CUPUMA

Jumat, 25 Januari 2019

Turki: AS Terlalu Sering Campuri Urusan Dalam Negeri Venezuela

ANKARA - Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu mengatakan, Amerika Serikat (AS) telah berulang kali mengganggu politik dalam negeri Venezuela. Turki, bersama dengan Rusia adalah negara-negara yang mendukung pemerintahan Nicolas Maduro.

"AS dan beberapa negara Amerika Latin telah berulang kali campur tangan dalam urusan internal Venezuela," kata Cavusoglu dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Andolu Agency pada Kamis (24/1).

Cavusoglu kemudian mengatakan, "sangat aneh" bahwa pemimpin Majelis Nasional Venezuela, Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara, meskipun negara tersebut memiliki presiden terpilih.

Sementara itu, sebelumnya diwartakan Maduro mengatakan Venezuela memutuskan semua hubungan diplomatik dengan AS, mengusir para diplomat Washington dan memberi mereka waktu 72 jam bagi mereka untuk keluar dari Venezuela.

Langkah itu diambil Maduro setelah pemerintahan Presiden AS, Donald Trump mengakui Guaido sebagai presiden interim negara itu. Pengakuan Trump itu membuat ketegangan kedua negara memanas. Maduro mengatakan bahwa AS membuat "kesalahan besar" dengan mengakui Guaido sebagai presiden interim.

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan Washington tidak percaya Nicolas Maduro memiliki wewenang hukum untuk memutuskan hubungan diplomatik antara Venezuela dengan AS.

"AS tidak mengakui rezim Maduro sebagai pemerintah Venezuela. Karenanya AS tidak menganggap mantan presiden Nicolas Maduro memiliki wewenang hukum untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan ASt atau untuk menyatakan diplomat kami persona non grata," kata Pompeo.

Credit sindonews.com

Erdogan Suarakan Dukungan untuk Maduro

ANKARA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyuarakan solidaritas dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Dukungan ini diberikan setelah Washington mengakui pemimpin parlemen Venezuela, Majelis Nasional, yang dikendalikan oposisi Juan Guaido sebagai presiden sementara.

"Saudara Maduro, berdirilah tegap, Turki mendukung Anda, Erdogan memberi tahu Presiden Nicolas Maduro melalui telepon," menurut juru bicara kepresidenan Turki Ibrahim Kalin di Twitter.

Kalin pun membagikan tagar #WeAreMADURO untuk menunjukkan solidaritas di Twitter seperti dikutip dari Anadolu, Kamis (24/1/2019).

Sebelumnya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan dukungannya untuk Guaido. Sebaliknya, Trump menyatakan pemerintahan Presiden Nicolas Maduro tidak sah.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro pun mengecam keputusan itu dan mengatakan negaranya memutuskan hubungan diplomatik dengan AS. Ia memberikan waktu bagi para diplomat AS 72 jam untuk meninggalkan negara itu.

Maduro membuat pengumuman sambil berbicara kepada para pendukungnya yang berkumpul di Istana Presiden di Ibu Kota Caracas.

Credit sindonews.com

Nicolas Maduro vs Juan Guaido, Siapa Mendukung Siapa?

CB, Jakarta - Pemimpin oposisi Juan Guaido pada Rabu kemarin mengklaim diri sebagai presiden Venezuela, pemegang hak penuh angkatan bersenjata, untuk menentang rezim Nicolas Maduro selama kudeta Venezuela dalam demonstrasi di Caracas.
Masyarakat internasional dan oposisi Venezuela mengklaim pemilu Mei 2018 yang memenangkan Maduro untuk masa jabatan kedua dianggap tidak sah dan diwarnai banyak kecurangan. Guaido mendesak pemilu ulang yang ditentang Maduro.

Selama sepuluh tahun terakhir, Juan Guaido, telah memprotes kepemimpinan Venezuela sejak masa akhir Hugo Chavez yang menjanjikan pemerintahan demokrasi dan pemilu adil. Guaido juga menuntut amnesti bagi perwira militer yang menentang Maduro. Baik Nicolas Maduro dan Juan Guaido memiliki bendukungnya masing-masing, seperti dikutip dari Reuters, 24 Januari 2019.
NICOLAS MADURO
Jajaran tinggi militer Venezuela tampaknya masih mendukung Maduro. Menteri Pertahanan Vladimir Padrino telah menegaskan dukungan kepada Maduro dalam twitnya Rabu kemarin dan mengatakan angkatan bersenjata Venezuela tidak akan mengikuti pihak yang mengklaim diri sebagai presiden.

Selain itu, Mahkamah Agung, yang diisi oleh loyalis Maduro juga berdiri di belakangnya. Ini ditandai semua langkah yang diambil oleh kongres yang dipimpin Guaido dianulir Mahkamah Agung.

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dan Menteri Pertahanan, Vladimir Padrino Lopez. Reuters
Sementara perusahaan terbesar dan penting Venezuela, perusahaan minyak negara PDVSA, yang merupakan sumber pendapatan utama negara, juga masih mendukung Maduro.
"Kita tidak punya presiden lain selain Maduro," ujar Direktur Utama PDVSA dan Menteri Perminyakan Manuel Quevedo, pada Rabu kemarin.
Yang terakhir dukungan kepada Maduro berasal dari negara-negara tetangga sepaham seperti Kuba dan Bolivia. Sementara pemimpin dari sayap kiri Andres Manuel Lopez Labrador yang baru menjabat setahun ini, membatalkan sikap oposisi terhadap Maduro, namun tidak ingin ikut campur dalam kebijakan dalam negeri Venezuela dan mengambil sikap tengah.

JUAN GUAIDO
Pendukung terbesar Juan Guaido tentu berasal dari Amerika Serikat yang pertama kali mengakui klaim diri presiden Venezuela. Pada Rabu kemarin, pemerintahan AS akan menggunakan "kekuasaan diplomatik dan ekonomi" untuk mengembalikan demokrasi di Venezuela.

Juan Guaido.[REUTERS/Carlos Garcia Rawlins]
Sementara negara-negara tetangga Amerika Latin yang berhaluan sayap kanan, seperti Brasil, Kolombia dan Argentina, mendukung Guaido.

Sejauh ini belum ada dukungan dari kelas menengah dan elit Venezuela karena protes menentang Maduro masih dilakukan oleh kelas pekerja dan warga menengah ke bawah.
Meskipun pejabat tinggi militer mendukung Maduro, sejumlah perwira rendah telah kecewa dengan pemerintahan Maduro. Pada Senin kemarin, pemerintah Venezuela melakukan "bersih-bersih" di jajaran militer setelah sejumlah perwira mencuri senjata, menculik perwira pro pemerintah dan meminta penggulingan Nicolas Maduro.

Credit tempo.co

Ada Dua Presiden Venezuela, Menhan Dukung Maduro

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dan Menteri Pertahanan, Vladimir Padrino Lopez. Reuters

CB, Caracas – Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino Lopez mengatakan angkatan bersenjata menolak orang yang mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai Presiden atau didukung oleh “kepentingan gelap”.

