Selasa, 11 Desember 2018

Rusia Kirim Dua Pesawat Pembom Jarak Jauh ke Venezuela


Rusia Kirim Dua Pesawat Pembom Jarak Jauh ke Venezuela
Rusia kirim dua pesawat pembom strategis Tu-160 ke Venezuela untuk mengikuti latihan angkatan udara. Foto/Istimewa

CARACAS - Dua pesawat pembom strategis jarak jauh Rusia mendarat di Venezuela, Senin waktu setempat. Kedua pesawat itu akan mengikuti latihan angkatan udara yang ditujukan untuk memperkuat pertahanan negara Amerika Selatan yang dikuasai kelompok kiri itu.

Menteri Pertahanan Venezuela, Jenderal Vladimir Padrino, menyambut sekitar 100 pilot Rusia dan personel lainnya setelah dua pesawat pembom Tu-160 dan dua pesawat lainnya mendarat di bandara internasional Caracas.

Padrino mengatakan penempatan itu menunjukkan pihaknya juga sedang mempersiapkan untuk mempertahankan Venezuela setiap inci terakhir bila diperlukan.

"Ini akan kami lakukan dengan teman-teman kami, karena kami memiliki teman-teman di dunia yang menghormati keseimbangan, hubungan," katanya seperti dikutip dari AFP, Selasa (11/12/2018).

Komandan pesawat jarak jauh Angkatan Udara Rusia, Jenderal Sergei Ivanovich Kobulash, mengatakan latihan akan memberikan pertukaran pengalaman yang mendalam antara pilot dan staf teknis dari kedua negara.

Selain kedua pembom itu, Rusia juga menempatkan pesawat angkut An-124 dan pesawat penumpang Il-62, menurut pengumuman militer Rusia di Moskow.

Padrino mencatat bahwa pesawat Rusia sebelumnya telah mengunjungi negara itu. Namun penempatan mereka saat ini adalah bagian dari "pengalaman baru."

Dia mengatakan latihan akan diadakan untuk meningkatkan tingkat interoperabilitas dari sistem pertahanan aerospace dari kedua negara.

Tidak jelas berapa lama pengerahan pasukan Rusia akan berlangsung, dan Padrino tidak memberikan rincian tentang latihan yang direncanakan.

"Dalam beberapa tahun terakhir, Venezuela telah membeli jutaan dolar peralatan militer dari Rusia," katanya.

Venezuela mengakuisisi 24 pesawat tempur Sukhoi-30 Rusia dan menandatangani kesepakatan untuk membeli 53 helikopter tempur MI-24 dan 100.000 senapan Kalashnikov pada tahun 2016.

Padrino mengatakan tidak seorang pun di dunia harus takut akan kehadiran para pembom tempur strategis ini. "Kami adalah pembangun perdamaian dan bukan perang," tegasnya.

Namun, Padrino menambahkan bahwa negara-negara lain di kawasan itu telah menciptakan ketidakseimbangan politik dan militer yang tidak dapat dipertahankan oleh pemerintah Venezuela. Pernyataannya adalah sebuah referensi yang jelas terhadap Kolombia, yang telah dituduh Venezuela menyembunyikan pangkalan militer AS.

Mantan menteri pertahanan Raul Salazar mengatakan latihan dengan Rusia adalah bagian dari apa yang disebut perang psikologis.

"Tujuannya adalah untuk meningkatkan persepsi bahwa Venezuela didukung oleh Rusia, China dan Belarusia, bahwa ia mendapat dukungan dari kekuatan, jika kekuatan lain mencoba menyerang," kata Salazar kepada AFP. 

Perkembangan itu menyusul kunjungan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ke Moskow pekan lalu di mana ia telah berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang menyatakan dukungan untuk pemerintah sosialisnya yang terkepung.

Maduro sering menuduh Amerika Serikat (AS) berkomplot melawan pemerintahnya, yang telah mengawasi terjunnya negara petro yang kaya sekali akan minyak ke dalam krisis ekonomi yang parah.

Maduro pada hari Minggu mengatakan Washington telah menggerakkan sebuah rencana untuk menggulingkannya, dengan dukungan Kolombia.

"Yang berlangsung hari ini adalah upaya untuk mengganggu kehidupan demokratis Venezuela, yang dikoordinasikan langsung dari Gedung Putih," kata Maduro, yang mengklaim dia adalah target serangan drone 4 Agustus lalu yang dilakukan oleh oposisi Venezuela dengan dukungan pemerintah AS dan Kolombia.



Credit  sindonews.com



Maduro Percaya AS Sedang Persiapkan Kudeta di Venezuela


Maduro Percaya AS Sedang Persiapkan Kudeta di Venezuela
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro mengatakan bahwa dia percaya AS sedang mempersiapkan sebuah upaya kudeta untuk menggulingkan pemerintah Venezuela. Foto/Istimewa

CARACAS - Presiden Venezuela, Nicolas Maduro mengatakan bahwa dia percaya bahwa pemerintah Amerika Serikat (AS) sedang mempersiapkan sebuah upaya kudeta untuk menggulingkan pemerintah Venezuela.

"Sebuah upaya untuk merongrong kehidupan demokrasi Venezuela dan melakukan kudeta terhadap rezim konstitusional dan demokratis di negara kami telah diluncurkan di bawah koordinasi dari Gedung Putih," kata Maduro, seperti dilansir Sputnik pada Senin (10/12).

Dia lalu mengatakan bahwa dalam beberapa hari mendatang, ia akan mengadakan konferensi pers untuk memberikan rincian lebih lanjut tentang dugaan rencana Washington untuk melakukan kudeta di Venezuela.

Ini bukan pertama kali Maduro menuding AS berusaha melakukan kudeta di negaranya. Pada bulan Oktober menuturkan bahwa AS telah diduga menginstruksikan Kolombia untuk mengatur rencana pembunuhan dirinya. 

Tudingan ini muncul, setelah pada Agustus, ketika Maduro menghadiri parade militer di Caracas, pidatonya terganggu oleh apa yang dikatakan pihak berwenang Venezuela adalah upaya pembunuhan gagal yang melibatkan drone yang meledak. 



