Senin, 13 November 2017

ISIS Kembali Rebut Benteng Terakhirnya dari Pasukan Suriah

Ilustrasi ISIS. (AFP PHOTO/AHMAD AL-RUBAYE)

Jakarta, CB -- Kelompok pemantau Syrian Observatory for Human Rights melaporkan, ISIS kembali merebut sepenuhnya Kota Albu Kamal dari tentara Suriah pada Sabtu (11/11), setelah melancarkan serangkaian serangan balik terhadap pasukan rezim pemerintah dalam beberapa hari terakhir.

"ISIS sepenuhnya kembali menguasai Albu Kamal. Pasukan rezim Suriah dan milisi sekutu saat ini berada antara satus ampai dua kilometer dari perbatasan kota," papar Kepala Syrian Observatory for Human Rights, Rami Abdel Rahman.

"Perebutan terjadi setelah penyergapan dan serangan bom seperti bom mobil," tuturnya lebih detail, seperti dikutip AFP.

Terletak di perbatasan dengan Irak di tepi Sungai Efrat, Albu Kamal merupakan benteng pertahanan terakhir ISIS di Suriah setelah Raqqa.

Kota itu terletak di jantung wilayah kekuasaan ISIS di antara Irak dan Suriah yang sempat dideklarasikan pemimpinnya, Abu Bakr al-Baghdadi, pada 2014 lalu.

Setelah berminggu-minggu meluncurkan gempuran, pasukan Suriah dibantu oleh sekutu, seperti Hizbullah mengklaim berhasil menaklukkan kekhalifahan ISIS dengan merebut Albu Kamal sekitar pekan lalu.

Namun, belakangan kelompok teroris itu terus menggencarkan serangan balasan terhadap pasukan Presiden Bashar al-Assad dan kembali mengontrol wilayah itu.

Organisasi pemerhati HAM berbasis di Inggris itu pun mengatakan perlawanan ISIS di Albu Kamal tersebut merupakan penyergapan terbesar sejauh ini.

"Mereka [ISIS] menipu pasukan Suriah agar berpikir bahwa mereka telah mengendalikan kota," kata Abdel Rahman.

Sejumlah pengamat mengatakan, walaupun Albu Kamal bebas dari ISIS, bukan berarti kelompok militan itu kehilangan seluruh kekuatannya di Timur Tengah.

Beberapa analis menganggap ISIS masih dapat memerintahkan anggotanya untuk melakukan serangan di berbagai negara lain di luar kawasan.

Credit cnnindonesia.com

Israel Tembak Jatuh Drone Dekat Perbatasan Suriah

TEL AVIV - Tentara Israel mengaku telah menembak jatuh sebuah pesawat tanpa awak milik Suriah yang melakukan misi pengintaian di atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel.

"Pesawat tak berawak tersebut dicegat oleh rudal Patriot di zona demiliterisasi di wilayah Golan yang dikendalikan Israel dan Suriah," kata seorang jurubicara militer Israel dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Arabiya pada Minggu (12/11).

Saat ini, secara de facto Israel dan Suriah masih dalam status berperang, meski jalur gencatan senjata di Dataran Tinggi Golan tetap tenang selama puluhan tahun sampai perang saudara meletus di Suriah pada tahun 2011.

Israel merebut 1.200 kilometer persegi dari Dataran Tinggi Golan dari Suriah dalam Perang Enam Hari tahun 1967, dan kemudian mencaploknya dalam sebuah langkah yang tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional.

Pada bulan September, militer Israel menembak jatuh apa yang dikatakannya sebagai pesawat tak berawak buatan Iran milik Hizbullah, dalam sebuah misi pengintaian atas Golan.

Israel juga mulai terkena dampak dari konflik Suriah, dan mengakui melakukan lusinan serangan udara untuk menghentikan pengiriman senjata lanjutan ke musuh bebuyutannya Hizbullah di Suriah.

Credit sindonews.com

AS Minta Lebanon tak Dijadikan Medan Konflik

Saad Hariri

CB, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson memperingatkan agar Hizbullah dan Arab Saudi tidak menggunakan Lebanon sebagai medan konflik proxy.Tillerson mendesak semua pihak baik di Lebanon maupun di luar negeri untuk menghormati integritas dan independensi Pemerintah Lebanon yang sah.

"Amerika Serikat mendukung stabilitas Lebanon dan menentang tindakan yang dapat mengancam stabilitas tersebut," katanya seperti dilansir Aljazirah, Jumat, (10/11).
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Heather Nauert mengatakan, seorang diplomat AS telah bertemu dengan mantan perdana menteri Lebanon Saad Hariri di Riyadh. Namun ia menolak untuk mengomentari di mana pertemuan tersebut berlangsung dan menolak menceritakan status Hariri saat ini.
"Pembicaraannya adalah percakapan sensitif, pribadi, diplomatik," kata Nauert.
Kami, ujar Nauert, telah melihat Hariri. "Kalau mau tahu kondisi dia atau percakapan antara Arab Saudi dan Perdana Menteri Hariri, sebaiknya tanyalah ke Pemerintah Arab Saudi dan kantor Hariri."
Nauert mengatakan, pengunduran diri Hariri adalah masalah internal yang tidak dapat dikomentari.
Duta Besar Rusia untuk Lebanon, Alexander Zasypkin mengatakan, jika kasus Hariri makin tak jelas maka sebaiknya Dewan Keamanan PBB turun tangan. "Isu Hariri menyangkut hak-hak kedaulatan Lebanon," katanya.
Pejabat Lebanon mengatakan, Hariri kemungkinan berada di bawah tahanan rumah atau penahanan sementara di Riyadh. Pengunduran dirinya pada tanggal 4 November terjadi pada hari yang sama dimana puluhan pangeran Saudi, menteri senior, pengusaha ditangkap dalam pembersihan yang dilakukan oleh komite anti-korupsi baru yang dipimpin oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman.
Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan, mereka minta agar Hariri dibebaskan untuk bergerak dan sepenuhnya dapat memainkan peran penting di negaranya. "Kami berharap bahwa Saad al-Hariri memiliki semua kebebasan untuk bergerak dan dapat sepenuhnya memainkan peran penting yang dia miliki di Lebanon," kata Wakil Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Prancis Alexandre Georgini.
Georgini mengatakan, Duta Besar Prancis untuk Arab Saudi juga telah mengunjungi Hariri di kediamannya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Hariri Pastikan Kembali ke Lebanon

Poster mantan perdana menteri Lebanon Saad Al-Hariri.

CB, RIYADH -- Mantan perdana menteri Lebanon Saad Al-Hariri mengatakan akan kembali ke Lebanon dalam beberapa hari ke depan untuk secara resmi mengajukan pengunduran dirinya. Hariri berbicara pada Future TV dari Riyadh, Arab Saudi.

Pernyataan itu merupakan kemunculan publik pertamanya sejak ia mengumumkan pengunduran diri pada Sabtu (4/11) lalu. "Saya telah mengundurkan diri. Saya akan pergi ke Lebanon segera dan saya akan mengundurkan diri dengan cara konstitusional," katanya dalam wawancara di TV tersebut, seperti yang dilansir dari BBC News, Senin (13/11).

Sebelumnya, Hizbullah mengatakan ia ditahan oleh Arab Saudi, namun Hariri membantahnya. Hariri menyalahkan gerakan Hizbullah yang didukung Iran atas pengunduran dirinya.
Ia mundur karena khawatir akan keamanan dirinya dan keluarganya. Namun, AS dan Inggris telah memperingatkan negara-negara lain tidak menggunakan Lebanon sebagai konflik proxy.
Hariri merupakan seorang pemimpin dan pengusaha Sunni, yang terpilih memimpin Lebanon pada November 2016. Saat mengumumkan pengunduran dirinya, dengan murka Hariri mengakui ia tidak mengundurkan diri dengan cara biasa, namun mengatakan ia ingin memberi kejutan yang positif pada negaranya.

"Pengunduran diri saya untuk menyadarkan Lebanon," tambahnya.

Dalam pidato di televisi dari Riyadh seminggu yang lalu, Hariri menuduh Iran dan Hizbullah yang merupakan kelompok Syiah telah mengambil alih Lebanon dan mendestabilisasi wilayah yang lebih luas.
Ia membidik Hizbullah dalam wawancara di televisi dengan mengatakan, "Saya tidak menentang Hizbullah sebagai suatu bagian (dari Lebanon), saya memiliki masalah dengan Hizbullah yang menghancurkan negara ini."

Hariri juga mengatakan jika ia membatalkan pengunduran dirinya, Hizbullah harus menghormati kebijakan tidak melakukan konflik regional di Lebanon. Iran dan Hizbullah telah menuduh Arab Saudi menahan Hariri. Tapi Hariri bersikeras dia bebas kemana pun yang ia mau, termasuk ke negaranya.

"Saya bebas di sini, jika saya mau bepergian besok, saya akan pergi," katanya.

Hariri mengatakan masalah utama di negara tersebut karena Iran ikut campur tangan di negara-negara Arab. "Saya tidak akan bertanggung jawab untuk membawa Lebanon ke sebuah konfrontasi dengan negara-negara Arab," kata Hariri.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Hariri Dilengserkan karena Menolak Hadapi Hizbullah

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Lebanon Saad al-Hariri di Riyadh pada Senin (6/11).

