CUPUMA

Senin, 10 September 2018

Perundingan Yaman Berakhir dengan Kegagalan

Salah satu sudut kota di Yaman yang hancur akibat perang.

Foto: Reuters

Houthi tak memenuhi undangan PBB.

CB, JENEWA -- Upaya perundingan perdamaian di Yaman berakhir dengan kegagalan. Perwakilan dari kelompok Houthi tidak menghadiri undangan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa pada Sabtu (8/9).

Meski Houthi tidak memenuhi undangan berunding, bahkan setelah ditunggu tiga hari, Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa Martin Griffiths mengatakan, upaya perdamaian belum berakhir.

Griffiths mengaku akan menemui pemimpin Houthi di Sanaa dan Mucat dalam beberapa hari mendatang. "Mereka sebenarnya ingin hadir di sini, tapi kami tidak mampu menciptakan keadaan tepat agar mereka bisa datang," kata Griffiths dalam jumpa pers, sebagaimana dikutip dari Reuters.

Sebelumnya, pemimpin Houthi, Abdul Malik al-Houthi, menuding koalisi Saudi telah menghalangi delegasi mereka terbang ke Jenewa untuk menghadiri perundingan.
"Kita semua tahu bahwa perundingan ini gagal karena delegasi kami dihalangi oleh pasukan koalisi untuk terbang menuju Jenewa," kata dia dalam pidato disiarkan al-Masirah TV.

Koalisi militer pimpinan Saudi mengintervensi perang saudara di Yaman sejak 2015. Saudi ingin mengembalikan kekuasaan pemerintahan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi yang dikudeta Houthi. Akibat perang, situasi humanitarian di Yaman semakin memburuk dan membuat 8,4 juta orang terancam kelaparan.
Kelompok Houthi mengaku menutut jaminan dari PBB bahwa pesawat yang mereka gunakan yang disediakan Oman tidak akan dihentikan di Djibouti oleh koalisi Saudi untuk keperluan pemeriksaan. Selain itu Houthi juga izin agar pesawat tersebut bisa digunakan untuk mengungsikan sejumlah korban luka ke Oman dan Eropa.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Yaman Khaled al-Yamani, yang memimpin delegasi pemerintah ke Jenewa, menuding Houthi telah "tidak bertanggung jawab" dan berupaya menyabotase negosiasi. "Jika mereka memang berniat baik untuk berdamai, mereka seharusnya datang," kata dia dalam konferensi terpisah.

Sang menteri juga mengkritik Griffits karena dianggap kurang tegas.

Credit republika.co.id

UAE kecam ketidakhadiran al-Houthi dalam pembicaraan Jenewa

Warga yang menyelamatkan diri dari pertempuran dekat kota pelabuhan Laut Merah Hodeidah membawa selimut dan bantuan lainnya yang mereka dapatkan dari lembaha PBB di Hodeidah, Yaman, Rabu (27/6/2018). (REUTERS/Abduljabbar Zeyad)

Dubai, Uni Emirat Arab (CB) - Anwar Gargash, Menteri Negara Urusan Luar Negeri Uni Emirat Arab (UAE), pada Sabtu mengatakan ketidakhadiran gerilyawan Al-Houthi dalam pembicaraan perdamaian Jenewa, yang ditaja PBB, memperlihatkan "ketidakpedulian mereka untuk mengakhiri penderitaan rakyat Yaman".

Gerilyawan Al-Houthi pada Jumat (7/9) dilaporkan mengatakan bahwa mereka tidak menghadiri pembicaraan di Jenewa sebab mereka tak diberi jaminan untuk "bisa pulang secara aman" ke Ibu Kota Yaman, Sana`a, yang telah diduduki kelompok itu sejak September 2014.

Pembicaraan tersebut dimaksudkan untuk menemukan penyelesaian diplomatik bagi perang tiga-setengah-tahun di Yaman, yang telah menewaskan lebih dari 10.000 orang Yaman.

"Proses perdamaian Yaman, yang dipelopori PBB, di Jenewa memperlihatkan apa sebenarnya gerilyawan Al-Houthi: milisi ekstrem penuh kekerasan dan penghalang," kata Gargash di akun Twitternya, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu malam.

Gerilyawan Al-Houthi tertarik pada "memperoleh ibu kota, kekuatan dan keuntungan ekonomi dari perang", sementara Yaman sangat memerlukan proses politik guna mengakhiri krisis saat ini, kata Gargash.

UAE menuduh Iran mendukung gerilyawan Al-Houthi dalam upaya merusak kestabilan di Wilayah Teluk.

UAE adalah bagian dari koalisi militer Arab, pimpinan Arab Saudi, di Yaman --yang telah memerangi gerilyawan Al-Houthi sejak Maret 2015-- untuk mendukung pemerintah yang diakui masyarakat internasional dan dipimpin oleh Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Credit antaranews.com

Boko Haram Kuasai kota di Nigeria setelah Tentara Mundur

Kelompok jihadis Boko Haram berhasil bangkit kembali sementara militer Nigeria dilanda aksi tidak puas terhadap kepemimpinan tertinggi. (Social Media via REUTERS)

Jakarta, CB -- Kelompok jihadis Boko Haram berhasil menguasari kota Gudumbali, Nigeria timur laut setelah menyerang pangkalan militer di kota itu.

Kemenangan Boko Haram pada Sabtu (8/9) ini menimbulkan pertanyaan atas klaim bahwa kelompok tersebut semakin lemah dan mendekati kehancuran.

Para pejabat kota dan keamanan setempat mengatakan para pejuang yang diduga setia pada Boko Haram mengalahkan tentara di kota Gugumbali.

Setidaknya delapan warga sipil diduga tewas, sementara ribuan lainnya mengungsi ke kota-kota lain.

Seorang pejabat pemerintah Guzamala yang meliputi kota Gudumbali membenarkan bahwa tentara pemerintah dipukul mundur dari kota itu dan Boko Haram sekarang "berkuasa penuh".

Satu sumber militer Nigeria di ibu kota negara bagian Borno, Maiduguri, mengatakan serangan dimulai sekitar pukul 19.50 waktu setempat pada Jumat (7/9) dan berakhir pagi hari menjelang subuh di hari Sabtu, "ketika tentara terpaksa mundur".

Anggota milisi sipil kota itu, Musa Ari, mengatakan: "Sejauh ini delapan warga sipil yang bertugas membantu tentara, diduga tewas akibat serangan tersebut."

Tetapi "sebagian besar warga sipil selamat karena serangan itu mensasar pangkalan militer", tambahnya.

Ari mengatakan tentara dan penduduk Gugumbali menyelamatkan diri ke Damasak, kota perbatasan dengan Niger.

Sementara itu juru bicara militer Nigeria Brigjen Texas Chukwu mengatakan "tidak tahu" soal serangan paling akhir ini.