Credit  sindonews.com


Liga Arab Peringatkan Brasil Soal Kedutaan di Yerusalem


Jair Bolsonaro memenangkan pemilihan presiden Brasil
Jair Bolsonaro memenangkan pemilihan presiden Brasil
Foto: AP Photo/Silvia Izquierdo, File
Ekspor Brasil ke Timteng bisa terganggu jika Brasil memindahkan kedutaannya.




CB, BRASILIA -- Liga Arab memperingatkan Presiden  terpilih Brasil Jair Bolsonaro terkait rencananya memindahkan kedutaan besar Brasil di Israel ke Yerusalem. Menurut Liga Arab langkah ini akan menjadi penentu dalam hubungan Brasil dengan negara-negara Arab.

Sikap yang diusung Bolsonaro ini akan menjadi perubahan drastis dalam kebijakan luar negeri Brasil yang secara tradisional mendukung solusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina. Para duta besar dari negara-negara Arab diperkirakan akan bertemu di Brasilia pada Selasa untuk membahas rencana Bolsonaro ini.

Surat kepada Bolsonaro dari Sekretaris Jenderal liga Arab Ahmed Aboul Gheit telah disampaikan ke kementerian luar negeri Brasil. Surat itu menyebutkan keputusan terkait  lokasi kedutaan merupakan sikap berdaulat setiap negara.

"Namun, situasi Israel tidak normal, melihat bahwa itu adalah negara yang telah menduduki wilayah Palestina dengan kekuatan - di antara mereka Yerusalem Timur," kata surat itu.



Aboul Gheit mengatakan, memindahkan kedutaan ke Yerusalem akan dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan Nasional PBB.

Rencana Bolsonaro ini telah menuai pujian dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia berencana  menghadiri pelantikan  Bolsonaro. Bolsonaro akan resmi menjabat pada awal 2019.

"Dunia Arab sangat menghormati Brasil. Namun niat memindahkan kedutaan ke Yerusalem dapat membahayakan Brasil," kata diplomat Arab.

Brasil adalah salah satu eksportir daging halal terbesar di dunia. Kerja sama perdagangan ini bisa menimbulkan masalah jika Bolsonaro membuat marah negara-negara Arab dengan memindahkan kedutaan. Hal Itu bisa merugikan ekspor ke pasar utama Timur Tengah untuk produsen daging sapi dan unggas Brasil, BRF SA dan JBS SA.

Eksportir daging telah menekan Bolsonaro untuk tidak memindahkan kedutaan. Bolsonaro tampaknya mempertimbangkan hal ini.

Namun putra Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, yang telah  mengunjungi  Jared Kushner di Gedung Putih, mengatakan pemindahan kedutaan hanya masalah waktu. 



Credit  republika.co.id




Israel Serang Kantor Berita Palestina


Israel Serang Kantor Berita Palestina
Ilustrasi. (Mahmud Hams / AFP)


Jakarta, CB -- Pasukan Israel memasuki kota Palestina, Ramallah pada Senin (10/12) dan menggerebek kantor berita resmi Palestina.

Dilansir dari AFP, saksi mata mengatakan kejadian ini sehari setelah orang-orang bersenjata Palestina melukai beberapa warga Israel di dekat pemukiman.

Tujuh orang terluka dalam penembakan oleh kelompok bersenjata Palestina di halte bus dekat pemukiman Ofra di Tepi Barat. Bahkan, dokter terpaksa membantu kelahiran bayi prematur dari salah satu pejabat yang terluka.


Tentara Israel memasuki Ramallah di pagi hari, dengan bentrokan yang pecah beberapa ratus meter dari rumah presiden Palestina Mahmud Abbas.



Mereka menyita rekaman kamera keamanan sebuah gedung di dekatnya. Dua orang terkena peluru tajam selama bentrokan.

Tentara kemudian menggerebek markas Wafa, kantor berita resmi Palestina, termasuk kantor fotografi dan penyuntingan, sebuah pernyataan dari kantor berita itu.

Pejabat senior Palestina Saeb Erekat di Twitter mengecam serangan itu sebagai kampanye yang disengaja dan nekat yang dipimpin oleh pemerintah Israel dan pasukannya terhadap rakyat Palestina.



Seorang juru bicara tentara mengatakan dia tidak bisa mengomentari serangan Ramallah.  Sebelumnya, serangan Palestina terhadap Israel terjadi secara sporadis di Tepi Barat.

Pada 26 November, seorang Palestina menabrak tentara Israel dengan sebuah mobil dan melukai tiga dari mereka. Penyerang dalam insiden itu kemudian dibunuh oleh pasukan Israel.



Credit  cnnindonesia.com



Israel Temukan Terowongan Kedua Hizbullah di Perbatasan


Israel Temukan Terowongan Kedua Hizbullah di Perbatasan
Ilustrasi militer Israel. (Reuters/Amir Cohen)


Jakarta, CB -- Militer Israel (IDF) kembali menemukan terowongan bawah tanah yang diduga dibangun Hizbullah di perbatasan Libanon dengan negaranya.

"IDF menemukan sebuah terowongan bawah tanah baru milik Hizbullah yang melintasi perbatasan," ucap juru bicara IDF, Jonathan Conricus, Minggu (9/12).

"Terowongan itu melewati wilayah Israel, seperti terowongan pertama yang belum beroperasi dan tidak menimbulkan ancaman segera bagi warga Israel."


Meski begitu, Conricus menolak memberi rincian terkait penemuan terbaru terowongan tersebut.


Ia juga menyebut militer belum berencana menghancurkan terowongan itu, tetapi telah menempatkan sejumlah bahan peledak sebagai antisipasi jika fasilitas itu digunakan untuk menyusup ke wilayah Israel.

Conricus juga menuturkan Israel telah mengeluarkan peringatan dalam bahasa Arab bagi para penduduk di selatan Libanon untuk menjauhi lokasi tersebut.


Ia mengatakan militer juga menyadari bahwa masih ada terowongan lainnya yang dibangun di perbatasan Libanon-Israel.

Meski belum mengetahui lokasi tepatnya, Israel sudah meminta pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIFIL) "mengambil tindakan memblokir pembangunan terowongan di perbatasan Libanon."

Menanggapi penemuan terbaru militer, melalui pernyataan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan misi pencarian dan penghancuran terowongan ini adalah "operasi awal."

"Kami akan terus melakukan operasi ini sampai selesai," ucap Netanyahu seperti dikutip AFP.


