CUPUMA

Kamis, 20 Desember 2018

Menlu Yaman: Tak Ada Perundingan Lagi Hingga Hodeidah Stabil

Warga Yaman berjalan di antara runtuhan puing gedung yang hancur terkena serangan udara di Sanaa, Yaman, 7 Mei 2018.

Foto: AP/Hani Mohammed

Pemerintah Yaman membentuk komite untuk koordinasi terkait gencatan senjata Hodeidah.

CB, ADEN – Menteri Luar Negeri Yaman, Khalid al-Yamani, mengatakan Pemerintah Yaman tidak akan mengupayakan putaran perundingan berikutnya kecuali keamanan dan stabilitas kembali ke Hodeidah. Meski demikian, Yaman masih berusaha mencapai semua yang telah disepakati di Stockholm.

Pernyataan Yamani disampaikan sebelum dilakukannya video conference pada Rabu (19/12). Dalam kesempatan ini, kedua belah pihak akan menyepakati penarikan pasukan dari Hodeidah.

Yamani menegaskan dalam sebuah wawancara dengan Alarabiya, penerimaan Houthi untuk menarik pasukannya dari Hodeidah telah membawa kedua pihak lebih dekat dengan akhir konflik.

Dia juga menganggap hasil dari perundingan damai itu sebagai sebuah kemenangan bagi Pemerintah Yaman yang sah dan proses perdamaian di Yaman.

Dia menjelaskan, mekanisme lama yang digunakan PBB untuk memantau impor senjata dari Iran ke milisi Houthi tidak dapat sepenuhnya mengendalikan situasi karena basisnya berada di Djibouti.

Namun, Yemeni mengatakan sekarang dengan adanya kesepakatan terbaru, agen-agen pemantau akan dikerahkan di pelabuhan Yaman, yang akan mencegah masuknya bantuan militer Iran kepada Houthi.

Yamani juga mengatakan, gencatan senjata di Hodeidah masih berlaku. Pemerintah Yaman juga telah membentuk komite untuk melakukan koordinasi dan merelokasi orang-orang yang berada di bawah pengawasan PBB.

Credit republika.co.id

Bahrain: Dukung Saudi Tugas Arab dan Muslim

Raja Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud

Foto: Arabnews

Bahrain berpendapat Saudi telah berupaya menjaga keamanan dan stabilitas Arab.

CB, RIYADH -- Menteri Urusan Informasi Bahrain, Ali Al Romaihi, menegaskan bahwa mendukung Arab Saudi menentang kampanye media ofensif adalah tugas Arab dan umat Islam.

Hal ini disampaikannya di sela-sela pertemuan yang diselenggarakan Menteri Informasi Saudi Dr Awad bin Saleh Al Awad dengan rekan-rekan negara Arab.

Dilansir di News of Bahrain, Rabu (19/12), pertemuan tersebut menandai pemilihan Riyadh sebagai Ibu kota Media Arab untuk 2018-2019.

Al Romaihi mengatakan ada media yang didukung negara-negara kawasan yang berusaha untuk merusak kemampuan negara-negara Arab dan berupaya mengguncang kawasan itu.

Sementara itu, ia memuji peran utama yang dimainkan oleh Arab Saudi di bawah kepemimpinan Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Saudi Putra Mahkota Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Menurutnya, Saudi telah berupaya menjaga keamanan dan stabilitas kawasan Arab dan mencegah media asing ikut campur dalam komunitas mereka.

Al Romaihi juga menyampaikan ucapan selamat kepada Penjaga Dua Masjid Suci Raja Salman atas pemilihan Riyadh sebagai ibu kota Media Arab.

Sebelumnya, Arab Saudi menjadi sorotan dunia internasional dalam kasus pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi dan Perang Yaman.

Credit republika.co.id

Kemlu AS Setujui Penjualan Rp50,3 Triliun Rudal ke Turki

Ilustrasi rudal Patriot. (Reuters/Issei Kato/File Photo)

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyetujui prospek penjualan sistem pertahanan rudal dan udara Patriot senilai US$3,5 miliar atau setara Rp50,3 triliun ke Turki.

Kementerian Pertahanan AS melaporkan bahwa Kemlu sudah meloloskan penjualan 80 rudal Patriot dan 60 jenis peluru kendali lainnya ke Turki beserta alat pertahanan lainnya pada Selasa (18/12).

Pengumuman ini datang tak lama setelah Kemlu AS menyatakan bahwa mereka sedang berunding dengan Turki mengenai kemungkinan penjualan sistem pertahanan rudal Raythen Co Patriot sehingga Ankara tak perlu membeli sistem S-400 dari Rusia.

Namun, Turki dua kali menolak tawaran tersebut. Sebelumnya, Turki lebih memilih sistem dari China sebelum beralih ke S-400 produk Rusia.

AS dan NATO pun berulang kali mengingatkan bahwa sistem pertahanan Rusia tak bisa diintegrasikan dengan sistem yang dipakai blok tersebut.

Mereka juga menyatakan bahwa pembelian S-400 akan membahayakan prospek pembelian jet F-35 produksi Lockheed Martin Corp dan mungkin mendorong AS menjatuhkan sanksi atas Turki.

Keputusan Kemlu AS ini memang membuka jalan bagi Kongres untuk meloloskan penjualan. Namun, sebagaimana dilansir Reuters, keputusan ini tak mengindikasikan sudah ada kontrak atau negosiasi yang disepakati dengan Turki.

Credit cnnindonesia.com

Rusia kepada Ukraina: Setiap Provokasi Punya Konsekuensi Serius

MOSKOW - Provokasi Ukraina dapat memicu konsekuensi serius. Peringatan itu dilontarkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova.

"Negara dan rakyat Ukraina telah dilemparkan kembali ke beberapa dekade belakang, dan sekarang kita melihat sebuah negara terbakar," katanya.

"Banyak orang berada di ambang keputusasaan, dan yang lain di luar itu. Orang-orang menghadapi propaganda langsung, propaganda masa perang, dan provokasi apa pun dapat memiliki konsekuensi yang mengerikan," sambung Zakharova.

"Moskow bermaksud untuk mempertahankan toleransi strategis karena kami berbicara tentang persaudaraan orang-orang yang sedang mengalami masa-masa sulit," ia menekankan seperti dikutip dari TASS, Kamis (20/12/2018).

Sebelumnya hari ini, Menteri Keamanan dan Menteri Pertahanan Nasional Ukraina Alexander Turchinov menyatakan dalam sebuah wawancara dengan BBC bahwa Ukraina tidak memiliki rencana untuk menghentikan perjalanan kapal militernya melalui Selat Kerch, dan tidak menutup kemungkinan menghancurkan jembatan Crimea.

Dia menambahkan bahwa Ukraina siap mengundang perwakilan OSCE, NATO dan organisasi internasional lainnya untuk hadir di kapal Ukraina.

Pada 26 November, parlemen Ukraina, mendukung dekrit Presiden Pietro Poroshenko untuk memberlakukan undang-undang darurat 30 hari di 10 wilayah.

Alasan untuk keputusan mengumumkan darurat militer adalah insiden di Selat Kerch pada 25 November, ketika tiga kapal perang Ukraina, dalam perjalanan dari Odessa ke Mariupol, ditembaki dan ditangkap oleh Rusia. Rusia menyatakan ketiga kapal itu melintasi perbatasan secara ilegal, memasuki perairan teritorial Rusia dan mulai melakukan manuver berbahaya.

