Credit republika.co.id
Selasa, 11 Desember 2018
Lakukan Pelanggaran HAM, AS Sanksi Tangan Kanan Kim Jong-un
WASHINGTON
- Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap pembantu utama
Pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong-un, bersama dua pejabat lainnya.
Ketiganya dijatuhkan sanksi atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia
dan penyensoran yang serius.
Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada Ryong Hae-choe, seorang pembantu dekat Jong-un yang memimpin Partai Pekerja dan Departemen Bimbingan Organisasi Korut; Menteri Keamanan Negara Kyong Thaek-jong; dan Kepala Departemen Propaganda dan Agitasi, Kwang Ho-pak.
Tidak diketahui apakah keputusan untuk menjatuhkan sanksi terhadap ketiga orang itu terkait dengan diplomasi nuklir AS-Korut, yang telah membuat sedikit kemajuan sejak Pemimpin Korut Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump bertemu di Singapura pada Juni lalu.
Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi itu saat merilis laporan enam bulanan tentang pelanggaran Korut. Sanksi itu akan membekukan aset apa pun yang dimiliki oleh ketiganya yang berada di wilayah yuridiksi AS dan secara umum melarang mereka bertransaksi dengan siapa pun di AS.
"Pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara masih termasuk yang terburuk di dunia dan termasuk pembunuhan di luar hukum, kerja paksa, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang yang berkepanjangan, pemerkosaan, aborsi paksa, dan kekerasan seksual lainnya," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Robert Palladino dalam sebuah pernyataan yang menyertai laporan itu seperti dikutip dari Reuters, Selasa (11/12/2018).
Korut telah berulang kali menolak tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan menyalahkan sanksi untuk situasi kemanusiaan yang mengerikan. Pyongyang telah berada di bawah sanksi PBB sejak tahun 2006 karena rudal balistik dan program nuklirnya.
Dalam sebuah pernyataan terpisah, Departemen Keuangan mengatakan sanksi itu menyorotkan perlakuan tercela Korut terhadap orang-orang di negara itu, dan berfungsi sebagai pengingat perlakuan brutal Korut terhadap warga negara AS, Otto Warmbier.
Warmbier adalah seorang mahasiswa AS yang meninggal pada Juni 2017 setelah 17 bulan ditahan di Korut, yang berkontribusi memicu eskalasi Pyongyang dan Washington yang memang sudah tegang, terutama atas program pengembangan nuklir Korut.
Jelang pertemuan puncak bersejarak Trump-Jong-un pada bulan Juni, Korut membebaskan tiga tahanan asal AS, meskipun pembicaraan antara kedua negara telah terhenti. Bulan lalu, Korut mengatakan akan mendeportasi warga negara AS lainnya yang ditahan.
Sebelumnya pembicaraan yang telah direncanakan pada 8 November lalu antara Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan pejabat senior Korut Kim Yong-chol dan bertujuan untuk membuka jalan bagi pertemuan kedua Trump-Jong-un dibatalkan dengan pemberitahuan 24 jam.
Trump mengatakan ia dan Jong-un kemungkinan akan bertemu untuk kedua kalinya pada Januari atau Februari, dengan tiga lokasi untuk pertemuan puncak sedang dipertimbangkan.
Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada Ryong Hae-choe, seorang pembantu dekat Jong-un yang memimpin Partai Pekerja dan Departemen Bimbingan Organisasi Korut; Menteri Keamanan Negara Kyong Thaek-jong; dan Kepala Departemen Propaganda dan Agitasi, Kwang Ho-pak.
Tidak diketahui apakah keputusan untuk menjatuhkan sanksi terhadap ketiga orang itu terkait dengan diplomasi nuklir AS-Korut, yang telah membuat sedikit kemajuan sejak Pemimpin Korut Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump bertemu di Singapura pada Juni lalu.
Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi itu saat merilis laporan enam bulanan tentang pelanggaran Korut. Sanksi itu akan membekukan aset apa pun yang dimiliki oleh ketiganya yang berada di wilayah yuridiksi AS dan secara umum melarang mereka bertransaksi dengan siapa pun di AS.
"Pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara masih termasuk yang terburuk di dunia dan termasuk pembunuhan di luar hukum, kerja paksa, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang yang berkepanjangan, pemerkosaan, aborsi paksa, dan kekerasan seksual lainnya," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Robert Palladino dalam sebuah pernyataan yang menyertai laporan itu seperti dikutip dari Reuters, Selasa (11/12/2018).
Korut telah berulang kali menolak tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan menyalahkan sanksi untuk situasi kemanusiaan yang mengerikan. Pyongyang telah berada di bawah sanksi PBB sejak tahun 2006 karena rudal balistik dan program nuklirnya.
Dalam sebuah pernyataan terpisah, Departemen Keuangan mengatakan sanksi itu menyorotkan perlakuan tercela Korut terhadap orang-orang di negara itu, dan berfungsi sebagai pengingat perlakuan brutal Korut terhadap warga negara AS, Otto Warmbier.
Warmbier adalah seorang mahasiswa AS yang meninggal pada Juni 2017 setelah 17 bulan ditahan di Korut, yang berkontribusi memicu eskalasi Pyongyang dan Washington yang memang sudah tegang, terutama atas program pengembangan nuklir Korut.
Jelang pertemuan puncak bersejarak Trump-Jong-un pada bulan Juni, Korut membebaskan tiga tahanan asal AS, meskipun pembicaraan antara kedua negara telah terhenti. Bulan lalu, Korut mengatakan akan mendeportasi warga negara AS lainnya yang ditahan.
Sebelumnya pembicaraan yang telah direncanakan pada 8 November lalu antara Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan pejabat senior Korut Kim Yong-chol dan bertujuan untuk membuka jalan bagi pertemuan kedua Trump-Jong-un dibatalkan dengan pemberitahuan 24 jam.
Trump mengatakan ia dan Jong-un kemungkinan akan bertemu untuk kedua kalinya pada Januari atau Februari, dengan tiga lokasi untuk pertemuan puncak sedang dipertimbangkan.
Credit sindonews.com
PBB Teken Kesepakatan Internasional Soal Migrasi
RABAT
- Negara-negara anggota PBB dilaporkan telah menyetujui sebuah
kesepakatan internasional mengenai imigrasi. Kesepakatan itu dicapai
dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Maroko.
Kesepakatan yang dimaksudkan untuk mendorong kerja sama dalam migrasi, disetujui pada bulan Juli oleh hampir seluruh anggota PBB yang berjumlah 193 negara, di mana Amerika Serikat (AS) menjadi satu-satunya negara yang menolak. Namun, hanya 164 yang negara secara resmi menandatanganinya.
"10 negara, sebagian besar di Eropa Timur telah menarik diri dari kesepatan. Enam lagi, di antaranya Israel dan Bulgaria, sedang berdebat apakah mereka akan keluar juga atau tidak," kata juru PBB, seperti dilansir Reuters pada Senin (10/12).
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mengatakan, bahwa negara-negara maju membutuhkan migrasi. "Di banyak tempat di mana kesuburan menurun dan harapan hidup meningkat, ekonomi akan stagnan dan orang akan menderita tanpa migrasi," katanya.
Dengan rekor 21,3 juta pengungsi secara global, PBB mulai bekerja pada kesepakatan yang tidak mengikat itu setelah lebih dari 1 juta orang tiba di Eropa pada tahun 2015. Kebanyakan dari mereka adalah yang melarikan diri dari perang saudara di Suriah dan kemiskinan di Afrika.
