Jumat, 20 Oktober 2017

Putin: AS Inspeksi Nuklir Rusia, tapi Kepentingan Moskow Diabaikan

SOCHI - Presiden Vladimir Putin mengkritik Amerika Serikat (AS) karena gagal mempertahankan negosiasinya dalam sejumlah perjanjian perlucutan senjata internasional.

Dia kesal karena Washington sudah diizinkan menginspeksi senjata nuklir Rusia yang melibatkan sekitar 100 pejabat, namun balasannya banyak kepentingan Moskow di luar negeri diabaikan.

Kritik Putin ini muncul dalam sesi tanya jawab di forum diskusi internasional yang digelar Valdai Discussion Club—sebuah lembaga think-tank yang berbasis di Moskow—pada hari Kamis.

Pemimpin Kremlin itu mengatakan, sebagai bagian dari apa yang dia sebut ”salah satu upaya perlucutan senjata paling efektif dalam sejarah”, pejabat AS melakukan kunjungan ke fasilitas rahasia Rusia, dan mendirikan tempat kerja permanen di dalamnya yang dihiasi dengan bendera Amerika.

”Dari pihak Rusia belum pernah terjadi keterbukaan dan kepercayaan yang ditunjukkan (seperti itu),” papar Putin yang mengatakan bahwa sampai tahun 1990-an, sekitar 100 pejabat AS berhak melakukan inspeksi mengejutkan terhadap fasilitas nuklir Rusia, sebagai bagian dari kesepakatan era Gorbachev dan Yeltsin.

”Apa yang kita dapatkan sebagai balasannya sangat terkenal, kepentingan nasional kami diabaikan sama sekali, (AS) mendukung separatisme di Kaukasus, pembangkangan terhadap Dewan Keamanan PBB, pemboman Yugoslavia, invasi ke Irak, dan sebagainya. AS pasti telah melihat keadaan senjata nuklir dan ekonomi kita dan memutuskan untuk menyingkirkan hukum internasional,” lanjut Putin, seperti dikutip Russia Today, Jumat (20/10/2017).

”Mereka tidak punya uang untuk melucuti senjata? tapi kami melakukannya,” ujar Putin.

Presiden Rusia ini melanjutkan, kebijakan bermusuhan Washington telah mengembalikan hubungan yang memburuk antara kedua negara ke tahun 1950-an. Di era Perang Dingin saat itu pun, lanjut Putin, setidaknya ada sikap saling menghormati di antara kedua negara.

”Kami tidak dapat secara aktif berpartisipasi dalam beberapa perjanjian internasional, karena AS tidak melakukan apapun dengan sendirinya. Kami tidak bisa melakukannya secara sepihak,” kata Putin, mengutip Konvensi Senjata Kimia 1993, sebagai contoh bagaimana AS mengambil keuntungan.

Pemerintah Washington belum berkomentar atas kritik pemimpin Kremlin itu. Kedua negara hingga kini masih berseteru, di mana Washington beberapa kali menjatuhkan sanksi terhadap Moskow atas beberapa tuduhan, termasuk ikut campur pemilu AS 2016.

Credit sindonews.com

Putin Peringatkan AS Situasi Krisis Nuklir Korut Sangat Berbahaya

SOCHI - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan situasi terkait krisis nuklir Korea Utara (Korut) sudah berubah menjadi sangat berbahaya. Dia memperingatkan Amerika Serikat (AS) untuk tidak mendorong Pyongyang ke “sebuah sudut”, melainkan berdialog.

Menurut Putin, tidak ada informasi pasti tentang kemampuan negara yang dipimpin Kim Jong-un itu.

Dengan demikian, tidak ada yang tahu apakah mungkin untuk mengatasi Korut dengan satu serangan pre-emptive. ”Situasinya berbahaya,” kata Putin, seperti dikutip kantor berita TASS, Jumat (20/10/2017).

“Siapa yang bisa mengatakan apa yang orang Korea Utara sembunyikan dan di mana, dan apakah satu serangan pre-emptive akan menghancurkan semua itu,” ujar Putin.

Keraguan akan solusi militer itulah yang membuat pemimpin Kremlin tersebut mendesak AS untuk dialog.

”Inilah mengapa kita hanya memiliki satu pilihan untuk mencapai sebuah kesepakatan. Kita harus menghormati negara ini, peran apa yang dapat dimainkan Rusia? Dalam hal ini, peran mediator,” ujarnya.

”Permasalahan harus dipecahkan dalam dialog, dan Korea Utara seharusnya tidak mundur ke ‘sebuah sudut’,” papar Putin yang berbicara di forum yang digelar oleh Valdai Discussion Club, sebuah kelompok think-tank yang berbasis di Moskow.

Credit sindonews.com

Kerry: Akhiri Kesepakatan Nuklir Iran Akan Perburuk Situasi Korut

JENEWA - Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John Kerry mengatakan, Presiden Donald Trump berisiko mengarahkan Iran ke arah proliferasi nuklir jika Washington mengakhiri kesepakatan nuklir Teheran. Menurutnya, langkah seperti itu juga akan memperburuk perselisihan dengan Korea Utara (Korut).

Kerry, yang menegosiasikan kesepakatan nuklir tahun 2015 antara Iran dan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China), berbicara seminggu setelah Trump menolak untuk memastikan bahwa Teheran mematuhi kesepakatan itu. Namun, Trump masih mempertahankan posisi AS dalam melanjutkan perjanjian tersebut.

”Jika Anda ingin bernegosiasi dengan (pemimpin Korea Utara) Kim Jong-un, dan tujuan Anda adalah untuk menghindari perang serta mencoba untuk dapat memiliki resolusi diplomatik, hal terburuk yang dapat Anda lakukan adalah pertama mengancam untuk menghancurkan negaranya di PBB,” kata Kerry, seperti dilansir Reuters, Jumat (20/10/2017).

Pendapat mantan diplomat top era Presiden Barack Obama ini disampaikan Geneva's Graduate Institute, hari Kamis.

”Dan kedua, mengacaukan kesepakatan yang telah dibuat karena pesannya tidak membuat kesepakatan dengan AS, mereka tidak akan menepati janjinya,” lanjut Kerry.

Dalam kesepakatan itu, Iran bersedia mengekang program nuklirnya, termasuk dengan pengawasan sepanjang waktu dan melacak setiap ons uranium yang diproduksi. Sebagai imbalannya, sanksi atau embargo yang menyengsarakan Teheran selama bertahun-tahun akan dicabut.

“Kami akan melihat sebuah uptick dalam pengayaan mereka, seperti itu,” katanya sembari menjentikkan jarinya.

”Dan tidak ada yang saya tahu dengan akal sehat dapat memahami apa kebajikan dalam mempercepat konfrontasi dengan kemungkinan bahwa mereka mungkin memutuskan untuk keluar dan membuat (bom nuklir) sekarang, bukan 10 atau 15 atau 25 tahun dari sekarang,” ujarnya.

Kerry melanjutkan, mengakhiri kesepakatan tersebut dapat menyebabkan Iran menyembunyikan fasilitas produksi fisil jauh di dalam sebuah gunung di mana kita tidak mengawasi.

