Wakil Presiden Ekuador diganti karena terlibat skandal korupsi

Quito (CB) - Presiden Ekuador pada Rabu menunjuk Menteri Pembangunan Perkotaan Maria Alejandra Vicuna untuk menggantikan Wakil Presiden Jorge Glas, yang ditahan dalam penyelidikan skandal korupsi terkait perusahaan kontruksi Brasil, Odebrecht.

Glas dijebloskan ke penjara pada Senin malam, setelah kejaksaan memutuskan bahwa ia terlibat dalam penyuapan yang dilakukan oleh Odebrecht. Namun ia belum didakwa secara resmi.

Glas merupakan teman dekat mantan Presiden Rafael Correa dan pernah menjabat sebagai wakil presiden serta menteri sektor-sektor strategis pada pemerintahan Correa, sang pemimpin dari sayap kiri.

Namun dia berkeras mengaku tidak bersalah dan menganggap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Lenin Moreno sedang berupaya mendepaknya dari kekuasaan politik.

Moreno pada Rabu mengumumkan bahwa Menteri Vicuna akan mengambil alih jabatan wakil presiden selama Glas "absen untuk sementara".

Vicuna merupakan sosok sederhana yang pernah menjadi anggota parlemen dari partai Persekutuan Negara yang berkuasa.

Penyelidikan yang dilancarkan terhadap Glas dan ketidakhadirannya dalam pemerintahan saat ini telah menyebabkan keretakan antara Moreno dan pendahulu yang juga pernah menjadi mentornya, Correa.

Correa mengatakan Glas merupakan korban tidak bersalah dalam perburuan politik.

Ketegangan diperkirakan meningkat lebih lanjut antara kedua politisi itu. Moreno berencana menggelar referendum pada awal 2018 soal apakah Ekuador akan melarang politisi terpilih untuk mencalonkan diri agar terpilih kembali selama waktu tak terbatas.

Banyak pihak melihat langkah itu ditujukan untuk mencegah Correa muncul lagi menjabat sebagai presiden.

Skandal korupsi besar-besaran terkait Odebrecht terus bergulir di kawasan Amerika Latin.

Perusahaan itu telah mengakui bahwa pihaknya melakukan suap guna memenangi kontrak di sejumlah negara. Odebrecht telah mengeluarkan dana lebih dari 3,5 miliar dolar AS (sekitar Rp47 triliun) untuk pembayaran di Amerika Serikat, Brasil dan Swiss.

Skandal tersebut telah melibatkan banyak politisi di berbagai kawasan.

Glas (48) dituduh oleh seorang mantan menteri perminyakan sebagai pemimpin jaringan suap di sektor energi, demikian menurut siaran kantor berita Reuters.

Credit  antaranews.com

Operator PLTN Fukushima kantongi izin untuk operasikan dua reaktor

Foto udara menunjukkan reaktor 1 (kiri) dan 2, stasiun listrik tenaga nuklir Pembangkit Listrik Kyushu Sendai di Satsumasendai, perfektur Kagoshima, Jepang, Selasa (11/8), dalam foto yang diambil Kyodo. Jepang mengaktifkan kembali reaktor nuklir untuk pertama kalinya sejak dua tahun lalu, sementara Perdana Menteri Shinzo Abe berusaha meyakinkan rakyat Jepang yang takut bahwa standar yang ditetapkan membuat reaktor aman setelah bencana Fukushima pada 2011. (Mandatory credit REUTERS/Kyodo)

Tokyo (CB) - Operator pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima pada Rabu mengantongi izin untuk mengoperasikan kembali dua reaktor di Jepang, pengoperasian pertama sejak tsunami 2011 yang memicu kecelakaan atom terburuk dalam beberapa dekade.

Otoritas Regulasi Nuklir memberikan Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) persetujuan awal untuk mengoperasikan kembali dua reaktor di pembangkit Kashiwazaki-Kariwa, salah satu yang terbesar di dunia dan di Jepang.

Pembangkit listrik yang terdapat di prefektur Niigata itu, dinonaktifkan sejak bencana tersebut, seperti banyak PLTN lain di Jepang.

Dipicu oleh gempa berkekuatan 9,0 skala Richter pada Maret 2011, tsunami besar merusak sistem pendingin reaktor di PLTN Daiichi Fukushima di wilayah timur laut Jepang.

Bencana itu menyebabkan kehancuran reaktor, mengeluarkan radiasi dalam bencana nuklir paling berbahaya sejak Chernobyl pada 1986.

Pada Rabu, TEPCO mendapat persetujuan keselamatan karena otoritas menilai kedua reaktor tersebut memenuhi standar keselamatan lebih ketat yang diberlakukan usai bencana itu.

Keputusan itu diperkirakan akan diresmikan setelah sidang dengar pendapat publik selama satu bulan, tapi TEPCO masih perlu mendapatkan persetujuan warga setempat untuk mengaktifkan reaktor, yang bisa memakan waktu bertahun-tahun, demikian AFP.

Credit  antaranews.com

Mongolia tunjuk perdana menteri baru

Ulaanbaatar (CB) - Mongolia pada Rabu menunjuk perdana menteri baru, beberapa pekan setelah pemimpin sebelumnya dan kabinetnya dicopot atas dugaan korupsi.

Ukhnaagiin Khurelsukh - yang merupakan mantan wakil perdana menteri - berpose dengan gaya bertelanjang dada seperti Putin dan membawa senjata berburu - dipilih oleh partai berkuasa Partai Rakyat Mongolia (Mongolia People's Party/MPP), yang merebut kekuasaan dalam kemenangan telak telak setahun lalu.

Mantan perdana menteri Jargaltulgiin Erdenebat digulingkan pada awal September oleh anggota legislatif yang menudingnya memberikan konsesi 800 miliar tugrik atau sekitar Rp4,37 triliun kepada delapan perusahaan yang terkait dengan menteri kabinetnya.

Dia juga dituduh memberikan tunjangan tunai ilegal kepada pemilih dan menunjukkan citra buruk di hadapan publik - semua tuduhan yang dibantah keras oleh Erdenebat.

Khurelsukh (49) memulai kariernya di militer tetapi bergabung dengan parlemen sebagai anggota dari partai MPP pada 2000.

Perekonomian Mongolia tercatat baik di bawah pemerintahan Erdenebat, dengan pemulihan dramatis pada paruh pertama 2017 berkat tumbuhnya permintaan batu bara dari China, demikian dikutip dari AFP.

Credit  antaranews.com

Ledakan guncang Afrika Selatan, lukai 11 orang

Cape Town, Afrika Selatan (CB) - Satu ledakan mengguncang Kota East London di bagian tenggara Afrika Selatan, dan melukai tak kurang dari 11 orang, demikian konfirmasi pemerintah pada Rabu.

Ledakan tersebut terjadi di satu pabrik di East London Industrial Development Zona (ELIDZ) pada Selasa malam (3/10), kata Juru Bicara Polisi Bintara Tinggi Hazel Mqala.

Mereka yang cedera telah dibawa ke rumah sakit untuk diobati, kata Mqala.

Ledakan itu diduga disebabkan oleh bahan kimia, demikian satu penyelidikan awal sebagaimana dilaporkan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam.

"Pada tahap ini, penyebab ledakan tersebut diduga adalah bahan kimia yang digunakan oleh mereka (orang yang cedera) di pabrik itu," kata Mqala.

ELIDZ mengkonfirmasi bahwa telah terjadi kecelakaan di dalam satu perusahaan mereka di daerah tersebut.

Penyelidik saat ini berusaha memastikan penyebab kecelakaan itu dan besarnya kerusakan, kata ELIDZ.

Credit  antaranews.com

Israel tutup perbatasan dengan Palestina untuk perayaan Sukkot

Jerusalem (CB) - Militer Israel mengumumkan, Selasa (3/10), mereka akan menutup pos perbatasan dengan tanah Palestina selama 11 hari demi keamanan selama berlangsung perayaan Yahudi Sukkot.

Blokade terhadap Tepi Barat dan Jalur Gaza, kebijakan yang sering diberlakukan saat hari-hari besar Yahudi, yang akan berlangsung mulai dari Selasa tengah malam dan hanya dalam kasus-kasus darurat lalu lintas keluar masuk diizinkan, menurut keterangan militer.