“Rasa putus asa dan sikap intoleran mengancam perdamaian bangsa. Tentara pembela Tanah Air tidak menerima seorang Presiden yang dipaksakan oleh bayangan kepentingan tidak jelas atau yang menyatakan dirinya sendiri di luar hukum. Angkatan Bersenjata Venezuela membela konstitusi kita dan merupakan penjamin kedaulatan nasional,” kata Padrino Lopez lewat akun Twitter @VladimirPadrino pada Kamis, 24 Januari 2019.

Pernyataan Padrino ini keluar beberapa jam setelah pemimpin oposisi Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai Presiden interim Venezuela dan mengambil semua kekuasaan kepresidenan dari Presiden Nicolas Maduro.

Guaido mengatakan ini dihadapan ratusan ribu pendukung yang berunjuk rasa di Caracas, Venezuela, pada Rabu, 23 Januari 2019.
Padrino Lopez juga mencuit ulang cuitan dari akun Maduro yaitu @NicolasMaduro, yang berisi pesan kepada masyarakat untuk bersiaga dan memobilisasi untuk menjaga stabilitas Tanah Air. “Menolak kudeta dan intervensi. Venezuela menginginkan perdamaian,” cuit Maduro.

Akun Padrino Lopez juga mencuit ulang pernyataan dukungan kesetiaan dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara kepada Presiden Maduro.

Maduro juga menyerukan agar militer bersatu mendukungnya. “Mencoba memaksakan pemerintahan lewat jalur ekstra konstitusional, kami tidak bisa menerimanya,” kata Maduro yang baru saja dilantik pada 10 Januari 2019 untuk masa kepresidenan kedua selama enam tahun. "Kita akan mampu mengatasi ini. Kita akan menang."
Dalam orasinya di hadapan pendukung di Caracas, Guaido mengatakan Venezuela sekarang berada di dalam kekuasaan diktator. Dia mengucapkan terima kasih atas dukungan berbagai negara kepadanya.

Saat ini, Venezuela mengalami krisis ekonomi dengan sekitar 2.3 juta orang melarikan diri ke negara lain sejak 2015 menurut data PBB. IMF melansir inflasi bakal mencapai 10 juta persen pada 2019.

Credit tempo.co

Jerman Sebut Terpilihnya Presiden Venezuela Maduro tidak Sah

Nicolas Maduro

Foto: EPA-EFE/Miguel Gutierrez

Jerman dukung oposisi.

CB, BERLIN -- Pemerintah Jerman menyerukan pemilihan demokratis baru di Venezuela, mereka memiliki pandangan yang sama dengan Amerika Serikat. Jerman mengatakan mereka di pihak Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi, bukan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

"Mengenai Venezuela, kami tidak netral. Kami mendukung Majelis Nasional, yang dipilih oleh rakyat. Maduro tidak memiliki legitimasi demokratis sebagai Presiden," kata Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas di Twitter, Jumat (25/1).

Sebelumnya, pada Kamis (24/1), Amerika Serikat meminta pertemuan publik Dewan Keamanan AS di Venezuela, sehari setelah mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela dan mendesak negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama.

Pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara pada Rabu (23/1), ia mendapatkan dukungan dari Presiden AS Donald Trump dan beberapa negara Amerika Latin. Maduro telah menanggapi dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat dan memerintahkan para diplomat negara itu untuk pergi.

Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Jerman mengatakan Majelis Nasional memiliki peran khusus dalam mengamankan masa depan yang bebas untuk Venezuela.

"Rakyat Venezuela dengan berani berkomitmen untuk masa depan yang bebas bagi negara ini. Ini membutuhkan proses politik yang mengarah pada pemilihan yang bebas dan kredibel. Majelis Nasional yang terpilih secara demokratis memiliki peran khusus untuk dimainkan di sini," kata juru bicara pemerintah Steffen Seibert melalui Twitter.

Credit republika.co.id

Ikuti Jejak AS, Inggris Akui Guaido Pemimpin Venezuela

Pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido (tengah depan)

Foto: AP Photo/Fernando Llano

Inggris menilai pemilu Venezuela berlangsung cacat.

CB, LONODN -- Inggris mengikuti jejak AS mendukung pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido sebagai ketua Majelis Nasional yang terpilih secara demokratis. Hal itu diungkapkan juru bicara Perdana Menteri Theresa May pada Kamis (25/1).

Pemerintah Inggris menilai, pemilu presiden 2018 berlangsung tidak secara bebas dan adil. Guaido pada Rabu menyatakan dirinya sebagai presiden sementara. Ia mengantongi dukungan dari Washington dan sejumlah negara Amerika Latin.

"Pemilu Presiden 2018 di Venezuela tidak berlangsung secara bebas dan adil, sehingga dasar kekuatan rezim tersebut cacat. Kami mendukung penuh Majelis Nasional yang terpilih secara demokratis dengan Juan Guaido sebagai presidennya," kata juru bicara May.

Ia juga menilai keputusan Nicolas Maduro untuk memutus hubungan diplomatik dengan Venezuela tak dapat diterima.

Tekanan terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro menguat. Sejumlah negara Amerika Latin seperti Argentina, Brasil, Cile, Kolombia, Kosta Rika, Ekuador, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, dan Peru menolak terpilihnya Maduro.

Mereka lebih memilih mengaku pemimpin oposisi di Majelis Nasional Venezuela, Juan Guaido (35 tahun) sebagai presiden. Tak hanya di kawasan Latin, Amerika Serikat, sebagai pemain besar di perpolitikan dunia juga ngotot untuk menyingkirkan Maduro. Presiden AS Donald Trump juga lebih memilih mengakui Guaido.

Credit republika.co.id

Lobi Negara Kawasan, Pompeo Dorong Kudeta Venezuela?

Nicolas Maduro

Foto: EPA-EFE/Miguel Gutierrez

Venezuela menilai langkah AS sama saja kudeta dan melanggar hukum internasional.

CB, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mendesak pemerintah Amerika Latin untuk mengakui Juan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela. Ia juga menyatakan, pemerintahan Nicolas Maduro yang saat ini menjabat sebagai presiden, tidak sah.

Hal tersebut disampaikan Pompeo di hadapan sejumlah Organisasi Negara Amerika (Organization of Americans States/OAS) yang berbasis di Washington, Kamis (24/1).

Dalam sambutannya, Pompeo juga mengatakan, komunitas internasional telah menyaksikan penederitaan Venezuela terlalu lama. "Tirani rezim Maduro sudah terlalu lama mencekik warga dan negaranya. Semua negara anggota yang telah berkomitmen untuk menegakkan piagam demokrasi antar-Amerika sekarang harus mengakui (Guadio) sebagai presiden sementara," ucapnya seperti dilansir di Reuters, Kamis (24/1).

