Credit republika.co.id
Senin, 26 Februari 2018
Satelit Israel Konfirmasi Pengerahan Jet Tempur Tercanggih Rusia di Suriah
TEL AVIV - Satelit Israel menunjukkan pengerahan pesawat jet tempur tercanggih Rusia, Sukhoi Su-57, di Suriah. Namun, Moskow masih bungkam soal kemunculan jet tempur siluman generasi kelima tersebut.
Mengutip laporan Haaretz, Minggu (25/2/2018), operator satelit iSi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa satelit Eros B buatan Israel yang mereka operasikan melihat dua pesawat tercanggih Moskow tersebut di Pangkalan Udara Khmeimim.
Padahal, jet tempur Su-57 belum secara resmi melayani operasi militer Rusia dan masih dalam tahap produksi massal.
Kemunculannya di Suriah diduga hanya “bermain” untuk pengujian jet tempur siluman tersebut.
Beberapa hari yang lalu, sejumlah media melaporkan bahwa Moskow telah memperkuat pasukannya di Suriah dengan beberapa pesawat jet tempur canggih, termasuk jet tempur generasi kelima terbarunya.
Pengerahan Su-57 di Suriah merupakan yang pertama kalinya, namun belum ada laporan apakah Rusia menggunakannya dalam serangan militer atu tidak.
Su-57 dianggap sebagai pesaing pesawat jet tempur F-35 Amerika Serikat (AS) yang sebagian telah dibeli Israel.
Wakil Menteri Pertahanan Rusia Yuriy Borisov dalam sebuah wawancara di awal Februari lalu mengatakan bahwa Su-57 telah menyelesaikan tahap uji coba awal dan uji coba tempur masih menunggu jadwalnya.
Setidaknya dua pesawat jet tempur tercanggih Moskow itu terlihat beberapa hari lalu saat bersiap-siap untuk mendarat di Pangkalan Udara Khmeimim di Provinsi Latakia, Suriah. Sebuah pesawat peringatan dini A-50, empat pesawat Su-35 dan empat jet tempur Su-25 juga tiba di markas pusat militer Rusia di negeri Presiden Bashar al-Assad itu pada hari Rabu.
Menurut Vladimir Gutenov, Ketua Komite Industri Militer Parlemen Rusia, kehadiran Su-57 di Suriah pasti akan mengirim pesan politik. ”Berfungsi sebagai pencegah pesawat terbang dari negara-negara tetangga yang secara berkala terbang ke wilayah udara Suriah tanpa diundang,” katanya.
“Pesawat jet tempur siluman Su-57 siluman perlu diuji dalam kondisi tempur, dalam kondisi melawan (musuh),” ujarnya.
Credit sindonews.com
Jet Tempur Su-57 Rusia Muncul di Suriah, Pasukan AS dalam Bahaya
WASHINGTON
- Rusia masih bungkam soal laporan pengerahan pesawat jet tempur
tercanggihnya, Su-57, di Suriah. Pentagon mengonfirmasi kemunculan jet
tempur generasi kelima itu dan mengklaim akan membahayakan pasukan
Amerika Serikat (AS).
Menurut Pentagon, pengerahan Su-57 itu tak sesuai komitmen Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menarik atau mengurangi jumlah pasukannya di negeri Presiden Bashar al-Assad tersebut.
”Penambahan jet tempur generasi kelima ke Suriah tentu tidak akan sesuai dengan penarikan pasukan yang diumumkan oleh Rusia,” kata juru bicara Pentagon Mayor Adrian Rankine-Galloway kepada CNN, Sabtu (24/2/2018).
Jet tempur tercanggih AS yang digunakan dalam operasi militer di Suriah saat ini adalah F-22.
Laporan kemunculan jet tempur Su-57 keluar setelah pesawat tempur AS meluncurkan serangan pada 7 Februari 2018 terhadap pasukan pro-rezim Suriah. Serangan diklaim menewaskan sekitar 300 orang, termasuk tentara bayaran Rusia.
Pada bulan Desember, dua pesawat tempur F-22 mencegat dua pesawat Rusia yang terbang ke dekat “garis de-confliction” yang seharusnya memisahkan pesawat koalisi Rusia dan koalisi pimpinan AS yang beroperasi di Suriah.
Jet-jet AS saat itu melepaskan tembakan peringatan selama pencegatan berlangsung.
Su-57 adalah pesawat tempur militer Rusia pertama yang menggunakan teknologi siluman dan dirancang untuk operasi tempur dan serangan darat.
Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, jet tersebut baru dijadwalkan untuk masuk layanan militer Rusia pada tahun depan dan saat ini militer Moskow baru memesan 12 unit.
Menurut Pentagon, pengerahan Su-57 itu tak sesuai komitmen Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menarik atau mengurangi jumlah pasukannya di negeri Presiden Bashar al-Assad tersebut.
”Penambahan jet tempur generasi kelima ke Suriah tentu tidak akan sesuai dengan penarikan pasukan yang diumumkan oleh Rusia,” kata juru bicara Pentagon Mayor Adrian Rankine-Galloway kepada CNN, Sabtu (24/2/2018).
Jet tempur tercanggih AS yang digunakan dalam operasi militer di Suriah saat ini adalah F-22.
Laporan kemunculan jet tempur Su-57 keluar setelah pesawat tempur AS meluncurkan serangan pada 7 Februari 2018 terhadap pasukan pro-rezim Suriah. Serangan diklaim menewaskan sekitar 300 orang, termasuk tentara bayaran Rusia.
Pada bulan Desember, dua pesawat tempur F-22 mencegat dua pesawat Rusia yang terbang ke dekat “garis de-confliction” yang seharusnya memisahkan pesawat koalisi Rusia dan koalisi pimpinan AS yang beroperasi di Suriah.
Jet-jet AS saat itu melepaskan tembakan peringatan selama pencegatan berlangsung.
Su-57 adalah pesawat tempur militer Rusia pertama yang menggunakan teknologi siluman dan dirancang untuk operasi tempur dan serangan darat.
Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, jet tersebut baru dijadwalkan untuk masuk layanan militer Rusia pada tahun depan dan saat ini militer Moskow baru memesan 12 unit.
Credit sindonews.com
Rusia Diduga Kerahkan Jet Tempur Su-57 dalam Perang Suriah
DAMASKUS
- Militer Rusia diduga mengerahkan pesawat-pesawat jet tempur generasi
kelima Su-57 dalam perang Suriah. Dugaan itu muncul setelah sebuah video
menunjukkan penampakan dua jet tempur masa depan Rusia itu beroperasi
dari Pangkalan Udara Khmeimim.
Jika video itu terkonfirmasi asli, maka Suriah menjadi medan tempur pertama bagi jet tempur Su-57 yang sejatinya belum masuk ke layanan tempur militer Rusia secara resmi.
Video itu diunggah di grup Facebook “Syrian Military Capabilities” dengan tujuan menunjukkan adanya pesawat tempur baru Rusia yang beraksi di langit Suriah.
Dirancang oleh produsen pesawat Rusia Sukhoi, prototype pesawat tempur multirole Su-57 melesat ke angkasa untuk pertama kalinya pada tahun 2010. Namun, pesawat itu secara resmi baru masuk produksi pada tahun ini.
“Eksklusif, Rusia menggelar jet tempur generasi kelima yang baru, Su-57 di Khmemeim Air Base, Suriah. 2 Su-57, 4 Su-35, 4 Su-25, 1 A-50U dikerahkan di Latakia/Jableh hari ini,” tulis pengguna akun Twitter @WaelAlHussaini, Kamis (22/2/2018), yang berbagi video penampakan pesawat tempur mutakhir tersebut.
Pemerintah maupun militer Rusia belum berkomentar atas beredarnya video yang menunjukkan dugaan pengerahan pesawat jet tempur generasi kelimanya di Suriah.
Wakil Menteri Pertahanan Rusia Yuri Borisov pada 8 Februari 2018 lalu mengatakan bahwa kementeriannya baru akan menandatangani kontrak untuk pengadaan skuadron pertama Su-57 sebanyak 12 unit pada 2018.
Menurutnya, jet tempur Su-57 masih akan akan menjalani latihan eksperimental. Angkatan Udara Rusia berharap bisa mengoperasikan sekitar 220 unit jet tempur Su-57 antara tahun 2020 hingga 2030.
Pesawat itu dilengkapi dengan sistem avionik mutakhir yang mampu menilai secara mandiri situasi medan perang. Pesawat Su-57 juga mampu mendeteksi ancaman berbasis udara, darat dan laut pada jarak jauh di luar sistem radar paling modern. Tak hanya itu, jet tempur itu juga mampu menyerang sasaran dengan serangkaian persenjataan modern, termasuk senjata anti-radar.
Jika video itu terkonfirmasi asli, maka Suriah menjadi medan tempur pertama bagi jet tempur Su-57 yang sejatinya belum masuk ke layanan tempur militer Rusia secara resmi.
Video itu diunggah di grup Facebook “Syrian Military Capabilities” dengan tujuan menunjukkan adanya pesawat tempur baru Rusia yang beraksi di langit Suriah.
Dirancang oleh produsen pesawat Rusia Sukhoi, prototype pesawat tempur multirole Su-57 melesat ke angkasa untuk pertama kalinya pada tahun 2010. Namun, pesawat itu secara resmi baru masuk produksi pada tahun ini.
“Eksklusif, Rusia menggelar jet tempur generasi kelima yang baru, Su-57 di Khmemeim Air Base, Suriah. 2 Su-57, 4 Su-35, 4 Su-25, 1 A-50U dikerahkan di Latakia/Jableh hari ini,” tulis pengguna akun Twitter @WaelAlHussaini, Kamis (22/2/2018), yang berbagi video penampakan pesawat tempur mutakhir tersebut.
Pemerintah maupun militer Rusia belum berkomentar atas beredarnya video yang menunjukkan dugaan pengerahan pesawat jet tempur generasi kelimanya di Suriah.
Wakil Menteri Pertahanan Rusia Yuri Borisov pada 8 Februari 2018 lalu mengatakan bahwa kementeriannya baru akan menandatangani kontrak untuk pengadaan skuadron pertama Su-57 sebanyak 12 unit pada 2018.
Menurutnya, jet tempur Su-57 masih akan akan menjalani latihan eksperimental. Angkatan Udara Rusia berharap bisa mengoperasikan sekitar 220 unit jet tempur Su-57 antara tahun 2020 hingga 2030.
Pesawat itu dilengkapi dengan sistem avionik mutakhir yang mampu menilai secara mandiri situasi medan perang. Pesawat Su-57 juga mampu mendeteksi ancaman berbasis udara, darat dan laut pada jarak jauh di luar sistem radar paling modern. Tak hanya itu, jet tempur itu juga mampu menyerang sasaran dengan serangkaian persenjataan modern, termasuk senjata anti-radar.
Credit sindonews.com
Cendekiawan Muslim Serukan Perlawanan Terhadap Pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem
DOHA
- Uni Internasional untuk Cendekiawan Muslim (IUMS) telah menyerukan
perlawanan terhadap keputusan Amerika Serikat (AS) untuk memindahkan
kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem. AS berencana memindahkan
kedutaanya pada bulan Mei mendatang.