Temuan ini merupakan yang kedua setelah pada pekan lalu IDF berhasil menemukan terowongan serupa yang juga berlokasi di dekat perbatasan Libanon-Israel. Tel Aviv bahkan telah melakukan operasi penghacuran terhadap terowongan itu.

Pada Sabtu pekan lalu, Israel juga melepaskan tembakan ke arah tiga aktivis Hizbullah yang berada di dekat perbatasan Libanon-Israel, tepatnya Yiftah di selatan Metula. Ini menjadi penembakan pertama sejak penemuan terowongan-terowongan tersebut.

Conricus menjelaskan militer terpaksa melepaskan tembakan karena meyakini ketiga individu itu berniat melucuti sensor-sensor yang dipasang Israel untuk mengungkap terowongan-terowongan Hizbullah.


Kantor berita resmi Libanon, NNA, melaporkan insiden penembakan itu terjadi di sebelah timur desa Mays Al-Jabal.

Israel selama ini menganggap Hizbullah sebagai organisasi militan yang beroperasi atas dukungan Iran, musuh bebuyutan negara Zionis itu di kawasan.

Hizbullah merupakan satu-satunya kelompok militan di Libanon yang tidak melucuti senjata dalam perang saudara yang melanda negara itu pada 1975-1990.

Israel-Hizbullah sempat terlibat perang pada 2006 lalu. Perang itu diakhiri oleh kesepakatan gencatan senjata yang difasilitasi PBB.



Credit  cnnindonesia.com



Sejarah Hari Ini: Badan PBB UNICEF Didirikan


UNICEF
UNICEF
Foto: Twitter
UNICEF ikut membantu Indonesia pada 1948.



CB, WASHINGTON -- Hari ini pada 11 November 1946 silam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk organisasi khusus untuk anak, United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF). Setelah Perang Dunia II,


Majelis Umum PBB memilih membentuk organisasi itu guna membantu memberikan bantuan dan dukungan bagi anak-anak yang tinggal di negara-negara yang hancur oleh perang.

History mencatat setelah krisis pangan dan medis pada akhir 1940-an berlalu, UNICEF melanjutkan perannya sebagai organisasi bantuan bagi anak-anak dari negara-negara bermasalah.


Selama era 1980-an, UNICEF membantu Komisi Hak Asasi Manusia PBB dalam penyusunan Konvensi Hak-hak Anak. Setelah diperkenalkan ke Majelis Umum PBB pada tahun 1989, Konvensi tentang Hak Anak menjadi perjanjian hak asasi manusia yang paling banyak diratifikasi dalam sejarah, dan UNICEF pun memainkan peran kunci dalam memastikan penegakannya.

Dari 184 negara anggota PBB, hanya dua negara yang gagal meratifikasi perjanjian, Somalia dan Amerika Serikat (AS). Somalia kini tidak memiliki pemerintah yang diakui secara internasional, sehingga ratifikasi tidak mungkin. Adapun AS, yang merupakan salah satu penandatangan konvensi itu, telah gagal meratifikasi perjanjian tersebut sebab kekhawatiran tentang dampak potensial terhadap kedaulatan nasional dan orang tua hubungan anak-anak.

Gerakan UNICEF dalam membantu Indonesia dimulai pada 1948. Lombok kala iru tengah mengalami kekeringan parah sehingga terjadi situasi darurat guna penanganan cepat. Kerja sama resmi antara UNICEF dan Pemerintah Indonesia terjalin pertama kali pada 1950.



Credit  republika.co.id




Lakukan Pelanggaran HAM, AS Sanksi Tangan Kanan Kim Jong-un


Lakukan Pelanggaran HAM, AS Sanksi Tangan Kanan Kim Jong-un
Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap pembantu utama Pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong-un, bersama dua pejabat lainnya. Ketiganya dijatuhkan sanksi atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan penyensoran yang serius.

Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada Ryong Hae-choe, seorang pembantu dekat Jong-un yang memimpin Partai Pekerja dan Departemen Bimbingan Organisasi Korut; Menteri Keamanan Negara Kyong Thaek-jong; dan Kepala Departemen Propaganda dan Agitasi, Kwang Ho-pak.

Tidak diketahui apakah keputusan untuk menjatuhkan sanksi terhadap ketiga orang itu terkait dengan diplomasi nuklir AS-Korut, yang telah membuat sedikit kemajuan sejak Pemimpin Korut Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump bertemu di Singapura pada Juni lalu.

Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi itu saat merilis laporan enam bulanan tentang pelanggaran Korut. Sanksi itu akan membekukan aset apa pun yang dimiliki oleh ketiganya yang berada di wilayah yuridiksi AS dan secara umum melarang mereka bertransaksi dengan siapa pun di AS.

"Pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara masih termasuk yang terburuk di dunia dan termasuk pembunuhan di luar hukum, kerja paksa, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang yang berkepanjangan, pemerkosaan, aborsi paksa, dan kekerasan seksual lainnya," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Robert Palladino dalam sebuah pernyataan yang menyertai laporan itu seperti dikutip dari Reuters, Selasa (11/12/2018).

Korut telah berulang kali menolak tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan menyalahkan sanksi untuk situasi kemanusiaan yang mengerikan. Pyongyang telah berada di bawah sanksi PBB sejak tahun 2006 karena rudal balistik dan program nuklirnya.

Dalam sebuah pernyataan terpisah, Departemen Keuangan mengatakan sanksi itu menyorotkan perlakuan tercela Korut terhadap orang-orang di negara itu, dan berfungsi sebagai pengingat perlakuan brutal Korut terhadap warga negara AS, Otto Warmbier.

Warmbier adalah seorang mahasiswa AS yang meninggal pada Juni 2017 setelah 17 bulan ditahan di Korut, yang berkontribusi memicu eskalasi Pyongyang dan Washington yang memang sudah tegang, terutama atas program pengembangan nuklir Korut.

Jelang pertemuan puncak bersejarak Trump-Jong-un pada bulan Juni, Korut membebaskan tiga tahanan asal AS, meskipun pembicaraan antara kedua negara telah terhenti. Bulan lalu, Korut mengatakan akan mendeportasi warga negara AS lainnya yang ditahan.

Sebelumnya pembicaraan yang telah direncanakan pada 8 November lalu antara Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan pejabat senior Korut Kim Yong-chol dan bertujuan untuk membuka jalan bagi pertemuan kedua Trump-Jong-un dibatalkan dengan pemberitahuan 24 jam.