Kesepakatan yang dimaksudkan untuk mendorong kerja sama dalam migrasi, disetujui pada bulan Juli oleh hampir seluruh anggota PBB yang berjumlah 193 negara, di mana Amerika Serikat (AS) menjadi satu-satunya negara yang menolak. Namun, hanya 164 yang negara secara resmi menandatanganinya.
"10 negara, sebagian besar di Eropa Timur telah menarik diri dari kesepatan. Enam lagi, di antaranya Israel dan Bulgaria, sedang berdebat apakah mereka akan keluar juga atau tidak," kata juru PBB, seperti dilansir Reuters pada Senin (10/12).
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mengatakan, bahwa negara-negara maju membutuhkan migrasi. "Di banyak tempat di mana kesuburan menurun dan harapan hidup meningkat, ekonomi akan stagnan dan orang akan menderita tanpa migrasi," katanya.
Dengan rekor 21,3 juta pengungsi secara global, PBB mulai bekerja pada kesepakatan yang tidak mengikat itu setelah lebih dari 1 juta orang tiba di Eropa pada tahun 2015. Kebanyakan dari mereka adalah yang melarikan diri dari perang saudara di Suriah dan kemiskinan di Afrika.
Sejak
Juli, kesepakatan itu, yang membahas isu-isu seperti bagaimana
melindungi migran, mengintegrasikan mereka dan mengirim mereka pulang,
telah dikritik oleh sebagian besar politisi sayap kanan Eropa yang
mengatakan itu dapat meningkatkan imigrasi dari negara-negara Afrika dan
Arab.
Credit sindonews.com
Menantu Trump Nasihati Putra Mahkota Usai Kasus Khashoggi
Menantu Donald Trump, Jared Kushner, disebut
berkomunikasi secara informal dengan Pangeran Mohammed bin Salman usai
kasus pembunuhan Jamal Khashoggi terungkap. (Reuters/Jonathan Ernst/File
Photo)
Kushner disebut menawarkan sejumlah nasihat kepada putra mahkota Arab Saudi tersebut pasca pembunuhan wartawan pengkritik Raja Salman itu di Istanbul pada 2 Oktober lalu.
The New York Times melaporkan protokol mengharuskan staf dewan keamanan mendampingi setiap komunikasi yang dilakukan pejabat Gedung Putih dengan pemimpin negara asing.
Namun, Khusner tetap berkomunikasi secara informal seperti bertukar pesan instan dengan MbS pasca kematian Khashoggi.
Kabar itu didapat The New York Times mengutip dua mantan pejabat AS dan dua pejabat Saudi yang familiar terkait komunikasi Kushner-MbS.
Gedung Putih tak segera merespons permintaan CNN untuk menanggapi laporan The New York Times tersebut.
Namun, melalui pernyataan kepada The New York Times, seorang juru bicara Gedung Putih mengatakan bahwa "Jared selalu dengan cermat mengikuti protokol dan pedoman yang ada, termasuk dalam berhubungan dengan MbS dan pejabat asing lainnya."
Pejabat Gedung Putih menolak menjelaskan lebih rinci terkait protokol itu kepada koran tersebut. Pejabat itu juga menolak memberikan komentar terkait komunikasi Kusher dan MbS sejak pembunuhan Khashoggi terkuak.
Kushner memang disebut memiliki kedekatan dengan MbS. Dia dan penasihat keamanan Trump, John Bolton, dikabarkan sempat menelpon MbS sepekan setelah Khashoggi dilaporkan hilang usai memasuki gedung konsulat Saudi di Istanbul.
Keduanya juga dikabarkan sempat berkomunikasi dengan MbS ketika otoritas Turki tengah meluncurkan operasi pencarian Khashoggi.
"Mereka (Kushner dan Bolton) meminta informasi lebih detail dan mendesak pemerintah Saudi agar lebih transparan dalam proses penyelidikan," ucap juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, melalui pernyataan pada Oktober lalu.
Meski sempat membantah, Saudi akhirnya mengakui bahwa Khashoggi tewas di dalam konsulatnya di Istanbul. Namun, Riyadh tetap berkeras bahwa negaranya tak terlibat dalam kasus ini.
Riyadh mengklaim operasi itu dilakukan sejumlah pejabat intelijen di luar kewenangan mereka. Negara kerajaan itu sejauh ini telah menahan 21 tersangka.
Namun, berdasarkan laporan yang bocor ke media pada November lalu, Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA) menyimpulkan bahwa MbS lah yang memerintahkan pembunuhan Khashoggi.
CIA menarik simpulan ini setelah menggali berbagai sumber intelijen, termasuk panggilan telepon antara Khashoggi dengan saudara Putra Mahkota yang juga menjabat sebagai Duta Besar Saudi untuk AS, Khalid bin Salman.
Dalam percakapan tersebut, Khalid mengatakan kepada Khashoggi bahwa wartawan itu harus pergi ke konsulat Saudi di Istanbul guna mengambil dokumen yang dibutuhkan untuk pernikahannya. Khalid menjamin segalanya akan aman ketika Khashoggi datang ke konsulat.
Meski begitu, Kushner disebut tetap membela MbS dan mendorong Trump untuk mendukung putra mahkota lantaran Saudi merupakan mitra penting AS di Timur Tengah.
Credit cnnindonesia.com
Netanyahu Klaim Pesawat Israel Diizinkan Lintasi Langit Oman
TEL AVIV
- Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menuturkan, penguasa Oman
telah memberikan lampu hijau bagi pesawat komersial Israel untuk terbang
di atas wilayah udara negara Teluk itu.
"Sultan Oman, Qaboos, telah mengizinkan penerbangan El Al atas Oman," kata Neyanyahu saat berbicara dalam pertemuan dengan para Duta Besar Israel di Asia, Eropa dan Amerika Utara, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (10/12).
Dia mengatakan keputusan untuk mengizinkan penerbangan Israel untuk terbang di atas wilayah udara Oman adalah bagian dari perubahan yang lebih luas dalam posisi Israel secara global. "Peta diplomatik kami telah berubah secara dramatis, mengikuti upaya diplomatik oleh Israel," ucapnya.
Netanyahu, kemudian mengatakan, sampai saat ini Israel masih mencari persetujuan dari Arab Saudi untuk mempersingkat penerbangan Israel ke India dan Asia Tenggara. Riyadh menolak untuk mengizinkan penerbangan Israel untuk terbang melalui wilayah udaranya.
"Sultan Oman, Qaboos, telah mengizinkan penerbangan El Al atas Oman," kata Neyanyahu saat berbicara dalam pertemuan dengan para Duta Besar Israel di Asia, Eropa dan Amerika Utara, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (10/12).
Dia mengatakan keputusan untuk mengizinkan penerbangan Israel untuk terbang di atas wilayah udara Oman adalah bagian dari perubahan yang lebih luas dalam posisi Israel secara global. "Peta diplomatik kami telah berubah secara dramatis, mengikuti upaya diplomatik oleh Israel," ucapnya.
Netanyahu, kemudian mengatakan, sampai saat ini Israel masih mencari persetujuan dari Arab Saudi untuk mempersingkat penerbangan Israel ke India dan Asia Tenggara. Riyadh menolak untuk mengizinkan penerbangan Israel untuk terbang melalui wilayah udaranya.
Oman
sendiri sejauh ini belum memberikan komentar apapun mengenai pernyataan
Netanyahu tersebut. Sama halnya dengan Saudi dan kebanyakan mayoritas
negara berpenduduk mayoritas Muslim, Oman juga tidak memiliki hubungan
diplomatik dengan Israel.
Credit sindonews.com
Israel Izinkan Saudi Gunakan Spywarenya untuk Jamal Khashoggi
CB, Jakarta - Pemerintah Israel menyetujui penjualan spyware peretas telepon ke Arab Saudi untuk mengawasi pergerakan Jamal Khashoggi.
