Jumat, 29 September 2017

Uni Emirat Arab Bakal Bangun Pusat Simulasi Kehidupan Planet Mars

Dubai membangun kota `Mars` di padang pasir. mirror.co.uk

CB, Jakarta - Uni Emirat Arab berencana membangun sebuah kota di tengah padang pasir untuk melakukan simulasi kehidupan di planet Mars. Proyek ini diperkirakan bakal menelan biaya sebesar sekitar Rp 1.8 triliun.

Proyek yang diberi nama “Mars Science City” ini dijabarkan dalam pertemuan pemerintah Uni Emirat Arab pada pekan ini. Pemerintah akan membangun asrama superbesar dengan luas sekitar 600 ribu meter persegi.

Kota ini akan dihuni para peneliti yang akan melakukan penelitian terkait kebutuhan makanan, air dan energi di sebuah planet luar. Uni Emirat Arab berharap dapat menyelesaikan pembangunan replika kehidupan Mars secara total dalam 100 tahun mendatang.
Perdana Menteri Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Rashid, mengatakan negaranya adalah negara hebat yang memiliki visi dan memahami tantangan yang dihadapi saat ini.

“Kami percaya pada potensi penjelajahan ruang angkasa, dan kolaborasi dengan rekan serta pemimpin global untuk memanfaatkan penemuan dari penelitian dan pergerakan ini demi memenuhi kebutuhan manusia serta meningkatkan kualitas hidup di Bumi,” kata Sheikh.
Dia juga menambahkan, “Menempatkan manusia di planet lain merupakan hal yang sudah lama diimpikan oleh semua orang. Tujuan kami adalah menjadi pelopor bagi dunia untuk mewujudkan impian tersebut.”
Proyek ini merupakan bagian dari “Mars 2117 Stategy”, yang merupakan sebuah program yang digunakan untuk mengembangkan markas bagi manusia di Mars. Kompleks ini akan dihuni sekitar 600 ribu orang dilengkapi oksigen dan tansportasi inner city.
Uni Emirat Arab bukanlah satu – satunya negara yang memiliki rencana mengirimkan manusia ke luar angkasa. SapceX, sebuah perusahaan transportasi luar angkasa di Amerika Serikat, juga menyiapkan rencana untuk mengatur planet merah tersebut agar dapat dihuni. Cina juga sudah mulai membangun sebuah lokasi simulasi kehidupan manusia di Mars di daerah kering di bagian utara negara itu.

Credit TEMPO.CO

Myanmar Janji Palsu ke PBB dan Media, Begini Kisahnya

CB, Yangon - Pemerintah Myanmar yang sempat mengizinkan badan-badan PBB, diplomat dan wartawan asing untuk memasuki wilayah Rakhine yang bergejolak dibawah pengawalan ketat, tiba-iba membatalkan secara sepihak. Kunjungan tersebut merupakan yang pertama sejak eksodus besar-besaran Muslim Rohingya dari Rakhine ke Bangladesh.

PBB telah menuntut akses sejak organisasi kemanusiaannya dipaksa untuk menarik diri dari Rakhine ketika militer Myanmar melancarkan operasi terhadap pemberontak Rohingya pada akhir Agustus. Ini menyebabkan ratusan ribu minoritas Muslim Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh.
Seperti yang dilansir Straits Times pada 28 September 2017, juru bicara PBB di Yangon mengatakan kunjungan tersebut telah dibatalkan, namun tidak ada alasan untuk keputusan tersebut.

Sebelumnya, juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan sebelumnya sebuah perjalanan yang diselenggarakan oleh pemerintah telah dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 28 September 2017.
"Kami berharap di atas semua itu merupakan langkah awal menuju akses yang lebih bebas dan lebih luas ke daerah tersebut," katanya . Dia mengatakan bahwa kepala badan PBB akan ikut dalam perjalanan itu.
PBB telah menyusun sebuah rencana darurat untuk memberi makan 700.000 pengungsi Rohingya dari Myanmar, dan memperingatkan bahwa mereka yang melarikan diri tidak akan segera pulang ke rumah.
"Semua badan PBB bersama-sama sekarang telah menetapkan rencana untuk masuknya 700.000 baru. Kami dapat mencakup jika arus masuk baru mencapai 700.000," kata wakil kepala Program Pangan Dunia di Bangladesh, Dipayan Bhattacharyya, pada hari Rabu.
Kepala badan pengungsi PBB Filippo Grandi mengatakan bahwa bagi mereka yang telah melarikan diri ke Bangladesh, "kembali akan memakan waktu, jika kekerasan berhenti."
Militer Myanmar, pada hari Rabu menyelenggarakan tur pers di desa Hindu Ye Baw Kyaw.
Kuburan massal yang berisi 45 penduduk desa Hindu ditemukan di daerah awal pekan ini, dan militer menuduh gerilyawan Rohingya melakukan pembantaian tersebut.
Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) "secara kategoris" membantah bahwa anggotanya "melakukan pembunuhan, kekerasan seksual, atau rekrutmen paksa" di wilayah tersebut.
Tentara Myanmar telah mencoba mengendalikan narasi mengenai krisis kemanusiaan ini, membatasi akses media ke zona konflik saat menyalahkan militan Rohingya atas pertumpahan darah tersebut.
Laporan pemerintah dan militer juga berusaha menyoroti penderitaan kelompok etnis lain, seperti penganut Buddha Rakhine dan Hindu, tersapu dalam kerusuhan komunal.
Kekerasan terbaru telah meningkatkan kebencian religius yang telah berlangsung lama dan dipersulit oleh kisah saingan dari berbagai kelompok etnis.
Dewan Keamanan PBB juga dijadwalkan bertemu mengenai situasi di Myanmar pada hari Kamis.
Pada tanggal 13 September, dewan itu meminta "langkah segera" untuk mengakhiri kekerasan di Myanmar dan menyatakan keprihatinannya tentang "kekuatan yang berlebihan" yang digunakan oleh militer.
Dewan juga meminta pemerintah Myanmar untuk mematuhi komitmennya untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan di Rakhine, namun sampai saat ini permintaan tersebut belum terpenuhi.
Kelompok Rohingya, kelompok tanpa kewarganegaraan terbesar di dunia, diperlakukan sebagai orang asing di Myanmar, yang populasinya 90 persen beragama Buddha.

Credit tempo.co

ROSATOM Rusia Bidik Asia Tenggara untuk Kerja Sama Nuklir

CB, Jakarta - Rusia melalui ROSATOM, BUMN Nuklir asal Rusia, menjajaki peluang kerja sama di bidang energi nuklir di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Rusia menilai, Asia Tenggara merupakan kawasan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan industri yang pesat, sehingga perlu kestabilan pasokan energi yang besar dan berkelanjutan.
ROSATOM menyatakan hal itu dalam pernyataan persnya yang diterima TEMPO, hari ini, 29 September 2017. Menurut ROSATOM, nuklir merupakan sumber energi alternatif yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan ini.

Pekan ini, Rusia menandatangani roadmap kerja sama penggunaan energi atom untuk tujuan damai dengan Laos. Penandatanganan dilakukan antara Kementerian Energi dan Pertambangan Republik Laos yang diwakili oleh Sinava Souphanouvong selaku Wakil Menteri Energi dan Pertambangan Laos dan ROSATOM yang diwakili oleh Nikolay Spassky selaku Wakil CEO ROSATOM.
Roadmap ini menjelaskan, Laos dan Rusia sepakat untuk mengembangkan potensi pengembangan proyek tenaga nuklir di Laos. Pengembangan yang ditawarkan Rusia itu mencakup pengembangan infrastruktur nuklir, pelatihan personil, pasokan produk dan layanan siklus bahan bakar nuklir.
Selain itu, roadmap ini juga mencakup kerja sama di masa depan dalam penggunaan teknologi radiasi di sektor industri, kedokteran, pertanian, serta lingkungan.
Sebelum Laos, Rusia juga telah menyepakati kerja sama pengembangan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai bersama dengan Kamboja. Penandatanganan antara ROSATOM dan Dewan Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan Kerajaan Kamboja ini dilakukan pada Konferensi Umum Badan Energi Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency/ IAEA ke 61 di Wina, Austria, pertengahan September lalu.

Kesepakatan tersebut menjadi dasar hukum untuk mengembangkan lebih lanjut kerja sama bilateral antara Rusia dan Kamboja dalam pendidikan dan pelatihan nuklir, penelitian dasar dan terapan, dan penggunaan teknologi iradiasi di bidang manufaktur, kedokteran, pertanian, dan perlindungan lingkungan.
Bagi Kamboja, dokumen tersebut membuka prospek proyek strategis skala besar dalam tenaga nuklir. Kedua belah pihak sepakat untuk membentuk sebuah dewan koordinasi untuk menindaklanjuti pelaksanaan kesepakatan tersebut.
Selain Kamboja dan Laos, beberapa negara berkembang juga telah lebih dulu mengembangkan dan bahkan menggunakan energi nuklir untuk mendukung berbagai sektor pembanguanan di negara mereka, seperti Mesir, India dan Brasil. Para ahli berpendapat, energi nuklir menjadi salah satu sumber energi di masa depan Karena dinilai lebih ramah terhadap lingkungan.
ROSATOM State Atomic Energy Corporation adalah perusahaan nuklir nasional Federasi Rusia yang menyatukan sekitar 350 perusahaan industri nuklir dan lembaga penelitian dan pengembangan. "Dengan pengalaman selama 70 tahun di bidang nuklir, kami bekerja dalam skala global untuk menyediakan layanan nuklir komprehensif yang berkisar dari pengayaan uranium hingga konstruksi PLTN," ujar ROSATOM dalam pernyataannya.
ROSATOM telah menjalankan proyek untuk membangun 8 reaktor di Rusia dan 34 di luar negeri dan mengoperasikan 27,9 GW kapasitas nuklir di 35 reaktor di Rusia. ROSATOM juga memegang 36 persen pangsa pasar pengayaan uranium global dan 17 persen pangsa pasar bahan bakar nuklir global.