Anggota OAS sendiri masih terbagi menjadi dua kubu. Ada yang ingin mempertahankan Maduro dan ingin mengakui Guadio sebagai presiden. Namun mayoritas negara sudah memilih opsi kedua, termasuk Kanada, Brasil, Peru, Cile, Kolombia dan Argentina. Tapi, negara lain seperti Meksiko, El Salvador dan Nikaragua menyatakan akan tetap netral atau terus mendukung Maduro.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Meksiko menyatakan keprihatinan terhadap rencana pengakuan Guaido sebagai presiden. Sebab, langkah tersebut akan mengarah lebih banyak pada kekerasan seiring dengan tingginya dukungan angkatan bersenjata Venezuela kepada Maduro.
Tapi, Pompeo terus mendesak perubahan. Menurutnya, waktu perdebatan antar anggota OAS kini sudah seharusnya selesai dan menghasilkan keputusan. "Rezim manta presiden Nicolas Maduro tidak sah. Rezimnya bangkrut secara moral, secara ekonomi tidak kompeten dan sangat korup. Itu tidak demokratis," ujarnya.

Dalam sambutannya, Pompeo berjanji memberikan 20 juta dolar AS untuk bantuan kemanusiaan bagi Venezuela. Khususnya, untuk mengatasi penurunan ekonomi, hiperinflasi dan kekurangan makanan maupun obat-obatan yang sudah memicu eksodus jutaan orang.

Sebelumnya, pada Rabu (23/1), pemerintahan Presiden AS Donald Trump meningkatkan tekanan pada Maduro untuk segera mundur dan mengakui Guaido, kepala kongres Majelis Nasional yang dikontrol oposisi.

"Kami terus menganggap, pemerintahan Maduro tidak sah dan bertanggung jawab atas segala ancaman yang mungkin ditimbulkan untuk keselamatan warga Venezuela," ujar Trump.

Atas keputusan trump, Maduro sudah membuat langkah. Ia memerintahkan seluruh diplomat AS yang berada di Venezuela untuk keluar dalam waktu 72 jam. Maduro juga menyatakan Venezuela memutuskan hubungan diplomatik dengan AS.

Sementara itu, perwakilan Venezuela untuk OAS mengatakan, dorongan AS itu sama saja dengan kudeta dan melanggar hukum internasional. "Ini adalah kekejaman terhadap demokrasi, kedaulatan dan hak atas perdamaian yang dinikmati bangsa kami. Ini merupakan pelanggaran terhadap seluruh hukum internasional," katanya.

Credit republika.co.id

Mengenal Sultan Pahang, Sosok Raja Baru Malaysia

KUALA LUMPUR - Anggota keluarga Kerajaan Malaysia memilih Sultan Abdullah Ibni Sultan Ahmad Shah sebagai raja baru. Sultan dari Pahang ini menggantikan Sultan Muhammad V yang turun takhta secara mengejutkan.

Sultan Abdullah, 59, penguasa negara bagian Pahang tengah, secara resmi akan mengambil alih takhta pada 31 Januari untuk masa jabatan lima tahun. Demikian pernyataan penjaga stempel penguasa kerajaan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (24/1/2019) yang dikutip Reuters.

Malaysia adalah monarki konstitusional dengan raja mengambil peran seremonial, termasuk bertindak sebagai penjaga Islam di negara mayoritas Muslim. Persetujuan raja diperlukan untuk penunjukan perdana menteri dan berbagai pejabat senior.

Sembilan rumah tangga kerajaan Malaysia bergiliran untuk memberikan seorang raja, yang dipilih di Dewan Penguasa. Raja terpilih akan berkuasa hingga lima tahun ke depan.

Sultan Muhammad V yang mengundurkan diri meski baru memerintah dua tahun adalah penguasa negara bagian Kelantan.

Pengunduran diri Sultan Muhammad V menjadi sejarah baru di Kerajaan Malaysia karena belum pernah ada raja yang turun takhta sebelum menyelesaikan masa jabatannya.

Tidak ada alasan yang diberikan atas keputusan pengunduran diri Sultan Muhammad V. Dia mengundurkan diri setelah foto-foto pernikahannya dengan Miss Moscow 2015; Oksana Voevodina, bermunculan di media sosial. Kerajaan Malaysia tak pernah bersedia mengonfirmasi pernikahan yang dilaporkan berlangsung di Rusia tersebut.

Sultan Abdullah, sang raja baru Malaysia, juga tercatat menjadi penguasa baru Pahang pada pekan lalu setelah menggantikan ayahnya yang sakit.

Mengutip Reuters, Sultan Abdullah adalah anggota dewan pengawas non-eksekutif FIFA. Dia juga presiden Federasi Hoki Asia.

Credit sindonews.com

Sultan Abdullah dari Kerajaan Pahang Ditunjuk Jadi Raja Malaysia

Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah saat pelantikan sebagai penguasa Pahang di Istana Abu bakar, di Pekan, Malaysia, 15 Januari 2019.[Malay Mail]

CB, Jakarta - Anggota keluarga kerajaan Malaysia menunjuk Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah sebagai raja Malaysia yang baru pada Kamis.
Sultan Abdullah, 59 tahun, penguasa Pahang, akan mengambil alih tahta pada 31 Januari untuk waktu lima tahun, seperti dilaporkan Reuters, 24 Januari 2019.

Malaysia sebagai negara monarki konstitusional memiliki raja yang beperan sebagai pemimpin upacara, termasuk berperan sebagai penjaga agama Islam di Malaysia. Raja berperan melantik perdana menteri dan pejabat pemerintahan senior.

Malaysia memiliki sembilan keluarga kerajaan yang berperan memilih raja, yang dipilih melalui semacam Dewan Sura yang terdiri dari sembilan keluarga kerajaan yang dipimpin oleh masing-masing sultan. Raja dipilih untuk masa jabatan lima tahun.

Penunjukan Sultan Pahang yang bernama lengkap Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, membuat penduduk Pahang berbangga.

Sultan Muhammad V, merupakan raja di Kerajaan Kelantan, dan baru saja mengundurkan diri sebagai Raja Malaysia pada 6 Januari 2019. Shutterstock
Mereka yang diwawancarai oleh New Straits Times mengatakan bahwa mereka bangga Yang Di-Pertuan Agong baru (sebutan bagi raja Malaysia) berasal dari Pahang, dan bahwa dia adalah seorang penguasa yang dekat dengan rakyat.
Kepala Keluarga Kerajaan Pahang adalah garis penerus yang akan menjadi raja menggantikan Sultan Muhammad V, kepala negara Kelantan, yang mengundurkan diri pada awal bulan ini, dua tahun masa jabatannya. Pengunduran diri Muhammad V mencatat sejarah pertama kalinya raja Malaysia mengundurkan diri sebelum habis masa jabatan.

Sultan Muhammad V tidak memberikan alasan pengunduran dirinya, setelah ia menikah dengan ratu kecantikan Rusia Miss Moscow 2015, Oksana Voevodina, yang viral di media sosial pada Desember kemarin.Sultan Abdullah, menjadi penguasa Pahang menggantikan ayahnya minggu lalu. Raja Malaysia baru ini juga menjabat pengawas non-eksekutif FIFA dan ketua federasi hoki Asia, Asian Hockey Federation.

