thailand sedang berusaha mengadili mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang digulingkan karena suap di bawah undang-undang yang memungkinkan politikus diadili secara in absentia, demikian pejabat Thailand pada Selasa (21/11).

Hal tersebut terjadi beberapa bulan setelah saudari Thaksin dijatuhi hukuman penjara di saat dia tidak hadir di persidangan.

Thailand terbagi secara luas antara pendukung Thaksin dan saudara perempuannya mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang pemerintahnya digulingkan dalam kudeta 2014, dan para elite di ibu kota Bangkok.

Yingluck mengatakan penuntutan yang direncanakan terhadap Thaksin bermotif politik. Mantan konglomerat telekomunikasi tersebut digulingkan dalam kudeta 2006, dan sejak itu tinggal di pengasingan untuk menghindari hukuman korupsi pada 2008.

Kasus terpisah terhadap Thaksin, termasuk kasus korupsi 2008 dan 2012, harus ditangguhkan sampai dia kembali ke Thailand untuk diadili. Namun, amandemen undang-undang pada September memungkinkan politikus untuk diadili saat mereka tidak hadir.

Kasus pada 2008 dan 2012 melibatkan dugaan benturan kepentingan Thaksin terhadap konsesi telekomunikasi dan diduga terdapat penyalahgunaan kekuasaan.

"Jaksa penuntut umum mengajukan permintaan ke pengadilan tertinggi hari ini untuk melanjutkan kedua kasus tersebut tanpa kehadiran terdakwa, sesuai dengan undang-undang yang baru," demikian Wanchart Santikunchorn, juru bicara kantor jaksa agung kepada wartawan.

Thaksin tidak segera memberikan komentar.

Thaksin kembali membentuk politik Thailand setelah membangun kerajaan bisnis, memenangkan dukungan yang gigih dengan kebijakan populis yang mengangkat standar hidup, terutama di kalangan orang miskin pedesaan, dan mendorongnya atau loyalisnya meraih kemenangan dalam setiap pemilihan sejak 2001.

Yingluck melarikan diri dari negara itu pada Agustus, menjelang putusan dalam pengadilan kealpaannya, namun akhirnya dinyatakan bersalah dan menjatuhkan hukuman lima tahun penjara secara in absentia pada September.

Mantan menteri perdagangan Watana Muangsook mengatakan junta merusak negara dengan kasus pengadilan bermotif politik. "Undang-undang yang mengizinkan proses pengadilan secara in absentia terhadap terdakwa ditujukan menghancurkan oposisi politik rezim tersebut," ujar Watana dalam sebuah pernyataan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID