CUPUMA

Rabu, 05 September 2018

Duterte Mau Filipina Hanya Beli Senjata dari Israel, Kenapa?

Foto 19 April 2018 ini, menunjukkan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, bercanda kepada fotografer ketika dia memegang senapan Galil buatan Israel yang dipamerkan oleh mantan Kepala Kepolisian Nasional Filipina Jenderal Ronald "Bato" Dela Rosa di upacara pergantian-komando di Kamp Crame di kota Quezon timur laut Manila. (AP Photo / Bullit Marquez, File)

CB, Jakarta - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengatakan kepada Presiden Israel, Reuven Rivlin, bahwa Filipina hanya akan membeli senjata dari Israel karena kurangnya pembatasan.
Dilansir dari Times of Israel, 5 September 2018, Duterte memuji Israel karena membantu Filipina memenangkan perang melawan teror dan telah membantu Filipina pada masalah intelijen.

Duterte menginstruksikan personel militernya untuk membeli senjata dan peralatan militer secara eksklusif dari Israel. Menurutnya Amerika Serikat adalah teman baik, tetapi jika kita membeli senjata dari AS, selalu dengan batasan, termasuk juga membeli senjata dari Jerman dan Cina, tambah Duterte, tanpa merinci pembatasan apa yang dimaksudnya.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte (kiri), bersama Presiden Israel, Reuven Rivlin.[Haaretz]

Pada pertengahan Agustus, seperti dilansir dari Sputniknews, Duterte menyalahkan AS karena mencoba menghambat modernisasi tentara Filipina dan memasok peralatan militer bekas ke Manila.
"Apakah itu caramu memperlakukan seorang sekutu dan kamu ingin kami tetap bersamamu sepanjang waktu? Siapa kamu untuk memperingatkan kami?" kata Duterte.
Meskipun tidak terdaftar secara resmi dalam agenda kunjungannya, perjalanan Duterte ke Israel diperkirakan akan fokus pada kesepakatan senjata. Sebelumnya Duterte mengatakan Israel adalah pemasok senjata alternatif setelah AS dan negara-negara lain menolak untuk menjual senjata kepada Filipina karena alasan pelanggaran hak asasi manusia.

Israel pernah dikecam pada 2017 karena memasok Myanmar dengan senjata canggih selama kampanye pembersihan etnis di Myanmar terhadap Rohingya.
Israel adalah salah satu penjual senjata terbesar di dunia, dengan hampir 60 persen dari ekspor senjatanya mengalir ke kawasan Asia-Pasifik, seperti yang tercatat menurut data Kementerian Pertahanan Israel. Filipina baru-baru ini pelanggan baru yang signifikan pada 2017, dengan penjualan peralatan radar dan anti-tank senilai US$ 21 juta atau Rp 314 miliar (kurs Rp 14.960).
Pada Juli, sebuah pabrik senjata Israel dilaporkan menjual ratusan senapan serbu kepada polisi anti-narkoba di Filipina. Kesepakatan itu didahului oleh pernyataan Duterte bahwa ia akan "senang membantai" tiga juta pecandu narkoba di tengah perang melawan pelaku narkoba di Filipina, yang telah merenggut lebih dari 4.000 nyawa.

Credit tempo.co

Pemberontakan Marawi, Duterte Berterima Kasih pada Israel

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengucapkan terima kasih atas bantuan Israel dalam meredam pemberontakan di Marawi. Sumber Reuters/aljazeera.com

CB, Jakarta - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, berterima kasih pada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, karena telah membantu Filipina mengakhiri lima bulan pemberontakan kelompok garis keras di kota Marawi, Kepulauan Mindanao, Filipina selatan pada 2017.
Dalam pertemuannya dengan Netanyahu, Senin, 3 September 2018 waktu setempat, Duterte mengatakan pemberontakan yang terjadi di Marawi bisa berlarut-larut jika bukan karena bantuan peralatan yang sangat penting dan substansial dari Israel. Sayang, Duterte tidak menjelaskan secara rinci peralatan apa yang dimaksud.
“Perdana Menteri, saya hanya bisa berterima kasih khususnya pada saat kritis membantu ketika kami sangat membutuhkannya. Dalam masalah yang baru-baru ini terjadi di Filipina, bantuan Anda sangat penting bagi kami untuk memenangkan pertempuran,” kata Duterte, seperti dikutip dari aljazeera.com pada Selasa, 4 September 2018.

Seorang wanita berjalan di dekat bangunan yang hancur, setelah penduduk diizinkan untuk kembali ke rumah mereka untuk pertama kalinya usai pertempuran antara pasukan pemerintah dengan militan Negara Islam di kota Islam Marawi, Filipina 19 April 2018 REUTERS/Erik De Castro

Pertemuan Duterte dan Netanyahu dilakukan di tengah derasnya tudingan Duterte telah melakukan pelanggaran HAM. Pernyataan terima kasih ini, pertama kali diucapkan secara terbuka oleh Duterte yang secara tak langsung menginformasikan pada publik adanya bantuan Israel dalam mengakhiri pemberontakan di Marawi.
Kota Marawi pada Mei 2017 – Oktober 2017 dikuasai oleh kelompok garis keras yang terkait dengan kelompok Negara Islam Irak-Suriah atau ISIS. Upaya militer Filipina merebut kembali Marawi menewaskan lebih dari seribu pemberontak, tentara Filipina dan warga sipil. Ratusan ribu penduduk kota Marawi pun terpaksa mengungsi untuk menghindari pertempuran.

Credit tempo.co

Jet Tempur Suriah Mulai Beraksi, Idlib di Ambang Serangan Besar

DAMASKUS - Pesawat-pesawat jet tempur Suriah mulai meluncurkan serangan udara di Provinsi Idlib yang dikuasai pemberontak. Asksi militer rezim Damaskus ini memicu kekhawatiran bahwa Idlib akan dilanda serangan besar-besaran.

Kekhawatiran itu disuarakan PBB yang telah mendesak Rusia, sekutu pemerintah Suriah, dan Turki, yang mendukung kelompok pemberontak tertentu di Idlib, untuk membantu mencegah pertumpahan darah.

Serangan militer besar-besaran, jika terjadi, akan menghancurkan hampir 3 juta orang yang tinggal di Provinsi Idlib itu, termasuk banyak pemberontak dan warga sipil yang telah terusir daerah lain.

Menurut laporan Al Jazeera, Rabu (5/9/2018), setidaknya sudah 24 serangan menghantam daerah itu pada Selasa pagi. Laporan itu berdasarkan pemantauan dari Antakya, Turki dan laporan para aktivis di Suriah.

Selain jet tempur rezim Damaskus, pesawat tempur Rusia juga terlihat beroperasi di sekitar Idlib.

Pemboman militer Damaskus ditujukan ke Kota Jisr al-Shughour, di Idlib barat. Beberapa kota dan desa di sekitarnya juga menjadi target.