Kolumnis Washington Post, David Ignatius, seperti dikutip dari Sputniknews, 10 Desember 2018, melaporkan bahwa para pejabat intelijen AS telah mengetahui para pejabat Saudi berusaha mendapatkan Pegasus, spyware yang diciptakan perusahaan intelijen cyber Israel NSO Group Technologies.
Arab Saudi dilaporkan melakukan beberapa transaksi dengan NSO melalui afiliasi yang berbasis di Luxemburg yang disebut Q Cyber Technologies. Meskipun beberapa orang Israel menyuarakan keprihatinan jika memberikan spyware kepada Arab Saudi, namun sumber AS mengklaim bahwa pemerintah Israel memberikan persetujuannya untuk pembelian Pegasus oleh Riyadh.
Dalam foto yang dirilis 25 Agustus 2016, menunjukan perusahaan Grup NSO Israel yang memiliki kantor sampai beberapa bulan yang lalu di Herzliya, Israel. Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengatakan bahwa seorang anggota stafnya ditargetkan oleh spyware buatan Israel dari NSO Group.[AP Photo / Daniella Cheslow]
Hal ini dipandang sebagai win-win solution, menurut laporan itu, mengingat bahwa Israel mendapatkan sekutu Arab untuk melawan Iran serta kesempatan untuk memata-matai Riyadh melalui kerja sama keamanan cyber, sementara Saudi memperoleh alat baru untuk memerangi musuh internalnya.
Menurut laporan Haaretz baru-baru ini, perwakilan Saudi mengadakan pembicaraan dengan NSO Group untuk mendapatkan Pegasus, sebagai operasi untuk meretas ponsel pengkritik di Arab Saudi dan di luar Arab. Kritikus yang menentang kerajaan, yang tinggal di luar negeri sebelumnya mengklaim bahwa smartphone mereka telah dimonitor oleh peretas Saudi.
Omar Abdulaziz, aktivis asal Arab Saudi yang mengasingkan diri ke Montreal, Kanada. Abdulaziz menyebar percakapannya dengan Khashoggi, termasuk percakapan suara, foto dan rekaman video. Sumber: edition.cnn.com
Di antara mereka adalah aktivis dan pembangkang yang berbasis di Kanada, Omar Abdulaziz, yang berteman dengan Jamal Khashoggi. Abdulaziz minggu ini mengajukan gugatan terhadap NSO Group, mengklaim bahwa perusahaan menjual Pegasus ke Arab Saudi pada 2017 seharga US$ 55 juta atau sekitar Rp 800 miliar.
Spyware itu kemudian diduga digunakan untuk melacak komunikasi antara Abdulaziz dan Jamal Khashoggi, yang berkontribusi secara signifikan terhadap keputusan untuk membunuh sang wartawan.
Kolumnis Washington Post, David Ignatius, seperti dikutip dari Sputniknews, 10 Desember 2018, melaporkan bahwa para pejabat intelijen AS telah mengetahui para pejabat Saudi berusaha mendapatkan Pegasus, spyware yang diciptakan perusahaan intelijen cyber Israel NSO Group Technologies.
Arab Saudi dilaporkan melakukan beberapa transaksi dengan NSO melalui afiliasi yang berbasis di Luxemburg yang disebut Q Cyber Technologies. Meskipun beberapa orang Israel menyuarakan keprihatinan jika memberikan spyware kepada Arab Saudi, namun sumber AS mengklaim bahwa pemerintah Israel memberikan persetujuannya untuk pembelian Pegasus oleh Riyadh.
Dalam foto yang dirilis 25 Agustus 2016, menunjukan perusahaan Grup NSO Israel yang memiliki kantor sampai beberapa bulan yang lalu di Herzliya, Israel. Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengatakan bahwa seorang anggota stafnya ditargetkan oleh spyware buatan Israel dari NSO Group.[AP Photo / Daniella Cheslow]
Hal ini dipandang sebagai win-win solution, menurut laporan itu, mengingat bahwa Israel mendapatkan sekutu Arab untuk melawan Iran serta kesempatan untuk memata-matai Riyadh melalui kerja sama keamanan cyber, sementara Saudi memperoleh alat baru untuk memerangi musuh internalnya.
Menurut laporan Haaretz baru-baru ini, perwakilan Saudi mengadakan pembicaraan dengan NSO Group untuk mendapatkan Pegasus, sebagai operasi untuk meretas ponsel pengkritik di Arab Saudi dan di luar Arab. Kritikus yang menentang kerajaan, yang tinggal di luar negeri sebelumnya mengklaim bahwa smartphone mereka telah dimonitor oleh peretas Saudi.
Omar Abdulaziz, aktivis asal Arab Saudi yang mengasingkan diri ke Montreal, Kanada. Abdulaziz menyebar percakapannya dengan Khashoggi, termasuk percakapan suara, foto dan rekaman video. Sumber: edition.cnn.com
Di antara mereka adalah aktivis dan pembangkang yang berbasis di Kanada, Omar Abdulaziz, yang berteman dengan Jamal Khashoggi. Abdulaziz minggu ini mengajukan gugatan terhadap NSO Group, mengklaim bahwa perusahaan menjual Pegasus ke Arab Saudi pada 2017 seharga US$ 55 juta atau sekitar Rp 800 miliar.
Spyware itu kemudian diduga digunakan untuk melacak komunikasi antara Abdulaziz dan Jamal Khashoggi, yang berkontribusi secara signifikan terhadap keputusan untuk membunuh sang wartawan.
Credit tempo.co
Najib Dilaporkan Ditahan Terkait Skandal 1MDB
Mantan Perdana Menteri Najib Razak dilaporkan
ditahan pada Senin (10/12) atas tuduhan 'mencampuri' laporan audit
lembaga 1Malaysia Development Berhad. (Reuters/Lai Seng Sin)
Merujuk pada sebuah laporan, The Star mengabarkan bahwa Najib ditahan sekitar pukul 11.00, tak lama setelah tiba di Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) untuk interogasi lebih lanjut.
Namun kemudian, New Straits Times melaporkan bahwa Najib dibebaskan dengan jaminan sekitar pukul 13.20 waktu setempat.
Dalam laporan terpisah, The Star juga memberitakan bahwa penyidik Malaysia sudah siap menuntut Najib dan mantan Presiden 1MDB, Arul Kanda, atas dugaan penggelapan audit lembaga tersebut.
Isu ini menjadi perhatian publik setelah pada 25 November lalu, Auditor Publik Malaysia, Madinah Mohamad, mengungkap bahwa laporan audit terakhir 1MDB sudah direkayasa sepengatahuan Najib.
Madinah juga membeberkan bahwa dua masalah krusial dalam laporan tersebut dihapus. Keduanya berkaitan dengan keberadaan pebisnis Low Taek Jho dalam rapat-rapat dewan 1MDB, juga status finansial lembaga tersebut.
Jho Low adalah tokoh yang disebut-sebut sebagai dalang di balik plot korupsi besar-besaran 1MDB.
Skandal 1MDB ini disebut-sebut sebagai salah satu kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah Malaysia, yang juga menyeret nama Najib.
Keseluruhan kasus ini pertama kali menjadi perhatian publik setelah pada 2015 Wall Street Journal melaporkan aliran dana sebesar US$700 juta dari 1MDB ke rekening pribadi Najib.
Sejauh ini, Najib telah dijerat 40 dakwaan, termasuk pencucian uang dan penyalahgunaan kekuasaan dalam skandal 1MDB.