”Jadi skenario yang Trump buka dengan mengatakan 'mari kita singkirkan kesepakatan' sebenarnya adalah proliferasi, jauh lebih merusak dan berbahaya,” papar Kerry.

Sebelumnya, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan pada hari Rabu bahwa Teheran akan mematuhi perjanjian nuklir itu selama para penandatangan lainnya menghormatinya. Namun, Teheran akan menghancurkan kesepakatan tersebut jika Washington menarik diri.

Credit sindonews.com

Operasikan Jet Tempur Generasi Kelima J-20 untuk Militer, China Saingi AS

Pesawat jet tempur siluman generasi kelima China, J-20, resmi layani militer secara penuh. Foto/REUTERS

BEIJING - China mulai menyaingi Amerika Serikat (AS) dengan mengoperasikan pesawat jet tempur generasi kelima, J-20, untuk layanan militernya secara penuh. Operasional jet tempur itu menempatkan Beijing di puncak perlombaan senjata untuk wilayah Asia.

Menurut laporan media pemerintah Beijing, pesawat tempur generasi kelima itu untuk pertama kalinya memasuki layanan operasional frontline secara penuh.

Sebelumnya, hanya AS yang memiliki pesawat tempur generasi kelima, F-35, yang telah beroperasi penuh. Sedangkan pesaing lainnya, jet tempur T-50 PAK-FA Rusia, belum ada kejelasan soal operasional untuk layanan militer secara penuh.

Pesawat J-20 berpotensi jadi andalan Beijing dalam sengketa maritim di Laut China Selatan dan Laut China Timur.

Lembaga think-tank pertahanan yang berbasis di Washington, Center for Strategic and International Studies (CSIS) merinci singkat kemampuan jet tempur siluman generasi kelima China tersebut.

“Dirancang untuk meningkatkan kemampuan siluman dan manuver, J-20 memiliki potensi untuk menyediakan China berbagai pilihan tempur udara yang tidak tersedia sebelumnya dan meningkatkan kemampuannya untuk proyek kekuatan,” tulis CSIS.

China menyatakan, J-20 berfungsi penuh pada bulan Mei. Kemudian, media pemerintah Beijing pada hari ini melaporkan bahwa J-20 sekarang beroperasi dan ditugaskan secara resmi ke dinas militer.

Militer Beijing bahkan merilis sebuah video promosi yang membanggakan kemampuannya saat merayakan Kongres Nasional ke-19 Partai Komunis China.

J-20 multi peran menawarkan Tentara Pembebasan Rakyat—nama pasukan China—dengan kemampuan untuk menembus wilayah udara yang dipertahankan dengan muatan senjata. Salah satu fitur modern andalan pesawat itu adalah stealth, advanced digital avionics dan jelajah supersonik.

”J-20 adalah pesawat pertama China yang sesuai dengan deskripsi ini, dan ini bisa menjadi aset penting bagi angkatan udara dan angkatan laut,” imbuh laporan CSIS, yang dikutip Jumat (20/10/2017).

Credit sindonews.com

Tiga Tokoh Kunci dalam Sengketa Kemerdekaan Katalan

President Katalunya Carles Puigdemont menyiapkan pidatonya di Palau de la Generalitat, Barcelona, Spain,

CB, BARCELONA -- Isu kemerdekaan Katalunya terus mendominasi media-media di Spanyol. Siapa saja tokoh-tokoh dibalik isu kontroversial tersebut? Berikut tiga tokoh kunci dalam krisis politik terbesar Spanyol dalam beberapa dasawarsa ini, seperti dilansir dari The Local.

1. Mariano Rajoy

Pemimpin partai konservatif Popular berusia 62 tahun ini telah menjabat sebagai Perdana Menteri Spanyol sejak Desember 2011. Rajoy memimpin pemerintahan minoritas sejak pemilihan umum 2016, yang didukung oleh partai moderat Ciudadanos, yang didirikan di Katalunya sebagai partai anti-kemerdekaan.

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy. (REUTERS/Susana Vera)

Para kritikus menuduhnya tidak melakukan apa pun untuk menghentikan sentimen separatis di Katalunya. Namun Rajoy berpendapat, dia tidak dapat memberikan persetujuannya terhadap referendum kemerdekaan di wilayah tersebut karena akan melanggar konstitusi Spanyol yang menyatakan negara tersebut tidak dapat dibagi.

2. Carles Puigdemont

Presiden Katalunya berusia 54 tahun ini telah mendorong kemerdekaan Katalunya sejak masa mudanya. Puigdemont yang pernah berprofesi sebagai jurnalis, menjadi kepala pemerintahan daerah pada Januari 2016.

Dia berada di bawah tekanan separatis garis keras untuk menyatakan kemerdekaan. Pembangkangan dilakukan juga oleh pemilih dari pemerintah pusat yang ikut dalam referendum kontroversial pada 1 Oktober karena mereka sangat mendukung Katalan melepaskan diri dari Spanyol.

Namun jumlah pemilih dalam referendum hanya 43 persen, sehingga tidak memenuhi standar internasional. Hal itu karena orang-orang Katalan yang masih ingin jadi bagian dari Spanyol banyak yang memboikot referendum itu.

Puigdemont mengatakan, dia bersedia dipenjara karena dorongan separatisnya. Saat ini dia sedang diselidiki karena tuduhan pembangkangan sipil, penyalahgunaan jabatan, dan penyalahgunaan dana publik.

3. Soraya Saenz de Santamaria

Wakil Perdana Menteri Spanyol berusia 46 tahun ini bertanggung jawab atas hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerahnya.Dia kemudian meluncurkan "Dialog Operasi" dengan pemerintah separatis Katalunya. Namun ia gagal meyakinkan mereka untuk membatalkan rencana mengadakan referendum kemerdekaan.

Wakil Perdana Menteri Spanyol Soraya Saenz de Santamaria. (Reuters/Sergio Perez)

Pemerintah pusat Spanyol pada Maret lalu berjanji akan menginvestasikan 4,9 miliar dolar AS di Katalunya, kebanyakan untuk infrastruktur kereta api. Investasi itu akan diberikan dalam kurun waktu antara 2017 dan 2020.

Jumlah itu dianggap oleh banyak pihak terlalu sedikit. Terlalu terlambat bagi pemerintah pusat untuk berinvestasi di wilayah yang telah lama menuntut lebih banyak dukungan finansial untuk infrastruktur.

Credit republika.co.id

Dialog Ditolak, Katalan Ancam Deklarasikan Kemerdekaan

Warga mengibarkan bendera Katalan pada unjuk rasa di Barcelona

CB,BARCELONA -- Pemimpin Katalan Carles Puigdemont mengancam akan mendeklarasikan kemerdekaan Katalunya dari Spanyol. Dalam suratnya, Puigdemont mengatakan, jika Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy tetap bersikeras mencegah dialog antara Spanyol dan Katalan, dan terus mengancam akan menghapuskan otonomi Katalunya, maka Parlemen Katalan akan mengumumkan kemerdekaan.