CB, Saat Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri mendarat di Arab Saudi pada Jumat, 3 November, telepon genggamnya langsung disita. Keesokan harinya Hariri terpaksa mengundurkan diri sebagai perdana menteri dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh sebuah saluran TV milik Saudi.

Dilansir dari Aljazirah, Ahad (12/11), sumber yang dekat dengan Hariri mengatakan, Arab Saudi telah menyimpulkan Hariri harus mengundurkan diri karena dia tidak mau menghadapi Hizbullah.

Beberapa sumber Lebanon mengatakan Riyadh berharap bisa menggantikan Saad Hariri dengan kakaknya Bahaa sebagai politisi Sunni yang paling berkuasa di Lebanon. Bahaa diyakini berada di Arab Saudi, dan anggota keluarga Hariri telah diminta untuk pergi ke sana agar berjanji setia kepadanya, namun mereka menolaknya,.

Ketika pesawat Hariri mendarat di Riyadh, dia segera menyampaikan pesan bahwa ada yang tidak beres. "Tidak ada yang menunggunya di Bandara," kata seorang sumber Hariri kepada kantor berita Reuters

Arab Saudi telah menolak tuduhan bahwa mereka memaksa Hariri mengundurkan diri. Pejabat Saudi tidak dapat dihubungi untuk mengomentari pernyataan yang menyebutkan ponsel Hariri disita atau rencana kerajaan yang ingin mengganti Hariri dengan saudaranya.

Sejak pengunduran dirinya, Saad Hariri tidak memberikan sambutan publik dan tidak ada indikasi kapan dia dapat kembali ke Lebanon. Langkah pengunduran diri hariri telah menimbulkan ketegangan antara Arab Saudi dan Iran.

Persaingan mereka telah memicu konflik di Irak, Suriah dan Yaman. Saudi telah lama mencoba untuk melemahkan kelompok Hizbullah yang didukung Iran, kekuatan politik utama Lebanon dan bagian dari koalisi yang berkuasa.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Presiden Libanon Pertanyakan 'Penahanan' Hariri oleh Saudi

BEIRUT - Presiden Lebanon Michel Aoun dilaporkan kembali mempertanyakan keputusan Arab Saudi yang dianggap "menahan" Perdana Menteri Libanon, Said Hariri. Sejak mengatakan mengundurkan diri pada pekan lalu, Hariri tidak diperkenankan untuk kembali ke Libanon oleh otoritas Saudi.

"Libanon tidak menerima Perdana Menterinya berada dalam situasi yang bertentangan dengan perjanjian internasional," kata Aoun dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Minggu (12/11).

"Pernyataan, atau tindakan yang dilakukan oleh Hariri tidak mencerminkan kenyataan terkait dengan pertanyaannya mengenai statusnya, setelah menyatakan pengunduran diri dalam siaran televisi dari Saudi," sambungnya.

Sejumlah pejabat Libanon mengatakan, Aoun dan petinggi di Libanon percaya bahwa Riyadh menahan Hariri yang terbang ke Saudi pada 3 November lalu, untuk kembali ke rumah.

Kekhawatiran bahwa Saudi telah menahan Hariri bukan hanya disampaikan oleh pihak Libanon, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyatakan kekhawatirkan yang sama. Menurut Macron, para pemimpin Libanon seharusnya bebas untuk bergerak, dan tidak menjadi tahanan sebuah negara.

Riyadh sendiri membantah telah menahan Hariri. Mereka mengatakan, Hariri bebas dan memutuskan untuk mengundurkan diri karena sekutu Iran di Libanon, Hizbullah, telah menyerukan "serangan" terhadap pemerintah yang dipimpin Hariri.

Credit sindonews.com

Hizbullah tuduh Saudi pancing Israel perangi Lebanon

PM Lebanon Saad Al-Hariri.

Jakarta (CB)- Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah menuduh Arab Saudi sengaja menyandera perdana menteri Saad Hariri dengan harapan memancing Israel yang menjadi seteru besar gerakan Syiah Lebanon itu untuk melancarkan serangan ke Lebanon.

Pengunduran diri secara mendadak Hariri pada 4 November dari Riyadh itu telah mengagetkan dunia politik Lebanon dan memicu keprihatinan internasional.

AS mengingatkan mengenai ada upaya menjadikan Lebanon sebagai tempat konflik terselubung negara lain, sedangkan PBB menyatakan adalah penting mencegah tidak ada konflik baru muncul di Timur Tengah.

"Kepala pemerintahan Lebanon ditahan di Arab Sausi, dia telah dilarang kembali ke Lebanon (oleh Saudi)," kata Nasrallah dalam pidato yang disiarkan televisi.

Keadaan Hariri sendiri belum jelas benar seperti apa, namun banyak seruan, termasuk dari lawan-lawan politiknya sendiri, agar Saudi menjamin kebebasan bergerak sang perdana menteri.

Perdana menteri berusia 47 tahun itu menyatakan mundur pada 4 November, bertepatan dengan penggerebekan antikorupsi yang dilakukan penguasa kerajaan Saudi.

Hariri yang memegang pula paspor Saudi tak mengungkapkan apakah akan kembali ke Lebanon di mana Presiden Michel Aoun belum menerima resmi pengunduran dirinya. Aoun menegaskan Hariri harus kembali ke Lebanon.

Aoun, yang bersekutu dengan Hizbullah yang menjadi pengkritik utama Saudi, mengungkapkan kekhawatiran atas kondisi Hariri di Saudi. Dia meminta penjelasan dari Saudi, demikian AFP.

Credit antaranews.com

Pemimpin Hizbullah: Saudi Umumkan Perang Melawan Lebanon

Sayed Hasan Nasrallah

CB,BEIRUT -- Pemimpin partai politik Hizbullah di Lebanon menuduh Arab Saudi telah menyatakan perang pada negaranya, beberapa hari setelah Perdana Menteri Lebanon Saad al-Hariri mengumumkan pengunduran dirinya di Ibu Kota Saudi.

Pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah juga mengatakan, Arab Saudi menahan Saad Hariri karena melawan keinginan pemerintah Saudi. Dia juga menuduh orang Saudi telah melakukan penghasutan terhadap Israel untuk melawan Lebanon.

Gerakan Hizbullah, Syiah yang merupakan gerakan yang kuat dan juga sekutu Iran, menuduh bahwa Arab Saudi telah memicu ketegangan di Lebanon. Sebelumnya, Saad Hariri mengatakan dalam sebuah siaran TV dari Riyadh, Sabtu (4/11), bahwa ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Pendana Menteri Lebanon, karena ia mencium adanya rencana yang mengancam nyawanya. Dia juga menyerang sekutu Lebanonnya, Hizbullah dan Iran.

Namun, Presiden Lebanon Michel Aoun dan politisi senior lainnya telah menuntut kembalinya Hariri, di tengah kecurigaan bahwa dia ditahan oleh orang-orang Saudi di bawah tahanan rumah dan dipaksa untuk melakukan penawaran. Aoun sendiri belum menerima pengunduran diri Hariri, dan Hariri masih belum berbicara di depan umum sejak pengumuman pengundiran dirinya.

Dalam pidato di sebuah televisi, Jumat (10/11) waktu setempat, Nasrallah mengatakan bahwa Arab Saudi mencoba untuk memprovokasi pertempuran di antara orang Lebanon. "Singkatnya, jelas bahwa pejabat Arab Saudi dan Saudi telah mengumumkan perang terhadap Lebanon dan Hizbullah di Lebanon, namun saya harus mengatakan ini adalah perang ke Lebanon," kata Nasrallah seperti yang dilansir dari BBC News, Sabtu (11/11).

Nasrallah juga menuduh Arab Saudi siap membayar ke Israel untuk melakukan serangan militer terhadap Lebanon, dan menggambarkan hal tersebut sebagai hal yang paling berbahaya. Pada akhir pekan, Nasrallah mengatakan bahwa Hariri telah dipaksa untuk mengundurkan diri oleh Saudi. Dia bahkan mengulangi tuduhan itu dengan mengatakan bahwa hal tersebut tidak diragukan lagi.

Selain itu, Nasrallah menganggap Arab Saudi berusaha untuk menghapus Hariri sebagai perdana menteri dan memaksakan kepemimpinan baru dalam gerakan politiknya.

Editor BBC Timur Tengah, Sebastian Usher mengatakan bahwa kata-kata Nasrallah disampaikan dengan tenang seperti sebelumnya, namun mereka pasti akan menaikkan ketegangan lebih jauh lagi karena semakin banyak negara di luar wilayah tersebut mencoba untuk menenangkan krisis.

Reaksi dari masyarakat internasional, melihat adanya kekhawatiran bahwa Lebanon bisa terlibat dalam konfrontasi regional yang lebih luas antara Arab Saudi dan Iran. Ketegangan antara ketiga negara telah melonjak sejak Hariri mengumumkan pengunduran dirinya. Namun Sekretaris Negara AS, Rex Tillerson memperingatkan agar Lebanon tidak menggunakan konflik proxy tersebut, dan menambahkan bahwa AS sangat mendukung kemerdekaan Lebanon.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa sebuah konflik baru di wilayah ini akan memiliki konsekuensi yang menghancurkan. Kamis (9/11), Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan kunjungan tak terjadwal ke Arab Saudi, untuk menekankan kepada para pemimpin Saudi pentingnya stabilitas di Lebanon. Sedangkan Perancis juga memiliki hubungan historis dengan Lebanon, sebagai bekas kekuasaan kolonial sebelum memperoleh kemerdekaan selama Perang Dunia Kedua.