Credit cnnindonesia.com
Theresa May akan Temui Parlemen Bahas Penundaan Suara Brexit
Theresa May. (REUTERS/Simon Dawson/Pool)
Dilansir dari AFP, May akan menyambangi parlemen pada Senin (17/12) mendatang. Datangnya kabar tersebut membuat nilai mata uang Inggris, poundsterling turun tajam terhadap dolar.
Pasalnya, pertemuan ini dinilai meningkatkan ketidakpastian mengenai apakah Inggris akan menyetujui persyaratan dengan Uni Eropa sebelum meninggalkan blok pada Maret tahun depan.
Sementara itu, Pengadilan Eropa memutuskan bahwa Inggris bebas untuk menghentikan penarikan dari blok tersebut secara sepihak. Pembahasan ini membuat May menghadapi pemberontakan besar dari anggota parlemen konservatif atas perjanjian penarikan yang dia lakukan di Brussels bulan lalu.
Sementara itu, partai-partai oposisi juga menentangnya. May akan mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin termasuk Presiden Uni Eropa Donald Tusk dan Kanselir Jerman Angela Merkel, mendorong spekulasi dia mencari perubahan terakhir akhir pekan ini.
Pemimpin Partai Buruh Oposisi Jeremy Corbyn mengatakan penundaan pemungutan suara adalah "langkah putus asa".
"Kami tahu setidaknya selama dua minggu semua kesepakatan terburuk Theresa May akan ditolak oleh parlemen karena itu merusak Inggris," katanya.
"Sebaliknya, dia membanting ke depan ketika dia harus kembali ke Brussels untuk menegosiasikan kembali atau mengadakan pemilihan sehingga publik dapat memilih pemerintahan baru."
Poundsterling kehilangan 0,4 persen terhadap dolar dibandingkan dengan nilai penutupan hari Jumat.
Credit cnnindonesia.com
Saudi: Tindakan Terhadap Qatar Ditujukan untuk Ubah Kebijakan Mereka
RIYADH
- Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel al-Jubeir menegaskan bahwa
tindakan terhadap Qatar bertujuan untuk mengubah kebijakannya. Saudi dan
negara-negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC) menjatuhkan sejumlah sanksi
kepada Qatar sejak setahun lalu.
Sanksi dan diplomatik dan ekonomi yang berlaku sejak Juni 2017 itu dijatuhkan setelah negara GCC menuduh bahwa Doha mendukung terorisme dan mencampuri urusan dalam negeri mereka, yang telah berulang kali ditolak oleh Doha.
Berbicara pada konferensi pers setelah berakhirnya KTT ke-39 GCC di Riyadh, dia mengatakan bahwa negara-negara anggota GCC yakin bahwa krisis dengan Qatar tidak akan berdampak pada dewan.
"Sikap terhadap Qatar datang untuk mendorong mereka untuk mengubah kebijakannya," kata al-Jubeir dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Xinhua pada Senin (10/12).
Qatar sendiri hadir dalam pertemuan GCC di Ibu Kota Saudi itu. Dalam pertemuan itu Qatar diwakili Menteri Negara Luar Negeri Sultan bin Saad Al-Muraikhi.
Sanksi dan diplomatik dan ekonomi yang berlaku sejak Juni 2017 itu dijatuhkan setelah negara GCC menuduh bahwa Doha mendukung terorisme dan mencampuri urusan dalam negeri mereka, yang telah berulang kali ditolak oleh Doha.
Berbicara pada konferensi pers setelah berakhirnya KTT ke-39 GCC di Riyadh, dia mengatakan bahwa negara-negara anggota GCC yakin bahwa krisis dengan Qatar tidak akan berdampak pada dewan.
"Sikap terhadap Qatar datang untuk mendorong mereka untuk mengubah kebijakannya," kata al-Jubeir dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Xinhua pada Senin (10/12).
Qatar sendiri hadir dalam pertemuan GCC di Ibu Kota Saudi itu. Dalam pertemuan itu Qatar diwakili Menteri Negara Luar Negeri Sultan bin Saad Al-Muraikhi.
Sementara
itu, Sekretaris Jenderal GCC, Abdul Latif al-Zayani dalam sesi
penutupan pertemuan itu menuturkan bahwa peta jalan akan dikembangkan
untuk mencapai tujuan dewan untuk memastikan kepentingan warga, disaat
bersamaan meningkatkan keamanan di kawasan serta peran regional dan
internasional dari GCC.
Credit sindonews.com
Arab Saudi Gelar KTT Dewan Kerja Sama Teluk
RIYADH
- Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) dibuka
di Riyadh, Arab Saudi, kemarin. Pertemuan itu digelar di tengah
perselisihan antara Qatar dan Saudi.
Pertemuan tahunan satu hari yang dihadiri para pemimpin dari enam negara anggota itu diperkirakan fokus membahas isu keamanan, termasuk perang Yaman dan aktivitas regional Iran. KTT itu juga diperkirakan membahas politik minyak dan boikot terhadap Qatar.
Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain dan anggota non-GCC, Mesir, memutus hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Qatar pada Juni 2017 atas tuduhan mendukung terorisme. Qatar pekan lalu mengumumkan mundur dari kelompok pengekspor minyak OPEC, menyangkal berbagai tuduhan terhadapnya dan menilai boikot itu melanggar kedaulatannya.
Raja Saudi Salman telah mengundang emir Qatar dalam KTT GCC tapi Doha hanya mengirim menteri luar negerinya dalam pertemuan itu. Emir Qatar menghadiri KTT GCC tahun lalu di Kuwait, sementara Saudi, UEA dan Bahrain hanya mengirim para pejabat yang lebih muda.
Delegasi UEA dalam KTT di Riyadh akan dipimpin Perdana Menteri dan Wakil Presiden Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum yang juga penguasa Dubai.
GCC dibentuk pada 1980 sebagai kelompok untuk melawan negara-negara tetangga Iran dan Irak. GCC terdiri atas Saudi, UEA, Bahrain, Oman, Kuwait dan Qatar. Hubungan Kuwait dengan Riyadh juga memburuk terkait kontrol atas ladang minyak bersama.
Amerika
Serikat (AS) juga meningkatkan tekanan pada Riyadh untuk mengakhiri
perang Yaman yang telah berlangsung empat tahun. AS juga mendesak Saudi
agar memperbaiki hubungan dengan Qatar untuk menyatukan barisan Teluk
melawan Iran.
Departemen Luar Negeri (Deplu) AS menyatakan Washington akan terus mendukung koalisi militer pimpinan Saudi di Yaman dan mendorong negara-negara Teluk memperbaiki pagar, termasuk menyetujui aliansi keamanan Timur Tengah baru yang akan memasukkan blok Teluk, Mesir dan Yordania.
Departemen Luar Negeri (Deplu) AS menyatakan Washington akan terus mendukung koalisi militer pimpinan Saudi di Yaman dan mendorong negara-negara Teluk memperbaiki pagar, termasuk menyetujui aliansi keamanan Timur Tengah baru yang akan memasukkan blok Teluk, Mesir dan Yordania.
Credit sindonews.com
Gagal Menjabat untuk Kedua Kali, Mantan PM Irak Salahkan Iran
BAGHDAD
- Mantan Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi menyalahkan Iran atas
kegagalannya untuk dapat menjabat sebagai pemimpin Irak untuk kali
kedua. Abadi menyebut, Iran telah melakukan intervensi atas urusan
politik di Irak.
Berbicara saat melakukan wawancara dengan media setempat, Abadi menyatakan bahwa dia yakin alasan dia gagal untuk menjabat sebagai PM Irak untuk kali kedua adalah karena adanya campur tangan Iran dalam politik Irak.
"Saya percaya bahwa Iran menghambat kesempatan saya untuk masa jabatan kedua, karena komitmen saya terhadap sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap Teheran," kata Abadi dalam wawancara tersebut.
