Rabu, 11 Oktober 2017

Israel Sesalkan Keputusan Trump Tunda Pemindahan Kedubes AS

TEL AVIV - Menteri Israel Urusan Yerusalem, Ze'ev Elkin menyesalkan keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menunda memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel, dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Elkin menyatakan, keputusan Trump untuk menunda pemindahan kedubes dipandu oleh sebuah ilusi tentang kemungkinan proses perdamaian bisa ditingkatkan dengan kepemimpinan Palestina saat ini.

"Saya sangat menyesalkan bahwa Presiden Trump memilih untuk menunda realisasi janji pemilihannya, karena ilusi bahwa dengan kepemimpinan Palestina saat ini adalah mungkin untuk memajukan proses perdamaian yang sejati," kata Elkin, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (10/10).

Sebelumnya diwartakan, dalam sebuah wawancara dengan mantan Gubernur Arkansas Mike Huckabee dalam program TBN "Huckabee, Trump menyatakan AS kemungkinan akan tetap memindahkan kedutaan besarnya di Tel Aviv ke Yerusalem. Namun hal itu akan dilakukan jika Palestina dan Israel telah berdamai.

Trump mengungkapkan bahwa pemerintahannya sedang mengerjakan sebuah rencana untuk perdamaian di antara Palestina dan Israel.

"Saya ingin memberikan tembakan itu sebelum saya berpikir untuk memindahkan kedutaan ke Yerusalem. Jika kita bisa membuat perdamaian antara Palestina dan Israel, saya pikir pada akhirnya ini akan mengarah pada perdamaian di Timur Tengah, yang harus terjadi," katanya.

Ketika ditanya apakah ada jangka waktu untuk langkah kedutaan tersebut, Trump menuturkan pihaknya akan membuat keputusan di masa depan yang tidak terlalu jauh mengenai hal ini.

Credit sindonews.com

Lewat Telepon, Lavrov-Tillerson Bahas Suriah dan Korut

MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson dilaporkan telah melakukan pembicaraan melalui telepon, semalam. Fokus pembicaraan keduanya adalah krisis Suriah dan Korea Utara (Korut).

Menurut Kementerian Luar Negeri Rusia, dalam pembicaraan itu Lavrov menekankan tidak dapat diterimanya eskalasi ketegangan di semenanjung Korea, yang turut disebabkan oleh persiapan militer AS di wilayah tersebut. Ia juga meminta penyelesaian secara eksklusif dengan cara diplomatik. Lavrov dan Tillerson juga membahas fungsi zona de-eskalasi di Suriah dan proses penyelesaian politik di sana.

"Keduanya bertukar pandangan mengenai situasi di Suriah, termasuk prospek kolaborasi Rusia-AS untuk menyediakan fungsi zona de-eskalasi dan mempromosikan proses penyelesaian politik," kata kementerian tersebut, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (10/10).

Diplomat senior Rusia itu kemudian menyerukan perjuangan tegas melawan kelompok teroris di Suriah dan menghormati integritas teritorial negara yang dilanda perang tersebut. Lavrov juga menekankan tuntutan Moskow atas kembalinya barang diplomatik Rusia yang disita secara ilegal di AS.

"Ketika mempertimbangkan situasi dalam hubungan bilateral, Lavrov sekali lagi menekankan permintaan pada kembalinya benda-benda yang disita secara ilegal dari properti diplomat Rusia tersebut, dan menyoroti bahwa Rusia berhak melakukan proses hukum dan tindakan pembalasan," ungkapnya.

Kedua belah pihak juga menyatakan dukungannya untuk kelanjutan dialog mengenai hubungan Rusia-AS, yang dilakukan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Sergey Ryabkov dan Wakil Menteri Luar Negeri untuk Urusan Politik Thomas Shannon.

credit sindonews.com

RI-Italia Intensifkan Kerjasama Dalam berbagai Bidang

ROMA - Indonesia dan Italia sepakat untuk mengintensifkan kerjasama dalam berbagai bidang. Kesepakatan ini tercapai saat terjadi pertemua antara Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Italia, Angelino Alfano di Roma.

“Italia merupakan salah satu mitra penting Indonesia di Uni Eropa (UE). Italia merupakan mitra dagang ketiga terbesar Indonesia di UE," kata Retno, seperti tertuang dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia yang diterima Sindonews pada Selasa (10/10.

Pada pertemuan tersebut, kedua Menlu membahas isu-isu perdagangan bilateral dan investasi yang menjadi perhatian utama kedua negara. Retno menegaskan bahwa pengusaha Italia, terutama di bidang energi dan infrastuktur telah lama berkiprah di Indonesia. Khusus pada isu kelapa sawit, Retno menekankan pentingnya "fair treatment" dan mencegah tindakan diskriminasi terhadap kelapa sawit Indonesia.

