CUPUMA

Senin, 24 September 2018

Rusia Bela Program Rudal Balistik Iran

MOSKOW - Rusia telah menolak syarat negosiasi pencabutan sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap Iran dengan imbalan penghentian pengembangan program rudalnya. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa program tersebut adalah hak berdaulat Iran yang tidak dapat ditangani dengan prinsip diktatorial.

Ini adalah tanggapan Moskow terhadap pernyataan AS tentang perlunya negosiasi baru untuk membahas masalah nuklir Iran dan program-program Teheran untuk mengembangkan rudal balistik.

Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, negaranya berpegang pada posisinya terhadap program Teheran untuk mengembangkan kemampuan misilnya.

"Semua masalah mengenai ini harus ditangani dan diselesaikan jauh dari tekanan politik dan militer," tegasnya.

"Kami telah menelepon dan akan selalu menyerukan penyelesaian masalah dalam hubungan internasional melalui negosiasi dan perjanjian," imbuhnya seperti dikutip dari Middle East Monitor, Sabtu (22/9/2018).

Namun, diplomat Rusia itu membiarkan pintu terbuka untuk diskusi jika Teheran setuju untuk menempatkan masalah itu di atas meja.

"Jika pihak-pihak yang terlibat (AS dan sekutunya di satu sisi dan Iran di sisi lain) menunjukkan kesediaan untuk membahas masalah ini di meja perundingan, kami akan mengambil sikap yang tidak bias, tetapi kami yakin bahwa setiap upaya untuk menggunakan politik atau tekanan ekonomi, apalagi militer, tidak akan berfungsi,” tuturnya.

Utusan AS untuk Iran, Brian Hook, mengatakan bahwa negaranya mengupayakan perjanjian baru dengan Iran, termasuk dua program nuklirnya untuk pengembangan rudal balistik. Dia menunjukkan bahwa Teheran tidak tertarik dalam negosiasi meskipun pernyataan Presiden AS Donald Trump dan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo tentang kesiapan mereka untuk bertemu dengan kepemimpinan Iran.

Sejak mengumumkan penarikan negaranya dari kesepakatan nuklir Iran pada bulan Mei, Trump telah memulai proses untuk memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran. Dia percaya bahwa perjanjian “P5 + 1” pada 2015 lalu tidak cukup dan memiliki kesenjangan yang perlu dinegosiasi ulang, merujuk pada program rudal Iran.

Credit sindonews.com

Indonesia Kecam Serangan Teror Parade Militer Iran

JAKARTA - Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri melemparkan kecaman keras atas serangan serangan teroris mematikan baru-baru ini yang menargetkan parade militer di Iran selatan. Serangan itu menewaskan lebih dari 20 orang.

"Indonesia mengecam serangan teror di kota Ahvaz, Iran, pada 22 September 2018 yang menyebabkan sejumlah korban jiwa dan luka-luka termasuk anak-anak," kata Kemlu RI melalui akun Twitternya, seperti dikutip Sindonews pada Minggu (23/9).

Dalam kicauannya, Kemlu RI menuturkan bahwa Indonesia menyampaikan simpati dan duka cita mendalam kepada pemerintah Iran, dan juga kepada keluarga, serta kerabat korban dalam serangan tersebut.

"Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tehran terus memantau perkembangan situasi. Hingga saat ini tidak ada laporan mengenai warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam insiden tersebut," sambungnya.

"Bagi para WNI di Iran, diharapkan untuk selalu waspada, berhati-hati serta menghindari wilayah-wilayah yang rawan menjadi target terror dan terus menginformasikan keadaan dengan keluarga serta teman," sambungnya.

Kemlu RI menambahkan bagi WNI atau keluarga WNI yang membutuhkan informasi lebih lanjut dan bantuan konsuler, dapat menghubungi hotline KBRI di nomor +989129632269 dan +989370723131

Credit sindonews.com

8 Fakta dalam Pembantaian Horor Parade Militer Iran

TEHERAN - Parade militer Iran di Ahvaz pada hari Sabtu (22/9/2018) menjadi ajang pembantaian horor oleh empat pria bersenjata. Insiden tragis ini jadi pukulan berat bagi Teheran karena pawai militer itu untuk memperingati Perang Iran-Irak saat Baghdad dipimpin Saddam Hussein.

Pembantaian itu terjadi di siang hari, di mana pawai militer yang dibanggakan rezim Teheran itu jadi tontonan warga setempat.

Kelompok penyerang belum diketahui secara pasti. Namun, Teheran menuduh sekutu Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah terlibat.

SINDOnews pada Minggu (23/9/2018) merangkum 8 fakta dalam tragedi mengerikan di Ahvaz. Berikut rinciannya;

1. Pelaku Serangan
Militer Iran mengatakan, jumlah pria bersenjata yang menyerang pawai militer di Ahvaz sebanyak empat orang. Mereka mengenakan seragam militer palsu. Tiga pelaku tewas di lokasi serangan. Penyerang keempat sempat ditangkap, namun tewas karena mengalami luka parah.

2. Target Serangan
Keempat pria bersenjata mengumbar tembakan tanpa pandang bulu ke arah pawai militer. Baik tentara maupun warga sipil jadi target secara acak. Keempat pelaku muncul seketika tanpa terdeteksi dan merangsek masuk ke lokasi pawai sebelum akhirnya mengumbar tembakan.

3. Korban Pembantaian
Data otoritas Iran menyatakan, jumlah korban tewas mencapai 29 orang. Data korban ini termasuk wanita dan anak-anak yang menonton pawai militer. Belum jelas apakah keempat pelaku termasuk data 29 korban tewas tersebut atau tidak. Data ini update pada Sabtu malam dan bisa berubah mengingat korban luka mencapai lebih dari 60 orang.

4. Garda Revolusi Dibantai
Sebanyak 12 anggota Garda Revolusi ikut dibantai dalam serangan horor kemarin. Kejadian ini menjadi tamparan keras bagi rezim Teheran, karena Garda Revolusi selama ini dibanggakan sebagai pasukan elite dan dibantai di negeri sendiri dan di acara pawai militer yang dibanggakan Teheran.