Credit tempo.co

Desain Reaktor Baru Batan Karya Anak Bangsa Diluncurkan

CB, Tangerang Selatan - Dokumen Basic Design Engineering (BDE) Reaktor Daya Ekperimental (RDE) milik Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) kini sudah diselesaikan.
"RDE ini nantinya dijadikan sebagai percontohan bagi seluruh masyarakat bahwa bangsa Indonesia mampu membangun dan mengoperasikan reaktor dengan aman dan selamat," kata Kepala Batan Djarot Sulistio Wisnubroto, Kamis, 28 September 2017.
Djarot menuturkan peluncuran dokumen BDE juga semakin mempertegas bahwa bangsa Indonesia mampu menyusun desain RDE sebagai cikal bakal reaktor Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Merah Putih di Indonesia.
Menurut Djarot, pembelian reaktor biasanya dilakukan dengan membeli yang sudah jadi dari negara asalnya. Dalam hal ini, Batan mendesainnya sendiri sesuai dengan kebutuhan.
Kepala Pusat Teknologi Keselamatan Reaktor Nuklir Batan Geni Rina mengatakan BDE ini merupakan pengembangan dari desain konseptual yang sebelumnya telah dibuat PT Renuko pada 2015.
"PT Renuko merupakan pihak yang memenangi lelang sebagai pembuat desain konseptual RDE. Konseptual desain seperti peta buta, sedangkan basic design sudah jauh lebih rinci. Yang membuat ada 31 orang di dalam satu tim, namanya Tim Desain dan Kajian Keselamatan RDE," ujarnya.
BDE yang diluncurkan saat ini kata Geni merupakan versi nol, dan tahun depan akan dilakukan uji secara eksperimental dari beberapa bagiannya. Dari uji tersebut, data yang didapatkan akan dijadikan masukan balik ke basic design untuk versi selanjutnya.
"BDE ini diklaim sebagai desain reaktor daya pertama yang dihasilkan Indonesia. Selain itu, pada 2018, Batan akan membuat alat uji, seperti fuel handling system, helium purifikasi, dan control rod, untuk melakukan uji coba secara eksperimen,” ucapnya.
Menurut Geni, selain menghasilkan listrik, kelebihan RDE yang bertipe high temperature gas cooled reactor adalah dapat menghasilkan uap panas yang bisa digunakan untuk aplikasi industri, seperti pelelehan batu bara, pembuatan gas hidrogen, pembuatan gas metan dari gas alam, desalinasi air laut, dan proses kimia lain yang membutuhkan panas tinggi.
Dengan selesainya BDE reaktor versi nol ini, Geni melanjutkan, Batan akan merambah ke validasi dengan data eksperimental serta dikerjakan secara konsorsium yang melibatkan universitas dan industri.

Credit TEMPO.CO

Soal Pesawat R80, BJ Habibie: Dirgantara Indonesia Belum Berakhir

CB, Jakarta - Pendiri PT Regio Aviasi Industri (PT RAI), BJ Habibie, dan Presiden Direktur PT RAI Agung Nugroho angkat bicara mengenai program pesawat R80. Menurut Habibie, hambatan dalam program pesawat berteknologi turboprop adalah pembiayaan.
"Padahal saat ini kita sudah bisa membuat pesawat kita sendiri dengan tenaga kita sendiri," ujar presiden ke-3 Indonesia itu di kediamannya, Jalan Patra Kuningan XIII, Jakarta Selatan, Kamis, 28 September 2017.
Menurut Habibie, dunia dirgantara dalam negeri belum berakhir. Dia percaya Indonesia masih memiliki sumber daya manusia yang bagus di bidang dirgantara. "Dukungan masyarakat adalah suatu bentuk kembalinya kedirgantaraan Indonesia. Kita buktikan bahwa Indonesia mampu membuat pesawat sendiri," katanya.

Pesawat dengan kapasitas 80-90 penumpang itu merupakan program milik swasta (PT RAI). Karena itu, pendanaan tidak dapat dilakukan dengan mengambil anggaran negara. Sedangkan total biaya yang dibutuhkan untuk membuat enam prototipe pesawat sekitar US$ 1,5 miliar atau setara dengan Rp 20 triliun.
Karena itu, salah satu program pembiayaan dilakukan dengan crowd funding yang diselenggarakan kitabisa.com. Dana yang terkumpul di situs kitabisa.com per Kamis, 28 September 2017, sudah mencapai Rp 581.829.873 dengan jumlah donatur 1.933 orang. Program ini masih akan dibuka hingga 63 hari ke depan. Menurut Fransiscus Djordi Iskandar, campaigner dari kitabisa.com, target sasaran crowd funding mencapai Rp 5 miliar.
Selain dengan crowd founding, RAI sedang mencari investor yang sesuai dengan program R80. Dalam hal ini, peran pemerintah sebagai fasilitator sangat penting untuk meningkatkan dukungan masyarakat dan investor. Sejak Juni 2017 pemerintah telah memberikan dukungan dengan memberikan status Program Strategis Nasional untuk R80.

Menurut Agung Nugroho, pesawat ini telah sampai pada tahap rancang bangun. "Untuk masuk ke tahap berikutnya butuh dana yang cukup besar," ujarnya.
Agung mengatakan pemerintah sangat mendukung program ini. Menurut dia, pemerintah akan memfasilitasi pembiayaan dalam bentuk pembiayaan investasi non-APBN yang formatnya sedang dibicarakan dengan tim Bappenas.
Pesawat R80 akan bersaing dengan produk pabrikan Italia-Prancis lain, seperti ATR 72 yang berkapasitas 72 penumpang, juga Bombardier Dash 8 Q400 buatan Kanada yang berdaya angkut 76 penumpang. "Pesawat R80 lebih ekonomis karena daya angkutnya lebih banyak," ujar Agung.

Credit TEMPO.CO

Inggris: Krisis Kemanusiaan Rohingya Tidak Bisa Diterima

CB, Jakarta - Pemerintah Inggris memperingatkan pemerintah Myanmar bahwa krisis kemanusiaan Rohingya adalah sebuah “tragedi yang tidak dapat diterima”. Pemerintahan pimpinan Aung San Suu Kyi ini diminta segera mengakhiri kekerasan yang terjadi dan membuka blokade untuk bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi.
“Apa yang kita lihat di Rakhine dalam beberapa minggu terakhir merupakan sebuah tragedi yang jelas dan tidak dapat diterima,” kata Mark Field, Menteri Inggris Urusan Asia, pada Selasa 26 September setelah melakukan kunjungan ke Myanmar, yang merupakan bekas koloni Inggris Raya.

Dalam kunjungannya ini, Mark Field bertemu dengan pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, dan mengunjungi negara bagian Rakhine barat yang menjadi pusat pertumpahan darah.
“Kita perlu menghentikan kekerasan ini dan semua orang yang melarikan diri dapat kembali ke rumahnya dengan cepat dan aman. Myanmar telah melakukan kemajuan yang besar dalam beberapa terakhir. Namun kekerasan dan krisis yang terjadi di Rakhine beresiko mengacaukan kemajuan tersebut,” kata Mark Field.

Kantor luar negeri Inggris mengatakan dalam sebuah pernyataan,“Field memperjelas bahwa kekerasan yang terjadi (di Myanmar) perlu dihentikan dengan pasukan keamanan mengambil tanggung jawab penuh untuk melindungi semua masyarakat. Pemerintah diminta mengijinkan akses kemanusiaan penuh untuk bantuan.”
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, akan memberikan penjelasan singkat kepada Dewan Keamanan PBB tentang krisis Rohingya pada Kamis 28 September di New York. Guterres telah mengirimkan surat ke dewan untuk mengungkapkan keprihatinannya tentang “malapetakan kemanusiaan” yang sedang terjadi di Myanmar.
Hampir setengah juta warga etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh sejak 25 Agustus 2017. Saat itu kelompok milisi Penyelamatan Arakan Rohingya (ARSA) menyerang 30 pos polisi Myanmar dan menewaskan belasan polisi. Militer Myanmar membalas serangan ini dengan melakukan operasi yang disebut pejabat PBB sebagai ‘operasi pembersihan etnis”.
Militer Myanmar menyerang desa-desa warga etnis Rohingya dan melakukan pembunuhan, pembakaran rumah hingga pelecehan seksual kepada warga sipil. Mereka dipaksa meninggalkan rumah dan desanya untuk pergi ke Bangladesh. Saat ini sekitar 480 ribu warga etnis Rohingya mengungsi di daerah Cox Bazar di Bangladesh menunggu bantuan kemanusiaan.

