Jumat, 27 Oktober 2017

Terkait Korea Utara, Trump Merasa Disakiti Rusia

CB, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Rabu, 25 Oktober 2017, mengatakan, Rusia melukai Amerika ketika negaranya berupaya keras memyelesaikan masalah senjata nuklir Korea Utara. Sebaliknya Trump menilai Cina sangat membantu dalam penanganan masalah ini.
Dalam sebuah wawancara dengan Fox Business Nerwork, Trump mengatakan sebenarnya persoalan senjata nuklir Korea Utara sangat mudah diselesaikan sedandainya Amerika memiliki hubungan lebih baik dengan Rusia.

Presiden AS, Donald Trump berbincang dengan Presiden China, Xi Jinping saat menyambut kadatangannya di Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, 6 April 2017. REUTERS/Carlos Barria
Serangkaian uji coba senjata nuklir yang pernah dilakukan Korea Utara telah menimbulkan ketegangan antara Trump dan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un.
Trump telah meminta Cina mengendalikan program nuklir Korea Utara, negeri yang menjadi sekutu dekat Cina.
Permintaan kepada Presiden Cina Xi Jinping diungkapkan Trump kepada publik melalui cuitan Twitter, Kamis, 26 Oktober 2017. Trump juga melakukan pembicaraan dengan Xi melalui telepon termasuk membahas masalah Korea Utara dan perdagangan.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral mereka di KTT G20 di Hamburg, Jerman, 7 Juli 2017. Keduanya dikabarkan ingin memperbaiki hubungan kedua negara yang memburuk. REUTERS/Carlos Barria
Hubungan Amerika Serikat-Rusia memburuk setelah Rusia dituding terlibat dalam pemilihan presiden AS pada 2016. Selain itu, isu aneksasi Moskow terhadap daerah Crimea dari Ukraina dan dukungan terhadap pemerintah Suriah juga menjadi pemicu ketegangan ini.

"Saya rasa jika kami memiliki hubungan yang baik dengan Rusia, maka isu Korea Utara akan mudah diselesaikan" kata Trump.

Credit TEMPO.CO

Trump Puji Cina dan Kritik Rusia Soal Korea Utara

CB, Washington DC -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berharap negaranya memiliki hubungan baik dengan Rusia. Ini bisa membantu penanangan krisis di Semenanjung Korea akibat pengembangan senjata nuklir oleh rezim Kim Jong Un di Korea Utara.
"Saya pikir kita bisa memiliki hubungan baik dengan Rusia. Saya pikir situasi Korea Utara akan bisa diselesaikan dengan lebih mudah," kata Trump seperti dilansir media Reuters, Kamis, 26 Oktober 2017.

Menurut Trump, saat ini pemerintah Rusia justru mempersulit penanganan senjata nuklir Korea Utara. Sementara Cina justru dinilai membantu.

Presiden Donald Trump bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di KTT G20, di Hamburg, 7 Juli 2017. Pertemuan perdana kedua pemimpin negara adidaya ini menjadi sorotan dunia. AP/Evan Vucci
"Cina membantu kita dan mungkin Rusia malah melakukan sebaliknya dan mempersulit usaha kita," kata Trump mengenai penanganan Korea Utara dalam wawancara dengan Fox Business Network.

Hubungan AS dengan Korea Utara memburuk setelah negara komunis itu melakukan serangkaian tes nuklir dan peluncuran rudal balistik. Trump dan Kim juga terlibat perang verbal dengan saling menyebut satu sama lain sebagai orang gila dan akan menghancurkan negara lainnya.
Trump telah menekan Cina untuk menghentikan semua hubungan bisnis dengan Korea Utara sebagai bentuk ketaatan terhadap resolusi sanksi dari Perserikatan Bangsa Bangsa Dewan Keamanan.
Pemerintah Cina mengikuti permintaan ini dengan menghentikan semua hubungan perbankan dengan Korea Utara dan menghentikan mayoritas ekspor bahan bakar minyak ke negara tetangganya itu. Perdagangan Korea Utara dengan Cina mencapai 90 persen dari total perdagangan negara itu sehingga sanksi yang dipatuhi Cina menimbulkan kesulitan serius bagi perekonomian negara pimpinan Kim Jong Un itu.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un (tengah) memandu peluncuran beberapa roket di bawah Unit KPA 851, dalam foto yang dirilis KCNA pada 24 April 2014. REUTERS
Sebaliknya, Rusia belakangan justru membuka akses internet bagi Korea Utara. Rusia dan Korea Utara memiliki wilayah perbatasan bersama.
Dalam cuitan di akun Twitter pribadinya @realdonaldtrump pada Rabu, 25 Oktober 2017, Trump mengatakan baru saja bicara dengan Presiden Cina, Xi Jinping. "Juga membahas NoKo (Korea Utara) dan perdagangan. Dua topik sangat penting!" kata Trump.

Credit TEMPO.CO

Dewan Kota Catalonia Usir Raja Spanyol dan Keluarganya

CB, Jakarta - Dewan Kota Girona, Catalonia, mengusir Raja Spanyol Felipe VI dan keluarganya tinggal di basis kelompok sparatis. Kabar tersebut disampaikan oleh kantor berita TASS.
Selain menjatuhkan keputusan persona non grata terhadap Raja Spanyol Felipe VI, Dewan Kota juga tidak mengakui perwakilan pemerintahan pusat Spanyol di Catalonia, Enrico Miello.

Dalam pemungutan suara sebagaimana dilaporkan Novinite, Rabu, 25 Oktober 2017, Dewan Kota bersuara bulat menolak penerapan Pasal 155 Konstitusi Spanyol yang pernah disampaikan oleh Perdana Menteri Mariano Rajoy.

Peraih Nobel Perdamaian Peru Mario Vargas Llosa membahas demonstrasi pro-serikat yang diselenggarakan oleh organisasi Masyarakat Sipil Catalan di Barcelona, Spanyol, 8 Oktober 2017. REUTERS

Keputusan pemerintah pusat mencabut Pasal 155 Konstitusi Spanyol terkait dengan referendum kemerdekaan Catalonia pada 1 Oktober 2017.
Rajov tetap pada keputusannya yakni mencabut pemberlakuan Pasal 155 Konstitusi Spanyol tentang otonomi dan menolak berdialog dengan Presiden Catalonia, Carles Puigdemont.
Sebelumnya, proposal deklarasi mengusir Raja Spanyol Felipe VI ditolak oleh Dewan Kota Barcelona yang diajukan oleh partai pendukung pemisahan dari Spanyol. Tetapi suara yang mereka peroleh tidak cukup.

Menurut Wakil Wali Kota ibu kota Catalonia, Gerardo Pisarui, pengumuman pengusiran Raja Spanyol Felipe VI dan keluarganya tidak bisa diamaafkan dan tak menguntungkan.

Credit TEMPO.CO

Kelompok hak sipil kulit hitam peringatkan pelancong jauhi American Airlines

Ilustrasi armada pesawat terbang American Airlines. (skift)

New York (CB) - Kelompok hak-hak sipil kulit hitam terkemuka Amerika Serikat mendesak orang-orang kulit hitam untuk tidak terbang dengan American Airlines, setelah terjadi pola insiden bias ras yang dilaporkan para penumpang dalam pernyataannya, Selasa.

National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) menuduh maskapai penerbangan itu menundukkan penumpang kulit hitam pada "kondisi yang tidak sopan, diskriminatif atau tidak aman" sebagai bagian dari budaya perusahaan yang tidak peka terhadap rasial.

"Secara historis, NAACP telah mengeluarkan peringatan perjalanan ketika kondisi di lapangan menimbulkan risiko kerugian besar bagi orang kulit hitam Amerika," kata kelompok tersebut dalam pernyataannya, Selasa.

Pihaknya mengatakan beberapa insiden baru-baru ini "hanya mewakili puncak gunung es ketika dikaitkan dengan penganiayaan American Airlines yang didokumentasikan terhadap pelanggan Afrika-Amerika."

Peringatan terhadap American Airlines merupakan peringatan kedua yang dikeluarkan kelompok itu pada tahun ini. Pada Agustus, disarankan kepada orang Afrika-Amerika untuk bersikap sangat berhati-hati di Missouri, berdasarkan data yang menunjukkan bahwa pengemudi kulit hitam kemungkinan besar akan diberhentikan dan dicari oleh polisi di negara bagian daripada pengemudi kulit putih.

Kepala Eksekutif American Airlines, Doug Parker, kecewa dengan langkah NAACP dan layanan transportasi itu telah menghubungi kelompok itu untuk mengatur sebuah pertemuan.

"Pernyataan misi NAACP menyatakan bahwa pihaknya berusaha menghapus semua hambatan diskriminasi rasial," tulis Parker dalam surat kepada karyawannya, Rabu.

"Itu adalah misi yang didukung orang-orang di American Airlines dan difasilitasi setiap hari, kami tidak pernah dan tidak akan menoleransi diskriminasi setiap saat," ungkap dalam surat itu.

NAACP mengatakan, pihaknya belum melakukan kontak dengan American Airlines untuk menjadwalkan pertemuan.

Peringatan kelompok tersebut muncul seminggu setelah aktivis perempuan kulit hitam populer Tamika Mallory diusir dari penerbangan American Airlines dari Miami ke New York setelah sengketa tempat duduk dengan petugas gerbang.

Insiden itu menarik perhatian luas setelah Mallory membawanya ke Twitter untuk menuduh pilot pesawat tersebut menegaskan "kekuatan putih laki-lakinya" dengan membiarkannya dikeluarkan dari pesawat, menandai serangkaian cuitan #FlyingWhileBlack.

Setelah kejadian dengan Mallory, American Airlines mengatakan telah mengundangnya untuk bertemu di markas besar Fort Worth, Texas. Mallory menulis di Twitter bahwa sebuah pertemuan akan dijadwalkan dalam waktu dekat.

Credit antaranews.com

Panel PBB: Pasukan Suriah Lakukan Serangan Sarin

Ilustrasi Dewan Keamanan PBB. (Reuters/Mike Segar)

Jakarta, CB -- Panel Penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan bahwa pasukan rezim Presiden Bashar al-Assad bertanggung jawab atas serangan gas sarin yang menewaskan puluhan orang di Kota Khan Sheikhun pada April lalu.

"Panel yakin Republik Arab Suriah bertanggung jawab atas perilisan sarin di Khan Sheikhun pada 4 April 2017," demikian laporan rahasia kepada Dewan Keamanan PBB yang diperoleh AFP.