5. Pihak Tertuduh
Iran menuduh para pelaku terkait dengan Amerika Serikat dan badan intelijen Israel; Mossad. Pemimpin Agung Ayatollah Ali Khamenei menuduh negara-negara Teluk sekutu AS terlibat, tapi tak merinci negara yang dimaksud. Meski demikian, sekutu AS yang saat ini bermusuhan dengan Teheran adalah Israel dan negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi.

6. Pihak Pengklaim Serangan
Gerakan Demokrasi Arab Patriotik yang terkait dengan Arab Saudi di Ahwaz telah mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu. Kelompok Islamic State Iraq and Syria (ISIS) juga membuat klaim serupa, namun tidak disertai bukti kuat.

7. Reaksi Iran
Presiden Hassan Rouhani bersumpah bahwa Iran akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap mereka yang terlibat serangan dan intelijen asing yang memberikan dukungan. Pemimpin Agung Ayatollah Ali Khamenei memerintahkan pasukan Iran menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam pembantaian ini ke pengadilan.

8. Reaksi Dunia
Hingga data perihal serangan ini dirangkum, belum ada respons kecaman dan ucapan belasungkawa dari berbagai pemimpin negara di dunia. AS yang biasanya cepat bereaksi, kali ini juga bungkam. Begitu juga Israel dan Arab Saudi yang saat ini bermusuhan dengan Teheran. Negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga belum membuat komentar.

Credit sindonews.com

Pria bersenjata bunuh 12 anggota Garda Revolusi Iran

Bendera Iran. (Flickr/yeowatzup)

Duba (CB) - Sejumlah pria bersenjata melepaskan tembakan di parade militer di kota Ahvaz, Iran baratdaya, pada Sabtu dan menewaskan 12 anggota Garda Revolusi, kata kantor berita setengah resmi Tasnim.

Penembakan tersebut merupakan serangan terburuk atas pasukan elit itu.

Televisi negara mengatakan serangan itu, yang melukai lebih 30 orang, menyasar panggung tempat pejabat Iran berkumpul dan duduk untuk menyaksikan parade tahunan menandai dimulainya perang Iran dengan Irak pada 1980-1988, demikian Reuters melaporkan.

Video, yang didistribusikan ke media Iran, menunjukkan para prajurit merangkak di tanah sementara rentetan tembakan ke arah mereka. Satu prajurit mengambil senjata dan berdiri sementara wanita dan anak-anak berlarian menyelamatkan diri.

Ali Hosein Hoseinzadeh, Wakil Gubernur Provinsi Khuzestan, seperti dikutip, mengatakan jumlah korban meninggal diperkirakan naik. Salah seorang yang tewas adalah wartawan.

Serangan tersebut merupakan pukulan bagi keamanan Iran sebagai penghasil minyak dan anggota OPEC. Iran relatif stabil jika dibandingkan dengan negara Arab tetangganya, yang menghadapi pergolakan sejak 2011 di kawasan itu.

Sejauh ini belum ada pihak yang bertanggung jawab atas serangan di wilayah Iran tersebut.

Televisi negara menyalahkan "unsur takfiri", merujuk kepada para militan Muslim Sunni, atas serangan tersebut. Ahvaz berada di bagian tengah Provinsi Khuzestan, tempat protes-protes terjadi secara sporadis minoritas Arab di Iran yang sebagian besar penduduknya penganut faham Syiah.

Menteri Luar Negeri Mohammed Javad Zarif menyalahkan banjir darah itu pada "sponsor teror regional", bahasa yang biasanya merujuk kepada Arab Saudi dan Israel sebagai musuh-musuh Iran dan "majikan mereka dari Amerika Serikat", dan berjanji bahwa Teheran akan mengambil tindakan tegas.

Satu video di laman televisi negara menunjukkan para tentara yang kebingungan di tempat kejadian. Berdiri dari tempat duduknya, satu orang bertanya,"Mereka dari mana?" Seorang lain menjawab, "Dari belakang kita."

Empat militan melancarkan serangan tersebut dan dua di antaranya dilumupuhkan, demikian ISNA. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan di kota Ahvaz.

Iran menyelenggarakan parade-parade yang sama di beberapa kota termasuk di ibu kota Teheran dan pelabuhan Bandar Abbas di Teluk.

"Penembakan dilakukan beberapa pria bersenjata dari belakang panggung selama parade. Ada beberapa orang terbunuh dan luka-luka," kata seorang koresponden kepada televisi negara.

Kantor berita semi resmi Mehr mengatakan lebih jauh, penembakan pecah ketika beberapa penyerang yang berusaha kabur dikejar.

ISNA melaporkan seorang juru bicara, yang tak disebutkan namanya, untuk Garda Revolusioner menyalahkan para nasionalis Arab dukungan Arab Saudi sebagai pelaku penyerangan.

Ketegangan antara Iran dan Arab Saudi telah meningkat bebarapa tahun belakangan. Kedua negara mendukung pihak-pihak yang bersebarangan dalam perang-perang di Suriah dan Yaman, dan partai-partai politik di Irak dan Libanon.

Serangan atas militer sangat jarang terjadi di Iran.

Pada tahun lalu, dalam serangan mematikan pertama di Teheran, 18 orang tewas di parlemen dan makam Ayatullah Ruhulloh Khomeini, pendiri dan pemimpin tertinggi Republik Islam Iran. IS mengaku berada di balik serangan tersebut.

Credit antaranews.com

Komnas HAM Malaysia tolak perkawinan sejenis

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad (Malaysian Department of Information/Zarith Zulkifl)

Kuala Lumpur (CB) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atau Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) menyatakan tidak mendukung perkawinan sejenis di Malaysia.

"Merujuk beberapa laporan media yang memberi gambaran negatif seolah-olah Suhakam memperjuangkan perkawinan sejenis atau homoseksual di Malaysia. Kami dengan ini menyatakan bahwa kami tidak mendukung perkawinan sejenis di Malaysia," ujar Ketua Suhakam Malaysia, Tan Sri Razali Ismail di Kuala Lumpur, Minggu.