Menurut Ahmed Yarji dari kelompok relawan White Helmets, sedikitnya 10 warga sipil tewas dalam serangan udara Suriah dan 20 lainnya terluka. Damaskus dan Mokosw selama ini menentang akivitas kelompok White Helmets yang mereka tuding pro-pemberontak dan kelompok militan.

Yarji mengatakan, lima anak yang anggota keluarga yang sama, tewas dalam serangan tersebut. Mereka yang tewas berusia lima hingga 11 tahun.

"Rumah sipil adalah satu-satunya bangunan yang menjadi sasaran," kata Yarji pria berusia 33 tahun itu.

"Petugas medis dapat merespons tetapi itu sangat menantang, terutama karena jalan utama yang digunakan oleh ambulans juga dibom," ujar Yarji.

Menurut Yarji, serangan udara double-tap ikut menargetkan anggota White Helemts Putih saat mereka mencapai serangan situs dalam serangan sebelumnya.

"Warga di daerah itu takut untuk tidur di dalam rumah mereka hari ini, dan banyak yang memilih untuk tidur di padang gurun, takut gelombang lain serangan udara," katanya.

Tak lama sebelum serangan hari Selasa, Kremlin menyebut Idlib sebagai kantong terorisme dan mengatakan kehadiran kelompok pemberontak di sana merongrong kemungkinan penyelesaian politik untuk mengakhiri perang tujuh tahun di Suriah.

"Kami tahu bahwa angkatan bersenjata Suriah sedang bersiap untuk menyelesaikan masalah ini," kata Dmitry Peskov, juru bicara Kremlin, tanpa berkomentar mengenai kerangka waktu untuk operasi yang diharapkan.

Presiden Suriah Bashar al-Assad telah bersumpah untuk merebut kembali setiap inci wilauah Suriah dan telah meraih kemenangan besar terhadap pemberontak sejak Rusia bergabung dengan upaya perangnya tiga tahun lalu.

Pasukannya telah mengumpulkan di sekitar Idlib, mungkin dalam persiapan untuk serangan untuk merebut benteng besar terakhir dari kelompok pemberontak yang telah berusaha untuk menggulingkan Assad sejak dimulainya perang pada tahun 2011.

Credit sindonews.com

Rusia Abaikan Peringatan Donald Trump

Anggota pertahanan sipil mencari para korban selamat setelah terjadinya aksi bombardir di Provinsi Idlib

Foto: REUTERS/Ammar Abdullah

Rusia menyerang Idlib Suriah.

CB, MOSKOW -- Rusia mengabaikan peringatan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait serangan di Idlib Suriah.

Trump pada Senin (3/9) memperingatkan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan sekutunya untuk tidak menyerang secara sembarangan di provinsi Idlib. Ia mengatakan serangan itu akan menewaskan ratusan ribu orang.

Namun menurut Rusia, Idlib merupakan sarang terorisme. Untuk itu serangan perlu dilakukan. "Jika hanya berbicara dengan beberapa peringatan, tanpa memperhitungkan potensi negatif yang sangat berbahaya untuk seluruh situasi di Suriah, mungkin itu bukan pendekatan komprehensif," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

Peskov mengatakan kehadiran militan di Idlib merusak proses perdamaian Suriah. Hal itu membuat wilayah Idlib menjadi basis serangan terhadap pasukan Rusia di Suriah.

"Kelompok teroris yang cukup besar telah menetap di sana dan tentu saja ini mengarah pada destabilisasi situasi secara umum. Ini merongrong upaya untuk membawa situasi ke jalur penyelesaian diplomatik," katanya.

Ia meyakini bahwa angkatan bersenjata Suriah sedang mempersiapkan diri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menurut pemberontak dan monitor perang, Rusia melanjutkan serangan udara terhadap gerilyawan di provinsi Idlib pada Selasa setelah menghentikan penyerangan beberapa pekan.

Sebuah sumber mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa Assad sedang mempersiapkan serangan bertahap untuk merebut kembali provinsi Idlib. Situasi di sekitar Idlib akan menjadi salah satu agenda utama saat para pemimpin Rusia, Iran dan Turki bertemu di Teheran pekan ini.

Credit republika.co.id

AS Ancam Serang Suriah dengan Cepat dan Tepat

WASHINGTON - Amerika Serikat mengancam Suriah dengan serangan cepat dan cepat jika rezim pemerintah Presiden Bashar al-Assad menggunakan senjata kimia lagi. Ancaman terbaru ini diumumkan Gedung Putih.

Presiden Donald Trump sebelumnya memperingatkan rezim Assad untuk tidak bertindak sembrono dengan menyerang wilayah Provinsi Idlib yang diklaim Damaskus sebagai sarang terakhir kelompok pemberontak dan kelompok militan.

Idlib terus dipantau Washington setelah Suriah dan Rusia menyatakan, kelompok militan merancang serangan senjata kimia untuk memfitnah rezim Damaskus dengan tujuan agar pemerintah Suriah diserang Barat.

"Amerika Serikat memantau situasi di Provinsi Idlib, Suriah, tempat jutaan warga sipil tak berdosa berada di bawah ancaman serangan rezim Assad yang akan segera terjadi, yang didukung oleh Rusia dan Iran," bunyi pernyataan Gedung Putih, yang dikutip dari situs resminya, Rabu (5/9/2018).

"Mari kita perjelas, tetap teguh pendirian kita bahwa jika Presiden Bashar al-Assad memilih untuk menggunakan lagi senjata kimia, Amerika Serikat dan Sekutunya akan merespons dengan cepat dan tepat," lanjut Gedung Putih.

Juru Bicara Departemen Pertahanan Rusia Igor Konashenkov mengatakan kelompok militan yang sedang merancang serangan senjata kimia di Idlib untuk mendiskreditkan rezim Suriah adalah kelompok jihad Hayat Tahrir al-Sham.

Sebelumnya, pada hari Selasa Kremlin mengkritik peringatan Presiden Trump terhadap pemerintah Suriah agar tidak bertindak sembrono di Idlib.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan kembali posisi Rusia dengan menegaskan bahwa Idlib merupakan sarang teroris. Menurutnya, peringatan Trump tidak mempertimbangkan potensi berbahaya dan negatif dari kantong yang dikuasai pemberontak dan menunjukkan bahwa Gedung Putih tidak memiliki pendekatan komprehensif untuk menyelesaikan krisis Suriah.

Secara terpisah, utusan khusus PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura, mengatakan bahwa dia bertekad untuk mengadakan pembicaraan dengan utusan tingkat tinggi dari Turki, Iran dan Rusia pada Selasa dan Rabu pekan depan. Namun, dia mengaku khawatir bahwa serangan terhadap Idlib akan segera terjadi.