Trump mengatakan ia dan Jong-un kemungkinan akan bertemu untuk kedua kalinya pada Januari atau Februari, dengan tiga lokasi untuk pertemuan puncak sedang dipertimbangkan. 



Credit  sindonews.com



PBB Teken Kesepakatan Internasional Soal Migrasi


PBB Teken Kesepakatan Internasional Soal Migrasi
Negara-negara anggota PBB dilaporkan telah menyetujui sebuah kesepakatan internasional mengenai imigrasi dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Maroko. Foto/Reuters

RABAT - Negara-negara anggota PBB dilaporkan telah menyetujui sebuah kesepakatan internasional mengenai imigrasi. Kesepakatan itu dicapai dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Maroko.

Kesepakatan yang dimaksudkan untuk mendorong kerja sama dalam migrasi, disetujui pada bulan Juli oleh hampir seluruh anggota PBB yang berjumlah 193 negara, di mana Amerika Serikat (AS) menjadi satu-satunya negara yang menolak. Namun, hanya 164 yang negara secara resmi menandatanganinya.

"10 negara, sebagian besar di Eropa Timur telah menarik diri dari kesepatan. Enam lagi, di antaranya Israel dan Bulgaria, sedang berdebat apakah mereka akan keluar juga atau tidak," kata juru PBB, seperti dilansir Reuters pada Senin (10/12).

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mengatakan, bahwa negara-negara maju membutuhkan migrasi. "Di banyak tempat di mana kesuburan menurun dan harapan hidup meningkat, ekonomi akan stagnan dan orang akan menderita tanpa migrasi," katanya.

Dengan rekor 21,3 juta pengungsi secara global, PBB mulai bekerja pada kesepakatan yang tidak mengikat itu setelah lebih dari 1 juta orang tiba di Eropa pada tahun 2015. Kebanyakan dari mereka adalah yang melarikan diri dari perang saudara di Suriah dan kemiskinan di Afrika.

Sejak Juli, kesepakatan itu, yang membahas isu-isu seperti bagaimana melindungi migran, mengintegrasikan mereka dan mengirim mereka pulang, telah dikritik oleh sebagian besar politisi sayap kanan Eropa yang mengatakan itu dapat meningkatkan imigrasi dari negara-negara Afrika dan Arab. 




Credit  sindonews.com





Menantu Trump Nasihati Putra Mahkota Usai Kasus Khashoggi


Menantu Trump Nasihati Putra Mahkota Usai Kasus Khashoggi
Menantu Donald Trump, Jared Kushner, disebut berkomunikasi secara informal dengan Pangeran Mohammed bin Salman usai kasus pembunuhan Jamal Khashoggi terungkap. (Reuters/Jonathan Ernst/File Photo)


Jakarta, CB -- Menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jared Kushner, disebut berkomunikasi secara informal dengan Pangeran Mohammed bin Salman (MbS) setelah kasus pembunuhan Jamal Khashoggi terungkap.

Kushner disebut menawarkan sejumlah nasihat kepada putra mahkota Arab Saudi tersebut pasca pembunuhan wartawan pengkritik Raja Salman itu di Istanbul pada 2 Oktober lalu.

The New York Times melaporkan protokol mengharuskan staf dewan keamanan mendampingi setiap komunikasi yang dilakukan pejabat Gedung Putih dengan pemimpin negara asing.


Namun, Khusner tetap berkomunikasi secara informal seperti bertukar pesan instan dengan MbS pasca kematian Khashoggi.


Kabar itu didapat The New York Times mengutip dua mantan pejabat AS dan dua pejabat Saudi yang familiar terkait komunikasi Kushner-MbS.

Gedung Putih tak segera merespons permintaan CNN untuk menanggapi laporan The New York Times tersebut.

Namun, melalui pernyataan kepada The New York Times, seorang juru bicara Gedung Putih mengatakan bahwa "Jared selalu dengan cermat mengikuti protokol dan pedoman yang ada, termasuk dalam berhubungan dengan MbS dan pejabat asing lainnya."


Pejabat Gedung Putih menolak menjelaskan lebih rinci terkait protokol itu kepada koran tersebut. Pejabat itu juga menolak memberikan komentar terkait komunikasi Kusher dan MbS sejak pembunuhan Khashoggi terkuak.

Kushner memang disebut memiliki kedekatan dengan MbS. Dia dan penasihat keamanan Trump, John Bolton, dikabarkan sempat menelpon MbS sepekan setelah Khashoggi dilaporkan hilang usai memasuki gedung konsulat Saudi di Istanbul.

Keduanya juga dikabarkan sempat berkomunikasi dengan MbS ketika otoritas Turki tengah meluncurkan operasi pencarian Khashoggi.

"Mereka (Kushner dan Bolton) meminta informasi lebih detail dan mendesak pemerintah Saudi agar lebih transparan dalam proses penyelidikan," ucap juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, melalui pernyataan pada Oktober lalu.



Meski sempat membantah, Saudi akhirnya mengakui bahwa Khashoggi tewas di dalam konsulatnya di Istanbul. Namun, Riyadh tetap berkeras bahwa negaranya tak terlibat dalam kasus ini.

Riyadh mengklaim operasi itu dilakukan sejumlah pejabat intelijen di luar kewenangan mereka. Negara kerajaan itu sejauh ini telah menahan 21 tersangka.

Namun, berdasarkan laporan yang bocor ke media pada November lalu, Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA) menyimpulkan bahwa MbS lah yang memerintahkan pembunuhan Khashoggi.

CIA menarik simpulan ini setelah menggali berbagai sumber intelijen, termasuk panggilan telepon antara Khashoggi dengan saudara Putra Mahkota yang juga menjabat sebagai Duta Besar Saudi untuk AS, Khalid bin Salman.

Dalam percakapan tersebut, Khalid mengatakan kepada Khashoggi bahwa wartawan itu harus pergi ke konsulat Saudi di Istanbul guna mengambil dokumen yang dibutuhkan untuk pernikahannya. Khalid menjamin segalanya akan aman ketika Khashoggi datang ke konsulat.

Meski begitu, Kushner disebut tetap membela MbS dan mendorong Trump untuk mendukung putra mahkota lantaran Saudi merupakan mitra penting AS di Timur Tengah.