Pihaknya percaya bahwa pernyataan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad adalah karena beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Suhakam di dalam Musyawarah Khusus Pihak Berwenang Kabinet yaitu pemerintah perlu segera bergabung dalam perjanjian HAM internasional, seperti yang dijanjikan di dalam manifesto Pemilu Pakatan Harapan, ke arah peningkatan kualitas hidup rakyat Malaysia yang selalu dipegang Suhakam.

Suhakam kesal atas keputusan Malaysia untuk tidak menyertai perjanjian internasional disebabkan ketiadaan tekad untuk memenuhi komitmen hak asasi internasional-nya.

Suhakam menyatakan akan terus menekankan bahwa HAM merupakan standar dasar yang mana tanpanya manusia tidak akan dapat menikmati kehidupan yang bermartabat.

"Perjanjian internasional yang dirujuk oleh Komnas HAM meletakkan standard minimum bagaimana pemerintah seharusnya melayani rakyat. Hak asasi manusia juga membolehkan rakyat memenuhi keperluan dasar antara lainnya adalah makanan, air yang bersih, perumahan, kesehatan dan pendidikan supaya mereka dapat memanfaatkan segala peluang yang ada," katanya.

Suhakam yakin bahwa tidak suatu perjanjian internasional yang jika disertai mewajibkan pemerintah membenarkan perkawinan sejenis sebagai sesuatu yang sah di sisi undang-undang.

"Walaupun Suhakam percaya dan setuju kepada globalisasi hak asasi manusia, Suhakam tidak pernah gagal untuk mengambil nilai-nilai konteks lokal," katanya.

Suhakam konsisten dengan pendiriannya bahwa tiada siapapun mempunyai hak untuk mendiskriminasi golongan LGBT atau melayani mereka dengan kebencian atau keganasan.

"Pemerintah tidak boleh membenarkan suatu situasi di mana kepercayaan agama pribadi dan tidak giatnya pemerintah serta homofobia politik menjadi lesen kepada keganasan terhadap golongan LGBT," katanya.

Credit antaranews.com

Mahathir: Malaysia tidak dapat menerima perkawinan sejenis

Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad (kiri) didampingi Wakil PM Dr Wan Azizah Wan Ismail mengadakan jumpa pers di Kantor Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau Komisi Pemberantasan Korupsi, Kualalumpur, Malaysia, Selasa (10/7/2018), usai menghadiri program anti korupsi. Sebanyak 160 anggota parlemen dari Pakatan Harapan menghadiri program sehari Pakta Integritas dan anti korupsi. (ANTARA FOTO/Agus Setiawan)

Kualalumpur (CB) - Malaysia tidak dapat menerima perkawinan sejenis atau lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), kata Perdana Menteri Mahathir Mohamad pada Jumat, di tengah contoh penganiayaan terhadap kelompok LGBT di negara mayoritas Muslim itu.

"Di Malaysia ada beberapa hal kami tidak dapat terima, walau hal itu terlihat hak asasi manusia di negara Barat," kata Mahathir kepada wartawan, "Kami tidak menerima LGBT, perkawinan pria dengan pria, wanita dengan wanita."

Pernyataan tersebut kemungkinan memicu perdebatan lebih jauh di negara itu, tempat pegiat menyuarakan keprihatinan atas permusuhan terhadap kelompok LGBT, baik dari dalam masyarakat maupun pemerintah, demikian Reuters melaporkan.

Dua wanita dihukum cambuk pada bulan ini karena "berusaha melakukan kegiatan seks lesbian" di Terengganu, negara bagian konservatif di timur.

Mahathir mengecam hukuman tersebut, dengan menyatakan hal itu "tidak mencerminkan keadilan atau kasih sayang Islam".

Pada bulan lalu, seorang pria gay di Kualalumpur ditangkap polisi dan pejabat penegakan hukum agama, sementara seorang wanita transgender dipukul sekelompok penyerang di Seremban, dekat ibu kota.

Menteri yang menangani urusan Islam juga dikritik pegiat dan anggota parlemen partai yang berkuasa, setelah dia memerintahkan pencabutan potret dua aktivis LGBT dari pameran seni.

Malaysia melukiskan seks oral dan anal bertentangan dengan hukum alam. Undang-Undang Sipil menetapkan hukuman penjara hingga 20 tahun, cambuk dan denda bagi pelanggarnya, walaupun pemberlakuan undang-undang itu jarang ditemukan.

Credit antaranews.com

Jumat, 21 September 2018

Pakistan Ingin Kembali Berdialog dengan India

Kashmir

Imran Khan menyarankan pertemuan antara dua menlu di sela Sidang Umum PBB.

CB, ISLAMABAD -- Pakistan pada Kamis (20/9) memperbarui tawarannya untuk berdialog dengan India guna menyelesaikan semua masalah kedua negara.

Dilansir Anadolu, Kamis (20/9), menurut Kementerian Luar Negeri Pakistan, Perdana Menteri Imran Khan mengirim surat kepada Perdana Menteri India, Narendra Modi, yang meminta dimulainya kembali pembicaraan antara dua negara. Khan menanggapi surat yang ditulis Modi pada akhir Agustus saat memberi selamat kepada Khan atas kemenanganya sebagai perdana menteri Pakistan.

"PM telah menanggapi PM Modi, dalam semangat positif, membalas sentimennya. Mari kita bicara dan menyelesaikan semua masalah. Kami menunggu tanggapan formal dari India," tulis juru bicara Kementerian Luar Negeri, Mohammad Faisal di akun Twitternya.

Khan menyarankan pertemuan antara menteri luar negeri kedua negara di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendatang di New York. Times of India melaporkan Modi dalam suratnya telah menyerukan keterlibatan yang bermakna dan konstruktif antara Islamabad dan New Delhi.