Faksi Boko Haram yang didukung ISIS dan dikenal sebagai Negara Islam Provinsi Afrika Barat (ISWAP) bertekad menyerang "dengan sengit" sasaran militer atau pemerintah.

Dilaporkan juga bahwa Boko Haram mendapat dukungan dari warga sipil di wilayah yang sebagian besar penduduknya adalah Muslim.

Perebutan kota Gudumbali terletak di wilayah Guzamala, negara bagian Borno, ini adalah kemenangan besar pertama Boko Haram dalam dua tahun setelah sebelumnya melakukan serangkaian serangan ke arah tentara.

Presiden Muhammadu Buhari memenangkan pemilu 2015 dengan janji mengalahkan Boko Haram dan saat ini akan mengikuti pemilu untuk masa jabatan kedua pada Februari mendatang.

Namun, serangan ke Gudumbali ini sekali lagi memicu pertanyaan atas klaim Buhari bahwa pemerintahnya "secara teknis mengalahkan" Boko Haram dan negara bagian Borno kini berada dalam "tahanan stabilisasi setelah perang".

Pihak berwenang dan militer meminta warga yang mengungsi segera kembali ke wilayah Guzamala yang mereka sebut sudah aman.

Pemerintah Nigeria mengklaim kelompok jihadis Boko Haram telah melemah namun klaim itu dipertanyakan karena kelompok itu berhasil merebut sejumlah kota.(Reuters/Emmanuel Braun)

Namun badan-badan bantuan mengatakan tingkat layanan dasar yang rendah seperti tempat penampungan, infrastruktur dan keamanan masih belum mencukupi.

Boko Haram atau ISWAP yang dipimpin oleh ABu Mus'ab al-Barnawi bulan lalu dituduh bertanggung jawab atas serangn ke desa Zari, sekitar 50 kilometer dari Gudumbali, yang menewaskan 48 tentara.

Pada Juli, puluhan tentara disebut tewas, luka atau hilang akibat serangan serupa di pangkalan militer desa Jilli di negara bagian Yobe.

Yan St-Pierre, kepala perusahaan bernama Konsultan Keamanan Modern, mengatakan serangan Gudumbali ini "menunjukkan kembali peningkatan kemampuan dan tingkat kekuatan ISWAP".

"Beberapa bulan terakhir ini mereka bisa melakukan serangan dengan sasaran lebih besar, lebih penting dengan tingkat keberhasilan dan jumlah yang lebih besar," ujar St-Pierre.

"Keadaan kemungkinan akan memburuk karena ISWAP tidak hanya beradaptasi dengan perubahan situasi tetapi juga memanfaatkan perubahan dinamika di Sahel."

Militer Nigeria secara rutin memberitakan kemenangan atas Boko Haram dan mengecam keras laporan media tentang besarnya jumlah korban dari pihak tentara.

Tetapi ada indikasi ketidakpuasan di jajaran militer yang serupa dengan situasi empat tahun lalu ketika Boko Haram bergerak bebas di Nigeria timur laut.

Saat itu, tentara yang tidak diperlengkapi dengan persenjataan yang cukup menolak dikerahkan untuk melawan Boko Haram.

Operasi militer berhasil memukul mundur Boko Haram dari wilayah yang mereka kuasai, termasuk Gudumbali yang direbut pada 2014.

Credit cnnindonesia.com

Didesak Khamenei Takut-takuti Musuh, Ini Respons Militer Iran

TEHERAN - Pemimpin Agung Ayatollah Ali Khamenei mendesak pasukan militer Iran untuk meningkatkan kekuatannya guna menakut-nakuti. Seruan ini muncul setelah Teheran menghadapi tekanan hebat dari Amerika Serikat (AS) berupa pemberlakuan sanksi.

Seorang jenderal militer senior Iran merespons seruan itu dengan mengatakan bahwa Teheran sudah memiliki kemampuan untuk menghasilkan bahan bakar padat untuk roket. Roket dengan bahan bakar padat dapat ditembakkan dalam waktu sekejap.

"Di bidang ilmiah, hari ini kami telah mencapai tahap di mana kami dapat mengekspor teknologi untuk memproduksi bahan bakar roket padat," kata Brigadir Jenderal Majid Bokaei, direktur jenderal universitas pertahanan utama Iran, yang dikutip dari kantor berita IRNA, Senin (10/9/2018).

Seruan Khamenei, Presiden Iran periode 1981-1989,itu muncul sebelum Garda Revolusi Iran mengakui bahwa pasukannya menembakkan tujuh rudal dalam serangan terhadap pembangkang Kurdi yang berbasis di Irak pada hari Sabtu. Serangan itu menewaskan 11 orang.

"Tingkatkan kekuatan Anda sebanyak yang Anda bisa, karena kekuatan Anda membuat takut musuh dan memaksanya mundur," kata Khamenei yang dikutip situs resminya, sebagaimana dilansir Reuters.

Seruan Khamenei disampaikan dalam upacara kelulusan taruna angkatan bersenjata Iran.

Seperti diketahui Presiden Donald Trump pada Mei lalu menarik AS keluar dari perjanjian nuklir internasional 2015 yang bernama resmi Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2016. Dalam perjanjian yang ditekan Iran dengan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China) itu, Teheran bersedia mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi atau embargo.

Sejak Trump membuat AS "mengkhianati" JCPOA 2015, Washington memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran yang sempat dicabut. Tindakan itu membuat Iran marah dan dikecam negara-negara lain yang meneken JCPOA 2015.

"(Rakyat) Iran dan negara Iran telah menolak Amerika dan membuktikan bahwa jika sebuah negara tidak takut terhadap ancaman oleh pengganggu dan bergantung pada kemampuannya sendiri, itu dapat memaksa negara adidaya untuk mundur dan mengalahkan mereka," kata Khamenei saat berkunjung ke kota pelabuhan Nowshahr, Kaspia.

Stasiun televisi negara Iran juga menunjukkan Khamenei memuji kekuatan angkatan laut Iran di Teluk Aden, di lepas pantai Yaman, ketika berbicara dengan komandan mereka melalui jaringan video.

Credit sindonews.com

Khamenei: Militer Iran Harus Tingkatkan Kekuatan untuk Menakuti Musuh

TEHERAN - Pemimpin Tertinggi spiritual Iran, Ayatollah Ali Khamenei mendesak pasukan bersenjata Iran untuk meningkatkan kekuatan mereka untuk "menakut-nakuti" musuh. Pernyataan ini datang ditengah ketegangan yang meningkat antara Iran dengan Amerika Serikat (AS).

"Tingkatkan kekuatan Anda sebanyak yang Anda bisa, karena kekuatan Anda membuat takut musuh dan memaksanya mundur," kata Khamenei saat berbicara di depan tentara baru Iran di Laut Kaspia, seperti dilansir Reuters pada Minggu (9/9).