Sebelumnya, Arab Saudi dan sekutunya di Teluk mengatakan kepada warga mereka di Lebanon untuk segera meninggalkan negara tersebut. Langkah tersebut dilakukan setelah Riyadh menuduh Iran melakukan agresi militer langsung, dengan mengatakan bahwa pihaknya memasok sebuah rudal dari Yaman ke Riyadh. Dan Iran menolak tuduhan Saudi tersebut sebagai tuduhan yang palsu dan berbahaya.

Credit republika.co.id

Awan Radioaktif Melayang di Eropa, Nuklir Rusia Dicurigai Biangnya

PARIS - Awan debu radioaktif terdeteksi melayang di Eropa. Dugaan insiden nuklir Rusia atau di Kazakhstan pun dicurigai.

Munculnya awan radioaktif di Eropa itu dikonfirmasi oleh laporan yang dikeluarkan oleh Institute for Radiological Protection and Nuclear Safety (IRSN).

”Tingkat konsentrasi Rutenium-106 di udara yang telah terdeteksi di Eropa dan terutama di Prancis tidak ada konsekuensinya bagi kesehatan manusia dan lingkungan,” bunyi laporan IRSN.

”Pelepasan tersebut, yang tidak disengaja berkenaan dengan kuantitas yang dikeluarkan, terjadi pada minggu terakhir bulan September 2017,” lanjut laporan tersebut.

Partikel Rutenium-106 merupakan hasil “sampingan” dari proses reaksi nuklir. Awan radioaktif yang terdeteksi sangat lemah.

Laporan tersebut mengatakan bahwa radiasi tersebut diukur pada 100-300 terabecquerels (ukuran untuk menghitung jumlah peluruhan inti per detik).

Sekadar diketahui, bencana nuklir Fukishima tahun 2011 memancarkan sekitar 900.000 terabecquerels. Sedangkan bencana nuklir Chernobyl tahun 1986 memancarkan 5,2 juta terabecquerels.

Kelompok yang berbasis di Prancis tersebut mengatakan bahwa sebuah kecelakaan nuklir skala yang menghasilkan awan radioaktif kemungkinan akan memerlukan evakuasi orang-orang dari radius beberapa kilometer di sekitar lokasi kebocoran.

Awan tersebut berpotensi mengontaminasi area pertanian dengan Ruthenium-106 yang sangat rendah.

”Untuk bahan makanan, kadar maksimum yang diizinkan (1250 Bq/kg untuk Rutenium 106 bagi produk non-susu) akan diamati dari jarak beberapa puluh kilometer di sekitar lokasi pelepasan,” lanjut laporan IRSN.

Tidak ada kecelakaan nuklir yang diakui oleh pihak berwenang Rusia. Tapi ISRN telah melacak awan radioaktif tersebut berasal dari sumber di antara Pegunungan Ural dan sungai Volga. Ini mencakup wilayah antara Rusia dan Kazakhstan.

”Pihak berwenang Rusia mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya kecelakaan (nuklir) di wilayah mereka,” kata Direktur IRSN Jean-Marc Peres kepada Reuters, yang dilansir Sabtu (11/11/2017). Pihak berwenang di Kazakhstan belum berkomentar.

Credit sindonews.com

UE Tegaskan Akan Pertahankan Kesepakatan Nuklir Iran

BRUSSELS - Menteri Luar Negeri Uni Eropa (UE) Frederica Mogherini menegaskan, pihaknya akan tetap mempertahankan kesepakatan nuklir Iran. Pernyataan ini datang jelang munculnya keputusan Parlemen Amerika Serikat (AS) mengenai apakah AS akan tetap mempertahankan kesepakatan itu atau mencabutnya.

Berbicara di sebuah konferensi di Samarkand, Uzbekistan, Mogherini juga mengatakan, UE bukan hanya akan mempertahankan kesepakatan itu, tapi juga akan memastikan semua pihak akan tetap patuh pada kesepakatan yang dicapai tahun 2015 tersebut.

"UE memastikan bahwa kesepakatan nuklir Iran akan terus dilaksanakan sepenuhnya oleh semua orang, di semua bagiannya," kata Mogherini dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Channel News Asia pada Jumat (10/11).

"Kesepakatan tersebut merupakan pencapaian besar dalam diplomasi multilateral Eropa dan internasional," sambungnya.

UE sendiri memang telah berbeda pandangan dengan AS mengenai kesepakatan itu. Saat Presiden AS Donald Trump menyebut Iran melanggar kesepakatan itu, Mogherini justru menyatakan tidak ada satupun pihak yang melakukan pelanggaran atas kesepakatn tersebut.

Lalu, saat Trump menyerukan diadakanya negosiasi ulang mengenai isi kesepakatan tersebut. Mogherini menegaskan isi dari kesepakatan tersebut tidak sempurna, tapi tetap menguntungkan semua pihak, dan tidak perlu dibicarakan kembali.

Credit sindonews.com

Korsel & China sepakat tangani Korut secara damai

Kolase foto Presiden Korea Selatan Yoon Young-chan (kanan) dan Presiden China Xi Jinping. (Yonhap)

Seoul (CB) - Para pemimpin Korea Selatan (Korsel) dan China pada Sabtu (11/11) sepakat bahwa situasi keamanan di Semenanjung Korea yang melibatkan Korea Utara (Korut) perlu dikelola melalui cara yang stabil dan damai, demikian keterangan Kantor Kepresidenan Korsel.

Kedua pemimpin juga setuju untuk menangani ketegangan yang terkait dengan Korea Utara secara damai.

Kesamaan pandangan itu muncul dalam pertemuan antara Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Presiden China Xi Jinping di sela-sela pelaksanaan pertemuan puncak negara-negara anggota Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Danang, Vietnam.

Untuk itu, China dan Korsel akan memperkuat pembicaraan strategis di semua tingkat, kata juru bicara kepresidenan Korsel Yoon Young-chan kepada para wartawan di Danang.

Xi mengatakan kepada Moon bahwa ia mendorong Korsel untuk melanjutkan dialog dengan Korea Utara dan bersatu untuk mencapai rekonsiliasi serta denuklirisasi, menurut laporan kantor berita negara China, Xinhua.

Ketegangan di Semenanjung Korea meningkat bulan lalu ketika pemimpin Korut Kim Jon Un dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berbalas ancaman bernada perang serta saling mencaci terkait nuklir dan program pengembangan peluru kendali Korea Utara.

China telah didesak, baik oleh Korsel maupun AS, untuk menjalankan peranan lebih aktif dalam upaya mengekang nuklir dan ambisi rudal Korut.

Beijing mengatakan pihaknya mematuhi sanksi-sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa dan sedang melakukan segala upaya untuk mengendalikan tindakan-tindakan provokatif Korea Utara.

Selama pertemuan puncak APEC pada Sabtu, Moon dan Xi juga setuju untuk segera menjalankan kembali pertukaran bilateral di semua bidang, tambah Yoon.

Yoon mengulang isi kesepakatan yang diumumkan bulan lalu ketika kedua negara setuju untuk mengakhiri ketegangan yang telah berlangsung selama satu tahun terkait penempatan sistem antirudal buatan AS, THAAD.

Kedua pemimpin menyepakati agar Moon mengunjungi Xi di China pada Desember untuk melakukan putaran pembicaraan tingkat tinggi berikutnya. Sementara itu, Moon juga mengundang Xi ke Korsel saat pelaksanaan Olimpiade Musim Dingi Pyeongchang, yang akan berlangsung pada Februari tahun depan, kata juru bicara Presiden China, layaknya dikutip Reuters.

Credit antaranews.com

Menlu: ASEAN harus bersatu hadapi tantangan di kawasan

Menlu, Retno L.P. Marsudi

Manila, Filipina, (cb) - Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-31 ASEAN di Manila mengatakan bahwa negara-negara anggota ASEAN harus bersatu sebagai suatu komunitas untuk menghadapi tantangan bersama di kawasan.

"Ke depan tantangan semakin tinggi. Oleh karena itu, ASEAN harus cepat, progresif, dan open minded untuk merespon. Kita harus menjadikan kebersamaan ASEAN sebagai satu komunitas untuk merespon tantangan di kawasan," ujar Menlu Retno Marsudi di Manila, Minggu.

Menurut Menlu RI, ASEAN dalam usianya yang ke-50 telah berhasil menciptakan suatu ekosistem yang stabil, damai, dan sejahtera di kawasan Asia Tenggara.

Namun demikian, Menlu Retno menyampaikan bahwa masih ada beberapa tantangan besar di masa depan yang harus dihadapi bersama oleh negara-negara anggota ASEAN, terutama tantangan dari segi ekonomi dan politik.

Dari segi ekonomi, Menlu RI menyebutkan bahwa ASEAN masih harus menangani masalah kesenjangan pembangunan (development gap) di antara negara anggotanya.

"Tantangan kita di ASEAN dari segi ekonomi adalah development gap antara negara maju dan negara berkembang. Sudah menjadi komitmen semua negara ASEAN agar kesenjangan pembangunan bisa dipersempit," ucapnya.

Namun, Menlu Retno menilai bahwa ASEAN juga merupakan contoh keberhasilan integrasi ekonomi, di mana rata-rata pertumbuhan ekonomi negara ASEAN hampir mencapai lima persen.