Madrid diperkirakan akan menanggapi surat terakhir Puigdemont, yang dirilis pada hari Kamis (19/10). "Jika pemerintah terus menghalangi dialog dan melanjutkan penindasan, maka Parlemen Katalunya dapat mendeklarasikan kemerdekaan secara formal," kata Puigdemont dalam surat keduanya kepada Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy seperti dilansir RT, Kamis (19/10).

Sebelumnya, pada 10 Oktober, Puigdemont mendeklarasikan kemerdekaan selama delapan detik sebelum menunda deklarasi tersebut untuk mendorong perundingan dengan Madrid. Seperti dilansir Aljazirah, Rajoy menanggapi pernyataan Puigdemont dengan ultimatum. Memberi Puigdemont tenggat waktu sampai hari Senin untuk memperjelas pendiriannya.

Pada hari Senin, Puigdemont menawarkan dialog selama dua bulan dengan Madrid untuk membahas kemerdekaan Katalunya. Namun Madrid malah memperpanjang tenggat waktu sampai 19 Oktober.

Spanyol segera bereaksi terhadap pernyataan pemimpin Katalan yang mengancam akan mendeklarasikan kemerdekaan, yang diterbitkan hanya beberapa menit sebelum tenggat waktu yang ditetapkan oleh Madrid habis. Sebelumnya, para pejabat Madrid mengatakan, jika Katalunya masih menolak untuk membuang keinginan berpisah dari Spanyol maka pemerintah pusat dapat memberlakukan Pasal 155 dan mencabut otonomi luas Katalunya.

Pemerintah Spanyol telah melakukan rapat kabinet khusus untuk menentukan nasib otonomi Katalunya. Kabinet akan mengadakan pertemuan pada hari Sabtu dan diperkirakan akan memberikan suara untuk mengembalikan kontrol penuh Katalunya kepada Madrid.

Credit republika.co.id

Catalonia: Pencabutan Otonomi Wujud Spanyol Tak Paham Masalah

Catalonia merespon upaya Spanyol bersiap mencabut otonomi dengan mengirim surat dan menyebut Madrid tak paham atau berkeinginan berdialog menyelesaikan masalah. (REUTERS/Juan Medina)

Jakarta, CB -- Ancaman pemerintah pusat Spanyol untuk mulai mencabut otonomi Catalonia pasca daerah itu bersikukuh merdeka berbuah peringatan dari Presiden Catalonia, Carles Puigdemont. Ia memperingatkan Catalonia dapat memutuskan merdeka dari Spanyol secara sepihak.

Hal itu diungkapkan Puigdemont dalam surat yang ditujukan kepada Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy. Surat tersebut datang usai Madrid mulai mempersiapkan langkah pencabutan otonomi usai Catalonia tak kunjung memberikan kejelasan status.

“Pencabutan otonomi kami adalah satu-satunya respon atas seluruh usaha dan keinginan kami untuk menjalin dialog, yang menunjukkan tidak adanya kepahaman atas masalah (Catalonia) atau keinginan menjalin pembicaraan,” tulis Puigdemont dalam suratnya, seperti diberitakan AFP, Jumat (20/10).

Sebelumnya Madrid telah memberikan tenggat waktu kepada Catalonia untuk menyatakan kejelasan status mereka usai referendum.

Madrid juga mematok tenggat waktu pada Kamis (19/10) pagi waktu setempat kepada Catalonia untuk membatalkan upaya deklarasi kemerdekaan, atau pemerintah pusat akan mengambil alih wilayah Catalonia sesuai dengan Pasal 155 Konstitusi Spanyol.

Pasal 155 yang belum pernah dilakukan selama empat dekade Spanyol menerapkan sistem demokrasi itu memungkinkan situasi yang lebih buruk seperti kerusuhan dapat terjadi.

Atas surat yang dikirimkan Puigdemont, Madrid merespon dengan menuduh Pemerintah Catalonia “secara segaja dan sistematis mencari pertikaian konstitusional” dan bersikukuh akan tetap menjalankan Pasal 155.

Madrid pun diketahui telah menjadwalkan pertemuan kabinet darurat pada Sabtu ini untuk menentukan langkah mengendalikan Catalonia. Langkah itu kemudian mesti disetujui Senat yang mungkin berlangsung hingga akhir bulan.

Dukungan Negara-negara Eropa

Di sisi lain, ketika surat Puigdemont dikirim untuk Rajoy, perdana menteri itu tengah berada di Brussels untuk menghadiri pertemuan puncak dengan para pemimpin Uni Eropa.

Dalam pertemuan itu, Rajoy mendapatkan dukungan dari sejumlah pemimpin negara Eropa seperti Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

“Kami mendukung posisi Pemerintah Spanyol,” kata Mercel. “Kami berharap ada solusi yang ditemukan yang berdasarkan Konstitusi Spanyol,”

“Komite Eropa akan ditandai dengan pesan dari persatuan, kesatuan dengan negara anggota kami menghadapi krisis, bersatu bersama Spanyol dan sangat kuat,” kata Macron kepada wartawan.

Meski mendapat dukungan dari sejumlah pemimpin negara di Uni Eropa, Presiden UE Donald Tusk mengatakan blok itu tidak akan menjadi penengah masalah yang dilihat oleh pemimpin Eropa lainnya sebagai masalah domestik Spanyol.

“Kami semua memiliki respon kepedulian, opini, dan penilaian masing-masing, namun secara formal, tidak ada ruang untuk intervensi dari Uni Eropa,” kata Tusk.

Presiden Rusia Vladimir Putin juga sepakat dengan status ‘masalah domestik’ yang terjadi dalam kasus Catalonia. Namun ia menyindir teknik yang dia sebut sebagai ‘standar ganda’ dari negara-negara Barat.

Ia menyebut ‘standar ganda’ seperti dukungan akan kemerdekaan Kosovo, namun bertolak belakang untuk Catalan dan Kurdi di Irak.

“Apa yang kami lihat dalam pandangan mitra kami adalah perjuangan yang layak untuk merdeka dan ada separatis yang tidak dapat mempertahankan hak mereka,” kata Putin.

“Seperti standar ganda, ini adalah contoh yang amat mencolok dari standar tersebut, penuh dengan bahaya serius bagi perkembangan stabil Eropa dan benua lainnya,” lanjut Putin.

Credit cnnindonesia.com

Ini Bunyi Pasal yang Mencabut Otonomi Katalunya

Warga mengibarkan bendera Katalan pada unjuk rasa di Barcelona

CB, BARCELONA -- Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy menetapkan tenggat waktu pada Kamis (19/10) pukul 10.00 waktu setempat (08:00 GMT) bagi pemimpin Katalan Carles Puigdemont guna memberikan jawaban pasti atas pertanyaan mengenai deklarasi kemerdekaan Katalunya.