Perayaan Sukkot yang berlangsung selama sepekan memperingati perjalanan umat Yahudi menyeberangi Semenanjung Sinai setelah eksodus dari Mesir.

Dalam perayaan tersebut, umat Yahudi akan berbondong-bondong mengunjungi Tembok Ratapan di Kota Tua Jerusalem, yang merupakan salah satu tempat suci umat Yahudi, untuk beribadah.

Lokasi tersebut dekat dengan tempat tersuci ketiga bagi umat Islam, Kompleks Masjid Al Aqsa, yang dikenal dengan sebutan Temple Mount oleh umat Yahudi. Kompleks tersebut menjadi fokus aksi unjuk rasa umat Islam pada Juli silam setelah pasukan keamanan Zionis membatasi akses masuk menyusul tewasnya dua polisi di sana, demikian seperti dilansir AFP.

Credit  antaranews.com

PM Israel tolak rekonsiliasi Palestina

- (Wikimedia Commons)

Yerusalem (CB) – Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Selasa (03/10), mengatakan Israel akan menolak kesepakatan rekonsiliasi antara dua faksi utama Palestina jika kelompok Hamas tidak melucuti senjata.

“Kami tidak siap menerima rekonsiliasi palsu Palestina yang mengorbankan keberadaan kita,” ujar Netanyahu.

“Siapa pun yang ingin melakukan rekonsiliasi, pemahaman kami sudah jelas: akui Negara Israel, bubarkan kelompok militer Hamas, putuskan hubungan dengan Iran, yang menyerukan penghancuran kami,” imbuh Netanyahu seperti dikutip AFP.

Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah mengawali kunjungan selama tiga hari ke Gaza pada Senin saat kedua faksi ingin mencapai kesepakatan rekonsiliasi yang berpeluang melahirkan pemerintah persatuan nasional.

Otoritas Palestina yang diakui oleh masyarakat dunia telah menandatangani perjanjian damai dengan Israel, tetapi Hamas, yang menguasai Gaza dan sudah tiga kali berperang dengan rezim Zionis sejak 2008, belum melakukan hal yang sama.

Hamas memiliki gerakan militer dan para pejabat senior menolak perlucutan senjata dalam kesepakatan rekonsiliasi.

Namun, Presiden Palestina Mahmud Abbas mengungkapkan dalam wawancara, Senin, bahwa hanya akan ada “satu negara, satu sistem, satu hukum dan satu senjata,” yang tampaknya merujuk kepada gerakan militer Hamas.

Credit  antaranews.com

Menhan Belanda mengundurkan diri terkait tewasnya penjaga perdamaian di Mali

Jeanine Hennis-Plasschaert. (indoweb.nl)

Amsterdam (CB) - Menteri Pertahanan Belanda Jeanine Hennis, Selasa, mengundurkan diri setelah laporan yang menyoroti kegagalan serius departemennya dalam misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa- Bangsa di Mali.

Dewan Keamanan pada pekan lalu mengeluarkan temuannya tentang sebuah insiden pada 6 Juni 2016, ketika sebuah mortir menewaskan dua tentara dan melukai seorang tentara lagi. Temuan tersebut menyimpulkan bahwa kementerian telah membiarkan pengabaian standar keselamatan dan kesehatan demi mengejar tujuan strategis.

Hennis mengumumkan pengunduran dirinya di parlemen hanya beberapa hari sebelum pemerintahan sementara digantikan oleh sebuah koalisi baru di bawah Perdana Menteri Mark Rutte.

Ia mengatakan bahwa Jenderal Tom Middendorp, kepala angkatan bersenjata Belanda, juga akan mengundurkan diri sebagai tanggapan terhadap temuan keras dari Dewan Keamanan.

Belanda, yang awalnya mengerahkan satuan helikopter Apache kepada misi penjaga perdamaian di Mali, menurunkan kontribusi mereka, dengan jumlah pasukan diperkirakan akan berkurang menjadi sekitar 300 anggota pada tahun ini. 

Credit  antaranews.com

Australia Akan Buat 9 Kapal Perang dengan Sistem Anti-rudal

 

PM Malcolm Turnbull mengatakan Australia berencana membangun sembilan kapal perang yang dilengkapi sistem pertahanan anti-rudal jarak jauh pada 2020. (AFP Photo/Peter Parks)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Malcolm Turnbull mengatakan Australia berencana membangun sembilan kapal perang yang dilengkapi sistem pertahanan anti-rudal jarak jauh pada 2020.

Turnbull mengatakan, langkah ini dilakukan menyusul situasi geopolitik di kawasan yang semakin tidak menentu dalam beberapa bulan terakhir.

"Peristiwa-peristiwa belakangan ini yang terjadi di kawasan membuktikan bahwa frigrat Australia di masa depan harus dilengkapi sistem yang bisa melindungi Australia dari ancaman rudal jarak menengah dan jarak jauh," kata Turnbull dalam pidatonya di Sydney, Selasa (3/10).

Dia mengatakan kapal-kapal perang tersebut akan dipersenjatai sistem tempur Aegis yang diproduksi oleh Lockheed Martin, dipadukan dengan teknologi SAAB buatan Negeri Kanguru sendiri.




Turnbull menuturkan keputusan pemasangan sistem anti-rudal ini juga dilakukan untuk meningkatkan pertahanan laut Australia di tengah bertambahnya pergerakan kapal selam di kawasan.

"Pertahanan rudal akan melindungi pasukan terdepan Australia dan juga dalam skenario pertahanan sekutu," kata Turnbull.

Sejauh ini, tiga perusahan industri pertahanan seperti BAE Systems, Navantia, dan Fincatieri masih bersaing untuk memenangkan kontrak proyek senilai US$27,39 juta itu. Pemerintah berencana mengumumkan jawara kontrak ini sekitar awal 2018 mendatang.

Sementara itu, komandan angkatan laut Australia, Laksamana Tim Barrett, mengatakan penggunaan tekonologi Aegis ini serupa dengan yang telah dimiliki Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan.

Barrett menganggap langkah ini pun turut memperbesar kerja sama internasional yang lebih luas.

"Pilihan sistem Aegis ini memberikan Australia peluang untuk bergabung dengan aliasni AS dan saling berbagi data dari kapal-kapal mereka," ujar Barrett seperti dikutip Reuters.

Pembangunan kapal perang ini juga sejalan dengan rencana Australia untuk meningkatkan belanja pertahanan sebesar 30 miliar dolar Australia menjadi 195 miliar dolar Australia, setara 2 persen dari PDB negara.

Tahun lalu, Canberra memilih kontraktor DCNS Perancis untuk membangun proyek 12 kapal selam, salah satu kontrak pertahanan paling menguntungkan di dunia.





Credit  CNN Indonesia

Dikritik karena Lamban Tangani Puerto Rico, Trump Malah Puas

 

Presiden Trump menyatakan puas atas respons federal di Puerto Rico meski pemerintah dikritik karena lamban. (Reuters/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan puas atas respons federal terhadap kehancuran Puerto Rico yang dilanda Badai Maria, meski pemerintah dikritik karena lamban menangani krisis.

Trump yang mesti menghadapi masalah akibat Badai Harvey, Irma dan Maria dalam waktu enam pekan terakhir, mengatakan bahwa serangkaian bencana ini mengekang anggaran AS.

"Saya benci harus mengatakan ini, Puerto Rico, tapi anggaran kita sedikit acak-acakan karena kita mengeluarkan banyak uang untuk Puerto Rico," ujarnya, Selasa (3/10). "Tapi itu tidak apa-apa, kita menyelamatkan banyak nyawa."

Dua pekan setelah dihantam badai terparah dalam 90 tahun terakhir, sebagian besar dari 3,4 juta penduduk Puerto Rico masih kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok.

Perekonomian wilayah AS ini sudah dalam keadaan resesi sebelum Badai Maria dan pemerintahannya sudah menyatakan bangkrut.

Kerugian yang diakibatkan badai tersebut bagi Puerto Rico diperkirakan mencapai $45 miliar hingga $95 miliar dan bantuan signifikan dari pemerintah federal jelas dibutuhkan.