Dalam laporan tersebut, panel gabungan PBB dan Organisasi untuk Larangan Senjata Kimia (OPCW) itu juga menyatakan, berdasarkan sejumlah bukti, mereka menemukan "skenario kuat" bahwa "sarin itu dikeluarkan melalui bom udara yang dijatuhkan dari sebuah pesawat."

Panel yang dikenal dengan nama Mekansime Penyelidikan Gabungan (JIM) ini menerima laporan intelijen dari Perancis dan Amerika Serikat bahwa pasukan Suriah itu menggunakan pesawat Su-22 dari pangkalan Shayrat, kemudian melancarkan enam serangan di Khan Sheikhun.

Para penyelidik ahli itu kemudian mewawancarai seorang pilot Suriah yang mengendalikan Su-22 itu, tapi dia menampik penggunaan senjata kimia dalam misi pada 4 April itu.

Tak lama setelah itum JIM menyatakan bahwa mereka memang tak bisa mengonfirmasi bahwa awak Su-22 itu yang melakukan serangan, tapi mereka yakin pesawat Suriah berada "sangat dekat" dengan Khan Sheikhun ketika insiden terjadi.

Akibat serangan tersebut, lebih dari 87 orang tewas di kota kekuasaan oposisi Suriah itu. Serangan ini pun dikecam oleh banyak pihak, termasuk Amerika Serikat yang akhirnya memutuskan untuk melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Suriah.

Setelah laporan ini dirilis, Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, pun meminta DK PBB mengirimkan "pesan jelas" bahwa penggunaan senjata kimia tidak dapat ditoleransi.

"Dewan keamanan harus mengirimkan pesan tegas bahwa penggunaan senjata kimia oleh siapa pun tidak akan ditoleransi, dan harus benar-benar mendukung pekerjaan penyelidik imparsial. Negara-negara yang gagal melakukan itu tak lebih baik dari diktator atau teroris yang menggunakan senjata buruk ini," katanya.

Laporan ini disampaikan hanya berselang dua hari setelah Rusia sebagai sekutu Assad memveto resolusi DK PBB untuk memperpanjang misi penyelidikan ini.

Sebelumnya, Rusia juga memveto upaya AS, Inggris, dan Perancis untuk menjatuhkan sanksi atas Suriah setelah panel menetapkan bahwa pasukan rezim meluncurkan serangan klorin ke desa-desa oposisi pada 2014 dan 2015.

Kini, Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson, pun meminta Rusia untuk berhenti melindungi Suriah agar negara itu tidak melakukan tindakan serupa di kemudian hari.

"Saya mendesak Rusia untuk berhenti melindungi sekutu menjijikannya dan mempertahankan komitmennya untuk memastikan bahwa senjata kimia tak digunakan lagi," ucap Johnson.

Credit cnnindonesia.com

Dubes AS Temui Retno Klarifikasi Pembatalan Perjalanan Gatot

Menlu Retno Marsudi mengatakan telah menerima klarifikasi dari Dubes AS mengenai hambatan perjalanan Gatot Nurmantyo. (ANTARA Foto/Sigid Kurniawan)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan telah menerima klarifikasi dari Duta Besar Amerika Serikat mengenai hambatan perjalanan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo ke AS pada pekan lalu.

Retno menuturkan Dubes Joseph Donovan menjelaskan bahwa batalnya perjalanan Gatot ke Washington DC bersama rombongan pada akhir pekan lalu diakibatkan kesalahan administrasi yang menyebabkan izin perjalanan terlambat keluar.

“Saya terima Dubes AS Joseph Donovan tadi pagi, kembali kami bahas isu mengenai insiden Panglima TNI. Fakta yang AS sampaikan adalah bahwa telah terjadi delay [pemberitahuan]. Kedua, faktor penyebabnya adalah kesalahan administrasi,” kata Retno dalam jumpa pers di kantornya pada Kamis (26/10).

Namun, Retno memaparkan bahwa AS segera menangani insiden tersebut sehingga Gatot sudah bisa pergi ke AS pada hari itu juga.

“[Masalah] itu sudah bisa cepat diluruskan. Saat ini, tidak ada larangan terbang. Mereka sambut baik jika Panglima Gatot mau pergi ke AS,” ujarnya menambahkan.

Dalam pertemuan itu, Retno menuturkan, AS kembali memohon maaf atas insiden tersebut. Sebelumnya, Gedung Putih juga telah mengeluarkan permintaan maaf kepada Indonesia melalui pernyataan tertulis kedubes AS di Jakarta.

“Mereka kembali meminta maaf. AS juga berjanji bahwa hal semacam ini tidak akan terjadi lagi. Mereka juga menekankan komitmen terhadap hubungan kemitraan strategis dengan Indonesia,” ujar Retno.

Meski begitu, Retno tidak menjelaskan kesalahan administratif seperti apa yang menyebabkan Gatot batal memenuhi undangan Panglima Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph Dunford pada 23-24 Oktober.

Diberitakan sebelumnya, Gatot batal terbang ke AS pada 21 Oktober lalu karena maskapai Emirates memberitahukan dirinya tak bisa pergi menyusul larangan masuk dari Badan Perlindungan Perbatasan dan Bea Cukai AS.

Kementerian Keamanan Nasional AS mengatakan Gatot langsung dipesankan tiket baru setelah tahu ada kesalahan administratif namun tetap menolak pergi.

Credit cnnindonesia.com

Palestina selalu di jantung politik luar negeri Indonesia, kata Menlu

Tiga Tahun Politik Luar Negeri Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memaparkan pencapaian tiga tahun politik luar negeri Kabinet Kerja di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (26/10/2017). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan Indonesia tidak akan berhenti membantu perjuangan rakyat Palestina mencapai kemerdekaan, dan dukungan bagi perjuangan rakyat Palestinya menjadi salah satu prioritas dalam politik luar negeri dan diplomasi Indonesia.

"Perjuangan Palestina selalu ada di jantung politik luar negeri Indonesia. Setiap helaan napas diplomasi Indonesia, di situ ada Palestina," katanya di Jakarta, Kamis, saat menyampaikan keterangan pers mengenai capaian tiga tahun politik luar negeri Kabinet Kerja.

Retno mengatakan Indonesia tidak akan berhenti membantu perjuangan rakyat Palestina untuk mendirikan negara dan bangsa yang merdeka.

Indonesia, ia menjelaskan, telah melakukan berbagai upaya diplomasi untuk mendukung perjuangan Palestina.

"Konsulat Jenderal Indonesia di Ramallah adalah langkah pertama untuk mendekatkan diri dengan rakyat Palestina," tutur dia.

Pada 2016 Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang membahas tentang Palestina dan Kota Suci Yerusalem (Al Quds Al Sharif).

Indonesia juga merupakan pihak yang mendorong pertemuan tingkat menteri luar negeri OKI di Istanbul, Turki, pada Agustus 2017 untuk membahas perkembangan situasi pascakerusuhan di Yerusalem.

Selain itu, pemerintah Indonesia memberikan bantuan teknis untuk pembangunan dan pengembangan kapasitas rakyat Palestina.

"Indonesia telah memberi pelatihan terhadap ribuan warga negara Palestina yang mencakup beberapa program unggulan," kata Retno.

Pemerintah Indonesia menjadikan Palestina sebagai salah satu negara yang diprioritaskan dalam program bantuan pembangunan dan peningkatan kapasitas.

Indonesia telah menjalankan lebih dari 159 program pelatihan peningkatan kapasitas di berbagai bidang bagi lebih dari 1.200 orang Palestina.

Program pengembangan kapasitas itu merupakan bagian dari pelaksanaan komitmen Pemerintah Indonesia dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) yang ditujukan untuk memajukan kerja sama pembangunan antarnegara berkembang.

Credit antaranews.com

RI: Saudi Akan Bayar Kompensasi Crane Meski Perusahaan Lolos

Kecelakaan Crane di Masjidil Haram menewaskan 11 orang warga Indonesia dan melukai puluhan lainnya. (Directorate of the Saudi Civil Defense/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri memastikan Arab Saudi akan tetap membayar kompensasi kepada seluruh korban insiden jatuhnya crane di Masjidil Haram saat pelaksanaan ibadah haji 2015 lalu. Dari 111 korban tewas, 11 orang di antaranya merupakan jemaah haji asal Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul keputusan pengadilan Saudi yang menetapkan perusahaan Grup Saudi Binladin tidak bersalah atas insiden ini dan tidak berkewajiban membayar kompensasi.

“Sejak awal kami minta Saudi untuk memberi kompensasi kepada korban dan saat ini negosiasinya sudah sampai tahap akhir, tinggal pencarian kompensasi yang harus menunggu keputusan Raja Salman,” kata juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, di kantornya, Jakarta, Kamis (26/10).

“Apa yg diputuskan kemarin di Mahkamah Mekah itu merupakan proses yang terpisah antara perusahaan dan Saudi. Yang selama ini Indonesia tuntut adalah kompensasi dari pemerintah Saudi.”

Arrmantha menuturkan Saudi telah menjanjikan akan memberi kompensasi sebesar 1 juta riyal atau setara Rp3,6 miliar bagi setiap korban yang meninggal atau mengalami cacat permanen.

Sementara itu, bagi para korban luka, tuturnya, Saudi menjanjikan akan membayar ganti rugi senilai 500 ribu riyal atau Rp1,8 miliar. Dari Indonesia, ada 42 jemaah yang menderita luka-luka akibat insiden ini.

Arrmanatha mengatakan pembayaran ini memakan waktu lama karena Saudi menunggu data seluruh korban yang tak hanya berasal dari Indonesia, tapi juga dari sejumlah negara lainnya.

Indonesia, paparnya, telah merampungkan seluruh verifikasi data korban dan tinggal menunggu negara lainnya selesai. Lebih lanjut, Arrmanatha berharap proses pelunasan ini bisa segera berlangsung demi memenuhi hak para korban dan keluarga yang ditinggalkan.

“Proses verifikasi data sudah diterima pemerintah Saudi dan Indonesia juga sudah memverifikasi data tersebut. Terakhir proses verifikasi itu Agustus lalu. Kita berharap secepatnya ini bisa selesai,” ucap Arrmanatha.