Hubungan antara dua negara dipenuhi ketegangan setelah India menuduh Pakistan memiliki hubungan dengan orang-orang bersenjata yang menewaskan 19 tentara di Jammu dan Kashmir pada September 2016. Islamabad membantah tuduhan itu. Saat ini Pakistan sedang mengajukan sebuah kasus di Mahkamah Internasional terhadap mata-mata India yang diduga bernama Kulbhushan Yadav yang telah dijatuhi hukuman mati di Pakistan.

Sejak pemisahan kedua negara pada 1947, India dan Pakistan telah berperang tiga kali - pada 1948, 1965 dan 1971 - karena Kashmir. Kashmir, wilayah Himalaya mayoritas Muslim, dipegang oleh India dan Pakistan dalam beberapa bagian dan diklaim oleh keduanya secara penuh. Sebagian kecil Kashmir juga dikendalikan oleh Cina.

Di Kashmir utara, pasukan India dan Pakistan telah berselisih sejak 1984. Gencatan senjata mulai berlaku pada 2003. Beberapa kelompok Kashmir di Jammu dan Kashmir telah berperang melawan kekuasaan India untuk kemerdekaan, atau untuk bersatu dengan negara tetangga Pakistan. Menurut beberapa organisasi hak asasi manusia, ribuan orang dilaporkan tewas dalam konflik di wilayah itu sejak 1989.

Credit republika.co.id

Perang Dagang, Cina Akan Pangkas Tarif Impor Negara-negara Mitra

Kontainer terlihat di Pelabuhan Yangshan di Shanghai, Cina, 24 April 2018.[REUTERS/Aly Song]

CB, Jakarta - Cina berencana untuk mengurangi tarif rata-rata impor dari sebagian besar negara mitra dagangnya pada Oktober di tengah meningkatnya perang dagang dengan Amerika Serikat.
Pada Juli, Cina memotong tarif impor pada hampir 1500 produk konsumen mulai dari kosmetik hingga peralatan rumah tangga sebagai bagian dari upaya untuk membuka ekonominya, yang merupakan terbesar kedua di dunia, seperti dilaporkan Reuters, 21 September 2018.

Langkah ini sejalan dengan janji Beijing kepada mitra dagangnya, termasuk Amerika Serikat, bahwa akan diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan impor lebih lanjut.
Namun laporan tidak menyebutkan negara-negara yang bisa menikmati pemangkasan tarif impor Cina.
Perang dagang yang sedang berlangsung antara dua ekonomi terbesar dunia telah meningkat dalam beberapa minggu terakhir setelah Amerika Serikat, seperti dilansir dari Russia Today, telah memperkenalkan tarif baru yang menargetkan senilai US$ 200 miliar atau Rp 2900 triliun untuk barang impor Cina. Cina membalas dengan tarif impor senilai US$ 60 miliar atau Rp 889 triliun produk AS yang diekspor ke Cina dan mulai berlaku pekan depan.

Presiden AS Donald Trump dan istrinya Melania mengunjungi Forbidden City didampingi Presiden Cina, Xi Jinping serta istrinya Peng Liyuan di Beijing, Cina, 8 November, 2017. REUTERS/Jonathan Ernst
Memangkas bea ekspor untuk mitra dagang Cina ditujukan untuk meningkatkan konsumsi domestik, yang diharapkan dapat mendorong ekonomi yang melambat. Langkah ini dilakukan beberapa bulan setelah Cina mengurangi tarif pada berbagai barang konsumsi.

Cina masih mengenakan tarif rata-rata yang lebih tinggi pada impor dibandingkan dengan negara maju lainnya dengan tarif rata-rata negara yang paling disukai atau Most-Favored Nation (MFN) saat ini pada tarif di 9,8 persen. MFN adalah tingkat perlakuan yang diberikan oleh satu negara ke negara lain dalam perdagangan internasional. Seiring dengan prinsip perlakuan nasional, MFN adalah salah satu pilar hukum perdagangan WTO. Pada saat yang sama, rata-rata tingkat MFN yang diterapkan AS adalah 3,4 persen pada 2017.

Pada Forum Ekonomi Dunia di kota pelabuhan utara Tianjin, Perdana Menteri Cina, Li Keqiang, mengatakan pemerintah akan terus menurunkan tarif impor untuk beberapa barang, namun tidak merinci barang apa saja yang akan diturunkan.
Perang dagang mulai menghantam kota-kota dan provinsi-provinsi Cina, terutama yang bergantung pada pesanan impor dari AS.
Sementara dampak ekonomi langsung dari perang dagang Cina-AS sejauh ini bisa mendorong eksportir Cina untuk beralih dari pasar Amerika Serikat, seperti diungkap mantan kepala bank sentral Cina.

Credit tempo.co

Iran Minta PBB Awasi Kegiatan Nuklir Israel

PBB diminta memaksa Israel bergabung dengan kesepakatan NPT.

CB, TEHERAN -- Iran meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk ancaman Israel terhadap Teheran. Selain itu, PBB diminta mengawasi kegiatan nuklir Israel.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggunakan kunjungan ke pembangkit atom rahasia Israel pada akhir Agustus untuk memperingatkan musuh negara itu. Peringatan itu bahwa negaranya memiliki sarana untuk menghancurkan mereka. Sarana itu diduga terselubung merujuk pada persenjataan nuklirnya.

"Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa seharusnya tidak menutup mata terhadap ancaman itu dan harus bertindak tegas untuk menghilangkan semua senjata nuklir Israel," kantor berita Fars mengutip pernyataan duta besar Iran untuk badan dunia itu, Gholamali Khoshrou, dalam surat kepada sekretaris jenderal dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Khoshrou meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa memaksa Israel bergabung dengan Perjanjian Tidak Menyebarkan Nuklir (NPT). Selain itu, PBB diminta membuat kegiatan nuklirnya di bawah pengawasan Badan Tenaga Atom Dunia (IAEA), pengawas atom badan dunia itu.

Israel, yang berada di luar NPT, tidak memastikan atau menyangkal memiliki bom, kebijakan mendua puluhan tahun. Program itu disebutnya untuk keseimbangan dengan tetangga musuhnya.