Trump mengatakan respons federal atas Badai Maria dapat dibandingkan dengan "bencana sesungguhnya seperti Katrina," badai 2005 lalu yang menenggelamkan Louisiana dan Mississippi dan menewaskan lebhi dari 1.800.

"Apa yang terjadi dalam hal pemulihan, dalam hal penyelamatan--16 nyawa itu banyak--tapi jika dibandingkan dengan ribuan orang yang tewas dalam bencana badai lain, sejujurnya itu tidak parah," ujarnya.

Badai itu menyapu tiang-tiang listrik di pulau tersebut dan hanya kurang dari separuh penduduk mempunyai akses pada air bersih. Masih sulit bagi para warga untuk mendapatkan sinyal seluler atau mencari bahan bakar untuk generator dan mobil.

Di pesawat kepresidenan Air Force One dalam perjalanan kembali ke Washington, Trump mengatakan harinya berjalan dengan baik dan dia tidak mendengar kritik saat berada di Puerto Rico.
"
Kami hanya mendengar ucapan terima kasih dari warga Puerto Rico," ujarnya. "Itu hal yang cukup saya nikmati hari ini."



Credit  cnnindonesia.com

Amerika Usir 15 Diplomat Kuba, Havana Marah

Bendera Kuba berkibar di kantor kedutaannya di Washington, AS. Pemerintah Trump mengusir 15 diplomat Kuba setelah para diplomat Washington mengalami serangan misterius di Havana. Foto/REUTERS/Carlos Barria

WASHINGTON - Pemerintah Presiden Donald Trump memerintahkan pengusiran 15 diplomat Kuba setelah sebelumnya menarik pulang separuh staf kedutaannya dari Havana. Pengusiran belasan diplomat oleh Washington ini memicu protes kemarahan dari pemerintah Kuba.

Langkah pemerintah Trump “mendepak” 15 diplomat Havana ini terkait serangan misterius terhadap para diplomat Washington yang bertugas di Kuba. Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mengatakan, keputusan terakhir dibuat karena kegagalan pemerintah Presiden Raul Castro untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai guna melindungi para personel Amerika.

Langkah yang diambil oleh pemerintahan Presiden Donald Trump menandai “pukulan” lain bagi kebijakan pendahulunya Presiden Barack Obama yang memulihkan hubungan kedua negara setelah puluhan tahun terlibat Perang Dingin.

Pejabat Departemen Luar Negeri AS yang berbicara dalam kondisi anonim mengatakan, pengusiran 15 diplomat tersebut merupakan tindakan timbal balik—bukan hukuman—yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa kedutaan AS dan Kuba akan memiliki jumlah kepegawaian yang adil seiring penyelidikan serangan misterius terhadap para staf diplomatik Washington.

Namun Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez marah mengecam pengusiran itu sebagai keputusan yang tidak dapat dibenarkan. Dia menuduh AS tidak cukup bisa untuk berkerja sama dengan penyelidikan yang dilakukan Kuba terkait insiden misterius yang dialami para diplomat Washington.

Keputusan pemerintah Trump telah disampaikan kepada Duta Besar Kuba Jose Ramon Cabanas pada hari Selasa. Ke-15 diplomat Havana diberi waktu tujuh hari untuk meninggalkan negeri Paman Sam.

Para personel kedutaan AS di Havana mengalami serangan yang mengganggu pendengaran dan kerusakan fisik lain. Jumlah diplomat Amerika yang dikonfirmasi mengalami gejala sakit fisik akibat serangan tersebut telah meningkat menjadi 22 orang.

Kuba telah membantah terlibat dalam serangan tersebut dan melakukan penyelidikan sendiri. Rodriguez mengatakan bahwa Kuba sangat memprotes pengusiran tersebut, terlebih AS tidak memberikan informasi yang cukup kepada para penyelidik Kuba.

Beberapa anggota parlemen Patai Republik AS berdarah Kuba, termasuk Senator A Marco Josio dan politisi lain, Ros-Lehtinen, telah mendesak agar diplomat Kuba ditendang keluar sebagai pembalasan atas serangan misterius di Havana.

Namun James Williams, presiden Engage Cuba, sebuah kelompok lobi pro-Kuba yang berbasis di Washington mengecam  pengusiran 15 diplomat tersebut. ”Keputusan ini tampaknya murni bersifat politis, didorong oleh keinginan segelintir individu di Kongres untuk menghentikan kemajuan di antara kedua negara kita,” katanya, seperti dikutip Reuters, Rabu (4/10/2017).

Di Havana, para diplomat Washington juga sudah panik dengan menjual barang-barang mereka di situs penjualan di media sosial. Banyak yang bilang bahwa mereka kecewa karena diperintahkan untuk pergi. 

Pejabat tinggi kedubes AS, Scott Hamilton, mengatakan bahwa dia juga akan pergi. ”Saya optimis dan berharap kami akan kembali suatu hari nanti, sebelum terlalu lama,” tulis dia di media sosial.”Hasta la proxima Cuba.”





Credit  sindonews.com

Protes Serangan Sonik, AS Usir 15 Diplomat Kuba

 

 

Menlu AS Rex Tillerson mengusir 15 diplomat Kuba karena serangan sonik di Kedubes AS di Havana. (Reuters/Yuri Gripas/File Photo)

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Donald Trump mengusir 15 diplomat Kuba untuk memprotes "serangan" kesehatan misterius yang terjadi di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Havana.

Menteri Luar Negeri Rex Tillerson mengatakan pengusiran dari Kedutaan Besar Kuba di Washington juga ditujukan untuk memastikan "keseimbangan" dalam jumlah staf, setelah dia memanggil kembali lebih dari separuh personel diplomatik AS di Havana, Jumat lalu.

Menlu Kuba Bruno Rodriguez mengecam keputusan itu sebagai tindakan yang "tidak bisa dibenarkan," menuding Amerika Serikat tidak cukup bekerja sama dengan investigasi Kuba terkait insiden kesehatan tersebut dan meminta Washington berhenti mempolitisir masalah.

Langkah yang diambil oleh pemerintahan Partai Republik ini menjadi pukulan teranyar bagi capaian Presiden Barack Obama yang berasal dari partai Demokrat. Pendahulu Trump itu mempunyai kebijakan untuk memperbaiki hubungan dengan Kuba yang biasanya diselimuti saling curiga dan benci.

Pergerakan terbaru AS ini disampaikan oleh Duta Besar Kuba Jose Ramon Cabanas pada Selasa waktu setempat (3/10), dan para diplomat diberikan waktu tujuh hari untuk meninggalkan kedubes, kata seorang pejabat yang enggan disebutkan namanya.

"Hingga pemerintah Kuba bisa memastikan keamanan diplomat kami di Kuba, kedutaan besar kami akan dikurangi hingga hanya menyisakan personel darurat untuk mengurangi jumlah diplomat yang berisiko terdampak," kata Tillerson dalam pernyataan yang dikutip Reuters.

"Kami terus mempertahankan hubungan diplomatik dengan Kuba, dan akan terus bekerja sama dengan Kuba sembari mengejar investigasi terhadap serangan ini."

Amerika Serikat mengumumkan pemangkasan keberadaan diplomatiknya dikuba sekaligus memperingatkan warga AS agar tidak mengunjungi negara yang menjadi musuhnya dalam perang dingin itu.

Sebanyak 22 personel diplomatik AS yang terkena serangan itu di antaranya mengalami gangguan pendengaran, pening dan kelelahan. Sejumlah media melaporkan mereka terkena dampak senjata sonik.

Kemlu AS menyataka kedubes menghentikan sementara operasi visa reguler bagi warga Kuba yang ingin mengunjungi Amerika dan hanya akan menawarkan layanan darurat bagi warga Amerika Serikat.

Kuba menampik terlibat dalam serangan apapun dan menyatakan telah meningkatkan keamanan untuk para personel diplomatik AS.


