Kamis, 08 Februari 2018

India Vs Pakistan: 5000 Bunker Dibangun Diperbatasan Kashmir



India Vs Pakistan: 5000 Bunker Dibangun Diperbatasan Kashmir
Bunker bawah tanah mewah yang mampu menahan ledakan Nuklir 20 Kiloton. boredpanda.com

CB, Jakarta - Pemerintah India mengumumkan akan membangun ribuan tempat persembunyian bawah tanah atau bunker beton di sepanjang perbatasan de facto dengan Pakistan di wilayah Kashmir. Bunker itu akan menjadi tempat perlindungan aman bagi penduduk jika terjadi baku tembak antar kedua negara bertetangga.
Untuk melindungi 54.000 orang di kota dan desa di dekat salah satu perbatasan paling berbahaya di dunia itu, pemerintah India mendanai pembuatan 372 bunker, yang masing-masing mampu menampung 40 orang. Dan, ada rencana pembangunan 4.918 bunker, yang dirancang untuk 8 orang. Tempat penampungan yang terletak di distrik Rajouri, terbuat dari beton yang dilapisi lumpur.

Hakim setempat Abdul Sattar mengatakan dia merasa yakin bunker baru itu akan membuat masyarakat lokal tidak bermigrasi atau mengungsi.

"Jika warga tidak ingin bermigrasi dari daerah tersebut karena perang, mereka bisa menghuni bunker umum di tempat yang lebih aman," katanya, seperti yang dilansir Russia Today pada 6 Februari 2018. Berita ini juga dilansir media Indian Express.
Menurut District Development Commissioner, Rajouri Shahid Iqbal Choudhary, seperti dilansir Indian Express, pembangunan bunker ini untuk kepentingan masyarakat.
Namun, penduduk setempat mengungkapkan pendapat yang beragam, baik pro dan kontra mengenai proyek ini.
"Pembangunan bunker semacam itu meningkatkan keamanan penduduk setempat karena kapan pun terjadi penembakan kita bisa bersembunyi di dalam, " kata penduduk desa Jeet Chowdary.
Tapi Muhammad Lateef, penduduk sebuah desa yang berbeda, mengatakan lebih baik bagi pemerintah India memindahkan penduduk sipil dari wilayah sengketa yang berbahaya itu.
"Daripada membangun bunker, akan lebih baik jika pihak berwenang memberi kita lahan alternatif yang lebih jauh dari perbatasan, sehingga kita dapat memberi makan diri kita dan ternak kita," kata Lateef.
Konflik di Kashmir dimulai sesaat setelah terjadi pemisahan India dan Pakistan pada 1947 dan berlanjut sampai hari ini. India dan Pakistan telah berperang memperebutkan wilayah Kashmir pada tahun 1947, 1965 dan 1999.
Penembakan lintas batas dan pertempuran telah menewaskan lebih dari 20 orang sejak pertengahan November. Ada perkiraan konflik perbatasan kedua negara akan meningkat pada 2018.
Konflik itu telah meningkatkan kekhawatiran yang lebih luas untuk terjadinya perang nuklir. Kedua negara, baik India dan Pakistan memiliki senjata nuklir.




Credit  TEMPO.CO





Menteri Turki Kunjungi Iran Bicara Soal Suriah



Menteri Turki Kunjungi Iran Bicara Soal Suriah
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavudoglu. dailysabah.com

CB, Jakarta - Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, melawat ke Iran pada Rabu, 7 Februari 2018, untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Hassan Rouhani dan Menteri Luar Negeri Javad Zarif.
Dalam acara jumpa pers di Ankara sebelum terbang ke Teheran, Rabu, juru bicara KementerianLuar Negeri Turki, Ibrahim Kalin, mengatakan topik yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut soal operasi militer Turki di Suriah.


Pasukan Turki dan Tentara Pembebasan Suriah (FSA) membersihkan satu desa lagi dari kelompok teroris PYD/PKK pada 01 Februari 2018 kemarin selama operasi kontra-terorisme di Afrin, Suriah, demikian sumber keamanan Turki mengatakan kepada Anadolu Agency. ANADOLU AGENCY
"Kami akan membahas masalah operasi militer Turki di Suriah," ucapnya kepada wartawan seperti dikutip Channel News Asia, Rabu.
Daily Sabah melaporkan, Cavusoglu tiba di Teheran pada Rabu petang waktu setempat. Selain akan mendiskusikan soal Suriah, Cavusoglu berharap dapat membicarakan masalah hubungan bilateral kedua negara dan isu penting selama pertemuan.

Pejuang Suriah yang didukung Turki menembakkan mortir ke gunung Barsaya, timur laut Afrin, Suriah, 28 Januari 2018. REUTERS/Khalil Ashawi
Sebelumnya, Presiden Iran Hassan Rouhani meminta Turki menghentikan operasi militernya di Afrin, utara Suriah, karena dapat menimbulkan ketegangan di negeri tersebut.

Rouhani juga menggarisbawahi bahwa dialog antara Turki dan Iran, saat ini, berada di puncak. Menurutnya, kedua negara dapat bergabung dengan Rusia dalam pertemuan tripartit untuk membicarakan masalah krisis Suriah yang sekarang ini masih berlangsung.




Credit  TEMPO.CO




Perang Suriah, Prancis Tuding Turki Melanggar Hukum Internasional



Perang Suriah, Prancis Tuding Turki Melanggar Hukum Internasional
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian. [Reuters]

CB, Jakarta - Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, Rabu, 7 Februari 2018, menuding Turki melanggar hukum internasional ketika negeri itu mengirimkan pasukannya ke Suriah.
Berbicara di depan televisi BFM, Le Drian juga menuduh pasukan Suriah menggunakan senjata kimia gas beracun untuk membunuh rakyat sipil meskipun tuduhan tersebut belum mendapatkan konfirmasi dari PBB.


Pasukan Turki mencoba menguasai bukit Bursayah, yang memisahkan daerah kantong Afrin yang dikuasai Kurdi di Azaz, Suriah,, 28 Januari 2018. AP
Ketika ditanya wartawan, apakah dia ingin pasukan Turki ditarik dari Suriah. Le Drian menjawab bahwa dia ingin seluruh pasukan yang ada di Suriah ditarik, tidak hanya militer Turki melainkan juga milisi dukungan Iran, Hizbullah.
Sementara itu, dia tidak secara khusus mendesak Turki menarik pulang pasukannya melawan milisi Kurdi di Afrin, utara Suriah. Dia hanya mengatakan, Ankara seharusnya tidak memperburuk situasi.
Pejuang Suriah Pro-Turki berlari dalam parit saat mencoba mengendalikan bukit Bursayah, yang dikuasai Kurdi di Suriah, 28 Januari 2018. Pasukan Turki dan pejuang Suriah bersekutu menggunakan strategi tersebut untuk menguasai wilayah yang dikuasai Kurdi. AP
"Untuk memastikan keamanan perbatasannya tidak harus membunuh penduduk sipil dan itu harus dikutuk. Dalam situasi berbahaya di Suriah, Turki seharusnya tidak ikut menambah perang," katanya seperti dikutip
Hukum internasional, menurutnya, dilanggar oleh Turki, rezim Suriah, Iran dan yang melakukan serangan di timur Ghouta dan Idlib.





Credit  TEMPO.CO





Pasukan Suriah Gempur Oposisi Dibalas Serangan Koalisi AS


Pasukan Suriah Gempur Oposisi Dibalas Serangan Koalisi AS
Pesawat jet tempur F-16 Ameriika Serikat yang beroperasi di Suriah. Foto/REUTERS


DAMASKUS - Pasukan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat (AS) meluncurkan serangan udara terhadap pasukan rezim Suriah. Kubu koalisi AS mengklaim serangan udara mereka bersifat defensif sebagai pembalasan setelah pasukan loyalis Presiden Bashar al-Assad menyerang pasukan oposisi Suriah.

Pasukan oposisi atau pemberontak yang diserang pasukan Assad adalah Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang selama ini didukung Washington. Serangan terjadi beberapa jam lalu yang memicu pembalasan dari koalisi AS.

”Dalam mempertahankan kekuatan koalisi dan pasukan mitra, koalisi melakukan serangan terhadap pasukan yang menyerang untuk mengusir tindakan agresi terhadap mitra yang terlibat dalam misi Koalisi Global Anti-Daesh (ISIS),” kata Komando Pusat AS dalam siaran persnya yang dikutip Russia Today, Kamis (8/2/2018).

Menurut koalisi, serangan dari pasukan pro-rezim Suriah terhadap markas besar SDF tidak beralasan.

“Koalisi pimpinan AS juga telah dengan tegas menekankan haknya yang tidak dapat dinegosiasikan untuk bertindak dalam pembelaan diri, sejak menjadi mitra di lapangan di Suriah,” lanjut Komando Pusat AS.