“Saya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Italia sebagai salah satu importer terbesar kelapa sawit Indonesia yang turut mendukung industri kelapa sawit di tanah air," ungkapnya. Retno memberikan gambaran kepada Alfano bahwa industri kelapa sawit mendapat perhatian besar Pemerintah Indonesia karena menyangkut hidup sekitar 20 juta penduduk Indonesia.

Selain membahas isu perdagangan bilateral, kedua Menlu juga membahas perkembangan negosiasi RI-EU CEPA yang masih berlangsung. Retno menegaskan bahwa keberhasilan negosiasi tersebut akan membuka kesempatan kerja sama ekonomi bagi negara-negara di kawasan, termasuk Italia.

Dalam pertemuan itu Indonesia juga mengangkat kerja sama dialog lintas agama. Retno berpandangan Italia adalah salah satu mitra penting bagi Indonesia. Keduanya juga melakukan tukar pikiran mengenai penanganan isu migrasi di masing-masing kawasan. Indonesia menjelaskan mengenai peran aktif Indonesia dalam penanganan isu migrasi di kawasan melalui Bali Process.

Kedua Menlu sepakat pentingnya melakukan kerjasama dengan negara asal, termasuk melalui pembangunan ekonomi yg inklusif. Sebelum pertemuan bilateral dengan Menlu Italia, Retno juga hadir pada acara dialog yang dihadiri lebih dari 50 pengusaha besar dan think tank Italia.

Dialog tersebut diselenggarakan oleh Italy-ASEAN Association dan dipimpin oleh Executive Vice Presiden Association, Pipan. Pada kesempatan dialog Retno menjelaskan perkembangan dan kesempatan ekonomi yang ditawarkan Indonesia, serta berbagai kesempatan dan tantangan di ASEAN.

Italia menempati peringkat ke-19 sebagai negara di dunia yang menjadi tujuan ekspor non-migas Indonesia. Sementara untuk kawasan Eropa Barat, menduduki peringkat ke-3 di bawah Belanda dan Jerman. Italia adalah negara tujuan ekspor minyak sawit mentah (CPO) Indonesia terbesar untuk wilayah Uni Eropa serta mitra pengembang industri kreatif Indonesia. Total perdagangan bilateral kedua negara pada tahun 2016 sebesar US$ 2,96 milyar dengan surplus US$ 185 juta untuk Indonesia. Wisatawan Italia 71.481 orang dan jumlah WNI di Italia: 2.614 orang.

Credit sindonews.com

Temui Raja Yordania, Menlu RI Serukan Persatuan Dunia Islam

AMMAN - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyerukan persatuan dunia Islam untuk menghadapi tantangan yang ada demi kepentingan umat. Seruan itu disampaikan Retno saat melakukan pertemuan dengan Raja Yordania Abdullah II di Amman.

"Berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini memerlukan negara-negara Islam untuk bersatu dan bekerja sama dalam mengatasinya," kata Retno, seperti tertuang dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Kamis (5/10).

Dalam pertemuan itu, Retno dan Raja Abdullah II membahas banyaknya tantangan yang dihadapi umat Islam yang membutuhkan kerja sama kuat antara negara Islam. Untuk itu, lanjut Retno, toleransi dan saling pengertian dibutuhkan dalam berinteraksi antar negara.

"Kenyataan saat ini banyak waktu dihabiskan untuk membahas penyelesaian berbagai konflik di antara negara Islam," ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Retno juga menyampaikan undangan Presiden RI kepada Raja Abdullah untuk hadir sebagai pembicara utama di Bali Democracy Forum, di Bali 7-8 Desember 2017. Undangan tersebut diberikan kepada Raja Abdullah II mengingat perannya dalam memajukan pluralisme, toleransi, dan demokrasi.

Selain itu, keduanya juga memberi perhatian terhadap tantangan dari terorisme dan radikalisme. Beberapa kekhawatiran yang dibahas keduanya terkait Foreign Terrorist Fighters (FTF) dan perkembangan regionalisasi kelompok terorisme, seperti di Marawi. Dalam kaitan ini Raja Yordania menyambut baik komitmen dan langkah Indonesia dalam upaya menanggulangi terorisme.

Lebih lanjut, Raja Abdullah II menyampaikan kesiapan Yordania untuk melakukan kerja sama khususnya terkait tukar informasi dan intelijen, program de-redikalisasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Dalam kaitan ini, Retno mengharapan agar MoU kerja sama dalam menanggulangi terorisme dan redikalisme antara Indonesia dan Yordania dapat segera diselesaikan.