Ketiga kapal Ukraina ditahan di Laut Hitam. Tiga prajurit Ukraina terluka dan menerima bantuan medis, dan hidup mereka tidak dalam bahaya. Kasus kriminal telah diluncurkan atas pelanggaran perbatasan negara Rusia. Moskow mengecam insiden itu sebagai aksi provokasi.

Credit sindonews.com

Jaringan Uni Eropa Diretas Selama Bertahun-tahun

Hacker (ilustrasi)

Foto: pixabay

Tidak hanya Uni Eropa peretas juga masuk jaringan beberapa organisasi dunia lainnya

CB, NEW YORK -- Surat kabar Amerika Serikat (AS) New York Times mempublikasikan laporan tentang jaringan Uni Eropa yang telah direntas selama bertahun-tahun. Para peretas mengunduh kawat diplomatik rahasia yang salah satunya berisi kekhawatiran Uni Eropa terhadap pemerintahan Donald Trump.
"(Kami) menyadari tuduhan potensi kebocoran informasi sensitif ini dan secara aktif menyelidiki kasus ini," kata Sekretariat Uni Eropa, seperti dilansir dari New York Times, Rabu (19/12)

Dalam kawat-kawat diplomatik yang diunduh para peretas tersebut juga menggambarkan Uni Eropa yang kesulitan membuat kesepakatan dengan Rusia dan Cina serta khawatir Iran akan kembali menjalankan program nuklir mereka. New York Times mengatakan mereka menerima lebih dari 1.100 kawat diplomatik dari perusahaan keamanan Area 1.

Para penyidik dari Area 1 yakin pelanggaran ini dilakukan para perentas yang bekerja untuk Pasukan Pembebas Rakyat Cina atau China People Liberation Army. Kawat-kawat diplomatik juga berisi tentang percakapan dengan pemimpin-pemimpin Arab Saudi, Israel dan beberapa negara lainnya.

Area 1 mengatakan teknik yang digunakan para peretas selama tiga tahun ini sama seperti teknik yang digunakan tim elit tentara Cina. Kawat-kawat diplomatik itu disalin dari jaringan yang privat dan diunggah ke situs internet terbuka yang dibuat oleh para peretas.

"Mengungkapkan rasa lapar para peretas untuk menyapu (seluruh informasi) bahkan sampai rincian negosiasi internasional yang paling tidak jelas," tulis New York Times dalam laporan mereka.

Salah satu kawat menyebutkan para diplomat-diplomat Uni Eropa menggambarkan pertemuan antara Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Finlandia berjalan 'sukses' (setidaknya bagi Putin). Kawat diplomatik pada bulan Maret mengungkapkan kepala deputi Uni Eropa untuk AS, Caroline Vicini meminta para diplomat untuk bekerja di sekitar Trump agar berhubungan langsung dengan Kongres.

Vicini juga menyarankan diplomat-diplomat perdagangan menyebut AS sebagai 'mitra terpenting kami'. Meski di beberapa hal Uni Eropa tidak sepakat dengan pemerintahan Trump seperti isu perubahan iklim, perdagangan dan kesepakatan nuklir Iran.

Kawat diplomatik yang ditulis usai pertemuan pada 16 Juli berisi analisis dan laporan detail tentang pembicaraan antara pejabat Uni Eropa dengan Presiden Cina Xi Jinping. Dalam laporan tersebut tercantum kata-kata Xi yang mengatakan 'perundungan' yang dilakukan Trump terhadap Cina seperti 'pertandingan tinju tanpa aturan'.

Tidak hanya Uni Eropa para peretas juga masuk jaringan beberapa organisasi dunia lainnya. Seperti PBB, American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) serta kementerian luar negeri dan keuangan di seluruh dunia.

"Peretasan AFL-CIO fokus pada isu negosiasi atas kesepakatan perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership) yang mana Beijing tidak masuk di dalamnya," tambah New York Times.

Materi-materi yang diretas dari PBB kebanyakan diambil pada tahun 2016 di saat Korea Utara sedang aktif melancarkan uji coba rudal nuklir mereka. Termasuk pertemuan pribadi sekretaris jenderal PBB dan para deputinya dengan pemimpin-pemimpin negara Asia.

Sekitar lebih dari 100 organisasi dan institusi menjadi target selama bertahun-tahun. Tapi banyak dari mereka yang tidak menyadarinya sampai akhirnya beberapa hari lalu pelanggaran ini ditemukan Area 1. Perusahaan keamanan tersebut didirikan tiga mantan pejabat Badan Keamanan Nasional AS.

Kawat-kawat diplomatik ini juga berisi laporan panjang diplomat-diplomat Eropa tentang pergerakan Rusia dalam menyerang Ukraina. Termasuk peringatan Krimea yang diduduki Rusia empat tahun lalu telah menjadi 'zona panas di mana hulu ledak nuklir mungkin sudah dipasang' di sana. Pejabat-pejabat Amerika mengatakan mereka tidak menemukan bukti ada hulu ledak nuklir di Krimea.

Diplomat-diplomat Eropa mencatat pertemuan pribadi mereka dengan Xi Jingpin yang digelar pada bulan Juli lalu. Dimana presiden Cina tersebut bersumpah tidak akan membiarkan gertakan Amerika mempengaruhi negaranya meski perang dagang akan berimbas pada semua pihak.

"Cina bukan negara terbelakang lagi," kata Xi dalam catatan para diplomat Eropa.

Dalam pembicaraan mereka dengan pejabat-pejabat AS usai pertemuan di Helsinki pada bulan Juli lalu, diplomat-diplomat Uni Eropa menduga Gedung Putih berusaha mengurangi dampak buruk keputusan Trump mendukung beberapa sikap Putin. Salah satunya memperbolehkan Rusia menginterogasi mantan diplomat-diplomat Amerika.

Sebagai gantinya AS boleh menginterogasi pejabat-pejabat Rusia yang didakwa oleh Jaksa Khusus Robert Mueller. Dokumen yang bertanggal 20 Juli menggambarkan secara rinci pertukaran tersebut. Gedung Putih berusaha menyakinkan Uni Eropa kesepakatan yang dibuat Trump akan 'dibatalkan' untuk mencegah ada warga Amerika yang diinterogasi Rusia.

Pada kawat diplomatik yang bertanggal 7 Maret terangkum sulitnya hubungan Amerika dengan Uni Eropa sejak Donald Trump berkuasa. Di dalamnya pejabat tinggi Eropa di Washington berbicara tentang 'upaya mengirim pesan' untuk mengakhiri sikap negatif Trump yang diarahkan ke Uni Eropa sejak awal pemerintahnya yang telah menyebabkan banyak ketidaknyamanan.

Meski sudah menyatakan akan menyelidiki dugaan kebocoran ini tapi sekretariat Uni Eropa tidak mau memberi komentar tentang isi kawat-kawat diplomatik yang bocor ini. Harta karun kawat-kawat diplomatik ini seperti ketika WikiLeaks membocorkan 250 ribu kawat diplomati Kementerian Luar Negeri pada tahun 2010 lalu.

Tapi kawat-kawat diplomatik Uni Eropa ini tidak seluas dan sedalam kawat diplomatik yang dibocorkan WikiLeaks. WikiLeaks dapat mengakses berbagai dokumen yang berlebel terbatas dan rahasia.