"Iran telah menolak Amerika dan membuktikan bahwa, jika sebuah negara tidak takut terhadap ancaman oleh pengganggu dan bergantung pada kemampuannya sendiri, itu dapat memaksa negara adidaya untuk mundur dan mengalahkan mereka," sambungnya,

Pekan lalu, Iran mengumumkan rencananya untuk meningkatkan kapasitas rudal balistik dan kapal militernya. Teheran juga mengklaim sudah memperoleh pesawat tempur modern dan kapal selam untuk meningkatkan pertahanannya, menyusul penarikan AS dari perjanjian nuklir 2015 yang diteken Teheran dengan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China).

Pengumuman rencana Iran untuk mengembangkan kekuatan militernya itu muncul sehari setelah Teheran menolak seruan Prancis untuk perundingan nuklir masa depan Teheran, persenjataan rudal balistik dan perannya dalam perang di Suriah dan Yaman.

Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan pada bulan lalu, bahwa kekuatan militer Iran adalah benteng untuk menghalangi Washington jika menyerang Teheran.

Credit sindonews.com

China Siap Tingkatkan Kerja Sama dengan Angkatan Bersenjata Iran

BEIJING - Beijing siap untuk secara aktif mengembangkan kerja sama antara angkatan bersenjata China dan Iran. Demikian yang dikatakan Menteri Pertahanan China Wei Fenghe saat bertemu dengan mitranya dari Iran, Amir Hatami.

"Hubungan antara angkatan bersenjata China dan Iran berkembang secara positif," kata Wei seperti dikutip dari Sputnik, Sabtu (8/9/2018).

"Beijing siap untuk memperkuat komunikasi strategis dengan Teheran, memperluas lingkup kerja sama, mencapai hasil kerja sama baru antara dua tentara dan dengan demikian berkontribusi pada pengembangan kemitraan strategis yang komprehensif dari kedua negara," tuturnya.

Menteri Pertahanan China menekankan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Beijing dan Teheran telah mencapai hasil yang bermanfaat dalam kerja sama di berbagai bidang. Keduanya memberikan dukungan timbal balik dan menunjukkan saling pengertian tentang isu-isu yang menjadi perhatian utama.

Hatami, pada bagiannya, mengatakan bahwa Iran sangat mementingkan hubungan dengan China dan dengan Tentara Pembebasan Rakyat China. Iran sangat menghargai peran penting yang dimainkan oleh China dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional serta regional.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri China Wang Yi dalam pembicaraan telepon dengan mitranya dari Iran Mohammad Javad Zarif pada Agustus lalu mengatakan bahwa Beijing siap untuk mengembangkan kerja sama lebih lanjut dengan Teheran. Beijing juga mengutuk penggunaan sanksi sepihak dalam hubungan internasional yang mengacu pada pemulihan kembali sanksi Amerika Serikat (AS) baru-baru ini terhadap Teheran.

Credit sindonews.com

Iran Menyerang Basis Kelompok Oposisi Kurdi Irak

Ilustrasi. (REUTERS/Ako Rasheed)

Jakarta, CB -- Iran menyerang basis kelompok oposisi Kurdi Iran di Irak utara pada Sabtu (8/9) waktu setempat, menewaskan sedikitnya 11 orang dan melukai sejumlah warga.

Dikutip dari Reuters, Partai Demokratik Iran Kurdistan (PDKI) mencuitkan gambar dan video ledakan dengan orang-orang yang terluka di markasnya di Koya, wilayah Kurdistan semi-otonomi Irak. PDKI merupakan kelompok oposisi bersenjata yang berjuang untuk otonomi wilayah bagi masyarakat Kurdi Iran.

"Menurut laporan awal, 11 orang tewas dan sekitar 20 hingga 30 orang terluka. Serangan itu menargetkan konferensi yang diadakan oleh kantor wilayah partai pagi ini," kata Mayjen Jabbar Yawar, juru bicara pasukan keamanan Kurdi Peshmerga Irak.

Dia mengatakan serangan itu datang dari wilayah Iran, tetapi pemerintah belum dapat memastikan hal itu berupa serangan udara atau penembakan di darat.

Kementerian Luar Negeri Iran belum dapat dihubungi untuk dimintai komentar, dan tidak ada laporan tentang insiden di kantor berita utama Iran.

Dalam akun Twitter PDKI yang terverifikasi, disebutkan bahwa Iran menggunakan rudal jarak jauh dalam serangan terkoordinasi terhadap basis PDKI dan kamp pengungsi yang berdekatan.

Yawar mengatakan daerah yang diserang itu termasuk kompleks perumahan untuk keluarga anggota partai.

Sebelumnya, Iran telah menembaki kelompok oposisi Kurdi bersenjata yang berbasis di Irak. PDKI mengaku telah dikepung pada Kamis (6/9) lalu, tetapi tidak ada laporan mengenai korban.

Pemerintah Daerah Kurdistan (The Kurdistan Regional Government/KRG) mengutuk penembakan yang terjadi kemarin. Menurut mereka, hukum Kurdi dan integritas teritorial harus dihormati.

Di sisi lain, Turki juga meningkatkan serangan udara di pangkalan Partai Buruh Kurdistan (Kurdistan Worker's Party/PKK) di Irak utara tahun ini. Secara rutin, Turki menargetkan kubu PKK di pegunungan Qandil, dekat perbatasan dengan Iran, di mana Ankara mencurigai keberadaan para anggota militan yang berpangkat tinggi.

Credit cnnindonesia.com

Turki, Iran dan Rusia Gagal Sepakati Gencatan Senjata Idlib

Warga Idlib bangun bunker hadapi serangan pemerintahan Suriah dan sekutunya. (REUTERS/Khalil Ashawi)

Jakarta, CB -- Turki, Iran, dan Rusia gagal menyetujui gencatan senjata pada Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) membahas serangan Suriah di provinsi Idlib yang digelar di Taheran, Jumat (7/9).

Idlib saat ini masih dikuasai pemberontak anti Presiden Suriah Bashar Al-Assad. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebelumnya mewanti-wanti akan ada bencana kemanusiaan yang melibatkan puluhan ribu warga sipil jika serangan tetap dilakukan.

Saat memberikan sambutan, Presiden Recey Tayyip Erdogan meminta agar dilakukan gencatan senjata atas rencana serangan besar-besaran yang akan dilakukan Suriah yang dibantu Rusia dan Iran pada Jumat (7/9) ini.

"Gencatan senjata adalah kemenangan untuk KTT ini, kata Erdogan seperti dikutip Reuters.

Dalam KTT tersebut ketiga negara menyetujui bahwa tidak mungkin ada solusi militer untuk konflik di Suriah dan hanya bisa berakhir melalui proses negosiasi politik.