Konfrontasi tersebut terjadi di wilayah yang berjarak sekitar delapan kilometer sebelah timur sungai Efrat yang merupakan “garis dekonfliksi”. Belum ada laporan terkait kemungkinan jatuhnya korban jiwa dari pihak-pihak yang terlibat konflik.

Damaskus telah berulang kali menyatakan bahwa kehadiran koalisi AS di tanahnya adalah tindakan agresi dan pelanggaran terhadap kedaulatan negara tersebut. Menurut pemerintah Assad, pasukan udara Rusia dan Suriah adalah satu-satunya yang diizinkan beroperasi di negara itu.

Sebenarnya, pemerintah Suriah telah berulang kali meminta PBB untuk mendesak pasukan AS hengkang dari negara tersebut, terlebih kelompok ISIS yang jadi alasan operasi militer AS telah dikalahkan.

Namun, Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson justru berjanji bahwa pasukan Washington akan tetap berada di Suriah tanpa batas waktu untuk melawan pasukan Presiden Assad dan pengaruh Iran di wilayah tersebut.

Koalisi pimpinan AS juga mempertimbangkan untuk menumpuk sekitar 30.000 pasukan untuk mengamankan penguasaan wilayah yang dikuasai oleh SDF di Suriah. Gagasan itu memicu reaksi penolakan yang kuat dari Turki yang telah meluncurkan operasi militer dengan kode nama “Operation Olive Branch” terhadap pasukan Kurdi untuk mengamankan penyangga zona aman di Suriah. 




Credit sindonews.com






Palestina - Israel Bentrok di Tepi Barat, Puluhan Cedera



Palestina - Israel Bentrok di Tepi Barat, Puluhan Cedera
Pengunjuk rasa Palestina melemparkan botol berisi cairan cat terhadap sebuah kendaraan Israel selama bentrokan dengan pasukan Israel menyusul protes terhadap permukiman Yahudi Qadomem, di desa Tepi Barat Kofr Qadom dekat Nablus 3 Februari 2017. REUTERS

CB, Jakarta - Seorang warga Palestina tewas dan puluhan lainnya luka-luka setelah terjadi bentrok fisik dengan pasukan keamanan Israel di Kota Nablus, daerah pendudukan di Tepi Barat.
Menurut keterangan sumber medis di rumah sakit al-Najah kepada kantor berita Palestina Wafa, Rabu, 7 Februari 2018, Khaled Walid Tayeh, 22 tahun, tewas setelah dadanya ditembus peluru tajam oleh serdadu Israel.


Seorang pengunjuk rasa Palestina membawa sejumlah ban mobil bekas untuk dibakar saat terjadi bentrokan dengan pasukan Israel menyusul protes terhadap permukiman Yahudi yang dekat dari Qadomem, di desa Tepi Barat Kofr Qadom dekat Nablus 3 Februari 2017. REUTERS
"Pria warga Irak al-Tayeh dekat Nablus itu tewas ketika peluru tajam menembus dadanya pada Selasa, 6 Februari 2018," Al Jazeera melaporkan. Bentrok fisik tersebut, tulis Al Jazeera, selain menewaskan seorang warga Palestina juga menyebabkan sedikitnya 40 orang cedera.
"Kerusuhan itu disulut oleh ulah serdadu Israel memaksa masuk ke kota untuk melakukan penangkapan terhadap warga Palestina," tulis Wafa.


Seorang pengunjuk rasa Palestina melemparkan kembali tabung gas air mata yang ditembakkan oleh pasukan Israel selama bentrokan menyusul protes terhadap permukiman Yahudi Qadomem, di desa Tepi Barat Kofr Qadom dekat Nablus 3 Februari 2017. REUTERS
Wafa menambahkan dalam laporannya, enam warga Palestina kondisinya kritis, termasuk seorang pria yang ditabrak jeep tentara Israel, sedangkan lainnya dihantam amunisi tajam Israel. Militer Israel berdalih bahwa kedatangan mereka ke Nablus itu sebagai bagian dari pencarian tersangka penusuk warga Israel hingga tewas di dekat Nablus awal pekan ini.





Credit  TEMPO.CO






Beirut Siap Konfrontasi jika Israel Tetap Bangun Tembok di Lebanon



Beirut Siap Konfrontasi jika Israel Tetap Bangun Tembok di Lebanon
Tembok perbatasan di Desa Kfar Kila, di Lebanon selatan yang berbatasan dengan Israel. Foto/REUTERS/Ali Hashisho



BEIRUT - Militer Beirut mengaku siap konfrontasi dengan Israel sebagai sikap penolakan rencana Tel Aviv yang akan membangun tembok perbatasan di tanah Lebanon.

Kedua negara yang pernah terlibat perang hebat di masa lalu ini terlibat sengkata di wilayah yang dikenal sebagai “Blok 9”. Israel mengklaim wilayah milik Lebanon tersebut yang memicu kemarahan dunia Arab.

Beirut berkepentingan atas wilayah itu untuk pengeboran minyak dan gas. Tel Aviv tentu saja menentang dan siap mendirikan tembok perbatasan.

”Tembok itu, jika dibangun, akan dianggap sebagai serangan terhadap tanah Lebanon,” kata pihak Sekretaris Jenderal Dewan Pertahanan Tinggi Lebanon dalam sebuah pernyataan setelah digelar pertemuan antara para pejabat senior pemerintah dan militer, hari Rabu.

“Dewan Pertahanan Tinggi telah memberikan instruksinya untuk menghadapi agresi ini, untuk mencegah Israel membangun (tembok) di wilayah Lebanon,” lanjut pernyataan tersebut, seperti dikutip Reuters, Kamis (8/2/2018).

Presiden Lebanon Michel Aoun, Perdana Menteri Saad al-Hariri, dan juru bicara parlemen Nabih Berri dalam sebuah pernyataan bersama mengatakan bahwa Beirut akan mengambil tindakan aktif untuk mencegah Israel membangun tembok perbatasan tersebut.

Wilayah yang disengketakan itu pernah menjadi tempat PBB dalam mengawasi penarikan pasukan Israel dari Lebanon selatan pada tahun 2000.

Ketegangan terbaru antara kedua negara ini dimulai setelah krisis politik singkat di Beirut November 2017 lalu. Sejak bulan itu, para pemimpin Lebanon memerintahkan militernya untuk siaga tinggi guna menghadapi musuh, yakni Israel di perbatasan selatan.

Pekan lalu, Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman mengatakan bahwa Tel Aviv siap untuk melakukan invasi darat ke Lebanon jika terjadi konflik baru. Lieberman juga memperingatkan bahwa Israel akan melancarkan serangan darat dengan kekuatan penuh dan dampaknya akan lebih mengerikan dari perang kedua negara di masa lalu.

”Kita tidak boleh maju selangkah dan melangkah mundur. Kami akan maju secepat mungkin,” kata Lieberman. 





Credit  sindonews.com




Lebanon Cegah Israel Bangun Dinding Perbatasan




Tentara Israel di dekat perbatasan Israel-Lebanon.

Tentara Israel di dekat perbatasan Israel-Lebanon.
Foto: AP/Ariel Schalit


Perdebatan menyangkut dinding perbatasan meningkatkan ketegangan kedua negara.



CB, BEIRUT -- Dewan Pertahanan Tinggi Lebanon pada memerintahkan langkah untuk mencegah Israel membangun dinding perbatasan di tanah Lebanon. Perintah itu dikeluarkan Rabu (7/2) di tengah ketegangan yang meningkat terkait perbatasan darat dan maritim.


Para pemimpin Lebanon menuduh Israel mengancam stabilitas wilayah perbatasan.
Perdebatan menyangkut dinding perbatasan dan rencana Lebanon untuk mengeksplorasi minyak dan gas di perairan yang disengketakan telah meningkatkan ketegangan antara kedua pihak.

"Dinding ini, jika dibangun, akan dianggap sebagai serangan terhadap tanah Lebanon," kata sekretaris jenderal Dewan Pertahanan Tinggi Lebanon dalam pernyataan setelah pertemuan para pejabat tinggi pemerintah dan militer.

"Dewan Pertahanan Tinggi telah memberikan instruksi agar menghadapi agresi ini untuk mencegah Israel membangun (dinding) di wilayah Lebanon," kata Dewan tanpa memberikan keterangan rinci.

Para pejabat Israel belum memberikan komentar. Israel sebelumnya mengatakan bahwa dinding  beserta kilang gas Mediterania yang disengketakan, berada di dalam wilayahnya.

Ketegangan sebelumnya telah mewarnai sepanjang perbatasan sejak 2006, yaitu ketika Israel berperang dengan gerakan Hisbullah Syiah Lebanon yang dilengkapi persenjataan berat.