Credit cnnindonesia.com

AS, negara Teluk jatuhkan sanksi ke tokoh ISIS-Al Qaeda di Yaman

Tank-tank angkatan bersenjata Kerajaan Arab Saudi bersiap di perbatasan Saudi-Yaman. (Reuters)

Washington (CB) - Amerika Serikat (AS) dan enam negara Teluk mengumumkan sanksi-sanksi terhadap tokoh-tokoh ISIS dan Al Qaeda di Yaman pada Rabu (25/10) dalam aksi bersama pertama di bawah Pusat Penargetan Pembiayaan Teroris (Terrorist Financing Targeting Center/TTFC) pimpinan AS dan Arab Saudi.

Sasaran sanksi tersebut termasuk Abu Sulayman al-Adani, yang diidentifikasi sebagai pemimpin keseluruhan operasi ISIS yang sedang berkembang di Yaman.

Sanksi juga mencakup orang yang diduga sebagai kepala pembunuhan dalam kelompok ISIS, Radwan Muhammad Husayn Ali Qanan, dan pemodal utamanya, Sayf Abdulrab Salem al-Hayashi, yang memiliki jaringan supermarket.

Langkah ini ditujukan untuk membekukan aset 11 individu dan dua entitas di seluruh Teluk dan yurisdiksi AS. Individu-individu dan entitas yang kena sanksi itu oleh beberapa negara di anggap sebagai kunci operasi Yaman kelompok ISIS dan Al Qaeda di Jazirah Arab.

"Pendekatan multilateral yang berani dan inovatif ini diperlukan karena terorisme merupakan ancaman bagi seluruh negara kita. Sangat penting bagi kita untuk memerangi hal ini," kata Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin dalam sebuah pidato di Riyadh.

"Kami mengoordinasikan aksi ini dengan Kerajaan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Oman, Bahrain, dan Qatar, yang menganggap orang-orang ini menyokong teror di bawah otoritas domestik mereka. Ini penunjukan multilateral terbesar di Timur Tengah," katanya sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

TFTC diumumkan pada 21 Mei sebagai upaya gabungan untuk menyasar sumber keuangan kelompok "teror" di seluruh regional.

Para pejabat menganggap ISIS sedang menyebarkan pengaruh dan operasinya ketika operasi militer yang didukung AS menyingkirkan benteng ekstremis itu di Suriah dan Irak.

Credit antaranews.com

Kamis, 26 Oktober 2017

GCC dan AS Beri Sanksi untuk Pendukung Teroris

Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).

CB, DOHA -- Qatar, Amerika Serikat dan lima negara Teluk telah memberlakukan sanksi terhadap 11 orang dan dua organisasi yang dituduh membiayai Alqaidah dan ISIS di Yaman.

Seperti dilansir dari Aljazirah, Kamis (26/10), Komite Nasional Counter-Terrorism Qatar mengatakan, individu dan entitas yang memperoleh sanksi akan menghadapi pembekuan aset dan larangan bepergian. Sanksi ini menunjukan komitmen Qatar untuk memerangi pendanaan terorisme.

"Kami berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengalahkan terorisme dalam segala bentuknya, dan akan terus bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi kepada mereka yang memfasilitasi kegiatan teroris," ujar Mayor Jenderal Abdulaziz A Al Ansari.

Pengumuman tersebut mengisyaratkan kerja sama yang jarang dilakukan antara Qatar dan beberapa anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) yang telah memblokirnya selama hampir lima bulan.

Anggota GCC yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir, memberlakukan blokade kepada Qatar pada 5 Juni. Mereka menuduh Qatar mendukung terorisme dan ekstremisme. Tuduhan ini dibantah oleh Qatar.

Qatar menandatangani sebuah kesepakatan pada Juli dengan AS mengenai kerja sama intelijen dan keuangan dalam menangani terorisme. Pusat Penargetan Pembiayaan Teroris (TFTC) dibentuk pada Mei yang melibatkan AS dan enam anggota GCC yakni Qatar, Arab Saudi, UEA, Bahrain, Kuwait dan Oman.

Keputusan TFTC untuk menjatuhkan sanksi diumumkan pertama kali oleh Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin, yang berbicara dalam sebuah konferensi di ibu kota Saudi, Riyadh.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Pengadilan Turki Bebaskan Delapan Aktivis HAM

ISTANBUL - Pengadilan Turki memerintahkan pembebasan dengan jaminan delapan aktivis hak asasi manusia, sambil menunggu sebuah keputusan dalam persidangan atas tuduhan terorisme. Satu dari delapan aktivis yang disidang adalah direktur cabang lokal Amnesty International (AI).

Kasus yang menimpa para aktivis, yang berjumlah 11 orang dan yang menghadapi hukuman 15 tahun penjara jika dinyatakan bersalah, telah menjadi titik ketegangan Turki dengan Eropa. Hal ini juga memicu kekhawatiran jika Turki akan meluncur ke arah otoritarianisme di bawah Presiden Tayyip Erdogan .

Di antara yang diperintahkan untuk dibebaskan adalah Idil Eser, direktur Amnesty di Turki, serta Peter Steudtner, seorang warga negara Jerman, dan Ali Gharavi, seorang warga negara Swedia. Menurut ketentuan pembebasan mereka, Steudtner dan Gharavi tidak diharuskan untuk tinggal di Turki sebelum tanggal pengadilan berikutnya pada 22 November.

Dua aktivis lainnya dibebaskan dengan jaminan sebelum dimulainya persidangan yang di gelar Rabu kemarin. Yang lain, ketua lokal Amnesty, ditahan di provinsi pesisir Izmir dimana dia menghadapi tuntutan dalam kasus terpisah.

"Ini adalah perkembangan yang menyenangkan bahwa teman-teman kita dilepaskan, tapi kasus ini seharusnya tidak pernah dibawa," kata salah satu pengacara pembela, Erdal Dogan.

"Kita membutuhkan sebuah negara hukum dan kita membutuhkan dukungan dari warga kita," imbuhnya, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (26/10/2017).

Hampir semua aktivis ditahan pada bulan Juli setelah berpartisipasi dalam sebuah lokakarya tentang keamanan digital yang diadakan di sebuah pulau di lepas pantai Istanbul.

Jaksa penuntut telah menuduh sejumlah tuduhan, termasuk membantu Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dan jaringan ulama berbasis di AS Fethullah Gulen, yang dituduh oleh Ankara melakukan percobaan kudeta tahun lalu.

Eser sebelumnya mengatakan kepada pengadilan bahwa dia telah ditangkap karena melakukan pekerjaannya.

"Saya tidak mengerti bagaimana saya bisa dikaitkan dengan tiga organisasi teroris yang berbeda dengan menghadiri sebuah lokakarya," katanya.

"Saya tidak menyesal. Saya baru saja melakukan pekerjaan saya sebagai pembela hak asasi manusia," tegasnya.

Terdakwa lainnya, Ozlem Dalkiran, anggota kelompok Turki dari Dewan Warga, sebuah kelompok hak asasi Eropa, mengatakan kepada pengadilan tersebut: "Saya tidak tahu mengapa kita ada di sini."

Jaksa penuntut telah mencontohkan hubungan Amnesty dengan aksi mogok makan dipenjara dan menuduh beberapa terdakwa melakukan kontak dengan orang-orang yang telah mendownload aplikasi pesan terenkripsi yang digunakan oleh komplotan kudeta.

Pihak berwenang telah memenjarakan lebih dari 50 ribu orang yang menunggu sidang dalam tindakan represif menyusul kudeta militer yang gagal. Erdogan mengatakan pembersihan di masyarakat diperlukan untuk menjaga stabilitas di sebuah negara kunci NATO yang berbatasan dengan Iran, Irak dan Suriah.

Sekutu Eropa khawatir dia menggunakan penyelidikan untuk memeriksa oposisi dan merongrong peradilan.

Kasus ini telah memperburuk hubungan Ankara yang sudah jatuh dengan Uni Eropa, di mana Turki ingin menjadi anggota. Tak lama setelah penangkapan tersebut, Jerman mengatakan sedang meninjau aplikasi Turki untuk membeli persenjataan dari Jerman. Seorang menteri kabinet di Berlin membandingkan perilaku Ankara dengan bekas Komunis Jerman Timur.

Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan bahwa usaha 12 tahun Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa harus dihentikan, meskipun Ankara mengatakan bahwa pihaknya tetap bertekad untuk terus melanjutkan proses aksesinya.

Credit sindonews.com

11 Aktivis Turki Terancam 15 Tahun Penjara

Wanita menangisi jenazah warga Turki yang tewas akibat upaya kudeta.

CB, ISTANBUL -- Pemerintah Turki menyeret 11 aktivis hak asasi manusia ke meja hijau dengan tuduhan memiliki hubungan dengan gerakan yang dipimpin oleh Fethullah Gulen dan separatis Kurdi.

Para aktivis tersebut, termasuk ketua Amnesty International di Turki, Taner Kilic, disidang di pengadilan Caglayan Istanbul, Rabu.
Mereka ditangkap polisi dalam operasi terpisah pada bulan Juni dan Juli.
Di antara ke-11 orang aktivis itu terdapat satu orang berkewarganegaraan Swedia dan seorang warga negara Jerman.
Sementara itu, Direktur Amnesty International Turki Idil Eser juga termasuk yang diadili.
Tuduhan yang dihadapkan kepada mereka antara lain mendukung kelompok yang dilabeli Turki sebagai organisasi teroris seperti gerakan Gulen dan faksi separatis Kurdi.
Jika terbukti bersalah, para aktivis bisa menghadapi hukuman 15 tahun penjara. Gerakan Gulen, yang dipimpin oleh Fethullah Gulen dituduh oleh Pemerintah Turki merencanakan sebuah kudeta militer yang gagal pada Juli 2016.
Insiden tersebut menewaskan sekitar 300 orang.
Sebagai akibatnya, pihak berwenang melancarkan tindakan keras yang luas terhadap siapa pun yang diduga memiliki hubungan dengan kelompok tersebut. Turki juga memerangi separatis Kurdi dari Kurdistan Workers Party (PKK) dan organisasi pecahannya.
Sinem Koseoglu dari Aljazirah dari luar gedung pengadilan di Istanbul mengatakan, persidangan telah menarik perhatian kelompok hak asasi manusia baik di dalam maupun di luar Turki.
"Ada banyak perwakilan hak asasi manusia di sini untuk mendukung terdakwa, dan ada juga kehadiran wakil internasional, termasuk diplomat seperti konsul Jerman untuk Istanbul," katanya.
Orang-orang yang hadir juga termasuk politisi oposisi dan juga seorang wakil di Justice and Development Party.
"Pihak pemerintah bertanya mengapa organisasi hak asasi manusia ini terdiri dari orang-orang yang benar-benar anti-pemerintah," ujar Koseoglu.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Korban Kekejaman ISIS: AS dan Eropa Tidak Melakukan Apa-apa

BAGHDAD - Setelah ISIS menderita kekalahan di banyak wilayah di Suriah dan Irak, lebih dari 3.000 tahanan Yazidi diselamatkan, namun ribuan masih berada di penjara. Mereka yang bebas pun berbicara tentang pengalaman hidup mereka yang mengerikan di bawah kendali ISIS.