Pejabat Uni Eropa mengatakan komunikasi-komunikasi rahasia termasuk komunikasi dengan level 'sangat rahasia' di simpan di sistem yang terpisah. Sistem itu sedang diperbaharui dan diganti. Kawat diplomatik yang fokus membahas percakapan negara-negara maju tentang perjanjian nuklir Iran pada tahun 2015 juga disimpan di sistem yang berbeda.

Seorang ahli spionase yang tidak disebutkan namanya mengatakan kasus ini tidak seperti ketika WikiLeaks membocorkan kawat diplomatik Kementerian Luar Negeri AS atau Rusia meretas Komite Nasional Partai Demokrat pada tahun 2016. Di mana dalam dua kasus tersebut para peretas memang berniat mempublikasikan dokumen-dokumen rahasia. Serangan siber terhadap Uni Eropa ini murni tindakan spionase.

Kasus ini juga menunjukan betapa buruknya perlindungan jalur komunikasi antara negara-negara di Uni Eropa. Kebocoran yang terjadi selama bertahun-tahun ini, menurut ahli spionase tersebut, telah mempermalukan pemerintahan seluruh dunia.

Credit republika.co.id

Polisi Afsel Perintahkan Istri Robert Mugabe Ditangkap

Robert Mugabe (kiri) dan istrinya, Grace Mugabe (kanan). (AFP PHOTO / Jekesai NJIKIZANA)

Jakarta, CB -- Kepolisian Afrika Selatan menyatakan sudah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Grace Mugabe. Istri mantan Presiden Zimbabwe, Robert Mugabe itu dicari karena menganiaya seorang model pada Agustus 2017 lalu.

Menurut Juru Bicara Kepolisian Afrika Selatan, Brigadir Vishnu Naidoo, surat perintah terbit pada Kamis pekan lalu.

"Benar surat perintah penangkapan untuk Grace Mugabe terbit pada Kamis pekan lalu," kata Naidoo, seperti dilansir CNN, Kamis (20/12).

Kendati demikian, kemampuan dan kemauan Kepolisian Zimbabwe menangkap Grace diragukan walau nantinya dia masuk dalam daftar Interpol. Sebab meski sudah tidak berada dalam lingkar kekuasaan, tetapi dia dan suaminya masih mempunyai pengikut setia.

"Kami belum menerima surat perintah itu. Kami akan cek terlebih dulu," kata Juru Bicara Kepolisian Zimbabwe, Paul Nyathi.

Grace menganiaya seorang model perempuan Afrika Selatan, Gabriella Engels pada Agustus 2017. Dia mengamuk dan menyabet Engels menggunakan kabel hingga luka-luka.

Penyebabnya adalah diduga Engels bermalam dengan dua anak Grace, Chatunga Bellarmine Mugabe dan Robert Peter Mugabe Jr., di kamar hotel selepas berpesta.

Grace bisa lolos karena diberikan kekebalan diplomatik oleh mantan Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Maike Nkoana-Mashabane. Namun, pada Juli 2018 Mahkamah Agung Afrika Selatan membatalkan keputusan pemberian imunitas itu dan memerintahkan Grace diekstradisi.

Kini Grace memilih tiarap selepas angkatan bersenjata Zimbabwe mengkudeta Robert pada November 2017. Robert memimpin negara itu selama 37 tahun.

Saat ini sejumlah tentara masih disiagakan di Ibu Kota Harare. Padahal, mereka sudah punya presiden baru, Emmerson Mnangagwa yang terpilih melalui pemilihan pada 30 Juli lalu. Emmerson adalah mantan wakil Robert di Partai Zanu PF.

Saat ini kabarnya Mugabe sedang dirawat di Singapura karena sakit.

Credit cnnindonesia.com

Hubungan Bilateral Indonesia-Rusia Masuki Masa Keemasan Kedua

MOSKOW - Relasi diplomatik antara Indonesia dan Rusia mengalami pasang surut sejak tahun 1950. Namun kini, hubungan itu kian erat dan dekat. Kedua negara menekankan berbagai kerja sama dan kesepakatan di bidang politik, ekonomi, militer, pendidikan, dan budaya yang saling menguntungkan.

KORAN SINDO berkesempatan mendalami isu ini lebih jauh dengan mewawancarai Duta Besar (Dubes) RI untuk Rusia dan Belarus Mohammad Wahid Supriyadi yang sudah berada di Moskow sejak 2016. Berikut petikannya:

Bagi Bapak apa makna 68 tahun hubungan Indonesia-Rusia?

Saya sering menyampaikan bahwa kita sekarang memasuki masa keemasan kedua. Masa keemasan pertama terjadi selama kepemimpinan Presiden Soekarno (1945-1967). Saat itu, hubungan kedua negara sangat akrab. Jika Rusia (dulu Uni Soviet) tidak memberikan dukungan militer, kita belum tentu dapat merebut Irian Jaya dari Belanda.

Presiden Soekarno memandang pemimpin Uni Soviet Nikita Krhushchev sebagai orang yang antipenjajahan. Nikita juga memiliki pandangan positif terhadap Soekarno. Tapi, hubungan itu surut memasuki era kepemimpinan Presiden Soeharto (1967-1998), meski tidak diputus seperti dengan China.

Lalu, bagaimana hubungan Indonesia dan Rusia pada abad ke-21?

Memasuki tahun 2000-an setelah Uni Soviet runtuh dan Presiden Soeharto lengser, hubungan antara Indonesia dan Rusia kembali pulih secara bertahap. Kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Mei 2016 menjadi awal dari masa keemasan kedua.

Selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asosiasi Bangsabangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Rusia ke-20 pada 13–15 November lalu di Singapura, Rusia memperlakukan Indonesia begitu istimewa dan luar biasa.

Presiden Vladimir Putin berkeinginan bertemu Presiden Jokowi terlebih dahulu sebelum bertemu para pemimpin negara lain. Saya menyaksikan sendiri kedua negara menyepakati lima nota kesepahaman di berbagai bidang. Presiden Putin juga menyerahkan keris peninggalan Pakubuwono X yang dibawa Belanda dan dimiliki kurator Inggris. Keris itu dibawa Presiden Jokowi kembali ke Tanah Air.

Apa saja upaya yang dilakukan KBRI untuk meningkatkan hubungan baik tersebut?

Kami mencoba memperkenalkan Indonesia lebih jauh kepada warga Rusia melalui pendekatan kebudayaan. Sebab, menurut saya, pendekatan ini paling efektif dan bertahan dalam jangka panjang. Salah satu acara besar tahunan yang kami gelar ialah Festival Indonesia.

Festival Indonesia diselenggarakan sejak tahun 2016. Dalam festival ini tidak hanya diperkenalkan keanekaragaman budaya tradisional yang ada di Indonesia, tapi juga destinasi wisata, potensi bisnis, dan produk- produk unggulan Tanah Air.

Pada tahun depan, kami optimistis jumlah pengunjung dan nilai transaksi yang diteken akan semakin banyak. Saya kira Festival Indonesia bisa menjadi acara tahunan KBRI, jika saya nanti kembali ke Jakarta, karena ini sudah menjadi ikon Indonesia. Hasilnya juga terasa.

Seberapa besar antusiasme warga Rusia menghadiri Festival Indonesia?