Konflik yang berlangsung satu bulan itu menewaskan sekitar 1.200 orang di Lebanon. Sebagian besar korban tewas adalah warga sipil sementara korban di pihak Israel tercatat 160 orang, yang sebagian besar di antaranya adalah tentara. Sejak itu, belum ada lagi bentrokan parah yang terjadi antara Israel dan Hisbullah dukungan Iran.




Credit  republika.co.id



Rusia: Tak Hengkang setelah ISIS Kalah, AS Ingin Pecah Suriah


Rusia: Tak Hengkang setelah ISIS Kalah, AS Ingin Pecah Suriah
Wilayah Suriah hancur akibat perang sipil. Foto/REUTERS/Bassam Khabieh


MOSKOW - Pemerintah Rusia menganggap Amerika Serikat (AS) ingkar janji dalam tujuan perang melawan ISIS di Suriah. Menurut Moskow, AS ingin memecah negara yang dipimpin Presiden Bashar al-Assad itu.

Tudingan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov. Dia mengkritik enggannya pasukan Washington untuk hengkang dari wilayah Suriah meski kelompok Islamic State atau ISIS telah kalah.

”Sangat mungkin Amerika telah mengambil jalan untuk membagi negara ini. Mereka melepaskan jaminannya yang diberikan kepada kami, bahwa satu-satunya tujuan kehadiran mereka di Suriah—tanpa undangan pemerintah yang sah—adalah untuk mengalahkan kelompok Islamic State dan para teroris,” kata Lavrov.

Menurutnya, sikap Washington yang mempertahankan kontingen militer di negara yang dilanda perang saudara itu menunjukkan tujuannya yang sebenarnya secara terbuka.

”Sekarang (orang Amerika) mengatakan bahwa mereka akan mempertahankan kehadiran mereka sampai mereka memastikan proses penyelesaian politik di Suriah dimulai, yang akan menghasilkan perubahan rezim,” ujar Lavrov dalam sebuah konferensi di Sochi, yang dikutip Russia Today, Kamis (8/2/2018). ”Kami tahu tentang mereka.”

AS memiliki hampir 2.000 prajurit yang saat ini ditempatkan di Suriah. Pada bulan Desember, Pentagon mengumumkan bahwa pasukan AS akan tetap berada di wilayah Suriah selama dibutuhkan untuk mendukung sekutunya dalam mencegah kembalinya kelompok teroris.

Pemerintah Suriah menganggap penempatan tentara AS di wilayah kedaulatannya sebagai tindakan ilegal. Namun, Washington membenarkan kehadiran pasukannya dengan dalih memerangi militan ISIS.

Moskow, yang beroperasi di negara tersebut atas permintaan pemerintah Suriah, menegaskan bahwa AS tidak memiliki alasan untuk memiliki kehadiran militer di negara tersebut tanpa seizin pemerintah Assad.

Washington diketahui telah mempersenjatai dan mendanai berbagai kelompok pemberontak atau opisisi Suriah di bawah kelompok Free Syria Army (FSA) dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didominasi Kurdi.

”AS, menggoda berbagai segmen masyarakat Suriah yang menentang pemerintah dengan senjata di tangan mereka, ini dapat menyebabkan konsekuensi yang sangat berbahaya,” kata Lavrov memperingatkan.

FSA yang didukung Turki saat ini terlibat dalam pertempuran dengan faksi-faksi SDF seperti Unit Perlindungan Kurdi (YPG), di Afrin. Isu-isu ini telah menyebabkan ketegangan serius antara Ankara dan Washington.

Sementara itu, FSA juga mencoba membujuk AS untuk menghidupkan kembali program CIA berupa bantuan uang tunai, senjata dan instruktur untuk melakukan pemberontakan moderat terhadap rezim Assad. 





Credit  sindonews.com




Rusia Siagakan Rudal Berkemampuan Nuklir di Kaliningrad


Rusia Siagakan Rudal Berkemampuan Nuklir di Kaliningrad
Rusia Siagakan Rudal Berkemampuan Nuklir di Kaliningrad. picture alliance/dpa/Y. Smityuk


Negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) mengeluhkan penempatan sistem rudal "Iskander" di wilayah Laut Baltik. Namun Moskow menanggapi santai kritik tersebut, dengan menekankan bahwa mereka berhak menempatkan senjata di wilayah mana pun yang mereka pilih di teritorial Rusia, termasuk di Kaliningrad. Negara tetangga Rusia yang menjadi anggota NATO diminta untuk tidak perlu khawatir.

Kaliningrad adalah wilayah Rusia di laut Baltik yang berbatasan dengan negara anggota NATO Lithuania, Latvia, Estonia dan Polandia.

"Penyebaran salah satu senjata atau hal lainnya, pengerahan unit militer dan sebagainya di wilayah kedaulatan Rusia secara eksklusif adalah sepenuhnya menjadi urusan Federasi Rusia,” ujar Dmitry Peskov, Juru Bicara Kremlin. "Rusia tidak pernah mengancam siapa pun dan tidak sedang mengancam siapa pun. Tentu saja, Rusia memiliki hak multak tersebut. Seharusnya tidak ada alasan bagi siapa pun untuk khawatir," tegas Peskov seperti dikutip dari Reuters.

Pernyataan Peskov ini adalah respon balasan atas pernyataan yang dilontarkan presiden Lithuania, dan anggota perlemen senior Rusia yang menyatakan Moskow telah mengerahkan rudal di Kaliningrad, di Laut Baltik. Namun Rusia tidak mengkonfirmasi telah memindahkan sistem persenjataan itu.

Kenapa NATO khawatir?

Beberapa anggota aliansi pertahanan Atlantik Utara menolak penempatan rudal Iskander, dengan alasan wilayahnya sangat dekat dengan lokasi sistem rudal itu. Kaliningrad adalah daerah administratif Federasi Rusia yang terletak di antara negara Lithuania dan Polandia. Rudal tersebut dianggap sebagai ancaman karena diperkirakan dapat menjangkau sebagian besar wilayah anggota NATO seperti Polandia, Lithuania, Latvia dan Estonia. NATO bahkan sejak 2016 telah siaga dengan melakukan segala upaya termasuk penambahan pasukan di perbatasan Rusia.

Kekuatiran negara anggota NATO juga berkaca pada ketegangan yang terjadi saat aneksasi Crimea tahun 2014, ketika hubungan Rusia dan negara tetangga Baratnya memanas.

"Ini lagi-lagi membuat situasi semakin serius karena Iskander in Kaliningrad sangat berbahaya bagi setengah dari ibu kota Eropa," kata Presiden Lithuania Dalia Grybauskaite, Senin (05/02).

Baca juga: Rusia Tawarkan Diri Jadi Penengah Antara AS dan Korea Utara

Rusia ingin menghalau AS

Sejak pemasangan sistem rudal jarak dekat "Iskander M" 2013 Kremlin kerap berkilah, bahwa penempatan rudal di Kaliningrad adalah sebagai upaya untuk menangkis ancaman dari sistem pertahanan rudal dari Amerika Serikat yang ditempatkan di Polandia. Washington menampik alasan tersebut dengan menyebutkan pertahanan rudal AS dirancang untuk menghadapi kemungkinan serangan rudal dari Iran, bukan dari Rusia.

Walau realitanya sulit dibantah, bahwa Polandia berbatasan dengan Rusia dan amat jauh dari Iran. Karena itu Moskow bersikeras menyebutkan sistem persenjataan rudal AS di Polandia justru diarahkan untuk mengancam Rusia.

Seorang pejabat NATO, yang tidak mau diungkap identitasnya mengatakan: "Setiap penempatan rudal yang dekat dengan perbatasan kami dan yang dapat membawa hulu ledak nuklir tidak akan mungkin dapat menurunkan ketegangan. Dengan semangat transparansi, kami berharap dapat mendengar penjelasan lebih lanjut dari Rusia mengenai hal ini."





Credit  sindonews.com




Turki: tidak ada perselisihan dengan Rusia terkait gerakan di Suriah


Turki: tidak ada perselisihan dengan Rusia terkait gerakan di Suriah
Ilustrasi - Tank tentara Turki mengambil posisi di atas sebuah bukit di dekat perbatasan Mursitpinar di kota Suruc, provinsi Sanliurfa, Turki, Sabtu (11/10/2014). (REUTERS/Umit Bektas)



Istanbul (CB) - Turki dan Rusia tidak berselisih mengenai serangan udara dan darat Ankara di wilayah Afrin di Suriah utara dan kedua negara saling berkomunikasi dalam gerakan tersebut, kata menteri luar negeri Turki, Selasa.

Turki meluncurkan "Gerakan Cabang Zaitun" dua minggu lalu, yang membidik petempur YPG Kurdi di Afrin, membuka perselisihan baru dalam perang saudara Suriah, yang telah berlangsung tujuh tahun dan melibatkan banyak pihak. Rusia adalah pendukung utama Presiden Suriah Bashar al-Assad.