"Kami menyerukan sebuah pemberontakan kepada masyarakat Palestina, Arab dan Islam untuk melawan agresi Amerika ini," tegas Sekretaris Jenderal IUMS Ali al-Qaradaghi mengatakan dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (25/2).
"Yerusalem adalah alasan adanya negara (Muslim kita) dan meninggalkannya atau mengubah identitasnya akan menjadi aib," katanya, dan menggambarkan langkah AS tersebut sebagai deklarasi perang terhadap umat Islam dan sebuah langkah untuk melegitimasi pendudukan yang tidak sah.
Wakil Menteri Luar Negeri untuk Diplomasi Publik AS, Steven Goldstein, pada hari Jumat mengumumkan bahwa pada tanggal 14 Mei AS akan memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem. Tanggal pemindahan itu dikenal sebagai Hari Kemerdekaan Israel atau Naqba yang menjadi bencana bagi orang-orang Palestina.
Menurut Goldstein, Menteri Luar Negeri Rex Tillerson pada Kamis malam menyetujui rencana pengamanan “sebuah fasilitas” di Yerusalem. ”Kami melihat itu sebagai tanggal yang mungkin, tapi keamanan marinir serta orang lain yang berkunjung dan bekerja di sana adalah yang utama,” kata Goldstein.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan, pengumuman pemindahan Kedutaan Besar AS di Israel ke Yerusalem sangat mengkhawatirkan.
"Turki akan terus berupaya keras bersama dengan mayoritas masyarakat internasional untuk melindungi hak-hak sah rakyat Palestina dalam menanggapi keputusan AS yang sangat mengkhawatirkan ini," kata Kemlu Turki.
"Kami menyerukan sebuah pemberontakan kepada masyarakat Palestina, Arab dan Islam untuk melawan agresi Amerika ini," tegas Sekretaris Jenderal IUMS Ali al-Qaradaghi mengatakan dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (25/2).
"Yerusalem adalah alasan adanya negara (Muslim kita) dan meninggalkannya atau mengubah identitasnya akan menjadi aib," katanya, dan menggambarkan langkah AS tersebut sebagai deklarasi perang terhadap umat Islam dan sebuah langkah untuk melegitimasi pendudukan yang tidak sah.
Wakil Menteri Luar Negeri untuk Diplomasi Publik AS, Steven Goldstein, pada hari Jumat mengumumkan bahwa pada tanggal 14 Mei AS akan memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem. Tanggal pemindahan itu dikenal sebagai Hari Kemerdekaan Israel atau Naqba yang menjadi bencana bagi orang-orang Palestina.
Menurut Goldstein, Menteri Luar Negeri Rex Tillerson pada Kamis malam menyetujui rencana pengamanan “sebuah fasilitas” di Yerusalem. ”Kami melihat itu sebagai tanggal yang mungkin, tapi keamanan marinir serta orang lain yang berkunjung dan bekerja di sana adalah yang utama,” kata Goldstein.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan, pengumuman pemindahan Kedutaan Besar AS di Israel ke Yerusalem sangat mengkhawatirkan.
"Turki akan terus berupaya keras bersama dengan mayoritas masyarakat internasional untuk melindungi hak-hak sah rakyat Palestina dalam menanggapi keputusan AS yang sangat mengkhawatirkan ini," kata Kemlu Turki.
Credit sindonews.com
Amerika Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem pada Mei, HUT Israel
Amerika Serikat akan memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem pada Mei. (REUTERS/Jonathan Ernst)
Media Israel, Haaretz menyebut langkah itu sebagai membalikkan arah kebijakan luar negeri AS selama beberapa dekade.
"Pada Mei, Amerika Serikat berencana membuka sebuah kedutaan baru AS di Yerusalem. Pembukaan akan bertepatan dengan Peringatan 70 Tahun Israel," kata Kementerian Luar Negeri dalam pernyataannya, Jumat, (23/2).
Pemindahan Kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem telah menuai penolakan dari seluruh dunia. Termasuk mayoritas anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan negara-negara sekutu Amerika Serikat.
|
|
Pengumuman itu membuat marah negara Arab sekutu AS serta membuat cemas Palestina, yang mendambakan Yerusalem Timur sebagai ibu kota bakal negaranya.
Keputusan Trump itu telah menabur perselisihan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa menyangkut upaya perdamaian Timur Tengah.
"Kami merasa bersemangat untuk mengambil langkah bersejarah ini, dan sangat menantikan saat pembukaan (kedutaan) pada Mei," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert.
Ia mencatat bahwa pembukaan kedutaan besar AS di Yerusalem itu bertepatan dengan peringatan ke-70 tahun berdirinya Israel.
Kedutaan di Yerusalem akan secara bertahap diperluas di sarana kekonsuleran, yang sudah ada di wilayah Arnona, sementara pencarian lokasi permanen sudah dimulai untuk, apa yang disebut Nauert sebagai, kegiatan jangka lebih panjang.
Foto: REUTERS/Ammar Awad
Kota Yerusalem |
Kedutaan sementara akan memiliki kantor duta besar serta staf kecil dan, pada akhir 2019, paviliun kedutaan baru di kompleks Arnona akan dibuka, kata Nauert dalam pernyataan.
Konsulat di Yerusalem Timur akan tetap memberikan layanan bagi masyarakat Palestina. Untuk kepentingan keamanan, Duta Besar AS David Friedman akan tetap tinggal di kediaman di Herzliya di sebelah utara Tel Aviv, dan menempuh perjalanan menuju lokasi kedutaan baru, kata seorang pejabat yang tak ingin diungkapkan jati dirinya.
Pembukaan kedutaan AS di Yerusalem pada Mei berlangsung lebih cepat dibandingkan perkiraan sebelumnya.
Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence bulan lalu mengatakan di parlemen Israel bahwa pemindahan kedutaan akan berlangsung pada akhir 2019.
Kabar soal pembukaan kedutaan AS pada Mei itu disikapi Palestina dengan kemarahan.
"Ini adalah langkah yang tidak bisa diterima. Langkah sepihak apa pun tidak akan memberikan keabsahan bagi siapa pun dan akan menjadi penghambat setiap upaya untuk mewujudkan perdamaian di kawasan," kata Nabil Abu Rdainah, juru bicara Presiden Palestina, Mahmoud Abbas.
Abbas berada di Amerika Serikat hingga Sabtu.
Credit cnnindonesia.com
'Berdebat' dengan Trump, Presiden Meksiko Tunda Pergi Ke AS
Pena Nieto (REUTERS/Mexico Presidency/Handout via Reuters)
Pejabat senior AS mengungkapkan bahwa penundaan ini terjadi setelah adanya panggilan telepon Trump ke Nieto terkait tembok perbatasan.
"Kedua pemimpin sepakat bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat untuk berkunjung, tapi mereka akan tetap terus berkomunikasi dan bekerjasama," kata pejabat tersebut dikutup dari Reuters.
Pejabat Meksiko sudah mengungkapkan bahwa pertemuan puncak antara Trump dan Nieto akan digelar pada beberapa minggu ke depan, tanpa menjelaskan tanggal spesifiknya.
The Washington Post mengungkapkan bahwa dua pemimpin tersebut berbicara selama sekitar 50 menit pada Selasa lalu. Namun diskusi tersebut menemui jalan buntu ketika Trump tak setuju untuk menegaskan posisi Meksiko secara terbuka dan tak akan mendanai pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko.
Seorang pejabat Meksiko mengatakan bahwa Trump kehilangan kesabaran selama percakapan tersebut. Hanya saja pejabat AS menggambarkan perilaku Trump sebagai orang yang frustasi dan jengkel.
Trump meyakini bahwa tak ada alasan bagi Nieto untuk memintanya mundur dari janji kampanyenya memaksa Meksiko untuk membayar pembangunan tembok tersebut.
Credit cnnindonesia.com
Amerika Serikat Jual 4 Pesawat Intai Ke Kuwait
CB-Jakarta - Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat,
Kamis, 22 Februari 2018, menyetujui penjualan empat pesawat pengintai
ke Kuwait seharga US$ 259 juta setara dengan Rp 3,5 triliun,
Badan Kerjasama Keamanan dan Pertahanan Amerika Serikat (DSCA) menjelaskan, Kuwait membeli King Air-350 yang dilengkapi dengan mesin PT6A-67A.
Qatar memperluas pangkalan udara Amerika Serikat di Al Udeid yang selama ini menampung 10 ribu personil militer AS berikut pesawat tempur dan peralatan militer lainnya.
DSCA menyatakan, pesawat tersebut dilengkapi mesin cadangan, empat kamera, sensor radar antiserangan roket.
"Kuwait juga meminta disiapkan peangkat komunikasi berkode, pelatihan dan perlatan navigasi serta layanan teknis dan logistik," bunyi pernyataan DSCA sebagimana ditulis Middle East Monitor.
Beberapa hari sebelumnya, DSCA mengungkapkan bahwa Kuwait ingin membeli kapal patroli senilai US$ 100 juta atau sekitar Rp 1,4 triliun. Permintaan ini telah disetujui.
Badan Kerjasama Keamanan dan Pertahanan Amerika Serikat (DSCA) menjelaskan, Kuwait membeli King Air-350 yang dilengkapi dengan mesin PT6A-67A.
Qatar memperluas pangkalan udara Amerika Serikat di Al Udeid yang selama ini menampung 10 ribu personil militer AS berikut pesawat tempur dan peralatan militer lainnya.
"Kuwait juga meminta disiapkan peangkat komunikasi berkode, pelatihan dan perlatan navigasi serta layanan teknis dan logistik," bunyi pernyataan DSCA sebagimana ditulis Middle East Monitor.
Beberapa hari sebelumnya, DSCA mengungkapkan bahwa Kuwait ingin membeli kapal patroli senilai US$ 100 juta atau sekitar Rp 1,4 triliun. Permintaan ini telah disetujui.
Credit TEMPO.CO
Hun Sen Berangus Oposisi, Jerman Hentikan Visa Khusus
CB-Phnom Penh
-- Pemerintah Jerman menyatakan menghentikan penerbitan visa khusus
untuk perjalanan pribadi para anggota kabinet Kamboja, termasuk Perdana
Menteri Hun Sen.
Sikap ini diambil setelah Hun Sen melakukan serangkaian tindakan yang memberangus kelompok oposisi.
“Kantor Urusan Luar Negeri mengkonfirmasi penghentian penerbitan visa khusus untuk perjalanan pribadi pejabat Kamboja, termasuk Perdana Menteri Hun Sen, dan keluarganya, pejabat tinggi militer, dan pejabat di lingkungan kepresidenan Kamboja,” kata Susanne Beger-Blum, juru bicara Kantor Urusan Luar Negeri Federal Jerman, kepada Reuters lewat surat elektronik, Kamis, 22 Februari 2018. Berita ini juga dilansir media lokal Kamboja, Khmer Times, yang melansir,"Pemerintah Jerman mendorong mitra di Uni Eropa melakukan langkah serupa."
Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. ANTARA FOTO/(Dokumentasi JK)
Ini merupakan langkah terbaru dari pemerintahan negara-negara barat terhadap Hun Sen. Ini menyusul terjadinya pembubaran Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) pada tahun lalu lewat Mahkamah Agung. Partai CNRP merupakan rival utama Hun Sen.
Kelompok Asasi Manusia menyatakan Hun Sen dan sekutunya meningkatkan serangan dan intimidasi terhadap para lawan politik menjelang pemilihan umum pada tahun ini. Para aktivis menuding Hun Sen cs menyalahgunakan sistem peradilan untuk memperkarakan para pengkritik dan memaksa lembaga pers independen tutup.
Uni Eropa juga telah menutup pendanaan bagi pemilu Kamboja pada 2018 karena dinilai bukan sebuah pemilihan setelah absennya kelompok oposisi sebagai partai yang memiliki legitimasi.
Pemimpin CNRP, Kem Sokha, ditangkap pada tahun lalu karena dituding memplot kudeta terhadap pemerintah dengan bantuan AS. Dia dan AS membantah tuduhan itu.
Juru bicara Partai Rakyat Kamboja, Sok Eysan, mengatakan pemerintah belum mendapat pemberitahuan resmi. “Jika kami tidak bisa pergi ke Jerman, kami tidak akan mati,” kata Sok. Baru-baru ini, Hun Sen mengancam akan memukuli demonstran yang membakar foto dan patung mini dirinya di Australia pada saat KTT Asean - Australia nanti.
Sikap ini diambil setelah Hun Sen melakukan serangkaian tindakan yang memberangus kelompok oposisi.
“Kantor Urusan Luar Negeri mengkonfirmasi penghentian penerbitan visa khusus untuk perjalanan pribadi pejabat Kamboja, termasuk Perdana Menteri Hun Sen, dan keluarganya, pejabat tinggi militer, dan pejabat di lingkungan kepresidenan Kamboja,” kata Susanne Beger-Blum, juru bicara Kantor Urusan Luar Negeri Federal Jerman, kepada Reuters lewat surat elektronik, Kamis, 22 Februari 2018. Berita ini juga dilansir media lokal Kamboja, Khmer Times, yang melansir,"Pemerintah Jerman mendorong mitra di Uni Eropa melakukan langkah serupa."
Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. ANTARA FOTO/(Dokumentasi JK)
Ini merupakan langkah terbaru dari pemerintahan negara-negara barat terhadap Hun Sen. Ini menyusul terjadinya pembubaran Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) pada tahun lalu lewat Mahkamah Agung. Partai CNRP merupakan rival utama Hun Sen.
Kelompok Asasi Manusia menyatakan Hun Sen dan sekutunya meningkatkan serangan dan intimidasi terhadap para lawan politik menjelang pemilihan umum pada tahun ini. Para aktivis menuding Hun Sen cs menyalahgunakan sistem peradilan untuk memperkarakan para pengkritik dan memaksa lembaga pers independen tutup.
Uni Eropa juga telah menutup pendanaan bagi pemilu Kamboja pada 2018 karena dinilai bukan sebuah pemilihan setelah absennya kelompok oposisi sebagai partai yang memiliki legitimasi.
Pemimpin CNRP, Kem Sokha, ditangkap pada tahun lalu karena dituding memplot kudeta terhadap pemerintah dengan bantuan AS. Dia dan AS membantah tuduhan itu.
Juru bicara Partai Rakyat Kamboja, Sok Eysan, mengatakan pemerintah belum mendapat pemberitahuan resmi. “Jika kami tidak bisa pergi ke Jerman, kami tidak akan mati,” kata Sok. Baru-baru ini, Hun Sen mengancam akan memukuli demonstran yang membakar foto dan patung mini dirinya di Australia pada saat KTT Asean - Australia nanti.
Credit TEMPO.CO
Amerika Beri Korea Utara Sanksi Keras Sepihak, Cina Meradang
CB-Beijing – Pemerintah Cina
mengungkapkan kemarahannya atas sanksi baru pemerintah Amerika Serikat
kepada Korea Utara terkait dengan program senjata nuklir dan rudal
balistik negara komunis yang dipimpin Kim Jong-un itu.
Cina mengatakan sanksi sepihak Amerika, yang menargetkan perusahaan dan individu berkewarganegaraan Cina, membahayakan kerja sama untuk menuntaskan masalah Korea Utara.
Kementerian Luar Negeri Cina menyatakan, selama ini, negaranya, yang bertetangga langsung dengan Korea Utara di wilayah bagian selatan, selalu taat pada resolusi sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Cina juga mengklaim tidak pernah mengizinkan warga negaranya melanggar sanksi PBB itu.
“Cina menolak keputusan Amerika untuk mengenakan sanksi unilateral dan yurisdiksi tangan panjang menggunakan hukum domestiknya terhadap entitas dan warga negara Cina,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Cina, seperti dilansir Reuters, Sabtu, 24 Februari 2018.
Kementerian Luar Negeri Cina juga menyatakan negara itu telah mengajukan sikap resmi yang tegas terhadap keputusan Amerika ini. “Dan meminta Amerika segera menghentikan kesalahan terkait untuk menghindari gangguan terhadap kerja sama bilateral kedua negara.”
Seperti diberitakan, pemerintah Amerika mengenakan sanksi keras terhadap seorang warga negara Taiwan yang bernama Tsang Yung Yuan, 27 entitas, dan 28 kapal, yang diduga melakukan transaksi perdagangan terlarang dengan Korea Utara.
Ada dua perusahaan pelayaran Cina yang terkena sanksi terakhir Trump ini. Keduanya adalah Weihai World-Shipping Freight, yang berbasis di Provinsi Shandong, dan Shanghai Dongfeng Shipping Co Ltd, yang berbasis di Shanghai.
Perusahaan warga Taiwan Tsang yang terkena sanksi adalah Pro-Grain Group Corporation dan Kingly Won International Company Ltd. Tsang menolak menanggapi sanksi ini saat ditanya media Taiwan, Apple Daily, pada Sabtu waktu setempat. Cina dan Taiwan sendiri masih memiliki hubungan kurang harmonis terkait dengan upaya Beijing membangun satu Cina.
Cina mengatakan sanksi sepihak Amerika, yang menargetkan perusahaan dan individu berkewarganegaraan Cina, membahayakan kerja sama untuk menuntaskan masalah Korea Utara.
Kementerian Luar Negeri Cina menyatakan, selama ini, negaranya, yang bertetangga langsung dengan Korea Utara di wilayah bagian selatan, selalu taat pada resolusi sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Cina juga mengklaim tidak pernah mengizinkan warga negaranya melanggar sanksi PBB itu.
“Cina menolak keputusan Amerika untuk mengenakan sanksi unilateral dan yurisdiksi tangan panjang menggunakan hukum domestiknya terhadap entitas dan warga negara Cina,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Cina, seperti dilansir Reuters, Sabtu, 24 Februari 2018.
Kementerian Luar Negeri Cina juga menyatakan negara itu telah mengajukan sikap resmi yang tegas terhadap keputusan Amerika ini. “Dan meminta Amerika segera menghentikan kesalahan terkait untuk menghindari gangguan terhadap kerja sama bilateral kedua negara.”
Seperti diberitakan, pemerintah Amerika mengenakan sanksi keras terhadap seorang warga negara Taiwan yang bernama Tsang Yung Yuan, 27 entitas, dan 28 kapal, yang diduga melakukan transaksi perdagangan terlarang dengan Korea Utara.
Ada dua perusahaan pelayaran Cina yang terkena sanksi terakhir Trump ini. Keduanya adalah Weihai World-Shipping Freight, yang berbasis di Provinsi Shandong, dan Shanghai Dongfeng Shipping Co Ltd, yang berbasis di Shanghai.
Perusahaan warga Taiwan Tsang yang terkena sanksi adalah Pro-Grain Group Corporation dan Kingly Won International Company Ltd. Tsang menolak menanggapi sanksi ini saat ditanya media Taiwan, Apple Daily, pada Sabtu waktu setempat. Cina dan Taiwan sendiri masih memiliki hubungan kurang harmonis terkait dengan upaya Beijing membangun satu Cina.
Credit TEMPO.CO
Partai Komunis China Ingin Presiden Xi Berkuasa Seumur Hidup
BEIJING
- Partai Komunis China akan mengubah konstitusi agar Presiden Xi
Jinping tetap bertugas tanpa batas waktu atau seumur hidup. Partai yang
berkuasa di China itu sudah membuat usulan untuk menghapus klausul
konstitusi yang membatasi masa jabatan kepresidenan hanya dua periode.
Sejak menjabat lebih dari lima tahun yang lalu, Xi telah mengawasi sebuah guncangan radikal dari Partai Komunis China, termasuk menjatuhkan pemimpin puncak yang pernah dianggap tidak tersentuh sebagai bagian dari perang melawan korupsi. Perang melawan korupsi telah membuat Xi populer.
Pengumuman soal rencana partai itu dilaporkan kantor berita Xinhua, kemarin. Usulan atau proposal tersebut telah dibuat oleh Komite Sentral Partai Komunis China, sebuah badan elite yang paling berkuasa di partai tersebut. Usulan tersebut juga mencakup posisi wakil presiden.
Sesuai konstitusi China yang berlaku saat ini, Xi, 64, semestinya pensiun sebagai presiden setelah menjabat presiden selama dua periode. Menjelang akhir masa jabatan periode pertamanya, dia akan secara resmi dipilih untuk yang kedua dalam pertemuan tahunan pembukaan parlemen China pada 5 Maret 2018.
Zhang Lifan, seorang sejarawan dan komentator politik, mengatakan bahwa berita tersebut tidak disangka-sangka, dan sulit untuk memperkirakan berapa lama Xi bisa bertahan.
”Secara teori dia bisa melayani lebih lama dari Mugabe, namun kenyataannya tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi,” kata Zhang, merujuk pada mantan presiden Zimbabwe yang empat dasawarsa berkuasa dan dipaksa lengser bulan November tahun lalu.
Meskipun media-media pemerintah seperti People’s Daily menyambut positif usulan Partai Komunis China di halaman depan, namun publik China merespons sebaliknya di media sosial Weibo.
”Jika dua periode tidak cukup, maka mereka bisa menulis dalam periode ketiga, tapi perlu ada batasan. Singkirkan, itu tidak baik!,” tulis salah satu pengguna Weibo.
Reformasi konstitusional yang diusulkan Partai Komunis China itu perlu persetujuan parlemen. Namun, itu tidak ada artinya, karena para anggota parlemen juga terkenal loyalis partai tersebut.
Xi saat ini adalah Sekretaris Jenderal Partai Komunis China, tapi bukan ketua.
”Apakah Xi akhirnya menjadi Chairman Partai atau hanya tetap Sekretaris Partai tidak terlalu penting. Yang penting adalah apakah dia memegang kekuasaan,” kata Zhang Ming, seorang profesor ilmu politik di Universitas Renmin China di Beijing.