"Iran telah mulai merasa terancam oleh saya pada titik ini, maka mereka mengalihkan dukungan mereka dengan Perdana Menteri saat ini, Adel Abdul Mahdi," sambungnya, seperti dilansir Al Arabiya pada Senin (10/12).
Abadi menjelaskan, bahwa sikapnya terhadap Iran dalam hal sanksi AS sangat jelas tetapi, pada saat yang sama, dia tidak akan pernah mengekspos negaranya ke dalam bahaya.
Berbicara saat melakukan wawancara dengan media setempat, Abadi menyatakan bahwa dia yakin alasan dia gagal untuk menjabat sebagai PM Irak untuk kali kedua adalah karena adanya campur tangan Iran dalam politik Irak.
"Saya percaya bahwa Iran menghambat kesempatan saya untuk masa jabatan kedua, karena komitmen saya terhadap sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap Teheran," kata Abadi dalam wawancara tersebut.
"Iran telah mulai merasa terancam oleh saya pada titik ini, maka mereka mengalihkan dukungan mereka dengan Perdana Menteri saat ini, Adel Abdul Mahdi," sambungnya, seperti dilansir Al Arabiya pada Senin (10/12).
Abadi menjelaskan, bahwa sikapnya terhadap Iran dalam hal sanksi AS sangat jelas tetapi, pada saat yang sama, dia tidak akan pernah mengekspos negaranya ke dalam bahaya.
Di
kesempatan yang sama, Abadi menyuarakan keprihatinan atas keamanan
nasional Irak. Dia mengungkapkan ketakutannya, bahwa kemenangan atas
ISIS, dan penghapusan sektarianisme, serta kedaulatan dan keamanan
negara yang berjuang keras, dapat dikorbankan di tangan intervensi
asing.
Credit sindonews.com
Senin, 10 Desember 2018
Kalahkan Inggris, Rusia Kini Produsen Senjata Terbesar Ke-2 Dunia
HELSINKI - Kelompok think tank
Swedia, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) dalam
laporan terbaru menyatakan Amerika Serikat (AS) masih menjadi produsen
senjata terbesar kedua. Sedangkan Rusia, berada di urutan kedua.
Menurut laporan SIPRI yang dirilis Senin (10/12/2018), Rusia mengalahkan Inggris yang telah meduduki peringkat itu sejak 2002.
Lembaga itu menyuguhkan 100 kelompok persenjataan terbesar dunia, di mana penjualan senjata dari gabungan perusahaan-perusahaan Rusia mencapai USD37,7 miliar pada tahun 2017, atau 9,5 persen dari total USD398,2 miliar. Dari angka itu, penjualan senjata Moskow tumbuh 8,5 persen.
Laporan tahunan SIPRI itu mencakup penjualan senjata di dalam dan luar negeri.
Peneliti senior SIPRI, Siemon Wezeman, mengatakan bahwa produsen senjata Rusia telah berada di jalur pertumbuhan signifikan sejak 2011.
"Ini sejalan dengan pembelanjaan yang meningkat Rusia pada pengadaan senjata untuk memodernisasi angkatan bersenjatanya," kata Wezeman, dikutip Fox News.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah laporan, sebuah perusahaan Rusia—Almaz-Antey yang berbasis di Moskow serta milik negara yang membuat sistem pertahanan udara canggih—terdaftar di antara 10 perusahaan senjata top dunia.
Laporan itu mencatat Rusia memulai sebuah inisiatif untuk mengkonsolidasikan industri persenjataannya pada 2007, sebuah proses berkelanjutan yang diharapkan akan segera selesai.
Secara keseluruhan, AS masih mendominasi ranking dalam laporan SIPRI. Sebanyak 42 perusahaan AS menguasai 57 persen dari total penjualan senjata dunia, termasuk produsen senjata terbesar di dunia, Lockheed Martin Corp.
Menurut laporan SIPRI yang dirilis Senin (10/12/2018), Rusia mengalahkan Inggris yang telah meduduki peringkat itu sejak 2002.
Lembaga itu menyuguhkan 100 kelompok persenjataan terbesar dunia, di mana penjualan senjata dari gabungan perusahaan-perusahaan Rusia mencapai USD37,7 miliar pada tahun 2017, atau 9,5 persen dari total USD398,2 miliar. Dari angka itu, penjualan senjata Moskow tumbuh 8,5 persen.
Laporan tahunan SIPRI itu mencakup penjualan senjata di dalam dan luar negeri.
Peneliti senior SIPRI, Siemon Wezeman, mengatakan bahwa produsen senjata Rusia telah berada di jalur pertumbuhan signifikan sejak 2011.
"Ini sejalan dengan pembelanjaan yang meningkat Rusia pada pengadaan senjata untuk memodernisasi angkatan bersenjatanya," kata Wezeman, dikutip Fox News.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah laporan, sebuah perusahaan Rusia—Almaz-Antey yang berbasis di Moskow serta milik negara yang membuat sistem pertahanan udara canggih—terdaftar di antara 10 perusahaan senjata top dunia.
Laporan itu mencatat Rusia memulai sebuah inisiatif untuk mengkonsolidasikan industri persenjataannya pada 2007, sebuah proses berkelanjutan yang diharapkan akan segera selesai.
Secara keseluruhan, AS masih mendominasi ranking dalam laporan SIPRI. Sebanyak 42 perusahaan AS menguasai 57 persen dari total penjualan senjata dunia, termasuk produsen senjata terbesar di dunia, Lockheed Martin Corp.
Perkembangan
pentingnya, laporan ini juga menyoroti peningkatan 24 persen dalam
penjualan oleh perusahaan senjata Turki pada 2017.
"Itu digambarkan sebagai cerminan dari ambisi Turki untuk mengembangkan industri persenjataannya untuk memenuhi permintaannya yang semakin besar akan senjata dan menjadi kurang bergantung pada pemasok asing," kata Wezeman.
Perusahaan China tidak termasuk dalam laporan SIPRI karena statistik yang tidak dapat diandalkan.
"Itu digambarkan sebagai cerminan dari ambisi Turki untuk mengembangkan industri persenjataannya untuk memenuhi permintaannya yang semakin besar akan senjata dan menjadi kurang bergantung pada pemasok asing," kata Wezeman.
Perusahaan China tidak termasuk dalam laporan SIPRI karena statistik yang tidak dapat diandalkan.
Credit sindonews.com
Australia Terima 2 dari 72 Jet Tempur Siluman F-35
CANBERRA
- Dua dari 72 unit pesawat jet tempur siluman F-35 yang dipesan
Australia dijadwalkan mendarat di negara itu untuk pertama kalinya,
Senin (10/12/2018). Jet tempur termahal produksi Lockheed Martin Amerika
Serikat (AS) ini akan menggantikan sejumlah pesawat FA-18 Hornet yang
sudah uzur.
Kedua jet tempur generasi kelima AS tersebut akan mendarat di pangkalan udara Williamtown dekat Newcastle di New South Wales.
Menteri Pertahanan Christopher Pyne, seperti dikutip SBS, sudah berada di Pangkalan Angkatan Udara Australia (RAAF) Williamtown untuk menyambut pesawat tempur canggih itu.
F-35A Joint Strike Fighter telah diklaim sebagai pesawat tempur paling canggih di dunia dan mampu mencapai kecepatan tertinggi 1975km/jam.
Pemerintah federal Australia akan menghabiskan total USD17 miliar untuk 72 pesawat F-35. Mahalnya proyek jet tempur ini telah memicu kecaman luas, termasuk oleh Presiden AS Donald John Trump.