Erdogan mengaku takut pembantaian Idlib akan membuat negaranya kewalahan menampung pengungsi yang membanjiri perbatasannya.

Erdogan kewalahan tampung pengungsi Suriah. (REUTERS/Umit Bektas)

Turki, kata dia, telah menerima 3,5 juta pengungsi dari Suriah sejak dimulainya perang pada tahun 2011.

"Serangan yang takan dilakukan akan menghasilkan bencana, pembantaian dan drama kemanusiaan. Jutaan orang akan datang ke perbatasan Turki karena mereka tidak punya tempat tujuan," tegas Erdogan.

Diketahui, perang saudara selama tujuh tahun yang yang terjadi di Suriah telah menewaskan lebih dari setengah juta orang dan memaksa 11 juta orang mengungsi.

Namun, seruan gencatan senjata Erdogan tidak diindahkan Presiden Iran Hassan Rouhani dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Putin menegaskan gencatan senjata akan sia-sia di Idlib. (Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS)

Putin mengatakan gencatan senjata akan sia-sia karena tidak akan melibatkan kelompok militan atau pemberontak yang dia anggap teroris.

"Faktanya adalah bahwa tidak ada perwakilan dari oposisi bersenjata di sekitar meja ini. Dan lebih lagi, tidak ada perwakilan dari Jabhat al-Nusra atau ISIS atau tentara Suriah," kata Putin.

Senada dengan Putin, Rouhani mengatakan Suriah harus mendapatkan kembali kendali atas semua wilayahnya. Dia menambahkan pertempuran di Suriah akan berlanjut sampai pemberontak diusir dari dalam Suriah, terutama di Idlib.

"Perang melawan terorisme di Idlib adalah bagian tak terpisahkan dari misi untuk mengembalikan perdamaian dan stabilitas ke Suriah, tetapi perang ini tidak boleh merugikan warga sipil dan kebijakan 'bumi hangus'," kata Rouhani.

Rouhani meminta agar Idlib kembali ke pangkuan pemerintahan Assad. (REUTERS/Faisal Mahmood)

Idlib adalah satu-satunya wilayah yang masih dikuasai kubu pemberontak. Sementara Rusia dan Iran telah membantu Assad mengubah arah perang melawan berbagai musuh mulai dari pemberontak yang didukung Barat hingga militan Islam. Sementara Turki adalah pendukung oposisi terkemuka dan memiliki pasukan di negara itu.

Credit cnnindonesia.com

Jet tempur Rusia, Suriah gempur Provinsi Idlib setelah pertemuan puncak

Presiden Suriah Bashar al-Assad menyapa pendukungnya saat ibadah solat Idul Adha di sebuah mesjid di Damaskus, Suriah, dalam foto yang disiarkan oleh Syrian Arab News Agency, Selasa (21/8/2018). (SANA/Handout via REUTERS)

Amman (CB) - Pesawat tempur Rusia dan Suriah menggempur kota di Provinsi Idlib, yang dikuasai oposisi, pada Sabtu, sehari setelah pertemuan puncak presiden Turki, Rusia dan Iran gagal menyepakati gencatan senjata, yang akan mencegah serangan dukungan Rusia.

Saksi dan penolong mengatakan sedikit-dikitnya puluhan serangan udara menghantam sejumlah desa dan kota di bagian selatan Idlib dan kota Latamneh di bagian utara Hama, tempat pemberontak masih berkuasa.

Helikopter Suriah menjatuhkan bom --berisi peledak-- di atas rumah warga di pinggiran kota Khan Sheikhoun, kata dua warga dari kawasan di bagian selatan Idlib.

Tiga warga tewas di desa Abdeen di bagian selatan Idlib, kata sumber pertahanan sipil.

Pertemuan puncak pada Jumat menitikberatkan pada operasi militer yang akan dilakukan di Idlib, benteng besar dan terakhir oposisi yang aktif di Suriah menentang Presiden Bashar al-Assad.

Presiden Turki Tayyip Erdogan mendesak gencatan senjata dalam pertemuan puncak tersebut tetapi Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan gencatan senjata tak berarti karena tidak melibatkan kelompok-kelompok militan Islamis penentang Bashar dan sekutunya yang disebut teroris.

Teheran dan Moskow telah membantu Bashar membalik arah perang melawan para penentang mulai dari para peemberontak dukungan Barat hingga para militan Islamis, sementara itu Turki merupakan pendukung oposisi terkemuka dan memiliki tentara di negara tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengkhawatirkan serangan berskala penuh menyebabkan bencana kemanusiaan, yang melibatkan puluhan ribu warga.

Credit antaranews.com

Irak sesalkan pembakaran Konsulat Iran di Basra oleh pemrotes

Pengunjuk rasa Irak membakar ban dan memblokade jalan di jalur masuk ke kota Basra, Irak, Kamis (12/7/2018). (REUTERS/Essam al-Sudani)

Baghdad, Irak (CB) - Kementerian Luar Negeri Irak pada Jumat (7/9) dengan keras menyesalkan tindakan pemrotes menyerang dan membakar Konsulat Iran di Kota Basra, Irak Selatan.

Serangan tersebut "adalah perkembangan yang tak bisa diterima baik dan tidak sejalan dengan keramahan nasional bagi semua misi (diplomatik)," kata Juru Bicara Kementerian itu Ahmed Mahjoub di dalam satu pernyataan.

"Menyerang misi diplomatik membahayakan kepentingan Irak dan hubungannya dengan negara lain, dan tidak berkaitan dengan slogan demonstrasi serta tuntutannya bagi layanan dan air," tambah Mahjoub.

Puluhan demonstran menyerbu Konsulat Iran pada Jumat di Basra, sekitar 550 kilometer di sebelah selatan Ibu Kota Irak, Baghdad, dan membakar gedung itu, kata satu sumber keamanan yang tak ingin disebutkan jati dirinya, kepada Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu malam.

Sementara itu, petempur Asa`ib Ahl Al-Haq, yang didukung Iran, melepaskan tembakan ke arah puluhan demonstran yang mendekati markas mereka di Basra, kata sumber tersebut.

Asa`ib Ahl Al-Haq, atau Liga Rakyat Kebenaran, adalah bagian dari brigade Hashd Sahaabi. Kelompok itu diduga didanai, dilatih dan dipersenjatau oleh Pasukan Al-Quds Iran dan belakangan menjadi sekutu pemerintah, yang dipimpin oleh kaum Syiah.

Beberapa jam setelah pembakaran Konsulat Iran, pengunjuk rasa bergerak ke arah Konsulat AS, tapi upaya tersebut tak berhasil karena langkah keamanan yang ditingkatkan, kata sumber itu.