Selanjutnya, dari segi politik, Menlu RI menilai anggota ASEAN harus siap mengidentifikasi dan menangani masalah-masalah politik dan konflik yang dapat mengganggu kestabilan di kawasan.

"Oleh karena itu, kita harus melakukan pengamatan yang baik tentang `titik-titik` yang bisa mengganggu stabilitas. Misalnya. soal keamanan di Marawi saat diduduki teroris. Indonesia berinisiatif untuk trilateral degan Filipina dan Malaysia untuk mendukung penanganan masalah tersebut secara sub-regional," ujar dia.

Negara-negara anggota ASEAN juga akan segera menunjuk Sekretaris Jenderal ASEAN yang baru untuk menggantikan Sekjen ASEAN Le Luong Minh.

Credit antaranews.com

Indonesia akan lanjutkan pembahasan inklusivias di ASEAN

Da Nang, Vietnam (CB) - Indonesia akan melanjutkan pembahasan mengenai inklusivitas dalam KTT ASEAN 2017, di Manila.

"Masalah inklusifitas tidak hanya dibicarakan di tingkat global tapi juga regional bahkan nasional, prinsip ini perlu dan ini didukung oleh semua pimpinan," kata kata Wakil Menteri Luar Negeri, AM Fachir, di Da Nang, Vietnam, Sabtu.

Presiden Joko Widodo pada 10-11 November 2017 menghadiri KTT Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC) 2017, di Da Nang Vietnam. Selanjutnya pada 12-13 November 2017, Presiden akan menghadiri KTT ASEAN 2017, di Manila.

Di sela KTT APEC 2017, Jokowi juga menyempatkan diri untuk bertemu dengan PM Papua Nugini, Peter O'Neil.

"Presiden bertemu dengan PM Papua Nugini sebagai ketua atau tuan rumah APEC tahun depan dan secara gamblang Bapak Presiden menyampaikan dukungan Indonesia terhadap keketuaan Papua Nugini tahun depan dan dukungan baik substansi maupun dukungan administratif, keprotokolan pengamanan atau sebagainya," kata Fachir

Indonesia rencananya akan mengusung upaya peningkatan kerjasama baik antar Anggota ASEAN maupun antara ASEAN dengan negara-negara mitranya.

"Kemarin, untuk pertama kali ada pertemuan informal APEC dan ASEAN, sejak awal Presiden (Filipina) Duterte mengatakan ingin mendengar dari semua peserta kemarin. Masukan-masukan itu akan dia bawa pada KTT ASEAN dalam waktu dekat," kata Fachir.

Sejumlah usulan Indonesia juga masuk ke dalam Deklarasi Da Nang sebagai hasil akhir KTT APEC 2017.

Credit antaranews.com

Di Pertemuan ASEAN, Indonesia Perjuangkan Rohingya

Menlu Retno Lestari Priansari Marsudi.

CB, MANILA -– Delegasi Indonesia membawa misi soal perdamaian dan nasib etnis Rohingya dalam Pertemuan ASEAN Political and Security Community (APSC) Council di Manila, Ahad (12/11). Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menekankan situasi di negara bagian Rakhine memerlukan komitmen dan tindakan yang konkret agar krisis kemanusiaan dapat segera diakhiri.

Menlu RI juga menegaskan, sudah waktunya bagi ASEAN untuk menunjukkan kepada masyarakat ASEAN dan dunia bahwa ASEAN dapat melindungi rakyatnya, serta mampu merespons tantangan di Asia Tenggara. Pada pertemuan APSC, Indonesia diwakili oleh Menko Polhukam Wiranto dan Menlu RI. APSC Council merupakan salah satu organ ASEAN yang memiliki mandat untuk mengoordinasikan badan-badan sektoran di bawah pilar politik keamanan ASEAN.

Pemerintah Indonesia mendorong Pemerintah Myanmar dan Bangladesh bekerja sama dalam upaya merepatriasi atau memulangkan para pengungsi Rohingya dari Bangladesh kembali ke Myanmar. "Diperlukan kerja sama antara Myanmar dan Bangladesh untuk menangani repatriasi pengungsi," kata Menlu Retno LP Marsudi di Manila, Filipina, kemarin.

Untuk itu, menurut dia, Pemerintah Indonesia terus mendorong agar Pemerintah Myanmar dan Bangladesh segera menyelesaikan dan menandatangani nota kesepahaman tentang repatriasi pengungsi dari Bangladesh kembali ke Myanmar.

"Kita menekankan bahwa semakin cepat draf MoU repatriasi ini ditandatangani mereka maka akan semakin baik. Maka kita dorong agar draf MoU repatriasi ini dapat segera ditandatangani," ujar dia.

Selain itu, Menlu juga menegaskan bahwa Indonesia akan terus mendorong kemajuan perbaikan keadaan di Rakhine, Myanmar. "Keinginan Indonesia itu untuk terus membantu proses perbaikan di Rakhine. Kita bisa saja setelah suasana tidak memanas lagi, kita tinggal, tetapi kita tidak seperti itu," ujarnya.

Sebelumnya, Menlu Retno Marsudi menyerahkan prakarsa Formula 4+1 kepada pemimpin Myanmar Daw Aung San Suu Kyi sebagai solusi untuk menangani krisis di negara bagian Rakhine. Solusi Formula 4+1 untuk Rakhine itu terdiri dari empat elemen utama, yaitu mengembalikan stabilitas dan keamanan; menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; perlindungan kepada semua orang yang berada di negara bagian Rakhine, tanpa memandang suku dan agama; dan pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

Satu elemen lainnya adalah pelaksanaan rekomendasi Laporan Komisi Penasihat untuk Rakhine yang dipimpin mantan sekjen PBB Kofi Annan. Indonesia dan ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State. Mekanisme penyaluran bantuan dipimpin oleh Pemerintah Myanmar, tapi melibatkan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dan beberapa negara, termasuk Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya.

Menyinggung krisis di Rakhine State, Menko Polhukam Wiranto menekankan perlunya upaya mencegah krisis ini menjadi sebuah bencana yang akan menjadi pintu masuk radikalisme dan terorisme. Mengacu pada aksi terorisme di Marawi, Filipina, ia menekankan ASEAN untuk selalu waspada dengan ancaman terorisme, khususnya peningkatan ancaman pejuang teroris asing dan terorisme lintas batas.

Sebelumnya, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menggelar pertemuan dengan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi di sela-sela acara KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Da nang, Vietnam, Jumat (10/11). Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk membahas krisis Rohingya.

Utusan khusus Kanada untuk Myanmar Bob Rae mengonfirmasi pertemuan tersebut. Menurut Rae, Trudeau sangat mencemaskan krisis Rohingya yang hingga saat ini masih berlangsung, termasuk soal kekerasan di negara bagian Rakhine. “Perdana Menteri Justin Trudeau mengatakan kepada Aung San Suu Kyi, banyak yang harus dilakukan untuk menghentikan pembantaian Muslim Rohingya,” kata Rae, dikutip laman Anadolu Agency, Sabtu (11/11).

Suu Kyi, kata Rae, merespons permintaan Trudeau dengan mengatakan bahwa dia telah melakukan apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan krisis Rohingya. Menurut Suu Kyi, dia melakukan apa yang dia bisa dalam keadaan yang sulit.

Credit republika.co.id

APEC sepakat lanjutkan TPP minus AS

Jakarta (CB) - Para anggota pakta dagang perdagangan bebas Asia Pasifik (TPP) yang ditinggalkan Amerika Serikat telah sepakat membentuk sebuah kerangka baru tanpa melibatkan AS. Kerangka baru ini disepakati setelah beberapa hari terakhir gagal untuk menghidupkan pakta dagang bebas itu, kata Perdana Menteri Kanada Francois-Philippe Champagne.

Francois-Philippe Champagne menyambut baik terobosan itu lewat cuitan berbunyi "kemajuan besar". Dia menyatakan pemerintahannya telah menyepakati "sebuah kerangka untuk Kemitraan Progresif dan Komprehensif Trans Pasifik yang baru" setelah menyingkirkan klausa-klausa buruh dan lingkungan yang terlalu kaku.

Elemen-elemen itu sempat tercampakkan oleh penarikan diri secara tiba-tiba AS dari pakta itu belum lama tahun ini, dan itu memaksa 11 negara anggota TPP mempertimbangkan kembali prinsip-prinsip kesepakatan untuk akses ke perekonomian terbesar di dunia itu.

Setelah melewati rangkaian pembicaraan di sela KTT APEC di Danang, Sabtu ini sebelas negara TPP berhasil menelurkan terobosan, yang dilakukan satu hari setelah Donald Trump kembali beretorika soal 'America First' di hadapan para pemimpin dunia.

Kanada menyatakan "masih banyak masalah yang mengganjal Kanada" namun negaranya menyambut baik kesepakatan baru itu di mana perlindungan lingkungan dan buruh berkaitan dengan pasar yang lebih bebas.

Kanada telah berusaha keras memperjuangkan klausa progresif itu. Namun Kanada kurang atraktif di mata negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, Chile dan Peru yang aksesnya ke pasar AS telah ditarik.

Jepang, perekonomian terbesar ketiga di dunia, sangat aktif mendorong konsensus yang cepat karena khawatir penundaan malaj akan meruntuhkan pakta dagang bebas Asia Pasifik itu, demikian AFP.