Abdullah Shirin, seorang etnis Yazidi yang kerabatnya disandera oleh para teroris, mengugkapkan bagaimana dia berpartisipasi dalam operasi penyelamatan yang dilakukan oleh pasukan Kurdi.

"Sejauh ini, saya menyelamatkan 334 orang, teroris ISIS menculik banyak keluarga saya dan masih ada sekitar 26 anggota keluarga saya di tahan mereka," ungkap Shirin kepada Sputnik, Kamis (26/10/2017).

"Ribuan orang Yazid diculik saat pembantaian dilakukan oleh ISIS di Sinjar. Mayoritas dari mereka yang disandera adalah perempuan dan anak-anak, saya memutuskan untuk bergabung dengan jajaran tim penyelamat sebagai sukarelawan," sambungnya.

Menurut Shirin, tidak seorang pun kecuali wakil dari Kurdistan Irak yang melakukan sesuatu untuk membebaskan tahanan Yazidi dari para teroris.

"Eropa, yang berbicara tentang komitmennya terhadap hak asasi manusia, dan pasukan koalisi yang dipimpin oleh AS tidak melakukan apa-apa. Tidak ada yang melakukan apapun kecuali pemerintah Kurdistan Irak," tegasnya.

"Saya berhasil menyelamatkan 334 orang berkat bantuan teman-teman saya. Dari mereka yang berada di Suriah, saya dulu berdagang di Aleppo, saya memiliki koneksi dengan banyak pedagang Suriah. Dengan bantuan mereka, kami menyelamatkan orang-orang," katanya.

Pria Yazidi lainnya, Huseyin Bozan mengungkapkan bagaimana ISIS menculik ketiga putranya, dua anak perempuan dan 35 kerabat lainnya.

"Segera setelah ISIS menyerang desa kami, kami menculik anak-anak dan mencoba melarikan diri dengan mobil, saudara laki-laki dan keluarganya juga bersama kami.Tetapi di dekat desa Sinone, para teroris yang berada di lima pickup menghalangi jalan kami dan membawa kami sandera. Kami memohon mereka untuk membiarkan kami pergi, tapi mereka bahkan tidak memikirkannya, "kata pria itu.

Bozan mengatakan bahwa dia dan keluarganya pertama kali dibawa ke Sinjar, dan kemudian semuanya dibagi menjadi dua kelompok: pria dipisahkan dari wanita dan anak-anak.

"Tiga anak laki-laki saya dikirim ke satu tempat, dua anak perempuan ke tempat yang lain, dan saya dan istri saya, karena kami adalah orang lanjut usia, dipaksa untuk pergi ke tempat yang ketiga. Setelah seminggu berada di tahanan, saya berhasil melarikan diri. Istri saya dilepaskan karena dia sudah sangat tua," tuturnya

"Untuk beberapa waktu, saya tidak tahu apa-apa tentang ketiga putra dan dua putriku, salah satunya berusia 17 tahun, dan yang satunya baru 7 tahun. Beberapa bulan yang lalu, putri bungsu saya diselamatkan di Raqqa, dan yang tertua di Mosul, saya tidak dapat menggambarkan betapa bahagianya saya ketika saya bisa memeluk mereka" sambungnya.

"Tapi ketiga putra saya masih berada di tangan ISIS, dan saya sedang menunggu pembebasan mereka. Kami mendengar bahwa para teroris membunuh mereka, tapi kami tidak ingin mempercayainya," kata pria itu.

Sputnik juga sempat mewawancarai seorang etnis Yazidi berusia 9 tahun yang meminta identitasnya tidak diungkap. Dia berhasil diselamatkan selama operasi membebaskan Raqqa.

"Ketika kami berada di tangan ISIS, militan membuat kami menonton video di mana mereka membunuh orang-orang. Dengan menunjukkan kepada kami video-video ini, mereka mencoba untuk mengintimidasi kami, mereka mengatakan bahwa mereka membunuh orang-orang yang memberikan informasi kepada para pejuang Peshmerga. Saya melihat dengan mata saya sendiri bagaimana mereka membunuh seorang wanita tepat di tengah jalan di Raqqa, menusuknya dengan pisau di dadanya," kata gadis itu.

ISIS telah melakukan serangan terhadap kelompok minoritas Yazidi di Suriah dan Irak sejak Agustus 2014.

Perkiraan terbaru PBB menunjukkan bahwa ribuan pria dan anak laki-laki Yazidi masih hilang. Sementara ribuan wanita dan anak-anak masih tetap mengalami kekerasan yang mengerikan.

Credit sindonews.com

Begini Nasib Anak Palestina di Tahanan Polisi Israel

Seorang anak kecil mengibarkan bendera Palestina.

CB, YERUSALEM -- Anak-anak Palestina asal Yerusalem yang ditahan oleh polisi Israel kini tengah berada dalam kondisi rentan akibat penangkapan malam-malam, interogasi yang panjang, dan kurangnya akses ke orang tua atau pengacara mereka. Hal ini diungkapkan oleh beberapa kelompok pembela hak asasi manusia (HAM) yang berbasis di Israel, Rabu.

Menurut kelompok hak asasi manusia, B'Tselem and HaMoked, banyak remaja Palestina yang merasa terancam dan dan bingung karena mereka sering tidak mengetahui haknya atau alasan mereka ditangkap.
"Sistem penegakan hukum Israel memperlakukan mereka sebagai anggota dari populasi yang antagonis, anak-anak di bawah umur dan orang dewasa, dianggap bersalah sampai terbukti tidak bersalah, dan menggunakan tindakan ekstrem yang tidak akan pernah mereka gunakan terhadap segmen lain dari populasi tersebut," kata kelompok tersebut seperti dilansir Anadolu, Rabu, (25/10).
Kedua lembaga swadaya masyarakat tersebut mengatakan di beberapa hal polisi memang telah bertindak sesuai prosedur, mengeluarkan surat penahanan, contohnya.
Di lain sisi, polisi tidak mengikuti hukum yang berlaku di Israel, seperti menghindari atau meminimalisir penahanan terhadap anak di bawah umur, menggunakan alat kekang terhadap mereka, atau menginterogasi sampai larut malam.
"Remaja Palestina dari Yerusalem Timur diseret keluar dari tempat tidur di tengah malam, lalu diborgol dan kemudian dipaksa menunggu lama untuk mulai diinterogasi. Baru saat mereka lelah dan kehabisan energi, mereka dibawa masuk untuk sesi interogasi yang panjang," kata laporan tersebut.
Polisi Israel tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar pada saat laporan ini dipublikasikan.
Menurut kelompok hak asasi manusia Palestina Addameer, 300 anak Palestina di bawah umur ditahan di penjara Israel.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Israel Hancurkan Sebuah Desa Badui untuk ke-120 Kalinya

TEL AVIV - Israel hari ini, Rabu (25/10/2017), menghancurkan desa Badui Al-Araqeeb di padang pasir Negev. Penghancuran ini adalah untuk yang ke-120 kalinya, menurut kantor berita resmi Palestina Wafa.

Situs tersebut melaporkan bahwa staf dari Israel Land Authority (ILA) menemani Polisi Israel dan buldoser membersihkan isi desa tersebut. Mereka menghancurkan rumah-rumah darurat yang terbuat dari seng yang dibangun warga setiap kali desa tersebut dibongkar.

Dikutip dari Middle East Monitor, Pengadilan Israel memutuskan bulan lalu bahwa enam warga Al-Araqeeb harus membayar USD72.000 untuk biaya pembongkaran sebelumnya, di samping USD27,693 untuk menutupi biaya pengacara negara. Putusan ini adalah tambahan dari biaya sebelumnya yang diminta oleh penduduk Israel untuk membayar penghancuran.

Menurut warga Al-Araqeb, sebelum keputusan pengadilan terakhir, desa tersebut diperintahkan untuk membayar lebih dari USD541 ribu untuk biaya kumulatif pembongkaran paksa Israel yang dilakukan terhadap desa tersebut sejak 2010.

Al-Araqeeb terakhir dihancurkan pada 3 Oktober.

Al-Araqeb adalah satu dari 35 desa "Badui yang tidak dikenal". Menurut Asosiasi Hak Sipil di Israel (ACRI), lebih dari separuh sekitar 160 ribu orang Badui di Negev tinggal di desa-desa yang tidak dikenal.

Desa-desa Badui yang tidak dikenal didirikan di Negev segera setelah perang Arab-Israel 1948 setelah terciptanya Negara Israel.

Kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa pembongkaran desa-desa Badui yang tidak dikenal merupakan kebijakan sentral Israel yang bertujuan untuk menyingkirkan penduduk asli Palestina dari Tanah Negeb. Mereka dipindahkan untuk memberi ruang bagi perluasan komunitas Yahudi Israel.

Credit sindonews.com

Pengadilan Arab Saudi Putuskan Korban Crane Tak Dapat Diyat

JEDDAH - Pengadilan kecil (summary court) di Arab Saudi telah memutuskan bahwa tragedi robohnya tower crane (derek) di Masjidilharam, Makkah dua tahun lalu disebabkan oleh bencana alam. Dengan demikian, BinLaden Group sebagai perusahaan kontraktor tidak perlu membayar diyat (uang darah) kepada korban.

Pengadilan memutuskan untuk mendukung BinLaden Group dan membebaskan 13 pegawai perusahaan yang bertanggung jawab atas operasi derek raksasa tersebut.

Tragedi robohnya crane terjadi saat pelaksanaan ibadah haji tahun 2015, tepatnya pada 11 September. Sebanyak 108 orang meninggal dan 238 orang lainnya terluka. Dari ratusan korban jiwa itu beberapa di antaranya merupakan jamaah haji asal Indonesia.

Setelah insiden tersebut, penguasa Saudi, Raja Salman bin Abdulaziz memerintahkan agar semua korban diberi kompensasi 1 juta riyal Saudi untuk keluarga korban tewas, dan 0,5 juta riyal Saudi untuk para korban luka.