Ia juga meminta Puigdemont untuk bertindak dengan bijaksana."Tidak sulit menjawab pertanyaan, apakah Katalunya menyatakan kemerdekaan? Karena jika memang demikian, pemerintah berkewajiban untuk bertindak dengan satu cara, dan jika tidak, kita bisa berbicara di sini," kata Rajoy di parlemen, Rabu, (18/10).
Rajoy menghadiri pertemuan tingkat tinggi Uni Eropa di Brussel, Kamis siang.Seperti dilansir BBC, Pemerintah Spanyol akan memberlakukan Pasal 155 Konstitusi. Menghapuskan otonomi Katalunya dan menyerahkan kendali pemerintahannya ke Madrid.
Pasal 155 Konstitusi Spanyol berbunyi, "Jika sebuah komunitas yang mengatur wilayahnya sendiri tidak memenuhi kewajiban yang dikenakan padanya oleh undang-undang dasar atau undang-undang lain, atau bertindak dengan cara yang sangat merugikan kepentingan Spanyol, maka pemerintah pusat dapat mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memaksa masyarakat setempat untuk memenuhi kewajiban tersebut, atau untuk melindungi kepentingan umum negara Spanyol. "
Diperkirakan langkah-langkah yang diambil kepada Katalunya antara lain mengambil kendali polisi regional Katalunya dan mengambil kendali keuangan Katalunya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Spanyol Cabut Otonomi Katalunya Akhir Pekan Ini

Warga mengibarkan bendera Katalan pada unjuk rasa di Barcelona

CB, MADRID -- Pemerintah Spanyol menyatakan akan mengaktifkan pasal 155 Konstitusi Spanyol merespons referendum Katalunya yang digelar awal Oktober. Dengan pengaktifan pasal tersebut, otonomi politik Katalunya akan dicabut oleh Spanyol.

"Pemerintah Spanyol akan mengaktifkan pada Sabtu (21/10) Pasal 155 Konstitusi yang memungkinkan untuk menangguhkan otonomi politik Catalonia," kata Kantor Perdana Menteri Spanyol, Kamis (19/10).

Ini merupakan respons Madrid atas surat yang dikirim oleh Pemimpin Katalunya Carles Puigdemont pekan lalu. Dalam surat tersebut Puigdemont menulis, jika Pemerintah Spanyol menghalang-halangi proses dialog dan melakukan represi terhadap warga Katalan, parlemen Katalunya akan terus melakukan pemungutan suara untuk mengumumkan kemerdekaan dari negara tersebut.

Surat Puigdemont tersebut diterima Madrid beberapa menit sebelum berakhirnya tenggat waktu yang diberikan Pemerintah Spanyol perihal sikapnya terkait deklarasi kemerdekaan Katalunya.
Seperti diketahui dalam referedum pada awal Oktober, Pemerintah Katalunya mengklaim bahwa 90 persen warganya menghendaki pemisahan diri dari Spanyol.

Kendati demikian, Puigdemont menunda pengumuman kemerdekaan Katalunya. Ia meminta Madrid agar bersedia berdialog dan bernegosiasi terkait dengan hasil referendum tersebut. Namun Madrid menolak karena mereka menganggap referendum Katalunya adalah ilegal.

Perselisihan antara Katalunya dengan Pemerintah Spanyol saat ini dianggap merupakan yang terburuk dalam beberapa dekade terkakhir. Sebab Pemerintah Spanyol telah mengancam akan mengaktifkan pasal 155 Konstitusi Spanyol yang tentu akan menyebabkan Pemerintah Katalunya kehilangan kekuasaan atas daerahnya.

Pasal 155 Konstitusi Spanyol tahun 1978 tidak pernah diaktifkan selama empat dekade terakhir. Tepatnya ketika demokrasi dipulihkan pada akhir era kediktator Jenderal Francisco Franco.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Pemerintah Spanyol Ancam Blokir Otonomi Katalunya

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy

CB, MADRID -- Spanyol akan memberlakukan Pasal 155 Konstitusi yang memungkinkan Pemerintah Spanyol menangguhkan otonomi Katalunya. Demikian dilaporkan kantor Perdana Menteri seperti dilansir Aljazirah, Kamis (19/10). Usulan tersebut akan dikirim ke Senat untuk disetujui pada hari Sabtu, kata pernyataan tersebut.

Sebelumnya pemimpin Katalan Carles Puigdemont mengatakan bahwa Katalunya akan mengumumkan kemerdekaan jika Spanyol terus memblokir perundingan dan memberlakukan Pasal 155.

Pasal 155, tidak pernah digunakan sejak Konstitusi diratifikasi pada tahun 1978. Sebelumnya Pemerintah Spanyol telah menawarkan separatis Katalunya jalan keluar dari perselisihan mereka dengan pemerintah pusat.
Pemerintah menunjukkan bahwa pemilihan baru di wilayah tersebut dapat mengatasi krisis. Tawaran yang dilaporkan adalah perkembangan terakhir dalam perpecahan politik antara Madrid dan Barcelona sejak referendum kemerdekaan Katalan pada 1 Oktober.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Kurdi Irak Tegaskan Tak Ingin Perang dengan Baghdad

ERBIL - Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) menegaskan, mereka tidak pernah memiliki niat untuk terlibat peperangan dengan pemerintah pusat Irak. KRG menyebut, satu-satunya yang mereka inginkan adalah dialog langsung dengan Baghdad untuk menyelesaikan masalah yang ada.

"KRG tidak pernah berniat terlibat dalam perang dengan tentara Irak," kata kepala Departemen Luar Negeri KRG, Falah Mustafa Bakir dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Kamis (19/10).

Bakir menyatakan ada kebutuhan untuk dialog antara KRG dan Irak untuk mencapai pemahaman bersama. "Perselisihan tersebut bukan tentang minyak atau bendera nasional, namun mengenai masa depan dua negara," ungkapnya.

Pasukan Kurdi atau Peshmerga dan pasukan pemerintan Irak, yang didukung milis lokal dilaporkan telah terlibat pertempuran di Kirkuk. Pasukan Irak diketahui telah berhasil memukul mundur Peshermga di beberapa titik di Kirkuk.

Serangan pasukan pemerintah Irak di Kirkuk tersebut merupakan respon terkini Baghdad atas referenum kemerdekaan Kurdi yang digelar pada tanggal 25 September lalu.

Baghdad menilai referendum kemerdekaan itu ilegal, terutama karena diadakan tidak hanya di wilayah otonomi KRG, tapi digelar juga di Kirkuk, dan wilayah-wilayah lain yang berada di bawah pemerintah Irak.

Credit sindonews.com

Rumah Sakit Warga Palestina Terancam Ditutup karena Utang

Warga Palestina (ilustrasi)

CB,YERUSALEM -- Sebuah rumah sakit di Yerusalem Timur yang memberikan perawatan bagi orang-orang Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat dan Jalur Gaza tidak lagi menerima pasien baru. Rumah sakit itu sedang menanggung beban keuangan yang menyeluruh.

Rumah sakit Augusta Victoria, yang dimiliki dan dioperasikan oleh Federasi Dunia Lutheran, mungkin akan ditutup karena utang yang belum dibayar dari Otoritas Palestina (PA) yang berada di Tepi Barat, dilansir dari Aljazirah, Kamis (19/10).

Menggambarkannya sebagai bagian dari jaringan rumah sakit di Yerusalem Timur yang merupakan "tulang punggung sistem kesehatan Palestina", Walid Nammour, manajer umum rumah sakit tersebut, mengatakan bahwa PA berutang ke rumah sakit tersebut sebesar 180 juta shekel (51 juta dolar AS).