Unjuk rasa tersebut adalah bagian dari protes berhari-hari di Provinsi Basra, penghasil minyak di Irak Selatan. Selama demonstrasi itu, ratusan demonstran yang marah membakar gedung pemerintah provinsi dan kantor partai politik utama serta markas beberapa milisi Syiah dalam protes terhadap korupsi yang tersebar luas dan pencemaran air di provinsi tersebut.

Basra, Ibu Kota Provinsi dengan nama yang sama, telah lama menyaksikan keluhan di kalangan lebih dari dua juta warganya mengenai ambruknya prasarana, pemadaman listrik dan korupsi.

Pasokan air di provinsi itu juga dikecam banyak pihak karena tingginya kadar garam, sementara ribuan warga telah dirawat di rumah sakit.

Pemrotes juga menuduh partai politik yang berpengaruh berada di belakang korupsi yang tersebar luas, yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan kegagalan perbaikan pasokan listrik, air dan layanan dasar lain.

Credit antaranews.com

Jumat, 07 September 2018

Pakistan Bakal Jadi Kekuatan Nuklir Terbesar Ke-5 Dunia

WASHINGTON - Pakistan terus meningkatkan jumlah hulu ledak nuklirnya. Rival India ini diprediksi akan memiliki 220 hingga 250 hulu ledak nuklir pada tahun 2025, yang akan menjadikannya sebagai kekuatan nuklir terbesar kelima di dunia.

Laporan proyeksi yang dibuat Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat (AS) pada tahun 1999 menyatakan Islamabad sudah memiliki 140-150 hulu ledak nuklir. Pada tahun 2020, jumlahnya senjata berbahaya itu diprediksi akan bertambah 60 hingga 80 buah lagi.

"Kami memperkirakan bahwa persediaan negara itu bisa lebih realistis tumbuh menjadi 220-250 hulu ledak pada tahun 2025, jika tren saat ini berlanjut. Jika itu terjadi, itu akan membuat Pakistan menjadi negara senjata nuklir terbesar kelima di dunia," kata Hans M Kristensen, Robert S Norris dan Julia Diamond dalam laporan berjudul "Pakistani Nuclear Forces 2018".

Kristensen, penulis utama laporan, adalah direktur Proyek Informasi Nuklir Federasi Ilmuwan Amerika (FAS) di Washington, DC.

Menurut laporan tersebut, selama satu dekade terakhir, penilaian AS terhadap keamanan senjata nuklir di Pakistan telah berubah banyak dari keyakinan menjadi perhatian, terutama sebagai akibat dari pengenalan senjata nuklir taktis.

"Dengan beberapa sistem pengiriman dalam pembangunan, empat reaktor produksi plutonium, dan fasilitas pengayaan uraniumnya berkembang, bagaimanapun, Pakistan memiliki persediaan yang kemungkinan akan meningkat lebih lanjut selama 10 tahun mendatang," lanjut laporan tersebut, seperti dikutip Hindustan Times, Jumat (7/9/2018).

Pakistan terus memperluas persenjataan nuklirnya dengan lebih banyak hulu ledak, lebih banyak sistem pengiriman dan industri produksi bahan fisil yang sedang tumbuh.

"Analisis terhadap sejumlah besar citra satelit komersial garnisun tentara Pakistan dan pangkalan angkatan udara menunjukkan apa yang tampak sebagai peluncur bergerak dan fasilitas bawah tanah yang mungkin terkait dengan kekuatan nuklir," imbuh laporan yang disusun para ahli nuklir Amerika Serikat.

Para penulis laporan memandang bahwa ukuran peningkatan jumlah hulu ledak nuklir akan bergantung pada banyak faktor. Dua faktor kuncinya adalah berapa banyak peluncur berkemampuan nuklir yang direncanakan Pakistan untuk disebarkan, dan berapa banyak persenjataan nuklir India tumbuh.

"Spekulasi bahwa Pakistan dapat menjadi negara senjata nuklir terbesar ketiga di dunia—dengan persediaan sekitar 350 hulu ledak satu dekade dari sekarang—adalah kami percaya itu dibesar-besarkan, paling tidak karena itu akan membutuhkan penumpukan dua sampai tiga kali lebih cepat daripada pertumbuhan tingkat selama dua dekade terakhir," kata para penulis dalam laporan mereka.

Menurut para ahli, Pakistan sedang memodifikasi postur nuklirnya dengan sistem senjata nuklir jarak pendek yang baru untuk melawan ancaman militer di bawah tingkat strategis.

"Upaya-upaya tersebut berusaha menciptakan penangkal spektrum penuh yang dirancang tidak hanya untuk menanggapi serangan nuklir, tetapi juga untuk melawan serangan konvensional India ke wilayah Pakistan," katanya.

"Perkembangan ini telah menimbulkan kekhawatiran besar di negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat, yang takut bahwa itu menurunkan ambang batas untuk penggunaan nuklir dalam konflik militer dengan India," papar para penulis.

Credit sindonews.com

Museum Brasil Berusia 200 Tahun Terbakar, 700 Artefak Kuno Mesir Hancur

Pemadam kebakaran menyemprotkan air setelah api melalap Museum Nasional Brasil di Rio de Janeiro, Selasa (4/9/2018). (Foto: Reuters)

KEMENTERIAN Purbakala Mesir menyatakan suatu laporan pendahuluan menunjukkan bahwa kebakaran yang melalap Museum Nasional Brazil menghancurkan seluruh artefaknya, termasuk yang berada di aula Firaun, yang menyimpan 700 benda koleksi.
Menurut pernyataan hari Kamis (6/9/2018), misi diplomatik Mesir di Brazil sedang berkomunikasi dengan kepala Departemen Mesir Kuno di museum tersebut untuk mengetahui persis kerusakan terhadap koleksi Mesir itu.

Museum Nasional di Rio de Janeiro, Brasil terbakar pada 3 September 2018. (Foto: Reuters)

Museum Nasional di Rio de Janeiro, Brasil terbakar pada 3 September 2018. (Foto: Reuters)

Mostafa Waziri, Sekjen Dewan Purbakala Tertinggi, mengemukakan, sebagian besar benda koleksi itu dibeli oleh Kaisar Brazil Dom Pedro 1, dari para pedagang barang antik pada abad ke-19.

Ia mengatakan di antara koleksi itu terdapat lima mumi, satu di antaranya dipersembahkan dalam peti mati aslinya kepada Dom Pedro II oleh Wakil Raja Mesir Ismail Pasha dalam suatu lawatan ke Timur Tengah.

Kebakaran hari Minggu lalu menghancurkan museum berusia 200 tahun yang menyimpan sekitar 20 juta benda koleksi itu.

Credit okezone.com

Kamboja Perpanjang 33 Tahun Pemerintahan Hun Sen

Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen

Foto: The Guardian

PBB dan negara Barat menilai pemilu Kamboja cacat karena tak ada oposisi.