Credit sindonews.com

PBB katakan Putin dan Erdogan harus hindarkan banjir darah di Idlib

Pengungsi membawa ember berisi air saat mereka berjalan di cuaca dingin di kamp Jerjnaz, di provinsi Idlib, Suriah, Selasa (5/1). (REUTERS/Khalil Ashawi )

Jenewa, (CB) - Suriah bisa terhindar dari perang berdarahnya jika para persiden dari Rusia dan Turki berbicara satu sama lain dengan mengenai situasi di Idlib, wilayah yang dikuasai pemberontak, kata utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa Staffan de Mistura pada Selasa.

De Mistura mengatakan kepada wartawan bahwa pembicaraan yang sedang berlangsung antara Rusia dan Turki memegang kunci guna mencegah serangan atas kawasan tersebut, tetapi enam serangan udara yang dilaporkan pada Selasa dapat menimbulkan pembicaraan Ankara tak berlangsung dengan baik.

Laporan-laporan media mengatakan pemerintah Suriah mungkin menunggu hingga 10 September sebelum melancarkan serangan, membuat pertemuan puncak di Teheran pada Jumat "krusial".

Tetapi ia menyerukan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Tayyip Erdogan untuk berbicara lewat telepon sebelum itu, dengan mengatakan "waktu adalah esensi".

Sementara itu Jerman telah mendesak masyarakat internasional agar bertindak guna mencegah bencana kemanusiaan di Provinsi Idlib, Suriah, di tengah laporan mengenai potensi serangan militer pasukan pemerintah.

"Kami akan melakukan apa saja untuk mencegah bencana kemanusiaan di Idlib," kata Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas dalam taklimat di Berlin pada Senin (3/9).

"Ini akan menjadi salah satu topik selama kunjungan saya ke Turki pada Rabu dan Kamis," tambahnya.

Idlib, yang berada di dekat perbatasan Turki, merupakan tempat tinggal lebih dari tiga juta orang Suriah -- banyak di antara mereka menyelamatkan diri dari kota lain yang diserang pasukan Pemerintah Presiden Bashar al-Assad.

"... Kondisinya sangat serius," kata Maas, sebagaimana dikutip Reuters.

Ia juga memperingatkan bahwa peningkatan aksi militer akan sangat merusak upaya yang sedang berlangsung bagi penyelesaian politik buat perang saudara tujuh tahun di Suriah.

Kejar militan keluar Idlib

Dari Moskow, Reuters melaporkan Menlu Rusia Sergei Lavrov mengatakan Pemerintah Suriah berhak mengejar para militan keluar dari kantung yang dikuasai pemberontak di Idlib.

Menurut dia seperti dikutip kantor berita Interfax, Jumat (31/8), pembicaraan mengenai pembuatan koridor kemanusiaan di sana juga sedang berjalan.

Provinsi Idlib di Suriah dan kawasan-kawasan di sekitarnya merupakan kantung utama terakhir yang dikuasai petempur yang menentang Presiden Suriah Bashar al-Assad, sekutu dekat Rusia.

Satu sumber mengatakan kepada Reuters, Bashar sedang menyiapkan ofensif untuk merebut kembali provinsi tersebut.

Pasukan Pemerintah Suriah "mempunyai hak penuh untuk melindungi kedaulatannya dan mengusir, menghancurkan ancaman teroris atas wilayahnya", kata Lavrov, seperti dilansir Interfax.

Ketegangan antara Rusia dan Barat telah meningkat terkait Idlib, dan Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada Kamis (30/8) bahwa Rusia akan mulai melakukan latihan utama angkatan laut di Laut Tengah pada Sabtu di lepas pantai Suriah.

Lavrov juga mengatakan bahwa komunikasi antara Rusia dan Amerika Serikat mengenai Suriah berlangsung seketika.

PBB telah menyerukan Rusia, Iran dan Turki untuk menangguhkan pertempuran yang dapat berdampak pada jutaan warga sipil, dengan menghimbau koridor kemanusiaan untuk mengevakuasi warga sipil.

Putin akan menghadiri konferensi tingkat tinggi di Teheran pada 7 September dengan para pemimpn dari Turki dan Iran, kata jubirnya.

Credit antaranews.com

Erdogan Sebut Idlib Akan Jadi Ladang Pembantaian

ISTANBUL - Serangan terhadap provinsi Idlib, Suriah, yang dikuasai oleh pemberontak akan menjadi pembantaian dan KTT yang akan datang di Teheran, dihadiri oleh Iran, Rusia, dan Turki, akan menghasilkan hasil yang positif. Hal itu dikatakan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Rusia, sekutu Presiden Suriah Bashar al-Assad, melanjutkan serangan udara pada Selasa terhadap gerilyawan di Idlib. Serangan ini tindak lanjut daeri pemboman udara selama berminggu-minggu dan berondongan tembakan oleh pasukan pro Suriah sebagai sebuah awalan atas serangan skala penuh terhadap kantong besar terakhir pemberontak.

“Situasi di Idlib sangat penting bagi Turki. Proses kejam telah terjadi di sana. Tuhan melarang, jika daerah ini dihujani oleh rudal akan ada pembantaian yang serius,” kata Erdogan seperti dikutip Reuters dari Hurriyet Daily, Rabu (5/9/2018).

Turki, yang mendukung beberapa pemberontak melawan Assad, mengharapkan hasil positif dari KTT di Teheran yang akan diadakan akhir pekan ini.

“Kami akan membawa masalah ini ke titik positif di KTT Tehran, yang merupakan kelanjutan dari Astana. Saya berharap kita akan dapat mencegah ekstremisme pemerintah Suriah di wilayah ini,” kata Erdogan.

Berbicara kepada wartawan di pesawat saat kembali dari kunjungan resmi ke Kyrgyzstan, Erdogan mengatakan road map untuk kota Manbij Suriah utara yang disepakati antara Ankara dan Washington pada bulan Juni tidak akan maju di jalur yang sama.

Di bawah road map untuk Manbij yang disetujui oleh dua sekutu NATO itu, pasukan Turki dan Amerika Serikat (AS) sekarang melakukan patroli bersama di sana untuk membersihkan area militan YPG.

“Kami tidak pada titik yang ideal (tentang Manbij). Sayangnya kesepakatan yang dibuat tidak akan maju ke arah yang sama dengan diskusi awal,” ujar Erdogan.

Dalam pertemuan pada hari Selasa, Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar dan perwakilan khusus AS untuk Suriah, James Jeffrey, membahas perkembangan di Suriah.