Credit  cnnindonesia.com




Israel Gabung Badan Antipencucian Uang untuk Hadapi Iran


Demonstran Iran membakar bendera AS dan Israel di Mashhad, Iran, Kamis (4/1).
Demonstran Iran membakar bendera AS dan Israel di Mashhad, Iran, Kamis (4/1).
Foto: Nima Najafzadeh,Tasnim News Agency via AP
Iran berada di bawah pengawasan FATF.



CB, YERUSALEM -- Israel telah diterima menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF). FATF merupakan badan kerja sama antarpemerintah  yang bertujuan untuk memerangi  pencucian uang dan pendanaan terorisme.

FATF mengkonfirmasi bahwa Israel menjadi anggota ke-38. Kementerian Kehakiman Israel mengatakan bergabungnya Israel sebagai anggota FATF dapat membantu mempengaruhi kebijakan Israel terhadap musuh regionalnya yakni Iran.

Iran telah berada di bawah pengawasan dari organisasi yang berbasis di Paris itu. Israel juga telah melobi kekuatan dunia untuk membantu memotong pendanaan  Hizbullah dan Hamas.

Kepala departemen anti-pencucian uang dan terorisme Departemen Kehakiman Israel, Shlomit Wagman-Ratner, mengatakan bergabungnya Israel dengan FATF merupakan tujuan strategis nasional. Menurutnya, dengan menjadi anggota FATF maka akan memungkinkan sektor keuangan Israel berfungsi lebih mudah dalam ekonomi internasional.

"Faktor tambahan yang signifikan adalah bahwa, untuk pertama kalinya, Israel akan dapat mengambil bagian dalam menetapkan aturan internasional dalam bidang pembiayaan teror dan pencucian uang, aturan yang harus tunduk pada peristiwa apa pun," katanya.

FATF yang berbasis di Paris mengatakan Israel telah menjadi pemerhati di organisasi tersebut sejak Februari 2016. Meningkatnya status Israel menjadi anggota melalui proses evaluasi.

"Selama proses yang menuntut ini, negara itu menunjukkan komitmennya untuk melindungi integritas sistem keuangan," kata Presiden FATF, Marshall Billingslea.



Credit  republika.co.id



Netanyahu Klaim Pesawat Israel Diizinkan Lintasi Langit Oman



Netanyahu Klaim Pesawat Israel Diizinkan Lintasi Langit Oman
Netanyahu menuturkan, penguasa Oman telah memberikan lampu hijau bagi pesawat komersial Israel untuk terbang di atas wilayah udara negara Teluk itu. Foto/Istimewa


TEL AVIV - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menuturkan, penguasa Oman telah memberikan lampu hijau bagi pesawat komersial Israel untuk terbang di atas wilayah udara negara Teluk itu.

"Sultan Oman, Qaboos, telah mengizinkan penerbangan El Al atas Oman," kata Neyanyahu saat berbicara dalam pertemuan dengan para Duta Besar Israel di Asia, Eropa dan Amerika Utara, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (10/12).

Dia mengatakan keputusan untuk mengizinkan penerbangan Israel untuk terbang di atas wilayah udara Oman adalah bagian dari perubahan yang lebih luas dalam posisi Israel secara global. "Peta diplomatik kami telah berubah secara dramatis, mengikuti upaya diplomatik oleh Israel," ucapnya.

Netanyahu, kemudian mengatakan, sampai saat ini Israel masih mencari persetujuan dari Arab Saudi untuk mempersingkat penerbangan Israel ke India dan Asia Tenggara. Riyadh menolak untuk mengizinkan penerbangan Israel untuk terbang melalui wilayah udaranya.

Oman sendiri sejauh ini belum memberikan komentar apapun mengenai pernyataan Netanyahu tersebut. Sama halnya dengan Saudi dan kebanyakan mayoritas negara berpenduduk mayoritas Muslim, Oman juga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. 



Credit  sindonews.com



Israel Izinkan Saudi Gunakan Spywarenya untuk Jamal Khashoggi


Jamal Khashoggi, 59 tahun, wartawan asal Arab Saudi, hilang di kantor konsulat jenderal Arab Saudi di Istanbul, Turki. Sumber : AP/trtworld.com
Jamal Khashoggi, 59 tahun, wartawan asal Arab Saudi, hilang di kantor konsulat jenderal Arab Saudi di Istanbul, Turki. Sumber : AP/trtworld.com

CB, Jakarta - Pemerintah Israel menyetujui penjualan spyware peretas telepon ke Arab Saudi untuk mengawasi pergerakan Jamal Khashoggi.
Kolumnis Washington Post, David Ignatius, seperti dikutip dari Sputniknews, 10 Desember 2018, melaporkan bahwa para pejabat intelijen AS telah mengetahui para pejabat Saudi berusaha mendapatkan Pegasus, spyware yang diciptakan perusahaan intelijen cyber Israel NSO Group Technologies.

Arab Saudi dilaporkan melakukan beberapa transaksi dengan NSO melalui afiliasi yang berbasis di Luxemburg yang disebut Q Cyber Technologies. Meskipun beberapa orang Israel menyuarakan keprihatinan jika memberikan spyware kepada Arab Saudi, namun sumber AS mengklaim bahwa pemerintah Israel memberikan persetujuannya untuk pembelian Pegasus oleh Riyadh.

Dalam foto yang dirilis 25 Agustus 2016, menunjukan perusahaan Grup NSO Israel yang memiliki kantor sampai beberapa bulan yang lalu di Herzliya, Israel. Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengatakan bahwa seorang anggota stafnya ditargetkan oleh spyware buatan Israel dari NSO Group.[AP Photo / Daniella Cheslow]
Hal ini dipandang sebagai win-win solution, menurut laporan itu, mengingat bahwa Israel mendapatkan sekutu Arab untuk melawan Iran serta kesempatan untuk memata-matai Riyadh melalui kerja sama keamanan cyber, sementara Saudi memperoleh alat baru untuk memerangi musuh internalnya.

Menurut laporan Haaretz baru-baru ini, perwakilan Saudi mengadakan pembicaraan dengan NSO Group untuk mendapatkan Pegasus, sebagai operasi untuk meretas ponsel pengkritik di Arab Saudi dan di luar Arab. Kritikus yang menentang kerajaan, yang tinggal di luar negeri sebelumnya mengklaim bahwa smartphone mereka telah dimonitor oleh peretas Saudi.