Credit antaranews.com

Jumat, 10 November 2017

Sosok Nurtanio, Nama Pilihan Jokowi untuk Pesawat N219

Foto: Dok. TNI AU

Jakarta - Nurtanio sekarang telah melekat pada pesawat N219. Nama pilihan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan tanpa sebab, ada semangat yang sengaja ditanamkan pada pesawat made in Bandung tersebut.

"Dengan mengucap bismillah saya resmikan pesawat N219 sebagai pesawat Nurtanio," ungkap Jokowi, di Base Ops Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (10/11/2017).

Dirangkum dari berbagai sumber, Laksama Nurtanio Pringgoadisuryo adalah sosok patriot bangsa yang di masa hidupnya begitu berjasa pada dirgantara di Indonesia. Lahir di Kandangan, Kalimantan Selatan pada 3 Desember 1923, Nurtanio memiliki mimpi untuk keliling dunia dengan pesawat buatan Indonesia.

Mimpi ini diawali dengan pembuatan pesawat layang Zogling NWG (Nurtanio-Wiweko-Glider) pada tahun 1947. Kemudian berlanjut pada pesawat all metal dan fighter Indonesia yang dinamai Sikumbang disusul dengan Kunang-kunang (mesin VW) dan Belalang, dan Gelatik (aslinya Wilga) serta mempersiapkan produksi F-27.

Nurtanio gugur dalam sebuah penerbangan uji coba pesawat Arev (Api Revolusi), dari bekas rongsokan Super Aero buatan Cekoslowakia.

"Ada sebuah kalimat dari Nurtanio yang patut kita hayati, sudah kita tidak perlu ribut-ribut yang penting kerja, dan inilah hasil kerja, putra-putri bangsa penerus Nurtanio dan akan terus dilanjutkan hingga generasi anak-anak kita nanti," jelasnya.

Credit finance.detik.com

Pesawat N219 Diberi Nama Nurtanio oleh Jokowi

Foto: Dok. PTDI

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memberikan nama Nurtanio pada prototipe pesawat N219 yang merupakan produk anak bangsa.

Pemberian nama pesawat N219 ini di Base Ops Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 09.10 WIB dengan mengenakan pakai sipil lengkap (PSL) ditemani oleh Ibu Iriana Joko Widodo.

"Dengan mengucap bismillah saya resmikan pesawat N219 sebagai pesawat Nurtanio," kata Jokowi di lokasi, Jumat (10/11/2017).

Jokowi Beri Nama Nurtanio ke Pesawat N219. Foto: Dok. PTDI

Dia mengatakan, pemberian nama Nurtanio ini lantaran semasa hidupnya hanya menghabiskan atau mengabdi kepada angkatan udara.

"Laksamana Nurtanio Pringgoadisuryo, seluruh hidupnya di dharmabaktikan ke dirgantaraan, beliau gugur pada saat penerbangan uji coba," jelas Jokowi.

Pesawat berkelir putih ini merupakan hasil kerja sama PT Dirgantara Indonesia (Persero) (PTDI) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

Di badan pesawat terlihat tulisan produk anak bangsa hadir untuk negeri ini mampu mengangkut 19 orang atau mengangkut beban hingga 7.030 kilogram (kg) saat take off dan 6.940 kg saat landing. Kecepatan pesawat N219 bisa mencapai 210 knot dengan kecepatan ekonomisnya 190 knot.

Setelah penamaan prototipe pesawat N219 oleh Jokowi, maka pesawat N219 masih harus melewati serangkaian uji terbang sekitar 300 jam. Uji terbang dilakukan untuk mendapatkan type certificate (TC).

Type certificate adalah sertifikasi kelaikan udara dari desain manufaktur pesawat. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPP) Kementerian Perhubungan.

Credit finance.detik.com

Ini Alasan Jokowi Beri Nama Nurtanio pada Pesawat N219

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa purwarupa atau prototype pesawat N219 yang telah diberi nama Nurtanio merupakan hasil kerja keras putra dan putri bangsa Indonesia.

Jokowi menyebutkan, pemberian nama Nurtanio ini diberikan lantaran Laksana Muda Udara (Anumerta) ini mengabdikan seluruh hidupnya di dirgantara Indonesia.

"Ada sebuah kalimat dari Nurtanio yang patut kita hayati, sudah kita tidak perlu ribut-ribut yang penting kerja, dan inilah hasil kerja, putra-putri bangsa penerus Nurtanio dan akan terus dilanjutkan hingga generasi anak-anak kita nanti," kata Jokowi di Base Ops Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (10/11/2017).

Ini Alasan Jokowi Beri Nama Nurtanio ke Pesawat N219. Foto: Dok. PTDI

Jokowi menyebutkan, Nurtanio Pringgoadisuryo gugur dalam sebuah penerbangan uji coba. Pria asal Kalimantan, 3 Desember 1923 ini membuat pesawat layang Zogling NWG yang merupakan (Nurtanio-Wiweko-Glider) pada 1947.

"Laksama Nurtanio Pringgoadisuryo adalah patriot bangsa yang seluruh hidupnya di dharma baktikan ke dirgantaraan Indonesia, beliau gugur dalam sebuah penerbangan uji coba," ungkap dia.

Usai memberikan nama, Jokowi bersama Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Elfien Guntoro. Setelah itu, pesawat melakukan uji penerbangan.

Foto: Fadhly Fauzi Rachman

Credit finance.detik.com

Kecanggihan Nurtanio, Pesawat N219 Buatan Bandung

Jakarta - Pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) diberi nama Nurtanio oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). N219 menyimpan kecanggihan luar biasa, bahkan lebih baik dari pesawat sejenis buatan asing.

Seperti yang dikutip dari dokumen detikFinance, Jumat (10/11/2017) pesawat buatan Bandung ini memiliki kemampuan untuk menjangkau daerah terpencil dengan daya tampung penumpang hingga 19 orang dengan kabin yang luas.

Pesawat N219 bisa digunakan untuk mengangkut penumpang sipil, angkutan militer, angkutan barang atau kargo, evakuasi medis, hingga bantuan saat bencana alam. Dengan kelebihan tersebut, pesawat ini juga lebih murah dibandingkan pesawat sejenisnya, yaitu Twin Otter.

Canggihnya Nurtanio, Pesawat N219 Buatan Bandung. Foto: Hendra Kusuma

Pesawat N219 memiliki kecepatan maksimum mencapai 210 knot, dan kecepatan terendah mencapai 59 knot. Artinya kecepatan cukup rendah namun pesawat masih bisa terkontrol, ini penting terutama saat memasuki wilayah tebing dan pegunungan.

Canggihnya Nurtanio, Pesawat N219 Buatan Bandung. Foto: Fadhly Fauzi Rachman

Dapur pacu pesawat buatan Bandung ini dilengkapi dengan dua mesin Pratt & Whitney Aircraft of Canada Limited PT6A-42 masing-masing bertenaga 850 SHP dan dilengkapi dengan Hartzell 4-Blade Metal Propeller.

Pesawat N219 mampu mengangkut beban hingga 7.030 kilogram (kg) saat take off dan 6.940 kg saat mendarat. Kecepatan pesawat N219 bisa mencapai 210 knot dengan kecepatan ekonomisnya 190 knot.

Credit finance.detik.com

Pesawat Nurtanio Dijual Rp 81 Miliar

Jakarta - Pesawat N219, bernama Nurtanio buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) tak lama lagi akan memasuki tahapan produksi massal. Pesawat ini diketahui juga mulai banjir pesanan. Berapa harganya?

Menurut Direktur Produksi PTDI, Arie Wibowo, harga jual pesawat N219 berada di kisaran US$ 6 juta per unit atau sekitar Rp 81 miliar (kurs Rp 13.500/US$.

"Kita di kisaran US$ 6 jutaan ya," ujar Arie saat berbincang dengan detikFinance, seperti dikutip, Jumat (10/11/2017).

Pesawat N219 bisa digunakan untuk mengangkut penumpang sipil, angkutan militer, angkutan barang atau kargo, evakuasi medis, hingga bantuan saat bencana alam. Dengan kelebihan tersebut, pesawat ini juga lebih murah dibandingkan pesawat sejenisnya, yaitu Twin Otter.

Pesawat N219 memiliki kecepatan maksimum mencapai 210 knot, dan kecepatan terendah mencapai 59 knot. Artinya kecepatan cukup rendah namun pesawat masih bisa terkontrol, ini penting terutama saat memasuki wilayah tebing dan pegunungan.

Dapur pacu pesawat buatan Bandung ini dilengkapi dengan dua mesin Pratt & Whitney Aircraft of Canada Limited PT6A-42 masing-masing bertenaga 850 SHP dan dilengkapi dengan Hartzell 4-Blade Metal Propeller.

Pesawat N219 mampu mengangkut beban hingga 7.030 kilogram (kg) saat take off dan 6.940 kg saat mendarat. Kecepatan pesawat N219 bisa mencapai 210 knot dengan kecepatan ekonomisnya 190 knot.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan, pesawat Nurtanio harus bisa dipasarkan ke depannya.

"Ya ini kalau sudah selesai artinya proses berikutnya adalah proses bisnis, harus bisa dipasarkan, harus bisa masuk komersial," kata Jokowi di Base Ops Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Credit finance.detik.com

Saudi Temukan 100 Miliar Dolar AS Telah Digelapkan

CB, RIYAD — Jaksa Agung Arab Saudi mengatakan setidaknya 100 miliar dolar AS telah disalahgunakan melalui korupsi sistemik dan penggelapan dalam beberapa dekade terakhir.