Credit sindonews.com

Iran: pertemuan puncak tiga-pihak mengenai Suriah "langkah menuju perdamaian"

Presiden Suriah Bashar al-Assad menyapa pendukungnya saat ibadah solat Idul Adha di sebuah mesjid di Damaskus, Suriah, dalam foto yang disiarkan oleh Syrian Arab News Agency, Selasa (21/8/2018). (SANA/Handout via REUTERS)

Teheran, Iran, (CB) - Kementerian Luar Negeri Iran pada Senin (3/9) menyatakan pertemuan puncak tiga-pihak mendatang antara Iran, Rusia dan Turki mengenai Suriah adalah "langkah ke arah perdamaian, keamanan dan kestabilan" di negara yang dicabik perang itu.

Pertemuan puncak tersebut dijadwalkan diselenggarakan di Ibu Kota Iran, Teheran, pada 7 September pada tingkat kepala negara dan menteri luar negeri sebagai kelanjutan dari pertemuan Astana, yang diselenggarakan di Ibu Kota Kazakhstan pada pertengahan Maret.

"Tidak logis untuk membayangkan bahwa krisis yang berkepanjangan di Suriah akan diselesaikan dalam satu pertemuan, tapi kami percaya bahwa satu-satunya jalan yang mungkin ditempuh ke arah penyelesaian ini adalah penyelesaian politik," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Ghasemi dalam taklimat mingguannya.

Pertemuan puncak tersebut, kata Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa siang, juga direncanakan membahas situasi di Provinsi Idlib, bagian barat-laut Suriah, di dekat perbatasan dengan Turki.

Pada April, para pemimpin ketiga negara --Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin dah Hassan Rouhani-- bertemu di Ankara, Turki, guna membahas cara menyelesaikan konflik tujuh-tahun di Suriah.

Ketiga negara penengah itu bertindak sebagai penjamin gencatan senjata yang diusulkan di Suriah dan telah berusaha mendorong pembicaraan perdamaian sejak 2016 guna menyelesaikan konflik Suriah.

Ghasemi mengatakan penasehat militer Iran akan tetap berada di Suriah atas permintaan Pemerintah Suriah untuk melanjutkan apa yang ia gambarkan sebagai "perang melawan terorisme".

Iran dan kelompok milisi Syiah Lebanon, Hizbullah, adalah sekutu kuat Pemerintah Bashar al-Assad, yang pasukannya telah memerangi kelompok oposisi selama perang saudara yang merenggut banyak jiwa sejak 2011.

Sejak itu, ratusan ribu orang diduga telah kehilangan nyawa dan jutaan orang lagi kehilangan tempat tinggal akibat konflik tersebut.

Credit antaranews.com

Amerika Minta Israel Tak Serang Irak

TEL AVIV - Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan telah meminta Israel untuk tidak menyerang wilayah Irak. Permintaan muncul setelah militer Tel Aviv mengisyaratkan akan menggempur aset-aset militer Iran di negara yang pernah dipimpin Saddam Hussein itu.

Menurut laporan The Jerusalem Post yang mengutip lembaga penyiaran publik Israel, KAN, Rabu (5/9/2018), permintaan Washington disampaikan beberapa minggu lalu menyusul laporan media bahwa Teheran telah mengerahkan rudal balistik ke Irak yang mampu menyerang Arab Saudi dan Israel.

"Tolong tinggalkan Irak demi kami," kata seorang pejabat AS kepada para pejabat pertahanan Israel. Laporan media itu tidak menyebutkan identitas pejabat AS maupun Israel yang melakukan kontak.

Laporan pengerahan rudal Teheran ke Irak itu awalnya diungkap Reuters pada akhir pekan lalu. Dalam laporan itu disebutkan bahwa Iran telah mengirim rudal balistik ke proksi Syiah-nya di Irak selama beberapa bulan. Teheran juga disebut telah mengembangkan kapasitasnya untuk membangun fasilitas manufaktur rudal serta melatih kelompok-kelompok milisi untuk mengoperasikan senjata.

Rudal-rudal yang disebut telah ditransfer ke Irak antara lain, rudal Fateh-110, Zolfaqar dan Zelzal, yang memiliki jangkauan 200-700 km. Dengan jangkauan itu, ketiga jenis rudal mampu menjangkau wilayah Saudi dan Israel jika ditembakkan dari wilayah Irak.

Namun, Teheran membantah laporan tersebut. Juru bicara Departemen Luar Negeri Iran, Bahram Qasemi, mengecam laporan itu dengan menyebutnya sebagai tuduhan palsu dan tidak masuk akal.

"Kebohongan yang disebarkan oleh beberapa media tentang pengiriman rudal buatan Iran ke Irak benar-benar tidak relevan dan tidak berdasar," katanya.

"Berita seperti itu semata-mata untuk menyebabkan kepanikan di antara negara-negara di kawasan dan sejalan dengan kebijakan mereka untuk menyebarkan Iranophobia," imbuh Qasemi.

"Mereka tampaknya ingin hubungan luar negeri Iran yang parah terutama dengan tetangganya," lanjut dia.

Credit sindonews.com

Lagi, Jet Tempur Israel Merudal Wilayah Suriah

DAMASKUS - Pesawat-pesawat jet tempur Israel meluncurkan serangan rudal di wilayah Hama dan Tartus, Suriah pada hari Selasa (4/9/2018). Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan serangan menargetkan posisi militer Iran.

Kantor berita negara Suriah, SANA, melaporkan sistem sistem pertahanan udara militer Damaskus menembak jatuh beberapa peluru kendali (rudal) yang diluncurkan oleh pesawat-pesawat tempur Tel Aviv.

Sumber militer yang dikutip media pemerintah itu mengklaim target yang diserang Tel Aviv adalah posisi militer pemerintah Presiden Bashar al-Assad.

"Sistem pertahanan udara menanggapi agresi Israel yang dilakukan oleh pesawat, yang menargetkan beberapa posisi militer kami di provinsi Tartus dan Hama," tulis SANA. "Beberapa rudal (Israel) jatuh."

Data sementara, satu orang tewas dan empat lainnya terluka akibat gempuran rudal Tel Aviv.

Menurut Observatorium, rudal-rudal Tel Aviv menghantam situs Wadi al-Oyoun di provinsi Hama tengah. Situs itu berada di dekat pusat penelitian ilmiah yang pernah diserang Israel pada Juli 2018 dan pada tahun lalu.

Kelompok pemantau krisis Suriah yang berbasis di Inggris itu menyatakan, posisi militer Iran di wilayah pesisir Banias, di Provinsi Tartus, juga ditargetkan pesawat tempur Tel Aviv.

"Ada kerusakan material," kata kepala Observatorium, Rami Abdel Rahman, yang dikutip AFP, Rabu (5/9/2018).

Credit sindonews.com

Trump Punya Rencana Bunuh Assad

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump

Foto: AP Photo/Andrew Harnik

Rencana pembunuhan dikeluarkan pada 2017 lalu, tapi tak terealisasi.