Credit  cnnindonesia.com

Konsulat "Dibobol" Polisi AS, Rusia Ancam Putus Hubungan

Rusia mengancam akan memutuskan hubungan dengan AS setelah Konsulatnya di San Francisco dibobol polisi. Foto/Istimewa

MOSKOW - Kementerian Luar Negeri Rusia mengancam akan mengambil tindakan balasan atas apa yang disebut tindakan bermusuhan dan ilegal yang dilakukan Amerika Serikat (AS). Ancaman itu dikeluarkan setelah pejabat AS masuk ke tempat tinggal di Konsulat Rusia di San Francisco.

Staf Rusia telah meninggalkan konsulat bulan lalu, setelah Washington memerintahkan Moskow untuk mengosongkan beberapa properti diplomatiknya. Hal ini bagian dari serangkaian tindakan tit-for-tat selama fase "berdarah" dalam hubungan bilateral kedua negara.

Sejak saat itu, pejabat AS telah menduduki bagian administratif kompleks tersebut. Namun pada hari Senin mereka memasuki daerah pemukiman dimana staf konsulat telah mengosongkan dan mengunci tempat tersebut.

"Terlepas dari peringatan kami, pihak berwenang AS tidak mendengarkan alasan dan tidak menghentikan niat ilegal mereka," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia seperti dikutip dari Reuters, Selasa (3/10/2017).

"Kami berhak untuk menanggapi. Prinsip timbal balik selalu dan tetap menjadi landasan diplomasi," tegas Kementerian Luar Negeri Rusia.

Rekaman video yang disiarkan berulang kali di televisi pemerintah Rusia menunjukkan apa yang dikatakan oleh penyiar tersebut bahwa pejabat AS menghancurkan kunci yang telah menutup bagian-bagian kompleks dan memasuki bangunan.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan "para penyusup" telah mengambil alih seluruh bangunan termasuk tempat tinggal konsul jenderal.

"Karena itu, kami mengerti bahwa orang Amerika, yang membobol bangunan diplomatik kami, secara de facto sepakat bahwa misi mereka di Rusia dapat diperlakukan demikian juga," cetus Kementerian Luar Negeri Rusia.

Bulan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh Washington melakukan perlakuan "tidak sopan" terhadap lokasi diplomatik Rusia di tanah AS. Ia memerintahkan kementerian luar negeri untuk mengambil tindakan hukum atas dugaan pelanggaran hak properti Rusia.

Perseteruan kedua negara dimulai akhir tahun lalu ketika mantan presiden AS, Barack Obama, mengusir 35 diplomat Rusia. Keputusan itu diambil sebagai pembalasan atas tuduhan campur tangan Rusia dalam pemilu presiden yang membawa Donald Trump ke Gedung Putih.

Trump, yang mulai menjabat pada bulan Januari, mengatakan bahwa ia ingin memperbaiki hubungan dengan Rusia. Putin kerap memuji Trump. 

Namun tuduhan adanya campur tangan dalam pemungutan suara, yang ditolak Moskow, telah berlanjut karena penyelidikan oleh pihak berwenang AS telah melebar.

Pada bulan Juli, Moskow memerintahkan AS untuk mengurangi jumlah staf diplomatik dan teknis yang bekerja di Rusia sekitar 60 persen, menjadi 455.


Credit  sindonews.com

Catalonia Akan Proklamirkan Merdeka dari Spanyol dalam Hitungan Hari

Pemimpin Catalonia Carles Puigdemont menyatakan, deklarasi kemerdekaan wilayahnya dari Spanyol akan dilakukan dalam hitungan hari. Foto/REUTERS

BARCELONA - Catalonia akan memproklamirkan kemerdekaannya dari Spanyol dalam hitungan hari. Hal itu disampaikan pemimpin atau presiden wilayah Catalonia, Carles Puigdemont.

Catalonia telah menggelar referendum kemerdekaan pada hari Minggu lalu yang diwarnai bentrokan antara aparat polisi Spanyol dengan para pemilih jajak pendapat. Lebih dari 800 warga Catalonia yang memberikan hak suaranya terluka akibat bentrok dengan polisi.

Puigdemont menyatakan, 90,9 persen pemilih sudah memilih “ya” untuk merdeka atau memisahkan diri dari Madrid meski jajak pendapat dinyatakan ilegal.

“Akan bertindak pada akhir minggu ini atau awal berikutnya,” kata Puigdemont dalam wawancaranya dengan BBC, terkait waktu deklarasi kemerdekaan Catalonia, yang dikutip Rabu (4/10/2017).

Ditanya apa yang akan dilakukannya jika pemerintah Spanyol melakukan intervensi dan mengendalikan pemerintahan Catalonia. Dia menjawab; ”Itu akan menjadi kesalahan yang mengubah segalanya.”

Pemimpin regional yang seorang mantan wartawan ini telah “membuka pintu” untuk sebuah deklarasi kemerdekaan sepihak dari Spanyol melalui referendum. Jajak pendapat tersebut telah membuat Spanyol memasuki krisis konstitusional terburuk dalam beberapa dasawarsa.

Keinginan kuat Catalonia untuk merdeka telah menimbulkan kekhawatiran akan pecahnya kekerasan jalanan antara kubu Madrid dan Barcelona. Hingga kini Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy tidak mengakui adanya referendum di Catalonia beserta hasilnya.

Credit  sindonews.com

Raja Spanyol Tolak Pengajuan Tawaran Kemerdekaan Catalonia

 

Raja Spanyol Felipe VII mengumumkan bahwa ia berkomitmen terhadap persatuan negaranya. (Thinkstock)

Jakarta, CB -- Raja Spanyol Felipe VII mengumumkan bahwa ia berkomitmen terhadap persatuan negaranya pada Selasa (3/10). Ia pun menuduh para pemimpin Catalan, yang menggelar referendum kemerdekaan terlarang akhir pekan lalu, telah menghancurkan prinsip dan memecah-belah warga Catalan.

Dalam sebuah siaran kepada seluruh warga negaranya,sang raja menyebut bahwa tindakan tak bertanggungjawab para pemimpin Catalan telah merusak keharmonisan sosial di Catalonia.

“Hari ini warga Catalan retak dan berada dalam konflik,” ujarnya, mengutip Reuters.

 Uni Eropa mendesak Spanyol untuk berdialog dengan pemerintahan separatis Catalonia dan menyerukan persatuan.
Felix pun menyebut bahwa Kerajaan Spanyol berkomitmen kuat terhadap konstitusi dan demokrasi negara, serta menegaskan komitmennya sebagai seorang raja “demi mempersatukan dan mempertahankan Spanyol.”

Sebelumnya, Parlemen Uni Eropa mengumumkan akan menggelar rapat khusus membahas referendum kemerdekaan Catalonia yang dianggap tidak sesuai konstitusi Spanyol pada hari ini, Rabu (4/10).

Di sisi lain, Presiden Catalonia Carles Puidgemont berencana menyerukan kemerdekaan dari Spanyol secara sepihak dengan mengklaim bahwa warga Catalan sudah memiliki hak untuk merdeka menyusul kemenangan dalam referendum kemarin.



Sementara itu, Presiden Uni Eropa Donald Tusk mengatakan dirinya telah meminta Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy untuk menemukan "solusi untuk meredam bentrokan dengan menghindari kekerasan."



Credit  cnnindonesia.com

Presiden Timor Leste Hujat Pemerintahan Mari Alkatiri

Presiden Timor Leste Francisco Guterres Lu'Olo (Tengah) didampingi oleh Ketua Parlemen Aderito Hugo da Costa (Kanan) bersama mantan Presiden Jose Maria Vasconcelos saat upacara inaugurasi presiden di Dili. Foto/REUTERS/Lirio Da Fonseca

DILI - Francisco "Lu Olo" Guterres mengungkapkan unek-uneknya di hadapan sisa anggota kabinet baru pemerintah Timor Leste. Ia mendesak pemerintahan minoritas pertama sejak kemerdekaan itu untuk fokus pada perbaikan kondisi kehidupan dan menghindari pergolakan politik.

Pemerintahan baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mari Alkatiri menghadapi tekanan untuk mengangkat produksi minyak yang lesu di negara berpenduduk 1,3 juta orang itu, di mana pengangguran dan kemiskinan tetap terjadi.