CB, PNOM PHEN -- Anggota parlemen Kamboja pada Kamis (6/9) memilih ketua parlemen dan pemerintahan baru pimpinan partai berkuasa Perdana Menteri Hun Sen. Sebelumnya, pemilihan umum Kamboja digelar pada Juli.

Pemilu itu sendiri dikecam beberapa negara, terutama karena tidak ada pesaing. Hun Sen, 66 tahun, menyatakan pemerintahannya akan melayani negara dan rakyat sesudah pemungutan suara itu memperpanjang 33 tahun pemerintahannya dengan lima tahun lagi. Beberapa perubahan pada kabinetnya menyoroti pengaruh politik keluarga semakin besar.

Putranya, Hun Manet, menjadi kepala staf gabungan, sementara putra termudanya -Hun Many- memimpin komisi pemuda dan olahraga parlemen. Ketua Majelis Nasional, Heng Sarin, tetap di jabatannya.

Partai Rakyat Kamboja (CPP) Hun Sen merebut semua 125 kursi parlemen dalam pemilihan umum itu. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan beberapa negara Barat menilai Pemilu cacat karena ketiadaan oposisi mumpuni, di antara unsur lain.

Partai Penyelamatan Bangsa Kamboja (CNRP), yang dibubarkan Mahkamah Agung pada tahun lalu dan 118 anggotanya dilarang berpolitik selama lima tahun, menyebut pemilihan umum pada Juli itu lelucon.

"Pemilihan itu tidak sah, sehingga Majelis Nasional dan pemerintah juga tidak sah," kata Kem Monovithya, putri pemimpinnya, Kem Sokha, yang dipenjara atas tuduhan makar pada September lalu dan masih dalam penahanan pra-sidang, kepada Reuters.

"Kecuali ada pembalikan, Kamboja sedang menuju keterkucilan," katanya.

Dengan cengkeramannya yang meyakinkan pada kekuasaan, Hun Sen mulai meredakan tekanannya terhadap penentang dan lawan, yang dimulai pada beberapa hari sebelum pemilihan umum tersebut. Empat belas penentang pemerintah dibebaskan dari penjara pada bulan lalu. Hal itu menjadi langkah yang dilihat sebagai upaya menenangkan kecaman asing atas pemilihan umum tersebut.

Credit republika.co.id

Hokkaido Diguncang Gempa, Ratusan Korban Berjatuhan

Gempa. Ilustrasi

Foto: Reuters

Sebanyak 9 orang dilaporkan tewas dan 300 orang cedera.

CB,HOKKAIDO -- Sembilan orang dikonfirmasi tewas dan 300 orang lagi cedera setelah gempa kuat mengguncang Prefektur Paling Utara Jepang, Hokkaido, Kamis dini hari (6/9) waktu setempat.

Sebanyak 30 orang masih belum ditemukan setelah gempa bumi tersebut. Hampir 2.000 orang mengungsi ke tempat penampungan darurat yang telah didirikan di lebih dari 400 lokasi, kata pemerintah setempat.

Gempa bumi kuat dengan kekuatan awal 6,7 pada Skala Richter, yang diukur berkekuatan maksimum tujuh pada skala kekuatan seismik Jepang, mengguncang prefektur paling utara Jepang itu pada pukul 03.08 waktu setempat Kamis. Jumlah korban jiwa dikhawatirkan bertambah, kata beberapa pejabat, karena banyak rumah tertimbun tanah longsor.

Hal yang menambah rumit upaya pertolongan, Perusahaan Tenaga Listrik Hokkaido menyatakan listrik padam di seluruh prefektur paling utara Jepang tersebut. Sebanyak 2,95 juta rumah tak memperoleh pasokan listrik. Perusahaan itu menyatakan bahwa mungkin diperlukan waktu satu pekan untuk sepenuhnya memulihkan pasokan listrik di daerah layanannya, demikian laporan Xinhua.

Selain itu, ratusan ribu rumah tangga dilaporkan tak memiliki pasokan air, kata perusahaan layanan umum lokal. Semua penerbangan telah dibatalkan di Bandar Udara New Chitose, Hokkaido, dan layanan kereta, termasuk layanan kereta peluru Shinkansen, layanan bus dan jalan raya telah dibekukan, kata operator lokal.

Kementerian Transportasi mengatakan di bandar udara, sebagian langit-langit runtuh di satu gedung terminal akibat guncangan. Air bocor serta listrik padam juga memaksa penutupan bandar udara tersebut.

Penutupan itu mengakibatkan lebih dari 200 penerbangan dibatalkan, kondisi yang mempengaruhi sebanyak 40 ribu penumpang. Akibat listrik padam, operasi bandar udara mengatakan tak dapat dipastikan kapan bandar udara tersebut dibuka kembali.

Polisi setempat mengatakan mereka telah menerima ratusan laporan mengenai orang yang cedera akibat gempa itu. Di Kota Kecil Atsuma serta Abira, 20 rumah rata dengan tanah setelah tanah longsor menimbun banyak wilayah di daerah tersebut.

Seluruh jajaran gunung di wilayah yang paling parah diguncang mengalami perubahan landskap akibat tanah longsor besar, kata media setempat. Lebih dari 1.300 sekolah umum di prefektur itu dipaksa tutup dan pelajar diberitahu agar tetap tinggal di rumah di tengah gempa susulan yang terus mengguncang, kata laporan lokal, yang mengutip Kementerian Pendidikan dan Pemerintah Sapporo.

Kebakaran yang dikhawatirkan mematikan terjadi di satu komplek petrokimia di Muroran, demikian laporan media setempat. Namun, belakangan api dipadamkan oleh petugas pemadam.

Sebanyak 25 ribu personel dari Pasukan Bela-Diri Jepang telah dikirim ke daerah yang diguncang gempa untuk membantu operasi bantuan dan pertolongan atas permintaan gubernur Hokkaido. Menurut Badan Meteorologi Jepang (JMA), guncangan utama terjadi Hokkaido Selatan pada pukul 03.08 waktu setempat Kamis pagi (01.08 WIB, Kamis), dengan pusat gempa berada pada 42,7 derajat Lintang Utara dan 142 derajat Bujur Timur dan pada kedalaman 40 kilometer.

Gempa bumi tersebut diukur berkekuatan maksimum tujuh pada skala kekuatan seismik Jepang. Sehingga menandai gempa bumi pertama di Hokkaido yang mencapai kekuatan tersebut sejak skala seismik diubah pada 1996, kata JMA.

Credit republika.co.id

Inggris dan Rusia Bentrok di Dewan Keamanan PBB

Inggris dan Rusia kembali bentrok atas dugaan dua perwira intelijen militer Moskow meracuni mantan mata-mata Kremlin dan putrinya. Dubes Rusia untuk PBB menolak bukti Inggris sebagai temuan yang "tidak terlihat" dan Dubes Inggris mengatakan London yakin jika itu adalah fakta.