“Pengadilan memutuskan bahwa musibah itu disebabkan oleh faktor alam dan tidak ada unsur (kesalahan) manusia di belakangnya,” bunyi putusan hakim pengadilan yang dilansir Saudi Gazette, kemarin.

Hakim dalam kasus tersebut mengatakan bahwa pengadilan mengambil keputusan setelah meninjau secara menyeluruh laporan teknis, mekanik dan geofisika. Selain itu, pengadilan juga mempelajari dengan saksama laporan Presidensi Meteorologi dan Lingkungan yang mengatakan bahwa hujan deras dan badai yang menggelegar sebagai penyebab robohnya crane.

”Derek berada dalam posisi tegak, benar dan aman. Tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa yang melakukan semua tindakan pengamanan yang diperlukan,” lanjut putusan hakim pengadilan.

Hakim menambahkan bahwa laporan pusat khusus internasional yang dipresentasikan oleh BinLaden Group untuk mendukung pembelaannya juga diperhitungkan.

”Jaksa Agung tidak memberikan bukti kuat bahwa BinLaden Group telah melanggar peraturan keselamatan. Bukti yang dia sampaikan tidak cukup untuk memberatkan terdakwa,” imbuh putusan hakim pengadilan.

Kendati demikian, pihak Jaksa Agung akan akan mengajukan banding atas putusan hakim. Di bawah prosedur pengadilan Saudi, setiap keputusan yang tidak diajukan dalam 30 hari akan menjadi final dan mengikat.

Credit sindonews.com

Di Balik Mudahnya Jual Beli Organ Manusia di AS

Ginjal

CB, ASTOWNSEND -- Cody Saunders lahir pada 1992 dengan gagal ginjal dan sebuah lubang di hatinya. Ketika meninggal pada hari ulang tahunnya yang ke-24, dia telah menjalani 66 operasi dan lebih dari 1.700 putaran dialisis.

Menurut orangtua Cody, beberapa hari, ia menyembunyikan rasa sakitnya dengan selfie optimistis di Facebook. Namun pada hari-hari lain, dia berbagi kenyataan yang menyiksa, berpose di ranjang rumah sakit dengan perban di dadanya yang terluka.

Di profil Facebooknya, Cody menulis bahwa ia sedang mencari pacar yang akan menerima dia apa adanya. "Saya benar-benar jelek," kata Cody pada Hari Natal 2015.

Cody tinggal bersama orang tuanya di sebuah rumah trailer di sebuah perkemahan di Tennessee Timur. Ketika dia sudah cukup sehat, dia bekerja di sebuah peternakan dengan ayahnya, memberi makan ternak, memasang jerami, mengangkut sisa tebu dengan truk sampah dari satu gudang ke gudang lainnya.

Pada tanggal 2 Agustus 2016, Cody meninggal dunia setelah serangan jantung dalam perjalanan pulang dari dialisis. Terlalu miskin untuk mengubur atau mengkremasinya, orangtua Cody menyumbangkan tubuh anak mereka ke sebuah organisasi bernama Restore Life USA.

Sebuah organisasi yang menjual jenazah secara keseluruhan atau sebagian kepada peneliti, universitas, fasilitas pelatihan medis dan lain-lain. "Saya tidak mampu membayar," kata ayah Cody, Richard, Rabu, (25/10).

Sebulan setelah Cody meninggal, Restore Life menjual sebagian tubuh pemuda tersebut yakni tulang belakang servikalnya. Transaksi hanya membutuhkan beberapa pertukaran email dan uang 300 dolar AS, ditambah pengiriman.

Restore Life sepertinya tak memastikan pembeli dengan baik. Jika Restore Life memverifikasi identitas pembeli mereka, mereka akan tahu bahwa pembelinya adalah seorang reporter dari Reuters.

Kantor berita tersebut berusaha untuk menentukan seberapa mudahnya membeli bagian tubuh manusia dan apakah bagian-bagian itu akan berguna untuk penelitian medis.

Selain membeli tulang belakang, Reuters kemudian membeli dua kepala manusia dari Restore Life, masing-masing berharga 300 dolar AS. Transaksi yang sangat mudah ini sangat mengejutkan, bagaimana jual beli bagian tubuh manusia begitu mudahnya terjadi di Amerika Serikat.
Meskipun selama ini ilegal menjual organ yang digunakan untuk transplantasi, namun legal di kebanyakan negara bagian untuk menjual bagian tubuh yang disumbangkan untuk penelitian atau pendidikan. Membeli anggur melalui internet kontrolnya lebih ketat, umumnya membutuhkan bukti usia minimum.

Namun ternyata jual beli bagian tubuh manusia malah jauh lebih mudah daripada beli anggur.Untuk memenuhi pertimbangan hukum, etika dan keselamatan sebelum melakukan pembelian.

Reuters berkonsultasi dengan Angela McArthur yang mengarahkan program sumbangan tubuh di University of Minnesota Medical School. McArthur segera mengambil alih tulang belakang dan kepala yang dibeli Reuters, memeriksa dan menyimpannya di sekolah kedokteran.

Ia mengatakan, merasa terganggu dengan betapa mudahnya bagian-bagian tubuh manusia diperoleh dan menyesalkan kegagalan Restore Life melakukan pengecekan pembelinya dengan tepat.

"Ini seperti dunia barat yang liar. Siapapun bisa memesan spesimen ini dan meminta mereka dikirim ke rumah mereka untuk tujuan apa pun yang mereka inginkan," ujar McArthur.

McArthur memeriksa sisa-sisa bagian tubuh manusia tersebut dan dokumentasi yang disertakan untuk menentukan seberapa berguna bagian-bagiannya untuk penelitian medis.

Kajiannya didasarkan pada standar keselamatan dan etika nasional yang dia buat untuk American Association of Tissue Banks, American Association of Clinical Anatomists and University of Minnesota.

Dia menyimpulkan bahwa riwayat medis yang diberikan Restore Life tidak mencukupi, dan bahwa dokumen yang menyertainya ceroboh dan tidak memadai.

Untuk alasan itu, spesimen tidak memenuhi standar untuk digunakan di universitasnya."Saya belum pernah melihat kejadian mengerikan ini sebelumnya. Saya khawatir tentang masa depan sumbangan tubuh dan kepercayaan masyarakat akan sumbangan tubuh saat kita memiliki situasi seperti ini," jelas McArthur.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Kisruh Kemerdekaan Catalonia Makin Meruncing

Jakarta, CB -- Kisruh antara Catalonia dan Spanyol makin gaduh ketika sejumlah pemimpin separatis, pada Rabu (25/10) menantang anggota senat di Madrid untuk memberi tenggat waktu pengakuan kemerdekaan mereka dalam dua hari.

Aktivis yang pro-kemerdekaan berkumpul di jalanan Barcelona, dan mengundang Presiden pemerintahan Catalonia, Carles Puigdemont untuk datang dan berdiskusi terkait ancaman perpisahan secara pihak Catalan.

Puigdemont dikabarkan sedang mempertimbangkan dua respons: deklarasi kemerdekan secara sepihak, atau menggelar pemilihan umum sela untuk parlemen Catalan yang baru.

Tim Puigdemont juga mempersoalkan pernyataan Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy, yang pada Rabu menegaskan Pasal 155 konstitusi Spanyol, akan rencana kendali regional yang memberontak, menjadi 'satu-satunya respons akan tekanan kemerdekaan Catalonia.'

Pemerintah pusat, seperti diungkap sumber dekat Puigdemont, "telah mengumumkan bahwa akan mengimplementasikan Pasal 155 apapun yang terjadi."

Lewat akun instagramnya, Puigdemont mengatakan pada Rabu: "Kami tidak akan membuang waktu untuk orang yang telah memutuskan menghancurkan pemerintahan. kami akan terus berjuang!," dengan tagar #CatalanRepublic.

Media Spanyol mengungkapkan Puigdemont menggelar pertemuan kabinet darurat pada Rabu malam.

Krisis politik terburuk di Spanyol dalam satu dekade terakhir ini makin menjadi ketika mayoritas suara 'Ya' pada referendum 1 Oktober lalu akan kemerdekaan untuk kawasan semi-otonom tersebut. Catalonia merupakan 16 persen dari jumlah populasi Spanyol, dan 20 persen penyumbang ekonomi negara.

Kawasan itu terdiri dari 7,5 juta orang yang menjaga bahasa dan budaya asli, serta keinginan untuk otonomi.

Hanya sisa dua hari sebelum senat, di mana Partai Populer Rajoy memegang mayoritas, menyetujui tekanan Puigdemont dan eksekutifnya.

Parlemen Catalan sendiri dijadwalkan akan menggelar pertemuan pada Kamis siang untuk membuat formula tanggapan.

Ada kekhawatiran 135 anggota parlemen, yang mana mayoritas pro-kemerdekaan, akan memberi suara Catalonia berpisah dari Spanyol, langkah yang tidak diinginkan oleh Madrid.

Sementara, dorongan akan pemilihan umum, di sisi lain, dianggap sebagai langkah yang akan diambil Madrid setidaknya untuk sementara waktu.

Namun, seiring dengan tekanan yang terus meningkat, kisruh antara kelompok separatis pun juga terjadi. Beberapa anggota eksekutif Puigdemont memilih pemilu daripada pemberontakan dalam sebuah pertemuan pada Selasa, menurut sumber yang dekat dengan pimpinan Catalan pada AFP. Sementara kelompok lainnya, lebih setuju kemerdekaan penuh.

Sejumlah masyarakat juga berkumpul di jalanan, dan gedung eksekutif Catalan, pada Rabu malam mendorong kemerdekaan republik Catalan.

Di luar itu, kelompok masyarakat ada juga yang melakukan protes dan mendesak kemerdekaan sekarang, tanpa pemilu.

"Kami inginkan sebuah republik, kami tak ingin berada di bawah pemerintahan Spanyol, dan pemimpin yang diktator," ungkap Jaime Planaz, pensiunan berusia 66 tahun pada AFP.

Jaime Arasa, pengacara 26 tahun juga menyuarakan dkungannya pada kemerdekaan penuh.

Sementara, aksi demo anti-kemerdekaan dikabarkan akan berlangsung di Barcelona, pada Minggu mendatang.