Pihak Lockheed Martin mengatakan biaya produksi per pesawat diperkirakan akan mencapai USD80-an juta pada tahun 2020.
Mantan perdana menteri Malcolm Turnbull mendukung pembelanjaan untuk pesawat tempur canggih ini ketika ditanyai pada tahun lalu.
Kedua jet tempur generasi kelima AS tersebut akan mendarat di pangkalan udara Williamtown dekat Newcastle di New South Wales.
Menteri Pertahanan Christopher Pyne, seperti dikutip SBS, sudah berada di Pangkalan Angkatan Udara Australia (RAAF) Williamtown untuk menyambut pesawat tempur canggih itu.
F-35A Joint Strike Fighter telah diklaim sebagai pesawat tempur paling canggih di dunia dan mampu mencapai kecepatan tertinggi 1975km/jam.
Pemerintah federal Australia akan menghabiskan total USD17 miliar untuk 72 pesawat F-35. Mahalnya proyek jet tempur ini telah memicu kecaman luas, termasuk oleh Presiden AS Donald John Trump.
Pihak Lockheed Martin mengatakan biaya produksi per pesawat diperkirakan akan mencapai USD80-an juta pada tahun 2020.
Mantan perdana menteri Malcolm Turnbull mendukung pembelanjaan untuk pesawat tempur canggih ini ketika ditanyai pada tahun lalu.
Credit sindonews.com
Sebanyak 1.200 Pengungsi Tuntut Australia atas Penyiksaan
Ilustrasi. (Pixabay/Succo)
Para imigran yang ditahan di Pulau Manus, Papua Nugini, dan Nauru itu dikabarkan akan mengajukan dua gugatan sebagai upaya terbaru mereka mengakhiri "penahanan" yang dilakukan pemerintah.
"Para anggota (pengungsi) merasa bahwa mereka telah mengalami penyiksaan, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan penderitaan yang sengaja dilakukan oleh pemerintah Australia," ucap kuasa hukum para pengungsi dari kelompok advokat National Justice Project, George Newhouse, pada Minggu (10/12).
Dikutip AFP, organisasi tersebut menyatakan ribuan pengungsi itu akan diwakili oleh pengacara ternama Julian Burnside.
Meski mengundang kontroversi, pemerintah sayap kanan Australia berkeras mempertahankan kebijakan penahanan imigran di pusat penampungan yang berlokasi di pulau terpencil ini.
Perdana Menteri Scott Morrison berpendapat mengizinkan para imigran masuk Australia hanya akan memperbanyak jumlah pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Negeri Kangguru.
Kebijakan tersebut banyak ditentang di kalangan masyarakat, terutama kelompok HAM, yang menganggap hal tersebut tidak manusiawi karena ondisi serta fasilitas kamp-kamp penampungan di Pulau Nauru dan Manus sulit diakses dan tak terawat.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta kelompok dokter baru-baru ini juga memperingatkan bahwa tingkat depresi para pengungsi di Pulau Nauru berada pada level yang mengkhawatitrkan.
Kuasa hukum para imigran itu juga mengatakan pengungsi di sana mengalami penahanan secara paksa dan menerima perawatan medis yang tidak layak.
Tak sedikit imigran yang tinggal di pulau itu melakukan percobaan bunuh diri. Sebagian anak-anak pengungsi juga terlihat hidup dalam keputusasaan.
Selama ini, para pengungsi di kedua pulau itu sudah pernah mengajukan sejumlah upaya hukum untuk memaksa pemerintah menutup kamp-kamp tersebut.
Canberra berjanji akan memindahkan anak-anak pengungsi dari Nauru, tetapi menentang undang-undang yang memungkinkan memindahkan mereka keluar pulau.
Credit cnnindonesia.com
Ditahan Amerika Serikat, Ini Sosok Bos Huawei Meng Wanzhou
CB, Jakarta - Seperti
banyak pejabat eksekutif Cina, Meng Wanzhou, 46 tahun, merupakan sosok
misterius di negara asalnya Cina. Hanya kalangan tertentu yang tahu
siapa Meng, Direktur Keuangan Huawei Technologies.
Penangkapan Meng pada Kamis, 6 Desember 2018 di Kanada atas permintaan otoritas Amerika Serikat, tak pelak membuka jati diri Meng. Dilansir dari asiaone.com, Sabtu, 8 Desember 2018, Meng merupakan putri Ren Zhengfei, 74 tahun, dari pernikahannya yang pertama. Ren adalah pendiri dan CEO Huawei Technologies dan telah mempersiapkan Meng untuk menggantikan posisinya.
Badan-badan intelijen Amerika Serikat menuduh Huawei terkait dengan pemerintah Cina dan peralatannya bisa digunakan Beijing untuk memata-matai. Sumber: REUTERS/Aly Song
Sebelum membangun Huawei, Ren bekerja sebagai teknik sipil selama hampir 10 tahun di Angkatan Bersenjata Cina atau PLA. Sebelum keluar dari PLA pada 1983, Ren membantu lembaga militer Cina itu membangun jaringan komunikasinya. Huawei secara resmi didirikan pada 1988.
Latar belakang ayah Meng ini telah membuat sejumlah negara, khususnya Amerika Serikat, menyuarakan kekhawatirannya kalau Huawei dekat dengan militer Cina dan Beijing. Namun Huawei berulang kali menegaskan Beijing tak punya pengaruh apa-apa di perusahaan itu.
Sama seperti ayahnya, Meng dikenal sebagai orang yang rendah hati. Situs Huawei menuliskan, Meng bergabung dengan perusahaan milik ayahnya itu pada 1993 dan menyelesaikan kuliah S2 di Universitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Huangzhong pada 1998. Sejak menjadi bagian dari keluarga besar Huawei, posisi Meng di bagian keuangan Huawei terus naik. Saat ini, dia menjabat sebagai Direktur Keuangan Internasional Huawei Hong Kong dan Presiden Manajemen Keuangan Huawei.
Kemunculan Meng ke media pertama kali dilakukan sekitar 2013. Ketika itu dia menginformasikan kepada media bahwa dia telah bergabung dengan Huawei sebagai sekretaris. Sambil guyon, dia mengatakan pekerjaannya hanyalah mengangkat dan menyambungkan telepon.
Meng diketahui memiliki seorang putra dan seorang putri. Meng tak mempublikasi siapa suaminya, namun dia memastikan pasangan hidupnya itu bukan sosok yang bekerja di bidang teknologi.
Meng menjadi sosok yang berpengaruh di Huawei ketika pada 2011 dia dipercaya sebagai anggota dewan. Sumber di Huawei mengatakan Meng patut mendapatkan posisi itu karena kemampuannya dan sosoknya yang pekerja keras.
“Anggota keluarga Ren sebagian besar duduk di belakang layar. Jadi dia (Meng) dipandang sebagai bos, sebagian besar menganggapnya sebagai penerus Huawei,” kata sumber tersebut.
Huawei dalam keterangannya mengaku tak diberi banyak informasi terkait penahanan Meng. Ditengah derasnya dugaan Huawei telah melanggar sanksi Amerika Serikat dengan melakukan aktivitas perdagangan dengan Iran, Huawei menilai Meng tidak melakukan kesalahan.
Penangkapan Meng pada Kamis, 6 Desember 2018 di Kanada atas permintaan otoritas Amerika Serikat, tak pelak membuka jati diri Meng. Dilansir dari asiaone.com, Sabtu, 8 Desember 2018, Meng merupakan putri Ren Zhengfei, 74 tahun, dari pernikahannya yang pertama. Ren adalah pendiri dan CEO Huawei Technologies dan telah mempersiapkan Meng untuk menggantikan posisinya.