Israel mencoba melobi kekuatan dunia untuk mengikuti Amerika Serikat keluar dari kesepakatan mereka pada 2015 dengan Iran, yang membatasi kemampuan nuklir Teheran sebagai imbalan untuk pencabutan hukuman.

Israel menganggap perjanjian itu tidak cukup untuk menghapus fasilitas musuh mereka untuk mendapatkan bom. Teheran, penandatangan nuklir NPT pada 1970, menolak keberadaan senjata nuklir. Sejak revolusi pada 1979, Iran menginginkan kehancuran Israel. Ia mendukung pejuang Hizbullah Lebanon dan gerakan Hamas Palestina.

Credit republika.co.id

Sejarah Hari Ini: Monarki Prancis Dibubarkan

Louis XVI

Raja Louis XI dihukum gantung.

CB, PARIS -- Pada 21 September 1792 monarki Prancis dibubarkan. Raja Louis XVI dan ratu Marie Antonietee dipenjara atas tuduhan bersekongkol dengan negara lain untuk melawan gerakan revolusi.

Monarki Prancis dibubarkan atas putusan Majelis Legislatif yang mendukung gerakan revolusi rakyat. History Channel menggambarkan Louis XVI enggan menyetujui konstitusi baru yang melucuti sebagian besar kekuasaanya.

Louis XVI naik tahta kerajaan pada 1774. Namun, sejak awal kekuasaanya, dia harus menanggung sejumlah masalah keuangan yang ditinggalkan pendahulunya. Pada masanya terjadi krisis pangan dan keuangan. Sehingga pada 1789 dimulailah Revolusi Prancis.

Beberapa tahun kekuasaannya pada 1792 Louis XVI dipenjara dan diadili dengan tuduhan bekerja sama dengan negara lain guna melawan gerakan revolusi. Ia dituduh berkhianat.

Hingga pada 21 Januari 1793, Louis dihukum mati dengan kepala dipenggal di guillotine sebagai hukuman atas gerakan kontra-revolusinya. Sembilan bulan setelah itu, istrinya mengalami nasib serupa.

Credit republika.co.id

AL Inggris Beri Kapal Spanyol Tembakan Peringatan di Gibraltar

LONDON - Angkatan Laut (AL) Inggris terpaksa menembakkan suar peringatan ke kapal Spanyol setelah berlayar terlalu dekat dengan kapal selam nuklir Inggris di Gibraltar. HMS Talent meninggalkan pelabuhan Inggris dengan pengawalan polisi ketika sebuah kapal patroli dari Spanish Guarda Civil mendekati kapal selam pemburu yang tela diisi dengan rudal.

Dilaporkan angkatan laut Inggris dipaksa untuk bertindak ketika peringatan radio berulang kali untuk mundur diabaikan.

“Insiden berbahaya hari ini yang melibatkan HMS Talent sangat disesalkan," ujar Menteri Kepala Gibraltar Fabian Picardo.

"Kejadian ini berfungsi untuk mengingatkan semua orang tentang pentingnya mengikuti aturan navigasi dan mengenali yurisdiksi masing-masing yang beroperasi berdampingan satu sama lain di Teluk Gibraltar," imbuhnya seperti dikutip dari laman The Sun, Jumat (21/9/2018).

Menurut laporan, kapal selam HMS Talent baru saja dimuat dengan rudal Tomahawk ketika insiden itu terjadi.

Kapal selam ini dapat menampung hingga 30 rudal Tomahawk yang mematikan yang mampu melenyapkan target di darat.

Gambar-gambar dramatis yang dirilis menunjukkan saat angkatan laut Inggris menembakkan suar ke kapal Spanyol yang mendekat sebelum kapal itu mundur.

Tidak jelas apa yang HMS Talent lakukan di Mediterania tetapi berlayar ke Gibraltar pada 8 September.

“Masalahnya harus diangkat pada tingkat tertinggi. Kami menunjukkan kemampuan kami untuk bekerja sama pada sesuatu yang serumit negosiasi Brexit," Picardo menambahkan

"Kita pasti bisa mendapatkan tindakan bersama-sama dalam hal yang lebih membosankan dari masing-masing badan kita yang menavigasi perairan Teluk yang padat," tukasnya.

Seorang juru bicara Kantor Luar Negeri Inggris mengatakan kepada The Sun: "Saya dapat mengkonfirmasikan bahwa ada serangan oleh sebuah kapal negara Spanyol ke wilayah perairan Gibraltar Britania sore ini ketika kapal selam Inggris meninggalkan Gibraltar."

“Ini sebuah tantangan yang tidak pantas dan akan diprotes ke Pemerintah Spanyol," sambungnya.

"Angkatan Laut Inggris menentang semua penyerangan maritim yang melanggar hukum ke wilayah perairan Gibraltar Britania Raya," katanya.

"Kami mendukung ini dengan membuat protes diplomatik resmi kepada Pemerintah Spanyol," tukasnya.

Ini bukan kejadian pertama kali. Pada bulan Juli lalu, kapal Angkatan Laut Kerajaan mencegat kapal perang Spanyol di Gibraltar, sebelum mengejarnya kembali ke perairan internasional.

Credit sindonews.com

Pesawat Inggris dan Prancis Cegat Jet Bomber Rusia di Laut Utara

LONDON - Pesawat jet tempur Inggris dan pesawat tanker Prancis mencegat atau mengintersepsi dua pesawat jet pembom (bomber) Blackjack Rusia di atas Laut Utara, pada Kamis (20/9/2018) sore. Intersepsi dilakukan setelah dua pilot pesawat pembom itu menolak berbicara dengan petugas kontrol lalu lintas udara Inggris.

Angkatan Udara Kerajaan (RAF) Inggris mengirim dua jet tempur Typhoon ke kawasan pantai di lepas pantai Newcastle. Dua pesawat pembom Blackjack Moskow dilaporkan telah melintasi berbagai wilayah udara internasional yang telah dipantau oleh para mitra NATO.

Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan dua jet tempur Typhoon dan pesawat tanker Airbus Voyager dikirim dari pangkalan Lossiemouth RAF di timur laut Skotlandia tepat sebelum pukul 15.00 sore.