"Obligasi pemerintah, sumbangan, dan hibah tahunan dari Uni Eropa telah membantu kita melewati masa sulit secara finansial," kata Nammour, "tapi bahkan setelah menguranginya dari hutang, PA masih berhutang kepada kami sebesar 122 juta shekel (35 juta dolar AS),"

Menurut Nammour, utang yang terutang oleh PA telah terakumulasi selama lebih dari empat tahun, menciptakan krisis kas mereka. Meskipun PA harus memperpanjang beberapa tanggapan dengan membayar beberapa hutangnya sedikit-sedikit, kata Nammour, selama setahun terakhir, rumah sakit telah "jatuh ke tingkat yang belum pernah kita capai sebelumnya".

Yousef Hamamreh, direktur jendral onkologi mengatakan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, semakin sulit untuk memberikan pasien perawatan penuh dan tanpa gangguan. "Tanpa keraguan, krisis keuangan telah membuat banyak pasien terancam," kata Hamamreh. "Misalnya, memperbaiki mesin sinar-x itu mahal, dan jenis obat yang kita butuhkan mahal dan tidak mudah didapat."

Dibangun lebih dari 100 tahun yang lalu, rumah sakit tersebut adalah satu-satunya di wilayah Palestina yang diizinkan Israel memberikan terapi radiasi untuk pasien kanker. Karena Israel telah lama melarang kehadiran materi radioaktif di wilayah-wilayah pendudukan.

Ini juga satu-satunya rumah sakit yang menawarkan perawatan dialisis ginjal pediatrik khusus untuk pasien dari wilayah pendudukan. Sekitar 35 persen pasien rumah sakit berasal dari Jalur Gaza, sedangkan sisanya 65 persen berasal dari Tepi Barat.

Pasien kanker Palestina yang tinggal di bawah pendudukan Israel tidak memiliki akses langsung ke terapi radiasi. Mereka harus mengajukan permohonan izin keras dari Israel untuk dipindahkan ke Yerusalem Timur. Proses yang jika disetujui, dapat memakan waktu hingga berbulan-bulan untuk dicapai.

PA merujuk pasien tersebut ke Rumah Sakit Augusta Victoria berdasarkan sebuah kesepakatan yang ditandatangani antara kementerian kesehatan dan rumah sakit PA, yang menurut Nammour memperlakukan pasien "dengan biaya 80 persen lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit Israel."

PA baru-baru ini melunasi sekitar separuh hutang untuk satu bulan, kata Nammour, namun hutang tambahan dari bulan-bulan sebelumnya terus meningkat.
Osama Najjar, juru bicara kesehatan PA, mengatakan bahwa meskipun dia tidak memiliki angka pasti untuk hutang tersebut, PA berutang "sejumlah besar uang" ke rumah sakit, yang memiliki biaya operasional tinggi.

"Tidak ada kapasitas finansial untuk melunasi hutang tersebut. Ada kekurangan permanen dalam membayar rumah sakit di sektor swasta, terutama di rumah sakit Augusta Victoria."katanya.

Najjar mengatakan bahwa kementerian kesehatan telah mencapai kontrak keuangan dengan kementerian keuangan PA untuk membayar rumah sakit tersebut sebanyak 3 juta shekel (855 ribu dolar AS) setiap bulan untuk "mengurangi beban di rumah sakit sehingga bisa membeli peralatan dan obat-obatan yang diperlukan.

Namun Namour mengatakan bahwa rata-rata, layanan yang diberikan oleh rumah sakit berjumlah 15 juta shekel (4.2 juta dolar AS) per bulan, setengahnya masuk ke obat-obatan.

Credit republika.co.id

Kesepakatan Hamas dan Fatah akan Dorong Perdamaian

Warga Palestina di Gaza City, Kamis (12/10), menyambut gembira kesepakatan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah.

CB, PALESTINA -- Kesepakatan persatuan nasional antara Hamas dan Fatah adalah masalah internal Palestina yang akan membantu membawa perdamaian. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Fatah setelah seorang pejabat AS meminta agar senjata Hamas dilucuti.

"Kesepakatan yang kami ikuti dengan Hamas berbicara tentang membangun sebuah negara Palestina di perbatasan 4 Juni 1967 yang sesuai dengan hukum internasional," kata Osama Qawasmeh kepada Aljazirah, Kamis (19/10).

Pekan lalu Jason Greenblatt, perwakilan khusus pemerintah AS untuk perundingan internasional, mengatakan bahwa Hamas harus dilucuti senjatanya jika mereka menginginkan sebuah peran dalam pemerintahan yang bersatu.

"Setiap pemerintah Palestina harus secara tegas dan eksplisit melakukan nonkekerasan, mengakui negara Israel, menerima kesepakatan dan kewajiban sebelumnya antara para pihak, termasuk melucuti senjata dan berkomitmen untuk melakukan perundingan damai," kata Greenblatt dalam sebuah pernyataan, yang menggemakan posisi Israel.

"Jika Hamas memainkan peran apa pun dalam pemerintahan Palestina, ia harus menerima persyaratan dasar ini," tambahnya, mengacu pada persyaratan Kuartet Timur Tengah.

Kuartet, yang terdiri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, Uni Eropa dan Rusia, didirikan pada tahun 2002 untuk membantu proses perdamaian.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Uni Eropa Soroti Pembangunan Ribuan Permukiman Ilegal Yahudi

Pembangunan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

CB, BRUSSELS -- Juri bicara Uni Eropa (UE) untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Maja Kocijancic meminta Israel untuk mengklarifikasi rencana pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat. Ia meminta Israel meninjau kembali rencana tersebut karena berpotensi merusak prospek perdamaian dengan Palestina.

Kocijancic mengatakan, otoritas berwenang Israel telah mempromosikan lebih lanjut rencana, tender, dan izin untuk membangun ribuan unit rumah di Tepi Barat. Ini merupakan proyek permukiman pertama Israel di daerah tersebut sejak 2002.
Menurutnya, UE berharap Israel dapat mempertimbangkan kembali keputusan mereka terkait proyek pembangunan di Tepi Barat. Sebab hal tersebut tentu akan merugikan bagi upaya berkelanjutan menuju perundingan damai Israel dengan Palestina.

Kocijancic pun menegaskan sikap UE terkait rencana pembangunan ribuan unit rumah oleh Israel di Tepi Barat. "Posisi UE mengenai pembangunan permukiman Israel dan kegiatan terkait, termasuk penggusuran baru-baru ini di Yerusalem Timur dan rencana yang menyebabkan perpindahan paksa komunitas Bedouin (Palestina) di Tepi Barat jelas tidak berubah. Semua kegiatan permukiman ilegal di bawah hukum internasional dan ini mengurangi kelayakan solusi dua negara dan prospek untuk perdamaian abadi," tuturnya, dikutip laman Middle East Monitor, Kamis (19/10).

UE, kata Kocijancic menambahkan, akan terus melibatkan Israel, Palestina, dan mitra internasional serta regional, untuk mendukung dimulainya kembali proses yang berarti menuju negosiasi solusi dua negara. "Satu-satunya cara yang realistis dan layak untuk memenuhi aspirasi yang sah dari kedua belah pihak (Palestina dan Israel)," ujarnya.