Alkatiri, yang merupakan perdana menteri pertama Timor Leste setelah kemerdekaan pada tahun 2002, mundur pada tahun 2006 menyusul gelombang kerusuhan yang dipicu oleh pemecatan 600 tentara. Partai Fretilin-nya memenangkan suara terbanyak dalam pemilihan bulan Juli namun gagal mendapat suara mayoritas.

Guterres mengatakan dalam sebuah pidato di parlemen bahwa negara tersebut mengharapkan pemerintahan yang baik tanpa pemborosan.

"Perbaikan kesejahteraan di tanah kita tidak tercapai dengan pergolakan politik. Ini dicapai dengan kerja sama, dengan partisipasi semua orang dan dedikasi," kata Guterres seperti dikutip dari Reuters, Selasa (3/10/2017).

Turunnya output dari ladang minyak dan gas yang ada, ditambah dengan harga komoditas yang lebih lemah, telah menghantam anggaran pemerintah dan mengikis hasrat untuk mengembangkan sektor manufaktur sebagai mesin pertumbuhan ekonomi.

Mari Alkatiri, adalah seorang Muslim di negara berpenduduk mayoritas Katolik Roma, menghabiskan beberapa dekade tinggal di pengasingan di Mozambik selama perjuangan kemerdekaan Timor Leste.

Peraih Nobel Perdamaian dan mantan perdana menteri serta presiden, Jose Ramos-Horta, juga dilantik dalam kabinet bulan lalu dengan jabatan baru sebagai Menteri Negara dan Penasihat Keamanan Nasional.

Hernani Filomena Coelho da Silva telah ditunjuk menjadi menteri penting yaitu menteri perminyakan. Dia adalah menteri luar negeri di pemerintahan sebelumnya.

Australia dan Timor Leste mencapai kesepakatan terobosan bulan lalu terkait perbatasan maritim, mengakhiri perselisihan satu dekade yang telah menghentikan proyek gas lepas pantai senilai USD 40 miliar.

Perselisihan telah menyebabkan pemilik ladang Greater Sunrise - Woodside Petroleum, ConocoPhillips, Royal Dutch Shell dan Osaka Gas Jepang - untuk melupakan proyek tersebut. 

Fretilin, yang memenangkan 23 kursi dalam pemilihan, akan bergabung dengan Partai Demokrat untuk menguasai 30 kursi di parlemen dengan 65 kursi.

Fretilin, atau Front Revolusi untuk Timor Leste yang Merdeka, telah melakukan koalisi de facto sejak tahun 2015 dengan Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor Leste, sebuah partai yang didirikan oleh mantan pejuang kemerdekaan Xanana Gusmao.



Credit  sindonews.com

Duterte: Jika Saya Sembunyikan Kekayaan, Tembak Saja

Duterte menyatakan, jika dia terbukti menyembunyikan asetnya, yang otomatis membuat kekayaan dia akan lebih dari 40 juta peso, maka orang boleh membunuhnya. Foto/Reuters

MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengaku hanya memiliki kekayaan sebesar 40 juta peso atau sekitar Rp 9 miliar.  Duterte menyatakan, jika dia terbukti menyembunyikan asetnya, yang otomatis membuat kekayaan dia akan lebih dari 40 juta peso, maka orang boleh membunuhnya.

Pernyataan Duterte ini merupakan respon atas tudingan yang disampaikan oleh tokoh oposisi Filipina, Antonio Trillanes IV. Trillanes menyatakan  dia mendapatkan data dari Ombudsman Conchita Carpio Morales, yang menunjukan Dutete telah menyembunyikan beberapa aset berharganya.

"Tidak bisa lebih dari 40 juta peso. Ini adalah tabungan seumur hidup. Saya sudah berusia 72 tahun. Saya mulai bekerja saat berusia 27 tahun," kata Duterte saat berbicara di depan tentara Filipina pada kunjungan keenamnya ke kota Marawi, untuk meresmikan tempat penampungan sementara bagi warga yang mengungsi akibat krisis di sana.

"Anda bisa menembak saya. Anda bisa menggulingkan saya jika kekayaan saya melebihi itu," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (3/10).

Duterte kemudian menegaskan, ia tidak akan menyerahkan penyelidikan atas kekayaannya oleh Ombudsman Conchita Carpio Morales. Alasannya, Ombudsman tersebut mendapatkan data secara ilegal.

"Saya tidak akan mematuhi ombudsman karena dia korup, dan dia memegang bukti yang diperoleh secara ilegal, yang tidak dapat digunakan di pengadilan," katanya. Duterte meminta ombudsman untuk mengundurkan diri, karena dia memegang bukti tanpa izin dari Anti-Money Laundering Council (AMLC). 

Credit  sindonews.com

Wakil pemimpin oposisi lari dari Kamboja, khawatirkan keselamatan

PM Kamboja, Hun Sen (Reuters)

Phnompenh, 3/10 (CB) - Wakil pemimpin oposisi bersuara lantang tahanan Kamboja lari dari negara itu pada Selasa, dengan mengatakan bahwa ia takut akan keselamatannya setelah Perdana Menteri Hun Sen mengancam penangkapan lebih lanjut atas politisi oposisi.

Kem Sokha, pemimpin Partai Penyelamatan Bangsa Kamboja (CNRP), ditangkap pada 3 September dan didakwa melakukan pengkhianatan dalam tindakan keras meluas terhadap penentang Hun Sen, yang lawannya katakan adalah siasat untuk menang dalam pemilihan umum tahun depan.

"Tanpa oposisi sejati dan dengan ketakutan luas, tidak ada harapan untuk pemilihan umum bebas dan adil pada 2018," kata Mu Sochua, 63, kepada Reuters sesudah meninggalkan Kamboja, dengan menambahkan bahwa ia "merasa tidak aman".

"Demokrasi di Kamboja dengan cepat terkikis ke titik tidak ada lawan tersisa untuk melawan kediktatoran," kata wanita itu.

Juru bicara pemerintah Phay Siphan menyatakan Mu Sochua "pergi atas pilihannya sendiri" dan ia tidak tahu apakah pihak berwenang berencana menangkapnya.

Mu Sochua dikenal di mancanegara atas upayanya memerangi perdagangan seks dan menegaskan hak perempuan serta menjadi politisi lawan paling lantang di Kamboja sejak Kem Sokha ditangkap dan dituduh berencana mengambil alih kekuasaan dengan bantuan Amerika Serikat.

Ia mengatakan kepada Reuters pada pekan lalu bahwa sekitar setengah dari anggota parlemen asal CNRP meninggalkan negara itu karena takut.

Hun Sen, yang memerintah lebih dari tiga dasawarsa, pada Senin mengancam menangkap lebih banyak politisi oposisi, menyebut mereka "pemberontak di kota" untuk mengadakan "revolusi warna" meski gagal pada masa lalu.

Negara Barat mengecam penangkapan Kem Sokha dan menyerukan pembebasannya, dengan mengatakan meragukan kepercayaan akan pemilihan umum pada tahun depan, tapi mereka tidak memberikan tanda mengambil tindakan terhadap pemerintah itu.

Sementara itu, China menyuarakan dukungan bagi pemerintah Hun Sen, 65. Ia adalah mantan komandan di Khmer Merah, yang membelot dari kelompok itu, yang pemunahannya menghancurkan Kamboja pada 1970-an.

Keuntungan kuat CNRP pada pemilihan anggota dewan daerah pada Juni menunjukkan pertarungan sengit bagi Hun Sen dalam pemilihan umum pada tahun depan.

Meski bertahun-tahun pertumbuhan ekonomi tahunan sekitar 7 persen, yang membantu mengubah Kamboja dari negara gagal, kemarahan rakyat berkembang karena ketidaksetaraan dan tuduhan perkoncoan.

Dalam tanggapan pertamanya sejak ditangkap, Kem Sokha di Facebook pada Senin menyatakan mengupayakan perubahan baik di Kamboja melalui kotak suara dan tidak melalui revolusi seperti yang dituduhkan. Salah satu dari tiga wakilnya tetap berada di Kamboja.

Bukti terhadap Kem Sokha adalah video dari 2013, yang menunjukkan ia mengatakan kepada pendukungnya bahwa ia mendapat dukungan dari orang Amerika Serikat untuk mendapatkan kekuasaan.