"Jet-jet itu dikerahkan karena jet-jet bomber jarak jauh Blackjack dari Rusia menolak berbicara dengan (petugas) kontrol lalu lintas udara, membuat mereka berbahaya bagi semua penerbangan lainnya," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

"Pembom Rusia yang menyelidiki wilayah udara Inggris adalah pengingat lain dari tantangan militer yang sangat serius yang Rusia ajukan pada kita hari ini," kata Menteri Pertahanan Inggris Gavin Williamson.

"Kami tidak akan ragu untuk terus mempertahankan langit kami dari tindakan agresi. Sekali lagi reaksi cepat RAF kami telah menunjukkan betapa pentingnya Angkatan Bersenjata kami dalam melindungi Inggris," ujarnya, seperti dikutip Sky News, Jumat (21/9/2018).

"RAF bekerja erat dengan mitra NATO ketika jet-jet (Rusia) itu menuju ke Inggris sebelum mereka diadang oleh RAF di atas Laut Utara," imbuh seorang juru bicara Kementerian Pertahanan Inggris.

"Jet-jet RAF mengawal pembom Rusia keluar dari wilayah kepentingan Inggris. Tidak pernah ada pembom Rusia memasuki wilayah udara kedaulatan Inggris."

Setelah sekitar setengah jam, dua jet tempur RAF dan pesawat tanker Prancis kembali ke pangkalan. Sekitar 15 menit kemudian pesawat tanker Inggris mengikutinya.

Militer Rusia belum berkomentar atas intersepsi kedua pesawat pembom-nya di atas Laut Utara.

Credit sindonews.com

Hadapi Rusia, Inggris Perkuat Tentara Siber

Ilustrasi (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta, CB -- Inggris akan membuat tentara siber baru yang beranggotakan lebih dari 2.000 orang. Pasukan siber ini akan dikerahkan untuk meningkatkan kemampuan perang negara itu di dunia maya.

Jumlah tentara siber yang akan diumumkan dalam waktu dekat ini naik empat kali lipat dari tentara siber yang sudah ada. Mereka akan fokus pada operasi serangan siber.

Pemerintah Inggris diperkirakan akan menggelontorkan 250 juta poundsterling untuk membiaya operasi ini, seperti disebutkan sumber SkyNews. Namun, berdasarkan sumber kedua SkyNews, angka ini kemungkinan akan lebih besar lagi.

Rencana ini dilakukan Kementerian Pertahanan Inggris dan GCHQ (Government Communication Headquarter-organisasi intelejen dan keamanan Inggris) menanggapi semakin tingginya ancaman siber dari Rusia. Inggris sebelumnya juga sudah menggunakan senjata siber untuk memerangi Islamic State. Ini adalah penggunaan senjata siber untuk pertama kalinya, seperti dilansir Reuters.

Jenderal Sir Richard Barrons, mantan komandan Komando Pasukan Gabungan, mengatakan bahwa meningkatkan kemampuan Inggris untuk melancarkan serangan siber adalah hal yang penting.

Pria yang bertanggung jawab atas pasukan siber militer ini menyebut bahwa pertahanan siber makin penting ketika negara-negara seperti Rusia sudah menyerang.

"Dengan adopsi teknik pertahanan siber di Inggris, kami sedang meningkatkan kemampuan dan menyediakan sistem baru untuk menakuti dan menghukum negara-negara yang ingin menyakiti kami," katanya.

Belakangan, Inggris dan Rusia banyak berselisih paham mengenai banyak hal. Salah satunya adalah insiden di Salisbury ketika London menuduh Moskow meracuni mantan mata-mata Rusia Sergei Skripal dan putrinya dengan racun saraf oleh agen Novichok.

Credit cnnindonesia.com

India Tes Rudal Prahaar, Penetralisir Rudal Nuklir Taktis Pakistan

NEW DELHI - Militer India pada hari Kamis (20/9/2018) berhasil menguji coba peluru kendali (rudal) balistik jarak pendek Prahaar di wilayah timur Odisha. Senjata itu dirancang untuk menetralisir ancaman Nasr, sebuah rudal nuklir taktis Pakistan.

Peluru kendali Prahaar yang dikembangkan sendiri oleh India diuji terbang dari Kompleks-III Integrated Test Range (ITR) di Chandipur sekitar pukul 13.35 waktu setempat.

"Rudal itu ditembakkan dari tabung yang melakukan perjalanan (dengan) jangkauan yang diinginkan sebelum memusatkan perhatian pada target. Semua sistem berfungsi normal dan misi tersebut mencapai keberhasilan dalam gaya copybook," kata seorang pejabat pertahanan kepada media setempat tanpa disebutkan namanya.

Peluru kendali Prahaar dirancang dan dikembangkan oleh Organisasi Riset dan Pengembangan Pertahanan (DRDO) India.

Panjang senjata ini mencapai 7,32 meter dan memiliki jangkauan serangan hingga 150km. Prahaar diklaim mampu membawa berbagai jenis hulu ledak yang beratnya hingga 200kg.

Senjata itu jadi salah satu andalan untuk menetralisir ancaman yang berasal dari rudal nuklir taktis Nasr milik Pakistan. Senjata Pakistan tersebut berbahaya karena mampu menghancurkan unit-unit armor Angkatan Darat India.

Menurut ORDO, rudal Prahaar dapat mengambil banyak target. "Ini adalah rudal paling hemat biaya di kelasnya," kata seorang pejabat DRDO kepada wartawan setelah tes awal senjata itu, sebagaimana dikutip Sputnik, Jumat (21/9/2018).

Credit sindonews.com

Bendung China, Australia Ingin Markas Militer di Papua Nugini

Ilustrasi. (Lachlan Fearnley/Wikipedia)

Jakarta, CB -- Australia berencana membangun pangkalan angkatan laut baru di Papua Nugini guna membendung pengaruh China yang semakin meluas di kawasan Pasifik.

Surat kabar The Australian melaporkan Canberra saat ini tengah merampungkan perjanjian pembangunan fasilitas militer bersama itu dengan Papua Nugini. Basis angkatan laut rencananya akan dibangun di Pulau Manu.