Aktivitas Israel di Tepi Barat memang tengah menjadi sorotan setelah mereka memutuskan untuk membangun lebih banyak permumiman Yahudi di daerah tersebut. Tindakan yang dinilai menjadi hambatan besar tercapainya perdamaian antara Palestina dengan Israel.

Pada Selasa (17/10), Israel mengajukan rencana pembangunan 1.292 rumah di Tepi Barat. Sehari sebelumnya, sebuah komite Israel telah menyetujui izin pembangunan 31 rumah di Hebron, Tepi Barat, menjadi yang pertama sejak 2002.

Israel sebelumnya telah mengumumkan akan mempercepat rencana pembangunan 4.000 rumah di Tepi Barat. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan permukiman Yahudi di daerah-daerah yang diduduki.

Menurut Bimkom, sebuah kelompok yang membela hak konstruksi Palestina, otoritas Israel rutin menghancurkan puluhan hingga ratusan rumah Palestina di Tepi Barat setiap tahunnya. Hal ini tentu untuk melanggengkan rencana Negara Zionis membangun lebih banyak permukiman Yahudi di sana.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Uni Eropa Tuntut Israel karena Hancurkan Bangunan Palestina

Reruntuhan bangunan akibat serangan Israel di Gaza, Palestina.

CB, BRUSSELS -- Delapan negara anggota Uni Eropa (UE) menuntut Israel bertanggung jawab atas penyitaan dan penghancuran bangunan Palestina di Tepi Barat. Mereka menilai, tindakan tersebut jelas melanggar hukum internasional dan menyebabkan penderitaan bagi rakyat Palestina.

Kedelapan negara yang menuntut pertanggungjawaban Israel tersebut adalah Italia, Prancis, Belgia, Spanyol, Luksemburg, Irlandia, Swedia, dan Denmark. Mereka dilaporkan telah mengirim surat kepada Kementerian Luar Negeri Israel terkait tuntutannya.

"Penghancuran dan penyitaan peralatan kemanusiaan, termasuk infrastruktur untuk sekolah, serta mengganggu transfer bantuan kemanusiaan bertentangan dengan komitmen Israel berdasarkan hukum internasional dan menyebabkan penderitaan bagi rakyat Palestina," demikian bunyi salah satu kalimat dalam surat yang disusun kedelapan negara UE tersebut, dikutip Haaretz.

Kedelapan negara tersebut meminta Israel mengganti rugi setelah membongkar bangunan yang rencananya akan dijadikan taman kanak-kanak dan sebuah sekolah di desa Jabal al-Baba, Tepi Barat. Kemudian terkait mengganggu transfer bantuan kemanusiaan yang disinggung kedelapan negara UE dalam suratnya, Israel memang diketahui telah menolak pemberian bantuan dari badan Eropa tersebut untuk rakyat Palestina yang tinggal di Area C Tepi Barat.

Aktivitas Israel di Tepi Barat memang tengah menjadi sorotan setelah mereka memutuskan membangun lebih banyak permukiman Yahudi di daerah tersebut. Tindakan itu dinilai menjadi hambatan besar tercapainya perdamaian antara Palestina dengan Israel.

Pada Selasa (17/10), Israel mengajukan rencana pembangunan 1.292 rumah di Tepi Barat. Sehari sebelumnya, sebuah komite Israel telah menyetujui izin pembangunan 31 rumah di Hebron, Tepi Barat, menjadi yang pertama sejak 2002.

Israel sebelumnya telah mengumumkan akan mempercepat rencana pembangunan 4.000 rumah di Tepi Barat. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan permukiman Yahudi di daerah-daerah yang diduduki.

Menurut Bimkom, sebuah kelompok yang membela hak konstruksi Palestina, Pemerintah Israel rutin menghancurkan puluhan hingga ratusan rumah Palestina di Tepi Barat setiap tahunnya. Hal ini tentu untuk melanggengkan rencana Negara Zionis membangun lebih banyak permukiman Yahudi di sana.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Diminta AS Serahkan Senjata, Hamas Murka

GAZA - Hamas angkat bicara mengenai pernyataan Amerika Serikat (AS) yang menyebut Hamas harus menyerahkan senjata dan mengakui Israel sebelum bergabung dengan Pemeritahan Palestina Bersatu.

Pejabat senior Hamas, Bassem Naim menyebut pernyataan AS tersebut sebagai upaya Washington untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri Palestina. "Hak rakyat kita untuk memilih pemerintahannya sesuai dengan kepentingan strategis tertinggi mereka," ucap Naim.

Dia kemudian mengatakan, utusan khusus Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk Timur Tengah, Jason Greenblatt telah tunduk pada tekanan dari pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

"Pernyataan ini adalah hasil tekanan kuat dari pemerintah sayap kananNetanyahu dan sejalan dengan pernyataan Netanyahu pada dua hari lalu," ungkapnya, seperti dilansir PressTV pada Kamis (19/10).

Naim merujuk pada sebuah pernyataan oleh kabinet Netanyahu, yang mengatakan bahwa Tel Aviv tidak akan melakukan negosiasi dengan pemerintah persatuan Palestina jika Hamas belum menyerahkan senjata mereka, menghentikan kekerasan, dan juga mengakui Israel.

Credit sindonews.com

AS: Palestina Harus Akui Israel dan Lucuti Senjata Hamas

Pasca rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas pekan lalu, Washington menilai Palestina kini harus mengakui Israel dan melucuti senjata pasukan Hamas. (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat mengeluarkan pendapat pasca kesepakatan rekonsiliasi Hamas dan Fatah terjadi pada pekan lalu. Washington mengatakan pemerintah kesatuan Palestina mesti mengakui Israel dan melucuti senjata milik Hamas.

Utusan khusus Presiden Donald Trump untuk negosiasi internasional, Jason Greenblatt yang kerap mengunjungi kawasan konflik tersebut untuk mencari cara memulai perundingan damai, menyampaikan sejumlah kondisi yang mesti dilakukan di kawasan itu.

“Setiap Pemerintah Palestina harus secara tegas dan terbuka berkomitmen atas tindakan non-kekerasan, mengakui negara Israel, menerima kesepatan sebelumnya dan obligasi antar Partai -termasuk melucuti teroris (Hamas)- dan berkomitmen melakukan perundingan damai,” kata Greenblatt dalam pernyataannya.

“Bila Hamas memainkan peran apa pun di pemerintahan Palestina, mereka harus menerima persyaratan dasarnya,” lanjut Greenblatt.

Pernyataan Greenblatt tersebut ditanggapi senada oleh Pemerintah Israel pada pekan ini. Israel berjanji tidak akan bernegosiasi dengan pemerintah kesatuan Palestina yang menyertakan Hamas, kecuali kelompok Islam itu menyetujui daftar tuntutan yang diajukan.

Daftar tuntutan itu bukan hanya berisi Hamas mesti mengakui Israel dan meninggalkan segala bentuk kekerasan, namun juga mengembalikan sisa jenazah dua tentara Israel yang terbunuh di Gaza, dan serangkaian persyaratan lainnya.