”Judul tidak terlalu penting di China seperti di Barat. Yang penting adalah apakah Anda adalah kaisar,” imbuh dia, seperti dikutip Reuters, Senin (26/2/2018). ”Di China, orang biasa sudah menganggap Xi Jinping sebagai kaisar.”
Sejak menjabat lebih dari lima tahun yang lalu, Xi telah mengawasi sebuah guncangan radikal dari Partai Komunis China, termasuk menjatuhkan pemimpin puncak yang pernah dianggap tidak tersentuh sebagai bagian dari perang melawan korupsi. Perang melawan korupsi telah membuat Xi populer.
Pengumuman soal rencana partai itu dilaporkan kantor berita Xinhua, kemarin. Usulan atau proposal tersebut telah dibuat oleh Komite Sentral Partai Komunis China, sebuah badan elite yang paling berkuasa di partai tersebut. Usulan tersebut juga mencakup posisi wakil presiden.
Sesuai konstitusi China yang berlaku saat ini, Xi, 64, semestinya pensiun sebagai presiden setelah menjabat presiden selama dua periode. Menjelang akhir masa jabatan periode pertamanya, dia akan secara resmi dipilih untuk yang kedua dalam pertemuan tahunan pembukaan parlemen China pada 5 Maret 2018.
Zhang Lifan, seorang sejarawan dan komentator politik, mengatakan bahwa berita tersebut tidak disangka-sangka, dan sulit untuk memperkirakan berapa lama Xi bisa bertahan.
”Secara teori dia bisa melayani lebih lama dari Mugabe, namun kenyataannya tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi,” kata Zhang, merujuk pada mantan presiden Zimbabwe yang empat dasawarsa berkuasa dan dipaksa lengser bulan November tahun lalu.
Meskipun media-media pemerintah seperti People’s Daily menyambut positif usulan Partai Komunis China di halaman depan, namun publik China merespons sebaliknya di media sosial Weibo.
”Jika dua periode tidak cukup, maka mereka bisa menulis dalam periode ketiga, tapi perlu ada batasan. Singkirkan, itu tidak baik!,” tulis salah satu pengguna Weibo.
Reformasi konstitusional yang diusulkan Partai Komunis China itu perlu persetujuan parlemen. Namun, itu tidak ada artinya, karena para anggota parlemen juga terkenal loyalis partai tersebut.
Xi saat ini adalah Sekretaris Jenderal Partai Komunis China, tapi bukan ketua.
”Apakah Xi akhirnya menjadi Chairman Partai atau hanya tetap Sekretaris Partai tidak terlalu penting. Yang penting adalah apakah dia memegang kekuasaan,” kata Zhang Ming, seorang profesor ilmu politik di Universitas Renmin China di Beijing.
”Judul tidak terlalu penting di China seperti di Barat. Yang penting adalah apakah Anda adalah kaisar,” imbuh dia, seperti dikutip Reuters, Senin (26/2/2018). ”Di China, orang biasa sudah menganggap Xi Jinping sebagai kaisar.”
Credit sindonews.com
Kapal Induk AS Muncul di Laut China Selatan, China Didesak Beraksi
BEIJING
- Kapal induk Amerika Serikat (AS) USS Carl Vinson dan armada tempurnya
patroli lagi di kawasan sengketa di Laut China Selatan. Pakar China
mendesak Beijing beraksi dengan menempatkan lebih banyak fasilitas
militer di kawasan tersebut.
Media Filipina melaporkan, USS Carl Vinson dan armada tempurnya memasuki perairan di dekat Kepulauan Nansha pada hari Minggu. Patroli kapal induk AS di kawasan sengketa itu ternyata sudah berlangsung sejak hari Jumat.
”Ini adalah operasi rutin Angkatan Laut AS, ini adalah angkatan laut global, kehadiran kami penting untuk memastikan bahwa lautan tetap terbuka,” juru bicara Angkatan Laut AS Letnan Tim Hawkins yang dikutip Philstar.com.
Dia mengatakan 90 persen kapal perdagangan dunia bergerak di perairan yang disengketakan tersebut. Patroli kapal induk AS, ujar dia, demi menjamin lalu lintas maritim tetap terbuka.
Namun, pakar hubungan internasional China menilai kehadiran kapal induk Washington itu sebagai provokasi di saat situasi Laut China Selatan mulai kondusif.
”Kehadiran yang sering dilakukan oleh kapal induk AS ke perairan yang disengketakan tersebut sesuai dengan strategi keamanan nasional Trump yang baru, yang dikeluarkan pada bulan Desember 2017, yang memberi label China sebagai 'kekuatan saingan', dan tahun ini Laut China Selatan akan menyaksikan tindakan yang lebih provokatif dengan kunjungan dari kapal induk AS dan pesawat terbang,” kata Li Haidong, profesor Institut Hubungan Internasional di China Foreign Affairs University, kepada kepada Global Times yang dilansir Senin (26/2/2018).
Dia memperkirakan bahwa hubungan China-AS akan diwarnai lebih banyak perselisihan pada tahun ini. Menurutnya, perseteruan tidak hanya terbatas pada masalah Laut China Selatan, tapi karena AS mencoba untuk menghadapi meningkatnya kemampuan militer China.
Patroli kapal induk USS Carl Vinson dan armada tempurnya di Laut China Selatan tersebut merupakan yang kedua sepanjang bulan ini. Pada tanggal 14 Februari 2018 lalu, kapal induk tersebut juga patroli di kawasan sengketa yang dianggap sebagai pesan langsung terhadap China untuk tidak memonopoli laut tersebut.
USS Carl Vinson juga dijadwalkan untuk mengunjungi Vietnam pada bulan Maret. Jika terlaksana, itu akan menjadi kunjungan yang pertama sejak Perang Vietnam berakhir pada 1975.
”Kunjungan ke Vietnam menunjukkan bahwa AS dapat beralih ke Vietnam dan meningkatkan kerja sama militer dengan negara tersebut untuk mengatasi China, karena hubungan antara China dan Filipina telah membaik,” kata Chen Xiangmiao, seorang peneliti di National Institute for the South China Sea, kepada Global Times.
Para ahli memperingatkan bahwa AS—dengan tujuan utamanya untuk mempertahankan dominasinya di kawasan Asia Pasifik—dapat menghancurkan stabilitas kawasan tersebut.
”China harus memasang lebih banyak fasilitas militer, seperti radar, pesawat terbang dan lebih banyak kapal penjaga pantai di Laut China Selatan untuk mengatasi pergerakan provokatif AS,” kata Chen.
Media Filipina melaporkan, USS Carl Vinson dan armada tempurnya memasuki perairan di dekat Kepulauan Nansha pada hari Minggu. Patroli kapal induk AS di kawasan sengketa itu ternyata sudah berlangsung sejak hari Jumat.
”Ini adalah operasi rutin Angkatan Laut AS, ini adalah angkatan laut global, kehadiran kami penting untuk memastikan bahwa lautan tetap terbuka,” juru bicara Angkatan Laut AS Letnan Tim Hawkins yang dikutip Philstar.com.
Dia mengatakan 90 persen kapal perdagangan dunia bergerak di perairan yang disengketakan tersebut. Patroli kapal induk AS, ujar dia, demi menjamin lalu lintas maritim tetap terbuka.
Namun, pakar hubungan internasional China menilai kehadiran kapal induk Washington itu sebagai provokasi di saat situasi Laut China Selatan mulai kondusif.
”Kehadiran yang sering dilakukan oleh kapal induk AS ke perairan yang disengketakan tersebut sesuai dengan strategi keamanan nasional Trump yang baru, yang dikeluarkan pada bulan Desember 2017, yang memberi label China sebagai 'kekuatan saingan', dan tahun ini Laut China Selatan akan menyaksikan tindakan yang lebih provokatif dengan kunjungan dari kapal induk AS dan pesawat terbang,” kata Li Haidong, profesor Institut Hubungan Internasional di China Foreign Affairs University, kepada kepada Global Times yang dilansir Senin (26/2/2018).
Dia memperkirakan bahwa hubungan China-AS akan diwarnai lebih banyak perselisihan pada tahun ini. Menurutnya, perseteruan tidak hanya terbatas pada masalah Laut China Selatan, tapi karena AS mencoba untuk menghadapi meningkatnya kemampuan militer China.
Patroli kapal induk USS Carl Vinson dan armada tempurnya di Laut China Selatan tersebut merupakan yang kedua sepanjang bulan ini. Pada tanggal 14 Februari 2018 lalu, kapal induk tersebut juga patroli di kawasan sengketa yang dianggap sebagai pesan langsung terhadap China untuk tidak memonopoli laut tersebut.
USS Carl Vinson juga dijadwalkan untuk mengunjungi Vietnam pada bulan Maret. Jika terlaksana, itu akan menjadi kunjungan yang pertama sejak Perang Vietnam berakhir pada 1975.
”Kunjungan ke Vietnam menunjukkan bahwa AS dapat beralih ke Vietnam dan meningkatkan kerja sama militer dengan negara tersebut untuk mengatasi China, karena hubungan antara China dan Filipina telah membaik,” kata Chen Xiangmiao, seorang peneliti di National Institute for the South China Sea, kepada Global Times.
Para ahli memperingatkan bahwa AS—dengan tujuan utamanya untuk mempertahankan dominasinya di kawasan Asia Pasifik—dapat menghancurkan stabilitas kawasan tersebut.
”China harus memasang lebih banyak fasilitas militer, seperti radar, pesawat terbang dan lebih banyak kapal penjaga pantai di Laut China Selatan untuk mengatasi pergerakan provokatif AS,” kata Chen.
Credit sindonews.com
Rangkaian serangan di Afghanistan tewaskan lebih dari 20 orang
Pria Afganistan mengangkat seorang pria
terlihat setelah sebuah ledakan di Jalalabad, Afganistan, Selasa
(20/2/2018). (REUTERS/Parwiz)
Lashkar Gah (CB - Serangkaian serangan petempur di
Afghanistan menewaskan lebih dari 20 orang, kata pejabat pada Selasa.
Serangan tersebut terjadi menjelang penyelenggaraan pertemuan internasional pada pekan depan untuk membangun dukungan diplomatik atas harapan bagi pembicaraan perdamaian dengan Taliban.
Gerilyawan Taliban menyerang markas tentara Afghanistan pada Jumat malam hingga menewaskan 18 tentara.
Sementara itu, seorang pengebom bunuh diri menjalankan aksinya di ibu kota negara tersebut hingga menewaskan tiga orang dan melukai lima lagi.
Beberapa serangan terpisah di Helmand menewaskan sedikitnya tiga orang.
Rangkaian serangan itu muncul pada saat delegasi tingkat tinggi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) melakukan kunjungan ke Afghanistan.
Delegasi itu menjanjikan dukungan bagi pemerintah Presiden Ashraf Ghani, yang pada Rabu menjadi tuan rumah putaran baru rangkaian pertemuan diplomatik untuk meletakkan dasar bagi kemungkinan proses politik yang melibatkan Taliban.
Kekerasan di Afghanistan meningkat sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Agustus lalu mengungkapkan suatu strategi yang lebih agresif. Pasukan pimpinan AS melancarkan lebih banyak serangan udara sementara Taliban menanggapinya dengan serangan bom, penyergapan dan penggerebekan.