Koran tersebut juga melaporkan sejumlah pejabat pertahanan Australia telah mengunjungi Pangkalan Angkatan Laut Lombrum di Pulau Manus guna meninjau potensi pembangunan.

Lawatan itu dilakukan tak lama setelah Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill, mengunjungi Brisbane pada Juli lalu.

Tidak membantah atau pun mengonfirmasi rencana tersebut, Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, hanya mengatakan "kawasan Pasifik adalah area prioritas yang strategis bagi kepentingan keamanan nasional Australia."

"Saya tidak akan berkomentar terhadap spekulasi terkait isu keamanan nasional, itu akan menjadi hal yang tidak pantas," kata Morrison, Rabu (19/9), seperti dikutip AFP.

Selain basis militer di Papua Nugini, tahun ini Negeri Kanguru juga berencana menegosiasikan perjanjian keamanan dengan Vanuatu serta membangun kabel komunikasi bawah laut bersama Pulau Solomon dan Papua Nugini.

Rencana basis militer besama itu muncul menyusul sebuah laporan yang menyatakan bahwa China tengah mendekati Vanuatu untuk membuka pangkalan militer di sana.

Beijing telah lama menggelontorkan miliaran dolar bantuan dan investasi infrastruktur bagi negara-negara pulau di Samudera Pasifik, kawasan yang dianggap penting secara strategis sebagai gerbang maritim ke Asia.

Canberra, yang memiliki riwayat kerja sama militer di kawasan itu dengan sekutu dekat Washington, telah lama mengawasi perluasan pengaruh China di kawasan.

Australia juga tak jarang mengkritik praktik "diplomasi halus" China di kawasan tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Beli Senjata ke Rusia, Militer Cina Kena Sanksi Amerika Serikat

CB, Jakarta - Amerika Serikat akan segera menjatuhkan sanksi kepada Departemen Pengembangan Peralatan Angkatan Bersenjata Cina dan Kepala Departemen tersebut, Li Shangfu. Sanksi dijatuhkan karena departemen itu telah membeli peralatan pertahanan dari Rusia.
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan telah melihat adanya peningkatan transaksi jual-beli yang dilakukan departemen itu dengan Rosoboronexport, sebuah eksportir senjata terbesar di Rusia. Cina diantaranya telah melakukan pembelian jet tempur SU-35 pada 2017 dan sistem rudal S-400 pada 2018.
Sanksi yang dijatuhkan diantaranya melarang Departemen Pengembangan Peralatan Angkatan Bersenjata Cina mengajukan izin ekspor senjata dan berpartisipasi dalam pertukaran militer di bawah yurisdiksi Amerika Serikat.

Dikutip dari Reuters pada Jumat, 21 September 2018, sumber di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan target akhir dari sanksi ini adalah Rusia. Sanksi dalam kontek ini tidak ditujukan untuk mengesampingkan kemampuan pertahanan suatu negara tertentu.
"Sanksi ini sebaliknya ditujukan menyasar sektor pembiayaan Rusia sebagai respon atas sejumlah aktivitasnya yang dinilai telah menyebar fitnah," kata sumber yang menolak dipublikasi identitasnya.

Rencana penjatuhan sanksi ini muncul ketika pemerintahan Presiden Donald Trump melakukan berbagai upaya untuk menekan Cina. Bukan hanya itu, langkah ini juga untuk merespon laporan agen intelijen Amerika Serikat yang dalam laporannya menyebut Rusia terus-menerus mencampuri urusan politik dalam negeri Amerika Serikat.
Amerika Serikat sebelumnya telah memasukkan dalam daftar hitam 33 orang dan organisasi di dunia yang berhubungan dengan Angkatan Bersenjata Rusia dan intelijen negara itu. Sejumlah anggota parlemen, termasuk pendukung Trump di Partai Republik telah menyerukan berkali-kali menyerukan agar Trump mengambil langkah tegas terhadap Moskow.

Credit tempo.co

Israel Perkuat Pertahanan Reaktor Nuklirnya di Tengah Ancaman Iran

WINA - Direktur Jenderal Energi Atom Israel, Zeev Snir mengatakan, Israel akan meningkatkan dan memperkuat fasilitas nuklirnya sebagai tanggapan terhadap ancaman Iran. Hal itu diungakapkannya dala Konferensi Umum ke-62 Badan Energi Atom Internasional.

"Kami tidak dapat mengabaikan ancaman berulang dan eksplisit, yang dibuat oleh Iran dan proksi-opsinya, untuk menyerang situs nuklir Israel," kata Snir pada pertemuan Badan Energi Atom Internasional di Wina.

"Ancaman yang memalukan ini, mengharuskan Israel untuk mengambil tindakan dan melanjutkan untuk melindungi dan mempertahankan fasilitas nuklirnya. Fasilitas ini terus ditingkatkan dan diperkuat, sejalan dengan panduan keselamatan IAEA, untuk menahan serangan apa pun,” lanjutnya seperti dikutip dari Jerusalem Post, Kamis (20/9/2018).

Snir juga memohon tindakan yang tegas terhadap Iran dan Suriah.

"Iran dan Suriah menimbulkan ancaman proliferasi yang signifikan ke wilayah tersebut, dan dunia," ucapnya.

"Suriah membangun reaktor nuklir militer rahasia di Dair Alzour. Penyembunyian aktivitas ilegal semacam itu adalah pelanggaran jelas terhadap NPT dan kewajiban perlindungan Suriah. IAEA dan masyarakat internasional seharusnya mengambil tindakan sepuluh tahun lalu, dan harus mengambil tindakan sekarang," ujar Snir.

Mengenai Iran, Snir mengatakan: "IAEA harus melakukan verifikasi yang kuat atas kegiatan klandestin Iran. Program senjata nuklir Iran adalah fakta yang terdokumentasi."