CB, WASHINGTON -- Seorang wartawan Amerika Serikat (AS) Bob Woodward menulis sebuah buku yang berjudul "Fear: Trump in the White House". Dalam buku itu ia menyebut, keinginan Presiden AS Donald Trump membunuh Presiden Suriah Bashar al-Assad setelah serangan kimia April 2017 di Idlib.

Seperti dilansir Alarabiya, Rabu (5/9), Washington Post yang menerbitkan rincian buku Woodward menerangkan, Trump memanggil Menteri Pertahanan James Mattis untuk menyatakan niatnya membunuh Assad.

“Ayo bunuh dia! Ayo lakukan. Mari kita bunuh mereka,” tulis Woodward mengulangi pernyataan Trump.

Menurut surat kabar itu, Mattis setuju dengan arahan Trump. Tetapi setelah mengakihiri pertemuan dengan Trump, Mattis mengatakan kepada seorang pembantu senior bahwa ia tidak akan melakukan perintah itu. "Kami akan jauh lebih terukur," kata Mattis.
Saat itulah mereka memutuskan melakukan serangan udara daripada menjalankan permintaan Trump.

Publikasi buku Woodward telah diperkirakan sebelumnya. Pejabat Gedung Putih menyebut, hampir semua rekan mereka bekerja sama dengan jurnalis pengungkap skandal Watergate itu. Skandal itu membuat Woodward cukup dikenal karena menyebabkan Presiden Nixon mundur.

Gedung Putih, dalam sebuah pernyataan dari sekretaris pers Sarah Huckabee Sanders, pada Selasa (4/9) menepis kebenaran isi buku itu. Ia mengatakan buku itu tidak lebih dari karangan yang dibuat oleh mantan karyawan Gedung Putih. Mereka diperintahkan untuk membuat citra Presiden terlihat buruk.

Buku itu mengutip kepala staf John Kelly yang ragu akan kemampuan mental Trump. "Kami di Crazytown," katanya. Ia juga pernah menyebut Trump sebagai "idiot". Namun hal ini dibantah Kelly.

"Pernyataan saya yang pernah menyebut Presiden idiot itu tidak benar," kata Kelly dalam sebuah pernyataan pada Selasa.

Credit republika.co.id

Serangan Orang Dalam Kembali Tewaskan Tentara AS

KABUL - Satu orang anggota pasukan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat (AS) menyusul serangan orang dalam di Afghanistan timur awal pekan ini. Serangan tersebut juga melukai seorang tentara lainya.

"Pengorbanan anggota dinas kami, yang mengajukan diri untuk misi ke Afghanistan untuk melindungi negaranya, adalah kerugian tragis bagi semua yang tahu dan semua yang sekarang tidak akan pernah mengenalnya," kata Jenderal Scott Miller, komandan Resolute Support (RS) dan Pasukan AS-Afghanistan, dalam sebuah pernyataan.

"Informasi tambahan akan dirilis sebagaimana mestinya dan tentara yang terluka itu dalam kondisi stabil," menurut pernyataan itu seperti dikutip dari Xinhua, Selasa (4/9/2018).

Kematian terakhir menjadikan jumlah pasukan AS yang tewas di Afghanistan sejak Januari tahun ini menjadi 6 orang.

Kejadian seperti ini juga terjadi di masa lalu ketika tentara Afghanistan "mengarahkan" senjata mereka melawan pasukan koalisi. Gerilyawan Taliban sebagian besar mengaku bertanggung jawab atas serangan orang dalam ini.

Pada 7 Juli, seorang tentara AS tewas dan dua lainnya terluka dalam insiden serupa di provinsi Uruzgan selatan.

Pasukan NATO dan AS menyelesaikan misi tempur mereka di Afghanistan pada akhir 2014, setelah 13 tahun kehadiran militer di negara itu.

Namun, sekitar 16.000 pasukan asing tetap di Afghanistan untuk membantu pasukan negara itu di bidang pelatihan, memberi nasihat dan mendukung mereka dalam perang melawan pemberontak.

Credit sindonews.com

Rebutan Kerang dengan Inggris, Prancis Siap Kerahkan Kapal Perang

PARIS - Militer Paris siap mengerahkan kapal perang untuk intervensi konflik antara nelayan Prancis dan Inggris terkait sengketa penangkapan kerang di Teluk Seine. Media Barat menjuluki sengketa ini dengan sebutan "Perang Kerang".

Paris dan London dilaporkan akan mengadakan pembicaraan terkait sengketa penangkapan kerang di antara nelayan kedua negara. Pembicaraan itu diharapkan dapat menemukan solusi untuk mencegah bentrokan lebih lanjut antar-nelayan.

Ancaman intervensi militer disampaikan Menteri Pertanian Prancis Stephane Travert. Menurutnya, Angkatan Laut Prancis siap untuk intervensi dalam perselisihan nelayan kedua negara.

"Kami tidak bisa terus seperti ini, kami tidak dapat terus melakukan pertempuran seperti itu. Angkatan Laut Prancis siap untuk masuk jika lebih banyak bentrokan pecah, serta melakukan pemeriksaan," kata Travert, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (5/9/2018).

Menteri Travert menambahkan bahwa dia sudah membahas situasi ini dengan rekannya dari Inggris. Pembicaraan yang melibatkan pihak-pihak akan diadakan pada hari Rabu.

Pada Selasa lalu, sekitar 40 kapal nelayan Prancis berusaha mencegah lima kapal Inggris berukuran besar yang hendak menangkap ikan dan kerang di Teluk Seine. Kapal-kapal Inggris terbakar setelah dilempari bom.

Perselisihan itu pecah karena para nelayan Prancis menuduh para nelayan Inggris menangkap kerang secara tidak adil di Teluk Seine.

Sedangkan para nelayan Prancis kecewa karena dilarang melakukan penangkapan kerang di daerah tersebut antara 15 Mei hingga 1 Oktober setiap tahun. Alasannya, agar populasi kerang pulih. Mereka kecewa karena larangan itu tidak berlaku bagi para nelayan Inggris.

Credit sindonews.com

Katalunya Kembali Kampanye Merdeka dari Spanyol

Walikota dari kota-kota di negara bagian Katalunya mengangkat tongkat di gedung parlemen lokal Katalunya setelah hasil voting memenangkan keputusan untuk memisahkan diri dari Spanyol

Foto: Manu Fernandez/AP

Pemimpin Katalunya menolak tawaran otonomi dari Spanyol.

CB, BARCELONA – Pemimpin Katalunya Quim Torra akan meluncurkan kembali kampanye pemisahan diri dengan Spanyol. Ia menolak tawaran Pemerintah Spanyol untuk menggelar referendum mengenai otonomi yang lebih besar untuk wilayahnya.

Sumber-sumber di pemerintahan Katalunya mengatakan Torra akan menuntut referendum baru mengenai kemerdekaan wilayahnya. Hal itu akan diutarakan Torra pada Selasa (4/9) malam dalam ceramahnya yang berjudul “Our Moment”.