"Terorisme dan radikalisme merupakan tantangan nyata dan hanya dapat dihadapi dengan kerja sama yang efektif, baik di tingkat bilateral, regional maupun internasional," ucap Retno.

Perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka juga menjadi pembahasan dalam pertemuan itu. Pemimpin Yordania menyampaikan bahwa isu Palestina semakin kurang mendapat perhatian masyarakat internasional, sehingga membutuhkan upaya bersama untuk menempatkannya kembali di agenda masyarakat internasional. Dalam kaitan ini Retnokembali menyampaikan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Credit sindonews.com

Temui Menlu Yordania, Menlu Retno Bahas Situasi Palestina

AMMAN - Situasi Palestina menjadi salah satu pembahasan utama dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi. Keduanya melakukan pertemuan di ibukota Yordania, Amman.

Dalam pertemuan itu Retno menekankan pentingnya untuk terus menempatkan isu kemerdekaan Palestina dalam agenda utama masyarakat internasional. Baik Retno, atau Safadii sepakat, bahwa tidak ada solusi lain dalam penyelesaian isu Palestina, kecuali solusi dua negara.

Secara khusus, Menlu Yordania menyampaikan apresiasi atas komitmen Indonesia dalam memperjuangkan dan mencari solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi Palestina, termasuk kejadian di Mesjid Al’Aqsa baru baru ini.

“Indonesia akan selalu berada bersama Palestina, karena Palestina berada di jantung politik luar negeri Indonesia,” ungkap Retno, seperti tertuang dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia yang diterima Sindonews pada Rabu (4/10).

Selain membahas masalah Palestina, keduanya juga membahas tantangan besar yang dihadapi kedua negara saat ini, yaitu terorisme dan radikalisme. Keduanya sepakat bahwa tantangan ini semakin berat, dengan adanya ancaman regionalisasi kelompok terorisme akibat banyaknya foreign terrorist fighters (FTF) yang kembali dari beberapa negara di Timur Tengah. Situasi di Marawi, Filipina merupakan salah satu contoh dari regionalisasi kelompok teroris.

Dalam kaitan ini, kedua Menlu menekankan pentingnya upaya bersama dalam bentuk kerjasama dan kemitraan untuk penanggulangan terorisme dan radikalisme. Untuk itu, Retno mendorong agar segera diselesaikan pembahasan MoU kerja sama penanggulangan terorisme dan radikalisme.

Beberapa area kerja sama yang disebut kedua Menlu penting untuk dilakukan antara lain pertukaran informasi dan intelijen, pencegahan pendanaan bagi terorisme, penanganan FTF, program diradikalisasi dan dialog interfaith, serta peningkatan kapasitas.

Credit sindonews.com

Tentara AS Diminta Siap jika Trump Ambil Opsi Militer terhadap Korut

WASHINGTON - Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS) James Norman Mattis menginstruksikan kepada semua tentara untuk siap jika Presiden Donald Trump mengambil opsi militer terhadap Korea Utara (Korut). Menurutnya, Washington masih berupaya mencari solusi damai.

Instruksi Mattis disampaikan saat dia berbicara dalam konvensi Asosiasi Amerika Serikat (AUSA) di Washington, hari Senin. ”Provokasi Korut mengancam perdamaian regional dan bahkan global,” kata Kepala Pentagon ini.

”Sekarang ini adalah langkah diplomatik yang dipimpin secara ekonomi dan ditopang upaya untuk mengubah Korea Utara dari jalur ini,” ujar Mattis, seperti dilansir CNBC, Selasa (10/10/2017).

”Apa yang akan terjadi di masa depan? Baik Anda atau saya tidak dapat mengatakannya, jadi ada satu hal yang bisa dilakukan tentara Amerika Serikat, dan Anda harus siap untuk memastikan bahwa kita memiliki opsi militer yang dapat digunakan oleh presiden kita jika dibutuhkan,” ujar Mattis.

Komentar pemimpin Pentagon yang dikenal anti-Iran ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dengan Korut, di mana rezim Pyongyang diprediksi akan menguji coba rudal balistik lebih banyak lagi.

Dalam kesempatan itu, Mattis juga berkomentar kritis terhadap Iran meski dia tidak secara lengsung menyebut nama.

”Satu negara sponsor teror di Timur Tengah tidak dapat bersembunyi di balik status nation-state sementara pada hakikat sebenarnya adalah rezim revolusioner yang tidak stabil,” kata Mattis. Julukan sponsor terorisme di Timur Tengah oleh AS selama ini mengarah pada Iran.

”Situasi internasional adalah yang paling kompleks dan menuntut yang telah saya lihat selama bertahun-tahun di mana saya melayani, dan itu lebih dari empat dekade,” papar Mattis.