Serangan tersebut terjadi menjelang penyelenggaraan pertemuan internasional pada pekan depan untuk membangun dukungan diplomatik atas harapan bagi pembicaraan perdamaian dengan Taliban.
Gerilyawan Taliban menyerang markas tentara Afghanistan pada Jumat malam hingga menewaskan 18 tentara.
Sementara itu, seorang pengebom bunuh diri menjalankan aksinya di ibu kota negara tersebut hingga menewaskan tiga orang dan melukai lima lagi.
Beberapa serangan terpisah di Helmand menewaskan sedikitnya tiga orang.
Rangkaian serangan itu muncul pada saat delegasi tingkat tinggi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) melakukan kunjungan ke Afghanistan.
Delegasi itu menjanjikan dukungan bagi pemerintah Presiden Ashraf Ghani, yang pada Rabu menjadi tuan rumah putaran baru rangkaian pertemuan diplomatik untuk meletakkan dasar bagi kemungkinan proses politik yang melibatkan Taliban.
Kekerasan di Afghanistan meningkat sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Agustus lalu mengungkapkan suatu strategi yang lebih agresif. Pasukan pimpinan AS melancarkan lebih banyak serangan udara sementara Taliban menanggapinya dengan serangan bom, penyergapan dan penggerebekan.
Taliban, yang bertempur untuk membuat pasukan asing hengkang serta
untuk menerapkan kembali hukum Islam ketat menurut versinya, mengatakan
dalam pernyataan bahwa pihaknya telah menyerang sebuah pos tentara
semalaman pada Jumat di provinsi barat, Farah.
Pemerintah membenarkan bahwa serangan itu terjadi.
"Sejumlah besar (anggota) Taliban menyerang sebuah markas tentara dan kita kehilangan 18 prajurit dan dua orang terluka," kata juru bicara pemerintah Dwalat Waziri.
Pada Sabtu, seorang pengebom meledakkan dirinya sendiri di jalanan di Kabul dekat sebuah kantor dinas intelijen Afghanistan.
Pengeboman bunuh diri itu merupakan serangan terbaru di kota tersebut, tempat ratusan orang kehilangan nyawa dan luka-luka. ISIS, melalui pesan yang dimuat di kantor berita miliknya, Amaq, menyatakan sebagai penanggung jawab serangan.
Kabul, ibu kota negara Afghanistan, telah bersiaga tinggi sejak seorang pengebom bunuh diri Taliban pada 27 Januari meledakkan sebuah ambulans yang dipenuhi bahan peledak. Pengeboman itu menewaskan lebih dari 100 orang dan melukai sedikitnya 235 lainnya.
Satu pekan sebelumnya, sejumlah petempur menewaskan lebih dari 20 orang, termasuk empat warga Amerika Serikat, dalam serangan di salah satu hotel utama di kota itu. Taliban menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Pemerintah membenarkan bahwa serangan itu terjadi.
"Sejumlah besar (anggota) Taliban menyerang sebuah markas tentara dan kita kehilangan 18 prajurit dan dua orang terluka," kata juru bicara pemerintah Dwalat Waziri.
Pada Sabtu, seorang pengebom meledakkan dirinya sendiri di jalanan di Kabul dekat sebuah kantor dinas intelijen Afghanistan.
Pengeboman bunuh diri itu merupakan serangan terbaru di kota tersebut, tempat ratusan orang kehilangan nyawa dan luka-luka. ISIS, melalui pesan yang dimuat di kantor berita miliknya, Amaq, menyatakan sebagai penanggung jawab serangan.
Kabul, ibu kota negara Afghanistan, telah bersiaga tinggi sejak seorang pengebom bunuh diri Taliban pada 27 Januari meledakkan sebuah ambulans yang dipenuhi bahan peledak. Pengeboman itu menewaskan lebih dari 100 orang dan melukai sedikitnya 235 lainnya.
Satu pekan sebelumnya, sejumlah petempur menewaskan lebih dari 20 orang, termasuk empat warga Amerika Serikat, dalam serangan di salah satu hotel utama di kota itu. Taliban menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Credit antaranews.com
Puluhan tewas dalam serangan bom bunuh diri di Yaman
Bom bunuh diri - ilustrasi (ANTARANews/Ardika)
Aden (CB - Puluhan orang tewas atau terluka dalam dua aksi
bom bunuh diri dengan menggunakan mobil di kota pelabuhan Aden di Yaman
selatan pada Sabtu, kata saksi dan petugas kesehatan setempat.
Mereka mengatakan bahwa serangan itu tampaknya membidik markas pasukan anti-teror di Aden barat daya.
Sejumlah pejabat rumah sakit Jumhouriya mengatakan bahwa jenazah lima korban, yang sebagian besar di antaranya adalah tentara, tiba di rumah sakit utama di Aden tersebut. Selain itu, Jumhouriya menerima beberapa orang, termasuk warga, yang mengalami luka.
Serangan itu terjadi di daerah dikenal sebagai Gold Mohr di distrik Tawahi, Aden. Kekuatan ledakan itu menghancurkan beberapa kendaraan warga, yang diparkir di luar markas tersebut, sementara reruntuhan bertaburan di jalanan.
Serangan tersebut adalah yang pertama kali setelah pertempuran meletus pada bulan lalu antara pemberontak di selatan dengan pemerintah Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi menyangkut pengendalian kota itu.
Mereka mengatakan bahwa serangan itu tampaknya membidik markas pasukan anti-teror di Aden barat daya.
Sejumlah pejabat rumah sakit Jumhouriya mengatakan bahwa jenazah lima korban, yang sebagian besar di antaranya adalah tentara, tiba di rumah sakit utama di Aden tersebut. Selain itu, Jumhouriya menerima beberapa orang, termasuk warga, yang mengalami luka.
Serangan itu terjadi di daerah dikenal sebagai Gold Mohr di distrik Tawahi, Aden. Kekuatan ledakan itu menghancurkan beberapa kendaraan warga, yang diparkir di luar markas tersebut, sementara reruntuhan bertaburan di jalanan.
Serangan tersebut adalah yang pertama kali setelah pertempuran meletus pada bulan lalu antara pemberontak di selatan dengan pemerintah Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi menyangkut pengendalian kota itu.
Credit antaranews.com
Bom Kembali Hantam Mogadishu
Credit republika.co.id
Jumlah korban bom Somalia capai 45 orang
Ilustrasi - Warga sipil membawa jenazah
pria tak dikenal dari lokasi ledakan di jalan KM4 di distrik Hodan,
Mogadishu, Somalia, Minggu (15/10/2017). (REUTERS/Feisal Omar)
Mogadishu (CB - Jumlah korban tewas akibat ledakan bom
kembar di ibu kota negara Somalia pada Jumat malam meningkat menjadi 45
orang dari laporan awal 18 orang, kata pejabat pemerintah, Sabtu.
Kelompok dari jaringan Al Qaida, al Shabaab, menyatakan bertanggung jawab atas serangan di dekat kediaman presiden itu serta hotel di sekitarnya.
"Jumlah korban tewas akibat ledakan tadi malam meningkat menjadi 45 orang dan 36 lagi luka," kata pejabat itu, yang tidak ingin disebutkan namanya, kepada Reuters.
Secara terpisah, pejabat kepolisian mengatakan yakin bahwa 36 orang tewas.
"Setidak-tidaknya 15 orang, termasuk seorang anggota militer dan seorang warga setempat tewas di luar istana tadi malam dan lebih banyak dari itu luka-luka. Sebagian besar dari mereka adalah penjaga istana yang sedang berada di lokasi kejadian. Jumlah orang yang meninggal kemungkinan bertambah," kata Mayor Mohamed Abdullahi kepada Reuters pada Sabtu.
"Di hotel itu, setidak-tidaknya 21 orang tewas. Jadi, menurut data saya, 36 orang tewas dan lebih banyak lagi luka-luka," katanya.
Kelompok itu ingin menggulingkan pemerintah Somalia dan menegakkan hukum Islam secara ketat menurut pemahamannya.
Kelompok al Shabaab telah menewaskan ratusan warga sipil di berbagai wilayah Afrika Timur serta ribuan warga Somalia dalam pemberontakan yang telah berlangsung selama satu dekade.
Pada Oktober, lebih dari 500 orang tewas akibat ledakan bom kembar di Mogadishu. Serangan itu adalah yang paling mematikan sejak al Shabaab melancarkan pemberontakan pada 2007. Al Shabaab tidak menyatakan sebagai pelaku pengeboman tersebut.
Kelompok dari jaringan Al Qaida, al Shabaab, menyatakan bertanggung jawab atas serangan di dekat kediaman presiden itu serta hotel di sekitarnya.
"Jumlah korban tewas akibat ledakan tadi malam meningkat menjadi 45 orang dan 36 lagi luka," kata pejabat itu, yang tidak ingin disebutkan namanya, kepada Reuters.
Secara terpisah, pejabat kepolisian mengatakan yakin bahwa 36 orang tewas.
"Setidak-tidaknya 15 orang, termasuk seorang anggota militer dan seorang warga setempat tewas di luar istana tadi malam dan lebih banyak dari itu luka-luka. Sebagian besar dari mereka adalah penjaga istana yang sedang berada di lokasi kejadian. Jumlah orang yang meninggal kemungkinan bertambah," kata Mayor Mohamed Abdullahi kepada Reuters pada Sabtu.
"Di hotel itu, setidak-tidaknya 21 orang tewas. Jadi, menurut data saya, 36 orang tewas dan lebih banyak lagi luka-luka," katanya.
Dinas layanan ambulans menyebutkan pada Jumat bahwa jumlah total
korban jiwa mencapai 18 orang. Data itu berubah menjadi 21 orang pada
Sabtu pagi.
Foto memperlihatkan setidak-tidaknya ada lima kendaraan yang hancur di luar hotel tersebut, yang sekeliling dindingnya juga hancur akibat ledakan.
Al Shabaab mengatakan para penyerangnya telah menewaskan 35 tentara dan lima petempurnya juga terbunuh.
"Lima orang dari pihak kami, termasuk dua pengemudi, mati syahid. Kami membunuh 35 tentara ... dalam operasi tadi malam. Para mujahid lainnya sudah kembali dengan selamat," kata Abdiasis Abu Musab, juru bicara operasi militer al Shabaab.
Foto memperlihatkan setidak-tidaknya ada lima kendaraan yang hancur di luar hotel tersebut, yang sekeliling dindingnya juga hancur akibat ledakan.
Al Shabaab mengatakan para penyerangnya telah menewaskan 35 tentara dan lima petempurnya juga terbunuh.
"Lima orang dari pihak kami, termasuk dua pengemudi, mati syahid. Kami membunuh 35 tentara ... dalam operasi tadi malam. Para mujahid lainnya sudah kembali dengan selamat," kata Abdiasis Abu Musab, juru bicara operasi militer al Shabaab.
Kelompok itu ingin menggulingkan pemerintah Somalia dan menegakkan hukum Islam secara ketat menurut pemahamannya.