Ceramah tersebut dilakukan menjelang peringatan “Diada” atau hari nasional Katalan yang jatuh sepekan lagi. Diada biasa diperingati dengan melakukan aksi damai di jalanan sambil menyuarakan keinginan untuk memisahkan diri dengan Spanyol.

Pada Senin kemarin, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengusulkan referendum mengenai otonomi Katalunya yang lebih besar. Namun ia dengan tegas menyisihkan referendum tentang kemerdekaan atau upata sepihak Katalunya memisahkan diri dari Spanyol.

Ketua parlemen Katalan yang pro-kemerdekaan, Roger Torrent, mengatakan usulan Sanchez untuk menggelar referendum otonomi yang lebih besar tidak akan diterima. “Sebuah referendum tentang penentuan nasib sendiri adalah apa yang mayoritas orang Katalan inginkan dan itulah yang harus kita hadiri,” ujar Torrent dalam sebuah wawancara radio.

Katalunya telah menggelar referendum kemerdekaan pada Oktober 2017. Kala itu, situasi cukup tegang karena aparat keamanan Spanyol berusaha menutup tempat pemungutan suaran dan membubarkan massa yang hendak memberikan suaranya. Kendati demikian, pemungutan suara tetap berlangsung.

Hasil referendum itu menunjukkan lebih sekitar 90 persen warga Katalunya menghendaki agar mereka memisahkan diri dari Spanyol. Kala itu, pemimpin Katalunya Carles Puigdemont tidak mendeklarasikan kemerdekaan wilayahnya secara tegas dan eksplisit. Dia justru menggunakan hasil referendum untuk bernegosiasi dengan Madrid.

Namun, Pemerintah Spanyol enggan meladeni Puigdemont karena menganggap referendum kemerdekaan itu adalah ilegal. Setelah tarik menarik, parlemen Katalunya akhirnya memutuskan mendeklarasikan kemerdekaan wilayah tersebut.

Pascadeklarasi, Pemerintah Spanyol segera mengaktifkan pasal 155 Konstitusi Spanyol. Dengan aktifnya pasal tersebut, Madrid memiliki wewenang mengambil alih dan mengontrol langsung pemerintahan otonom Katalunya.

Perdana menteri Spanyol kala itu, Mariano Rajoy, segera memecat Puigdemont sebagai pemimpin Katalunya. Ia pun memberhentikan wakil dan semua menteri regionalnya. Setelah itu, Pengadilan Tinggi Spanyol menerbitkan surat perintah penangkapan Eropa terhadap Puigdemont dan empat anggota kabinetnya yang telah bertolak ke Belgia.

Perselisihan antara pemerintah Katalunya dan Spanyol saat ini dianggap merupakan yang terburuk dalam beberapa dekade terkahir. Apalagi, Pemerintah Spanyol telah mengaktifkan pasal 155 Konstitusi Spanyol. Pasal 155 Konstitusi Spanyol 1978 tidak pernah diaktifkan selama empat dekade terakhir, tepatnya ketika demokrasi dipulihkan pada akhir era kediktator Jenderal Francisco Franco.

Credit republika.co.id

Aung San Suu Kyi Ragu Campuri Sistem Peradilan Myanmar

Aung Sann Suu Kyi belum mengeluarkan tanggapan atas kritik penjatuhan hukuman dua wartawan Reuters karena disebut tak mau campuri sistem peradilan Myanmar. (Reuters/Ann Wang)

Jakarta, CB -- Pejabat pemerintah Myanmar reaksi bisu pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi atas kecaman dunia internasional terkait keputusan hukuman penjara dua wartawan kantor berita Reuters disebabkan keraguannya mengkritik sistem peradilan negara itu.

Aung Hla Tun, mantan wartawan Reuters yang kini menjadi wakil menteri informasi, mengatakan, "mengkritik sistem peradilan bisa dianggap penghinaan terhadap pengadilan."

"Saya pikir dia tidak akan melakukan itu," kata Hla Tun kepada kantor berita AFP, Selasa (4/9).

Wa Lone dan Kyaw Soe Oo ditangkap ketika meliput aksi kekerasan militer yang memicu pengungsian sekitar 700 ribu Muslim Rohingya tahun lalu.

Pengadilan Yangoon memutuskan keduanya bersalah berdasarkan Undang-Undang Kerahasiaan Negara dan menjatuhkan hukuman penjara masing-masing tujuh tahun.

Kesaksian seorang polisi membenarkan argumentasi pembelaan keduanya bahwa mereka dijebak oleh polisi yang menyerahkan sejumlah dokumen ketika mereka makan malam sesaat sebelum ditangkap.

Hakim pengadilan memutuskan untuk tidak mempertimbangkan kesaksian itu dalam mengambil keputusan.

Keputusan ini dikecam Uni Eropa, PBB, Amerika Serikat, media dan kelompok-kelompok hak asasi manusia.

Aung San Suu Kyi yang pernah dikenakan tahanan rumah selama 15 tahun dan saat itu memanfaatkan media asing untuk melaporkan nasibnya.

Laporan PBB yang diterbitkan minggu lalu menuduh pemenang hadiah Nobe ini gagal mempergunakan otoritas moralnya untuk menghentikan kekerasan militer tahun lalu dan meminta agar para jenderal yang terlibat diadili dengan tuduhan "genosida".

Dua wartawan ini mengaku dijebak oleh polisi yang diperkuat oleh kesaksian seorang polisi, namun hakim tetap menyatakan mereka bersalah. (ReutersMyat Thu Kyaw)

Pengacara kedua wartawan ini akan naik banding meski prosesnya akan memakan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun.

Presiden Myanmar, sekutu dekat Suu Kyi, juga bisa mengampuni kedua wartawan itu namun pengamat mengatakan campur tangan pemerintah tidak akan terjadi dalam waktu dekat.

Pada 8 April, 500 orang termasuk 36 tahanan politik mendapat amnesti namun masih ada 200 orang yang menunggu sidang pengadilan karena kasus yang terkait kegiatan politik.

Sementara itu, pendukung Suu Kyi di luar negeri kecewa dengan perilakunya terhadap nasih kedua wartawan tersebut.

Satu-satunya pernyataan dia terkait wartawan Reuters itu dikemukakan dalam wawancara dengan NHK Jepang bahwa mereka melanggar Undang-Undang Keamanan Negara. Pernyataan itu dikecam keras oleh kelompok hak asasi manusia karena berpotensi mempengaruhi keputusan pengadilan.

Diplomat AS Bill Richardson, mentan orang kepercayaan Suu Kyi dan anggota dewan penasehat krisis Rohingya, menuduh pemimpin sipil Myanmar ini menyebut kedua wartawan ini sebagai pengkhianat ketika bertemu pada awal tahun ini.