Omar Abdulaziz, aktivis asal Arab Saudi yang mengasingkan diri ke Montreal, Kanada. Abdulaziz menyebar percakapannya dengan Khashoggi, termasuk percakapan suara, foto dan rekaman video. Sumber: edition.cnn.com

Di antara mereka adalah aktivis dan pembangkang yang berbasis di Kanada, Omar Abdulaziz, yang berteman dengan Jamal Khashoggi. Abdulaziz minggu ini mengajukan gugatan terhadap NSO Group, mengklaim bahwa perusahaan menjual Pegasus ke Arab Saudi pada 2017 seharga US$ 55 juta atau sekitar Rp 800 miliar.
Spyware itu kemudian diduga digunakan untuk melacak komunikasi antara Abdulaziz dan Jamal Khashoggi, yang berkontribusi secara signifikan terhadap keputusan untuk membunuh sang wartawan.


Credit  tempo.co




Sempat Kembali Ditahan, Najib Bebas dengan Jaminan



Mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak.
Mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak.
Foto: REUTERS/Edgar Su
Penahanan Najib terkait dengan kasus 1MDB.




CB, KUALA LUMPUR -- Mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak dilaporkan kembali ditangkap Komisi Antikorupsi Malaysia atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), Senin (10/12). Pehahanannya terkait dengan dugaan perannya dalam pemalsuan laporan audit 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Kantor berita Bernama melaporkan, Najib memasuki gedung SPRM pada pukul 10.42 pagi waktu setempat. Namun perkembangan yang dilaporkan the Straits Times, Najib dibebaskan pukul 13.20 setelah membayar jaminan.

Pada 25 November, Auditor-Jenderal Madinah Mohamad mengungkapkan bahwa laporan audit akhir 1MDB telah dirusak. Ia menyebut Najib mengetahui hal tersebut.

Menurut Madinah, terdapat dua hal vital yang dihapus dalam laporan akhir 1MDB. Pertama adalah tentang kehadiran pengusaha Low Taek Jho atau dikenal dengan nama Jho Low pada pertemuan dewan 1MDB dan status keuangan 1MDB.

Madinah mengungkapkan, arahan untuk mengubah laporan akhir audit 1MDB itu berasal dari Tan Sri Shukry Salleh. Ia diketahui merupakan sekretaris pribadi utama Najib saat menjadi perdana menteri.  Laporan akhir 1MDB diubah pada 26 Februari 2016. Perubahan itu dilakukan dengan dalih sebagai masalah sensitif.

Najib telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus korupsi 1MDB. Dia telah menghadapi 21 dakwaan tindak pencucian uang dan empat dakwaan penyalahgunaan kekuasaan.

Kasus 1MDB, juga telah menyeret istri Najib, Rosmah Mansour. Ia diduga turut menikmati aliran dana korupsi 1MDB. Selain itu, Rosmah diduga menerima suap sebesar 189 juta ringgit dari perusahaan yang mengajukan proyek untuk pemerintah.

Saat ini kepolisian Malaysia juga tengah memburu Jho Low. Dia diduga turut merencanakan dan menerima dana korupsi 1MDB. Hingga kini keberadaan Jho Low masih belum diketahui.

Namun pada Agustus lalu, Jho Low, melalui situs pribadinya, menyangkal terlibat dalam skandal 1MDB. Menurutnya, semua tuduhan yang menyeret namanya dalam kasus korupsi 1MDB keliru. “Biar saya perjelas, saya tidak bersalah,” ujarnya.

Ia meminta semua pihak tak secara serampangan menghakiminya. “Saya hanya meminta agar semua orang, pengadilan, jaksa, dan masyarakat umum, tetap berpikiran terbuka sampai semua bukti terungkap,” ucap Low.


Credit  republika.co.id



Najib Dilaporkan Ditahan Terkait Skandal 1MDB


Najib Dilaporkan Ditahan Terkait Skandal 1MDB
Mantan Perdana Menteri Najib Razak dilaporkan ditahan pada Senin (10/12) atas tuduhan 'mencampuri' laporan audit lembaga 1Malaysia Development Berhad. (Reuters/Lai Seng Sin)


Jakarta, CB -- Mantan Perdana Menteri Najib Razak dilaporkan ditahan pada Senin (10/12) atas tuduhan "mencampuri" laporan audit lembaga 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Merujuk pada sebuah laporan, The Star mengabarkan bahwa Najib ditahan sekitar pukul 11.00, tak lama setelah tiba di Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) untuk interogasi lebih lanjut.

Namun kemudian, New Straits Times melaporkan bahwa Najib dibebaskan dengan jaminan sekitar pukul 13.20 waktu setempat.


Dalam laporan terpisah, The Star juga memberitakan bahwa penyidik Malaysia sudah siap menuntut Najib dan mantan Presiden 1MDB, Arul Kanda, atas dugaan penggelapan audit lembaga tersebut.


Isu ini menjadi perhatian publik setelah pada 25 November lalu, Auditor Publik Malaysia, Madinah Mohamad, mengungkap bahwa laporan audit terakhir 1MDB sudah direkayasa sepengatahuan Najib.

Madinah juga membeberkan bahwa dua masalah krusial dalam laporan tersebut dihapus. Keduanya berkaitan dengan keberadaan pebisnis Low Taek Jho dalam rapat-rapat dewan 1MDB, juga status finansial lembaga tersebut.


Jho Low adalah tokoh yang disebut-sebut sebagai dalang di balik plot korupsi besar-besaran 1MDB.

Skandal 1MDB ini disebut-sebut sebagai salah satu kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah Malaysia, yang juga menyeret nama Najib.

Keseluruhan kasus ini pertama kali menjadi perhatian publik setelah pada 2015 Wall Street Journal melaporkan aliran dana sebesar US$700 juta dari 1MDB ke rekening pribadi Najib.

Sejauh ini, Najib telah dijerat 40 dakwaan, termasuk pencucian uang dan penyalahgunaan kekuasaan dalam skandal 1MDB.





Credit  cnnindonesia.com





Theresa May akan Temui Parlemen Bahas Penundaan Suara Brexit


Theresa May akan Temui Parlemen Bahas Penundaan Suara Brexit
Theresa May. (REUTERS/Simon Dawson/Pool)


Jakarta, CB -- Perdana Menteri Inggris Theresa May akan berbicara kepada anggota parlemen mengenai potensi penundaan pemungutan suara parlemen untuk kesepakatan Brexit.