Dilansir dari BBC, Kamis (9/11), Sheikh Saud al-Mojeb mengatakan, 201 orang ditahan untuk diinterogasi sebagai bagian dari upaya antikorupsi yang dimulai Sabtu malam.
Dia tidak merinci nama-nama yang ditahan, tapi mereka dilaporkan termasuk pangeran senior, menteri dan pengusaha berpengaruh. "Bukti untuk melakukan kesalahan ini sangat kuat," kata Sheikh Mojeb.
Dia juga menekankan aktivitas komersial normal di kerajaan tidak terpengaruh oleh tindakan korupsi ini karena yang dibekukan adalah rekening pribadi tersangka korupsi.
Sheikh Saud al-Mojeb mengatakan penyelidikan oleh komite antikorupsi yang dipimpin oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman berjalan sangat cepat.

Dia mengumumkan 208 orang telah dipanggil untuk diinterogasi sejauh ini, dan tujuh di antaranya telah dibebaskan tanpa tuduhan.
"Potensi skala praktik korupsi yang telah ditemukan sangat besar. Berdasarkan penyelidikan kami selama tiga tahun terakhir, kami memperkirakan bahwa setidaknya 100 miliar dolar AS telah disalahgunakan melalui korupsi dan penggelapan sistematis selama beberapa dekade,"kata jaksa agung.
Sheikh Mojeb menambahkan komite tersebut memiliki mandat hukum yang jelas untuk melanjutkan penyelidikan ke tahap berikutnya.
"Ada banyak spekulasi di seluruh dunia mengenai identitas individu yang bersangkutan dan rincian dakwaan terhadap mereka," tambahnya.
Menurutnya, untuk memastikan agar individu yang ditahan terus menikmati hak legal penuh yang diberikan di bawah hukum Saudi, maka pihak kerajaan tidak akan mengungkapkan rincian nama-nama lagi mulai saat ini.
Di antara nama yang dilaporkan ditahan adalah investor miliarder Pangeran Alwaleed bin Talal; Pangeran Miteb bin Abdullah, putra almarhum raja yang diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala Garda Nasional pada Sabtu; dan saudaranya Pangeran Turki bin Abdullah, mantan gubernur provinsi Riyadh.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Uang yang Dikorupsi Besar-besaran di Saudi Capai Rp1.350 Triliun

RIYADH - Jumlah angka finansial yang disalahgunakan dari berbagai jenis korupsi secara besar-besaran dan selama beberapa dekade di Arab Saudi mencapai sekitar USD100 miliar atau lebih dari Rp1.350 triliun.

Data itu dibeberkan Jaksa Agung Arab Saudi Sheikh Saud al-Moaajeb. Menurutnya, sudah 208 orang yang ditangkap terkait penyelidikan dugaan korupsi. Dari jumlah itu, tujuh orang di antaranya dibebaskan karena tak cukup bukti.

”Berdasarkan penyelidikan kami selama tiga tahun terakhir, kami memperkirakan bahwa setidaknya USD100 miliar telah disalahgunakan melalui korupsi dan penggelapan sistematis selama beberapa dekade,” kata al-Moaajeb, dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari kantor berita negara Saudi, SPA, Jumat (10/11/2017).

”Potensi skala praktik korupsi yang telah ditemukan sangat besar,” ujar al-Moaajeb, yang juga anggota Komite Tertinggi Pemberantasan Korupsi Arab Saudi.

Al-Moaajeb menegaskan bahwa aktivitas komersial dari ratusan orang yang ditangkap belum terpengaruh oleh penyelidikan. ”Perusahaan dan bank (pihak yang bersangkutan) bebas melanjutkan transaksi seperti biasa,” katanya.

Jaksa Agung menekankan bahwa hanya rekening bank pribadi yang bersangkutan yang dibekukan. Menurut laporan AP, diperkirakan 1.700 rekening bank telah terpengaruh oleh penyelidikan.

Tindakan keras terhadap korupsi di Saudi ini terjadi setelah Putra Mahkota Mohammed bin Salmandiberi kontrol atas Komite Tertinggi Pemberantasan Korupsi yang baru saja dibentuk. Sejak Sabtu pekan lalu, sudah 11 pangeran, empat menteri senior, belasan mantan menteri, banyak pejabat dan pengusaha ditangkap atas tuduhan korupsi atau penyimpangan keuangan.

Langkah tersebut, yang secara luas dianggap sebagai upaya untuk mengkonsolidasikan kekuasaan sebelum putra mahkota mengambil alih takhkta setiap saat. Langkah itu dipuju Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

”Saya sangat percaya diri pada Raja Salman dan Putra Mahkota Arab Saudi, mereka tahu persis apa yang mereka lakukan,” tulis Trump di Twitter.

Sementara itu, Raja Salman telah menunjuk sekitar 30 hakim pada tingkat yang berbeda di Kementerian Kehakiman Saudi. Dalam sebuah perintah Kerajaan, dia juga mempromosikan 26 hakim lainnya.

Credit sindonews.com

Saudi Lacak Kekayaan Pangeran dan Menteri ke Uni Emirat Arab

Pangeran Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Al Saud.

CB, ABU DHABI -- Bank Sentral Uni Emirat Arab (UEA), pada Kamis (9/11), meminta bank-bank di negaranya memberikan rincinan rekening milik pejabat dan pangeran Arab Saudi yang ditahan akibat kasus korupsi. Ini diyakini sebagai langkah awal untuk membekukan aset serta kekayaan mereka oleh Arab Saudi.

UEA diketahui sebagai salah satu tempat utama bagi pejabat atau miliarder Saudi memarkirkan uang dan kekayaannya. Selain membuka rekening bank, mereka kerap membeli apartemen dan vila mewah di Dubai. Tak jarang pula yang berinvestasi di pasar saham.

Sejak Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz membentuk komite antikorupsi yang dikepalai Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman pekan lalu, sejumlah menteri, mantan menteri, dan pangeran Arab Saudi telah dibekuk karena terlibat korupsi. Seluruh aset dan kekayaan mereka pun diburu untuk dibekukan.

Para bankir di Saudi meyakini bahwa para pejabat dan pangeran yang terlibat korupsi tidak hanya menimbun kekayaannya di dalam negeri saja, tapi juga mengirimnya ke luar negeri, seperti Swiss, Inggris, termasuk pula UEA.

Berkaitan atau tidak, Bank Sentral UEA, tiba-tiba meminta bank-bank di negaranya untuk memberikan rincian rekening milik 19 pejabat Saudi yang kini telah ditahan komite antikorupsi. Bankir komersial mengatakan Bank Sentral UEA tidak menjelaskan mengapa mereka menginginkan informasi rekening tersebut. Namun mereka meyakini tindakan ini dilakukan atas perintah Saudi.

Para bankir komersial UEA mengatakan bahwa mereka tidak diminta untuk membekukan rekening milik warga Saudi di institusinya masing-masing. Tapi mereka meyakini, permintaan informasi oleh Bank Sentral UEA mungkin merupakan awal dari tindakan tersebut. Kendati demikian pejabat Bank Sentral UEA belum memberikan komentar terkait hal ini.

Korupsi selama bertahun-tahun di Saudi dilaporkan telah menyedot kekayaan negara sebesar 800 miliar dolar AS. Sadar bahwa negaranya tak bisa bergantung terus menerus pada komoditas minyak, Saudi mulai berbenah dan mereformasi sistem perekonomiannya.

Langkah pertama dilakukan dengan membentuk komite antikorupsi yang dikepalai Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman.Setelah resmi dibentuk, komite tersebut segera menangkap dan menahan 11 pangeran, empat menteri, serta puluhan mantan menteri karena diyakini terlibat kasus korupsi.

Aset serta kekayaan mereka dilacak untuk dibekukan. Pejabat Saudi di Riyadh mengatakan telah terdapat sekitar 1.700 rekening di bank domestik yang dibekukan sebagai tindak lanjut atas penangkapan pangeran, menteri,dan mantan menteri di negaranya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Saudi Bekukan Rekening Putra Mahkota 'Terguling' Mohammed bin Nayef

RIYADH - Mohammed bin Nayef, yang dicopot sebagai Putra Mahkota Arab Saudi pada Juni lalu dilaporkan ikut jadi target pembersihan anti-korupsi. Rekening bank miliknya dan beberapa kerabat dekatnya dibekukan pihak berwenang Kerajaan Saudi.

Mohammed bin Nayef dicopot sebagai Putra Mahkota dan digantikan sepupunya, Mohammed bin Salman, putra kandung Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud. Penyebab pencopotan Mohammed bin Nayef masih misterius, meski ada laporan bahwa dia pecandu obat-obatan terlarang untuk mengurangi rasa sakit akibat sisa-sisa peluru al-Qaeda yang bersarang di tubuhnya.

Pembekuan rekening bank Mohammed bin Nayef ini dilaporkan kantor berita Reuters dan Wall Street Journal, Kamis (9/11/2017). Kedua laporan itu mengutip sumber yang familiar dengan masalah ini. Laporan Reuters juga ikut disiarkan media milik pemerintah Saudi.