Kelompok al Shabaab telah menewaskan ratusan warga sipil di berbagai wilayah Afrika Timur serta ribuan warga Somalia dalam pemberontakan yang telah berlangsung selama satu dekade.
Pada Oktober, lebih dari 500 orang tewas akibat ledakan bom kembar di Mogadishu. Serangan itu adalah yang paling mematikan sejak al Shabaab melancarkan pemberontakan pada 2007. Al Shabaab tidak menyatakan sebagai pelaku pengeboman tersebut.
Credit antaranews.com
Emir Qatar: Serangan ke Ghouta Timur Suriah Kejahatan Kemanusiaan
CB-Doha - Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, mengecam serangan terhadap kota Ghouta Timur, Suriah, sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Sheikh Tamim mengatakan melindungi warga sipil di kantong kelompok oposisi, yang mendapat serbuan pasukan pemerintah dan milisi pro pemerintah, merupakan tanggung jawab komunitas internasional.
"Terlepas dari perbedaan kepentingan politik, apa yang terjadi di Ghouta Timur merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Melindungi warga sipil tetap menjadi tanggung jawab dunia internasional," kata Sheikh Tamim lewat akun Twitter-nya @TamimBinHamad, seperti dilansir media Aljazeera, Ahad, 25 Februari 2018.
Seorang gadis wanita mengelap luka pada wajah adiknya saat mendapatkan perawatan akibat terkena serangan udara pesawat tempur pasukan Pemerintah Suriah, di sebuah rumah sakit di kota Douma, Ghouta Timur, Damaskus, Suriah, 23 Februari 2018. REUTERS / Bassam Khabieh
Kota Ghouta Timur berada di pinggiran ibu kota Damaskus, yang menjadi pusat kekuatan pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad. Wilayah ini menjadi rumah bagi sekitar 400 ribu warga dan mengalami rusak parah akibat pengepungan dan pengeboman oleh pasukan Assad sejak sepekan terakhir. Daerah ini telah menjadi sasaran serangan pasukan Assad sejak 2013 ketika pecah konflik internal Suriah antara pemerintah dan pasukan oposisi.
Menurut Aljazeera, sekitar 500 korban, yang kebanyakan warga sipil, tewas akibat penyerangan ini. Dengan sekitar 120 an korban merupakan anak-anak.
Pertahanan sipil membantu wanita yang tidak sadar dari tempat penampungan di kota Douma yang terkepung di Ghouta timur di Damaskus, Suriah, 22 Februari 2018. REUTERS
Seperti dilansir Reuters, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi pada Sabtu malam, 24 Februari 2018 yang menyatakan gencatan senjata selama 30 hari di Ghouta Timur. Jeda ini akan digunakan untuk mengevakuasi warga sipil dan memberikan kesempatan bagi aliran bantuan makanan dan obat-obatan untuk masuk ke Ghouta Timur.
Namun, sejumlah saksi mata mengatakan gencatan senjata ini tidak berjalan karena pasukan pemerintah Suriah dan milisi pendukungnya segera melancarkan serangan ke Ghouta Timur begitu resolusi PBB itu dibuat.
Sejumlah saksi mata mengatakan, pasukan Suriah merangsek masuk ke kantong perlawanan pasukan oposisi. Beberapa tentara Suriah tertangkap dan tewas oleh pasukan oposisi ini.
Selain di Ghouta Timur, peperangan juga terjadi di dua kota lainnya di Suriah, seperti kota Afrin dan mengarah ke kota Manbij, yang terletak di sebelah timurnya. Ini terjadi antara pasukan Turki dan kelompok perlawanan Kurdi YPG, yang menginginkan wilayah sendiri.
Sheikh Tamim mengatakan melindungi warga sipil di kantong kelompok oposisi, yang mendapat serbuan pasukan pemerintah dan milisi pro pemerintah, merupakan tanggung jawab komunitas internasional.
"Terlepas dari perbedaan kepentingan politik, apa yang terjadi di Ghouta Timur merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Melindungi warga sipil tetap menjadi tanggung jawab dunia internasional," kata Sheikh Tamim lewat akun Twitter-nya @TamimBinHamad, seperti dilansir media Aljazeera, Ahad, 25 Februari 2018.
Seorang gadis wanita mengelap luka pada wajah adiknya saat mendapatkan perawatan akibat terkena serangan udara pesawat tempur pasukan Pemerintah Suriah, di sebuah rumah sakit di kota Douma, Ghouta Timur, Damaskus, Suriah, 23 Februari 2018. REUTERS / Bassam Khabieh
Kota Ghouta Timur berada di pinggiran ibu kota Damaskus, yang menjadi pusat kekuatan pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad. Wilayah ini menjadi rumah bagi sekitar 400 ribu warga dan mengalami rusak parah akibat pengepungan dan pengeboman oleh pasukan Assad sejak sepekan terakhir. Daerah ini telah menjadi sasaran serangan pasukan Assad sejak 2013 ketika pecah konflik internal Suriah antara pemerintah dan pasukan oposisi.
Menurut Aljazeera, sekitar 500 korban, yang kebanyakan warga sipil, tewas akibat penyerangan ini. Dengan sekitar 120 an korban merupakan anak-anak.
Pertahanan sipil membantu wanita yang tidak sadar dari tempat penampungan di kota Douma yang terkepung di Ghouta timur di Damaskus, Suriah, 22 Februari 2018. REUTERS
Seperti dilansir Reuters, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi pada Sabtu malam, 24 Februari 2018 yang menyatakan gencatan senjata selama 30 hari di Ghouta Timur. Jeda ini akan digunakan untuk mengevakuasi warga sipil dan memberikan kesempatan bagi aliran bantuan makanan dan obat-obatan untuk masuk ke Ghouta Timur.
Namun, sejumlah saksi mata mengatakan gencatan senjata ini tidak berjalan karena pasukan pemerintah Suriah dan milisi pendukungnya segera melancarkan serangan ke Ghouta Timur begitu resolusi PBB itu dibuat.
Sejumlah saksi mata mengatakan, pasukan Suriah merangsek masuk ke kantong perlawanan pasukan oposisi. Beberapa tentara Suriah tertangkap dan tewas oleh pasukan oposisi ini.
Selain di Ghouta Timur, peperangan juga terjadi di dua kota lainnya di Suriah, seperti kota Afrin dan mengarah ke kota Manbij, yang terletak di sebelah timurnya. Ini terjadi antara pasukan Turki dan kelompok perlawanan Kurdi YPG, yang menginginkan wilayah sendiri.
Credit TEMPO.CO
Dewan Keamanan PBB keluarkan resolusi gencatan senjata di Suriah
Dewan Keamanan PBB (ANTARANews/Grafis/Awi)
Perserikatan Bangsa-bangsa (CB - Dewan Keamanan PBB pada
Sabtu mengesahkan sebuah resolusi, yang mendesak agar gencatan senjata
diterapkan selama setidaknya 30 hari di seluruh Suriah guna membuka
jalan bagi bantuan kemanusiaan serta evakuasi medis darurat.
Resolusi 2401 itu berisi tuntutan agar penghentian permusuhan segera dilakukan bagi "jeda kemanusiaan untuk setidaknya selama 30 hari berturut-turut di semua wilayah Suriah," supaya bantuan kemanusiaan bisa disalurkan secara berkelanjutan serta agar layanan dan evakuasi medis bagi para warga, yang sakit parah dan mengalami luka, bisa terlaksana.
Dewan Keamanan meminta semua pihak agar segera bergerak untuk memastikan jeda untuk kemanusiaan itu diterapkan secara menyeluruh.
Menurut resolusi, gencatan senjata tidak diberlakukan pada operasi-operasi militer terhadap ISIS, Al Qaida dan Front Al Nusra beserta jaringan mereka, juga pada kelompok-kelompok teroris lainnya yang ditentukan oleh Dewan Keamanan.
Resolusi menutut bahwa, segera setelah gencatan senjata dimulai, semua pihak membuka jalan yang aman, leluasa dan berkelanjutan setiap pekannya bagi iring-iringan kemanusiaan PBB dan mitra-mitranya, termasuk yang membawa pasokan medis dan peralatan operasi, bagi semua orang yang membutuhkan di seluruh wilayah Suriah, terutama di lokasi-lokasi yang sulit terjangkau dan berada dalam pengepungan.
Selain itu, resolusi menuntut bahwa, segera setelah gencatan senjata dimulai, semua pihak harus membuka jalan bagi PBB beserta mitra-mitranya untuk melakukan evakuasi medis secara aman dan tanpa syarat, berdasarkan keperluan dan kedaruratan medis.
Resolusi juga meminta agar pengepungan segera dicabut di daerah-daerah berpenduduk, termasuk di Ghouta Timur, yang merupakan benteng kuat terakhir pemberontak di Suriah. Wilayah itu mengalami pengeboman hebat dalam sepekan terakhir ini.
Resolusi disahkan dengan suara bulat pada Sabtu setelah selama dua minggu diwarnai dengan perdebatan sengit serta perubahan di sana sini pada saat-saat terakhir.
Sebelum resolusi akhirnya disahkan, para anggota Dewan Keamanan pada Sabtu bersidang selama lebih dari dua jam.
Resolusi 2401 itu berisi tuntutan agar penghentian permusuhan segera dilakukan bagi "jeda kemanusiaan untuk setidaknya selama 30 hari berturut-turut di semua wilayah Suriah," supaya bantuan kemanusiaan bisa disalurkan secara berkelanjutan serta agar layanan dan evakuasi medis bagi para warga, yang sakit parah dan mengalami luka, bisa terlaksana.
Dewan Keamanan meminta semua pihak agar segera bergerak untuk memastikan jeda untuk kemanusiaan itu diterapkan secara menyeluruh.
Menurut resolusi, gencatan senjata tidak diberlakukan pada operasi-operasi militer terhadap ISIS, Al Qaida dan Front Al Nusra beserta jaringan mereka, juga pada kelompok-kelompok teroris lainnya yang ditentukan oleh Dewan Keamanan.
Resolusi menutut bahwa, segera setelah gencatan senjata dimulai, semua pihak membuka jalan yang aman, leluasa dan berkelanjutan setiap pekannya bagi iring-iringan kemanusiaan PBB dan mitra-mitranya, termasuk yang membawa pasokan medis dan peralatan operasi, bagi semua orang yang membutuhkan di seluruh wilayah Suriah, terutama di lokasi-lokasi yang sulit terjangkau dan berada dalam pengepungan.
Selain itu, resolusi menuntut bahwa, segera setelah gencatan senjata dimulai, semua pihak harus membuka jalan bagi PBB beserta mitra-mitranya untuk melakukan evakuasi medis secara aman dan tanpa syarat, berdasarkan keperluan dan kedaruratan medis.
Resolusi juga meminta agar pengepungan segera dicabut di daerah-daerah berpenduduk, termasuk di Ghouta Timur, yang merupakan benteng kuat terakhir pemberontak di Suriah. Wilayah itu mengalami pengeboman hebat dalam sepekan terakhir ini.