Pejabat senior Hamas Bassem Naim mengutuk pernyataan Greenblatt dan menuduh Amerika Serikat tunduk atas tekanan pemerintah sayap kanan Israel yang merupakan sekutu Washington.

“Ini adalah campur tangan terang-terangan dalam urusan Palestina, karena hak masyarakat kami untuk memilih pemerintahannya sendiri sesuai kepentingan strategis yang paling penting,” kata Naim, dikutip dari AFP.

“Pernyataan ini datang di bawah tekanan sayap kanan yang esktrem dari Pemerintahan Netanyahu dan sejalan dengan pernyataannya dua hari lalu,” lanjut Naim.

Dua kelompok terbesar di Palestina, Fatah dan Hamas menyepakati rekonsiliasi damai pada pekan lalu di Kairo, Mesir, setelah perundingan yang berlangsung bertahun-tahun.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyambut keinginan baik Hamas untuk rujuk dan mengharapkan dapat mengakhiri perang sipil selama satu dekade terakhir yang juga berimbas pada persatuan bangsa Palestina.

Abbas pun berencana segera mengunjungi Gaza untuk pertama kalinya sejak Hamas menguasari kawasan itu secara utuh pada 2007 silam. Langkah Abbas ini dilakukan sebagai simbol persatuan bangsa Palestina yang menyambut baik upaya perdamaian kedua partai politik itu.

Credit cnnindonesia.com

AS: Hamas Harus Serahkan Senjata Jika Gabung Pemerintahan Palestina Bersatu

WASHINGTON - Utusan khusus Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk Timur Tengah, Jason Greenblatt menyatakan, Hamas harus menyerahkan semua senjata mereka jika memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan Palestina Bersatu.

"Jika Hamas ingin bergabung dengan pemerintah Palestina, mereka harus mengurangi kekerasan dan melakukan perundingan damai dengan Israel," kata Greenblatt dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Russia Today pada Kamis (19/10).

"Hamas harus memenuhi tuntutan internasional untuk mengakui Israel dan menerima kesepakatan sebelumnya. Fraksi tersebut selalu menolak tuntutan serupa di masa lalu," sambungnya.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas sejatinya sempat meminta Hamas untuk menyerahkan semua senjata yang mereka miliki. Namun, Hamas menolaknya, dengan alasan senjata itu ditujukan untuk melakukan perlawanan terhadap Israel.

Meski demikian, pemimpin Hamas, Ismel Haniyeh menuturkan pihaknya siap untuk mendiskusikan semua pilihan rekonsiliasi dengan Fatah, khususnya mengenai upaya perlawanan terhadap Israel.

"Kami di Hamas siap berdialog dengan saudara-saudara kita di Fatah dan faksi lainnya sepakat bagaimana membuat keputusan termasuk keputusan tentang perlawanan. Kami tidak memiliki masalah dengan keputusan untuk menjadi keputusan bersama," ungkapnya beberapa waktu lalu.

Credit sindonews.com

Israel Gerebek dan Tutup 8 Media Palestina di Tepi Barat

Israel menggerebek delapan kantor media Palestina di Tepi Barat dalam 'operasi skala besar melawan upaya penghasutan' pada Rabu (18/10). (AFP Photo/Hazem Bader)

Jakarta, CB -- Israel menggerebek dan menutup delapan kantor media Palestina yang terletak di Tepi Barat dalam "operasi skala besar melawan upaya penghasutan" pada Rabu (18/10) malam.

Kepala unit kementerian pertahanan yang dikenal sebagai COGAT, Yoav Mordechai, mengatakan penggerebekan itu dilakukan terhadap perusahaan yang dituding mendukung Hamas, organisasi politik di Palestina yang selama ini dianggap Tel Aviv sebagai kelompok teroris.

"Pasukan militer menggerebek delapan perusahaan media Palestina yang selama ini memfasilitasi dua saluran televisi [Hamas] Al Aqsa dan Al Quds," ucap Mordechai, Kamis (19/10).

"Dua saluran televisi itu secara konstan menyiarkan hasutan terhadap warga Israel. Bukan rahasia lagi bahkan kedua saluran itu telah beberapa kali mencoba menghasut teroris untuk menyerang pihak yang tak bersalah," katanya melalui akun Facebook.

Akibat razia ini, delapan perusahaan itu dipaksa tutup selama enam bulan ke depan. Meski begitu, sampai saat ini pejabat Israel tak menjelaskan secara rinci bukti penghasutan yang dituduhkan.

Serikat Jurnalis Palestina di Hebron membenarkan bahwa tiga perusahaan yakni Palmedia, Transmedia, dan Ramsat--yang menyediakan layanan produksi bagi dua saluran televisi milik Hamas--telah ditutup. Seluruh peralatan di kantor-kantor tersebut juga dilaporkan disita aparat Israel.

Pejabat Palemedia mengatakan kepada AFP bahwa tiga dari lima kantornya di Tepi barat disegel, termasuk kantor pusat media itu yang berlokasi di Ramallah, Hebron, dan Nablus.

Akibat penutupan ini, sekitar 50 orang pegawai Palmedia kehilangan pekerjaan.

Menanngapi hal ini, pemerintahan Palestina mengutuk keras penggerebekan ini. Mereka menganggap Israel melanggar hukum internasional.

"Pasukan pendudukan [Israel] melakukan agresi terang-terangan dan pelanggaran berat terhadap seluruh UU internasional karena menyerang kota-kota Palestina dan menyerbu kantor berita," ucap juru bicara otoritas Palestina, Yusef al-Mahmoud, melalui sebuah pernyataan.

Menurutnya, operasi tersebut menentang upaya internasional, terutama Amerika Serikat yang merupakan sekutu terdekat Tel Aviv, untuk mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina yang sudah berkonflik selama setengah abad.

Credit cnnindonesia.com

Taliban Kembali Bom Pangkalan Militer Afghanistan, 43 Tewas

Ilustrasi. (ThinkStock/Ciprian77)

Jakarta, CB -- Sedikitnya 43 tentara Afghanistan tewas akibat bom bunuh diri di pangkalan militer di Provinsi Kandahar, Kamis (19/10). Insiden ini merupakan serangan ketiga Taliban yang menyasar aparat keamanan negara itu dalam sepekan.

Kementerian Pertahanan Afghanistan mengatakan dua orang berhasil selamat tanpa luka sedikit pun dalam peristiwa yang terjadi di distrik Maiwand tersebut. Sementara itu, sembilan tentara luka-luka dan enam lainnya belum ditemukan.

Juru bicara Kemhan Afghanistan, Dawlat Waziri, mengatakan insiden bermula ketika para pelaku meledakkan setidaknya satu kendaraan militer Humvee berisi peledak hingga meluluhlantakkan markas militer tersebut.

"Kami telah mengirim kelompok untuk menangani situasi di tempat kejadian. Pangkalan militer itu berada di bawah kendali ANA [Tentara Nasional Afghanistan]," kata Waziri kepada AFP.

Tak lama, Taliban mengklaim penyergapan markas militer itu dalam sebuah pesan yang didapat media lokal. Kemhan menyebut 10 penyerang itu tewas di tempat kejadian.