Dilansir dari AFP, May akan menyambangi parlemen pada Senin (17/12) mendatang. Datangnya kabar tersebut membuat nilai mata uang Inggris, poundsterling turun tajam terhadap dolar.

Pasalnya, pertemuan ini dinilai meningkatkan ketidakpastian mengenai apakah Inggris akan menyetujui persyaratan dengan Uni Eropa sebelum meninggalkan blok pada Maret tahun depan.


Sementara itu, Pengadilan Eropa memutuskan bahwa Inggris bebas untuk menghentikan penarikan dari blok tersebut secara sepihak. Pembahasan ini membuat May menghadapi pemberontakan besar dari anggota parlemen konservatif atas perjanjian penarikan yang dia lakukan di Brussels bulan lalu.


Sementara itu, partai-partai oposisi juga menentangnya. May akan mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin termasuk Presiden Uni Eropa Donald Tusk dan Kanselir Jerman Angela Merkel, mendorong spekulasi dia mencari perubahan terakhir akhir pekan ini.

Pemimpin Partai Buruh Oposisi Jeremy Corbyn mengatakan penundaan pemungutan suara adalah "langkah putus asa".



"Kami tahu setidaknya selama dua minggu semua kesepakatan terburuk Theresa May akan ditolak oleh parlemen karena itu merusak Inggris," katanya.

"Sebaliknya, dia membanting ke depan ketika dia harus kembali ke Brussels untuk menegosiasikan kembali atau mengadakan pemilihan sehingga publik dapat memilih pemerintahan baru."

Poundsterling kehilangan 0,4 persen terhadap dolar dibandingkan dengan nilai penutupan hari Jumat.




Credit  cnnindonesia.com



Saudi: Tindakan Terhadap Qatar Ditujukan untuk Ubah Kebijakan Mereka


Saudi: Tindakan Terhadap Qatar Ditujukan untuk Ubah Kebijakan Mereka
Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel al-Jubeir menegaskan bahwa tindakan terhadap Qatar bertujuan untuk mengubah kebijakannya. Foto/Xinhua

RIYADH - Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel al-Jubeir menegaskan bahwa tindakan terhadap Qatar bertujuan untuk mengubah kebijakannya. Saudi dan negara-negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC) menjatuhkan sejumlah sanksi kepada Qatar sejak setahun lalu.

Sanksi dan diplomatik dan ekonomi yang berlaku sejak Juni 2017 itu dijatuhkan setelah negara GCC menuduh bahwa Doha mendukung terorisme dan mencampuri urusan dalam negeri mereka, yang telah berulang kali ditolak oleh Doha.

Berbicara pada konferensi pers setelah berakhirnya KTT ke-39 GCC di Riyadh, dia mengatakan bahwa negara-negara anggota GCC yakin bahwa krisis dengan Qatar tidak akan berdampak pada dewan.

"Sikap terhadap Qatar datang untuk mendorong mereka untuk mengubah kebijakannya," kata al-Jubeir dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Xinhua pada Senin (10/12).

Qatar sendiri hadir dalam pertemuan GCC di Ibu Kota Saudi itu. Dalam pertemuan itu Qatar diwakili Menteri Negara Luar Negeri Sultan bin Saad Al-Muraikhi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal GCC, Abdul Latif al-Zayani dalam sesi penutupan pertemuan itu menuturkan bahwa peta jalan akan dikembangkan untuk mencapai tujuan dewan untuk memastikan kepentingan warga, disaat bersamaan meningkatkan keamanan di kawasan serta peran regional dan internasional dari GCC.




Credit  sindonews.com





Arab Saudi Gelar KTT Dewan Kerja Sama Teluk


Arab Saudi Gelar KTT Dewan Kerja Sama Teluk
Arab Saudi Gelar KTT Dewan Kerja Sama Teluk. (Reuters).
RIYADH - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) dibuka di Riyadh, Arab Saudi, kemarin. Pertemuan itu digelar di tengah perselisihan antara Qatar dan Saudi.

Pertemuan tahunan satu hari yang dihadiri para pemimpin dari enam negara anggota itu diperkirakan fokus membahas isu keamanan, termasuk perang Yaman dan aktivitas regional Iran. KTT itu juga diperkirakan membahas politik minyak dan boikot terhadap Qatar.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain dan anggota non-GCC, Mesir, memutus hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Qatar pada Juni 2017 atas tuduhan mendukung terorisme. Qatar pekan lalu mengumumkan mundur dari kelompok pengekspor minyak OPEC, menyangkal berbagai tuduhan terhadapnya dan menilai boikot itu melanggar kedaulatannya.

Raja Saudi Salman telah mengundang emir Qatar dalam KTT GCC tapi Doha hanya mengirim menteri luar negerinya dalam pertemuan itu. Emir Qatar menghadiri KTT GCC tahun lalu di Kuwait, sementara Saudi, UEA dan Bahrain hanya mengirim para pejabat yang lebih muda.

Delegasi UEA dalam KTT di Riyadh akan dipimpin Perdana Menteri dan Wakil Presiden Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum yang juga penguasa Dubai.

GCC dibentuk pada 1980 sebagai kelompok untuk melawan negara-negara tetangga Iran dan Irak. GCC terdiri atas Saudi, UEA, Bahrain, Oman, Kuwait dan Qatar. Hubungan Kuwait dengan Riyadh juga memburuk terkait kontrol atas ladang minyak bersama.

Amerika Serikat (AS) juga meningkatkan tekanan pada Riyadh untuk mengakhiri perang Yaman yang telah berlangsung empat tahun. AS juga mendesak Saudi agar memperbaiki hubungan dengan Qatar untuk menyatukan barisan Teluk melawan Iran.

Departemen Luar Negeri (Deplu) AS menyatakan Washington akan terus mendukung koalisi militer pimpinan Saudi di Yaman dan mendorong negara-negara Teluk memperbaiki pagar, termasuk menyetujui aliansi keamanan Timur Tengah baru yang akan memasukkan blok Teluk, Mesir dan Yordania.