Credit TEMPO.CO

Israel Tetap Jual Senjata ke Myanmar

Pengungsi Rohinya

CB – Pemerintah Israel menegaskan bahwa mereka menolak untuk menghentikan penjualan senjata ke Myanmar, meski ada kekerasan yang diduga dilakukan militer terhadap Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine.
Selain itu, pemerintah Israel juga meminta kepada Pengadilan Tinggi negaranya untuk tidak mencampuri hubungan luar negeri Israel. Pemerintah juga mengatakan tidak akan mengungkap ke mana saja negara yang menjadi tujuan penjualan senjata Israel.

Diberitakan Haaretz dan dilansir Asian Correspondent, Kamis, 28 September 2017, kasus perdagangan senjata ke Myanmar ini diajukan ke Pengadilan Tinggi setelah muncul petisi yang diajukan oleh aktivis HAM yang menuntut diakhirinya perdagangan senjata.
Pengacara Itay Mack, yang mengajukan petisi atas nama para aktivis tersebut, mengatakan pada persidangan bahwa United States dan Amerika Serikat telah melarang perdagangan senjata ke Myanmar. Hanya Israel satu-satunya negara Barat yang memasok senjata ke negara itu.
Menurut informasi, perusahaan senjata israel telah menjual lebih dari 100 tank tempur, serta kendaraan patroli dan senjata ringan ke militer Myanmar dalam beberapa tahun terakhir. Setiap perusahaan Israel yang ingin menjual senjata ke luar negeri, harus mendapat persetujuan dari negara.

Ini bukan kali pertama Israel dituduh memasok senjata kepada mereka yang melakukan kejahatan perang. Israel diduga memiliki sejarah mempersenjatai pembantaian di Bosnia, kediktatoran militer di Chile, juga mempersenjatai kejahatan di Sudan Selatan.

Credit VIVA.co.id

Junta Thailand Buru Eks Perdana Menteri Yingluck ke Dubai

CB, Jakarta -Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha mengatakan Yingluck Shinawatra, mantan perdana menteri yang divonis bersalah dalam kasus subsidi beras nasional, saat ini berada di Dubai, Uni Emirat Arab atau UEA. Untuk itu junta militer yang memerintah negara ini akan memburu Yingluck melalui jalur diplomatik dan kerja sama polisi dengan menggunakan Interpol.
"Dia berada di Dubai dan polisi harus terus bekerja dengan Kementerian Luar Negeri dan Interpol," kata Chan-ocha seperti yang dilansir Reuters pada 28 September 2017.

Pernyataan Chan-ocha, panglima militer yang memimpin kudeta terhadap Yingluck, disampaikan sehari setelah Mahkamah Agung Thailand menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara pada Yingluck. Pada 27 September 2017, Mahkamah Agung memutuskan Yingluck bersalah karena kelalaian dalam manajemen program subsidi beras nasional.
Yingluck sebelummnya dikabarkan melarikan dari Thailand pada Agustus 2017 karena merasa takut akan hukuman berat yang disiapkan rezim militer Thailand. Dia diduga bersembunyi di rumah saudara kandungnya Thaksin Shinawatra, mantan Perdana Menteri Thailand yang sudah lebih dulu melarikan diri ke Dubai karena didakwa korupsi.
Menteri Pertahanan Thailand Prawit Wongsuwan mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah telah melakukan kontak dengan Uni Emirat Arab mengenai Yingluck.

Yingluck menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand pada pemilihan umum 2011. Dia memperkenalkan program subsidi beras, yang terbukti sangat populer di kalangan petani. Program ini menguntungkan petani karena pemerintah membeli beras di atas harga normal. Namun rezim militer Thailand menuding program ini menimbulkan kerugian miliaran dolar.
Pemerintahan Yingluck Shinawatra digulingkan militer Thailand pada tahun 2014. Pemerintah junta militer Thailand menjanjikan pemilihan umum pada tahun lalu atau 2 tahun setelah kudeta dilakukan. Namun hingga saat ini, junta militer Thailand enggan menggelar pemilihan umum agar rakyat bisa memilih perdana menteri secara langsung.
Junta militer Thailand yang berkuasa telah berjanji untuk mengadakan pemilihan pada tahun 2018, meskipun perubahan pada konstitusi telah memastikan bahwa junta semakin berkuasa. Yingluck Shinawatra sendiri dipastikan tidak akan kembali ke negaranya untuk menjalani hukuman.

Credit TEMPO.CO

Sempat Mencerca, Duterte Kini Sebut AS Sebagai Sekutu

Presiden Duterte

CB, MANILA -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte memuji Amerika Serikat, menyebutnya sekutu keamanan yang penting. Padahal sebelumnya Duterte dikenal sebagai presiden anti-Amerika.

Selama pidatonya pada ulang tahun ke-116 pertempuran paling berdarah dalam perang Amerika-Filipina, Duterte mendapat nasehat dari Departemen Luar Negeri kalau ia harus memperlancar bahasanya dan menghindari kecaman yang cenderung dilakukannya saat emosional.

"Saya tidak akan mengatakan mereka (AS) adalah penyelamat kita, tapi mereka adalah sekutu kita dan mereka membantu kita. Bahkan sampai hari ini, mereka menyediakan peralatan penting untuk tentara kita di Marawi untuk melawan para teroris," katanya seperti dilansir RT, Kamis, (28/9).

Duterte mulai menunjukkan sisi lembutnya kepada Amerika. Pada Agustus ia mengaku sebagai teman rendah hati Washington saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson. Padahal tiga pekan sebelumnya, Duterte menyebut AS payah.

"Tidak akan pernah ada waktu bagi saya untuk pergi ke Amerika selama masa jabatan saya, atau bahkan setelahnya," kata Duterte pada akhir Juli.

Duterte mengaku dirinya adalah seorang temperamen. Ini terlihat saat bulan September 2016, saat dia menyebut mantan Presiden AS Barack Obama sebagai anak perempuan jalang setelah Obama menyatakan keprihatinannya atas 'perang melawan narkoba' Duterte.

Duterte tampaknya memiliki hubungan yang lebih positif dengan Presiden Donald Trump. Ia menyebut Trump tidak akan menjadi miliarder jika dia bodoh.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Kesepakatan Nuklir Iran Ancam Hubungan AS dan Eropa

Sebuah foto yang mengilustrasikan peluncuran misil militer Iran di kota Bushehr, pada akhir Desember 2016. Pemerintah AS baru saja menjatuhkan sanksi kepada Iran atas dugaan kepemilikan misil yang bisa membawa senjata nuklir.

CB, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump harus memutuskan bagaimana sikap negaranya terhadap kesepakatan nuklir Iran pada 15 Oktober mendatang. Hal itu menjadi batas waktu yang ditentukan untuk menyetujui apakah Teheran diizinkan untuk mengembangkan program nuklir.

Sejak kesepakatan nuklir Iran yang dibuat bersama dengan enam kekuatan dunia dalam Dewan Keamanan PBB pada 2015 tercapai, Teheran dianggap telah mematuhi berbagai ketentuan dan perjanjian yang ada. Sejumlah aturan di dalamnya di antaranya adalah pemangkasan produksi uranium, serta meniadakan pengembangan senjata nuklir.

Dalam pertemuan Majelis Umum PBB pada 19 September lalu, Trump secara terbuka menyatakan bahwa tidak dapat menyetujui dan meneruskan kesepakatan nuklir tersebut. Hal itu sekalipun Iran terbukti mematuhi segala isi ketentuan di dalamnya.
Miliarder itu mengatakan AS akan berhenti memenuhi komitmen yang didasarkan dalam rencana Aksi Komprehensif Bersama atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) dengan negara-negara Eropa.

Karena itu, Prancis sebelumnya meminta agar AS terus menjaga kesepakatan tersebut. Negara yang dipimpin oleh Presiden Emmanuel Macron itu juga mengatakan agar Negeri Paman Sam melengkapi ketentuan serta perjanjian di dalamnya hingga kesepakatan diperpanjang setelah 2025 mendatang.

Bukan tidak mungkin, dengan sikap AS yang nampak enggan melanjutkan kesepakatan itu membuat Prancis dan sejumlah negara Eropa lainnya bersikap bersebrangan. Hubungan diplomatik masing-masing negara juga dapat berakhir dengan tidak baik.

Iran telah mematuhi JCPOA, seperti apa yang dikonfirmasi oleh Intelijen AS berulag kali. Demikian dengan badan intelijen mitra dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Credit republika.co.id

Iran Ancam Tarik Diri dari Kesepakatan Nuklir

Menlu Iran Mohammad Javad Zarif

CB, TEHERAN -- Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan Iran mungkin akan meninggalkan kesepakatan nuklirnya dengan enam negara kekuatan dunia yang tercapai pada 2015. Hal itu akan dilakukan bila Amerika Serikat (AS) juga memutuskan untuk menarik diri dari kesepakatantersebut.

Jika Washington memutuskan untuk menarik diri darikesepakatan nuklir tersebut, maka Iran memiliki opsi untuk menarik diri danpilihan lainnya, ujar Zarif, dikutip dari Reuters, Jumat (29/9).

Ketegangan antara Iran dan AS terkait kesepakatan nuklir memang kembali terjadi. Hal ini disebabkan Presiden AS Donald Trump menyebut bahwa kesepakatan yang tercapai pada era pemerintahan Barack Obama tersebutsebagai sebuah kekeliruan. Ia mengancam akan menarik AS dari kesepakatan tersebut.

Selain itu, ketika berpidato di Majelis Umum PBB beberapawaktu lalu, Trump juga menyinggung masalah proyek rudal dan nuklir Iran. Iamenuding Iran memiliki senjata rudal berbahaya. Ia pun menyebut Teheran sebagai aktor di balik kekerasan dan peperangan yang terjadi Yaman, Suriah, dan negara Timur Tengah lainnya.