Credit  antaranews.com

Mantan Presiden Irak Jalal Talabani meninggal dunia

Mantan Presiden Irak Jalal Talabani (REUTERS)

Baghdad (CB) - Mantan presiden Irak dan pemimpin Persatuan Patriotik Kurdistan (PUK) Jalal Talabani meninggal pada Selasa, menurut laporan televisi resmi Irak.

Talabani, yang mengalami stroke, dirawat di sebuah rumah sakit di Jerman setelah kesehatannya memburuk baru-baru ini dan ia menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit tersebut, lapor saluran televisi pemerintah Iraqiya.

Talabani merupakan pemimpin veteran perjuangan Kurdi untuk mendapat hak menentukan nasib sendiri.

Ia lahir pada 12 November 1933 di desa Kelka, di dekat kota Koy Sanjaq, Irak utara.

Talabani yang berusia 84 tahun itu merupakan negarawan Kurdistan terkemuka serta pendiri Persatuan Patriotik Kurdistan, yang merupakan salah satu dari dua partai berkuasa di wilayah otonomi Kurdi.

Talabani merupakan pejuang hak-hak Kurdi dan demokrasi di Irak selama lebih dari 50 tahun.

Selain bahasa Kurdi, Talabani juga fasih berbahasa Arab, Persia dan Inggris.

Talabani dikenal sebagai pembawa perdamaian Irak. Ia memainkan peranan penting dalam penyatuan negara itu pada masa-masa setelah pasukan internasional pimpinan Amerika Serikat menyerang Irak.

Kondisi kesehatan serta lamanya ia tak muncul di publik menyebabkan pengaruhnya menurun.

Talabani beristrikan Hero Ibrahim Ahmed, yang merupakan putri Ibrahim Ahmed.

Ibrahim Ahmed adalah seorang letnan di bawah pemimpin Kurdi Mullah Mustafa Barzani, yang merupakan ayah presiden wilayah Kurdi saat ini, Masoud Barzani. Putra bungsunya, Qubad, adalah wakil Perdana Menteri Pemerintah Wilayah Kurdistan di Erbil.

Talabani, sang pemimpin Kurdi, meninggal di tengah ketegangan tinggi yang berlangsung antara pemerintah Baghdad dan wilayah semiotonomi Kurdistan setelah wilayah Kurdi melangsungkan jajak pendapat kontroversial soal kemerdekaan Kurdistan dan wilayah-wilayah sengketa, termasuk Kirkuk.

Credit  antaranews.com

Presiden Venezuela akan bertemu Putin

Presiden Venezuela Nicolas Maduro (Miraflores Palace/Handout via REUTERS)

Moskow (CB) - Presiden Venezuela Nicolas Maduro akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Rabu, menurut keterangan Kremlin, saat pemimpin Amerika Selatan itu menggalang dukungan di tengah krisis politik yang melanda negaranya dalam beberapa bulan terakhir. 

Venezuela dilanda unjuk rasa massal berdarah dan kekacauan ekonomi yang memicu krisis bahan pangan dan obat-obatan. 

Negara-negara adidaya menuding Maduro meruntuhkan demokrasi dengan mengambil alih berbagai institusi negara sebagai upaya menangkis tekanan kubu oposisi agar ia mengundurkan diri.

Maduro akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Moskow terutama untuk menghadiri forum energi internasional, menurut keterangan Kremlin. 

Kedua kepala negara akan membahas "pengembangan kemitraan strategis antara kedua negara", menurut pernyataan Kremlin tanpa menjelaskan apakah keduanya akan membahas bantuan ekonomi untuk Venezuela. 

Beberapa hari lalu, Maduro mengungkapkan wacana untuk melakukan kunjungan kerja keluar negeri termasuk ke Rusia sebelum bertolak ke Belarusia dan Turki, demikian AFP.

Credit  antaranews.com

Tingkat keberterimaan Presiden Venezuela naik setelah sanksi Trump

Presiden Venezuela Nicolas Maduro (tengah) menyiapkan makan siang dalam sebuah acara berkaitan dengan dimulainya kelas di sebuah sekolah di Karakas, Venezuela, Senin (18/9/2017). (Miraflores Palace/Handout via REUTERS)

Karakas (CB) - Tingkat keberterimaan Presiden Venezuela Nicolas Maduro meningkat menjadi 23 persen pada September, naik dari 17 persen pada Juli, kata jajak pendapat perusahaan setempat. Datanalisis, sebagaimana diwartakan Reuters.

Peningkatan tersebut menyusul beberapa putaran sanksi oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta penurunan tajam dalam empat bulan unjuk rasa menentang pemerintah, yang penuh kekerasan.

Hampir 52 persen responden menentang sanksi pemerintahan Trump, yang dijatuhkan sebagai tanggapan atas penciptaan badan legislatif "super", yang disebut Majelis Konstituante, yang oleh penentangnya disebut penggalangan kediktatoran.

Hampir 52 persen petanggap mengatakan tidak setuju dengan kebijakan Amerika Serikat menggunakan "pilihan militer" untuk mendorong perubahan di Venezuela, mengacu pada tanggapan Trump pada Agustus, yang mendapat kecaman di seluruh wilayah tersebut.

Tingkat keberterimaan Maduro -yang rendah- bukan tidak biasa di Amerika Latin. Presiden Juan Manuel Santos di Kolombia dan Michel Temer di Brasil memiliki peringkat penerimaan lebih rendah dalam jajak pendapat pada tahun ini.

Namun, ketenaran Maduro turun sejak terpilih secara tipis pada 2013 menyusul kematian pemimpin sosialis Hugo Chavez.

Penurunan tersebut sebagian besar disebabkan oleh krisis ekonomi yang didorong oleh inflasi tiga digit dan kekurangan bahan pokok.

Oposisi mengatakan bahwa krisis tersebut merupakan hasil dari model sosialis yang gagal dan korupsi yang merajalela. Maduro menyalahkan situasi pada "perang ekonomi" oleh oposisi dengan dukungan Washington.

Jajak pendapat tersebut, yang mensurvei 1.000 orang antara 8 September dan 22 September, menunjukkan bahwa 86,9 persen responden percaya bahwa situasi di negara tersebut negatif. Margin kesalahan survei adalah 3,04 poin.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjatuhkan larangan perjalanan baru untuk warga dari Korea Utara, Venezuela serta Chad, menjadikannya delapan negara yang tercakup dalam daftar larangan perjalanan terbaru.

Iran, Libya, Suriah, Yaman dan Somalia termasuk dalam daftar negara-negara yang terkena dampak dalam pengumuman baru yang dirilis kantor kepresidenan. Pembatasan perjalanan terhadap warga dari Sudan ditingkatkan.

Langkah-langkah tersebut membantu memenuhi janji kampanye yang dibuat Trump untuk memperketat prosedur imigrasi Amerika Serikat dan selaras dengan visi kebijakan luar negerinya "America First".

Berbeda dengan larangan asli presiden, yang memiliki batas waktu, kali ini larangan tersebut berlaku tidak terbatas.

"Membuat warga AS aman adalah prioritas nomor satu saya. Kami tidak akan mengakui orang-orang di negara kita yang tidak dapat kita periksa dengan baik," ujar presiden dalam cuitannya tak lama setelah pengumuman tersebut dirilis.

Warga Irak tidak akan dikenai pelarangan perjalanan, namun akan menghadapi pemeriksaan ketat.

Credit  antaranews.com

Myanmar berniat ajak pulang Rohingya, pengungsi skeptis

Pengungsi Rohingya Seorang wanita pengungsi Rohingya menggendong anaknya di Kamp Pengungsian Kutupalong, Cox Bazar, Bangladesh, Minggu (1/10/2017). (ANTARA/Akbar Nugroho Gumay) ()

Dhaka, Bangladesh (CB) - Bangladesh dan Myanmar hari ini sepakat membentuk kelompok kerja bersama untuk repatriasi pengungsi Rohingya yang eksodus ke Bangladesh, kata Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hassan Mahmood Ali kepada wartawan setempat Senin 2 Oktober ini, setelah bertemu dengan seorang pejabat Myanmar.