Badan-badan intelijen Amerika Serikat menuduh Huawei terkait dengan pemerintah Cina dan peralatannya bisa digunakan Beijing untuk memata-matai. Sumber: REUTERS/Aly Song
Sebelum membangun Huawei, Ren bekerja sebagai teknik sipil selama hampir 10 tahun di Angkatan Bersenjata Cina atau PLA. Sebelum keluar dari PLA pada 1983, Ren membantu lembaga militer Cina itu membangun jaringan komunikasinya. Huawei secara resmi didirikan pada 1988.
Latar belakang ayah Meng ini telah membuat sejumlah negara, khususnya Amerika Serikat, menyuarakan kekhawatirannya kalau Huawei dekat dengan militer Cina dan Beijing. Namun Huawei berulang kali menegaskan Beijing tak punya pengaruh apa-apa di perusahaan itu.
Sama seperti ayahnya, Meng dikenal sebagai orang yang rendah hati. Situs Huawei menuliskan, Meng bergabung dengan perusahaan milik ayahnya itu pada 1993 dan menyelesaikan kuliah S2 di Universitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Huangzhong pada 1998. Sejak menjadi bagian dari keluarga besar Huawei, posisi Meng di bagian keuangan Huawei terus naik. Saat ini, dia menjabat sebagai Direktur Keuangan Internasional Huawei Hong Kong dan Presiden Manajemen Keuangan Huawei.
Kemunculan Meng ke media pertama kali dilakukan sekitar 2013. Ketika itu dia menginformasikan kepada media bahwa dia telah bergabung dengan Huawei sebagai sekretaris. Sambil guyon, dia mengatakan pekerjaannya hanyalah mengangkat dan menyambungkan telepon.
Meng diketahui memiliki seorang putra dan seorang putri. Meng tak mempublikasi siapa suaminya, namun dia memastikan pasangan hidupnya itu bukan sosok yang bekerja di bidang teknologi.
Meng menjadi sosok yang berpengaruh di Huawei ketika pada 2011 dia dipercaya sebagai anggota dewan. Sumber di Huawei mengatakan Meng patut mendapatkan posisi itu karena kemampuannya dan sosoknya yang pekerja keras.
“Anggota keluarga Ren sebagian besar duduk di belakang layar. Jadi dia (Meng) dipandang sebagai bos, sebagian besar menganggapnya sebagai penerus Huawei,” kata sumber tersebut.
Huawei dalam keterangannya mengaku tak diberi banyak informasi terkait penahanan Meng. Ditengah derasnya dugaan Huawei telah melanggar sanksi Amerika Serikat dengan melakukan aktivitas perdagangan dengan Iran, Huawei menilai Meng tidak melakukan kesalahan.
Credit tempo.co
Merkel Pimpin Daftar Wanita Paling Berpengaruh
NEW YORK
- Kanselir Jerman Angela Merkel menempati peringkat puncak dalam daftar
Wanita Paling Berpengaruh di Dunia versi majalah Forbes. Majalah
tersebut juga menetapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati
menjadi satu-satunya wanita asal Indonesia yang masuk daftar tersebut.
Dari daftar resmi yang dirilis Forbes pekan lalu, musisi Amerika Serikat (AS) Taylor Swift, 27 tahun, menjadi wanita termuda yang paling berpengaruh. Sementara Ratu Inggris Elizabeth II, 92 tahun, menjadi wanita tertua dalam daftar tersebut.
Forbes memberikan apresiasi kepada para wanita lintas profesi dalam daftar tersebut. Para perempuan yang diberi anugerah tersebut dianggap berkontribusi dalam setiap sendi-sendi kehidupan dengan berbagai latar belakang.
Khusus Sri Mulyani, menurut Forbes, wanita berusia 56 tahun itu dianggap memiliki pengaruh yang besar bagi dunia. Dia masuk di peringkat 78 dalam daftar itu. Ini diperoleh pasca Sri Mulyani kembali menjadi menkeu setelah menjabat managing director di Bank Dunia.
“Sebagai menteri keuangan, dia meningkatkan pendapatan negara melalui reformasi pajak yang akan memperluas layanan pajak elektronik dan mendorong kepatuhan wajib pajak,” ungkap laporan Forbes dikutip kemarin.
Tahun ini, Sri Mulyani juga menerima penghargaan prestisius sebagai Menteri Terbaik dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemerintahan Dunia atas upayanya menerapkan reformasi.
“Saat di Bank Dunia, dia menggunakan perannya untuk mempromosikan kesetaraan gender,” papar Forbes.
Sri Mulyani pernah menjadi menkeu pada periode 2005 hingga 2010 dan dianggap membantu transisi Indonesia dari otokrasi menuju demokrasi. Kiprah itu menjadi salah satu alasan Forbes memasukkannya dalam daftar kali ini.
Daftar ini disusun Forbes untuk menunjukkan terus terjadinya perubahan di sektor bisnis, teknologi, hiburan, filantropi dan politik.
“Daftar ini merayakan sejumlah ikon, inovator, dan pendorong yang menggunakan suara mereka untuk mengubah struktur kekuasaan dan menciptakan dampak jangka panjang,” ungkap Forbes. Pada daftar ini, ada 20 nama pendatang baru. Adapun Kanselir Jerman Angela Merkel kembali berada di peringkat puncak untuk yang kedelapan kalinya.
Forbes menyebutkan, meski masa depan Merkel tetap belum pasti dan tidak maju lagi dalam pemilu 2021, peran besarnya sebagai ketua Partai Persatuan Demokratik Kristiani (CDU) sejak 2000 dan sebagai kanselir Jerman sejak 2005 tak dapat diragukan lagi.
Dari daftar resmi yang dirilis Forbes pekan lalu, musisi Amerika Serikat (AS) Taylor Swift, 27 tahun, menjadi wanita termuda yang paling berpengaruh. Sementara Ratu Inggris Elizabeth II, 92 tahun, menjadi wanita tertua dalam daftar tersebut.
Forbes memberikan apresiasi kepada para wanita lintas profesi dalam daftar tersebut. Para perempuan yang diberi anugerah tersebut dianggap berkontribusi dalam setiap sendi-sendi kehidupan dengan berbagai latar belakang.
Khusus Sri Mulyani, menurut Forbes, wanita berusia 56 tahun itu dianggap memiliki pengaruh yang besar bagi dunia. Dia masuk di peringkat 78 dalam daftar itu. Ini diperoleh pasca Sri Mulyani kembali menjadi menkeu setelah menjabat managing director di Bank Dunia.
“Sebagai menteri keuangan, dia meningkatkan pendapatan negara melalui reformasi pajak yang akan memperluas layanan pajak elektronik dan mendorong kepatuhan wajib pajak,” ungkap laporan Forbes dikutip kemarin.
Tahun ini, Sri Mulyani juga menerima penghargaan prestisius sebagai Menteri Terbaik dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemerintahan Dunia atas upayanya menerapkan reformasi.
“Saat di Bank Dunia, dia menggunakan perannya untuk mempromosikan kesetaraan gender,” papar Forbes.
Sri Mulyani pernah menjadi menkeu pada periode 2005 hingga 2010 dan dianggap membantu transisi Indonesia dari otokrasi menuju demokrasi. Kiprah itu menjadi salah satu alasan Forbes memasukkannya dalam daftar kali ini.
Daftar ini disusun Forbes untuk menunjukkan terus terjadinya perubahan di sektor bisnis, teknologi, hiburan, filantropi dan politik.