Credit tempo.co

China pertanyakan konsep Indo-Pasifik ASEAN

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menjelaskan mengenai hasil kunjungan China Policy Group (CPG) ke China pada Desember 2018 dalam diskusi FPCI di Jakarta, Kamis (24/1/2019). (ANTARA News/Yashinta Difa)

Jakarta (CB) - Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengatakan bahwa China mempertanyakan konsep Indo-Pasifik yang diajukan Indonesia untuk diadopsi oleh ASEAN.

"Tanggapan mereka tidak positif, tetapi juga tidak mendukung," kata Dino dalam diskusi yang diselenggarakan FPCI di Jakarta, Kamis (24/1).

Dalam diskusi bertajuk "China after 40 Years of Reforms: Impressions from China Policy Group (CPG) Visit to China" tersebut, Dino memaparkan beberapa poin hasil kunjungannya ke China pada Desember 2018.

China, menurut Dino, tidak menolak konsep Indo-Pasifik yang menekankan pada prinsip keterbukaan, inklusivitas, transparansi, menghormati hukum internasional, dan sentralitas ASEAN, tetapi juga tidak merasa nyaman dengan konsep tersebut.

Konsep Indo-Pasifik pertama dipopulerkan oleh Amerika Serikat untuk menyaingi pengaruh China yang gencar menjalankan proyek-proyek infrastruktur bernilai triliunan dolar AS melalui Belt and Road Initiative (BRI).

Setelah AS, beberapa negara termasuk Indonesia berupaya mengembangkan konsepnya masing-masing mengenai Indo-Pasifik, untuk memastikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Asia Tenggara di tengah tarik-menarik konstelasi kekuatan dunia.

"China belum mencerna konsep Indo-Pasifik dengan baik, tetapi mereka mengakui bahwa ini adalah konsep yang penting," ujar Dino.

Tantangan untuk pengembangan konsep Indo-Pasifik saat ini, menurut dia, adalah membentuk fondasi konsep yang inklusif.

Konsep Indo-Pasifik ASEAN tidak boleh mencangkok konsep negara atau blok lain.

"Selain itu, kesetaraan harus menjadi bagian dalam dokumen konsep karena prinsip yang dipegang di kawasan. Kita memperlakukan siapapun sama, tidak pernah memandang rendah siapapun," kata mantan wakil menteri luar negeri RI itu.

Dalam kunjungan ke China bersama dengan CPG, Dino melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri China Kong Xuanyou, Deputi Penelitian Kebijakan pada Departemen Internasional Partai Komunis China (CPC) Huang Yihua, serta sejumlah think-tank, seperti China Institute of International Studies (CIIS), China Institute of Contemporary International Relations (CICIR), Guangdong University, dan Guangdong Institute for International Strategies (GIIS).

CPG adalah kelompok yang terdiri dari pejabat pemerintah, pakar, dan akademisi, yang terlibat dalam diskusi rutin untuk melacak perkembangan di China dan juga Indonesia.

Credit antaranews.com

Indonesia dorong DK PBB dukung proses perdamaian Kolombia

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pertemuan DK PBB yang membahas perkembangan proses perdamaian antara Pemerintah Kolombia dengan Kelompok Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (23/1). (Kementerian Luar Negeri RI)

Jakarta, 24/1 (CB) - Pemerintah Indonesia mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk mendukung proses perdamaian Kolombia, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Kamis.

"Indonesia senang dapat mendukung proses perdamaian di Kolombia," kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pertemuan DK PBB yang membahas perkembangan proses perdamaian antara Pemerintah Kolombia dengan Kelompok Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (23/1).

Menlu RI menyampaikan bahwa atas permintaan Pemerintah Kolombia, Menlu RI dan delegasi Indonesia pada 2015 ke Kolombia untuk membagi pengalaman proses perdamaian antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sangat senang saat Pemerintah Kolombia dan FARC pada 2016 berhasil menyepakati "the Final Agreement to End the Armed Conflict and Build a Stable and Lasting Peace" mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 50 tahun.

"Indonesia percaya Pemerintah Kolombia memiliki komitmen kuat untuk memajukan proses perdamaian di Kolombia," tutur Menlu Retno.

Lebih lanjut Menlu RI menekankan bahwa keberhasilan implementasi perjanjian damai antara Pemerintah Kolombia dan FARC sangat bergantung kepada komitmen seluruh pihak yang terlibat. Dalam upaya mendukung implementasi perjanjian damai Kolombia, Menlu RI menyampaikan kesiapan Indonesia untuk bekerja sama dengan Kolombia mendukung program program pascakonflik, khususnya demobilisasi, perlucutan senjata dan reintegrasi (DDR).

"Proses reintegrasi dan pembangunan perdamaian pasca-konflik yang efektif adalah kunci dari keberhasilan implementasi perjanjian damai," tegas Menlu Retno.

Dalam konteks itu, Menlu RI mencontohkan program kerja sama "Oil Palm for Peace" yang sedang dilakukan dengan Kolombia. Program tersebut bertujuan mengkonversi lahan koka menjadi komoditas yang produktif seperti minyak kelapa sawit dan karet. "Program Oil Palm for Peace, akan membantu integrasi sosio-ekonomi pasca konflik di Kolombia," ucap Menlu Retno.

Selain proses reintegrasi, Menlu RI juga menekankan pentingnya tantangan-tantangan terhadap keamanan di Kolombia terus dikelola secara tepat, guna mendorong keberhasilan proses perdamaian. "Penegakan hukum juga harus terus memperhatikan hak asasi manusia," ujar Menlu Retno.

Menlu RI juga menegskan perlunya kedua belah pihak menjalankan komitmen yang telah disepakati bersama. Hal itu mengigat kesuksesan proses perdamaian bergantung pada seberapa jauh masing-masing pihak menghormati komitmennya.

Dalam pertemuan itu, Menlu RI menekankan pentingnya seluruh anggota DK PBB menyatukan pandangan dalam membantu Kolombia menuju perdamaian yang stabil dan abadi. Dukungan DK PBB dan masyarakat internasional diperlukan agar proses perdamaian berjalan mulus.

Penandatanganan kesepakatan damai antara Pemerintah Kolombia dan FARC pada 2016 merupakan sebuah peristiwa bersejarah yang berhasil mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 50 tahun dan salah satu konflik terlama di dunia.

Pemerintah Kolombia kemudian meminta bantuan PBB untuk menjadi pihak ketiga dari perjanjian damai Kolombia untuk mengawal implementasi kesepakatan perjanjian damai.

DK PBB menyambut positif permintaan itu dengan membentuk Tim Verifikasi PBB di Kolombia (UN Verification Mission in Colombia) telah bertugas sejak akhir 2016.

Credit antaranews.com

Sekjen PBB Minta Venezuela Gelar Dialog Cegah Krisis Politik

Sekjen PBB, Antonio Guterres, meminta Venezuela mengadakan dialog menghindari krisis politik setelah Juan Guaido mendeklarasikan diri sebagai presiden menggantikan Nicolas Maduro. (Reuters/Linus Escandor Ii/Pool)

Jakarta, CB -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, meminta Venezuela segera mengadakan dialog untuk menghindari krisis politik setelah pemimpin oposisi, Juan Guaido, mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara menggantikan Nicolas Maduro.