Apapun yang terjadi, para pengamat menyampaikan keprihatinannya pada Spanyol, diantaranya karena makin menurunnya jumlah turis atau wisatawan ke negara itu, sejak kisruh terjadi. Selain itu, ribuan perusahaan telah memindahkan kantor pusat mereka dari Catalonia sejak referendum.

Alfred de Zayas, pakar demokrasi mendorong pemerintah Spanyol untuk mau melakukan negosiasi dengan Catalonia.

Credit cnnindonesia.com

Catalonia Pertimbangkan Pemilu Sela, Spanyol Tak Terima

Presiden Catalonia Carles Puigdemont disebut tengah mempertimbangkan menggelar pemilu sela. (Reuters/Albert Gea)

Jakarta, CB -- Seorang politikus lokal mengatakan para pemimpin upaya merdeka Catalonia mempertimbangkan pemilihan umum sela untuk memecah kebuntuan dengan Madrid. Namun, otoritas Spanyol sudah menegaskan hal itu saja tidak cukup.

Spanyol menyatakan akan menerapkan peraturan pusat pada daerah otonom itu mulai Jumat ini, mencegah upaya mendorong kemerdekaan secara ilegal dengan membubarkan pemerintahan regional untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Madrid menyatakan sebuah pemilu tidak akan membuat rencana itu dibatalkan.

Parlemen Catalan menggelar rapat pada Kamis untuk membahas respons yang pantas untuk Madrid dan banyak analis meyakini wilayah yang kuat secara ekonomi itu bisa saja secara resmi menyatakan kemerdekaan.

Pihak pro-pemisahan mengatakan referendum kemerdekaan 1 Oktober lalu memberikan mereka mandat untuk mendapatkan gelar sebagai negara. Pemungutan suara itu dihadiri 43 persen warga dan banyak diboykot oleh pendukung Spanyol.

Pada Senin, Catalonia menyatakan yakin para pejabatnya, termasuk polisi, akan menentang upaya Madrid memaksakan peraturan pusat.

Politikus Spanyol dan para pemimpin perusahaan besar, termasuk sebagian besar surat kabar Catalonia, telah mendorong Presiden Carles Puigdemont untuk menyelenggarakan pemilu regional sebelum ia dilengserkan dari jabatannya.

Mereka menyebut penerapan peraturan pusat oleh Madrid mempermalukan Catalonia dan memicu risiko kekisruhan.

Puigdemont sejauh ini masih bungkam terkait kemungkinan pemilu, tapi seorang pendukung pemerintah pro-kemerdekaan mengatakan Presiden secara aktif mempertimbangkan hal tersebut.

"Kami punya bukti hal tersebut sedang dipertimbangkan," kata Carles Riera, seorang anggota dewan Catalan dari partai antikapitalis CUP dalam konferensi pers yang dikutip Reuters.

Menyelenggarakan pemilu bisa menyelamatkan wajah Puigdemont karena bisa memperkuat mandatnya jika partai-partai pro-kemerdekaan menang atau memungkinkan dirinya mundur secara terhormat jika partai-partai itu kalah.

Pemerintah Spanyol mengatakan pemilu sela itu langkah yang disambut baik, tapi Puigdemont juga mesti menarik deklarasi ambigu terkait kemerdekaan yang ia nyatakan awal bulan ini.

Pemerintah telah mengambil langkah untuk membatalkan status otonom Catalonia karena meyakini ada "kegagalan serius" Puigdemont dalam menjalankan kewajiban, kata Menteri Kehakiman Rafael Catala dalam wawancara di radio.

"Semua hal tidak bisa diselesaikan hanya dengan menggelar pemilu."

Credit cnnindonesia.com

Abadi: Irak Bukan Tempat 'Pertempuran' AS-Iran

BAGHDAD - Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi mengatakan, ia tidak akan membiarkan negaranya menjadi arena "pertempuran" Amerika Serikat (AS) dan Iran. Hal itu dikatakan Abadi setelah pasukan Irak merebut kembali wilayah terakhir yang dikuasai ISIS.

"Kami ingin bekerja sama dengan Anda, kalian berdua. Tapi tolong jangan membawa masalah Anda di Irak. Anda bisa melakukannya di tempat lain," kata Abadi tentang AS dan Iran sebagaimana disitat dari Washington Post, Kamis (26/10/2017).

Perdana menteri mengatakan AS telah mulai menarik kehadiran militernya di negara ini dari total 5.200 tentara sejak pertempuran melawan ISIS dimulai. Dia mengatakan bahwa kekuatan udara AS tidak akan dibutuhkan setelah ISIS dikalahkan di sebuah wilayah di Irak barat di sepanjang perbatasan Suriah.

Tahap kerja sama berikutnya antara kedua negara akan berpusat pada pembagian intelijen dan pelatihan pasukan Irak untuk memastikan bahwa kelompok militan lain tidak muncul dan ISIS yang lemah tidak melakukan serangan yang menghancurkan di luar kantongnya yang menyusut di Irak.

"Mereka akan menimbulkan masalah di tempat lain. Itu bukan kepentingan kita, atau kepentingan negara-negara lain di kawasan ini agar para teroris berkumpul kembali," kata Abadi tentang kelompok militan tersebut.

Abadi mengatakan bahwa dia membayangkan Irak menjadi mitra keamanan dan ekonomi yang penting bagi sekutu regionalnya. Perjuangan lebih dari tiga tahun untuk mengusir ISIS telah menghancurkan kota-kota besar, mengungsikan jutaan orang dan berkontribusi terhadap krisis keuangan.

"Membentuk institusi negara yang kuat dan berurusan dengan negara-negara tetangga dari posisi yang menjadi kepentingan bersama adalah kunci untuk membangun kembali negara tersebut," katanya.

Untuk itu, Abadi telah melakukan perjalanan ke Arab Saudi, Mesir dan Turki dalam beberapa hari ini untuk menyampaikan pesan bahwa Irak terbuka untuk bisnis. Dia diperkirakan akan mengunjungi Iran akhir pekan ini.

"Irak semakin kuat, bersatu. Saya pikir orang lain, atau campur tangan orang lain dalam urusan Irak akan menjadi semakin berkurang. Ini adalah kepercayaan baru yang dibangun di kalangan rakyat Irak, perasaan nasional Irak, yang tujuan kami adalah untuk meningkatkan - keterikatan orang-orang dengan negara mereka sendiri," kata Abadi pada wawancara akhir hari Selasa, yang berlangsung di Zona Hijau yang diperkaya kota.

Sebuah visi baru lahirnya nasionalisme Irak telah mendorong dukungan bagi tanggapan militer Abadi yang berat terhadap tawaran Kurdi bulan lalu untuk kemerdekaan. Para pendukungnya dan bahkan beberapa kritikusnya telah memuji keputusannya untuk merebut kembali wilayah yang diklaim oleh pemerintahnya dan orang Kurdi.

Namun, orang Kurdi dan beberapa pejabat AS telah mempertanyakan peran milisi Syiah yang didukung Iran dalam operasi Irak, dengan tuduhan bahwa Iran menguasai keputusan untuk pindah ke pasukan.

Abadi menolak gagasan itu. Dia mengatakan bahwa dia bersimpati kepada aspirasi Kurdi untuk merdeka. Namun langkah "sepihak" mereka menuju otonomi penuh merupakan ancaman bagi keamanan regional. Abadi mengatakan dia memperingatkan Presiden Kurdi Masoud Barzani menjelang referendum bahwa dia mempertaruhkan "sisi yang salah dalam sejarah."

"Sejujurnya, saya pikir aspirasi ini telah didorong mundur bertahun-tahun sekarang," kata Abadi, menambahkan bahwa kemerdekaan Kurdi memerlukan konsensus nasional.

Itu tidak mungkin terjadi. Milisi Syiah yang kuat, beberapa yang mendapat dukungan kuat dari Iran, dengan lantang menentang kemerdekaan Kurdi dan telah berpartisipasi dalam kampanye militer untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang disengketakan, termasuk provinsi Kirkuk yang kaya minyak.

Sementara AS telah mendukung gerakan Abadi di Kirkuk, ia telah menyatakan keprihatinannya tentang kehadiran milisi Syiah di daerah yang disengketakan. Abadi telah membela milisi, yang beroperasi di bawah payung kekuatan yang diberi sanksi pemerintah yang dikenal sebagai Pasukan Mobilisasi Populer. Meski begitu, Abadi mengatakan bahwa mereka harus melepaskan identitas politik sektarian mereka jika mereka ingin tetap menjadi bagian dari pasukan keamanan negara tersebut.

Beberapa anggota kelompok paling kuat, termasuk Organisasi Badr, memegang jabatan menteri dan kursi di parlemen. Analis mengatakan bahwa sebuah proses untuk memisahkan sayap bersenjata dan politik kelompok jauh dari kemajuan.

Abadi, yang secara hukum memerintahkan Pasukan Mobilisasi Populer, hanya memiliki kontrol nominal atas kelompok bersenjata yang paling berpengaruh. Organisasi seperti Badr lebih dekat ke Teheran daripada Baghdad namun masih terwakili dengan baik di institusi politik dan keamanan Irak. Abadi mengatakan kelompok semacam itu harus melucuti senjata jika mereka ingin berpartisipasi dalam politik.

"Mereka yang menolak akan menjadi penjahat. Ini sangat jelas," tegas Abadi.

Credit sindonews.com

Dubes AS untuk PBB Dievakuasi dari Sudan Selatan

JUBA - Duta besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Nikki Haley, dievakuasi dari sebuah kamp di Sudan Selatan. Haley terpaksa dievakuasi setelah aksi kekerasan pecah dalam sebuah demonstrasi politik di dekat daerah yang dikunjunginya.

Haley tengah mengunjungi sebuah kamp yang dioperasikan PBB untuk orang-orang terlantar. Kunjungan itu dilakukan bersamaan dengan demonstrasi politik untuk menentang Presiden Sudan Selatan Salva Kiir.

"Petugas keamanan PBB menggunakan gas air mata untuk memaksa lebih dari 100 demonstran bubar dan pergi," kata seorang pekerja kamp seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (26/10/2017).

Haley mengeluarkan sebuah peringatan kepada Kliir saat kunjungan tersebut. "Kebencian dan kekerasan yang kita lihat harus dihentikan, saya biarkan dia tahu bahwa AS berada di persimpangan jalan, dan setiap keputusan yang akan datang akan didasarkan pada tindakannya," kata Haley memperingatkan.