Dubes Inggris Karen Pierce dan Dubes Rusia Vassily Nebenzia saling melempar tuduhan dalam pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB. Pertemuan ini diinisiasi oleh Inggris untuk memperbarui laporannya kepada anggota DK PBB terhadap penyelidikan dan mengumumkan dakwaannya teradap dua warga Rusia.

Nebenzia mengatakan Rusia menolak semua tuduhan tidak berdasar. Ia mengatakan Inggris masih tidak memiliki bukti keterlibatan Rusia. Sebaliknya, Inggris menggunakan serangan racun itu untuk menciptakan histeria anti Rusia.

Nebenzia mengatakan ada banyak inkonsistensi dan masalah yang belum terselesaikan, termasuk penolakan Inggris untuk menyetujui penyelidikan bersama dan menyerahkan sidik jari dari dua pria Rusia yang diduga menjadi pelaku. Dia mendesak semua negara untuk mendukung seruan Rusia ke Inggris untuk memulai konsultasi dalam rangka Konvensi Senjata Kimia.

Sementara Dubes Inggris, Karen Pierce, mengatakan setelah serangan racun Maret lalu Inggris meminta Rusia untuk bekerja sama tetapi menerima balasan negatif. Dia mengatakan Rusia meminta untuk bergabung dengan penyelidikan setelah itu berlangsung.

"Anda tidak merekrut seorang pelaku pembakaran untuk memadamkan api - Anda terutama tidak melakukan itu ketika api itu disebabkan oleh mereka," kata Pierce seperti dikutip dari TRT World, Jumat (7/9/2018).

Negara-negara Barat pun kembali menudukung temuan Inggris dalam kasus Salisbury.

Prancis, Jerman, Kanada dan Amerika Serikat berjanji untuk bekerja mengganggu kegiatan bermusuhan dari jaringan intelijen asing dan meminta Rusia untuk mengungkapkan program gas sarafnya.

Dalam pernyataan bersama, para pemimpin dari empat negara bergabung dengan Inggris dalam mengulangi "kemarahan" mereka pada penggunaan zat saraf kimia, Novichok, pada bulan Maret di kota Salisbury, Inggris selatan.

"Kami memiliki keyakinan penuh pada penilaian Inggris bahwa dua tersangka adalah perwira dari dinas intelijen militer Rusia, juga dikenal sebagai GRU, dan bahwa operasi ini hampir pasti disetujui di tingkat pemerintah senior," bunyi pernyataan itu, menambahkan bahwa negara-negara mendesak Rusia untuk memberikan pengungkapan secara penuh atas program Novichok.

Credit sindonews.com

NATO Siap Sambut Macedonia Jadi Anggota Ke-30

SKOPJE - Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg siap meyambut Macedonia untuk bergabung dalam keanggotaan aliansi militer tersebut. Jika bergabung, negara itu akan menjadi anggota ke-30.

Stoltenberg meminta rakyat Macedonia untuk memilih dalam referendum untuk membuat kesepakatan bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

"Kami siap menyambut negara Anda sebagai anggota ke-30 NATO," katanya setelah bertemu Perdana Menteri Macedonia Zoran Zaev.

Macedonia telah menetapkan 30 September 2018 sebagai tanggal pelaksanaan referendum tentang tawaran keanggotaan NATO dan Uni Eropa.

Pada bulan Juni, NATO mengundang Macedonia untuk memulai pembicaraan aksesi dengan aliansi tersebut. Namun, untuk menyelesaikan pembicaraan keanggotaan, Zaev harus mengadopsi amandemen konstitusi.

"Ini adalah kesempatan bersejarah," kata Stoltenberg, seperti dikutip Reuters, Jumat (7/9/2018). "Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk bergabung dengan komunitas internasional, untuk menjadi anggota NATO, untuk menjadi anggota Uni Eropa, tetapi untuk ini Anda harus setuju dengan perjanjian atas nama (negara)."

Yunani sejauh ini menolak untuk menerima nama negara Balkan tersebut menjadi anggota NATO dan Uni Eropa. Yunani dan Macedonia selama ini terlibat sengketa teritorial.

Pemerintah Zaev, yang terpilih pada tahun 2017, mendorong kesepakatan dengan Yunani untuk menyelesaikan sengketa nama dan kedua belah pihak telah menyetujui nama Republik MaCedonia Utara.

Para tokoh nasionalis, termasuk Presiden Gjorge Ivanov, menentang kesepakatan tersebut karena berlawanan dengan konstitusi.

“Saya percaya bahwa tempat yang nyata untuk Macedonia adalah di Uni Eropa dan NATO. Saya akan terus mendukung tujuan strategis kami. Tapi, Uni Eropa dan NATO tidak bisa menjadi alibi untuk kesepakatan buruk," kata Ivanov dalam sebuah pernyataan setelah bertemu dengan Stoltenberg.

Credit sindonews.com

Korban Tewas Demo Irak 10 Orang, Gedung Pemerintah Dibakar

Demonstrasi kerusuhan di Basra, Irak (REUTERS/Alaa al-Marjani)

Jakarta, CB -- Demonstrasi di Basra, selatan Irak, memasuki hari keempat. Dalam demonstrasi itu, sepuluh orang dilaporkan tewas dalam kerusuhan, Jumat (7/9). Ribuan pemrotes bahkan dilaporkan membakar sejumlah fasilitas dan gedung pemerintah.

Ribuan demonstran marah lantaran pemerintah mengabaikan infrastruktur kota kaya minyak tersebut. Akibatnya, kota itu dilanda krisis air bersih dan pencemaran air. Akibatnya 20 ribu orang masuk rumah sakit.

Hingga hari ini, otoritas Irak melaporkan 10 demonstran tewas dan puluhan lainnya terluka akibat bentrok dengan pasukan keamanan. Puluhan aparat juga dikabarkan terluka dalam kerusuhan itu, sebagian dari mereka terkena granat.

Dikutip Reuters, sejumlah gedung pemerintah provinsi menjadi target para pedemo. Sebagian pemrotes memblokir jalan-jalan utama hingga membakar gedung-gedung milik pemerintah di kota itu termasuk kantor gubernur dan rumah kepala dewan kota Basra.

Ribuan demonstan ikut menyerang kantor-kantor media pemerintah Irak, termasuk stasiun televisi negara Iraqiya TV. Salah satu markas besar partai politik berkuasa Partai Dawa, Dewan Islam Tertinggi, dan gedung Organisasi Badar ikut menjadi sasaran amukan pedemo.

Para pengunjuk rasa juga membakar kantor salah satu organisasi militan yang cukup berpengaruh di Irak, Asaib Ahl al-Haw, dan Gerakan Hikmah yang berlokasi 100 kilometer di utara Basra.