Credit  sindonews.com




Gagal Menjabat untuk Kedua Kali, Mantan PM Irak Salahkan Iran


Gagal Menjabat untuk Kedua Kali, Mantan PM Irak Salahkan Iran
Mantan Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi menyalahkan Iran atas kegagalannya untuk dapat menjabat sebagai pemimpin Irak untuk kali kedua. Foto/Istimewa

BAGHDAD - Mantan Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi menyalahkan Iran atas kegagalannya untuk dapat menjabat sebagai pemimpin Irak untuk kali kedua. Abadi menyebut, Iran telah melakukan intervensi atas urusan politik di Irak.

Berbicara saat melakukan wawancara dengan media setempat, Abadi menyatakan bahwa dia yakin alasan dia gagal untuk menjabat sebagai PM Irak untuk kali kedua adalah karena adanya campur tangan Iran dalam politik Irak.

"Saya percaya bahwa Iran menghambat kesempatan saya untuk masa jabatan kedua, karena komitmen saya terhadap sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap Teheran," kata Abadi dalam wawancara tersebut.

"Iran telah mulai merasa terancam oleh saya pada titik ini, maka mereka mengalihkan dukungan mereka dengan Perdana Menteri saat ini, Adel Abdul Mahdi," sambungnya, seperti dilansir Al Arabiya pada Senin (10/12).

Abadi menjelaskan, bahwa sikapnya terhadap Iran dalam hal sanksi AS sangat jelas tetapi, pada saat yang sama, dia tidak akan pernah mengekspos negaranya ke dalam bahaya.

Di kesempatan yang sama, Abadi menyuarakan keprihatinan atas keamanan nasional Irak. Dia mengungkapkan ketakutannya, bahwa kemenangan atas ISIS, dan penghapusan sektarianisme, serta kedaulatan dan keamanan negara yang berjuang keras, dapat dikorbankan di tangan intervensi asing. 





Credit  sindonews.com





Senin, 10 Desember 2018

Kalahkan Inggris, Rusia Kini Produsen Senjata Terbesar Ke-2 Dunia


Kalahkan Inggris, Rusia Kini Produsen Senjata Terbesar Ke-2 Dunia
Sistem pertahanan rudal S-400 Rusia. Foto/REUTERS

HELSINKI - Kelompok think tank Swedia, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) dalam laporan terbaru menyatakan Amerika Serikat (AS) masih menjadi produsen senjata terbesar kedua. Sedangkan Rusia, berada di urutan kedua.

Menurut laporan SIPRI yang dirilis Senin (10/12/2018), Rusia mengalahkan Inggris yang telah meduduki peringkat itu sejak 2002.

Lembaga itu menyuguhkan 100 kelompok persenjataan terbesar dunia, di mana penjualan senjata dari gabungan perusahaan-perusahaan Rusia mencapai USD37,7 miliar pada tahun 2017, atau 9,5 persen dari total USD398,2 miliar. Dari angka itu, penjualan senjata Moskow tumbuh 8,5 persen.

Laporan tahunan SIPRI itu mencakup penjualan senjata di dalam dan luar negeri.

Peneliti senior SIPRI, Siemon Wezeman, mengatakan bahwa produsen senjata Rusia telah berada di jalur pertumbuhan signifikan sejak 2011.

"Ini sejalan dengan pembelanjaan yang meningkat Rusia pada pengadaan senjata untuk memodernisasi angkatan bersenjatanya," kata Wezeman, dikutip Fox News.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah laporan, sebuah perusahaan Rusia—Almaz-Antey yang berbasis di Moskow serta milik negara yang membuat sistem pertahanan udara canggih—terdaftar di antara 10 perusahaan senjata top dunia.

Laporan itu mencatat Rusia memulai sebuah inisiatif untuk mengkonsolidasikan industri persenjataannya pada 2007, sebuah proses berkelanjutan yang diharapkan akan segera selesai.

Secara keseluruhan, AS masih mendominasi ranking dalam laporan SIPRI. Sebanyak 42 perusahaan AS menguasai 57 persen dari total penjualan senjata dunia, termasuk produsen senjata terbesar di dunia, Lockheed Martin Corp.

Perkembangan pentingnya, laporan ini juga menyoroti peningkatan 24 persen dalam penjualan oleh perusahaan senjata Turki pada 2017.

"Itu digambarkan sebagai cerminan dari ambisi Turki untuk mengembangkan industri persenjataannya untuk memenuhi permintaannya yang semakin besar akan senjata dan menjadi kurang bergantung pada pemasok asing," kata Wezeman.

Perusahaan China tidak termasuk dalam laporan SIPRI karena statistik yang tidak dapat diandalkan.





Credit  sindonews.com





Australia Terima 2 dari 72 Jet Tempur Siluman F-35


Australia Terima 2 dari 72 Jet Tempur Siluman F-35
Sebuah pesawat jet tempur F-35A saat singgah di landasan RAAF Base Amberley, Brisbane, tahun lalu. Foto/Max Mason-Hubers/The Herald.com.au

CANBERRA - Dua dari 72 unit pesawat jet tempur siluman F-35 yang dipesan Australia dijadwalkan mendarat di negara itu untuk pertama kalinya, Senin (10/12/2018). Jet tempur termahal produksi Lockheed Martin Amerika Serikat (AS) ini akan menggantikan sejumlah pesawat FA-18 Hornet yang sudah uzur.

Kedua jet tempur generasi kelima AS tersebut akan mendarat di pangkalan udara Williamtown dekat Newcastle di New South Wales.

Menteri Pertahanan Christopher Pyne, seperti dikutip SBS, sudah berada di Pangkalan Angkatan Udara Australia (RAAF) Williamtown untuk menyambut pesawat tempur canggih itu.

F-35A Joint Strike Fighter telah diklaim sebagai pesawat tempur paling canggih di dunia dan mampu mencapai kecepatan tertinggi 1975km/jam.

Pemerintah federal Australia akan menghabiskan total USD17 miliar untuk 72 pesawat F-35. Mahalnya proyek jet tempur ini telah memicu kecaman luas, termasuk oleh Presiden AS Donald John Trump.

Pihak Lockheed Martin mengatakan biaya produksi per pesawat diperkirakan akan mencapai USD80-an juta pada tahun 2020.

Mantan perdana menteri Malcolm Turnbull mendukung pembelanjaan untuk pesawat tempur canggih ini ketika ditanyai pada tahun lalu.





Credit  sindonews.com