"Kami harap dialog dapat dilakukan untuk menghindari eskalasi konflik yang akan menimbulkan bencana bagi rakyat Venezuela dan bagi kawasan," katanya di Forum Ekonomi Dunia di Davos, sebagaimana dikutip AFP, Kamis (24/1).

Guaido mendeklarasikan diri sebagai presiden interim saat aksi besar-besaran yang menentang pemerintahan Maduro meluas di Venezuela.

Sebagai pemimpin Majelis Nasional, Guaido mengklaim ia memiliki kewenangan untuk mengambil alih pemerintahan Maduro, yang terpilih melalui pemilihan umum tidak sah.

Ia pun mendapat dukungan dari AS, Kanada, dan sejumlah negara Amerika Latin, seperti Brasil, Kolombia, Chile, dan Peru. Sementara itu, sekutu dekat Venezuela, seperti Turki dan Rusia tetap mendukung Maduro.

Di tengah kisruh ini, Guterres berkata, "Pemerintah berdaulat memiliki kemungkinan untuk memutuskan apa pun yang mereka inginkan. Yang kami khawatirkan tentang situasi di Venezuela adalah penderitaan rakyat Venezuela."

Ketidakpercayaan rakyat terhadap Maduro memuncak karena sang presiden tak dapat membawa Venezuela dari kemiskinan, bahkan membuat perekonomian kian terpuruk.

PBB melaporkan sekitar 2,3 juta orang meninggalkan Venezuela sejak 2015, sementara Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan inflasi akan mengalami peningkatan secara mengejutkan hingga mencapai 10 juta persen tahun ini.

Credit cnnindonesia.com

'Kudeta' Venezuela, Kisruh Pemilu Berujung Perebutan Takhta

Bermula dari tudingan kecurangan dalam pemilu, kepemimpinan Venezuela berakhir dengan perebutan kuasa antara Nicolas Maduro dan Juan Guaido. (Reuters/Carlos Garcia Rawlins)

Jakarta, CB -- Kisruh 'kudeta' kursi kepresidenan Venezuela kian panas setelah Presiden Majelis Nasional, Juan Guaido, mendeklarasikan diri sebagai pemimpin interim di tengah gelombang protes anti-Nicolas Maduro.

Polemik ini sebenarnya bermula ketika Venezuela menggelar pemilihan umum pada 20 Mei 2018. Saat itu, popularitas Maduro terpuruk di tengah protes masyarakat yang menganggapnya gagal membawa Venezuela keluar dari krisis.

Di bawah pemerintahannya, Venezuela mengalami hiperinflasi hingga 10 juta persen, krisis produksi minyak, tingkat kelaparan dan kriminalitas yang tinggi, hingga berujung pada kemiskinan.

Ia pun disebut menghalalkan segala cara untuk memenangkan pemilu, dimulai dengan pembentukan Majelis Konstituen pada Agustus 2017. Kewenangan majelis tersebut dapat menggantikan parlemen di bawah Majelis Nasional yang saat itu dikuasai oposisi.

Sejumlah kejanggalan pada pilpres itu kemudian mulai menuai kecurigaan berbagai pihak, termasuk tanggal penyelenggaraannya. Awalnya, pemilu dijadwalkan digelar pada Desember 2018, tapi kemudian dipercepat menjadi 22 April hingga 20 Mei 2018.

Sejak Februari 2018, pemimpin koalisi oposisi Venezuela menyatakan akan memboikot pilpres. Mereka percaya pilpres tersebut sudah diatur untuk memenangkan Maduro.

Maduro akhirnya memenangkan pilpres 2018 dengan perolehan 67,7 persen suara dan kembali memegang kekuasaan hingga 2025.

Namun, sejumlah analisis dan jajak pendapat menunjukkan bahwa pemilu tersebut merupakan pilpres dengan angka pemilih terendah di era demokrasi negara tersebut.

Dengan 92 persen suara terhitung, koalisi oposisi Broad Front mengklaim hanya sekitar 30 persen masyarakat Venezuela yang memberikan suaranya dalam pilpres 2018.

Dua kandidat lawan Maduro di pilpres, yakni Henri Falcon dan Javier Bertucci, menolak hasil pilpres tersebut dan menyatakan bahwa proses pemilu tidak sah.

Falcon mengecam pilpres tersebut sebagai pemilu sistematis. Ia menuding pemerintah memberikan imbalan agar masyarakat memilih Maduro, dan pengawas pemilu dilarang mengawasi di banyak tempat pemilihan.

Nicolas Maduro disebut menghalalkan segala cara untuk memenangkan pemilu. (Miraflores Palace/Handout via Reuters)

Dewan Pemilihan Nasional (CNE), yang bertugas mengawasi pemilihan di Venezuela, diklaim tak bertugas dengan semestinya lantaran dikendalikan oleh simpatisan Maduro.

Negara-negara seperti AS, Australia, hingga organisasi internasional mulai dari Perserikatan Bangsa Bangsa, Uni Eropa, hingga Organisasi Negara Amerika pun meragukan keabsahan pilpres itu.

Meskipun menuai banyak kritik, Maduro tetap disumpah kembali menjadi presiden Venezuela pada 10 Januari 2019.

Semenjak Maduro mengambil sumpah, berbagai aksi protes melawan pemerintahannya menyemut di berbagai penjuru negara.

Sehari setelah Maduro resmi menjadi presiden, Guaido mengadakan demonstrasi di Caracas. Saat itu, Majelis Nasional menyatakan Guaido sebagai sosok presiden interim Venezuela sesuai konstitusi.

Pernyataan tersebut dijawab dengan cibiran Maduro yang menyebut Guaido dengan sebutan 'bocah'. Menteri Kekuatan Populer untuk Layanan Penjara Venezuela, Iris Varela, bahkan mengaku telah menyiapkan sel penjara untuk oposisi tersebut.

Pada 13 Januari, Guaido ditahan oleh Layanan Intelijen Bolivarian (SEBIN) selama 45 menit. Beberapa hari setelah itu, sekelompok mantan tentara dan polisi di Peru mengumumkan dukungan mereka untuk Guaido, diikuti dengan demonstrasi dukungan ribuan warga di Carabobo, Valencia, dan kota-kota lain.

Rentetan protes terus bergulir hingga kini, dengan dukungan dari berbagai pejabat tinggi negara-negara lain, termasuk Presiden AS, Donald Trump, dan wakilnya, Mike Pence.

Setidaknya 13 orang dilaporkan tewas dalam dua hari demonstrasi besar-besaran melawan Maduro, Senin pekan ini. Di hari yang sama, 27 personel militer ditahan otoritas Venezuela karena menyatakan keinginan membelot.

Dalam sebuah video, puluhan tentara itu mengajak masyarakat untuk mendukung mereka dengan menggelar aksi pada Senin (21/1). Para warga pun turun ke jalan, menggelar aksi yang kemudian berujung ricuh.