Antusiasmenya sangat besar sekali. Pada 2017, jumlah pengunjung Festival Indonesia yang diadakan selama tiga hari mencapai lebih dari 135 ribu orang, lebih banyak 44 ribu orang dibanding setahun sebelumnya. Pada 2016, jumlah pengunjung sekitar 68 ribu orang.

Sepanjang Januari-September total perdagangan antara Indonesia dan Rusia mencapai USD1,74 miliar, turun 15% dibanding periode sebelumnya. Kenapa menurun?

Dalam laporan perdagangan versi Federal Custom Service Rusia memang ada penurunan. Tapi, dalam versi Badan Pusat Statistik (BPS) ada kenaikan. Kenapa menurun? Alasannya karena tahun lalu ekspor terbesar kita adalah mesin berat senilai USD700 juta dolar mengalahkan crude palm oil(CPO) yang hanya USD500 juta.

Mesin bukan produk yang dibutuhkan setiap saat sehingga total perdagangannya menurun. Meski demikian, perdagangan kita untuk produk kopi, teh, rokok, dan furnitur naik. Mudahmudahan pada sisa tahun ini semuanya akan berimbang.

Pada 2017, investasi Rusia mencapai USD7,4 juta. Berapa target investasi yang diharapkan bisa ditarik dari Rusia tahun ini?

Masalahnya adalah investasi ini tidak langsung dari Rusia, tapi kebanyakan berasal dari perusahaan Rusia yang berada di Singapura. Saya tahu investasi di Emirates mencapai miliaran. Tapi yang tercatat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kecil karena sebagian melalui negara ketiga.

Rencananya Presiden Vladimir Putin akan berkunjung ke Indonesia tahun depan. Apa saja isu yang akan dibahas nanti?

Saya kira kunjungan Presiden Putin ke Indonesia merupakan tanda lain hubungan baik antara Indonesia dan Rusia. Kemungkinan isu yang akan dibahas ialah kemitraan strategis. Ini penting karena menjadi sistem hubungan tertinggi di antara dua negara.

Saya kira isu yang selanjutnya akan dibahas kedua Kepala Negara ialah kemudahan visa bagi warga negara indonesia (WNI). Lalu, isu kemungkinan ditekankan ialah peningkatan ekonomi dan perdagangan. Saya yakin Presiden Putin akan membawa pengusaha- pengusaha besar Rusia.

Apa tanggapan Bapak terkait dibukanya penerbangan langsung Rusia-Indonesia oleh PJSC Aeroflot?

Maskapai penerbangan Aeroflot berani melakukan penerbangan langsung karena jumlah pengunjung dari Rusia ke Indonesia kian banyak. Saat ini penerbangan ini hanya ada seminggu tiga kali dan menuju Denpasar. Artinya apa? Potensi bisnis dari dan ke Jakarta masih belum tergarap.

Kami akan mencoba kembali melobi Garuda Indonesia untuk mengambil bagian ini. Sebelumnya, proses ini sudah mencapai 75%, tapi terjadi pembatalan karena beberapa alasan. Penerbangan ini bukan tentang turis semata, tapi juga perdagangan.

Sejauh ini maskapai yang memperoleh keuntungan dari potensi ini ialah maskapai asing, seperti Emirates dan Qatar Airways yang melakukan transit di Dubai dan Doha. Saya bisa saksikan penerbangan ke Moskow dari Indonesia, begitu pun sebaliknya, selalu penuh oleh penumpang.

Produk tropis seperti buahbuahan dan ikan-ikan segar juga dapat diekspor langsung dari Indonesia. Menurut saya, produk tropis Indonesia banyak dan memiliki kualitas yang tak kalah baik dari negara-negara ASEAN lain seperti Vietnam serta diminati warga Rusia.

Credit sindonews.com

Krisis Rohingya Masih Jauh dari Kata Usai

BANDUNG - Krisis yang terjadi di Rakhine State, Myanmar, yang menyebabkan ratusan ribu warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh, masih jauh dari kata usai. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi.

"(Krisis di Rakhine State) masih jauh dari diselesaikan," ucap Retno saat memberikan kuliah umum di Universitas Padjadjaran Bandung pada Rabu (19/2).

Dia mengatakan, dunia internasional, termasuk di dalamnya Indonesia, berusaha untuk bisa mengembaikan para pengungsi ini ke rumah mereka di Myanmar, yakni di Rakhine State

Dunia internasional, papar Retno, mengingingkan proses repratiasi ini memenuhi tiga kriteria, yakni bersifat sukarela, bersifat aman dan bermartabat. "Tidak mudah untuk memenuhi tiga kriteria tersebut," ungkapnya.

Retno lalu menyebut, saat ini terus terjadi defisit kepercayaan antara Myanmar dan negara-negara di dunia, Myanmar dan masyarakat internasional, yang menyebabkan proses repratiasi semakin sulit

"Jika terus terjadi akan berdampak buruk, tidak hanya bagi Myanmar, tapi juga untuk ASEAN. Jika tidak diselesaikan dengan baik, dampaknya akan mempengaruhi keamanan dan stabilitas Asia Tenggara," tukasnya.

Credit sindonews.com

Bendung Imigran, AS Guyur Amerika Tengah dan Meksiko Miliaran

Amerika Serikat menjanjikan miliaran dolar untuk pembangunan di Amerika Tengah dan Meksiko demi membendung imigran ilegal. (REUTERS/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat menjanjikan akan menggelontorkan miliaran dolar untuk pembangunan di Amerika Tengah dan Meksiko. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari rencana memperkuat ekonomi di kawasan itu dan membendung imigran ilegal.

Hal tersebut diungkapkan oleh pemerintah AS dan Meksiko pada Selasa (18/12). Sebelumnya, Presiden Meksiko, Manuel Lopez Obrador telah membujuk Donald Trump untuk bekerja sama membantu Honduras, El Salvador, Guatemala serta wilayah selatan Meksiko.

Selama ini, ribuan imigran Amerika tengah yang melarikan diri dari kemiskinan dan kekerasan di negaranya dikabarkan menetap di penampungan di Tijuana, Meksiko.

Sebelum mengklaim suaka ke Negeri Paman Sam, mereka harus menunggu beberapa pekan sampai bulan di perbatasan AS tersebut.

Untuk menekan angka imigran ilegal, Trump mengancam akan membangun tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko sejak pemilu lalu. Namun Meksiko selalu menolak membiayai pembangunan tersebut.

Kedua kepala negara kemudian berdiskusi terkait persoalan imigrasi melalui sambungan telepon pada pekan lalu.

Banyak yang beranggapan bahwa Trump, anggota Partai Republik, dan Lopez Obrador, anggota partai sayap kiri, akan berbenturan. Namun pernyataan kedua belah pihak pada Selasa kemarin, memecahkan keraguan tersebut.

"Akhirnya kami melihat bahwa Meksiko dan AS berada dalam pihak yang sama dan dapat saling memahami serta menanggulangi migrasi dari Amerika Tengah sebagai masalah regional bersama," tutur Christopher Wilson, wakil direktur Institut Meksiko di Wilson Center, Washington, seperti dilansir AFP, Rabu (19/12).

Sebagian besar pembiayaan proyek akan ditanggung melalui investasi swasta, termasuk melalui Overseas Private Investment Corporation (OPIC), sehingga tak akan membebani pajak AS.