Pasukan keamanan dikerahkan guna membendung kerusuhan termasuk memberlakukan jam malam mulai pukul 22.30 waktu setempat.

"Kami masih menungguh perintah dari otoritas tertinggi negara," kata seorang pejabat keamanan Irak. Dia menuturkan pasukannya masih terus berjuang menjinakan para demonstran.

Akibat kerusuhan selama empat hari terakhir itu, Pelabuhan Umm Qasr, pelabuhan utama negara itu, ditutup pada Kamis (6/9).

Pegawai pelabuhan mengatakan semua kegiatan operasional disetop tak lama setelah para pemrotes mulai memblokir pintu masuk pelabuhan yang terletak sekitar 60 kilometer dari Basra.

Truk-truk pengangkut kontainer dan para staf dilaporkan tidak dapat keluar-masuk dari kompleks pelabuhan itu.

Credit cnnindonesia.com

Kapal Induk Inggris Tiba di AS untuk Tes Jet Tempur F-35

FLORIDA - Kapal induk terbesar Inggris, HMS Queen Elizabeth, telah tiba di Amerika Serikat (AS) untuk pertama kali. Kapal induk itu akan menguji coba lepas landas dan pendaratan jet tempur siluman F-35B di atas dek-nya.

HMS Queen Elizabeth mencapai wilayah AS setelah melintasi Samudra Atlantik sejak meninggalkan Portsmouth 18 Agustus 2018.

Kedatangan kapal induk di Mayport, Florida dirayakan dengan lagu kebangsaan oleh Royal Marines Band Service.

Uji coba akan melihat dua jet tempur siluman F-35 melakukan 500 take off dan pendaratan dari kapal induk senilai 3 miliar poundsterling tersebut.

Korps Marinir AS akan bergabung dengan tiga pilot Inggris dalam melakukan pendaratan pertama di atas dek kapal induk.

HMS Queen Elizabeth diharapkan beroperasi penuh dalam peran tempurnya pada 2021.

"Anda hanya perlu melihat sejarah untuk menyadari bahwa konflik dan perang, sayangnya, hanya sesaat dan kita harus siap," kata awak kapal HMS Queen Elizabeth, Kapten Jerry Kyd, seperti dikutip Evening Standard, Jumat (7/9/2018).

Jet tempur F-35B adalah pesawat paling canggih di militer Inggris dengan kecepatan tertinggi 1.200 mph dan harganya 190 juta poundsterling per unit.

Kapal raksasa kebanggan London ini juga akan bergabung dengan helikopter Commando Merlin Mark 4 selama uji coba.

Credit sindonews.com

Rusia: Latihan Perang Terbesar Tak Ditujukan ke Negara Lain

MOSKOW - Militer Rusia mengklaim latihan perang terbesarnya yang digelar mulai pekan depan murni defensif dan tidak ditujukan terhadap negara lain. Latihan dengan nama "Vostok 2018" tersebut merupakan manuver terbesar Moskow sejak Perang Dingin berakhir.

Manuver besar-besaran akan berlangsung di Rusia tengah dan timur pada 11 hingga 17 September 2018.

Kantor berita Interfax melaporkan, sebanyak 297.000 tentara akan ambil bagian. Manuver Vostok 2018 juga akan melibatkan 36.000 tank, kendaraan pengangkut personel lapis baja, lebih dari 1.000 pesawat, helikopter dan pesawat tak berawak, dan lebih dari 80 kapal.

Simulasi serangan udara besar-besaran dan respons terhadap serbuan rudal jelajah akan ditampilkan dalam latihan.

"Manuver tidak ditujukan terhadap negara lain dan sejalan dengan doktrin militer kami, yang sifatnya defensif," kata Valery Gerasimov, Kepala Staf Umum Rusia, yang dikutip Reuters, Jumat (7/9/2018).

"Tujuan utama dari Vostok 2018 adalah untuk menguji tingkat kesiapsiagaan tempur pasukan," ujarnya.

Menteri Pertahanan Sergey Shoigu memberikan rincian lebih lanjut tentang Vostok 2018 pada hari Selasa lalu. Menurutnya, latihan akan diadakan di sembilan tempat, termasuk empat situs Angkatan Udara dan Pertahanan Udara, dan tiga laut; Laut Jepang, Laut Bering dan Laut Okhotsk.

Credit sindonews.com

Peraih Nobel Yaman Gugat Mohammed bin Salman, Pelanggaran HAM

Partai Islah, partai pendukung presiden Yaman, Abd-Rabbu Mansour Hadi , membatalkan keanggotaan Tawakoll Karman, peraih Nobel Perdamaian 2011, setelah menuding Arab Saudi dan Uni Emirat Arab terlibat dalam perang saudara di Yaman.

CB, Jakarta - Peraih Nobel dan aktivis asal Yaman, Tawakol Karman, melayangkan gugatan terhadap Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed ke Mahkamah Kejahatan Internasional, ICC.
"Kedua petinggi itu dituding melakukan kejahatan perang," Middle East Monitor melaporkan.

Partai Islah, partai pendukung presiden Yaman, Abd-Rabbu Mansour Hadi , membatalkan keanggotaan Tawakoll Karman, peraih Nobel Perdamaian 2011, setelah menuding Arab Saudi dan Uni Emirat Arab terlibat dalam perang saudara di Yaman.

Pekan lalu, para ahli di PBB membahas sebuah laporan mengenai pelanggaran kejahatan perang di Yaman dilakukan oleh pemerintah, pasukan koalisi Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan militan Houthi.
Pada Sabtu 1 September 2018, Arab Saudi selaku pimpinan pasukan koalisi, mengaku bertanggung jawab atas serangan udara mematikan terhadap sebuah bus sekolah yang menewaskan 40 anak di Provinsi Saada, sebelah utara Sanaa.
Berbicara kepada Al Jazeera, Karman mengatakan, ada sejumlah laporan mengungkapkan mengenai serangkaian pelanggaran mengerikan dan belum pernah terjadi sebelumnya.

Warga memeriksa bangunan yang rusak akibat serangan udara koalisi Arab Saudi di Amran, Yaman, 25 Juni 2018. REUTERS/Khaled Abdullah

Karman juga menyampaikan penolakannya terhadap penjualan senjata kepada Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Menurutnya, berdasarkan sejumlah laporan, senjata tersebut digunakan untuk membunuh rakyat Yaman. Dia juga menekankan bahwa sejumlah negara telah berkontribusi baik langsung maupun tidak terlibat dalam pembunuhan warga Yaman.

Perang di Yaman telah berlangsung lebih dari lima tahun melibatkan kelompok militan Houthi dengan pemerintah Yaman dukungan pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Sejumlah laporan mengatakan, akibat perang tersebut ribuan warga sipil di Yaman tewas termasuk perempuan dan anak-anak.

Credit tempo.co