Menanggapi pidato Trump tersebut, Presiden Iran Hassan Rouhani menilai Trump sebagai figur pendatang baru yang tengil. Menurutnya, penilaian dan pendekatan Trump terkait kesepakatan nuklir Iran sama sekali tak masuk akal.

"Semua negara di dunia mendukung kesepakatan nuklir di Majelis Umum PBB tahun ini, kecuali AS dan rezim Zionis (Israel)," ujar Rouhani beberapa waktu lalu.

Rouhani pun mengatakan bahwa negaranya akan memperkuat kemampuan rudalnya tanpa meminta izin dari negara manapun. "Kami akan memperkuat kemampuan rudal kami dan tidak akan meminta izin siapapun untuk membela negara kami. Kami akan meningkatkan kekuatan militer kami sebagai pencegah," ujarnya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Erdogan Rangkul Rusia dalam Menghadapi Kurdi

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bersama Presiden Rusia Vladimir Putin.

CB, ANKARA -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Kamis (28/9) mengatakan Turki dan Rusia mempertahankan keutuhan wilayah Irak dan Suriah.

"Orang mesti mencegah Pemerintah Regional Kurdistan Irak (KRG) membuat kekeliruan terburuk setelah referendum," kata Erdogan dalam taklimat bersama dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, sebagaimana dikutip Xinhua.
Ia merujuk kepada referendum kemerdekaan yang diselenggarakan baru-baru ini oleh KRG awal pekan ini. "Referendum tersebut tidak sah baik buat undang-undang dasar Irak maupun hukum internasional," kata Erdogan. "Kita perlu melindungi Pemerintah Sentral Irak guna membantu mereka memelihara kedaulatan negara," ujarnya menambahkan.
Presiden Turki itu juga menuduh pemimpin Kurdi Irak Masoud Barzani bertindak untuk kepentingan pribadi jangka-pendeknya.Kedua pemimpin tersebut mengadakan pertemuan selama tiga jam pada Kamis larut malam di Kompleks Presiden di Ankara, tempat mereka membahas berbagai topik yang berkaitan dengan hubungan bilateral dan perkembangan terakhir regional, terutama masalah Irak dan Suriah.
Hubungan Turki-Rusia telah berkembang makin dekat baru-baru ini saat hubungan Ankara dengan Amerika Serikat dan Eropa menegang akibat perbedaan mengenai hak asasi manusia di tengah kecaman Barat mengenai kebijakan keras Erdogan atas pembangkang usai kudeta yang gagal tahun lalu.
Meskipun menjadi anggota NATO, Turki belum lama ini menandatangani kesepakatan dengan Rusia untuk membeli sistem pertahanan udara S-400. Tindakan itu membuat kesal AS dan sekutu lain Turki di NATO.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

PBB Klarifikasi Soal Surat Rahasia Kemerdekaan Papua

Bintang Kejora, bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM).

CB, NEW YORK -- Duta Besar Venezuela, Rafael Ramirez yang juga salah satu pejabat di PBB mengaku tak pernah menerima petisi soal Papua. Bantahan tersebut sekaligus klarifikasi atas berita yang berkembang dalam beberapa hari terakhir.

"Sebagai Ketua Komite Khusus Dekolonisasi PBB (C-24), saya maupun Sekretariat Komite, tidak pernah menerima, secara formal maupun informal, petisi atau siapapun mengenai Papua seperti yang diberitakan dalam koran Guardian," ujar Ramrez dalam siaran pers, Jumat, (29/9).
Menjawab pertanyaan wartawan apakah Ramirez pernah berkomunikasi dengan Benny Wenda, ia mengatakan, selaku Ketua Komite Dekolonisasi pihaknya tidak mungkin berhubungan dengan pihak-pihak di luar agenda C24. Ramrez juga menyampaikan kegusarannya dengan adanya individu maupun pihak-pihak yang memanipulasi namanya untuk propaganda.
Pernyataan Ramirez tersebut disampaikan setelah pada Rabu (27/9), Guardian dalam artikelnya, menyebutkan bahwa Benny Wenda telah menyampaikan petisi yang meminta dilakukannya referendum untuk Papua kepada Komite Dekolonisasi PBB.
Ramirez menegaskan, ia sangat menghormati integritas dan kedaulatan wilayah semua anggota. Seperti di jelaskan oleh Ketua Komite Dekolonisasi, bahwa mandat dari Komite Dekolonisasi terbatas kepada 17 Non-Self-Governing Territories. Lebih lanjut ditegaskan fakta bahwa Papua tidak termasuk dalam 17 teritori tersebut.
"Sebagai sesama anggota Gerakan Non Blok, kita selalu menjunjung tinggi prinsip utama GNB yang menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara anggota," ujarnya.Venezuela, terang Ramirez.
Ia menegaskan tidak akan pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Pernyataan Ketua Komite Dekolonisasi kembali menunjukan bahwa kelompok separatis dan Benny Wenda terus menyebarkan hoaks dan kebohongan kepada publik.
Kegiatan bohong seperti ini sangat sering dilakukan khususnya apabila ada pertemuan besar dan terdapat pejabat tinggi PBB yang hadir. "Tahun lalu Benny Wenda pernah menyebutkan bahwa telah menyerahkan dokumen mengenai Papua kepada Sekjen PBB, namun setelah di konfirmasi ke kantor Sekjen PBB ternyata bohong," ujar Dubes RI untuk PBB, Triansyah Djani.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Dubes Venezuela untuk PBB Merasa Difitnah Elite OPM

CB – Rafael Ramirez, Wakil Tetap/Duta Besar Venezuela untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), membantah telah berkomunikasi dengan Benny Wenda, pemimpin Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Inggris.
Rafael, yang juga Ketua Komite Dekolonisasi, mengatakan pernyataan itu sekaligus mengklarifikasi artikel yang diterbitkan surat kabar Guardian di Inggris. Guardian menyebutkan bahwa Benny Wenda telah menyampaikan petisi yang meminta diselenggarakan referendum untuk Papua kepada Komite Khusus Dekolonisasi PBB.

"Sebagai Ketua Komite Khusus Dekolonisasi PBB (C-24), saya maupun Sekretariat Komite, tidak pernah menerima, secara formal maupun informal, petisi atau siapapun mengenai Papua, seperti diberitakan koran Guardian," ujar Rafael melalui pesan eletroniknya pada Jumat, 29 September.
Sebagai Ketua Komite Dekolonisasi, Rafael menegaskan tidak mungkin berhubungan dengan pihak-pihak di luar agenda C24. "Ada yang memanipulasi nama saya untuk propaganda," katanya.
Komite Khusus Dekolonisasi PBB, kata Rafael, sangat menghormati integritas dan kedaulatan wilayah semua anggota. "Manfaat dari Komite Dekolonisasi terbatas kepada 17 Non-Self-Governing Territories dan Papua tidak termasuk dalam 17 teritori tersebut," ujarnya.
Ia menambahkan, sebagai sesama anggota Gerakan Non-Blok, Venezuela selalu menjunjung tinggi prinsip utama gerakan itu yang menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara anggota. "Venezuela tidak akan pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia," ujarnya.
Duta Besar Indonesia untuk PBB, Triansyah Djani, menyebut kelompok Benny Wenda terus menyebarkan hoaks dan kebohongan kepada publik. "Kegiatan bohong seperti ini sangat sering dilakukan khususnya apabila ada pertemuan besar dan terdapat pejabat tinggi PBB yang hadir".

"Tahun lalu Benny Wenda pernah menyebutkan bahwa telah menyerahkan dokumen mengenai Papua kepada Sekjen PBB, namun setelah di konfirmasi ke kantor Sekjen PBB ternyata bohong," tegas Triansyah Djani.

Credit VIVA.co.id

Ada Petisi Rahasia Papua Merdeka ke PBB, Ini Kata Pemerintah

Menlu Retno LP Marsudi (kanan) didampingi Wamenlu AM Fachir (kiri).

CB, JAKARTA -- Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir menyebut, persoalan mengenai petisi Papua Barat sudah selesai. Persoalan ini telah dibawa ke Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), dan sudah ada keputusannya terkait dengan status provinsi tersebut.

"Itu hanya apa ya, kerjaan orang-orang tertentu untuk mendapat perhatian. Soal Papua ini kita sudah selesai," kata Fachir di Istana Negara, Kamis (28/9).

Sebuah petisi rahasia yang menuntut referendum kemerdekaan baru untuk Papua Barat telah dikirimkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemerintah Indonesia disebut-sebut melarang petisi tersebut di provinsi Papua Barat dan Papua, mengancam bahwa mereka yang menandatanganinya akan ditangkap dan dipenjarakan.

Namun dokumen dikatakan diselundupkan ke desa-desa dan diklaim telah ditandatangani oleh 1,8 juta penduduk Papua Barat, lebih dari 70 persen penduduk provinsi tersebut. Sejumlah aktivis berpendapat warga Papua Barat tak memiliki proses penentuan nasib sendiri yang sah, sejak wilayah mereka masuk ke Indonesia pada 1969.

Dilansir dari laman berita Australiaplus, petisi tersebut menuntut pemungutan suara bebas mengenai kemerdekaan Papua Barat serta penunjukkan perwakilan PBB, untuk menyelidiki laporan pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan keamanan Indonesia.