Hal ini, menurut Wilson, merupakan solusi yang kreatif dan sesuai untuk administrasi Trump.

Menteri Luar Negeri Meksiko, Marcelo Ebrard, mengatakan Washington mengerahkan US5,8 miliar (sekitar Rp835 triliun) untuk proyek ini, dan meningkatkan investasi publik dan swasta di Meksiko melalui OPIC sebesar US$4,8 miliar (sekitar Rp691 triliun).

Sebanyak US$2 miliar (sekitar Rp28,8 triliun) akan diberikan untuk pembangunan di Meksiko selatan. Pemerintah Meksiko telah berjanji akan mencari biaya sebesar US$25 miliar (sekitar Rp360 triliun) untuk mengembangkan wilayah selatan Meksiko selama lima tahun ke depan.

Pemerintah Meksiko telah berjanji akan menawarkan visa kerja migran jika imigran AS memenuhi syarat untuk tinggal di negara tersebut, dan Obrador ingin AS melakukan hal yang sama.

Juru bicara pemerintah Meksiko, Roberto Velasco, mengatakan dalam beberapa hari mendatang mereka akan mengumumkan perubahan kebijakan imigrasi yang menggabungkan rencana untuk visa kerja bagi migran.

Departemen Luar Negeri Meksiko mengatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa mereka ingin menunjukkan kesediaan Meksiko untuk mengembangkan kerangka kerja agar imigrasi berjalan dengan legal, teratur dan aman.

Credit cnnindonesia.com

Albania Usir Dubes Iran atas Tuduhan Merusak Keamanan Nasional

TIRANA - Pemerintah Albania mengusir duta besar (dubes) dan diplomat Iran lain karena merusak keamanan nasional. Pengusiran dua diplomat Teheran itu diumumkan kementerian luar negeri setempat hari Rabu.

Kementerian Luar Negeri Albania tidak mengidentifikasi kedua diplomat Iran yang diusir. Kementerian itu juga tidak merinci tanggal kapan mereka diusir atau diwajibkan hengkang dari negara anggota NATO tersebut.

Namun, kementerian itu mengatakan kepada Reuters, yang dilansir Kamis (20/12/2018), bahwa mereka telah berkonsultasi dengan mitra aliansi mengenai keputusannya itu.

Seorang diplomat Iran yang dihubungi oleh Reuters tidak menjawab pertanyaan. Panggilan telepon ke Kedutaan Besar Iran di Tirana juga tidak dijawab.

Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat John Bolton yang memainkan peran utama dalam perintah Presiden AS Donald Trump untuk menarik Amerika Serikat keluar dari kesepakatan nuklir internasional 2015 dengan Iran, secara terbuka mendukung keputusan Albania.

Albania telah menampung sekitar 3.000 anggota kelompok oposisi terlarang Iran, Mujahidin-e Khalq. Kelompok itu selama ini diperangi rezim Teheran.

Bolton dan pengacara Trump; Rudy Giuliani, telah mengunjungi kelompok oposisi Iran itu di Albania. Kelompok itu telh membangun sebuah kamp besar di dekat desa Manze di Laut Adriatik.

Credit sindonews.com

Iran: Australia Melanggar Resolusi Internasional

Pembangunan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Foto: EPA

PM Scott Morrison akui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel.

CB, TEHERAN -- Iran mengecam tindakan Australia yang mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Seperti dilansir Anadolu, Rabu (19/12), Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Qasimi mengatakan keputusan Australia tersebut merupakan pelanggaran terhadap resolusi internasional.

Dalam wawancaranya kepada Kantor Berita Azad, Qasimi memperingatkan bahwa keputusan Australia akan dilihat sebagai pelanggaran terhadap semua resolusi internasional yang terkait dengan Palestina dan wilayah pendudukan Israel.

"Langkah seperti itu tidak akan membantu menyelesaikan masalah Palestina dan Timur Tengah yang lebih luas. Itu hanya akan meningkatkan ketegangan di kawasan ini," ujar
Qasimi.

Pada Sabtu, Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengumumkan keputusan negaranya untuk secara resmi mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel.
Morrison mengatakan, Australia belum akan merelokasi kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem Barat sampai perdamaian Palestina Israel tercapai.

Pada November, Presiden terpilih Brasil Jair Bolsonaro juga mengumumkan niatnya untuk memindahkan kedutaan negaranya dari Tel Aviv ke Yerusalem sesuai dengan janji kampanyenya.

Namun, beberapa hari kemudian, Bolsonaro mengatakan keputusan akhir terkait masalah itu belum diambil.

Akhir tahun lalu, Presiden Amerika Serikat(AS) Donald Trump menjadi pemimpin pertama yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Ini menimbulkan kecaman dan protes dari seluruh dunia. Khususnya negara muslim.

Pada Mei, AS memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Guatemala yang mengikuti jejak Washington, juga memindahkan kedutaannya ke Yerusalem.

Credit republika.co.id

Bertemu Raja Yordania, Abbas Sampaikan Kondisi Palestina

Mahmoud Abbas - Presiden Palestina. Senin(7/3).

Foto: Republika/Wihdan Hidayat

Raja Abdullah setuju solusi dua negara merujuk garis perbatasan 1967

CB, AMMAN – Presiden Palestina Mahmoud Abbas bertemu Raja Yordania Abdullah II di Amman, Selasa (18/12). Mereka menbahas tentang perkembangan situasi di Palestina dan kawasan.

Dilaporkan laman kantor berita Palestina, WAFA, Abbas memaparkan kepada Raja Abdullah tentang serangan pasukan Israel baru-baru ini ke Tepi Barat. Mereka menggerebek kantor-kantor lembaga pemerintah serta melakukan pembongkaran rumah warga.

Abbas mengutarakan kecemasannya tentang kian masifnya proyek pembangunan permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

Ia mengatakan hal itu telah mengorbankan banyak kehidupan warga Palestina. Sebab tanah mereka dirampas untuk dijadikan permukiman Yahudi.

Abbas mengapresiasi Yordania dan Raja Abdullah atas dukungan yang telah diberikan kepada rakyat Palestina. Ia menekankan perlunya menjaga koordinasi dan konsultasi yang intens antara Yordania-Palestina.

Raja Abdullah pada gilirannya menyorot perlunya memecahkan kebuntuan dalam proses perdamaian, yakni dengan meluncurkan perundingan yang serius serta efektif antara Palestina dan Israel atas dasar solusi dua negara.

Namun hal itu harus mengarah pada pembentukan negara merdeka Palestina dengan garis perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Raja Abdullah mengutarakan penolakan dan protes atas praktik-praktik sepihak Israel membangun permukiman di wilayah Palestina yang diduduki.

Ia menilai hal itu merupakan hambatan konkret untuk mencapai perdamaian yang adil dan permanen berdasarkan solusi dua negara.

Ia meminta komunitas internasional memikul tanggung jawab dan menekan Israel menghentikan tindakan sepihaknya, termasuk dalam hal pembangunan permukiman di wilayah Palestina. Sebab apa yang dilakukan Israel berpotensi memicu kekerasan lebih lanjut.

Raja Abdullah menegaskan dukungannya untuk Palestina. Yordania akan berdiri dengan segala potensi dan kemampuannya agar Palestina memperoleh hak dan keadilan yang selama ini diperjuangkan.