“Daftar ini merayakan sejumlah ikon, inovator, dan pendorong yang menggunakan suara mereka untuk mengubah struktur kekuasaan dan menciptakan dampak jangka panjang,” ungkap Forbes. Pada daftar ini, ada 20 nama pendatang baru. Adapun Kanselir Jerman Angela Merkel kembali berada di peringkat puncak untuk yang kedelapan kalinya.
Forbes menyebutkan, meski masa depan Merkel tetap belum pasti dan tidak maju lagi dalam pemilu 2021, peran besarnya sebagai ketua Partai Persatuan Demokratik Kristiani (CDU) sejak 2000 dan sebagai kanselir Jerman sejak 2005 tak dapat diragukan lagi.
“Merkel
tatap pemimpin de facto Eropa, memimpin ekonomi terbesar di kawasan itu
setelah membawa Jerman melalui krisis keuangan dan kembali ke
pertumbuhan,” papar Forbes.
Kepemimpinan Merkel diwarnai perselisihan dengan Presiden AS Donald Trump hingga mengizinkan lebih dari satu juta pengungsi Suriah masuk ke Jerman. “Sekarang, dia memimpin pemerintahan koalisi yang tidak populer bagi pemilih, terus menghadapi badai dari Brexit dan tumbuhnya sentimen anti-imigran di Eropa,” ungkap Forbes.
Di peringkat kedua daftar wanita paling berpengaruh, ditempati Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May yang selama dua tahun terakhir menjadi berita utama dalam upayanya menyelamatkan negosiasi dengan Uni Eropa (UE) terkait upaya Inggris keluar dari UE (Brexit).
Kepemimpinan Merkel diwarnai perselisihan dengan Presiden AS Donald Trump hingga mengizinkan lebih dari satu juta pengungsi Suriah masuk ke Jerman. “Sekarang, dia memimpin pemerintahan koalisi yang tidak populer bagi pemilih, terus menghadapi badai dari Brexit dan tumbuhnya sentimen anti-imigran di Eropa,” ungkap Forbes.
Di peringkat kedua daftar wanita paling berpengaruh, ditempati Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May yang selama dua tahun terakhir menjadi berita utama dalam upayanya menyelamatkan negosiasi dengan Uni Eropa (UE) terkait upaya Inggris keluar dari UE (Brexit).
“Dia menyeimbangkan berbagai tujuan Inggris membuat kesepakatan perdagangan bebas dengan pihak di luar UE dan isu perbatasan darat dengan Irlandia dapat memundurkan langkah untuk menciptakan perdamaian,” ungkap Forbes.
May terus berjuang untuk menyatukan Inggris di tengah proses Brexit yang menciptakan perpecahan di negara itu.
Sementara itu, Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde berada di peringkat ketiga. Lagarde naik peringkat sejak daftar tahun lalu saat dia berada di posisi kedelapan.
Lagarde dianggap berpengaruh karena telah memimpin IMF sejak 2011, memberi pandangan dan panduan keuangan untuk 189 negara anggotanya termasuk China, Rusia dan Inggris.
“Selama kepemimpinannya, IMF melalui krisis utang zona euro, mengelola berbagai risiko pasar negara berkembang serta ancaman perang dagang AS dengan China,” papar Forbes.
Di urutan berikutnya, CEO General Motors (GM) Mary Barra menempati peringkat empat dalam daftar itu. Barra dianggap melakukan perubahan dengan berinvestasi miliaran dolar untuk kendaraan listrik, mobil self driving dan layanan ride-share yang disebut Maven untuk menjamin masa depan perusahaan automotif raksasa AS itu.
Pada November, sebagai bagian rencana restrukturisasi membuat perusahaan itu lebih menguntungkan, Barra mengumumkan pemecatan 14.000 pegawai di Amerika Utara. Meski langkah itu mengejutkan dan membuat marah Presiden Trump, saham perusahaan naik 5%. Dengan pendapatan USD22 juta pada 2017, Barra menerima bayaran tertinggi dibandingkan CEO lain sebelumnya.
GM juga menempati ranking pertama dalam Laporan Global untuk Kesetaraan Gender 2018. GM menjadi satu dari dua bisnis global yang tidak memiliki perbedaan gaji terkait gender.
Di urutan kelima, terdapat nama CEO Fidelity Investments Abigail Johnson. Fidelity Investments merupakan perusahaan yang didirikan kakek dari Johnson. Dia menjadi chairman pada 2016.
“Dia memiliki sekitar 24,5% saham perusahaan yang mengelola aset sebesar USD2,5 triliun. Johnson tidak takut mengubah berbagai hal di perusahaan berusia 72 tahun itu, beralih dari kerugian untuk fokus pada solusi baru,” ungkap Forbes.
Mereka yang turut masuk dalam daftar 10 besar adalah Co-chair Bill and Melinda Gates Foundation Melinda Gates, CEO YouTube Susan Wojcicki, Chair dan Executive Director Banco Santander Ana Patricia BotÃn, CEO Lockheed Martin Marillyn Hewson, dan CEO IBM Ginni Rometty.
Melinda Gates mempertahankan posisinya sebagai wanita paling berpengaruh dalam filantropi di yayasan itu.
Credit sindonews.com
FBI Selidiki Empat Warga AS Soal Intervensi Rusia di Pilpres
Ilustrasi. (AFP/Apu Gomes)
Dilansir dari Reuters Minggu (9/12), Comey dalam proses penyelidikan tersebut juga disebut pernah menyarankan FBI untuk mencari hubungan antara Rusia dan kampanye pemilihan presiden yang dilakukan Donald Trump. Ia tak secara jelas menyebut apakah Trump masuk dalam satu dari empat orang yang diperiksa tersebut.
Comey hanya mengatakan penyelidikan terhadap empat orang Amerika dimulai pada akhir Juli. Akan tetapi, ia tidak yakin kapan agen memberi penjelasan kepada Trump.
"Kami membuka penyelidikan terhadap empat orang Amerika untuk melihat apakah ada hubungan antara empat orang tersebut dan upaya campur tangan Rusia," kata Comey, menurut sebuah transkrip dari sidang tertutup yang diadakan Komite Kehakiman DPR AS pada hari Jumat lalu.
Sebelumnya, dalam sidang hari Jumat, anggota Kongres dari Partai Republik John Ratcliffe bertanya kepada Comey apakah FBI memiliki 'bukti' cukup soal kolusi antara kampanye Trump dan Rusia dalam Pemilihan Presiden AS 2016 lalu.
Menurut transkrip tersebut, Comey mengatakan FBI memiliki alasan untuk mencurigai orang Amerika yang membantu Rusia. Ia mengatakan empat orang AS tersebut 'memiliki hubungan dengan Trump'.
"Jika itu setelah 29 Juli, maka jawabannya adalah, ya. Kami memiliki beberapa alasan untuk mencurigai bahwa ada orang Amerika yang mungkin telah membantu Rusia," katanya.
Intervensi Rusia dalam Pemilihan Presiden AS pada Pemilihan Presiden 2016 lalu mengemuka. Badan Intelejen Amerika (CIA) bahkan menyimpulkan Rusia telah membantu memenangkan Donald Trump melalui intervensi tersebut.
Mereka telah mengindentifikasi beberapa orang yang memiliki hubungan dengan pemerintah Rusia terkait ribuan email yang diretas dari surat elektronik Ketua Kampanye Hillary Clinton dan lembaga lainnya.
Namun di tengah penyelidikan yang dilakukan oleh FBI atas dugaan intervensi tersebut, Presiden Trump pada 2017 lalu memecat Comey. Tak lama setelah pemecatan, Departemen Kehakiman menunjuk penasihat khusus untuk menyelidiki dugaan campur tangan Rusia dalam Pemilihan Presiden 2019.
Credit cnnindonesia.com
Langganan:
Postingan (Atom)