Fachir menuturkan, sebenarnya permasalahan adanya petisi keinginan masyarakat Papua Barat untuk memerdekakan diri tidak hanya kali ini didengungkan. Tapi pada saat yang bersamaan pemerintah Indonesia menilai bahwa hal ini telah selesai. Artinya Papua Barat tetap menjadi bagian dari Indonesia.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, jika permasalahan petisi ini ada maka akan dibahas di Kementerian Koordinator Hukum, Politik, dan Keamanan (Menko Polhukam). "Infonya sih ada, tapi belum dibahas," ujarnya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Erupsi Gunung Agung, Disiapkan 10 Bandara Alternatif

Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar Bali

CB – Fenomena alam yang terjadi di Pulau Dewata Bali terus dipantau Kemenpar. Berbagai skenario dipersiapkan, sebagai antisipasi jika hal buruk terjadi. Tentu, harus berkoordinasi dengan semua pihak yang bergerak bersama-sama.
"Semua bergerak, BNPB, Kepolisian, Kemenhub, Kemenkes, Pemprov Bali, AP I, dan lainnya dengan spirit Indonesia Incorporated," kata Menpar Arief Yahya.

Tim Crisis Center Kemenpar sudah sejak minggu lalu bergerak, menurunkan tim STP Nusa Dua Bali di lapangan. Memberikan laporan harian, ke Gedung Sapta Pesona, dan diekskalasi hingga menteri, setiap saat.
"Customer kita adalah wisatawan, dan Bali adalah 40% pintu masuk wisman ke tanah air, sudah tentu kita juga ikut turun," ucapnya.
Soal transportasi dan alternatifnya, baik darat, laut maupun udara, statement Menpar Arief memperkuat Kemenhub. Karena pemerintah satu suara, satu koordinasi, dan bergerak bersama. "Dengan asosiasi, seperti PHRI, Asita, dan lainnya juga sudah berkoordinasi, untuk mengantisipasi segala kemungkinan?" kata Arief Yahya.
Termasuk permintaan harga diskon khusus kepada wisman yang ‘terjebak’ di Bali saat liburan. Pengalaman Gunung Raung yang erupsi dan membuat Bandara Ngurah Rai off juga bisa dijadikan referensi. "Overland kalau dikelola dengan baik, bisa berdampak positif juga," kata Arief Yahya.
”Untuk keselamatan penerbangan, Kami sudah mengantisipasinya dengan semua stakeholder terkait, jika satelit mengatakan sudah terjadi erupsi dan terdeteksi dari udara dengan valid, maka pesawat dari manapun juga akan kami alihkan jalurnya dan pendaratannya. Hal ini juga sudah kami koordinasikan dengan para menteri perhubungan Eropa dan Asia di acara ASEM TMM ini,” ujar Presiden Direktur AirNav Indonesia Novie Royanto Raharjdo di sela-sela acara Asia Europe Meeting Transport Minister Meeting (ASEM TMM) di Hotel Westin Nusa Dua pada Selasa 26 September 2017.
Sekadar informasi, acara ASEM TMM ini merupakan acara yang juga didukung oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Kementerian di bawah komando Arief Yahya itu mendukung berbagai agenda di bawah koordinasi Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Bidang Promosi Wisata Pertemuan dan Konvensi Asdep Pengembangan Segmen Pasar Bisnis dan Pemerintah.
Lebih lanjut Novie menambahkan, jika erupsi nantinya sudah mengganggu penerbangan di Bandara Ngurah Rai, pihaknya juga akan mengevakuasi wisatawan ke bandara lain dengan moda tranportasi darat.
”Erupsi ini kehendak Tuhan, kita sebagai manusia hanya menyerahkan yang Maha Kuasa. Namun, jika memang terjadi letusan dan Erupsi, kita sudah mempersiapkan bus dengan semua pihak terkait dan bisa kembali menerbangkan wisatawan ke manapun tujuan mereka, terima kasih juga dukungan Kemenpar di acara ini, karena dengan acara ini semangat Indonesia Incorporated dari semua pihak terkait dapat dibicarakan di pertemuan ini,” kata Novie.
Hal senada diungkapkan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Kata Menhub, pihaknya telah menyiapkan 10 Bandara untuk mengantisipasi peningkatan aktivitas Gunung Agung.
"Ada sepuluh bandara yang kita siapkan untuk mengantisipasi erupsi Gunung Agung yaitu di Jakarta, Makassar, Surabaya, Balikpapan, Solo, Ambon, Manado, Praya, Kupang, Banyuwangi. Kesepuluh bandara tersebut sebagai bandara alternatif bagi pesawat yang melayani rute penerbangan ke Bandara Ngurah Rai yang ditutup apabila terdampak debu vulkanik Gunung Agung.
Namun demikian Budi Karya Sumadi berdoa semoga letusan Gunung Agung apabila pun meletus tidak membawa dampak yang parah dan mengganggu penerbangan dari dan ke Bandara Ngurah Rai," ujar Menhub Budi Karya.
Menurut Menhub diperkirakan terdapat 5000 penumpang yang akan terdampak bila bandara Ngurah Rai ditutup akibat erupsi Gunung Agung. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Menhub mengatakan telah menyiapkan dua rencana (plan) yaitu rencana pertama memindahkan penumpang ke rute Banyuwangi dan Praya, dan rencana kedua antara Banyuwangi dan Surabaya melalui jalur darat.
“Kemenhub telah menyiapkan 100 bus untuk mobilisasi penumpang keluar Bali melalui Banyuwangi, Surabaya dan Praya. Dari jumlah 5000 penumpang yang diperkirakan terdampak, 70%nya diperkirakan akan keluar dari Bali. Sedangkan 30%nya merupakan penumpang yang berasal dari Bali sehingga tidak diperlukan kendaraan untuk mengantar,” jelas Menhub.
Untuk penanganan penumpang selanjutnya, setelah tiba di Surabaya, Banyuwangi dan Praya diserahkan kepada masing-masing maskapai penerbangan. Lebih lanjut Menhub mengatakan bahwa kesepuluh bandara yang disiapkan adalah untuk alternatif pendaratan (divert) terhadap pesawat yang sudah terbang menuju Bali.
“Jadi pesawat akan didaratkan ke lokasi terdekat pesawat itu berada atau arah datangnya pesawat. Contohnya jika pesawat tersebut berada di posisi dekat bandara di Makassar, maka pesawat tersebut akan mendarat disana (Makassar). Untuk pengalihan tersebut nanti Airnav yang akan melakukan,” terang Menhub.
Selain itu Menhub meminta masing-masing otoritas bandara berkoordinasi dengan instansi terkait. “Masing-masing otoritas harus berkoordinasi dengan instansi terkait contohnya jika turis tersebut harus over stay karena kejadian erupsi Gunung Agung maka Imigrasi harus memberikan bantuan terkait perpanjangan visa turis tersebut. Untuk kelancaran barang-barang bantuan saya minta agar berkoordinasi dengan Bea Cukai,” ujar Menhub.
Hadir pada rapat koordinasi perwakilan dari Sekretaris Ditjen Perhubungan Udara Praminto Hadi, Otoritas Bandara Ngurah Rai Herson, Plt. Ditjen Perhubungan Darat Hindro Surahmat, Direktur Utama PT. Angkasa Pura I Danang Baskoro, Direktur Utama AirNav Novie Riyanto, dan perwakilan airline.
Sementara itu, acara Asia Europe Meeting Transport Minister Meeting (ASEM TMM) di Hotel Westin Nusa Dua Bali memang juga menjadi bagian dukungan Kemenpar. Bidang Promosi Wisata Pertemuan dan Konvensi Eddy Susilo juga berharap Gunung Agung tidak membawa dampak yang negatif bagi pariwisata Indonesia. Apalagi, Bali merupakan salah satu destinasi yang mengusung wisata MICE yang sumbangsihnya besar untuk pariwisata Indonesia.

”Apalagi event ini merupakan event yang berskala internasional, banyak menteri perhubungan yang hadir di acara ini. Kemenpar hadir bersama Menhub juga dengan menebarkan branding Pesona Indonesia maupun Wonderful Indonesia agar mereka terus melihat keindahan Indonesia yang memang memiliki alam yang sangat indah,” kata Eddy Susilo.(

Credit Viva.co.id

Hadapi Letusan Gunung Agung, TNI Siapkan Kapal Rumah Sakit

Kapal Rumah Sakit Dr. Soeharso milik TNI AL

CB – Status Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali tengah berstatus awas dan siap meletus kapan saja. Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan, TNI selalu siap jika dibutuhkan untuk melakukan bantuan kemanusiaan.
"Tentara Nasional Indonesia ada Angkatan Darat, Laut dan Udara. Punya peralatan yang dipersiapkan untuk perang, sehingga harus siap siaga 24 jam," kata Gatot di Cilegon, Kamis 28 September 2017.

Ia mengaku TNI memiliki segala kebutuhan dalam keadaan darurat. Seperti dapur umum, rumah sakit lapangan, rumah sakit kapal, dan juga ada pesawat yang selalu siap sedia ketika dibutuhkan.
"Dapur umum kami bisa masak sampai 5.000 (porsi). Kami juga ada rumah sakit lapangan, ada kapal rumah sakit, pesawat juga. Ini semuanya kami siagakan. Apabila setiap saat diperlukan, tinggal kami gerakan," ujarnya
Gtot juga mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak terkait, salah satunya Menteri Kesehatan, Nila Moeloek. Ia mengatakan siap mengerahkan pasukan, apabila Kemenkes memerlukan bantuan.