Credit sindonews.com

Iran tolak permintaan berunding AS, sebut Washington cederai perjanjian

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif (REUTERS)

London (CB) - Iran pada Kamis membalas tawaran perundingan Amerika Serikat, dengan menyatakan Washington melanggar kesepakatan besar terkini, yang mereka sepakati, kesepakatan nuklir pada 2015.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik diri dari kesepakatan itu, yang menahan kegiatan atom Iran sebagai imbalan atas kelonggaran hukuman, pada Mei, dengan menyatakan itu tidak cukup.

Utusan khusus Amerika Serikat untuk Iran, Brian Hook, pada Rabu menyatakan Washington sekarang ingin merundingkan perjanjian, yang mencakup pembuatan peluru kendali balistik Teheran dan tingkah lakunya di kawasan.

Hook menyatakan kesepakatan baru itu, yang ingin ditandatangani Washington dan Iran, tidak akan menjadi perjanjian pribadi dua pemerintah seperti yang terkini. "Kami mengupayakan perjanjian," katanya, demikian reuters melaporkan.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif memakai Twitter untuk membantah penyebutan kesepakatan terkini sebagai "kesepakatan pribadi", dengan menyatakan itu adalah perjanjian antarbangsa, yang diabadikan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (resolusi Dewan Keamanan).

"AS melanggar kewajiban perjanjiannya juga ... Rupanya, AS hanya mengolok-olok seruan untuk perdamaian," tambahnya dalam pesan itu, yang melekat pada video pengunjuk rasa, yang naik ke panggung setelah pidato Hook, berteriak bahwa hukuman itu menyakitkan rakyat Iran.

Lima kekuatan lain dunia, yang menandatangani perjanjian pada 2015 dengan Iran -Prancis, Jerman, Inggris, Cina dan Rusia- mencoba menyelamatkannya, dengan menyatakan menawarkan kesempatan terbaik untuk menghentikan Iran mengembangkan bom nuklir.

Teheran menyatakan kerja nuklirnya adalah untuk pembangkit listrik dan tujuan damai lain.

Credit antaranews.com

Didakwa 25 Tuduhan Korupsi, Najib: Saya Bukan Pencuri

KUALA LUMPUR - Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak didakwa dengan 25 tuduhan korupsi dan pencucian uang. Namun, dia kembali menegaskan bahwa dirinya bukan pencuri.

"Seperti yang kita semua tahu, masalah RM2,6 miliar digunakan tanpa henti untuk mengkritik dan mencemarkan nama saya selama ini," katanya, pada hari Kamis (20/9/2018), mengacu pada tuduhan korupsi di lembaga keuangan 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

"Semua tuduhan hari ini akan memberi saya kesempatan untuk membersihkan nama saya, bahwa saya bukan pencuri," ujarnya di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur kemarin.

"Saya harap perjalanan saya di pengadilan akan menegakkan kebenaran dan mengakhiri masalah RM2,6 miliar ini sekali dan untuk selamanya," imbuh dia seperti dikutip dari The Star, Jumat (21/9/2018).

Ditanya apakah dia yakin akan memenangkan kasus ini, Najib mengatakan bahwa dia berharap persidangan akan membuktikan bahwa aturan hukum ada di Malaysia.

"Saya tidak ingin membuat pernyataan yang dapat dianggap sebagai sub judice. Tetapi bagi saya dan tim pengacara saya, Insya Allah, kami memiliki fakta-fakta yang ada di pihak kami," katanya.

"Kami berharap bahwa putusan (akhirnya) akan menunjukkan bahwa aturan hukum memang ada di negara ini," lanjut dia.

Najib juga meremehkan tuduhan terbaru terhadapnya. Menurutnya, begitu publik memahami fakta dan angka di balik kasus itu, mereka akan menyadari bahwa itu bukan tuduhan yang "meledak".

"Begitu kami memahami fakta dan kami melakukan beberapa perhitungan, kami akan sampai pada kesimpulan bahwa saya mengembalikan sejumlah besar uang setelah Pemilihan Umum ke-13," paparnya.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) dan polisi yang telah memperlakukan saya dengan baik."

"Saya tidak memiliki masalah dalam proses hukum selama saya diberikan keadilan dan kesempatan untuk membersihkan nama saya," imbuh mantan pemimpin Malaysia ini.

Credit sindonews.com

Najib Dijatuhi 25 Dakwaan Terkait Skandal 1MDB

Eks PM Malaysia, Najib Razak, didakwa dengan 25 pasal baru terkait skandal korupsi 1MDB dalam sidang di Kuala Lumpur, Kamis (20/9). (Reuters/Olivia Harris)

Jakarta, CB -- Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, dijatuhi dengan 25 dakwaan baru terkait skandal korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Dalam sidang di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Kamis (20/9), jaksa Malaysia menjatuhkan empat dakwaan penyalahgunaan kekuasaan atas dugaan penyelewengan dana 1MDB oleh Najib sebesar 2,3 miliar ringgit atau setara Rp8,2 triliun.

Sementara itu, dikutip Reuters, jaksa juga menjatuhi Najib dengan 21 dakwaan pencucian uang.

"(21 dakwaan itu) termasuk sembilan dakwaan terkait penerimaan uang ilegal, lima dakwaan terkait penggunaan dana ilegal, dan tujuh dakwaan terkait transaksi uang haram kepada entitas lain," kata Wakil Kepala Kepolisian Malaysia, Noor Rashid Ibrahim, melalui pernyataan seperti dilansir The Straits Times.

Dalam sidang, Najib berkeras tidak bersalah atas seluruh dakwaan jaksa tersebut.

Jika terbukti bersalah atas dakwaan pencucian uang, Najib terancam hukuman 15 tahun penjara dan denda minimal sebesar 5 juta ringgit atau lima kali jumlah uang yang diselewengkannya.

Dia juga terancam hukuman bui hingga 20 tahun termasuk denda jika terbukti bersalah terhadap empat dakwaan penyalahgunaan kewenangan.

Sebelumnya, pada Juli dan Agustus lalu, Najib juga telah didakwa empat tuntutan terkait tindakan melanggar kepercayaan, penyuapan, dan pencucian uang yang lagi-lagi dibantahnya.

Credit cnnindonesia.com