"Kami tidak memiliki perbedaan pendapat dengan Rusia. Kami melanjutkan hubungan kami dengan Rusia," kata Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu dalam wawancara dengan TGRT Haber ketika ditanya tentang kemungkinan ketegangan dengan Moskow mengenai Afrin.

"Kita perlu saling memberitahu pada waktu tepat, terutama mengenai serangan udara dan perkembangan di lapangan. Kami menghubungi mereka pada saat peristiwa atau sebelumnya," katanya seperti dilaporkan Reuters.

Dia juga mengatakan pasukan Turki telah selesai membangun bangunan keenam titik pengamatan di wilayah Idlib Suriah.

Berdasarkan atas kesepakatan yang dicapai dengan Teheran dan Moskow untuk mencoba mengurangi pertempuran antara pasukan pro-pemerintah dan terutama gerilyawan di Suriah barat laut, Turki telah sepakat untuk mendirikan 12 pos pengamatan di provinsi Idlib dan provinsi tetangga.

Tapi, peredaan kekerasan, yang seharusnya mereka pantau, berhenti. Pada Desember, tentara Suriah, dibantu oleh milisi yang didukung Iran dan kekuatan udara Rusia meluncurkan sebuah serangan besar untuk mengambil alih wilayah di provinsi Idlib.

Idlib adalah salah satu kubu pertahanan terakhir pemberontak anti-Assad yang telah diusir dari sebagian besar benteng mereka di Suriah sejak Rusia bergabung dalam perang di pihak pemerintah Damaskus pada 2015

Turki, anggota NATO, telah lama menjadi salah satu sekutu utama pemberontak anti-Assad.

Sementara itu, Pemerintah Suriah menggambarkan serangan Turki di wilayah Afrin di Suriah sebagai "agresi" ilegal dan mengatakan pihaknya akan menanggapi serangan itu dengan tindakan setimpal.

"Operasi militer Turki di Suriah utara adalah agresi yang mencolok," kata kementerian luar negeri Suriah dalam pernyataan yang disebarkan di media pemerintah.

"Keberadaan pasukan asing tanpa izin merupakan `pendudukan dan akan ditindak dengan semestinya`," demikian bunyi pernyataan itu.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Ahad (28/1) berikrar akan membersihkan perbatasan dengan Suriah "dari pelaku teror", tindakan yang dapat meningkatkan risiko bentrokan antara tentara Turki dan Amerika Serikat di negara yang dicabik perang itu.

Wakil Perdana Menteri Turki dan Juru Bicara Pemerintah Bekir Bozdag pada Senin, hari kesepuluh penyerbuan Turki, mengatakan tentara Amerika Serikat akan dijadikan sasaran jika berbaur dengan petempur Kurdi.





Credit  antaranews.com








Puluhan pejabat akademi militer Turki dihukum seumur hidup


Puluhan pejabat akademi militer Turki dihukum seumur hidup
Sejumlah tentara saling mendorong untuk menaiki bus untuk meloloskan diri dari massa setelah pasukan yang terlibat kudeta menyerahkan diri di Jembatan Bosphorus, Istanbul, Turki, Sabtu (16/7/2016). (REUTERS/Murad Sezer)



Istanbul (CB) - Pengadilan Turki pada Rabu menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap 64 pejabat dan pelatih akademi militer atas keterlibatan mereka dalam percobaan kudeta pada 2016, demikian dilaporkan kantor berita negara Anadolu.

Sebanyak 100 terdakwa lainnya dibebaskan dalam kasus itu, lapor Anadolu.

Para pejabat and pelatih yang dijatuhi hukuman itu adalah mereka yang terlibat rencana kudeta dan pernah menerbangkan para peserta pelatihan ke sebuah markas militer untuk menghadapi para warga sipil yang menentang percobaan pemberontakan, kata Anadolu, yang mengutip dakwaan.

Empat dari orang yang divonis mendapat hukuman "seumur hidup yang diperburuk", yaitu hukuman terberat berdasarkan hukum Turki karena jenis hukuman itu mengurangi peluang bagi terpidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

Keempat orang itu dianggap bersalah melakukan upaya menggulingkan ketertiban berdasarkan undang-undang.

Lebih dari 240 orang, yang sebagian besar di antaranya adalah warga sipil tak bersenjata, terbunuh pada malam 15 Juli 2016. Ketika itu, sekelompok oknum tentara membajak tank-tank dan pesawat tempur dalam upaya untuk menyerang parlemen dan menggulingkan Presiden Tayyip Erdogan.

Sejak percobaan kudeta, Erdogan telah melancarkan langkah pembersihan, memenjarakan sekitar 50.000 orang dan memecat atau memberhentikan sementara 150.000 pegawai.

Dalam langkah pembersihan, Turki menutup semua akademi militer serta sekolah-sekolah yang dulu dianggap sebagai pilar negara sekuler.

Pemerintah menyalahkan jaringan Gulen, bekas sekutu Erdogan, yang dianggap menggerakan percobaan kudeta.

Fethullah Gulen, yang mengasingkan diri di Pennsylvania, Amerika Serikat, sejak 1999, telah membantah terlibat dalam percobaan kudeta dan justru mengecam tindakan tersebut.






Credit  antaranews.com



Denmark usulkan pelarangan niqab, burqa di tempat umum


Denmark usulkan pelarangan niqab, burqa di tempat umum
Arsip Foto. Seorang perempuan mengenakan niqab di jalanan Saint Denos, dekat Paris, Prancis. Prancis melarang penggunaan kerudung berpenutup wajah, dan mendenda 150 euro mereka yang memakai burqa atau niqab di tempat umum. (REUTERS/Regis Duvi)



Stockholm, Swedia (CB) - Pemerintah Denmark pada Selasa (6/2) mengusulkan penerapan larangan pengenaan kain penutup wajah seperti niqab dan burqa di tempat-tempat umum.

"Ini tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat Denmark dan tidak menghargai masyarakat karena menyembunyikan wajah saat bertemu satu sama lain di ruang publik," kata Menteri Kehakiman Denmark Soren Pape Poulsen dalam sebuah pernyataan yang dikutip AFP.

"Dengan larangan menutupi wajah, kami membuat garis di pasir dan menggarisbawahi bahwa di Denmark kami saling menunjukkan rasa percaya dan hormat dengan saling tatap muka," ia menambahkan.

Niqab adalah kerudung dilengkapi cadar yang menutup seluruh wajah kecuali mata, sedang burqa menutup kepala dan seluruh tubuh dengan bagian mata ditutupi oleh kain serupa jala sehingga penggunanya masih bisa melihat meski mengenakannya.

Proposal pemerintah Denmark tersebut masih harus dinilai oleh organisasi hak asasi manusia non-pemerintah dan mungkin ditulis ulang untuk memasukan pertimbangan mereka.

Pemerintah kanan-tengah di negeri itu akan menyampaikan rancangan peraturan tersebut pada musim semi. Bila peraturan itu diberlakukan, maka pelanggarnya akan dikenakan denda sebesar 1.000 kroner (sekitar Rp2,24 juta).

Dengan dukungan partai terbesar kedua negara itu, Partai Rakyat Denmark yang anti-imigrasi, usul undang-undang itu kemungkinan akan disetujui.

Menurut rancangan ketentuan, mereka yang diketahui melanggar larangan itu akan dikenai denda 1.000 kroner (Rp2,2 juta) dan pelanggaran berulang bisa kena denda 10.000 kroner (sekitar Rp22,5 juta).

Usul ketentuan itu menyatakan "burqa, niqab dan balaclava di mana hanya mata dan mulut yang terlihat adalah conton pakaian yang menyembunyikan wajah." Namun menutup wajah dalam perilaku yang dikenal seperti pakaian musim dingin, baju olahraga dan masker untuk perayaan dikecualikan.

Berapa banyak perempuan yang mengenakan niqab dan burqa di Denmark saat ini tidak diketahui.

"Saya kira tidak banyak yang memakai burqa di Denmark sini. Tapi kalau kau melakukannya kau harus dihukum dengan denda," kata Poulsen sebagaimana dikutip kantor berita Ritzau.

Masalah penutupan wajah sedang menadi isu hangat di seluruh Eropa.

Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa tahun lalu mengukuhkan pelarangan Belgia terhadap pengenaan penutup wajah semacam itu di tempat umum.

Prancis adalah negara pertama di Eropa untuk melarang pengenaan niqab di tempat publik dengan ketentuan yang diberlakukan tahun 2011. Pengadilan tertinggi Spanyol membatalkan pelarangan pengenaan penutup wajah penuh di tempat umum pada 2013.