Kelompok bersenjata yang setia kepada Kliir dan Riek Machar telah bentrok selama bertahun-tahun dalam konflik sipil yang menyebabkan jutaan orang eksodus dari negara ini. Haley mengatakan militer Kliir telah menggunakan tentara anak-anak dan beberapa anggotanya terlibat dalam pemerkosaan.

AS telah menuangkan lebih banyak uang di Sudan Selatan untuk bantuan kemanusiaan daripada negara lain, dengan setidaknya USD11 miliar telah dilakukan, Haley melaporkan. Haley mengungkapkan ketidaksenangannya pada apa yang dia lihat di Sudan Selatan.

"Ini bukan yang kami pikir sedang kami investasikan. Apa yang kami pikir kami investasikan adalah masyarakat yang adil dan bebas dimana orang bisa selamat dan Sudan Selatan adalah kebalikannya," cetus Haley.

Credit sindonews.com

AS Jatuhkan Sanksi Terhadap Hizbullah

Pejuang Hizbullah yang beroperasi di Suriah selatan.

CB, WASHINGTON -- Dewan Perwakilan Rakyat AS pada Rabu mendukung sanksi baru terhadap milisi Hizbullah Lebanon yang didukung Iran. Sanksi ini sebagai bagian dari upaya AS untuk melawan Teheran dalam sebuah kesepakatan nuklir internasional.

Pada Kamis, DPR AS akan memberikan suara pada Kamis (26/10) mengenai undang-undang lain untuk menjatuhkan sanksi tambahan kepada Iran terkait dengan program rudal balistiknya.

Sanksi pertama terkait Hizbullah yang disahkan pada Rabu yaitu memberlakukan sanksi baru terhadap entitas yang diketahui mendukung kelompok tersebut, seperti dengan memberikan senjata kepada Hizbullah.
Kedua memberlakukan sanksi terhadap Iran dan Hizbullah karena menggunakan warga sipil sebagai alat perlindungan. Sanksi yang ketiga yaitu mendesak Uni Eropa untuk menunjuk Hizbullah sebagai organisasi teroris.

Presiden Donald Trump mengatakan pada 13 Oktober lalu bahwa dia tidak akan menyatakan Iran mematuhi sebuah perjanjian internasional mengenai program nuklirnya. Ia mengancam akan memutuskan kesepakatan tersebut.

Negara Amerika Serikat menunjuk Hizbullah sebagai organisasi teroris asing pada 1997. Awal bulan ini, Washington menawarkan hadiah jutaan dolar untuk informasi seputar dua pejabat Hizbullah. Tindakan ini untuk mengembangkan strategi AS dalam melawan pengaruh regional yang tumbuh di Iran.

"Langkah-langkah kritis ini akan memberlakukan sanksi baru untuk memberantas pembiayaan Hizbullah, dan meminta pertanggungjawaban atas tindakannya yang menyebabkan kematian dan kerusakan," kata Wakil Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, Ed Royce.

Namun, memperoleh dukungan internasional untuk kampanye intensif melawan Hizbullah merupakan hal yang sulit. Hizbullah merupakan organisasi kuat dan bagian dari pemerintah koalisi di Lebanon yang memberikan dukungan besar untuk layanan sosial.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

DPR Loloskan Sanksi terhadap Hizbullah

WASHINGTON - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) mendukung sanksi baru terhadap milisi Hizbullah Lebanon yang didukung Iran. Sanksi ini sebagai bagian dari upaya untuk mengambil garis keras melawan Teheran tanpa harus merongrong sebuah kesepakatan nuklir internasional.

Tiga tindakan terkait Hizbullah disahkan dengan suara bulat, tanpa pertentangan. DPR akan memberikan suara pada hari Kamis mengenai undang-undang lain, untuk menjatuhkan sanksi tambahan kepada Iran terkait dengan program rudal balistiknya.

Presiden Donald Trump pada 13 Oktober mengatakan dia tidak akan menyatakan bahwa Iran mematuhi sebuah perjanjian internasional mengenai program nuklirnya. Trump juga mengancam bahwa pada akhirnya dia dapat memutuskan kesepakatan tersebut.

Tindakan Trump membuka jendela 60 hari bagi Kongres untuk bertindak guna mengajukan kembali sanksi atas program nuklir Iran yang diangkat berdasarkan kesepakatan tersebut. Namun tidak ada langkah untuk melakukannya di DPR atau Senat.

Staf DPR AS mengatakan bahwa, untuk saat ini, anggota parlemen DPR memfokuskan diri untuk menekan Iran dengan cara lain seperti sanksi Hizbullah dan terkait rudal.

Langkah pertama tindakan terkait Hizbullah yang disahkan pada hari Rabu akan memberlakukan sanksi baru terhadap entitas yang ditemukan untuk mendukung kelompok tersebut, seperti dengan memberikan senjata kepada Hizbullah. Yang kedua memberlakukan sanksi terhadap Iran dan Hizbullah karena menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia. Yang ketiga adalah sebuah resolusi yang mendesak Uni Eropa untuk menunjuk Hizbullah sebagai organisasi teroris.

AS telah memasukkan Hizbullah sebagai organisasi teroris asing pada tahun 1997. Awal bulan ini, Washington menawarkan hadiah jutaan dolar untuk dua pejabatnya seiring langkah pemerintahan Trump mengembangkan strateginya untuk melawan pengaruh regional Iran yang tengah tumbuh di Timur Tengah.

"Langkah-langkah kritis ini akan memberlakukan sanksi baru untuk memberantas pendanaan Hizbullah, dan meminta pertanggungjawaban atas tindakan kematian dan penghancurannya," kata Wakil Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, Ed Royce, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (26/10/2017).

Namun, memenangkan dukungan internasional untuk kampanye intensif melawan Hizbullah bisa menjadi sulit. Organisasi yang kuat ini adalah bagian dari pemerintah koalisi yang rapuh di Lebanon dan memberikan dukungan besar untuk layanan sosial yang diberikannya.

Credit sindonews.com

HAMAS akan serahkan penyeberangan Gaza ke PNA pada 31 Oktober

Arsip: Ketua delegasi Hamas Saleh Arouri dan pemimpin Fatah Azzam Ahmad menandatangani perjanjian rekonsiliasi di Kairo, Mesir, Kamis (12/10/2017). (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Kota Gaza (CB) - Yehya Sinwar, Kepala Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS) di Jalur Gaza, pada Selasa (24/10) mengumumkan pos penyeberangan daerah kantung tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah Otonomi Nasional Palestina (PNA) pada 31 Oktober.

Sinwar mengeluarkan pernyataannya selama satu pertemuan yang diselenggarakan di Kota Gaza --kota pelancongan di tepi laut-- dengan pemimpin serikat kerja dan organisasi lokal di Jalur Gaza.

HAMAS telah sepakat untuk menyerahkan wewenang kepada PNA dalam kesepakatan perujukan yang diperantarai Mesir dan dicapai antara HAMAS dan Faksi Fatah, pimpinan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, di Ibu Kota Mesir, Kairo, pada 12 Oktober.

"HAMAS bermaksud menghilangkan semua perbedaan pendapat internal, terutama dengan Fatah, serta dengan semua negara," kata Sinwar, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam. Ia menambahkan, "HAMAS membuat keputusan strategis untuk mewujudkan perujukan internal dan tak bermaksud menyesalkannya atau mundur dari itu."

HAMAS dengan menggunakan kekuatan telah merebut kekuasaan atas Jalur Gaza pada pertengahan 2007 dan mengusir pasukan keamanan Abbas. Sejak itu, pertikaian dan perbedaan pendapat antar-faksi yang bertikai telah mengubah kehidupan lebih dari dua juta orang Gaza ke dalam penderitaan.

"Kami akan membakar semua jembatan yang dilewati perujukan internal sebab kami tak ingin mundur atau kembali titik awal," kata Sinwar, yang dipilih sebagai pemimpin gerkana itu di Jalur Gaza pada Maret.

Ketika ditanya mengenai senjata sayap bersenjata kelompoknya, Brigade Al-Qassam, Sinwar menjawab, "Senjata ini adalah milik rakyat Palestina, jadi kami mengumpulkan dan mengembangkan senjata kami untuk menggunakannya bagi pembebasan dan bukan buat konflik internal."

Ia juga menyeru Presiden Palestina Mahmoud Abbas agar mengunjungi Jalur Gaza dan memimpin pertemuan Komite Sentral Faksi Fatah pimpinannya dan pertemuan Komite Pelaksana Organisasi Pembebasan Palestina.

Credit antaranews.com

Utusan PBB usulkan peta jalan baru guna akhiri perang Yaman

Gedung PBB (REUTERS/Brendan McDermid)

Sanaa, Yaman (CB) - Utusan PBB untuk Yaman Ismail Ould Cheikh Ahmed, Rabu (25/10), menawarkan peta jalan baru untuk membangun kembali kepercayaan antara pasukan yang bertikai di Yaman sebagai langkah persiapan guna mengakhiri perang saudara di negeri itu.

Dalam satu siaran pers yang dibagikan oleh kantor utusan PBB tersebut dan diterima oleh Xinhua, Ould Cheikh Ahmed mengumumkan usul barunya dalam satu taklimat di Ibu Kota Arab Saudi, Riyadh.

Tawaran itu disampaikan setelah utusan PBB tersebut mengakhiri kunjungannya ke Kerajaan Arab Saudi, tempat ia bertemu dengan Presiden Yaman Abd-Rabbu Mansour Hadi, yang hidup di pengasingan, dan para pejabat senior Arab Saudi.

"Kami saat ini mempertimbangkan langkah yang dapat diambil oleh semua pihak yang bertikai di Yaman guna memulihkan kepercayaan dan bergerak maju ke arah penyelesaian melalui perundingan, yang bisa bertahan lama," kata Ould Cheikh.

"Langkah ini dilandasi atas tiga pilar: penegakan kembali kesepakatan penghentian permusuhan, pembangunan kembali langkah kepercayaan dan kembali ke meja perundingan dengan pandangan mencapai kesepakatan perdamaian menyeluruh," katanya.

Utusan PBB tersebut, sebagaimana dilaporkan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi, mengatakan konflik di Yaman pada dasarnya adalah "konflik politik" yang hanya dapat diselesaikan melalui perundingan politik.

Ould Cheikh menyeru semua pihak di Yaman agar melakukan konsensi yang diperlukan yang bisa membantu melicinkan jalan bagi perdamaian jangka panjang.

Sementara itu, pemerintah Yaman yang diakui masyarakat internasional dan dipimpin oleh Presiden Hadi --di dalam pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita resmi Yaman, Saba-- menyambut baik usul baru PBB tersebut.