Credit republika.co.id

AS Minta Palestina-Israel Dukung Proposal Damai Gagasan Trump

Amerika Serikat berharap Palestina dan Israel mendukung proposal perdamaian baru gagasan Presiden Donald Trump, meski mereka sudah lebih dulu mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. (REUTERS/Lucas Jackson)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat meminta Palestina dan Israel mendukung proposal perdamaian baru gagasan Presiden Donald Trump, yang rencananya akan diumumkan awal 2019 mendatang.

Tanpa menjelaskan detail proposal tersebut, Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nikki Haley mengatakan proposal perdamaian itu lebih panjang, dan diklaim mencakup sejumlah elemen yang tak pernah terpikirkan sebelumnya.

"Tak seperti upaya menyelesaikan konflik ini sebelumnya, rencana baru ini bukan hanya sekedar lembaran kertas baru yang berisikan langkah-langkah tidak spesifik dan tak tergambarkan," ucap Haley yang akan lengser akhir Desember ini, pada Selasa (18/12).

"Rencana baru ini lebih panjang, mencakup detail yang lebih mendalam. Proposal ini membawa unusr-unsur baru dalam diskusi dengan memanfaatkan teknologi baru yang kita gunakan."

"Pertanyaan kritisnya adalah apakah responsnya akan berbeda? Ada hal-hal dalam setiap rencana yang disukai setiap pihak, dan ada hal-hal yang tak disukai semua pihak," paparnya seperti dikutip AFP.

Haley menuturkan jika negara-negara hanya berfokus pada bagian-bagian yang tidak mereka sukai dalam rencana tersebut, upaya damai seperti apa pun tidak akan berhasil.

"Kita akan kembali kepada status quo yang gagal selama lima puluh tahun terakhir tanpa propsek perubahan jika berpikir seperti itu."

Haley menjamin proposal damai ini akan diminati Israel dan Palestina. Pernyataan itu diutarakannya dalam rapat Dewan Keamanan PBB terkait isu Timur Tengah.

Komentarnya itu disambut dengan respons terukur dari negara-negara Eropa. Uni Eropa memperingatkan proposal damai baru tersebut tetap harus mengikuti norma dan hukum internasional yang selama ini ditetapkan dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.

Uni Eropa menyatakan tetap berkomitmen mendukung solusi dua negara, dalam menyelesaikan konflik yang didominasi sengketa perebutan wilayah tersebut.

"Setiap rencana perdamaian yang gagal mengikuti parameter yang telah disepakati secara internasional selama ini berisiko mendapat kecamanan dan gagal," bunyi pernyataan Uni Eropa.

Pada September lalu, Trump berjanji menyampaikan rancangan perdamaian baru yang diklaim adil bagi Palestina dan Israel. Dia menjanjikan proposal itu akan rampung dalam beberapa bulan ke depan.

Padahal, Trump dikecam banyak pihak setelah dia berkeras mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada Desember lalu. Trump bahkan merelokasi kedutaan besar AS untuk Israel ke kota yang menjadi sumber konflik Israel-Palestina tersebut.

Meski keputusannya itu menuai kontroversi, Trump menegaskan bahwa dia tetap mendukung solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.

Di hadapan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada September lalu, Trump bahkan mengatakan membawa perdamaian bagi Israel-Palestina adalah impiannya.

Credit cnnindonesia.com

Terowongan Lintas Batas Hizbullah, Netanyahu Desak PBB Bertindak

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengecam terowongan penyerangan lintas batas Hizbullah.

Pernyataannya datang menjelang pertemuan Dewan Keamanan PBB atas keberadaan terowongan-terowongan ini, yang dikatakan Israel digali oleh kelompok militan Syiah yang didukung Iran di Libanon itu.

"Saya meminta semua anggota Dewan Keamanan untuk mengutuk tindakan agresi Hizbullah," kata Netanyahu di Knesset, parlemen Israel, menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya.

"Dewan Keamanan juga harus menuntut Libanon berhenti mengizinkan wilayahnya untuk digunakan sebagai tindakan agresi," tambahnya.

"Tujuan mereka adalah untuk menembus wilayah kami, untuk menculik orang-orang kami," tuding Netanyahu seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (20/12/2018).

Perdana menteri Israel itu juga menuduh pemerintah Libanon bersekongkol dengan Hizbullah.

"Pemerintah Libanon, harus menjadi yang pertama untuk menantang dan memprotes ini, tidak melakukan apa pun yang terbaik tetapi berkolusi paling buruk," ujarnya.

Pada 4 Desember, tentara Israel meluncurkan operasi Northern Shield untuk "menemukan dan menggagalkan" terowongan ini. Mereka mengatakan empat terowongan sejauh ini telah ditemukan.

Pasukan Sementara PBB di Lebanon juga telah mengkonfirmasi keberadaan empat terowongan, dan menggambarkannya sebagai pelanggaran yang jelas terhadap Resolusi PBB 1701.

Israel dan Hizbullah Lebanon berperang selama sebulan di tahun 2006 yang berakhir dengan gencatan senjata.

Credit sindonews.com

Israel Sebut Hizbullah Tutup Pabrik Peluru Kendalinya

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Hizbullah telah menutup pabrik untuk mengembangkan rudal presisi yang dipandu. Namun ia menegaskan jika Hizbullah telah menaklukan Lebanon dengan jaringan terowongan lintas batas yang dianggapnya sebagai tindakan perang.
"Situs bawah tanah untuk konversi rudal presisi, yang intelijen militer (Israel) memberi tahu saya, untuk di ekspos, situs-situs itu ditutup," kata Netanyahu.

"Mereka mencoba membuka situs lain," katanya, tanpa merinci seperti dikutip dari Reuters, Rabu (19/12/2018).

Menurut Netanyahu, Hizbullah berharap untuk memiliki ribuan rudal presisi yang dipandu sekarang tetapi malah memiliki paling banyak beberapa lusin.

Dalam pidato terpisah ke parlemen, Netanyahu memusatkan perhatian pada empat terowongan yang ditemukan bulan ini, yang kehadirannya dikonfirmasi oleh pasukan perdamaian UNIFIL dan yang menurut Israel akan digunakan untuk infiltrasi desa-desa di utara.

Hizbullah belum berkomentar terkait terowongan ini.

“Ini bukan hanya tindakan agresi. Ini adalah tindakan perang,” kata Netanyahu.

Lebanon berkomitmen penuh pada resolusi PBB yang mengakhiri perang tahun 2006, Kementerian Luar Negerinya mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Kementerian itu menyerukan kepada tentara Lebanon untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan (resolusi) dilaksanakan dengan baik dalam koordinasi dengan pasukan UNIFIL, terutama mengingat ketegangan di perbatasan dalam beberapa hari terakhir.

Kementerian itu menambahkan bahwa mereka tidak melihat ada "pekerjaan teknis" yang dilakukan di sisi perbatasannya.

Netanyahu menuduh UNIFIL tidak bertindak, mengatakan bahwa persenjataan roket Hizbullah telah meningkat sepuluh kali lipat sejak 2006 dan bahwa setiap rumah ketiga di Lebanon selatan digunakan oleh para gerilyawan.

"Dewan Keamanan harus memastikan UNIFIL tidak dibatasi oleh Hizbullah atau tentara Lebanon dengan cara apa pun, dan melaporkan setiap penghalang dari mandat penjaga perdamaian untuk menegakkan gencatan senjata Lebanon 2006," kata Netanyahu.