"Kami sudah menyampaikan kepada ibu Menteri, apa yang diperlukan kami akan siapkan. Seperti kapal rumah sakit, ada, kami siapkan. Kemudian rumah sakit lapangan ada,” tuturnya.

Credit VIVA.co.id

Mesin Roket SSTO Muatan 100 Kilogram Siap Tahap Pengujian

Mesin Roket SSTO Muatan 100 Kilogram.

CB, JAKARTA -- Selama beberapa dekade, badan antariksa di seluruh dunia mengandalkan roket multi tahap untuk mengantarkan kargo ke orbit. Namun kini, sebuah roket baru yang dilengkapi dengan mesin 'aerospike' bisa segera mengubahnya, karena pengembang mengumumkan akan siap untuk diuji.

Perusahaan berbasis Las Cruces, Arca menyatakan roket Single Stage to Orbit (SSTO) yang dijuluki 'Haas 2CA' akan dapat meluncurkan muatan 100 kg dari Bumi, dan bisa sampai di sana dalam waktu kurang dari lima menit. "Sebuah mesin pembuangan aerospike jet idealnya mengembang dari permukaan laut sampai ke angkasa, memastikan efisiensi unggul di semua tingkatan penerbangan," sebut perusahaan dilansir dari laman Dailymail.
Sistem akan melakukan serangkaian uji tanah yang pada akhirnya akan memenuhi syarat mesin untuk penerbangan, kata perusahaan itu. Setelah uji tanah, mesin akan diintegrasikan ke dalam roket Demonstrator 3 yang akan melakukan penerbangan ruang angkasa suborbital hingga ketinggian 120 km (75 mil) di atas gurun New Mexico.

Mesinnya, dengan daya dorong permukaan laut 4,2 ton, menggunakan hidrogen peroksida 70 persen sebagai monopropellant. Meskipun propelan energi rendah, roket ini mampu menjangkau ruang angkasa karena menggunakan tangki yang sangat ringan dan mesin aerospike efisiensi tinggi.

Hasil uji coba ground and test akan digunakan oleh Arca untuk Haas 2CA Single Stage ke Orbit roket yang dijadwalkan akan diluncurkan pada 2018 dari Fasilitas Penerbangan Wallops NASA. Haas 2CA pada akhirnya akan meluncurkan 3.000 nano, dan satelit mikro dengan berat antara 1-50 kg (2 - 110 lbs) antara tahun 2016 - 2022, kata perusahaan itu.

"Nosel aerospike memungkinkan rasio ekspansi yang hampir tak terbatas, sehingga secara signifikan meningkatkan dorongan spesifik mesin pada ketinggian tinggi," kata perusahaan.

Credit republika.co.id

Manusia Bisa Melahirkan di Bulan dalam Beberapa Dekade Lagi

Bulan

CB, JAKARTA -- Manusia diperkirakan akan bisa melahirkan di bulan dalam beberapa dekade mendatang. Pernyataan itu dilontarkan oleh duta program Kampung Bulan dari Badan Antariksa Eropa (ESA) Bernard Foing.

Ia mengaku akan ada upaya membangun tempat tinggal untuk sekitar enam hingga sepuluh orang teknisi dan ilmuwan pada 2030. Dalam dekade kemudian, jumlah itu bisa meningkat hingga mencapai 100 orang.

"Pada 2050, bisa jadi akan ada ribuan orang. Anggota keluarga nantinya bisa menemani kerja para kru di sana dan ada kemungkinan anak lahir di bulan," ujarnya seperti dikutip Daily Mail, Jumat (22/9).

Profesor Foing menjelaskan, koloni manusia di bulan sangat memungkinkan. Bahkan, menurutnya, akan tumbuh jalur kereta dan juga bisnis di sana.

Direktur ESA Jan Woerner juga menyarankan untuk menjadikan bulan sebagai pengganti Stasiun Ruang Angkasa Internasional (ISS) yang akan berhenti berfungsi pada 2024.

Credit republika.co.id

Ilmuwan Temukan Partikel Baru Tri-Anion

Partikel Tri-Anion. Ilustrasi

CB, JAKARTA -- Sekelompok ilmuwan menemukan tipe partikel baru yang belum pernah diselidiki sebelumnya. Partikel baru yang disebut tri-anion itu merupakan kabar besar bagi dunia kimia dan fisika. Tri-anion diyakini bisa menjadi dasar bagi penciptaan produk-produk konsumer baru seperti baterai ion-aluminium

Partikel itu dinamai tri-anion karena mengandung tiga elektron lebih banyak daripada proton. Tim peneliti tersebut diketuai oleh fisikawan Puru Jena. "Temuan ini sangat penting, belum pernah ada seorang pun yang menemukan tri-anion," kata Jena dikutip dari laman Science Alert.

Temuan tri-anion disebut-sebut dapat diaplikasikan pada dunia industri dan menciptakan baterai ion-aluminium jenis baru. Berbeda dari di-anion yang punya tambahan dua elektron, tri-anion punya manfaat lebih banyak dari sekadar sebagai bahan baku baterai.

"Beberapa partikel memegang peranan penting untuk banyak alasan. Pertama, bisa menghasilkan garam. Kedua, bisa digunakan di berbagai campuran kimia. Contohnya pembersih lantai yang mampu membunuh bakteri," jelas Jena.

Di samping itu partikel tri-anion bisa dimanfaatkan sebagai pembersih udara yang menyimpan potensi industri miliaran dolar. Sejauh ini berbagai manfaat dari partikel tri-anion baru sebatas model di komputer.

Ini artinya butuh eksperimen lebih lanjut untuk benar-benar membuktikan kegunaannya. "Petunjuk yang sudah kami susun dalam jurnal penelitian menjadi acuan dalam desain tri-anion," ungkap Jena.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Pesawat R80 Uji Terbang pada 2022

Direktur Utama Regio Aviasi Industri (RAI) Agung Nugroho (kiri) menunjukkan miniatur pesawat R80 kepada Direktur Utama GMF AeroAsia Richard Budihadianto (kanan). Ilustrasi

CB, JAKARTA -- PT Regio Aviasi Industri (RAI), perusahaan pembuat pesawat terbang R80 menyatakan produk anak bangsa ini rencananya diuji terbang perdana pada 2022. Uji purwarupa R80 akan dilakukan dengan produk empat pesawat.

Untuk tiga tahun berikutnya, pesawat R80 akan diproduksi masal untuk keperluan penerbangan dan industri pesawat terbang di Indonesia. "Masuk ke entry service itu ada tahun 2025," jelas dia saat ditemui di Wisma Habibie & Ainun di Patra Kuningan, Kamis (28/9).

Saat ini, lanjut Agung, PT.RAI sudah menyelesaikan seluruh desain dan sedang melakukan pengembangan secara penuh dari purwarupa R80. PT RAI, kata Agung, merencanakan untuk membuat pesawat dengan skala yang nyata untuk diuji secara langsung. "Kita akan merencanakan membuat empat pesawat untuk diuji diterbangkan," jelas dia.

Agung menjelaskan, R80 sendiri diperuntukan untuk pasar dalam negeri. Saat ini PT RIA mengincar pasar dalam negeri untuk penerbangan antar kota yang diatur melalui Kementerian Perhubungan.

Untuk pasar internasional, lanjut dia, PT RAI masih memikirkan kelanjutan setelah keberhasilan di dalam negeri. "Kita akan melakukan pengembangan untuk pasar Indonesia dulu," jelas dia.

Hal tersebut merupakan bentuk kendala dari sertifikasi perjalanan penerbangan. Jika sudah mengantongi perjalanan penerbangan domestik, ada kemungkinan kemudahan dari Internasional bisa didapatkan. "Kita harapkan sertifikasi internasional," kata dia.

PT RAI berencana memproduksi pesawat dengan jumlah rata-rata 35 pesawat per tahun. Produksi dengan jumlah tersebut dilakukan 2024 mendatang.

Credit republika.co.id

Pesawat R80 Habibie Kemungkinan Pakai Dua Mesin Ini

Foto: Ardan Adhi Chandra/detikFinance

Jakarta - Pesawat R80 membuka kemungkinan menggunakan mesin pesawat Pratt & Whitney dan mesin buatan pesawat buatan Inggris Rolls Royce untuk menjadi dapur pacu pesawat. Dua mesin pesawat tersebut dinilai cocok untuk diadopsi di pesawat R80.

"Ada dua kandidat, satu dari Amerika, Kanada tepatnya Pratt & Whitney dan juga Rolls Royce, Inggris. Itu jelas yang dibutuhkan oleh R80, harus disesuaikan dengan kebutuhan energi yang menopang R80," kata Presiden Direktur PT Regio Aviasi Industri (RAI) Agung Nugroho di Perpustakaan Habibie Ainun, Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/9/2017).

Agung juga menginginkan adanya alih teknologi dalam pengembangan prototipe pesawat R80 tersebut. Sehingga berbagai komponen pesawat R80 bisa diproduksi di dalam negeri.

"Kita sangat mendorong ahli teknologi karena kita membangun bukan hanya R80 tetapi juga ekosistemnya. Terbentang dari pembuatan pesawatnya kemudian supplier-nya dan regulatornya," tutur Agung.