Resolusi disahkan dengan suara bulat pada Sabtu setelah selama dua minggu diwarnai dengan perdebatan sengit serta perubahan di sana sini pada saat-saat terakhir.
Sebelum resolusi akhirnya disahkan, para anggota Dewan Keamanan pada Sabtu bersidang selama lebih dari dua jam.
Credit antaranews.com
Turki sambut baik Resolusi PBB terkait Suriah
Dewan Keamanan PBB (ANTARANews/Grafis/Awi)
Ankara (CB - Turki pada Minggu menyambut baik sebuah
resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menuntut gencatan senjata
selama 30 hari di seluruh penjuru Suriah untuk memungkinkan akses
bantuan dan evakuasi medis, menurut pernyataan juru bicara kementerian
luar negeri.
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa mengadopsi resolusi tersebut pada Sabtu, saat salah satu serangan udara paling mematikan dalam perang selama tujuh tahun tersebut terjadi di distrik Ghouta timur pekan ini.
Tak lama setelah suara bulat dari 15 anggota dewan tersebut, pesawat tempur menyerang sebuah kota di Ghouta timur, daerah kantong pemberontak terakhir dekat ibu kota Suriah, menurut sebuah layanan darurat dan sebuah kelompok pemantau perang.
Pesawat tempur telah menyerang wilayah tersebut selama tujuh hari berturut-turut sementara penduduk bersembunyi di ruang bawah tanah.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Antonio Guterres pada Rabu mendesak untuk segera diakhirinya "aktivitas perang" di Ghouta timur, tempat hampir 400.000 orang tinggal di bawah pengepungan pemerintah sejak 2013, tanpa cukup makanan atau obat-obatan.
Sementara sekutu Suriah, Rusia mendukung adopsi resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa itu, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, meragukan kelayakannya. Kesepakatan gencatan senjata sebelumnya di lapangan memiliki catatan buruk untuk mengakhiri pertempuran di Suriah, di mana militer Presiden Bashar al-Assad berada di atas angin.
"Apa yang diperlukan adalah agar tuntutan Dewan Keamanan mendapat dukungan kesepakatan nyata di lapangan," kata Nebenzia kepada dewan setelah pemungutan suara. Dia kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa tidak realistis untuk mengharapkan gencatan senjata segera dan bahwa para pihak harus didorong untuk melakukan itu.
Setelah beberapa hari tertunda dan perundingan pada menit-menit terakhir untuk mendapatkan dukungan dari Rusia, dewan tersebut mengadopsi resolusi tersebut - yang dirancang oleh Swedia dan Kuwait - menuntut permusuhan berhenti selama 30 hari "tanpa penundaan" guna memungkinkan akses bantuan dan evakuasi medis.
"Kami menerima bahwa mungkin diperlukan beberapa jam sebelum semuanya dapat dilaksanakan sepenuhnya ... kami hanya perlu meningkatkan tekanan, penerapannya penting sekarang," kata Menteri Luar Negeri Swedia Margot Wallstrom kepada Reuters.
Rusia tidak ingin menentukan kapan gencatan senjata akan dimulai, jadi sebuah proposal untuk gencatan senjata dimulai 72 jam setelah adopsi disepakati untuk menuntutnya dimulai "tanpa penundaan." Perundingan lebih lanjut pada Sabtu menambahkan permintaan agar semua pihak "segera terlibat untuk memastikan implementasi penuh dan komprehensif."
"Ketika mereka mencoba melakukan perundingan, bom dari jet tempur Assad terus jatuh. Dalam tiga hari ini kami mencoba menyepakati resolusi ini, berapa banyak ibu yang kehilangan anak-anak mereka akibat pemboman dan pemboman?" kata Duta Besar A.S. untuk PBB Nikki Haley kepada dewan tersebut.
"Kami sangat skeptis bahwa rezim (Suriah) akan mematuhi," kata Haley.
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa mengadopsi resolusi tersebut pada Sabtu, saat salah satu serangan udara paling mematikan dalam perang selama tujuh tahun tersebut terjadi di distrik Ghouta timur pekan ini.
Tak lama setelah suara bulat dari 15 anggota dewan tersebut, pesawat tempur menyerang sebuah kota di Ghouta timur, daerah kantong pemberontak terakhir dekat ibu kota Suriah, menurut sebuah layanan darurat dan sebuah kelompok pemantau perang.
Pesawat tempur telah menyerang wilayah tersebut selama tujuh hari berturut-turut sementara penduduk bersembunyi di ruang bawah tanah.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Antonio Guterres pada Rabu mendesak untuk segera diakhirinya "aktivitas perang" di Ghouta timur, tempat hampir 400.000 orang tinggal di bawah pengepungan pemerintah sejak 2013, tanpa cukup makanan atau obat-obatan.
Sementara sekutu Suriah, Rusia mendukung adopsi resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa itu, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, meragukan kelayakannya. Kesepakatan gencatan senjata sebelumnya di lapangan memiliki catatan buruk untuk mengakhiri pertempuran di Suriah, di mana militer Presiden Bashar al-Assad berada di atas angin.
"Apa yang diperlukan adalah agar tuntutan Dewan Keamanan mendapat dukungan kesepakatan nyata di lapangan," kata Nebenzia kepada dewan setelah pemungutan suara. Dia kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa tidak realistis untuk mengharapkan gencatan senjata segera dan bahwa para pihak harus didorong untuk melakukan itu.
Setelah beberapa hari tertunda dan perundingan pada menit-menit terakhir untuk mendapatkan dukungan dari Rusia, dewan tersebut mengadopsi resolusi tersebut - yang dirancang oleh Swedia dan Kuwait - menuntut permusuhan berhenti selama 30 hari "tanpa penundaan" guna memungkinkan akses bantuan dan evakuasi medis.
"Kami menerima bahwa mungkin diperlukan beberapa jam sebelum semuanya dapat dilaksanakan sepenuhnya ... kami hanya perlu meningkatkan tekanan, penerapannya penting sekarang," kata Menteri Luar Negeri Swedia Margot Wallstrom kepada Reuters.
Rusia tidak ingin menentukan kapan gencatan senjata akan dimulai, jadi sebuah proposal untuk gencatan senjata dimulai 72 jam setelah adopsi disepakati untuk menuntutnya dimulai "tanpa penundaan." Perundingan lebih lanjut pada Sabtu menambahkan permintaan agar semua pihak "segera terlibat untuk memastikan implementasi penuh dan komprehensif."
"Ketika mereka mencoba melakukan perundingan, bom dari jet tempur Assad terus jatuh. Dalam tiga hari ini kami mencoba menyepakati resolusi ini, berapa banyak ibu yang kehilangan anak-anak mereka akibat pemboman dan pemboman?" kata Duta Besar A.S. untuk PBB Nikki Haley kepada dewan tersebut.
"Kami sangat skeptis bahwa rezim (Suriah) akan mematuhi," kata Haley.
Credit antaranews.com
Pemberontak di Ghouta, Suriah, sambut baik gencatan senjata PBB
Arsip: Pejuang Pasukan Demokratis Suriah
menaiki kendaraan lapis baja setelah membebaskan Raqqa dari milisi
Negara Islam, di Raqqa, Suriah, Selasa (17/10/2017). (REUTERS/Erik De
Castro)
Beirut (CB - Dua faksi pemberontak utama di Ghouta timur
Suriah menyambut baik resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disahkan
pada Sabtu untuk menuntut gencatan senjata 30 hari di seluruh negeri
guna memungkinkan akses bantuan dan evakuasi medis.
Dalam pernyataan terpisah, Jaish al-Islam dan Failaq al-Rahman berjanji untuk melindungi konvoi bantuan yang masuk ke daerah kantong pemberontak yang terkepung di dekat Damaskus. Pemberontak mengatakan bahwa mereka akan melakukan gencatan senjata, namun akan membalas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Suriah dan sekutu-sekutunya.
Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi tersebut pada Sabtu, setelah salah satu serangan udara paling mematikan dari perang tujuh tahun tersebut terjadi Ghouta timur pekan ini.
Tak lama setelah suara bulat dari 15 anggota dewan tersebut, pesawat tempur menyerang sebuah kota di Ghouta timur, daerah kantong pemberontak terakhir dekat ibu kota Suriah, menurut sebuah layanan darurat dan sebuah kelompok pemantau perang.
Pesawat tempur telah menyerang wilayah tersebut selama tujuh hari berturut-turut sementara penduduk bersembunyi di ruang bawah tanah.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Antonio Guterres pada Rabu mendesak untuk segera diakhirinya "aktivitas perang" di Ghouta timur, tempat hampir 400.000 orang tinggal di bawah pengepungan pemerintah sejak 2013, tanpa cukup makanan atau obat-obatan.
Sementara sekutu Suriah, Rusia mendukung adopsi resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa itu, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, meragukan kelayakannya. Kesepakatan gencatan senjata sebelumnya di lapangan memiliki catatan buruk untuk mengakhiri pertempuran di Suriah, di mana militer Presiden Bashar al-Assad berada di atas angin.
"Apa yang diperlukan adalah agar tuntutan Dewan Keamanan mendapat dukungan kesepakatan nyata di lapangan," kata Nebenzia kepada dewan setelah pemungutan suara. Dia kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa tidak realistis untuk mengharapkan gencatan senjata segera dan bahwa para pihak harus didorong untuk melakukan itu.
Setelah beberapa hari tertunda dan perundingan pada menit-menit terakhir untuk mendapatkan dukungan dari Rusia, dewan tersebut mengadopsi resolusi tersebut - yang dirancang oleh Swedia dan Kuwait - menuntut permusuhan berhenti selama 30 hari "tanpa penundaan" guna memungkinkan akses bantuan dan evakuasi medis.
"Kami menerima bahwa mungkin diperlukan beberapa jam sebelum semuanya dapat dilaksanakan sepenuhnya ... kami hanya perlu meningkatkan tekanan, penerapannya penting sekarang," kata Menteri Luar Negeri Swedia Margot Wallstrom kepada Reuters.
Rusia tidak ingin menentukan kapan gencatan senjata akan dimulai, jadi sebuah proposal untuk gencatan senjata dimulai 72 jam setelah adopsi disepakati untuk menuntutnya dimulai "tanpa penundaan." Perundingan lebih lanjut pada Sabtu menambahkan permintaan agar semua pihak "segera terlibat untuk memastikan implementasi penuh dan komprehensif."
"Ketika mereka mencoba melakukan perundingan, bom dari jet tempur Assad terus jatuh. Dalam tiga hari ini kami mencoba menyepakati resolusi ini, berapa banyak ibu yang kehilangan anak-anak mereka akibat pemboman dan pemboman?" kata Duta Besar A.S. untuk PBB Nikki Haley kepada dewan tersebut.
"Kami sangat skeptis bahwa rezim (Suriah) akan mematuhi," kata Haley.
Dalam pernyataan terpisah, Jaish al-Islam dan Failaq al-Rahman berjanji untuk melindungi konvoi bantuan yang masuk ke daerah kantong pemberontak yang terkepung di dekat Damaskus. Pemberontak mengatakan bahwa mereka akan melakukan gencatan senjata, namun akan membalas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Suriah dan sekutu-sekutunya.
Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi tersebut pada Sabtu, setelah salah satu serangan udara paling mematikan dari perang tujuh tahun tersebut terjadi Ghouta timur pekan ini.
Tak lama setelah suara bulat dari 15 anggota dewan tersebut, pesawat tempur menyerang sebuah kota di Ghouta timur, daerah kantong pemberontak terakhir dekat ibu kota Suriah, menurut sebuah layanan darurat dan sebuah kelompok pemantau perang.
Pesawat tempur telah menyerang wilayah tersebut selama tujuh hari berturut-turut sementara penduduk bersembunyi di ruang bawah tanah.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Antonio Guterres pada Rabu mendesak untuk segera diakhirinya "aktivitas perang" di Ghouta timur, tempat hampir 400.000 orang tinggal di bawah pengepungan pemerintah sejak 2013, tanpa cukup makanan atau obat-obatan.
Sementara sekutu Suriah, Rusia mendukung adopsi resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa itu, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, meragukan kelayakannya. Kesepakatan gencatan senjata sebelumnya di lapangan memiliki catatan buruk untuk mengakhiri pertempuran di Suriah, di mana militer Presiden Bashar al-Assad berada di atas angin.
"Apa yang diperlukan adalah agar tuntutan Dewan Keamanan mendapat dukungan kesepakatan nyata di lapangan," kata Nebenzia kepada dewan setelah pemungutan suara. Dia kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa tidak realistis untuk mengharapkan gencatan senjata segera dan bahwa para pihak harus didorong untuk melakukan itu.
Setelah beberapa hari tertunda dan perundingan pada menit-menit terakhir untuk mendapatkan dukungan dari Rusia, dewan tersebut mengadopsi resolusi tersebut - yang dirancang oleh Swedia dan Kuwait - menuntut permusuhan berhenti selama 30 hari "tanpa penundaan" guna memungkinkan akses bantuan dan evakuasi medis.
"Kami menerima bahwa mungkin diperlukan beberapa jam sebelum semuanya dapat dilaksanakan sepenuhnya ... kami hanya perlu meningkatkan tekanan, penerapannya penting sekarang," kata Menteri Luar Negeri Swedia Margot Wallstrom kepada Reuters.
Rusia tidak ingin menentukan kapan gencatan senjata akan dimulai, jadi sebuah proposal untuk gencatan senjata dimulai 72 jam setelah adopsi disepakati untuk menuntutnya dimulai "tanpa penundaan." Perundingan lebih lanjut pada Sabtu menambahkan permintaan agar semua pihak "segera terlibat untuk memastikan implementasi penuh dan komprehensif."
"Ketika mereka mencoba melakukan perundingan, bom dari jet tempur Assad terus jatuh. Dalam tiga hari ini kami mencoba menyepakati resolusi ini, berapa banyak ibu yang kehilangan anak-anak mereka akibat pemboman dan pemboman?" kata Duta Besar A.S. untuk PBB Nikki Haley kepada dewan tersebut.
"Kami sangat skeptis bahwa rezim (Suriah) akan mematuhi," kata Haley.
Credit antaranews.com
Kronologi Kematian Sridevi di Dubai Usai Hadiri Pernikahan Kerabat
CB-Kepergian Sridevi yang sangat tiba-tiba tidak disangka oleh siapa saja, termasuk sang suami yang menemaninya pergi ke Dubai, Uni Emirat Arab. Bersama Boney dan putri bungsunya, Khushi Kapoor, Sridevi bertolak menuju Dubai sejak beberapa hari yang lalu untuk menghadiri pernikahan kerabatnya.
Pesta pernikahan itu berlangsung selama beberapa hari, dan Sridevi mengikuti rangkaian upacaranya dengan penuh tawa. Sridevi pun sempat posting beberapa fotonya kala di Dubai bersama keluarga di Instagram. Aktris senior ini memang dikenal aktif di jejaring media sosial berbasis foto tersebut.
Siapa sangka, pesta pernikahan kerabatnya ini menjadi acara terakhir yang dihadiri oleh Sridevi sebelum berpulang. Tak lama setelah pesta usai, Sridevi kembali ke hotel yang ia tinggali bersama Boney dan Khushi. Mereka menginap di Emirates Tower yang berada di jantung kota Dubai.
Usai acara pernikahan, Kamis (22/2) Boney dan Khushi memutuskan pulang ke India. Mereka check out dari hotel pertama, kemudian Sridevi pindah ke hotel Emirates Tower. Sridevi sengaja memperpanjang kunjungannya di Dubai karena ingin bertemu dengan saudara perempuannya di sana.
Namun entah mengapa, Boney mendadak memutuskan untuk kembali ke Dubai dan memberikan kejutan buat Sridevi. Seolah ia sudah punya firasat bakal ditinggal oleh sang istri dan tiba di Dubai pada Jumat (23/2).
Tak lama setelah Boney tiba, Sabtu (24/2) malam, Sridevi mendadak pingsan di kamar mandi ruangan tempat ia menginap. Boney pun langsung membawa sang istri ke Rashid Hospital, dan dinyatakan meninggal ketika tiba di sana.
Dilansir dari Hindustantimes, dokter menyatakan bahwa Sridevi meninggal dunia pada pukul 11 malam waktu Dubai. Setelah itu, mereka melakukan autopsi untuk memastikan penyebab kematian yang kemudian diketahui sebagai serangan jantung, jenazah disemayamkan di rumah duka Al Qusais sebelum kemudian dibawa pulang ke India.
Setelah jenazah disemayamkan, Boney dan keluarga langsung mengurus berkas-berkas yang diperlukan untuk membawa pulang Sridevi ke rumah. Mulai dari surat kematian dari rumah sakit, proses pembatalan paspor, izin dari kepolisian dan jaksa di Dubai dan formalitas di imigrasi.
Pihak Konsulat India di Dubai pun membantu proses pemulangan jenazah Sridevi agar berkasnya lebih cepat keluar. Keluarga pun sudah menyewa pesawat carter milik seorang pengusaha India agar lebih cepat sampai rumah.
Menurut rencana, jenazah Sridevi sampai di Mumbai pada Minggu (25/2) sore waktu setempat. Namun hingga saat ini keluarga belum memberikan keterangan tambahan mengenai kapan proses kremasi Sridevi dilangsungkan.
Kabar kematian Sridevi mengguncang Bollywood hari ini. Begitu berita duka ini menyebar, para wartawan dan fans langsung mendatangi rumah aktris yang sudah membintangi lebih dari 250 judul film ini.
Kerabat yang memberikan keterangan, menyebut bahwa tidak ada riwayat Sridevi menderita sakit jantung sebelumnya. Ia sehat-sahat saja dan dalam keadaan prima ketika berangkat ke Dubai bersama suami dan anaknya.
Kepergian sang aktris pun meninggalkan duka yang mendalam buat semua orang. Tidak terkecuali Perdana Menteri India, Narendra Modi dan Presiden Ram Nath Kovind yang turut menyampaikan rasa dukanya kepada keluarga.
"Sangat sedih mendengar kabar kepergian yang mendadak dari aktris Sridevi. Dia adalah veteran di industri film, yang karirnya meliputi banyak karakter dan penampilannya patut dikenang. Pikiranku sekarang bersama keluarga dan fans dalam masa duka ini. Semoga arwahnya beristirahat dengan tenang," tulis Modi di Twitter.
Credit Kapanlagi.com
Senin, 19 Februari 2018
Tangkal China, India Bangun Pangkalan Militer di Seychelles
Ilustrasi tentara India. (REUTERS/Amit Dave)
Akhir bulan lalu, kedua negara menandatangani revisi kesepakatan yang memungkinkan India membangun pangkalan militer di Pulau Assumption, Seychelles. Negara tersebut berada sekitar 1.650 kilometer dari daratan utama Afrika Timur.
Kesepakatan yang tercapai setelah bertahun-tahun negosiasi diplomatik itu akan memberikan India titik militer di kawasan yang semakin strategis.
Pada 2016, sekitar 40 barel minyak per hari, setara dengan hampir separuh pasokan minyak dunia, melintasi Samudera Hindia, lewat Selat Hormuz, Malaka dan Bab el-Mandeb.
India, yang mempunyai pesisir sepanjang 7.500 kilometer dan berada di tengah-tengah Samudera Hindia, bergantung pada akses bebas dan terbuka ke jalur tersebut untuk berdagang.
|
|
Menurut Kementerian Pengiriman India, sekitar 95 persen volume perdagangan negara datang dari Samudera Hindia. Di saat yang sama, 70 persen nilai perdagangan juga berasal dari sana.
Upaya India untuk meningkatkan pengamanan aksesnya ke kawasan sama dengan strategi serupa yang dilakukan tetangga sekaligus rivalnya, China.
Di bawah pemerintahan Presiden Xi Jinping, jangkauan angkatan laut China telah berkembang pesat, mencapai jauh dari pesisirnya hingga ke daerah yang sebelumnya dianggap berada di luar pengaruh.
Pada Juli tahun lalu, China mendirikan pangkalan militer luar negeri pertamanya di Djibouti, dekat Selata Bab el-Mandeb, di tengah jalur pengapalan tersibuk dunia dan salah salah satu arteri penting Samudera Hindia.
Selat sempit itu menghubungkan Laut Mediterrania dengan Terusan Suez dan Laut Merah dengan Teluk Aden dan Samudera Hindia dan seterusnya.
Pembukaan pangkalan Djibouti diikuti oleh akuisisi kontroversial China atas pelabuhan Hambantota di Sri Lanka, 22,2 kilometer dari jalur laut utama Samudera Hindia yang menghubungkan Selat Malaka dan Terusan Suez.
Militer China terus memperkuat pengaruhnya di sejumlah kawasan. (REUTERS/Stringer)
|
"Pelabuhan itu tidak hanya memberikan mereka titik akses strategis ke dalam wilayah pengaruh India, di mana China bisa mengerahkan angkatan lautnya, tapi juga memberikan China posisi menguntungkan untuk mengekspor barang-barangnya ke ranah ekonomi India," kata Davis.
Dalam kesepakatan itu, Sri Lanka mengizinkan China menyewa pelabuhan selama 99 tahun untuk membayar sebagian utangnya kepada Beijing.
Meski belum ada detail spesifik mengenai kesepakatan Seychelles dengan India, laporan Janes menyiratkan bahwa perjanjian kedua negara termasuk pengadaan pangkalan laut dan landasan udara.
Diajukan oleh Perdana Menteri Narendra Modi pada 2015, versi awal dari perjanjian tersebut gagal disepakati karena kekhawatiran soal kedaulatan dan biaya. Masalah itu berhasil di selesaikan kali ini.
"India dan Seychelles telah menyusun agenda kerja sama yang meliputi kepentingan upaya bersama dalam operasi anti-perompak, dan peningkatan pemantauan ZEE, dan pengawasan untuk mencegah penerobosan oleh pelanggar ekonomi yang melakukan pencarian ikan ilegal, dan penyelundupan manusia dan obat-obatan."
Credit CNN Indonesia
Langganan:
Postingan (Atom)