Demonstrasi ini disebut-sebut sebagai bentrokan paling signifikan antara pemerintah dan oposisi setelah protes sebelumnya yang menewasan 125 orang antara April dan Juli 2017.

Di tengah kisruh ini, pemimpin Majelis Nasional, Juan Guaido, mendeklarasikan diri sebagai presiden interim Venezuela dan langsung mendapatkan dukungan dari Trump dan sejumlah pemimpin negara Amerika Latin lainnya.

Menurut Trump, Majelis Nasional pimpinan Guiado adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang sah pilihan rakyat Venezuela.

Di tengah ketidakjelasan kepemimpinan ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta Venezuela menggelar dialog untuk menghindari krisis politik.

Credit cnnindonesia.com

AS Perintahkan Diplomatnya Tinggalkan Venezuela

CB - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) memerintahkan staf di Kedutaan Besar di Venezuela untuk meniggalkan negara itu. Perintah ini keluar satu hari setelah Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan ia memberikan waktu 72 jam bagi diplomat AS untuk keluar dari negara itu.

Awalnya, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan bahwa karena Amerika tidak menganggap Maduro sebagai pemimpin Venezuela yang sah.

"Ia tidak memiliki otoritas hukum untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat atau menyatakan diplomat kami persona non grata," katanya.

Namun, Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa staf dan diplomat yang tidak menduduki jabatan penting untuk operasi akan meninggalkan negara itu dengan alasan keamanan. Kedutaan besar di Caracas akan tetap terbuka seperti dikutip dari Fox News, Jumat (25/1/2019).

Langkah ini dilakukan beberapa hari setelah pemerintahan Trump mengumumkan pihaknya mengakui pemimpin oposisi Venezuela, Juan Gaido, sebagai presiden sementara.

Sebelumnya, Maduro memerintahkan semua diplomat Venezuela pulang dari AS dan mengatakan akan menutup kedutaannya. Dia mengatakan jika pejabat AS memiliki akal, mereka akan menarik keluar diplomat mereka sendiri, daripada menentang perintahnya.

AS dan Venezuela belum pernah bertukar duta besar dalam hampir satu dekade, tetapi mereka telah mempertahankan staf diplomatik.

Wakil Presiden Mike Pence pada hari Selasa, dalam rekaman video yang dikirim ke Venezuela, menyebut Maduro sebagai "seorang diktator tanpa klaim sah atas kekuasaan."

"Dia tidak pernah memenangkan kursi kepresidenan dalam pemilihan yang bebas dan adil, dan telah mempertahankan cengkeramannya dengan memenjarakan siapa pun yang berani menentangnya," kata Pence dalam video itu.

Maduro, yang memulai masa jabatan keduanya sebagai presiden pada 10 Januari setelah pemilihan yang disengketakan, menghadapi meningkatnya permusuhan dari masyarakat internasional. Dia telah berusaha untuk mendapatkan dukungan dari angkatan bersenjata dengan membagikan pos-pos penting kepada para jenderal penting, termasuk satu sebagai kepala monopoli minyak yang merupakan sumber dari hampir semua pendapatan ekspor Venezuela.

Credit sindonews.com

Maduro Tutup Kedubes dan Seluruh Konsulat Venezuela di AS

CARACAS - Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengumumkan bahwa dia telah memutuskan untuk menutup kedutaan besar dan seluruh konsulat negaranya di Amerika Serikat (AS). Keputusan itu diambil setelah dia memutuskan hubungan diplomatik kedua negara.

Maduro, seperti dikutip Reuters, Jumat (25/1/2019), juga setuju dengan seruan dialog yang disampaikan oleh Meksiko dan Uruguay terkait krisis politik di Caracas.

Kedutaan Besar Venezuela di Amerika Serikat telah menghentikan layanan konsuler setelah hubungan diplomatik kedua negara terputus.

Nicolas Maduro memutuskan hubungan diplomatik setelah menuduh Washington berusaha melakukan kudeta di Caracas. Sebaliknya, Wasington mendesaknya untuk mengundurkan diri dan mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden interim Venezuela.

Beberapa negara seperti Kanada, Argentina, Brasil, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Ekuador, Georgia, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, dan Peru juga mengikuti langkah Amerika Serikat.

Sementara itu, seorang pejabat tinggi loyalis Maduro mengancam akan memadamkan listrik di kantor-kantor diplomatik AS di Venezuela. Ancaman muncul setelah Washington yang tak mengakui kepemimpinan Maduro menolak pemutusan hubungan diplomatik.

"Mereka mengatakan mereka tidak mengenali Nicolas. Baik. Mungkin listrik akan padam di lingkungan itu, atau gas tidak akan tiba," kata Diosdado Cabello, kepala Majelis Konstituante Venezuela, seperti dikutip Bloomberg.

Cabello merujuk pada lingkungan Valle Arriba di Caracas, di mana Kedutaan Besar AS berada. "Jika tidak ada hubungan diplomatik, tidak ada masalah," katanya.

Presiden Maduro telah mengultimatum semua diplomat AS agar hengkang dari negara Amerika Latin itu. Batas waktu yang diberikan hanya sampai Sabtu sore.

Tetapi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo mengatakan Maduro tidak lagi memiliki wewenang dan para diplomat Amerika akan tetap tinggal di Caracas.

"Kami menyerukan pasukan militer dan keamanan Venezuela untuk terus melindungi kesejahteraan dan keselamatan semua warga negara Venezuela, serta AS dan warga negara asing lainnya di Venezuela. Amerika Serikat akan mengambil tindakan yang tepat untuk meminta pertanggungjawaban siapa pun yang membahayakan keselamatan dan keamanan misi kami serta personelnya," kata Pompeo.

Credit sindonews.com

Bela Maduro, Putin Kecam Campur Tangan Asing soal Venezuela

MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin menelepon Presiden Venezuela Nicolas Maduro untuk memberikan dukungannya terkait krisis politik di negara tersebut. Pemimpin Kremlin itu mengatakan campur tangan asing terhadap urusan internal Venezuela merupakan pelanggaran hukum internasional.

"Presiden Putin menyatakan dukungannya kepada Nicolas Maduro," kata Kremlin dalam sebuah pernyataan."Putin mengatakan dia mendukung dialog damai di Venezuela," lanjut Kremlin, yang dilansir Reuters, Jumat (25/1/2019).

Putin dan Maduro juga sepakat untuk melanjutkan kerja sama kedua negara di berbagai bidang.

Krisis politik di negara Amerika Latin itu memanas setelah Amerika Serikat (AS) tidak mengakui hasil pemilu terakhir yang menyebabkan Maduro menjabat lagi sebagai presiden untuk enam tahun ke depan.

Pada hari Rabu pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido mendeklarasikan diri sebagai presiden interim. Presiden AS Donald Trump mengakui Guaido sebagai presiden interim.

Argentina, Brasil, Kosta Rika, Ekuador, Guatemala, Chili, Kolombia, Paraguay, dan Peru mengikuti langkah AS. Prancis dan Inggris juga ikut memberikan pengakuan serupa.