Mengenai kandungan komponen dalam negeri, Agung mengatakan, beberapa komponen masih dipesan dari luar negeri. Namun, beberapa komponen juga didapatkan dari dalam negerim

"Kita mendorong industri supply pesawat untuk ikut mendorong supplier asing dengan lokal," ujar Agung.

Credit detik.com

Dukung Myanmar, China Minta Dunia Internasional Bersabar

NEW YORK - China memberikan dukungan kepada Myanmar untuk memulihkan situasi di negara bagian Rakhine. Negeri Tirai Bambu itu pun meminta dunia internasional untuk bersabar dengan situasi di Rakhine.

"Pertanyaan tentang negara bagian Rakhine berakar pada hubungan antara faktor historis, etnis dan agama yang kompleks. Banyak perbedaan dan antagonisme telah berkembang dalam waktu lama. Tidak ada perbaikan yang berjalan cepat," kata wakil tetap China untuk PBB, Wu Haitao, kepada Dewan Keamanan seperti dikutip Xinhua, Jumat (29/9/2017).

China mengecam serangan dengan kekerasan baru-baru ini di negara bagian Rakhine dan mendukung upaya Myanmar untuk menjaga agar situasi domestik tetap stabil.

"Kami sangat berharap agar ketertiban tersebar luas secepatnya sehingga tidak ada lagi kerugian bagi warga sipil yang tidak berdosa, sehingga stabilitas sosial, persatuan antar kelompok etnis dan pembangunan ekonomi di Myanmar akan berkelanjutan," tutur Wu.

Wu juga meminta masyarakat internasional untuk melihat kesulitan dan tantangan yang dihadapi pemerintah Myanmar melalui optik objektif, latihan kesabaran, dan memberikan dukungan serta bantuan.

"Solusi yang tepat akan menjadi satu yang sejalan dengan proses rekonsiliasi di Myanmar," kata Wu.

China telah mencatat serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah Myanmar untuk meredakan ketegangan di Rakhine dan memulihkan stabilitas. Langkah-langkah tersebut kondusif untuk mencari solusi jangka panjang untuk masalah ini.

"Ketika kita berbicara, situasi di lapangan mulai bergerak menuju stabilitas. Semua pihak harus bekerja secara konstruktif untuk membantu memperkuat momentum ini, mengurangi situasi dan meringankan kondisi kemanusiaan secara bertahap," ujar Wu.

China siap bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk berkontribusi dalam pemulihan ketertiban dan kembalinya perdamaian dan stabilitas di Negara Bagian Rakhine.

China juga memuji upaya Bangladesh untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di lapangan dan menyambut baik kerja sama pemerintah Myanmar dengan Komite Internasional Palang Merah serta badan-badan internasional lainnya dalam operasi kemanusiaan.

"Komunitas internasional harus mendorong dialog dan komunikasi antara Myanmar dan Bangladesh sehingga mereka dapat menangani eksodus massal populasi Muslim yang mencari perlindungan di Bangladesh dan menemukan solusi sekali dan untuk selamanya," tutur Wu.

Wu mengatakan China, sebagai tetangga yang ramah dan baik Myanmar serta Bangladesh, telah secara aktif terlibat dengan kedua negara untuk mempengaruhi mereka secara positif. China juga mendorong mereka untuk mengatasi masalah tersebut melalui dialog dan konsultasi.

"China telah menyediakan dan akan terus memberikan bantuan untuk menampung orang-orang yang kehilangan tempat tinggal," tukasnya.

Credit sindonews.com

PBB kepada Myanmar: Hentikan Operasi Militer Terhadap Rohingya

NEW YORK - Tekanan dunia internasional terhadap Aung San Suu Kyi dan militer Myanmar terkait Rohingya terus meningkat. Terbaru, Sekjen PBB mengatakan kepada Myanmar untuk menghentikan operasi militer terhadap Muslim Rohingya. Lebih dari 500 ribu Muslim Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh akibat operasi militer.

Dalam pertemuan dengan Dewan Keamanan (DK) PBB, Antonio Guterres mengatakan, Myanmar harus mengizinkan akses yang tidak terbatas untuk badan-badan bantuan. Myanmar juga harus memastikan pengungsi kembali dengan aman untuk menyelesaikan apa yang disebutnya sebagai darurat pengungsi tercepat di dunia dan mimpi buruk kemanusiaan serta hak asasi manusia seperti dikutip dari Telegraph, Jumat (29/9/2017).

Myanmar mengatakan telah mengundang Guterres untuk mengunjungi negara bagian Rakhine, lokasi operasi pembersihan yang sebelumnya disebut Sekjen PBB sebagai "pembersihan etnis."

Militer Myanmar meluncurkan apa yang mereka sebut operasi kontra-teror di Rakhine utara pada 25 Agustus. Operasi itu diluncurkan setelah sebuah kelompok pemberontak, Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), menyerang dan membunuh sekitar selusin penjaga perbatasan.

Pengungsi yang tiba di Bangladesh telah menuduh militer dan warga Buddha setempat melakukan kampanye pembakaran rumah secara sistematis dan pembunuhan massal. Pemerintah Myanmar pada gilirannya menuduh gerilyawan Rohingya melakukan pembantaian terhadap warga sipil Hindu.

Sebelumnya pada hari Kamis, badan bantuan meminta pemerintah Myanmar untuk memberikan akses ke negara bagian Rakhine. Diplomat asing harus membatalkan kunjungan pertama mereka ke wilayah yang dilanda kekerasan sejak krisis pengungsi Rohingya di sana dimulai sebulan yang lalu.

Diplomat dan pejabat PBB telah dijadwalkan untuk mengunjungi Rakhine, lokasi dari apa yang telah digambarkan sebagai kampanye "pembersihan etnis" terhadap Rohingya, sebuah kelompok etnis minoritas Muslim, dalam sebuah perjalanan yang diselenggarakan oleh pemerintah Myanmar pada hari Kamis.

Pejabat mengatakan pembatalan itu karena cuaca buruk dan perjalanan tersebut telah ditunda sampai hari Senin.

Organisasi bantuan mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama bahwa mereka semakin khawatir dengan pembatasan yang parah terhadap akses kemanusiaan dan hambatan terhadap penyaluran bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan di wilayah tersebut.

Sementara itu, sedikitnya 14 orang tenggelam saat sebuah kapal yang membawa pengungsi Rohingya yang berusaha mencapai Bangladesh tenggelam pada hari Kamis, kata polisi Bangladesh.

Credit sindonews.com

Krisis Rohingya, AS Serukan Embargo Senjata Terhadap Myanmar

NEW YORK - Duta besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Nikki Haley, meminta dunia internasional untuk menangguhkan pemberian senjata ke Myanmar. Embargo itu sebagai hukuman atas kekerasan terhadap Muslim Rohingya, sampai pihak militer Myanmar melakukan tindakan pertanggungjawaban yang memadai.

Ini adalah pertama kalinya AS menghukum para pemimpin militer di balik penindasan tersebut, namun berhenti mengancam untuk mengajukan kembali sanksi yang dihentikan oleh pemerintahan Obama.

"Kami tidak takut untuk menyebut tindakan pihak berwenang Myanmar seperti apa adanya - sebuah kampanye yang brutal dan berkelanjutan untuk membersihkan negara dari sebuah etnis minoritas," Haley kepada Dewan Keamanan PBB seperti dikutip dari Reuters, Jumat (29/9/2017).

Ini adalah pertama kalinya Washington menggunakan tuduhan perpindahan ratusan ribu orang di Negara Bagian Rakhine sebagai pembersihan etnis.

Namun, Myanmar menolak tuduhan tersebut dan telah mengecam pelanggaran hak asasi manusia.

"Militer Myanmar harus menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Mereka yang telah dituduh melakukan pelanggaran harus segera dikeluarkan dari tanggung jawab komando dan diadili karena melakukan kesalahan," tegas Haley.

"Dan setiap negara yang saat ini menyediakan senjata ke militer Myanmar harus menangguhkan kegiatan ini sampai ada tindakan pertanggungjawaban yang memadai," tukas Haley.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa kekerasan terhadap Muslim Rohingya di bagian utara Rakhine dapat menyebar ke Rakhine pusat, di mana 250 ribu lebih orang berisiko mengalami eksodus.

Guterres mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB dalam pertemuan publik pertamanya terhadap Myanmar dalam delapan tahun, bahwa kekerasan tersebut telah melonjak menjadi darurat pengungsi dengan perkembangan tercepat di dunia, mimpi buruk kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Credit sindonews.com

Buktikan Lolos dari Maut, ISIS Rilis Rekaman Audio al-Baghdadi

RAQQA - ISIS merilis rekaman audio terbaru dari pemimpin mereka, Abu Bakr al-Baghdadi, yang berisi seruan bagi pengikutnya agar memerangi pihak yang dia sebut sebagai “kafir”. Perilisan pesan suara itu sebagai pembuktian bahwa al-Baghdadi masih lolos dari maut.

Rekaman audio berdurasi 46 menit itu dirilis melalui Al-Furqan, sebuah media yang dijadikan alat propaganda kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Ini merupakan rekaman suara terbaru al-Baghdadi sejak November 2016. Belum jelas kapan rekaman itu dibuat.

Tapi ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa rekaman suara pemimpin ISIS itu benar-benar baru. Salah satunya, komentar al-Baghdadi perihal ancaman perang Korea Utara (Korut) terhadap Amerika Serikat.