Credit  antaranews.com




Asosiasi Nuklir Dunia: Indonesia Bisa Penuhi Kebutuhan Listrik dengan Nuklir




Asosiasi Nuklir Dunia: Indonesia Bisa Penuhi Kebutuhan Listrik dengan Nuklir
Asosiasi Nuklir Dunia menyatakan Indonesia dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, energi dan lingkungan dengan tenaga nuklir. Foto/Ilustrasi worldnuclear.org



JAKARTA - Direktur Jenderal Asosiasi Nuklir Dunia Agneta Rising mengatakan tenaga nuklir dapat membantu Indonesia memenuhi tujuan ekonomi, energi termasuk listrik dan lingkungannya. Dia menyambut komitmen pemerintah Indonesia untuk mendukung penggunaan tenaga nuklir yang inovatif.

Komentar Rising disampaikan saat membuka konferensi World Nuclear Spotlight Indonesia 2018 di Jakarta, hari Rabu (7/2/2018).

”Saya menyambut baik komitmen pemerintah untuk mendukung teknologi nuklir yang inovatif, Indonesia dapat memenuhi tujuan energi yang lebih cepat dengan rancangan reaktor hemat biaya yang telah terbukti dan diterapkan di seluruh dunia,” ujar Rising kepada para delegasi di konferensi tersebut.

Indonesia perlu melipatgandakan kapasitas pembangkit listrik selama sepuluh tahun ke depan, dan melanjutkan ekspansinya hingga melampaui tahun 2050. Menurut asosiasi yang berbasis di London itu, tujuan ekspansi itu untuk memperbaiki akses terhadap listrik dan memenuhi permintaan ekonomi dan populasi Indonesia yang berkembang.

Masih menurut asosiasi itu, pada saat yang sama, Indonesia perlu mengatasi polusi udara tingkat tinggi dan menyampaikan komitmen yang dibuat pada konferensi perubahan iklim COP 21 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 29 persen pada tahun 2030.

Data Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia menyebutkan, konsumsi listrik per kapita mencapai 994,41 kilo Watt hour (kWh) hingga September 2017. Angka ini naik 3,98 persen dari posisi akhir 2016 sebesar 956,36 kWh. Angka konsumsi ini akan bertambah lagi seiring dengan adanya program pengembangan mobil listrik.



Sebelumnya, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Yukiya Amano, mengatakan bahwa pihaknya memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia untuk membangun reaktor nuklir.

Amano, yang ditemui usai melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia A.M Fachir di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia hari Senin lalu, menuturkan pembangunan reaktor nuklir adalah hak pemerintah Indonesia. IAEA tidak memiliki hak untuk melarangnya.

”Itu semua tergantung Indonesia. Kita tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan negara lain. Semua terserah Anda untuk memutuskan (akan membangun atau tidak),” kata Amano.

Energi nuklir, ujar dia, memiliki keunggulan sebagai penghasil tenaga listrik. Yakni, mampu menghasilkan energi listrik dengan karbon paling rendah.

Pejabat IAEA asal Jepang itu memastikan bahwa organisasinya akan membantu Indonesia terkait pembangunan reaktor nuklir jika keputusan yang dibuat sudah final.

”IAEA akan membantu jika Anda sudah memutuskan. Kita akan membantu untuk menggunakan energi nuklir secara aman dan berkelanjutan. Tidak perlu terburu-buru (dalam mengambil keputusan), pertimbangkan matang-matang berbagai macam elemen,” ujarnya. 


Seperti diketahui,  IAEA adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk mendorong penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Badan ini  bekerja untuk mencegah penggunaan energi nuklir yang digunakan untuk kepentingan militer.



Credit  sindonews.com




Badan Energi Atom Dunia Dukung Indonesia Bangun Reaktor Nuklir




Badan Energi Atom Dunia Dukung Indonesia Bangun Reaktor Nuklir
Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Yukiya Amano. Foto/REUTERS



JAKARTA - Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Yukiya Amano, mengatakan bahwa pihaknya memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia untuk membangun reaktor nuklir.

Amano, yang ditemui usai melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia A.M Fachir di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, menuturkan pembangunan reaktor nuklir adalah hak pemerintah Indonesia. IAEA tidak memiliki hak untuk melarangnya.

”Itu semua tergantung Indonesia. Kita tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan negara lain. Semua terserah Anda untuk memutuskan (akan membangun atau tidak),” kata Amano, Senin (5/2/2018).

Energi nuklir, ujar dia, memiliki keunggulan sebagai penghasil tenaga listrik. Yakni, mampu menghasilkan energi listrik dengan karbon paling rendah.

Pejabat IAEA asal Jepang itu memastikan bahwa organisasinya akan membantu Indonesia terkait pembangunan reaktor nuklir jika keputusan yang dibuat sudah final.

”IAEA akan membantu jika Anda sudah memutuskan. Kita akan membantu untuk menggunakan energi nuklir secara aman dan berkelanjutan. Tidak perlu terburu-buru (dalam mengambil keputusan), pertimbangkan matang-matang berbagai macam elemen,” ujarnya.

Seperti diketahui,  IAEA adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk mendorong penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Badan ini  bekerja untuk mencegah penggunaan energi nuklir yang digunakan untuk kepentingan militer. 





Credit  sindonews.com




Pakar Sebut Segitiga Bermuda Baru Muncul di Dekat Indonesia


Pakar Sebut Segitiga Bermuda Baru Muncul di Dekat Indonesia
Kapal tanker minyak Iran, Sanchi, terbakar hebat usai tabrakan dengan kapal kargo Hong Kong, CF Crystal, di lepas pantai timur China. Foto/IRNA


JAKARTA - Tabrakan kapal tanker minyak Iran, Sanchi, dengan kapal kargo besar Hong Kong, CV Crystal, pada 6 Januari 2018 lalu membuat pakar kemaritiman menyimpulkan ada “Segitiga Bermuda baru” di Indo-Pasifik, dekat wilayah Indonesia.

Akibat tabrakan tersebut, Sanchi—ada yang menyebutnya kapal Panama—membawa hampir 1 juta barel minyak Iran ke Korea Selatan, terbakar selama lebih dari seminggu. Semua awak kapal tanker, yakni 32 orang tewas.

Sebutan istilah “Segitiga Bermuda baru” itu dilontarkan banyak pakar dan diulas mantan kapten kapal tanker Rahul Khanna. Dia memiliki pengalaman lebih dari 14 tahun di laut dan sekarang menjadi Global Head of Marine Risk Consulting di Allianz.

Dia menyalahkan kecelakaan itu pada kombinasi fatal dari berapa banyak kapal melewati daerah tersebut, cuaca buruk, dan kurangnya masalah keamanan oleh negara-negara yang mengoperasikan pengiriman barang di sana.

“Beberapa (pihak) telah menjuluki wilayah yang luas ini sebagai 'Segitiga Bermuda baru'," kata Khanna.

”Saya tidak akan melangkah sejauh itu, tapi tentu saja merupakan wilayah nomor satu di seluruh dunia untuk insiden pengiriman besar. Tidak hanya lautan di sini sangat sibuk, tapi juga rentan terhadap cuaca buruk dan walaupun saya tidak dapat berspekulasi mengenai hal ini, beberapa standar keselamatan di wilayah ini tidak selalu setinggi yang diharapkan dari standar internasional yang telah ditetapkan,” ulas Khanna, yang dikutip dari situs multimedia Amerika Serikat, Big Think, Selasa (6/2/2018).

Mengapa lokasi kecelakaan tragis itu, sekitar 160 mil laut jauhnya dari Shanghai, China di Laut China Timur, dibandingkan dengan Segitiga Bermuda? Salah satu alasannya, kawasan yang memanjang menuju Indocina, Indonesia, Semenanjung Malaya, Semenanjung Korea dan Jepang telah menjadi tempat terdepan dalam kecelakaan maritim di dunia.

Menurut perusahaan asuransi kelautan Allianz, pada 2016 saja, 34 kapal mengalami kecelakaan maut di wilayah tersebut. Itu adalah 40 persen dari kerugian pengiriman global dari 85 kapal.

Untuk mendapatkan gambaran keseluruhan, data "Review Keselamatan dan Pengiriman 2017", disiapkan oleh Allianz. Data itu merupakan pengamatan pada 25.898 insiden pengiriman yang mencakup 1.186 “total kerugian” pada periode Januari 2007 sampai Desember 2016.

Sementara jumlah total kerugian turun secara global sebesar 50 persen, efek ini jauh lebih sedikit di perairan Timur/Asia Tenggara. Menurut laporan MarineLink, rata-rata 39 total kerugian kapal per tahun terjadi di wilayah ini. Angka itu sekitar sepertiga dari jumlah di seluruh dunia.