Israel sendiri telah melanggar gencatan senjata dengan overflights dari Libanon untuk pengawasan atau sorti Suriah.

Credit sindonews.com

1MDB, Otoritas Singapura Beri Sanksi Eks Bankir Goldman Sachs

Dari kiri: Bekas bankir Goldman Sachs, Roger Ng, dan Tim Leisner (tengah) dan pengusaha Low Taek Jho alias Jho Low (kanan). Straits Times

CB, Singapura – Otoritas Moneter Singapura atau The Monetary Authority of Singapore menaikkan sanksi kepada bekas bankir Goldman Sachs, Tim Leissner, yang telah mengaku bersalah dalam kasus skandal 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB kepada kementerian Kehakiman Amerika Serikat.

Otoritas Singapura mengenakan larangan beraktivitas di industri keuangan Singapura untuk seumur hidup kepada Leissner. Sebelumnya, Bank Sentral Singapura mengenakan larangan aktivitas kepada Leissner pada Maret 2017 untuk sepuluh tahun.
“Leissner terkena tuntutan hukum dari kementerian Kehakiman AS pada 1 November 2018 dan mengaku bersalah atas tuduhan melkaukan konspirasi dan melakukan kejahatan pencucian uang,” begitu dilansir Channel News Asia pada Rabu, 19 Desember 2018.
Larangan ini diterapkan setelah Leissner diketahui membuat surat referensi tanpa otorisasi atas nama Goldman Sachs (Asia) kepada sebuah institusi keuangan yang berbasis di Luxemburg. Dia membuat pernyataan keliru tanpa sepengetahuan perusahaan terkait dana 1MDB.

Leissner juga mengaku kepada pengadilan di AS bahwa dia terlibat dalam konspirasi untuk mendapatkan bisnis dari 1MDB untuk Goldman Sachs lewat penyuapan dan kickback kepada pejabat pemerintah di Abu Dhabi dan Malaysia. Menurut Channel News Asia, Leissner juga mengaku menggelapkan dana 1MDB untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain.
“Tuntutan hukum dari kementerian Kehakiman AS dan pengakuan bersalah Leissner memberi bukti lebih lanjut mengenai keterlibatan Leissner dalam aliran dana terkait 1MDB, yang sebelumnya tidak tersedia informasinya bagi MAS,” begitu pernyataan bank sentral Singapura.

MAS melanjutkan,”Setelah pertimbangan berhati-hati mengenai pengakuan Leissner dalam partisipasi dan konspirasi, dan juga tuntutan hukum kementerian Kehakiman AS terhadap dia, MAS memutuskan untuk mengenakan larangan terhadap dia sesuai seksi 101C dari Undang-Undang Futures dan Sekuritas/SFA,” begitu pernyataan MAS seperti dilansir Channel News Asia.

Larangan ini berlaku untuk mencegah Leissner melakukan aktivitas seperti diatur dalam SFA. Leissner juga dilarang untuk menjadi direktur atau pemegang saham berpengaruh atau pemegang lisensi untuk aktivitas pasar modal. Keputusan ini dilakukan sebagai hasil kerja sama erat antara tim investigasi penegak hukum Singapura, AS dan negara lain.

Media CNBC dengan mengutip Reuters melansir perusahaan investasi Goldman Sachs diperiksa karena perannya dalam penerbitan surat utang untuk 1MDB, yang merupakan perusahaan investasi bentukan pemerintah Malaysia. Perusahaan ini menjadi obyek investigasi di 6 negara. Selama ini, manajemen Goldman Sachs mengaku tidak melakukan kesalahan terkait kasus ini.

Credit tempo.co

Ketua Partai Mundur, Najib Diminta Pimpin UMNO Lagi

Mantan PM Malaysia, Najib Razak, diminta untuk kembali memimpin UMNO setelah ketua partai tersebut, Ahmad Zahid Hamidi, mengundurkan diri pada Selasa (18/12). (Reuters/Lai Seng Sin)

Jakarta, CB -- Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, diminta untuk kembali memimpin UMNO setelah ketua partai tersebut, Ahmad Zahid Hamidi, mengundurkan diri pada Selasa (18/12).

Permintaan ini disuarakan oleh anggota senior Dewan Tertinggi UMNO, Lokman Noor Adam, melalui sebuah pernyataan pada Rabu (19/12).

Dalam pernyataan tersebut, Lokman menyuarakan kekecewaannya atas keputusan Ahmad yang membuat partainya kian terpuruk di bawah kemenangan kubu pemerintah pimpinan Perdana Menteri Mahathir Mohamad.

Menurut Lokman, di tengah situasi kritis ini, UMNO membutuhkan pemimpin yang dihormati oleh para anggota parlemen dari koalisi kubu oposisi, Barisan Nasional (BN).

"Berdasarkan hal tersebut, sebagai anggota Dewan Tertinggi UMNO, saya menyarankan agar presiden UMNO menunjuk Najib sebagai pemimpin defacto UMNO juga pemimpin oposisi selagi posisi presiden UMNO masih kosong," tulis Lokman seperti dikutip The Straits Times.

Pernyataan ini dirilis tak lama setelah Ahmad memutuskan untuk mundur di tengah tekanan karena banyak anggota dewan perwakilan dan anggota partai keluar dari UMNO.

Gelombang hengkang ini mengalir saat Ahmad dibayangi 46 tuduhan kriminal, termasuk penerimaan suap dan pencucian uang yang melibatkan jutaan ringgit.

Ahmad sendiri naik takhta setelah Najib mundur dari jabatannya sebagai ketua partai setelah kalah dalam pemilu pada pertengahan tahun ini.

Pemilu tersebut dianggap sebagai tonggak sejarah bagi Malaysia karena untuk pertama kalinya koalisi BN dikalahkan oposisi sejak negara tersebut merdeka enam dekade silam.

Popularitas Najib terus merosot di tengah isu skandal korupsi lembaga investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Keseluruhan kasus ini pertama kali menjadi perhatian publik setelah pada 2015, Wall Street Journal melaporkan aliran dana sebesar US$700 juta dari 1MDB ke rekening pribadi Najib.

Sejauh ini, Najib telah dijerat setidaknya 40 dakwaan, termasuk pencucian uang dan penyalahgunaan kekuasaan dalam skandal 1MDB.

Credit cnnindonesia.com

AS Masuk Daftar Negara Paling Mematikan Bagi Jurnalis

Media Washington Post memasang iklan satu halama dengan gambar jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi, untuk mendesak pengungkapan kasus pembunuhan ini. Politico

CB, Jakarta - Amerika Serikat untuk pertama kali masuk dalam daftar 6 negara di dunia yang paling mematikan bagi jurnalis. Reporters Without Borders atau RSF dalam laporan tahunnya yang dirilis Desember 2018, menyebutkan keenam negara yang paling mematikan bagi jurnalis adalah Amerika Serikat, Meksiko, Afganistan, Suriah, Yaman, dan India.
Sepanjang 2018, sebanyak 6 jurnalis tewas di Amerika Serikat, 4 di antaranya tewas dibunuh dalam penembakan di kantor surat kabar Capital Gazette di Annapolisi, Maryland, pada Juni lalu. Dua jurnalis lainnya tewas dibunuh pada Mei lalu saat meliput cuaca berbahaya di North Carolina.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menurut RSF, merupakan salah satu figur global yang kerap melakukan serangan verbal kepada awak media.