"Kami tengah menantikan solusi damai untuk krisis ini," kata Ali setelah bertemu dengan pejabat pemerintah Myanmar Kyaw Tint Swe.

Ali mengatakan utusan khusus pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi itu sepakat membentuk sebuah kelompok kerja untuk mengordinasikan repatriasi.

"Pertemuan berlangsung dalam atmosfer yang bersahabat dan Myanmar telah menyampaikan sebuah proposal untuk memulangkan pengungsi Rohingya," kata Ali di Dhaka.  "Kedua belah pihak menyepakati sebuah proposal untuk membentuk kelompok kerja bersama untuk mengoordinasikan proses repatriasi."

Menurut Ali, para pengungsi Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh akan diverifikasi oleh kelompok kerja itu, tetapi tidak melibatkan Perserikatan Bangsa Bangsa.

"Bangladesh telah menyampaikan kesepakatan bilateral dengan Myanmar untuk membantu mengimplementasikan repatriasi  itu," kata Ali tanpa menjelaskan lebih jauh, seperti dikutip laman harian Bangladesh, hari ini, di Dhaka.

Tetapi, seorang pengungsi Rohingya bernama Feysel U-Azize, yang dihubungi ANTARA News dari Dhaka, menyatakan sudah tidak mempercayai lagi janji pemerintah Myanmar, karena hal itu sudah berulang kali mereka janjikan dan tidak pernah terwujud.

"Tidak, saya sama sekali tidak percaya," kata Feysel yang sehari sebelumya mengaku kepada ANTARA News telah menjadi jatuh miskin dari tadinya dari kalangan kaya raya di Rakhine akibat kebijakan-kebijakan diskriminatif Myanmar sampai berpuncak kepada eksodus setengah juta warga Rakhine ke Bangladesh.

Selama empat hari di Cox's Bazar untuk menyusuri kamp-kamp pengungsian Rohingya, ANTARA News memang sangat jarang menemukan warga Rohingya yang masih percaya kepada apa yang dilakukan pemerintah Myanmar. Namun beberapa di antara mereka ada yang masih menaruh harapan kepada pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi.

"Saya percaya Aung San Suu Kyi punya itikad baik, tetapi sayang yang sebenarnya berkuasa di Myanmar bukan dia, tapi militer," kata Hafez Ullah, pengungsi Rohingya asal Maungdaw, daerah yang menjadi pusat kekerasan di Rakhine belakangan ini.

Credit  antaranews.com

PBB: skala penderitaan di Rakhine "tak terbayangkan"

Warga Rohingya duduk karena tidak diizinkan masuk Bangladesh di Cox Bazar, Bangladesh, Senin (28/8/2017). (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Yangon (CB) - Skala penderitaan di dalam negara bagian Rakhine di Myanmar "tidak terbayangkan" menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin (2/10), setelah tiga anggotanya turut serta dalam kunjungan terlambat pemerintah ke wilayah konflik tersebut.

Myanmar mengontrol ketat akses ke negara bagian itu sejak bulan lalu, ketika serangan militan Rohingya memicu serangan balasan dari militer yang membuat 500.000 minoritas muslim tersebut melarikan diri ke Bangladesh.

Puluhan desa-desa Rohingya telah dibakar. Perhitungan resmi Myanmar menyebutkan bahwa ratusan orang telah tewas saat aksi kekerasan mendera beberapa komunitas terpencil, termasuk Rohingya. Warga beragama Hindu dan etnis Rakhine juga termasuk di antara korban yang tewas.

Beberapa kelompok hak asasi manusia menyatakan bahwa jumlah kematian yang sebenarnya lebih tinggi, khususnya di antara warga Rohingya, sementara PBB menyebut operasi militer itu sebagai "pembersihan etnis" terhadap kelompok muslim tersebut.

Banyak pihak di Myanmar menuding PBB menunjukkan sikap bias pro-Rohingya sehingga membatasi akses lebih jauh lagi.

Kunjungan pada Senin menandai membaiknya hubungan, dengan PBB menyambut kunjungan itu sebagai "langkah positif" sembari menegaskan "kebutuhan akses kemanusiaan yang lebih besar".

"Skala penderitaan manusia ini tak terbayangkan dan PBB menyampaikan belasungkawa terdalam kepada semua yang terdampak," kata badan dunia itu, menyerukan diakhirinya "siklus aksi kekerasan" tersebut.

PBB juga mendesak "pemulangan aman, secara sukarela, bermartabat dan berkelanjutan para pengungsi ke daerah asal mereka."

Para diplomat dan lembaga swadaya masyarakat internasional menemani anggota PBB dalam perjalanan mereka, yang tertunda pekan lalu.

Delegasi Uni Eropa untuk Myanmar juga ikut dalam kunjungan ke daerah Maungdaw dan Rathedaung, menjelaskan bahwa "ini bukan misi investigasi dan keadaannya tidak memungkinkan."

"Kami melihat desa-desa yang telah dibakar rata dengan tanah dan kosong tak berpenghuni. Kekerasan ini harus dihentikan," kata delegasi Uni Eropa, menyeru akses untuk lembaga bantuan kemanusiaan dan media.

Kelompok-kelompok internasional khawatir puluhan ribu muslim Rohingya yang masih berada di bagian utara Rakhine membutuhkan makanan, obat-obatan dan tempat berlindung setelah sebulan lebih operasi militer.

Beberapa ribu Rohingya masih bertebaran di pantai menunggu kapal-kapal ke Bangladesh setelah menerima ancaman kematian.

Myanmar memiliki sekitar 1,1 juta warga Rohingya sebelum serangan 25 Agustus militan dari kelompok minoritas itu memicu penumpasan masif dari militer. Jumlahnya tinggal separuh sejak itu.

Rakhine telah lama menjadi kawah ketegangan etnis dan ahama, namun dalam lima tahun terakhir hubungan komunalnya anjlok ke titik terburuk, demikian menurut warta kantor berita AFP.

Credit  antaranews.com

Sekutu Merkel kepada May: Pecat Boris

Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson. (REUTERS/Toby melville)

... tolong pecat Johnson...

Strasburg (CB) - Perdana Menteri Inggris, Theresa May, seharusnya memecat menteri luar negerinya, Boris Johnson, jika menginginkan kemajuan dalam perundingan Brexit, kata anggota terkemuka di Parlemen Eropa dan sekutu Kanselir Jerman Angela Merkel pada Selasa.

Manfred Weber, warga Jerman pemimpin kelompok kanan tengah, dalam perdebatan di Strasbourg tentang perundingan mengenai pengeluaran Inggris mengatakan bahwa pernyataan bertentangan dari pemerintahan perdana menteri Inggris, termasuk dari Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson, menahan upaya mencapai kesepakatan.

"Tolong pecat Johnson," kata Weber, yang kelompok konservatifnya adalah yang terbesar di legislatif dan harus menyetujui kesepakatan, yang diajukan juru runding Uni Eropa dengan Inggris sebelum Maret 2019.

"Pertanyaan utamanya adalah siapa harus saya telepon di London? Theresa May, Boris Johnson, atau bahkan David Davis?" kata Weber, merujuk juga kepada menteri yang menangani perundingan Brexit dengan Brussels.

Pada hari ketika Johnson, tokoh flamboyan dan lantang, yang mendominasi kampanye garis keras untuk meninggalkan Uni Eropa, bersiap membuat pidato utama konferensi partai Konservatif, Weber mengatakan bahwa pembicaraannya tentang "garis merah" dalam Brexit menunjukkan bahwa pemerintah Inggris "terjebak oleh pertengkaran partai mereka sendiri".

Dia meminta May, yang berkampanye untuk tetap ada dalam Uni dan dilemahkan dalam pemilihan yang gagal pada bulan Juni, untuk memaksakan dirinya demi mencapai kesepakatan mengenai jalan keluar yang tertib.

"Theresa May, tolong jangan dahulukan partaimu," kata Weber, "Tolong pikirkan Inggris dulu, pikirkan warga dulu."

"Tolong jangan ada pidato lagi, tunjukkan kepemimpinan pada muatan dan yang terbaik mungkin, tolong pecat Johnson," katanya.