Tak hanya kapal sipil, sederet kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) pun telah mengalami insiden di wilayah “Segitiga Bermuda baru” ini. Beberapa kapal perang AS yang bernasib buruk itu antara lain USS Lake Champlain, USS Fitzgerald, USS Antietam dan USS John McCain. Setidaknya, 17 pelaut AS tewas dalam bencana yang melibatkan kapal perusak USS Fitzgerald dan USS John S. McCain.

Volker Dierks, yang mengepalai asuransi kapal Allianz untuk Eropa tengah dan timur, menganggap insiden tersebut sebagai fakta bahwa ”kapal semakin besar”, yang meningkatkan risiko benturan.

Bencana yang menimpa kapal-kapal di kawasan itu meliputi kebanjiran di lambung kapal dan tenggelam, rusak, kebakaran, ledakan hingga benturan dengan kapal lainnya. Meskipun tidak ada yang sangat misterius yang mungkin terjadi jika insiden tersebut dipertimbangkan secara individual, jumlah insiden di wilayah itu layak diperbandingkan dengan tragedi di Segitiga Bermuda. 

Dalam kasus kecelakaan kapal perang USS John McCain, penyebabnya adalah kesalahan manusia yang menyebabkan “kebingungan kemudi”.





Credit  sindonews.com





AS di Ambang Bangkrut, Parlemen Pertanyakan Pengeluaran Militer


AS di Ambang Bangkrut, Parlemen Pertanyakan Pengeluaran Militer
Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Norman Mattis. Foto/REUTERS/Joshua Roberts


WASHINGTON - Para anggota Komite Layanan Bersenjata Parlemen Amerika Serikat (AS) mempertanyakan biaya pengeluaran militer yang dianggap membuat negara itu di ambang bangkrut.

Reaksi para anggota parlemen itu muncul saat rapat bersama Menteri Pertahanan AS James Norman Mattis. Dalam rapat, Mattis minta parlemen mendukung alokasi anggaran militer lebih banyak guna melawan negara-negara yang mengancam ”eksperimen demokrasi” Amerika.

”Di dunia yang terendam dalam perubahan dan ancaman yang meningkat, tidak ada tempat untuk berpuas diri,” kata Mattis dalam pernyataan pembukaannya di rapat bersama.

“Rezim nakal seperti Korea Utara dan Iran, Islamic State (ISIS) dan kompetisi strategis jangka panjang dengan China dan Rusia,” lanjut Mattis merinci daftar ancaman yang dia maksud.

Dia berpendapat kurangnya dana bisa diprediksi akan mengikis keunggulan AS dalam teknologi dan peperangan. Dia lantas memohon kepada anggota parlemen untuk menyetujui anggaran untuk militer.

”Tanpa didukung, alokasi yang dapat diprediksi, kehadiran saya di sini hari ini menghabiskan waktu Anda,” kata Mattis kepada parlemen. “Tidak ada strategi yang bisa bertahan tanpa pendanaan yang diperlukan untuk memanfaatkannya.”

Kongres AS telah menyetujui Undang-Undang Otorisasi Pembiayaan Pertahanan pada bulan Desember 2017, namun anggaran dalam UU itu yang mencapai USD700 miliar untuk tahun fiskal 2018 belum diadopsi.  Hal itu membuat militer dan seluruh jajaran pemerintah Donald Trump bergantung pada kekuatan politik di parlemen.

“Jika Anda mengancam kami, ini akan menjadi hari terpanjang dan terburuk Anda,” ucap Mattis.

Tidak semua anggota komite di parlemen yakin dengan pendekatan Mattis untuk mencegah konflik tersebut.

Anggota parlemen dari Partai Demokrat, Adam Smith, mengkritik klaim menteri pertahanan tersebut yang menyatakan AS menghadapi bangkitnya kekuatan global baru.

“Saya tidak percaya persaingan kekuatan yang hebat, sama dengan perlombaan senjata tanpa henti,” kata Smith.

”Ini menjadi ramalan yang dipenuhi sendiri. Bagaimana kami tahu bahwa kita harus membangun senjata masif? Kami tidak berbicara dengan (Rusia dan China), jadi kami harus menganggap yang terburuk,” ujarnya.

Di Ambang Bangkrut


Dia mempertanyakan komitmen Mattis terhadap diplomasi dan dialog sebagai cara menjamin keamanan nasional. Dia menyindir Departemen Pertahanan yang seolah-olah merendahkan diplomasi. ”Ketidakpedulian akan diplomasi sangat tidak masuk akal dan menghina,” kritik Smith. 


”Saya sangat prihatin saat ini bahwa kita tidak memiliki banyak cara untuk berdialog dengan Rusia,” imbuh Smith.

”Saya setuju kita membutuhkan lebih banyak komunikasi dengan Rusia, dengan China, sejauh ini saya hampir menyebutnya keterlibatan filosofis, dan juga masalah operasional,” jawab Mattis.

Anggota parlemen dari Partai Republik, Walter Jones, mempertanyakan hasil perang di Afghanistan yang telah berlangsung selama hampir 17 tahun dengan biaya USD1 triliun dan korban ribuan nyawa.

”Negara ini di ambang kebangkrutan,” kata Jones, seperti dikutip Russia Today, Rabu (7/2/2018). Dia menunjukkan sikap plinplan pemerintah Trump yang semula komitmen untuk menarik pasukan AS dari Afghanistan, namun kini memutuskan untuk mengirim lebih banyak tentara ke negara itu.

”Tidak ada yang pernah menaklukkan Afghanistan, dan banyak yang telah mencoba. Kami akan bergabung dengan daftar negara yang telah mencoba dan gagal,” ujar Jones.

Mattis membantah bahwa AS tidak berusaha menaklukkan Afghanistan. Menurutnya, Pentagon memastikan kelompok teroris “menetas” di luar dan tidak terjadi di AS.

Sekadar diketahui, pemerintah Trump pada bulan September 2017 memutuskan untuk mengirim 3.000 tentara tembahan AS ke Afghanistan. Banyak tentara AS yang ditempatkan di Irak juga telah mulai pindah ke Afghanistan pada minggu ini.



Credit  sindonews.com




Dokumen Ungkap Perluasan Kasus Kolusi Trump dan Rusia


Dokumen Ungkap Perluasan Kasus Kolusi Trump dan Rusia
Dokumen baru menunjukkan bagaimana kasus dugaan kolusi Trump (kiri) dan pemerintahan Putin (kanan) diperluas di bawah jaksa Robert Mueller. (AFP Photo/Vietnam News Agency)


Jakarta, CB -- Sebuah dokumen baru pada Rabu (7/2) menunjukkan jaksa khusus Robert Mueller sempat meminta badan pemerintah mempertahankan berkas-berkas terkait transisi Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat.

Hal ini menunjukkan bagaimana Mueller segera memperluas penyidikan setelah ditunjuk untuk menangani kasus ini.

Permohonan resminya kepada Administrasi Layanan Umum (GSA), badan yang mendukung transisi presidensial, dikirim pada 22 Juni, sekitar sebulan setelah dia ditunjuk sebagai jaksa khusus.


Sebuah surat elektronik antara Biro Investigasi Federal (FBI) dan GSA dari dari Maret 2017, beberapa bulan sebelum penunjukan Mueller, menunjukkan ketertarikan FBI saat itu lebih sempit.

Saat itu, FBI meminta GSA berkonsultasi dengan anggota Kongres sebelum membuang dokumen transisi lain.

Permohonan lebih luas tiba ketika seorang agen divisi kontraintelijen FBI mengirim surel kepada wakil penasihat umum di GSA untuk mempertahankan dokumen, barang elektronik dan komunikasi dari tim transisi Trump.

Semua itu terungkap dalam dokumen yang didapatkan CNN lewat permohonan Akta Kebebasan Informasi.

"Sebagai tindak lanjut permohonan kami, kami rasa lebih baik mengirim GSA surat resmi untuk mempertahankan dokumen. Staf Anda sudah sangat responsif dan kami mengapresiasi kesabaran mereka atas pertanyaan kami," kata agen itu dalam surel.

GSA menyembunyikan nama agen yang mengirim surel tersebut.

Mueller ditunjuk sebagai jaksa khusus pada Mei, menyusul pemecatan Direktur FBI James Comey oleh Trump.

Mueller diberikan kewenangan luas untuk melanjutkan investigasi FBI atas hubungan atau koordinasi apapun antara pemerintah Rusia dan individu yang berhubungan dengan tim kampanye Trump dan "hal apapun yang muncul atau mungkin muncul langsung dari investigasi."

Permohonan FBI kepada GSA tampaknya mengonfirmasi kekhawatiran rekan-rekan Trump, tahun lalu. Mereka khawatir kehadiran jaksa khusus bisa memperluas investigasi melampaui apa yang diselidiki FBI.