Menurutnya, acaman dari Korut itu membuktikan bahwa pengaruh AS mengalami penurunan. ”Oh tentara pendukung Islam dan khalifah di mana saja, intensifkan serangan berturut-turut, dan termasuk ke markas media kafir dan pusat perang ideologis di antara target Anda,” bunyi suara pemimpin ISIS itu, seperti dikutip New York Times, Jumat (29/9/2017).

”Lanjutkan operasi jihad dan berkah Anda, dan jangan biarkan Tentara Salib dan orang-orang murtad menikmati kehidupan yang baik atau kehidupan yang menyenangkan di tengah negara mereka sementara saudara laki-laki Anda mengalami pemboman, pembunuhan, dan penghancuran,” lanjut pemimpin kelompok radikal asal Irak itu.

Al-Baghdadi sebelumnya diyakini tewas dalam serangan udara Rusia di pinggiran Raqqa pada Juli lalu. Kelompok pemantau krisis Suriah, Observatorium Suriah untuk HAM adalah satu organisasi yang ikut mengklaim kematian buron utama dunia itu.

”Kami telah mengkonfirmasi informasi dari para pemimpin, termasuk salah satu petinggi level pertama ISIS di desa timur Deir al-Zor,” kata Rami Abdulrahman, direktur observatorium yang berbasis di Inggris tersebut, kepada Reuters.

Tapi rekaman yang dirilis pada hari Kamis, mengindikasikan bahwa al-Bagdadi memang masih hidup.

Pentagon sendiri tidak pernah mengonfirmasi kematian al-Baghdadi. Pejabat Pentagon, Letnan Jenderal Stephen Townsend mengatakan kepada The Associated Press pada akhir Agustus lalu bahwa dia tidak mempercayai rumor tersebut.

”Apakah saya percaya dia hidup? Ya," kata Townsend. "Ada juga beberapa indikator di jalur intelijen bahwa dia masih hidup.”

Credit sindonews.com

Qatar: Kami Tidak Akan Ekstradisi Al-Qaradawi

DOHA - Qatar tidak akan mengekstradisi ulama Yusuf Al-Qaradawi ke Mesir karena dia bukan teroris tapi lawan politik. Hal itu dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Qatar, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani.

Al-Qaradawi, ketua Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional, dicari di Mesir karena dia adalah anggota Ikhwanul Muslimin yang sekarang dilarang.

"Al-Qaradawi tidak akan diekstradisi karena dia telah menjadi warga negara Qatar sejak tahun 1970an. Dia juga bukan teroris tapi lawan politik yang memiliki sudut pandang berbeda," tegas al-Thani seperti dikutip dari Middle East Monitor, Jumat (29/9/2017).

"Informasi yang membawa beberapa negara anggota Dewan Kerjasama Teluk dan Mesir untuk mengklasifikasikan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris tidak sesuai dengan informasi yang dimiliki Qatar. Karena itu, kami belum mendaftarkan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris," lanjut al-Thani.

"Kami tuan rumah dari mereka yang dianggap sebagai lawan politik. Kami menjamu banyak orang lain dari berbagai negara dan bukan hanya dari Mesir," imbuhnya lagi.

"Kami tidak mengizinkan mereka (anggota Ikhwanul Muslimin) untuk terlibat dalam kegiatan politik di Qatar atau membawa negara kita sebagai titik awal untuk menghina atau menyerang negara mereka," jelas al-Thani.

Al-Thani mengatakan Doha tidak mendukung Ikhwanul Muslimin namun mendukung dan tetap mendukung rakyat Mesir. Karena alasan inilah Qatar belum menarik investasinya di Mesir yang jumlahnya mencapai sekitar USD20 miliar.

"Karena mereka melayani rakyat Mesir dan berkontribusi untuk menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi Mesir," terangnya.

"Qatar percaya bahwa jika Mesir tetap kuat, ini akan memberi dampak positif bagi dunia Arab," sambungnya.

Al-Thani menggambarkan Dewan Kerjasama Teluk (GCC) sangat penting dan menjadi sumber stabilitas di wilayah. Dia juga menekankan bahwa Qatar tidak mungkin menarik diri dari Dewan Kerjasama Teluk.

Qatar akan tetap berkomitmen untuk melestarikan keamanan di Teluk, terlepas dari kenyataan bahwa negara-negara embargo membuat Dewan Kerjasama Teluk berisiko dengan melanggar prinsip-prinsipnya.

"Namun, ada kebutuhan untuk mereformasi Dewan Kerjasama Teluk untuk menghormati kedaulatan negara-negara anggota dan untuk menghindari kebijakan terhadap negara-negara lain," ujar al-Thani.

Al-Thani mengulangi bahwa negaranya siap untuk sebuah dialog tanpa syarat untuk membahas tuntutan negara-negara embargo tanpa konsesi mengenai kedaulatannya.

Pada tanggal 5 Juni, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir memutuskan hubungan dengan Qatar atas dasar "dukungannya terhadap terorisme", sebuah tuduhan yang dibantah Doha dengan keras.

Credit sindonews.com

Dampak Referendum, Turki Hentikan Program Pelatihan bagi Peshmerga

ANKARA - Pemerintah Turki dilaporkan telah menghentikan pelatihan bagi pasukan Kurdi, atau yang disebut juga dengan Peshmerga di Irak utara. Penghentian pelatihan adalah bentuk protes Turki atas penyelenggaraan referendum kemerdekaan pemerintah Kurdi Irak (KRG).

Juru bicara pemerintah Turki, Bekir Bozdag menyatakan, penghentikan pelatihan hanyalah langkah awal. "Lebih banyak langkah akan mengikuti keputusan terhadap Peshmerga," kata Bozdag.

Bozdag, seperti dilansir Reuters pada Kamis (28/9), kembali menegaskan Turki khawatir referendum itu akan mengobarkan separatisme di antara suku Kurdi. Menurut pria yang juga menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri itu, semua langkah yang akan diambil Turki akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat Irak.

Sebelumnya, Presiden Tayyip Erdogan mengatakan, tidak dapat dipungkiri referendum di Irak utara, yang dilakukan meskipun ada peringatan dari Turki, akan berakhir dengan kekecewaan.

"Dengan inisiatif kemerdekaannya, pemerintah daerah Irak utara telah melemparkan dirinya ke dalam api," katanya saat berbicara kepada polisi Turki di Istana Kepresidenan Turki di Ankara.

Awal pekan ini, Erdogan mengatakan warga Kurdi Irak akan kelaparan jika negaranya menghentikan pasokan minyak kepada KRG. Erdogan memang telah berulang kali mengancam sanksi ekonomi terhadap KRG.

Credit sindonews.com

AS Kecam Tawaran Rusia Lindungi Iran dari Inspeksi IAEA

NEW YORK - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Nikki Haley, mengecam tawaran Rusia untuk melindungi Iran dari inspeksi badan pengawas nuklir PBB. Iran telah menyetujui kesepakatan nuklir dengan enam negara besar sebagai ganti pencabutan sanksi.

Kepatuhan Iran terhadap pembatasan nuklir sedang diverifikasi oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang berbasis di Wina. Terkait hal itu, Haley meminta IAEA untuk memperluas inspeksi dengan memasukkan lokasi militer. Permintaan ini membuat murka Teheran.

Sejumlah diplomat mengatakan Rusia telah berusaha untuk membatasi peran tersebut dengan alasan IAEA tidak memiliki wewenang untuk membuat bagian kesepakatan secara luas.

"Jika kesepakatan nuklir Iran memiliki makna, para pihak harus memiliki pemahaman yang sama mengenai persyaratannya," kata Haley dalam sebuah pernyataan.

"Tampaknya beberapa negara berusaha melindungi Iran dari lebih banyak inspeksi. Tanpa inspeksi, kesepakatan Iran adalah sebuah janji kosong," tegas Haley seperti dikutip dari Reuters, Jumat (29/9/2017).

Haley mengeluarkan pernyataan tersebut sebagai tanggapan terhadap Direktur Jenderal IAEA Yukiya Amano kepada Reuters bahwa kekuatan utama diperlukan untuk mengklarifikasi bagian kesepakatan yang disengketakan. Ini terkait dengan teknologi yang dapat digunakan untuk mengembangkan bom atom.

Bagian tersebut melarang kegiatan yang dapat berkontribusi terhadap pengembangan perangkat peledak nuklir. Ini berisi contoh-contoh seperti menggunakan model komputer yang mensimulasikan bom nuklir, atau merancang sistem peledak eksplosif multi-titik.

Tidak seperti banyak bagian lain dari kesepakatan, ketentuan, yang dikenal sebagai Bagian T, tidak menyebutkan IAEA atau spesifik tentang bagaimana hal itu akan diverifikasi. Rusia mengatakan bahwa berarti IAEA tidak memiliki kewenangan atasnya. Kekuatan Barat dan agensinya tidak sependapat.

Presiden AS Donald Trump telah menyebut kesepakatan nuklir Iran - yang dicapai oleh pendahulunya Barack Obama - "sebuah rasa malu kepada Amerika Serikat."

Trump telah mengisyaratkan bahwa dia mungkin tidak menyetujui kembali kesepakatan tersebut ketika akan ditinjau oleh tenggat waktu pertengahan Oktober. Selanjutnya, Kongres AS akan memiliki waktu 60 hari untuk memutuskan apakah akan menjatuhkan sanksi yang dibebaskan berdasarkan kesepakatan tersebut, yang dikenal secara resmi sebagai Joint Comprehensive Rencana Aksi (JCPOA).

Credit sindonews.com