Sementara kasus ini membuat marah dunia Barat, di dalam negeri kasus ini tidak mendapat perhatian besar meski ada dampak pada kebebasan pers.

Reaksi atas keputusan pengadilan ini juga beragam.

Media yang didukung pemerintah hampir tidak memberitakan keputusan pengadilan ini meski koran lain memperlihatkan solidaritas dengan wartawan tersebut.

Koran bernama 7Days News menyebut ini sebagai "hari menyedihkan" bagi Myanmar dan memuat satu halaman berwarna hitam di halaman depan.

Credit cnnindonesia.com

Duterte Perintahkan Penahanan Anggota Parlemen Pengkritiknya

Presiden Filipina Rodrigo Duterte memerintahkan penahanan Senator Antonio Trillanes, salah satu pengkritiknya yang vokal. (Reuters/Romeo Ranoco)

Jakarta, CB -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte memerintahkan penahanan Senator Antonio Trillanes, salah satu pengkritiknya yang vokal.

"Angkatan bersenjata Filipina dan Kepolisian Nasional Filipina diperintahkan menggunakan semua cara yang sah untuk menangkap Trillanes," bunyi pernyataan militer yang dirilis di surat kabar Manila Times, Selasa (4/9).

Perintah penangkapan Trillanes muncul setahun setelah dia menuduh anak tertua Duterte diadili karena terlibat perdagangan narkoba.

Trillanes juga pernah menuding Duterte terlibat korupsi jutaan dolar uang negara. Saat itu, Duterte bersumpah akan membalas dendam dan "menghancurkan dia."

Dikutip AFP, perintah penangkapan dikeluarkan Duterte sebagai pembatalan pemberian pengampunan terhadap Trillanes pada 2010.

Pengampunan sebelumnya diberikan pemerintahan saat itu terkait keterlibatan Trillanes dalam upaya mengkudeta mantan Presiden Gloria Arroyo.

Kantor Duterte menyatakan pengampunan dibatalkan karena Trillanes tidak memenuhi syarat untuk diampuni. Mantan perwira angkatan laut itu juga disebut telah mengakui kesalahannya.

Selain ditahan, Duterte juga menginginkan Trillanes diadili atas pengambilalihan sebuah hotel di Manila pada 2007 lalu.

Saat itu, Trillanes bersama beberapa pengikutnya yang dilengkapi senjata menyerbu serta menyita hotel tersebut sebagai desakan bagi Arroyo untuk mundur.

Trillanes menyebut perintah penangkapannya "tidak memiliki dasar hukum apa pun."

Kepada wartawan, dia mengatakan telah meminta tim kuasa hukumnya mempelajari cara-cara "menggagalkan perintah eksekutif bodoh" tersebut.

"Ini jelas-jelas kasus penganiayaan politik, tetapi saya tidak akan menyerah. Ada waktu perhitungan bagi Anda (Duterte) dan antek-antek Anda," ucap Trillanes melalui pernyataan.

Politikus oposisi turut mengecam perintah penangkapan Trillanes dengan menyebutnya sarat politik.

Credit cnnindonesia.com

Venezuela Didesak Terima Bantuan Kemanusiaan Atasi Krisis

Warga Venezuela beli kebutuhan pangan ke Kolombia. (Reuters/Marco Bello)

Jakarta, CB -- Sebanyak 13 negara Amerika Latin berkumpul untuk mendesak pemerintah Venezuela segera menandatangani resolusi untuk mau menerima bantuan kemanusiaan.

Bantuan kemanusiaan tersebut dimaksudkan untuk meringankan krisis migrasi yang dialami penduduknya.

Mengutip AFP, dari 13 negara Amerika Latin yang berkumpul di ibukota Ekuador, Quito, Selasa (4/9), hanya Bolivia yang menolak menandatangani dokumen tersebut.

Negara yang dipimpin Evo Morales itu dikenal sebagai sekutu sayap kiri Venezuela yang kini masih dipimpin oleh Nicolas Maduro.

Ekuador dan Peru sampai sekarang mengizinkan warga Venezuela masuk hanya menggunakan kartu identitas nasional. Karenanya, kedua negara ini menjadi lokasi yang kini dituju oleh warga Venezuela yang ingin keluar dari negaranya yang sedang dilanda krisis.

Menteri Dalam Negeri Ekuador Mauro Toscanini mengatakan pihaknya akan meminta siapapun yang memasuki Ekuador untuk menunjukkan paspor mereka.

Kementrian Luar Negeri Ekuador kemudian menambahkan bahwa hal ini akan berlaku khusus untuk warga Venezuela.

Bulan Agustus lalu, Ekuador mengumumkan keadaan darurat di tiga provinsi setelah melonjaknya imigran Venezuela yang melintasi perbatasan Ekuador-Kolombia di wilayah Pegunungan Andean.

Pihak berwenang mengatakan sekitar 4.500 orang Venezuela menyeberang setiap hari, padahal sebelumnya hanya 500 hingga 1000 orang per hari.

Seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri Ekuador menyatakan bahwa sekitar 600 ribu orang Venezuela telah memasuki negara itu sepanjang tahun ini, dan sekitar 109 ribu orang yang menetap.

Karena tak mampu membeli tiket pesawat dan mendapat upah minim hanya beberapa dolar sebulan, warga Venezuela memilih menaiki bus selama berhari-hari menyeberangi wilayah Amerika Selatan. Banyak yang melewati Ekuador selama perjalanan mereka menuju Peru atau Chile.

Dua pejabat pemerintah Peru yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa Peru juga berencana meminta paspor dari penduduk Venezuela dalam waktu dekat.

Pejabat imigrasi Peru memperkirakan hampir 400 ribu orang Venezuela berada di Peru, yang sebagian besar masuk tahun ini.

Menteri Dalam Negeri Peru juga mengatakan pada pekan ini sekitar 20 persen dari warga Venezuela masuk ke Peru tanpa paspor.

Warga Venezuela yang menjual makanan dan pernak-pernik di pinggir jalan telah menjadi pemandangan umum di kota Lima dan Quito. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dari penduduk setempat bahwa imigran dapat mengambil pekerjaan mereka dan meningkatkan tingkat kriminalitas.

Presiden Ekuador Lenin Moreno sendiri merupakan kelompok sayap kiri seperti Maduro. Tetapi Moreno disebut telah menjauhi Caracas sejak ia menjabat tahun lalu.

Sementara itu, Presiden Peru Martin Vizcarra meminta agar Maduro mengundurkan diri dari jabatanya sebagai presiden.

Credit cnnindonesia.com

Spanyol Batal Jual 400 Bom yang Dipandu Laser ke Arab Saudi

MADRID - Pemerintah Spanyol membatalkan kesepakatan penjualan 400 bom yang dipandu laser ke Arab Saudi yang diteken tahun 2015. Pembatalan terjadi di saat agresi Koalisi Arab yang dipimpin Saudi terhadap Yaman menjadi sorotan masyarakat internasional.