Credit  cnnindonesia.com








Trump Minta Pentagon Rencanakan Parade Militer


Trump Minta Pentagon Rencanakan Parade Militer
Ilustrasi parade Bastille Day di Perancis. Presiden AS Donald Trump menginginkan parade serupa di Washington. (AFP Photo/Joel Saget)


Jakarta, CB -- Juru bicara Pentagon Charlie Summers mengatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta pihaknya merencanakan parade militer. Menurutnya, tanggal pelaksanaan pagelaran tersebut sedang ditinjau.

Summers mengatakan proses perencanaan itu masih adalam tahap dini. Sementara itu, juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, membenarkan Trump telah meminta Kementerian Pertahanan untuk membahas ide tersebut.

"Presiden Trump sangat mendukung para anggota militer yang mempertaruhkan nyawa setiap harinya untuk memastikan keamanan negara kita," kata Sanders dikutip CNN, Rabu (7/2).


"Dia telah meminta Kementerian Pertahanan untuk membahas selebrasi di mana semua warga Amerika bisa menunjukkan apresiasinya."

The Washington Post pertama kali melapokan keinginan Trump menggelar parade militer ini pada bulan lalu.

"Perintahnya adalah: saya ingin parade seperti yang di Perancis," kata seorang pejabat militer kepada surat kabar tersebut. "Hal ini sedang dikerjakan pada tingkat tertinggi di militer."

Pertemuan Trump dengan para pejabat militer bulan lalu turut dihadiri Wakil Presiden Mike Pence, kepala staf Gedung Putih John Kellu, Menteri Pertahanan James Mattis dan Kepala Staf Gabungan Jenderal Joseph Dunford.

Trump menjadi tamu Presiden Perancis Emmanuel Macron dalam perayaan Bastille Day tahun lalu. Saat itu dia mengatakan telah menyaksikan "salah satu parade terhebat" yang pernah ia lihat.

Pada September, saat berbicara dengan Macron, dia mengatakan ingin menggelar parade di peringatan kemerdekaan Amerika, 4 Juli, di Washington.

Permintaan Trump ini, menurut Washington Post, bisa jadi bermasalah. Mengirimkan tank baja dan perangkat militer ke Washington bisa menghabiskan dana jutaan dolar.

Setelah Perang Teluk pada 1991, AS menggelar selebrasi kemenangan dengan para anggota militer dan peralatannya.
Permintaan Trump menyusul rencana Korut memamerkan ratusan rudal jarak jauhnya.
Permintaan Trump menyusul rencana Korut memamerkan ratusan rudal jarak jauhnya. (REUTERS/Damir Sagolj)
Berita soal permintaan Trump ini menyusul rencana Korea Utara untuk memamerkan puluhan peluru kendali jarak jauh pada 8 Februari ini.

Parade Korut diperkirakan akan mengikutsertakan rudal balistik antarbenua Hwasong-15, yang diuji coba untuk pertama kali pada akhir November lalu, kata sumber CNN.

Pertunjukan ratusan rudal dan roket itu merupakan upaya "untuk menakut-nakuti Amerika," kata seorang sumber.




Credit  cnnindonesia.com





PBB nilai Indonesia serius penuhi kewajiban HAM


PBB nilai Indonesia serius penuhi kewajiban HAM

Arsip Foto. Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Zeid Ra'ad al-Hussein saat berbicara dalam konferensi pers di kantor pusat PBB Eropa di Jenewa, Swiss, Senin (1/5/2017). (REUTERS/Pierre Albouy)




Jakarta (CB) - Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Zeid Ra'ad Al Hussein menilai undangan pemerintah Indonesia bagi komisi itu menunjukkan keseriusan negara dalam memenuhi kewajiban untuk mengupayakan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (HAM).

"Undangan kepada kami dengan sendirinya membuktikan keseriusan sebuah negara dalam memenuhi kewajibannya atas hak asasi manusi," kata Zeid Ra'ad Al Hussein dalam konferensi pers di Kantor Perwakilan PBB di Jakarta, Rabu.

Undangan pemerintah Indonesia untuk Komisi HAM PBB, ia melanjutkan, juga menunjukkan keterbukaan pemerintah untuk melakukan dialog dan membangun kemauan untuk bekerja sama guna memastikan dukungan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua.

"Semua negara memiliki kewajiban HAM dan banyak negara yang telah mencapai hal-hal yang luar biasa. Meskipun demikian, semua negara, tanpa terkecuali memiliki tantangan-tantangan HAM yang harus mereka hadapi," ujar dia.

Zeid Ra'ad Al Hussein juga mengemukakan bahwa selama kunjungannya, dia telah banyak mendengarkan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat di Indonesia dan sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan beberapa pejabat tinggi negara, lembaga HAM nasional dan anggota masyarakat sipil yang terlibat dalam berbagai isu di Indonesia.

Ia mengatakan bahwa Indonesia telah berkembang cukup pesat dalam waktu singkat dan menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang paling progresif di kawasan dalam hal pemajuan HAM saat ini.

"Keterlibatan aktif Indonesia dalam kondisi buruk yang dialami Muslim Rohingya patut dipuji dan sangat diperlukan," ucapnya.

Komisi Tinggi HAM PBB juga menyoroti capaian Indonesia dalam memenuhi hak masyarakat atas layanan kesehatan dengan memperluas cakupan layanan kesehatan universal.

Pemerintah Indonesia juga dinilai telah menyediakan ruang dan sumber daya bagi Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk menjadi lembaga HAM nasional yang kuat dan independen.

"Saya menganjurkan pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa rekomendasi penting yang dibuat oleh lembaga-lembaga ini diimplementasikan," demikian Zeid Ra'ad Al Hussein.




Credit  antaranews.com



PBB minta Indonesia pastikan kegiatan bisnis tak langgar HAM

PBB minta Indonesia pastikan kegiatan bisnis tak langgar HAM
Arsip Foto. Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Zeid Ra'ad Al Hussein (kiri) saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (6/2/2018), antara lain membahas komitmen pemerintah Indonesia untuk memajukan dan menegakkan hak asasi manusia. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)



Jakarta (CB) - Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Zeid Ra'ad Al Hussein mendorong pemerintah dan perusahaan Indonesia menyelaraskan kegiatan bisnis dengan upaya perlindungan hak asasi manusi (HAM), dan memastikan kegiatan bisnis tidak dilakukan dengan melanggar hak-hak masyarakat.

"Saya mendesak Pemerintah Indonesia dan perusahaan yang terlibat dalam ekstraksi sumber daya alam, perkebunan dan usaha perikanan skala besar, untuk mematuhi Panduan Prinsip PBB untuk Bisnis dan HAM dengan memastikan agar kegiatan bisnis tidak dilakukan dengan melanggar hak-hak masyarakat," kata Zeid, Rabu, saat menyampaikan keterangan pers di Kantor Perwakilan PBB di Jakarta mengenai misinya di Indonesia.

Ia lalu menyebut laporan dari masyarakat sipil di Sumatera hingga Papua mengenai pertambangan dan penebangan hutan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dengan melanggar hak para petani, pekerja, dan masyarakat adat.

"Secara luas, proyek-proyek ini telah disetujui dan dilaksanakan tanpa melakukan konsultasi yang berarti dengan unsur masyarakat lokal. Perampasan tanah, kerusakan lingkungan dan pencemaran sumber air telah menyebabkan munculnya bahaya kesehatan," ungkapnya.

Ia menekankan perlunya dialog inklusif dan konsultasi mengenai proyek-proyek bisnis, terutama yang memanfaatkan sumber daya alam.

Selain itu, dia mengatakan, kegiatan bisnis di suatu lingkungan tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bersifat bebas, adil, dan berdasarkan informasi yang akurat kepada masyarakat yang terdampak.

"Pembangunan dapat memberi akses untuk barang dan jasa yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kalau mereka tidak dapat menyuarakan kekhawatiran mereka dan turut terlibat dalam pengambilan keputusan, pembangunan yang dihasilkan tidak akan memperbaiki kesejahteraan mereka," katanya.

Dia juga menyampaikan perkiraan organisasi masyarakat sipil bahwa hampir 200 pejuang tanah dan lingkungan sedang menghadapi tuntutan hukum dan meminta pemerintah Indonesia memastikan perlindungan bagi para pejuang HAM, khususnya yang terlibat dalam advokasi isu lahan dan lingkungan. 




Credit  antaranews.com








Taiwan Diguncang Gempa 6,4 SR, Sebuah Hotel Ambruk


Taiwan Diguncang Gempa 6,4 SR, Sebuah Hotel Ambruk
Bangunan hunian di Hualien, Taiwan, miring setelah diguncang gempa 6,4 SR, Selasa (6/2/2018). Foto/Twitter @ty047


TAIPEI - Gempa berkekuatan 6,4 skala richter (SR) melanda wilayah timur laut kota Hualien, Taiwan pada Selasa menjelang tengah malam. Sebuah hotel ambruk dan jalan raya di dekatnya terpaksa ditutup.