London mengklaim bahwa Maduro bukan pemimpin yang sah dari Venezuela. Sedangkan Paris mengatakan bahwa pemilu yang dimenangkan Maduro ilegal. Sementara itu Eropa mendukung pemulihan demokrasi di negara tersebut.

Venezuela telah mengalami periode ketidakstabilan ekonomi dan hiperinflasi berkepanjangan, yang diperburuk oleh tekanan eksternal yang meningkat secara bertahap. Para lawan Maduro menyalahkan krisis ekonomi yang parah itu pada pemerintah sosialis.

AS sendiri telah memperluas sanksi ekonomi terhadap negara kaya minyak tersebut, namun di saat yang bersamaan menyatakan dukungan terhadap rakyat Venezuela.

Credit sindonews.com

China Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintah Maduro

BEIJING - Pemerintah China mengatakan bahwa mereka mendukung upaya pemerintah Venezuela untuk mengamankan kedaulatan nasionalnya. China mengatakan Beijing menganut kebijakan non-intervensi dan mendukung penuh pemerintah yang sah di Venezuela.

Pernyataan itu dikeluarkan sehari setelah Amerika Serikat (AS) mengakui pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido sebagai presiden sementara negara itu. Pengakuan AS atas Guaido menandai eskalasi yang paling signifikan dalam perselisihan yang sedang berlangsung antara Washington dan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro.

"China selalu mempertahankan prinsip non-campur tangan dalam urusan internal negara-negara lain, menentang intervensi eksternal dalam urusan dalam negeri Venezuela dan menyerukan masyarakat internasional untuk menciptakan kondisi yang baik," ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying.

Hua, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (24/1), kemudian mengatakan bahwa China mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah Venezuela untuk kedaulatan, kemerdekaan, dan stabilitas nasional.

Selain China, Turki, Rusia, Meksiko dan Bolivia adalah negara lain yang menyampaikan dukungan terhadap pemerintahan Maduro.

Rusia sebelumnya memperingatkan AS terhadap campur tangan militer dalam urusan Venezuela. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov mengatakan jika interfensi militer dilakukan, maka itu akan menjadi bencana.

"Kami memperingatkan ini. Kami percaya bahwa ini akan menjadi skenario bencana yang akan mengguncang fondasi model pembangunan yang kita lihat di wilayah Amerika Latin," kata Ryabkov.

Credit sindonews.com

Kudeta Venezuela, Rusia Peringatkan AS Tidak Intervensi Militer

CB, Jakarta - Rusia memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak melakukan intervensi militer di Venezuela.
Laporan kantor berita Interfax, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan langkah seperti itu akan memicu skenario bencana, seperti dikutip dari Reuters, 24 Januari 2019.

Pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara pada hari Rabu 23 Januari 2019, dan mengklaim mendapat dukungan Washington dan banyak negara Amerika Latin. Aksi protes yang ia pimpin untuk menggulingkan Nicolas Maduro, yang telah memimpin negara kaya minyak sejak 2013, namun jatuh ke jurang krisis.

Deputi Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov. Reuters
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menolak untuk menarik diplomat dari Caracas, dengan alasan pemerintah yang memutuskan hubungan diplomatik dengan AS tidak sah dan mengancam "tindakan balasan" jika ada warga AS yang terancam.

"Kami menyerukan pasukan militer dan keamanan Venezuela untuk terus melindungi kesejahteraan dan kesejahteraan semua warga negara Venezuela, serta AS dan warga negara asing lainnya di Venezuela," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan pada Rabu malam

"AS akan mengambil tindakan yang tepat untuk meminta pertanggungjawaban siapa pun yang membahayakan keselamatan dan keamanan diplomat kami dan personelnya," kata surat edaran Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, dikutip dari Russia Today.

Sergei Ryabkov mengatakan Rusia akan mendukung Venezuela di bawah pemerintahan Nicolas Maduro untuk melindungi kedaulatannya dan prinsip tidak campur tangan dalam urusan dalam negerinya.

Credit tempo.co

5 Hal Penting Mengenai Forum Ekonomi Dunia di Davos Swiss

Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum kembali digelar dari 22 -- 25 Januari 2019 di Davos, Swiss. moneycontrol

CB, Davos – Forum Ekonomi Dunia atau Forum Davos, Swiss, kembali digelar dan berlangsung pada 22 – 25 Januari 2019. Forum tahunan ini mengusung tema “Globalisasi 4.0: Shaping a New Architecture in the Age of the Fourth Industrial Revolution".

Tema ini menjadi penting karena adanya temuan dari lembaga bantuan kemanusiaan Oxfam bahwa jurang antara masyarakat kaya dan miskin di dunia melebar. Namun, angka kemiskinan ekstrim dunia selama 30 tahun ini telah menurun. Salah satu agenda yang dibahas untuk menangani ketimpangan ini adalah kapitalisme inklusif.

Berikut ini beberapa poin menarik mengenai WEF sepeti dilansir media The Local dari Swiss:
1. Berdiri 1971
Forum Ekonomi Dunia dibentuk pada 1971 di Jenewa oleh pengusaha berorientasi sosial atau entrepreneur social Klaus Schwab. Forum ini bersifat independen dan nirlaba dengan tujuan mengumpulkan para pemimpin politik dan bisnis agar mereka berkolaborasi mencari solusi mengatasi tantangan global.
Menurut laporan tahunan 2017 – 2018, WEF memperoleh pendapatan sekitar 288 juta euro dan digunakan untuk mendukung pengembangan ekonomi digital, edukasi, layanan kesehatan, teknologi informasi, mobilitas, lingkungan hidup, dan energi.

2. Jaringan Global
Ini merupakan pertemuan WEF ke 49. Pertemuan ini dianggap sebagai kekuatan kreatif terdepan untuk mengajak para pemimpin dunia melakukan aktivitas kolaboratif dalam membentuk agenda global, regional dan industri setiap awal tahun.
Sekitar 3000 peserta hadir dari sektor ekonomi, pemerintahan, lembagan donor internasional, akademisi, seni, budaya dan media. Sekitar 22 partisipan merupakan perempuan dan ini naik 1 persen dari 2018.
3. Bintang Acara
Presiden Brasil, Jair Bolsonaro, menjadi bintang acara pada tahun ini setelah terpilih sebagai Presiden baru-baru ini. Bolsonaro berpidato mengenai “Brasil Baru”, yang ditandai dengan reformasi ekonomi total untuk membuat ekonomi negara itu terbuka bagi investor dalam menumbuhkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas barang dan jasa, serta mengembangkan teknologi.
Pada saat yang sama, isu penebangan hutan Amazon bakal menjadi sorotan para peserta. Ini karena semakin banyak hutan ditebang bakal semakin mengubah iklim dunia menjadi buruk.