Peristiwa mengejutkan adalah pembunuhan kolumnis Washington Post, Jamal Khashoggi pada 2 Oktober 2018 yang membangkitkan kemarahan masyarakat internasional. RSF menyebut kematian Khashoggi dampak dari metode penindasan putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman.
"Kekerasan terhadap jurnalis telah mencapai level yang tak terbayangkan sebelumnya pada tahun ini, dan situasinya sekarang kritis," kata Sekretaris Jenderal RSF, Christophe Deloire dalam rilis, seperti dikutip dari CNN, Selasa, 18 Desember 2018.

Kebencian pada jurnalis juga disuarakan dan disampaikan secara sangat terbuka oleh politisi tak bermoral, pemimpin agama dan pengusaha yang memberi konsewkensi tragis. Hal ini meningkatkan kekerasan terhadap jurnalis.
Setelah Amerika Serikat, RSF menyebut Afganistan sebagai negara paling mematikan tahun ini. Sebanyak 15 reporter terbunuh sepanjang tahun 2018, 10 di antaranya tewas bersamaan saat meliput rangkaian serangan di Kabul pada April lalu. ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu.
Perang di Suriah sepanjang tahun 2018 telah menewaskan 11 jurnalis. Begitu juga situasi perang di Yaman telah menewaskan 8 jurnalis dan enam jurnalis tewas di India.

Adapun Cina kembali diberi status sebagai negara paling banyak memenjarakan jurnalis. RSF melaporkan 60 jurnalis ditahan di Cina.
Setelah Cina, Mesir menjadi negara kedua di dunia yang paling banyak memenjarakan jurnalis tahun 2018, yakni 38 jurnalis.
Menyusul Turki yang memenjarakan 33 jurnalis, Iran memenjarakan 28, dan Arab Saudi juga memenjarakan 28 jurnalis.
Laporan RSF menambahkan pembunuhan jurnalis Slovakia, Jan Kuciak dan penangkapan 2 jurnalis Reuers oleh pemerintah Myanmar, Kyaw Soe OO dan Wa Lone, menunjukkan upaya sejumlah orang berusaha membungkam jurnalis.
Data RSF juga menyebutkan, sebanyak 80 jurnalis terbunuh, termasuk jurnalis amatir dan pekerja media. Sebanyak 61 persen dari jurnalis yang dibunuh tersebut menjadi target akibat reportase mereka, dan 39 persen jurnalis terbunuh saat meliput.
Sedangkan jumlah jurnalis dipenjara, menurut RSF, ada sebanyak 348 jurnalis dipenjara dan 60 jurnalis ditawan sepanjang 2018.

Credit tempo.co

China Dilaporkan Kembali Tahan Seorang Warga Kanada

OTTAWA - Surat kabar National Post Kanada melaporkan bahwa China telah menahan seorang warga negara itu. Jika dikonfirmasi, ini menjadi warga Kanada ketiga yang ditahan oleh China.

Laporan surat kabar itu mengutip tentang penahanan itu dari sebuah sumber di Kementerian Luar Negeri Kanada. Seorang juru bicara kementerian mengatakan kepada surat kabar itu bahwa ia mengetahui ada warga Kanada yang ditahan, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Sementara seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan kepada wartawan di Beijing bahwa dia tidak mengetahui laporan tersebut seperti dikutip dari VOA, Rabu (19/12/2018).

Sebelumnya China telah menahan mantan diplomat Michael Kovrig dan konsultan bisnis Michael Spavor awal bulan ini setelah Kanada menangkap Meng Wanzhou, kepala keuangan untuk raksasa telekomunikasi China Huawei Technologies, pada 1 Desember.

Para pejabat Amerika Serikat (AS) mengatakan Meng berbohong kepada bank tentang kendali Huawei terhadap Skycom yang berbasis di Hong Kong - sebuah perusahaan yang diduga menjual barang AS ke Iran yang melanggar sanksi AS terhadap Teheran.

Seorang hakim Kanada membebaskannya dengan jaminan pekan lalu ketika dia menunggu sidang tentang ekstradisi ke AS. Beijing pun menuntut Kanada membebaskan Meng dari semua tuduhan atau menghadapi "konsekuensi serius." Meng adalah putri pendiri Huawei, salah satu produsen ponsel terbesar di dunia.

Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan Kovrig dan Spavor sedang diselidiki karena dicurigai membahayakan keamanan nasional China. Ottawa mengatakan tidak ada hubungan langsung antara penangkapan Meng dan penahanan dua warga Kanada, tetapi Guy Saint-Jacques, mantan duta besar Kanada untuk Beijing, membantah anggapan itu, mengatakan kepada wartawan pekan lalu bahwa di China tidak ada kebetulan.

Credit sindonews.com

Brexit Buntu, Inggris Siagakan 3.500 Tentara

Ilustrasi tentara Inggris. (LUDOVIC MARIN/AFP)

Jakarta, CB -- Inggris menyiagakan 3.500 personel tentara untuk menghadapi segala kemungkinan di tengah kebuntuan pemerintah terkait negosiasi penarikan diri mereka dari Uni Eropa alias Brexit.

Keputusan ini diambil setelah Perdana Menteri Theresa May gagal meloloskan draf keputusan Brexit di hadapan oposisi pada rapat kabinet, Selasa (18/12), hanya berselang 14 pekan menjelang tenggat waktu.

Rapat itu sendiri adalah pertemuan terakhir sebelum parlemen Inggris memasuki masa rehat Natal dan Tahun Baru, membuat keputusan terkait Brexit lagi-lagi tak menemukan jalan keluar.

Namun, Menteri urusan Brexit, Steve Barclay, mengatakan bahwa jajaran kabinet masih berharap bisa mendapatkan dukungan Dewan Perwakilan meski pemungutan suaranya harus diundur hingga Januari 2019.

Ia pun menganggap langkah untuk tak memutuskan apa-apa hingga akhir tahun ini sangat bagus agar pemerintah dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik menjelang pemungutan suara parlemen.

Dengan demikian, pemerintah Inggris diharapkan dapat menyodorkan satu kesepakatan final kepada Uni Eropa pada waktu jatuh tempo pada 29 Maret 2019.

"Kami sepakat untuk tak menyepakati sesuatu terlebih dulu di dalam pemerintah. Namun, prioritas utama kami tetap untuk mencapai satu kesepakatan," ucapnya sebagaimana dikutip AFP.

Kini, para anggota kabinet akan mencari pendapat dari pebisnis mengenai strategi yang tepat agar perekonomian Inggris tak terpuruk setelah Brexit.

Hingga saat ini, kabinet May sendiri masih terbelah antara pendukung draf gagasannya dan yang menentangnya.

Usulan May sendiri dikenal dengan nama soft Brexit, di mana Inggris keluar dari Uni Eropa tapi masih menjalin hubungan perekonomian seerat mungkin.

Sementara itu, para penentang May menuntut Inggris keluar dari Uni Eropa dengan cara keras atau tanpa hubungan sama sekali nantinya.

Silang pendapat ini membuat tingkat kepercayaan publik atas May menurun. Faksi partainya sendiri di parlemen bahkan sempat mengajukan mosi tidak percaya, meski akhirnya gagal.

Credit cnnindonesia.com