Dalam kesempatan lain, juru bicara gerilyawan --yang didominasi anggota Al-Houthi-- Mohammed Abdulsalam mengatakan kepada stasiun televisi milik milisi Syiah itu bahwa kelompoknya terbuka bagi penyelesaian apa pun yang bisa menjamin perdamaian jangkan panjang dan mengakhiri perang.

Namun Abdulsalam mengulangi sikap resmi kelompoknya mengenai Utusan PBB tersebut, dan mengatakan, "Ould Cheikh tak lagi disambut dan ini mempertegas sikap dari penilaian kami mengenai peran Ould Cheikh dalam menangani pembicaraan sebagai perantara."

Anggota Al-Houthi menuduh utusan PBB itu bias dan condong mendukung negara koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi melawan milisi tersebut.

Pada 5 Juni, kelompok Al-Houthi tak memberi akses kepada Utusan PBB untuk Yaman tersebut karena ia diduga memihak.

Pada 22 Mei, pemrotes di Ibu Kota Yaman, Sanaa --yang dikuasai gerilyawan-- melempari rombongak kendaraan Utusan PBB tersebut dengan batu dan sepatu saat Ould Cheikh akan pergi ke bandar udara setelah kunjungannya guna menemui para petinggi Al-Houthi di Sanaa.

Utusan PBB itu tidak cedera dalam serangan tersebut, dan meninggalkan negeri tersebut.

Kendati beberapa babak penengahan perdamaian terdahulu gagal, Utusan PBB itu tetap berusaha menengahi penyelesaian politik baru di Yaman guna mengakhiri perang yang telah berkecamuk selama lebih dari dua-setengah tahun.

Perang tersebut terjadi antara pasukan pemerintah yang diakui masyarakat internasional di negeri itu dan didukung oleh koalisi pimpinan Arab Saudi dan milisi Syiah Al-Houthi, yang didukung Iran, serta pasukan yang setia kepada mantan presiden Ali Abdullah Saleh.

Perang tersebut telah menewaskan lebih dari 10.000 orang, kebanyakan warga sipil, dan membuat tiga juta orang Yaman mengungsi.

Credit antaranews.com

Rancangan Resolusi PBB Kutuk Serangan Terhadap Rohingya

NEW YORK - Inggris telah menyebarkan rancangan resolusi PBB yang akan mengutuk aksi kekerasan yang telah mengirim lebih dari 600.000 Muslim Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh. PBB juga akan meminta pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan operasi militer di negara bagian Rakhine.

Jika diadopsi oleh Dewan Keamanan, resolusi tersebut akan menjadi yang pertama bagi Myanmar setelah bertahun-tahun. Namun para diplomat mengatakan hal ini menghadapi tentangan dari China, tetangga dan sekutu negara yang sebelumnya dikenal sebagai Burma yang bergeser dari pemerintahan militer selama puluhan tahun ke arah demokrasi.

Draft tersebut juga mengecam serangan pemberontak Rohingya pada 25 Agustus yang memicu aksi kekerasan tersebut.

Tapi fokusnya adalah pada situasi sulit orang Rohingya di Myanmar dan di Bangladesh, yang telah dipuji karena respon kemanusiaannya.

Resolusi yang diusulkan tersebut mengungkapkan keprihatinan serius pada laporan bahwa pasukan keamanan dan tentara Myanmar telah menggunakan kekuatan yang tidak proporsional, penghancuran properti dan kekerasan seksual yang sistematis terhadap komunitas Rohingya di Rakhine.

Orang Rohingya menghadapi diskriminasi resmi dan sosial di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha. Pemerintah Myanmar tidak mengenal Rohingya sebagai kelompok etnis, namun bersikeras bahwa mereka adalah migran Bengali dari Bangladesh yang tinggal secara ilegal di negara tersebut. Oleh karena hal tersebut Thailand telah menolak kewarganegaraan mereka.

Kekerasan terbaru dimulai dengan serangkaian serangan 25 Agustus oleh gerilyawan Rohingya. Pasukan keamanan Myanmar menanggapi dengan kampanye bumi yang hangus melawan desa Rohingya di Rakhine utara yang oleh PBB dan kelompok hak asasi manusia telah dikritik sebagai tindakan yang tidak proporsional dan kampanye pembersihan etnis.

Rancangan resolusi tersebut meminta pemerintah Myanmar untuk mengatasi akar penyebab krisis dengan menghormati hak asasi manusia. "Tanpa diskriminasi dan terlepas dari etnisitas atau afiliasi keagamaan, termasuk dengan membiarkan kebebasan bergerak, akses yang setara terhadap layanan dasar dan akses yang setara terhadap kewarganegaraan penuh untuk orang-orang yang tergabung dalam komunitas Rohingya," bunyi rancangan resolusi itu seperti dikutip dari Washington Post, Kamis (26/10/2017).

Penyelidik independen PBB mengenai hak asasi manusia di Myanmar, Yanghee Lee, mengatakan kepada komite hak asasi manusia Majelis Umum sementara militer Myanmar mengendalikan keamanan dan hukum nasional dan ketertiban, ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sipil, yaitu dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi.

Lee mengatakan ini harus dimulai dengan pesan publik yang mencakup seluruh susunan populasi Myanmar. "Pemerintah harus menggunakan mayoritas di parlemen untuk menjatuhkan undang-undang yang mendiskriminasikan untuk menunjukkan bahwa semua kelompok di Myanmar memiliki hak yang sama," katanya.

Rancangan resolusi tersebut menyambut baik komitmen publik Myanmar bahwa mereka akan menerima kembalinya semua warga dan pengungsi dan meminta pemerintahnya untuk bekerja sama dengan Bangladesh dan PBB untuk mempercepat kembalinya sukarela dan aman semua pengungsi ke rumah mereka di Myanmar.

Namun Lee mengatakan bahwa dia khawatir bahwa hanya sebagian kecil pengungsi di Bangladesh akan diizinkan kembali.

"Populasi Rohingya di Cox's Bazar - yang persediaan makanan mereka diblokir dan kelaparan, tertembak saat melarikan diri, berjalan selama berminggu-minggu untuk mendapatkan keselamatan, kehilangan anggota keluarga dalam perjalanan untuk mengungsi, dan sekarang tinggal di di bawah lembaran plastik - harus tidak dibuat untuk memenuhi persyaratan ketat jika mereka ingin kembali ke Myanmar, "katanya.

Lee juga mengatakan bahwa "tidak beralasan dan tidak dapat diterima" bahwa pemerintah bersikeras bahwa badan pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional dikeluarkan dari diskusi tentang pemulangan Rohingya.

Resolusi yang diusulkan tersebut mengungkapkan keprihatinan mendalam pada akses kemanusiaan yang sangat terbatas ke Rakhine. Resolusi ini lantas meminta pemerintah Myanmar untuk memberikan akses segera, aman dan tidak terhalang ke Badan PBB, mitra mereka dan kelompok bantuan lainnya.

Resolusi ini mendesak pemerintah Thailand untuk memberikan "akses tak terbatas" ke misi pencari fakta Hak Asasi Manusia PBB. Resolusi ini pun menyerukan penyelidikan cepat dan transparan atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran.

Rancangan tersebut menyambut baik komitmen pemerintah untuk menerapkan rekomendasi komisi yang dipimpin oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan yang menyerukan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial untuk melawan kekerasan mematikan tersebut. Resolus ini juga mendesak semua bagian pemerintah untuk menerapkan rekomendasi tersebut "dengan cepat dan penuh."

Credit sindonews.com

Inggris Ajukan Draf Resolusi DK PBB Kecam Persekusi Rohingya

Dukungan dana Australian aid akan dialokasikan untuk menyediakan makanan, air bersih, rumah penampungan dan layanan kesehatan yang esensial bagi pengungsi Rohingya.

CB, NEW YORK -- Inggris telah mengajukan draf resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengecam aksi kekerasan dan persekusi terhadap Muslim Rohingya di Myanmar. Dalam draf tersebut, Inggris mendesak agar operasi militer Myanmar di negara bagian Rakhine dihentikan.

Draf atau rancangan resolusi tersebut telah dikirim ke anggota Dewan Keamanan PBB pada Rabu (25/10). Resolusi yang diajukan Inggris menyatakan keprihatinan serius terkait laporan atau kesaksian yang menyatakan bahwa pasukan keamanan dan tentara Myanmar telah mengerahkan kekuatan yang tidak proporsional, menghancurkan permukiman Rohingya, serta melakukan kekerasan seksual terhadap para perempuan Rohingya.

Dalam draf tersebut Inggris pun mengecam serangan yang dilakukan gerilyawan Rohingya pada 25 Agustus yang mengakibatkan terjadinya operasi militer di Rakhine. Kendati demikian, Inggris tetap menuntut Myanmar sebagai pihak yang harus segera menyelesaikan krisis di Rakhine.

Penyelesaian akar penyebab krisis ini harus dilakukan dengan menghormati hak asasi manusia, tanpa diskriminasi, dan bebas dari bias etnisitas atau afiliasi keagamaan. "Termasuk membiarkan kebebasan bergerak, akses yang setara terhadap layanan dasar, dan akses yang setara terhadap kewarganegaraan penuh untuk orang-orang yang tergabung dalam komunitas Rohingya," tulis Inggris dalam draf resolusinya, seperti dikutip laman Washington Post.

Jika draf resolusi diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB, ini akan menjadi yang perdana dalam krisis bertahun-tahun di Myanmar. Namun para diplomat di Dewan Keamanan mengatakan, draf resolusi ini akan mendapatkan penentangan dari Cina. Kendati demikian, mereka tak menerangkan lebih terperinci perihal penentangan dimaksud.

Lebih dari 600 ribu etnis Rohingya telah meninggalkan Rakhine, Myanmar, menuju Bangladesh. Mereka mengungsi guna menghindari operasi militer Myanmar di desa-desanya, yang menurut pengakuan mereka, sangat brutal.
Militer Myanmar disebut tak segan untuk memberondong penduduk dengan tembakan dan kemudian membumihanguskan permukiman mereka. Kini ratusan ribu pengungsi Rohingya hidup di kamp dan tenda-tenda pengungsi di zona perbatasan Bangladesh. Mereka hanya mengandalkan bantuan kemanusiaan dari dunia internasional untuk bertahan hidup.

Credit REPUBLIKA.CO.ID