Wilayah yang dilanda gempa berjarak sekitar 22 km (14 mil) sebelah timur laut Kota Hualien. Menurut Suvei Geologi Amerika Serikat (USGS) pusat kedalaman gempa sangat dangkal.

Seorang pejabat dari divisi pemadam kebakaran Kementerian Dalam Negeri setempat mengatakan kepada Reuters melalui telepon bahwa orang-orang terjebak dalam bangunan di Hualien.

Pemerintah menyatakan bahwa sebuah jembatan di sebuah kota di pantai timur Taiwan tidak dapat digunakan. Struktur penginapan juga miring saat dilanda gempa bumi.

”Presiden (Tsai Ing-wen) telah meminta kabinet dan kementerian terkait untuk segera meluncurkan ‘mekanisme bencana’ dan bekerja pada tingkat tercepat untuk pekerjaan bantuan bencana,” kata kantor presiden dalam sebuah pernyataan, yang dilansir Rabu (7/2/2018).

Hingga saat ini belum ada laporan resmi dari otoritas Taiwan terkait kemungkinan adanya korban jiwa dan luka dalam bencana tersebut.

Taiwan selama ini menyatakan diri sebagai wilayah yang merdeka dan telah membentuk pemerintahan sendiri. Namun, China menentang dan tidak pernah mengakuinya. China menganggap Taiwan sebagai provinsinya yang membangkang. 



Credit  sindonews.com


Korban Gempa Taiwan Bertambah, 7 Tewas 177 Hilang


Korban Gempa Taiwan Bertambah, 7 Tewas 177 Hilang
Korban Gempa Taiwan Bertambah, 7 Tewas 177 Hilang. (Reuters).


TAIPEI - Sedikitnya tujuh orang tewas, 254 orang terluka, dan 177 orang hilang setelah gempa berkekuatan 6,0 skala richter (SR) mengguncang kawasan Hualien, Taiwan, kemarin, pukul 11.50 waktu setempat.

Dilansir media lokal Taiwan News, pusat gempa berada 18,3 kilometer (km) dari timur laut Hualien di kedalaman 20 km dengan durasi penuh mencapai 70 detik. Jumlah korban dikhawatirkan bertambah karena saat gempa warga yang terlelap tidur diduga masih tertimbun di bawah reruntuhan bangunan yang ambruk.

Dari 177 korban hilang, sebanyak 147 diyakini terjebak di sebuah gedung apartemen 12 lantai Yun Tsui yang runtuh secara parsial dan kini miring hingga 45 derajat. Tiga lantai pertama gedung 11 lantai Marshal Hotel juga runtuh. Dua pegawai Marshal Hotel yang bekerja sebagai anggota staf front desk saat kejadian masih dinyatakan hilang.

Pusat Operasi Darurat Taiwan melaporkan, sebanyak 24 orang diyakini tertimbun reruntuhan gedung Guosheng 65th Street Building. Sampai kemarin pagi waktu setempat, gempa susulan besar kembali terjadi sekitar 14 kali dan kecil 104 kali.

Pada pukul 09.35, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen tiba di Yun Tsui untuk mengkoordinasikan upaya penyelamatan dan evakuasi. Sedikitnya lima gedung besar dan dua jembatan di Hualien runtuh. Lalu lintas beberapa bagian jalan tol juga ditutup. Sejumlah jalan raya juga dilaporkan mengalami retakan dan aliran listrik putus.

Lima bangunan besar tersebyt ialah Marshal Hotel, Guosheng 1st Street Building, Guosheng 6th Street Building, A-Guan Hotpot Building, dan Parkview Hotel. Jumlah orang yang terjebak di dalam reruntuhan bangunan itu tidak diketahui. Apartemen Hualien Shangxiao Road Community yang dihuni 85 kepala keluarga juga rusak berat.

Kerusakan lain menimpa dua jembatan di Kota Hualien, termasuk Jembatan Qixingtian. Gempa juga mengakibatkan longsor hingga menimbun jalan tol Suhua dan Central Cross-Island sehingga jalur tersebut ditutup. Hanya jalan tol Provincial 11 yang masih dapat diakses.

Menurut Pusat Biro Cuaca (CWB), gempa kemarin merupakan yang ke-94 kalinya terjadi di Taiwan sejak 4 Februari. “Dari ke-94 gempa itu, ini merupakan gempa terbesar dan kami yakin merupakan gempa utama, tapi waktu yang akan membuktikan,” ungkap CWB.

Taiwan merupakan wilayah yang berada di Cincin Api Pasifik sehingga sangat rawan terhadap gempa bumi. Gempa kemarin, dirasakan hampir di seluruh kota di Taiwan.

Badan Geologi Amerika Serikat (AS) mengungkapkan kekuatan gempa di Taiwan mencapai 6,4 SR. Bahkan, di beberapa titik mencapai 7,0 SR. Gempa 5,0 SR juga dirasakan di Nantou Hehuanshan, 4,0 di Taichung dan Yunling, dan 3,0 di Taoyuan, Hsingchu, Taitung, Taipei, New Taipei, Nantou, chiayi, Changhua, Yunlin, Miaoli, dan Tainan.

Profesor geologi dari Universitas Pusat Nasional (National Central University/NCU) Lee Chyi-tyi megatakan, gempa bumi kali ini mengindikasikan Taiwan sedang memasuki siklus 100 tahun gempa bumi. Kemarin, rata-rata terjadi 12 gempa setiap satu jam di Taiwan, gempa paling besar dilaporkan berkekuatan 5,8 SR.

Chyi Tyi mengatakan, gempa bumi memiliki siklus. Dalam satu abad terakhir di Taiwan terjadi dua gempa besar dengan kekuatan di atas 8,0 SR. Pada 1910, Taiwan diguncang gempa dengan kekuatan 8,3 SR. Sepuluh tahun kemudian, Hualien kembali diguncang gempa 8,3 SR pada 1920.

“Selama rentang sepuluh tahun itu, peluang gempa bumi terjadi dengan kekuatan 8,0 SR tinggi. Jadi, saya sekarang memprediksi, setelah gempa sekarang, bumi akan kembali diguncang gempa dengan kekuatan lebih dahsyat pada 2025,” ujarnya. Gempa kali ini sangat dangkal sehingga dapat dirasakan masyarakat. 



Chyi Tyi mengatakan beberapa gempa bumi yang terjadi pada 4 Februari lalu merupakan bagian dari kumpulan gempa yang ditimbulkan akibat adanya tekanan hebat di area kecil yang terus menyentak mengingat kekuatan tektonis tidak berhenti bertemu. Berdasarkan data Chyi-tyi, peristiwa ini memiliki siklus yang beraturan.

“Gempa pada malam kemarin (6 Februari) terjadi di dekat tebing laut dan gunung di bawah samudera di sepanjang garis patahan utama,” tandas Chyi Tyi.

Hualien juga pernah diguncang gempa 7,7 skala richter pada 1815. Dia menambahkan gempa itu berasal dari zona pecah, Lempeng Laut Filipina terhenyak di bawah lempeng Eurasia.

Berbeda dengan Chyi Tyi, Plh Direktur Pusat Seismolog Taiwan Chen Kuo-chang mengatakan, gempa bumi sangat sulit diprediksi. Faktanya data yang dimiliki saat ini hanya dalam satu abad terakhir sehingga apa yang terjadi sebelum itu tidak dapat dibandingkan. Gempa kali ini menjadi gempa terbesar di Hualien sejak 1920.





Credit  sindonews.com





Belanda tarik Dubes di Turki terkait sengketa 2017


Belanda tarik Dubes di Turki terkait  sengketa 2017
Bendera Belanda. (Pixabay/Daniel Diaz Bardillo)



Amsterdam (CB) - Kementerian Luar Negeri Kerajaan Belanda pada Senin mengatakan telah secara resmi menarik duta besarnya untuk Turki, yang dilarang hadir secara fisik oleh negara tersebut selama hampir satu tahun, terkait dengan perselisihan kedua negara sejak Maret 2017.

Belanda juga tidak akan menerima pengangkatan duta besar baru Turki untuk negerinya, demikian laporan kantor berita Reuters.

Pihak Belanda menegaskan "menghentikan pembicaraan" dengan Turki untuk menyelesaikan perselisihan mereka.


Kedua pemerintahan tersebut pada awalnya berseteru lantaran keputusan Belanda menolak visa bagi pejabat Turki untuk berkampanye di kalangan perantau Turki di Belanda demi mendukung referendum undang-undang dasar Turki pada Maret 2017, saat Belanda mengadakan pemilihan umum.
Sementara itu, Turki sejak perselisihan tersebut memutuskan untuk menangguhkan kerja sama dengan Belanda.

Selain itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga mengecam aksi yang dilakukan pihak Kerajaan Belanda.



Credit  antaranews.com