Credit  antaranews.com

PM: Inggris akan tindak tegas untuk kontens ekstrimis

PM Inggris Theresa May (REUTERS/Matt Cardy)

Manchester, (CB) - Perdana Menteri Theresa May mengatakan pada Selasa bahwa Inggris perlu mengambil sikap keras terhadap orang-orang yang mengunggah dan melihat konten ekstremis di internet menyusul sejumlah serangan tahun ini.

"Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengatasi hal ini," katanya kepada Sky News.

"(Satu) lebih mengambil tindakan lebih dan tindakan tegas terhadap orang-orang yang menggunakan internet, yang menempatkan materi teroris, materi ekstremis di internet.

"Di masa depan kami akan menjadikannya pelanggaran untuk mengunggah atau melihat-lihat materi itu dan kami akan meningkatkan hukumannya sehingga hukumannya bisa hingga 15 tahun."

Pernyataan May itu dikeluarkan hanya sehari setelah terjadinya penembakan massal di Las Vegas.

Seorang pria bersenjata setidaknya menewaskan 50 orang dan lebih dari 200 terluka pada sebuah festival musik country di Las Vegas, AS.

Pria bersenjata tersebut menghujani penonton dengan tembakan membabi dari lantai 32 sebuah hotel selama beberapa menit ke arah kerumuman penonton sebelum kemudian dia ditembak mati oleh polisi.

Jumlah korban yang menurut polisi, bisa menjadi peristiwa penembakan dengan korban terbesar dalam sejarah AS, melebihi peristiwa tahun lalu ketika 49 tewas dalam aksi serupa di sebuah kelab malam di Orlando.

Ribuan penonton yang panik berlarian dari tempat kejadian, saling injak, sementara petugas keamanan berusaha mencari asal tembakan dan kemudian menembak mati pelaku.

Beberapa penonton yang tampak masih kaget dan berlumuran darah, berkeliaran tidak tentu arah karena panik di jalan setelah serangan tersebut.

Polisi berhasil mengindentifikasi pria bersenjata tersebut sebagai warga sekitar bernama Stephen Paddock (64), tapi belum mengetahui motif serangan.

Joseph Lombardo, dari kepolisian Clark County menyatakan bahwa ia tidak yakin kalau Paddock terkait dengan kelompok militan.

Pihak berwajib juga menyatakan bahwa mereka telah menemukan rekan satu kamar Paddock yang bernama Marilou Danley, tapi tidak diketahui apakah Danley terlibat dalam aksi penembakan tersebut.

Polisi juga telah menemukan dua mobil milik tersangka.

Diantara mereka yang menjadi korban termasuk seorang polisi yang sedang tidak bertugas dan seorang polisi lainnya berada dalam kondisi kritis.

Menurut Lombardo, jumlah korban bisa bertambah karena sebagian korban berada dalam kondisi kritis.

Sebuah rekaman video memperlihatkan kerumuman penonton yang panik berusaha menyelamatkan diri dari rentetan tembakan yang berlangsung beberapa menit.

Arena kasino, klub malam dan arena perbelanjaan Las Vegas menarik sekitar 3,5 juta pengunjung dari seluruh dunia setiap tahun dan dipenuhi pengunjung ketika terjadi tembakan sekitar pukul 22.00 waktu setempat.

Mike McGarry, seorang konsultan keuangan berusia 53 tahun asal Philadelpia, sedang berada di arena konser ketika terdengar ratusan kali rentetan tembakan.

McGarry mengatakan bahwa bagian punggung baju kaosnya penuh dengan jejak sepatu setelah beberapa orang yang panik berlari ke arahnya yang terbaring.

Serangan tersebut terjadi pada hari terakhir festival Route 91 Harvest yang berlangsung selama tiga hari. Festival tersebut disaksikan ribuan penonton dan menampilkan artis top seperti Eric Church, Sam Hunt dan Jason Aldean, demikian Reuters.

Credit  antaranews.com

Kisah kriminal ayah pelaku penembakan Las Vegas

Ilustrasi penembakan - (ANTARA News / Insan Faizin Mubarak)

Jakarta (CB) - Stephen Paddock, pelaku penembakan sebuah konser di Las Vegas, Amerika Serikat, Minggu (1/10), merupakan anak dari Benjamin Hoskins Paddock, yang juga seorang kriminal sejak memasuki usia kepala tiga.

Benjamin Paddock awalnya diketahui berketerampilan sebagai ahli reparasi rupanya menyimpan kemampuan lain, yakni merampok bank.

Selama rentang 18 bulan medio 1959 dan 1960, dia sukses menjarah dua cabang Valley National Bank di Phoenix, mencoleng tak kurang dari 25.000 dolar AS, menurut sebuah artikel di The Arizona Republic pada Oktober 1960.

Pihak berwenang lantas menangkap Benjamin Paddock di Las Vegas. Atas kejahatannya, Paddock mendapatkan hukuman 20 tahun penjara pada 1961. Saat itu, sang putra, Stephen Paddock baru berusia 8 tahun.


Kabur dan ganti penampilan

Paddock hanya menjalani kurang dari separuh masa hukumannya di Texas. Pada 1968, dia melarikan diri dari penjara La Tuna dan kabur ke San Francisco, dan kembali merampok di sana sekitar Juni 1968. Paddock lantas kabur ke kawasan ke pantai dan menetap di Oregon.

Di sana, dia mengubah penampilannya dengan mencukur habis rambutnya dan menumbuhkan jenggot lalu mengganti namanya menjadi Bruce Werner Ericksen.

Pada tahun 1969, F.B.I. mengumumkan bahwa Paddock masuk dalam daftar buronan sembari menyebarkan poster berisi foto Paddock lengkap dengan diagnosis bahwa dia seorang psikopat.

"Dia dilaporkan memiliki kecenderungan bunuh diri dan harus dianggap angat berbahaya," demikian tulisan dalam poster itu.

Di Oregon, Paddock diketahui kerap bermain poker bersama rekan-rekannya di Eugene dan membuka rumah judi Bingo di kawasan Springfield pada akhir 1970-an.

"Tidak ada yang tahu siapa dia sebelumnya," kata Frederick van Deinse II, yang meminjami uang Paddock, dalam sebuah wawancara.

Dia mengatakan bahwa Paddock tidak pernah berbicara tentang masa lalunya - bukan tentang keluarganya, soal bagaimana dia datang ke Oregon atau hidupnya sebagai perampok bank.

Van Deinse baru tahu kisah kelam Paddock pada 6 September 1978, saat dirinya memainkan permainan bingo di ruang tamu. Saat itu, sekelompok pria memasuki aula dan meminta Paddock keluar ruangan.

Ternyata itu adalah tipu muslihat. Ketika Paddock keluar, agen federal menangkapnya.

Menurut Van Deinse, Paddock berkorespondensi dengan rekan-rekannya dari balik penjara. Sayang, dia tak lama menjalani hukuman, hanya satu tahun sebelum akhirnya bebas, menurut sebuah artikel di The Eugene Register-Guard.

Paddock kembali ke Eugene, dan meneruskan usaha bingo. Pejabat setempat bahkan menyambut kehadirannya karena sifat murah hati Paddock.

"Dia sering melakukan banyak hal untuk anak-anak," kata seorang walikota menurut surat kabar tersebut.

Namun, dia mengalami masalah lagi. Otoritas negara menuduhnya melakukan pemerasan pada tahun 1980-an.

Paddock menyelesaikan tuntutan sipil dan menghindari penjara setelah membayar 623.000 dolar AS, dan memilih meninggalkan Oregon ke Texas. Dia akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di Texas pada 1998.

Putra Paddock, Eric Paddock, mengatakan pada Senin (2/10) lalu bahwa ayahnya sebagian besar tidak hadir dalam kehidupannya. Eric mengatakan, saat ia lahir ayahnya berada dalam pelarian dan ibunya harus membesarkan dia dan saudaranya seorang diri.

Satu hal yang miris adalah tak ada nama Eric maupun Stephen di berita kematian sang ayah. Hanya ada Patrick Paddock di sana. Demikian seperti dilansir laman New York Times.

Credit  antaranews.com