4. Tokoh yang Tidak Hadir
Sejumlah tokoh dunia bakal melewatkan acara penting ini karena sedang menghadapi masalah domestik di negaranya masing-masing. Ini seperti Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang sedang berkonflik dengan Kongres dan menutup sebagian pemerintahannya.
Lalu, Perdana Menteri Theresa May, yang juga sedang mengurus isu Brexit atau pemisahan Inggris dari Uni Eropa. Isu ini menjadi kontroversial dengan pro dan kontra hingga saat ini.
Dan, ada Presiden Prancis, Emmanuel Macron, juga tidak hadir karena menghadapi masalah domestik mengenai isu kenaikan harga BBM, yang telah memicu unjuk rasa besar-besaran selama dua bulan terakhir.
5. Kritik
Direktur Eksekutif Internasional Greenpeace, yang merupakan lembaga pemerhati lingkungan global, mendesak isu perubahan iklim menjadi isu utama untuk dibahas para tokoh dunia dari berbagai negara.
“Namun, isu ini hanya menjadi satu dari banyak isu yang dibahas. Elit Davos masih berpura-pura kita semua memiliki waktu untuk memperbaiki krisis iklim. Kita tidak punyak waktu lagi,” kata dia mengenai Davos.

Credit tempo.co

Kamis, 24 Januari 2019

Citra Satelit Ungkap Pabrik Rudal Balistik Arab Saudi

Citra satelit mengungkap keberadaan pabrik rudal balistik Arab Saudi di pangkalan rudal al-Watah. Foto/Washington Post

WASHINGTON - Menurut para ahli senjata dan analis gambar citra satelit menunjukkan Arab Saudi telah membuat pabrik rudal balistik pertama. Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan mengenai ambisi militer dan nuklir negara kerajaan itu yang meningkat di bawah pangeran mahkota Mohammad bin Salman (MBS).

Pabrik tersebut diduga berada di dekat pangkalan rudal di al-Watah, barat daya Riyadh. Jika beroperasional, ini memungkinkan Arab Saudi membuat rudal balistiknya sendiri dan memicu kekhawatiran perlombaan senjata dengan saingan regionalnya, Iran.

Arab Saudi saat ini tidak memiliki senjata nuklir, jadi setiap rudal yang diproduksi di pabrik yang terlihat kemungkinan akan dipersenjatai secara konvensional. Tetapi fasilitas pembuatan rudal akan menjadi komponen penting dari setiap program senjata nuklir Saudi, yang secara hipotesis memberikan kemampuan negara kerajaan itu untuk menghasilkan sistem pengiriman yang disukai untuk hulu ledak nuklir.

"Kemungkinan bahwa Arab Saudi akan membangun rudal jarak jauh dan mencari senjata nuklir - kami membayangkan bahwa mereka tidak bisa. Tapi kami mungkin meremehkan keinginan dan kemampuan mereka,” kata pakar senjata nuklir di Middlebury Institute of International Studies di Monterey, Jeffrey Lewis, yang menemukan pabrik itu bersama timnya ketika menganalisis citra satelit dari wilayah tersebut seperti dikutip dari Washington Post, Kamis (24/1/2019).

Dua ahli rudal tambahan yang meninjau gambar satelit yang disodorkan Washington Post, Michael Elleman dari Institut Internasional untuk Studi Strategis dan Joseph S. Bermudez Jr dari Pusat Studi Strategis dan Internasional, sepakat bahwa foto-foto resolusi tinggi dari situs al-Watah tampaknya menggambarkan produksi mesin roket dan fasilitas pengujian, mungkin menggunakan bahan bakar padat.

Meski begitu, citra satelit tersebut tidak bisa mengungkap apakah fasilitas tersebut telah selesai atau secara fungsional mampu membuat rudal. Terlepas dari itu, kompleks itu - yang menurut citra satelit pecah terungkap pada 2013 ketika Raja Salman masih menjadi menteri pertahanan - menyoroti niat negara itu untuk membuat misil canggihnya sendiri setelah bertahun-tahun berupaya membelinya di luar negeri, yang terkadang berhasil.

Keberadaan pangkalan roket strategis Saudi di al-Watah pertama kali diketahui publik pada pertengahan 2013 setelah Jane Weekly Defense menerbitkan citra satelit dari fasilitas militer, yang diduga menampung rudal balistik yang dibeli dari China.

Namun kini pangkalan itu bukan hanya pangkalan rudal lagi. Ada sejumlah fasilitas tambahan yang sama sekali baru dan tampak sangat mirip dengan pabrik produksi mesin roket yang dirancang untuk membuat rudal balistik.

Fasilitas itu termasuk bangunan-bangunan yang cukup tinggi untuk kasing motor rudal untuk berdiri di ujungnya dan diisi bahan bakar. Petunjuk lain adalah penghalang di sekitar salah satu struktur bangunan untuk perlindungan terhadap ledakan. Situs ini juga dihiasi penangkal petir, karena struktur logam yang tinggi dapat menarik serangan petir yang dapat menyalakan propelan.

Namun dari itu semua, apa yang tampak menjadi tempat uji mesin roket menarik perhatian. Pengaturan horizontal ditambah dengan kurangnya pipa atau tangki menunjukkan bahwa fasilitas itu mungkin dirancang untuk memproduksi roket bahan bakar padat.

Pabrik itu lebih kecil daripada negara-negara lain, menunjukkan kapasitasnya mungkin terbatas. Foto-foto satelit terbaru itu juga tidak menunjukkan adanya mobil di tempat parkir, meningkatkan kemungkinan bahwa pabrik tidak atau belum beroperasi. Pabrik itu juga memiliki lebih sedikit penghalang terhadap ledakan, gundukan tanah yang dikenal sebagai berm, daripada fasilitas produksi seruap di negara lain.

Bagaimana Saudi memperoleh teknologi yang diperlukan untuk membangun fasilitas itu tidak jelas. Namun satu pemasok potensial adalah China.

Menurut Lewis, stand uji mesi Saudi terlihat sangat khas China. Sementara sebagian besar negara menguji mesin roket di tempat terbuka, kata Lewis, China sebagian menutup tembakan api dari mesin dan mendinginkan gedung uji dengan air sehingga tidak terbakar. Kompleks uji Saudi tampaknya meniru susunan itu, katanya, dengan parit untuk air di sebelah dudukan dan apa yang tampak sebagai limpasan air.

Cina telah menjual rudal balistik ke Arab Saudi di masa lalu dan telah membantu memasok kemampuan produksi rudal balistik ke negara lain. Pada 1990-an, Pakistan diam-diam membangun pabrik rudal jarak menengah menggunakan blueprint dan peralatan yang dipasok oleh China. Pabrik di Pakistan telah lama menarik perhatian para pejabat tinggi Saudi.

Apa keterlibatan, jika ada, China atau Pakistan dalam membangun fasilitas Saudi tidak jelas. Juga tidak jelas rudal balistik macam apa yang diproduksi atau dipersiapkan Arab Saudi untuk diproduksi.

Kedutaan China dan Pakistan di Washington tidak menanggapi permintaan komentar.

Seorang juru bicara Kedutaan Besar Arab Saudi di Washington juga menolak untuk mengomentari sifat fasilitas di pangkalan rudal tersebut. Sementara Pentagon, Departemen Luar Negeri dan CIA juga menolak berkomentar.

Credit sindonews.com