Jika laporan itu terkonfirmasi, maka Putra Mahkota “terguling” Saudi itu memang jadi target terbaru dalam pembersihan anti-korupsi yang terus melebar. Aksi “sapu bersih korupsi” ini dilakukan komite anti-korupsi yang baru dibentuk Kerajaan Saudi atas prakarsa Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Belasan pangeran, para menteri, mantan menteri dan sejumlah pengusaha berpengaruh telah ditahan. Mereka menghadapi sejumlah tuduhan, termasuk pencucian uang dan penyuapan.

Menurut laporan tersebut, jumlah rekening bank domestik yang dibekukan akibat pembersihan anti-korupsi sudah mencapai lebih dari 1.700 dan diyakini terus meningkat.

Pada hari Sabtu lalu, Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud mengumumkan bahwa putranya akan mengawasi komite anti-korupsi yang baru dibentuk yang akan membersihkan negaranya dari praktik korupsi.

Pangeran Alwaleed bin Talal, miliarder yang memiliki firma investasi, Kingdom Holding, termasuk di antara para pangeran yang ditahan.

Pada hari Rabu, Human Rights Watch (HRW) yang berbasis di Amerika Serikat mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ”penangkapan massal” yang dilakukan oleh Arab Saudi menimbulkan masalah hak asasi manusia.

”Pembentukan komite anti-korupsi baru-baru ini yang secara terus-menerus melakukan penangkapan massal menimbulkan kekhawatiran bahwa otoritas Saudi menahan orang secara massal dan tanpa menguraikan dasar penahanan,” kata Sarah Leah Whitson, Direktur HRW Timur Tengah.

”Sementara itu, media Saudi membingkainya karena tindakan Mohammad bin Salman terhadap korupsi, dan penangkapan massal tersebut mengindikasikan bahwa ini mungkin lebih pada politik kekuatan internal,” imbuh Sarah.

Para pangeran, termasuk Alwaleed, yang ditangkap diketahui dibiarkan tidur di lantai sebuah hotel.

Credit sindonews.com

Sudah 208 Orang Kena 'Sapu Bersih Korupsi' Saudi, 7 Dibebaskan

RIYADH - Jaksa Agung Kerajaan Arab Saudi Sheikh Saud al-Moaajeb mengatakan ada 208 orang, termasuk belasan pangeran, yang ditangkap atas tuduhan Korupsi. Dari jumlah itu, tujuh orang di antaranya telah dibebaskan.

Penangkapan massal ini dilakukan Komite Tertinggi Pemberantasan Korupsi yang baru dibentuk dan diawasi langsung oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Al-Moaajeb, yang juga anggota Komite Tertinggi Pemberantasan Korupsi, mengatakan pada hari Kamis bahwa penyelidikan terhadap individu-individu yang telah ditangkap berjalan dengan cepat dan pembaruan akan segera disampaikan.

“Jumlah orang yang ditangkap adalah 208, sementara tujuh orang dibebaskan, karena kurangnya bukti,” ujar al-Moaajeb, seperti dikutip dari Al Arabiya, Jumat (10/11/2017).

Sebelumnya pada hari Kamis, Arab Saudi dilaporkan membekukan rekening bank yang terkait mantan Putra Mahkota Mohammed bin Nayef dan para kerabatnya. Laporan itu memicu dugaan bahwa putra mahkota “terguling” itu ikut jadi target pembersihan anti-korupsi.

Rekening bank sejumlah manajer dan para pejabat di lembaga-lembaga pemerintah dan yudikatif juga dilaporkan ikut dibekukan.

“Nilai finansial dari praktik berpuluh-puluh tahun ini berjumlah sejumlah besar dana publik yang tidak disepakati dan tidak dimanfaatkan, dan nilai potensial dari jumlah ini mungkin melebihi USD100 miliar (Rp1.350 triliun), menurut penyelidikan awal,” ujar al-Moaajeb.

Bukti lebih lanjut untuk mendukung fakta dalam kasus ini akan terus dikumpulkan.

”Seperti yang diumumkan pada hari Selasa, Gubernur Badan Moneter Arab Saudi (SAMA) telah menerima permintaan saya untuk membekukan aset pribadi mereka dalam penyelidikan ini. Tindakan ini mengonfirmasikan temuan penyelidikan awal kami selama tiga tahun terakhir mengenai skala praktik korupsi besar ini,” papar Jaksa Agung Saudi tersebut.

“Mengingat besarnya tuntutan ini, di bawah Orde Kerajaan 4 November, ada mandat hukum yang jelas untuk beralih ke tahap penyelidikan selanjutnya dengan tersangka, dan ada banyak spekulasi di seputar dunia tentang identitas individu yang bersangkutan dan rincian dakwaan terhadap mereka,” papar al-Mooajeb.

“Namun, kami tidak akan mengungkapkan rincian apapun saat ini, untuk memastikan bahwa mereka menikmati hak legal penuh yang diberikan kepada mereka oleh Kerajaan Arab Saudi, dan (kami) meminta untuk menghormati privasi mereka saat menjalani proses peradilan.”

Credit sindonews.com

Daftar Korban Konsolidasi Kekuasaan Putra Mahkota Arab Saudi

PEMERINTAH Arab Saudi di bawah komando Putra Mahkota Mohammed bin Salman menyatakan perang terhadap korupsi. Komite Anti Korupsi Saudi Arabia baru-baru ini menangkap 11 pangeran dan 4 menteri terkait kasus rasuah. Gebrakan Putra Mahkota Mohammed bin Salman itu disebut-sebut merupakan bagian konsolidasi kekuasaanya menuju proyek masa depan negeri Petro Dollar sebagai negara modern dengan melenyapkan oposisi.

Konsolidasi kekuasaan putra mahkota ini memakan korban. Siapa saja mereka?

1. Pangeran Alwaleed bin Talal

Alwaleed bin Talal merupakan pemilik perusahaan investasi Kingdom Holding. Alwaleed ditangkap atas tuduhan pencucian uang, penyuapan, dan pemerasan pejabat. Majalah Forbes memperkirakan Alwaleed memiliki harta USD17 miliar atau sekitar Rp229,5 triliun (kurs Rp13.500/USD). Selain berinvestasi di Twitter dan Apple, ia juga mempunyai saham di bank Citygroup, jaringan hotel Four Seasons dan perusahaan media milik Rupert Murdoch, News Corporation. Di London, Pangeran Alwaleed adalah pemilik hotel mewah, Savoy.

2. Ibrahim al-Assaf (Mantan Menteri Keuangan Arab Saudi)
Ibrahim al-Assaf ditangkap atas dugaan korupsi perluasan Masjidil Haram. Ibrahim al-Assaf yang juga direksi perusahaan minyak Saudi Aramco diduga melakukan penggelapan dan mendapat keuntungan dari proyek perluasan Masjidil Haram di Mekkah. Terkait proyek perluasan ini, Ibrahim al-Assaf diduga memanfaatkan posisinya untuk mendapat keuntungan dalam transaksi tanah. Namun belum ada detail lebih lanjut mengenai kasusnya.

3. Pangeran Turki bin Abdullah (Mantan Gubernur Riyadh)
Mantan Gubernur Riyadh Pangeran Turki bin Abdullah dituduh melakukan korupsi proyek Metro di Riyadh. Pangeran Turki dianggap telah memberikan kontrak kepada perusahannya sendiri. Tak disebutkan berapa besar proyek tersebut.

4. Pangeran Miteb bin Abdullah (Menteri Garda Nasional)
Pangeran Miteb bin Abdullah yang juga Menteri Garda Nasional ditangkap oleh Komite Anti-Korupsi Saudi karena diduga terlibat korupsi pengadaan Walkie-Talkie senilai USD10 miliar (sekitar Rp135,2 triliun). Pangeran Miteb diduga memberikan kontrak palsu kepada perusahaannya sendiri untuk menggarap proyek tersebut. Selain itu, Pangeran Miteb juga diduga terlibat dalam kongkalikong pengadaan perlengkapan militer antipeluru senilai miliaran riyal. Miteb dianggap telah melakukan penggelapan dan mempekerjakan karyawan 'hantu'.

5. Pangeran Fahd bin Abdullah bin Mohammed al Saud (Mantan Wakil Menteri Pertahanan)
Pangeran Fahd adalah lulusan Staf Angkatan Laut AS dan Komando College. Dia memegang gelar master dalam ilmu militer. Dia memiliki aktivitas bisnis saat bertugas di pos ini. Dia menjadi komandan angkatan laut di Royal Saudi Navy pada April 2002. Pada 20 April 2013, dia ditunjuk sebagai wakil Menteri Pertahanan. Namun pada 17 Agustus 2013 dia digantikan oleh Salman bin Sultan, putra almarhum Pangeran Sultan.

6. Pangeran Turki bin Nasser (Mantan Kepala Presidensi Meteorologi dan Lingkungan Hidup)
Turki bin Nasser menjadi kepala operasi staf udara, proyek perisai perdamaian dan proyek hawk perdamaian pada 1994. Dirinya kemudian menjabat sebagai wakil komandan di Royal Saudi Air Force pada 1996. Setelah meninggalkan angkatan udara, Turki bin Nasser dijadikan kepala presidensi meteorologi dan lingkungan. The Guardian melaporkan Turki bin Nasser memiliki hampir 200 mobil klasik, sebuah jet bisnis pribadi Boeing 20 juta pound, sebuah kapal pesiar besar, sebuah rumah mewah di Beverly Hills dan beberapa rumah di berbagai kota seperti Barcelona, Riyadh, Dharan dan London. Rumahnya di London adalah di Sussex Square, dekat kawasan elite Hyde Park.