Pengaruh serta kehadiran Taliban telah lama menjadi ancaman bagi pemerintah Afghanistan.

Insiden ini terjadi setelah sekitar 47 orang tewas dan 200 lainnya terluka dalam serangan bom Taliban di markas besar kepolisian Provinsi Paktia pada Selasa (17/10).

Selama sepekan terakhir, serangan Taliban telah memakan 100 korban tewas, termasuk tentara, polisi, dan warga sipil.

Sekitar awal Mei lalu, bom bunuh diri juga menyasar kompleks kedutaan besar Amerika Serikat di Kabul, menewaskan empat orang dan melukai 22 lainnya.

Taliban kerap meluncurkan serangannya di Provinsi Kandahar yang berbatasan langsung dengan Pakistan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun menganggap wilayah ini sebagai salah satu tempat paling berbahaya di Afghanistan bagi warga sipil.

Credit cnnindonesia.com

PBB khawatirkan laporan pemindahan paksa suku Kurdi di Irak utara

Dokumentasi Pasukan Peshmerga Kurdi membantu warga, yang menyelamatkan diri dari tempat tinggal mereka di Hawija, saat tiba untuk dipindahkan menuju kamp pengungsi, di barat daya Kirkuk, Irak, Rabu (4/10/2017). (REUTERS/Ako Rasheed)

Baghdad (CB) - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kamis, menyatakan keprihatinannya atas laporan pemindahan paksa warga, terutama orang Kurdi, dan penjarahan serta penghancuran rumah dan usaha mereka di Irak utara.

"Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak Pemerintah Irak mengambil tindakan untuk menghentikan setiap pelanggaran dan memastikan bahwa semua warga dilindungi dan bahwa pelaku kekerasan, penekanan dan pemindahan paksa warga diadili," kata Misi Bantuan PBB untuk Irak dalam pernyataan, lapor Reuters.

Sebelumnya, Irak mengeluarkan perintah penangkapan pada Rabu untuk ketua komisi referendum Kurdi dan dua pembantunya setelah mereka menggelar penentuan pendapat rakyat pada 25 September, yang memberikan dukungan besar kepada kemerdekaan Kurdi.

Penyelenggaraan referendum pada wilayah mandiri di Irak utara itu, yang dikendalikan Kurdi, menimbulkan kekhawatiran akan kemelut lebih luas. Turki dan Iran menentang referendum tersebut. Kedua negara itu memiliki jumlah penduduk Kurdi cukup besar.

Juru bicara Dewan Yudisial Irak mengatakan bahwa perintah penangkapan untuk Hendreen Mohammed dan pembantunya itu dikeluarkan oleh pengadilan Baghdad, dengan tuduhan bahwa mereka melanggar putusan pengadilan (Irak) yang menyatakan pemungutan suara kemerdekaan merupakan perbuatan yang tidak sah.

Pejabat kementerian kehakiman di Daerah Pemerintahan Kurdistan (KRG) menolak keputusan pengadilan Baghdad dan menganggapnya sebagai "keputusan yang terpancing secara politis" dan mengatakan bahwa peradilan KRG sendiri berkedudukan mandiri dari Baghdad.

Belum diketahui bagaimana Baghdad dapat melakukan penangkapan tersebut karena pasukan pemerintah pusat tidak memiliki kekuatan hukum di wilayah KRG.

Pemerintah pusat Irak telah mengambil tindakan berupa hukuman atas pemungutan suara kemerdekaan, menjatuhkan sanksi kepada bank-bank di wilayah Kurdi dan melarang penerbangan internasional ke wilayah tersebut.

Baghdad juga berusaha untuk memaksakan kendalinya atas operator telepon genggam yang beroperasi di wilayah Kurdistan dan memindahkan kantor pusatnya ke ibu kota untuk meningkatkan tekanan kepada otoritas KRG.

Sementara itu, Turki mendukung operasi Baghdad di Kirkuk, dan siap buat setiap jenis operasi terhadap Partai Pekerja Kurdistan (PKK) di Irak, kata Kementerian Luar Negeri Turki pada Senin (16/10).

"Turki secara seksama mengikuti semua langkah oleh Pemerintah Irak untuk menegakkan kembali kedaulatan konstitusional di Kirkuk," setelah referendum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Regional Kurdistan Irak (KRG), kata Kementerian tersebut dalam satu pernyataan tertulis.

"Kami menyambut pernyataan Pemerintah Irak bahwa kehadiran anggota PKK di Kirkuk takkan ditolerir dan pengerahan kelompok ini akan dipandang sebagai pernyataan perang," kata pernyataan itu.

Kementerian tersebut menekankan pentingnya bagi Turki untuk terikat pada perlindungan keutuhan wilayah dan persatuan politik Irak, demikian laporan Xinhua.

Turki, katanya, siap bagi setiap jenis operasi dengan Baghdad untuk menghentikan kehadiran PKK di wilayah Irak.

Dewan Keamanan Nasional Turki pada Senin juga mengatakan dalam satu pernyataan bahwa Dewan itu mendukung operasi Baghdad di Kirkuk.

Kedua pernyataan tersebut dikeluarkan saat Pemerintah Irak melancarkan serangan terhadap posisi KRG di Kirkuk. Dimulainya serangan itu mengakibatkan penarikan pasukan Peshmerga KRG dari sejumlah lokasi penting.

PKK, yang dimasukkan ke dalam daftar kelompok teroris oleh Turki, AS dan Uni Eropa, melanjutkan gerakan bersenjatanya --yang telah berlangsung 30 tahun-- terhadap Turki pada Juli 2015, setelah rujuk singkat.

Credit antaranews.com

Polisi Korsel geledah kantor unit konstruksi Samsung

Wakil Pemimpin Grup Samsung Lee Jae-yong dijatuhi vonis lima tahun penjara karena kasus suap yang melibatkan mantan presiden Korea Selatan Park Geun-Hye. (reuters)

Seoul (CB) - Polisi Korea Selatan menggeledah unit konstruksi Samsung Group pada Rabu (18/10) untuk menyelidiki tuduhan uang perusahaan dialihkan untuk merenovasi rumah pemimpin perusahaan konglomerat tersebut.

Juru bicara Samsung C & T, salah satu anak perusahaan terbesar grup tersebut, mengonfirmasi bahwa sekitar 10 penyelidik sedang menggeledah kantor pusat perusahaan konstruksi itu di pinggiran selatan Seoul.

“Perusahaan itu diduga mengalihkan dana perusahaan sebesar miliaran won (ratusan miliar rupiah) untuk membayar biaya renovasi dan perbaikan kediaman pribadi pemimpin Lee Kun-Hee,” kata seorang detektif kepada AFP.

Lee Kun-Hee terbaring di tempat tidur sejak menderita serangan jantung pada 2014.

Putranya dan pewaris Lee Jae-Yong didakwa pada Agustus karena memberikan dana miliaran rupiah kepada kaki tangan presiden terguling Park Geun-Hye, Choi Soon-Sil, sebagai imbalan untuk mendapatkan keistimewaan dari pemerintah.

Lee Jae-Yong divonis lima tahun penjara.

Credit antaranews.com