Pada Agustus lalu, Koalisi Arab meluncurkan serangan udara terhadap bus sekolah di Yaman yang menewaskan 40 anak.

Kementerian Pertahanan Spanyol melalui seorang juru bicaranya membenarkan laporan pembatalan penjualan senjata itu sebagaimana dilansir radio Cadena Ser. Menurut laporan tersebut, pemerintah Sosialis baru Spanyol akan mengembalikan 9,2 juta euro (USD10,6 juta) yang sudah dibayarkan oleh Saudi untuk pembelian senjata di bawah kesepakatan yang ditandatangani oleh pemerintahan konservatif yang berkuasa sebelumnya.

Juru bicara yang tak disebutkan namanya itu menolak untuk menjelaskan pembatalan penjualan 400 bom Madrid kepada Riyadh.

Insiden serangan bus sekolah di Yaman oleh Koalisi Arab telah memicu gelombang kemarahan internasional. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) bahkan meminta untuk dilakukan penyelidikan yang kredibel dan transparan.

Koalisi Arab mengklaim telah menargetkan bus yang membawa pemberontak Houthi Yaman.

Koalisi itu mulai intervensi militer di Yaman mulai Maret 2015 setelah pemberontak Houthi nyaris menggulingkan pemerintah Presiden Abd Rabbo Mansour Hadi.

Hampir 10.000 orang tewas dalam konflik sejak itu, 2.200 di antara mereka adalah anak-anak. Konflik di Yaman, menurut PBB, telah memicu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Amnesty International mengatakan Spanyol adalah salah satu eksportir senjata terbesar ke Arab Saudi.

Amnesty dan kelompok hak asasi manusia lainnya, termasuk Greenpeace dan Oxfam, pada hari Selasa mendesak Spanyol untuk menghentikan semua penjualan senjata ke Arab Saudi dan Israel, dengan alasan senjata tersebut sering digunakan terhadap warga sipil.

Spanyol menandatangani perjanjian dengan Arab Saudi pada bulan April lalu untuk menjual lima kapal perang kecil dari jenis korvet dalam kesepakatan yang diperkirakan bernilai sekitar 1,8 miliar euro.

Credit sindonews.com

Negosiasi Denuklirisasi Macet, Utusan Korsel Sambangi Korut

SEOUL - Utusan khusus Korea Selatan (Korsel), Rabu (5/9/2018), meninggalkan Seoul untuk perjalan satu hari ke Korea Utara (Korut). Utusan Korsel menyambangi Korut untuk membahas pertemuan ketiga yang akan diadakan bulan ini antara Presiden Korsel Moon Jae-in dan Pemimpin Korut Kim Jong-un.

Pejabat Korsel berharap kunjungan itu dapat membangkitkan momentum pembicaraan denuklirisasi antara Amerika Serikat (AS) dan Korut. Pembicaraan itu terhenti sejak Presiden AS Donald Trump membatalkan perjalanan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo ke Pyongyang bulan lalu setelah Pompeo menerima surat permusuhan dari seorang pejabat senior Korut.

Trump dan Moon berbicara melalui telepon selama 50 menit pada hari Selasa, kata para pejabat, dan berencana untuk membahas masalah Korut selama Majelis Umum PBB di New York akhir bulan ini.

Kim Jong-un setuju dalam arti luas untuk bekerja menuju denuklirisasi semenanjung Korea pada pertemuan puncak bersejarah dengan Presiden AS Trump di Singapura pada bulan Juni.

Namun, AS dan Korut tidak menemui titik temu terkait mana yang didahulukukan, apakah denuklirisasi atau langkah menuju normalisasi status internasional Korut dengan menyatakan akhir Perang Korea.

Perang Korea 1950-53 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai, yang berarti AS dan Korut secara teknis masih berperang.

Dikutip dari Reuters, utusan Korsel termasuk kepala kantor keamanan nasional di Istana Presiden Presiden, Chung Eui-yong, dan direktur agen mata-mata Intelijen Nasional, Suh Hoon.

Tidak jelas apakah utusan tersebut akan bertemu Kim Jong-un, kata pejabat Korea Selatan. Pemimpin Korut bertemu dengan utusan Korsel di perjalanan mereka sebelumnya pada bulan Maret.

Pada hari Selasa, Chung ingin berdiskusi dengan pejabat Pyongyang untuk mencapai denuklirisasi menyeluruh di semenanjung Korea.

"Seoul akan terus mendorong deklarasi bersama dengan AS untuk mengakhiri Perang Korea tahun ini," kata Chung.

Kim Jong-un membuat penampilan publik pertamanya dalam 16 hari terakhir untuk memberi hormat pada pemakaman Dr. Ju Kyu Chang, menurut media pemerintah Korut KCNA pada hari Rabu.

Ju adalah kontributor utama bagi keberhasilan pengembangan senjata nuklir Korut, rudal balistik dan program luar angkasa, menurut North38, situs yang mempunyai spesialisasi dalam analisis Korut.

Korut saat ini sedang mempersiapkan diri untuk merayakan ulang tahun ke-70 pendirian rezim pada hari Minggu mendatang.

Credit sindonews.com

Kolombia Tolak Desakan Israel untuk Batalkan Pengakuan Palestina

BOGOTA - Presiden baru Kolombia, Ivan Duque mengatakan bahwa keputusan pendahulunya tentang pengakuan Palestina sebagai negara berdaulat akan tetap berlaku. Ini merupakan respon atas desakan yang disampaikan oleh Kedutaan Besar israel di Bogota.

Kedutaan Besar Israel di Bogota telah menggambarkan keputusan pemerintah Kolombia sebelumnya untuk mengakui kedaulatan Palestina sebagai tamparan di wajah dan meminta otoritas Kolombia yang baru untuk membatalkannya.

"Keputusan ini tidak dapat diubah," kata Duque saat melakukan wawancara dengan media setempat, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (4/9).

Keputusan untuk mengakui Palestina dibuat oleh Juan Manuel Santos pada hari-hari terakhir masa jabatannya, dan dirilis pada tanggal 8 Agustus, atau satu hari setelah Duque disumpah sebagai Presiden baru Kolombia.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri baru Kolombia, Carlos Holmes Trujillo berjanji bahwa pihaknya akan secara hati-hati mempelajari keputusan Santos tersebut.

Israel sendiri memang telah menentang pengakuan terhadap kedaualatan Palestina. Di mana sampai saat ini setidaknya sudah 140 negara yang mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat.

Semakin banyak negara yang mengakui Palestina sebagai negara yang beradulat, maka posisi Ramllah akan semakin kuat, khsususnya saat melakukan pembicaraan damai dengan Israel.

Credit sindonews.com