7. Adel Fakieh (Menteri Ekonomi)
Adel bin Muhammad Fakeih adalah seorang insinyur dan mantan Wali Kota Jeddah. Jabatan yang pernah didudukinya antara lain Menteri Tenaga Kerja (2010-2015), Menteri Kesehatan (2014) dan pada April 2015 diangkat sebagai Menteri Ekonomi. Di luar pemerintahan, Fakieh adalah ketua Al Jazeera Bank dan anggota dewan direksi Perdagangan dan Industri Kamar Dagang di Jeddah. Dia menjabat sebagai anggota komisi berbagai organisasi. Dalam laporannya situs marcopolis.net pada 2015 memasukkan nama Fakeih sebagai salah satu tokoh bisnis paling berpengaruh di Arab Saudi. Kekayaan Fakieh ditaksir mencapai USD470 juta.

8. Khalid al-Tuwaijiri (Mantan Ketua Pengadilan)
Khalid al-Tuwaijri adalah Ketua Pengadilan Royal Arab Saudi di bawah Raja Abdullah dan merupakan pemimpin tertinggi non-pangeran hingga dilengserkan di era kekuasaan Raja Salman pada 2015. Raja Abdullah menunjuknya sebagai Kepala Pengadilan Kerajaan pada 9 Oktober 2005. Seiring waktu, ia juga menjadi Kepala Garda Kerajaan dan beberapa posisi pengadilan lainnya. Di mata para penentangnya, al-Tuwaijiri dituduh berusaha "menghancurkan negara dan menjalankan "proyek westernisasi" di Arab Saudi.

9. Amr al-Dabbagh (Mantan Gubernur Otoritas Investasi Umum Arab Saudi)
Amr Al-Dabbagh adalah seorang pengusaha, mantan menteri, dan penulis. Dia adalah ketua dan CEO Grup Al-Dabbagh yang berbasis di Jeddah. Al-Dabbagh adalah pendiri Yayasan Bintang, sebuah nirlaba yang ditujukan untuk membantu anak-anak kurang beruntung, serta manajer di Philanthropy University, Massive Open Online Course (MOOC) yang menjalin kerja sama dengan Haas School of Business di University of California, Berkeley.

10. Abdullah al-Sultan (Komandan Angkatan Laut Saudi)
Mengutip Al Jazeera, Komandan Angkatan Laut Arab Saudi Abdullah al-Sultan digantikan oleh Fahad al-Ghali. Namun tidak ada alasan jelas soal penyebab penggantiannya.

11. Bakr bin Laden (Chairman Saudi Binladin Group (SBG)
Bakr bin Laden adalah anak dari pendiri SBG, Sheikh Mohammed bin Laden Sayyid. Ayah Bakr memiliki sejumlah anak yang salah satunya Osama bin Laden. SBG merupakan perusahaan konstruksi multinasional yang 'bermarkas' di Jeddah. SBG juga mengerjakan sejumlah proyek strategis pemerintah. Pada 11 September 2015, terjadi kecelakaan crane proyek SBG di Masjidil Haram, Mekkah. Sebanyak 118 orang tewas dan 400 lainnya mengalami luka-luka. Akhir Oktober 2017 lalu Pengadilan Arab Saudi memutuskan SBG sebagai penanggung jawab crane yang jatuh di Mekah dua tahun lalu, tak perlu membayar ganti rugi terhadap korban karena dianggap sebagai bencana alam.

12. Mohammad al-Tobaishi (Mantan Kepala Protokol Royal Court)
Mohammad al-Tobaishi adalah mantan kepala protokol di Royal Court. Saat ini dirinya memimpin Valia Investments Inc, sebuah perusahaan modal ventura.

13. Alwaleed al-Ibrahim (Pemilik Jaringan Televisi MBC)
Seorang pengusaha Arab Saudi dan ketua Middle East Broadcasting Centre (MBC). Dia adalah pemilik saluran TV komersial pertama yang sukses di Timur Tengah. Dia sebelumnya menolak untuk menjual stasiun TV MBC-nya ke putra mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman.

14. Saoud al-Daweesh (Mantan chief executive Saudi Telecom 7010.SE)
Saoud al-Daweesh adalah mantan CEO Saudi Telecom Company SJSC (7010.SE) pada 2009. Namun pada 2012, Saoud mengundurkan diri.

15. Saleh Kamel (Pengusaha)
Miliarder Saudi yang memiliki kekayaan bersih per April 2016 diperkirakan mencapai USD2,1 miliar. Dia adalah ketua dan pendiri Grup Dallah al Baraka (DBHC), salah satu konglomerat terbesar di Timur Tengah. Dia juga ketua Dewan Umum Bank Syariah dan Kamar Dagang Jeddah.

16. Mohammad al-Amoudi (Pengusaha)
Miliarder keturunan Etiopia dan Arab Saudi. Pada 2016 oleh Forbes kekayaan bersihnya ditaksir sekitar USD10,9 miliar. Dia juga tercatat sebagai orang terkaya di Ethiopia, warga negara Arab Saudi terkaya kedua di dunia dan orang kulit hitam terkaya kedua di dunia. Kekayaannya berasal dari bisnis real estate dan minyak. Dia adalah investor asing individual terbesar di Ethiopia dan investor besar di Swedia.

17. Khalid al-Mulheim (Mantan Direktur Jendral Saudi Arabian Airlines)

Credit sindonews.com

Pemerintah Arab Saudi Tunjuk 56 Hakim Perangi Korupsi

Seorang warga membawa bendera Arab Saudi (Ilustrasi)

CB,RIYADH -- Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud telah menunjuk 26 hakim untuk membrantas korupsi yang terjadi di negaranya. Tak hanya itu, Raja Salman juga mempromosikan 30 hakim lainnya di berbagi tingkat pengadilan.

Meski demikian masih belum jelas apakah puluhan hakim ang diangkat itu akan bersinggungan langsung dengan kasus korupsi yang saat ini tengah melanda negara tersebut. Saat ini, pemerintah Arab Saudi telah meminta bank-bank yang digunakan para tersangka untuk membuka rekenning mereka.

Sebelumya, nilai korupsi yang terjadi di negara tersebut berpotensi merugikan negara mencapai 800 miliar dolar AS. Otoritas percaya uang tersebut dilarikan ke luar negeri semisal Swiss dan Inggris.

Bank Sentral Uni Emirat Arab (UEA) sebelumnya telah meminta bank-bank di negaranya memberikan rincinan rekening milik pejabat dan pangeran Arab Saudi yang ditahan. Ini sebagai langkah awal untuk membekukan aset serta kekayaan mereka oleh Arab Saudi.

Pemeritnah Arab Saudi telah mengumumkan akan menyita aset yang diperoleh secara ilegal. Sumber perbankan mengatakan ada lebih dari 1700 rekening bank domestik telah dibekukan atas permintaan bank sentral tersebut.

Seperti diketahui, otoritas Arab Saudi telah menahan 11 pangeran dan puluhan pejabat lainnya. Mereka dituduh telah melakukan tindak pencucian uang, suap, pemerasan hingga mengeksploitasi jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Empat tokoh dianugerahi gelar Pahlawan Nasional 2017

Presiden Joko Widodo menyerahkan tanda jasa kepada Ummi Siti Rauhun, ahli waris Almarhum TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid (kiri) saat penganugerahan gelar pahlawan nasional di Istana Negara, Jakarta, Kamis (9/11/2017). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Jakarta (CB) - Empat tokoh dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Tahun 2017 yakni Almarhum TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dari NTB, Almarhum Laksamana Malahayati dari Aceh, Almarhum Sultan Mahmud Riayat Syah dari Kepri, dan Lafran Pane dari DI Yogyakarta.

Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Kamis, menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden RI Nomor 115/TK/TAHUN 2017 tanggal 6 November 2017 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Acara penganugerahan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan Nasional Tahun 2017.

Presiden Jokowi secara resmi menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada ahli waris dari 4 tokoh yakni TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid tokoh dari Nusa Tenggara Barat (NTB), Laksamana Malahayati tokoh dari Provinsi Aceh, Sultan Mahmud Riayat Syah dari Kepulauan Riau, dan Lafran Pane dari DI Yogyakarta.

Penganugerahan tersebut memperhatikan Petunjuk Presiden RI kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan berkenaan dengan Hasil Sidang III Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan pada 19 Oktober 2017 sesuai usulan dari Kementerian Sosial RI tentang Permohonan pemberian Gelar Pahlawan Nasional.

Keempat tokoh tersebut dianggap pernah memimpin dan berjuang dengan mengangkat senjata atau perjuangan politik untuk merebut, mempertahankan, mengisi kemerdekaan, dan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Mereka juga dianggap tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan, mengabdi dan berjuang sepanjang hidupnya bahkan melebihi tugas yang diembannya, pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara, hingga pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Para tokoh tersebut juga dianggap memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi hingga perjuangannya dinilai berdampak luas di kalangan masyarakat.

Hadir dalam acara penganugerahan tersebut keluarga ahli waris keempat tokoh, para Menteri Kabinet Kerja, dan para pejabat seperti Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta, dan lain-lain.

Credit antaranews.com