Namun, Menhan AS ini tidak secara khusus membicarakan kesepakatan nuklir Iran, meskipun dalam sambutannya di depan Kongres pekan lalu dia berharap AS tetap dalam kesepakatan internasional. Sikap Mattis ini berbeda dengan Trump yang beberapa kali memberi sinyal agar AS keluar dari kesepakatan nuklir Iran dengan alasan Teheran tidak mematuhinya.

Credit sindonews.com

Trump Isyaratkan Akan Sambangi DMZ, Dekat Posisi Tentara Korut

SEOUL - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada bulan depan akan mengunjungi Korea Selatan (AS) dan mengisyaratkan akan menyambangi Zona Demiliterisasi (DMZ), wilayah perbatasan yang menegangkan antara Korea Selatan (Korsel) dan Korea Utara (Korut). Tim pejabat Washington sudah menyurvei area sekitar DMZ.

Tim pejabat itu menyusun rencana terperinci untuk kunjungan Presiden Trump ke wilayah Korsel. Rencana kunjungan pemimpin Gedung Putih ini bagian dari tur Asia-nya.

Jika terbukti menyambangi DMZ, Trump kemungkinan akan menyampaikan pesan yang kuat kepada Pyongyang mengenai pengembangan senjata nuklirnya.

Seorang pejabat keamanan Korsel yang berbicara dalam kondisi anonim kepada kantor berita Yonhap, Selasa (10/10/2017) mengungkap kedatangan tim pejabat Washington. Mereka menyurvei sekeliling Panmunjom dan Observation Post Ouellette.

Panmunjom terletak di zona penyangga seluas 4 km (2,5 mil) antara Korut dan Korsel, dua Korea yang tidak pernah menandatangani sebuah perjanjian damai sejak akhir perang Korea 1950-1953. Secara harfiah, kedua Korea ini masih dalam situasi perang karena Perang Korea di masa lalu hanya berakhir dengan sebuah gencatan senjata.

Di dekat wilayah Panmunjom terdapat Joint Security Area (JSA), sebuah area di mana tentara Korut membawa pistol dan mengambil foto dan video setiap pengunjung.

Pada Maret lalu, seorang tentara Korut terlihat berdiri tepat di belakang Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson saat mengunjungi Panmunjom. Tentara Pyongyang itu mengambil foto Tillerson.

Pada tahun 2012, Presiden Barack Obama mengunjungi Observation Post Ouellette. Dua tahun kemudian Hillary Clinton dan Robert Gates—yang saat itu menjadi pejabat senior di pemerintahan Obama—melakukan tur bersama ke Panmunjom.

Bong Youngshik, peneliti di Institut Studi Korea Utara Universitas Yonsei di Seoul melalui email mengatakan, kunjungan Trump ke DMZ akan sesuai dengan selera untuk teater bekelas tinggi bagi pemimpin AS tersebut.

”Citra dia menyipitkan matanya untuk menatap DMZ, tweeting dengan cara lain,” kata Bong. ”Trump mungkin juga berpikir bahwa jika ini memprovokasi Pyongyang, semuanya menjadi lebih baik,” ujarnya, seperti dikutip Bloomberg.

Gedung Putih mengonfirmasi bahwa Trump akan melakukan perjalanan ke Jepang, Korea Selatan, China, Vietnam, Filipina, dan Hawaii dari tanggal 3-14 November. Namun, belum dirilis jadwal rinci Trump termasuk rencana ke DMZ.

Credit sindonews.com

AS terbangkan Bomber B-1B Lancer di atas Semenanjung Korea

Bomber B-1B Lancer milik Angkatan Udara AS. (Yonhap)

Seoul (CB) - Militer Amerika Serikat menerbangkan dua pesawat pembom B-1B Lancer milik angkatan udaranya di atas Semenanjung Korea sebagai unjuk kekuatan terbaru di tengah ketegangan yang meninggi menyangkut program nuklir dan peluru kendali Korea Utara.

Kedua bomber B-1B itu dikawal dua jet tempur F-15K milik angkatan bersenjata Korea Selatan setelah meninggalkan pangkalannya di Guam, kata Kepala Staf Gabungan Militer Korea Selatan dalam rilisnya, Rabu, seperti dikutip Reuters.

Militer AS mengungkapkan dalam kesempatan terpisah bahwa pesawat tempur-pesawat tempur Jepang ikut bergabung dalam latihan militer itu sehingga untuk pertama kalinya bomber AS berlatih bersama jet tempur Jepang dan Korea Selatan secara sekaligus.

Setelah memasuki ruang udara Korea Selatan, kedua bomber berlatih menembakkan peluru kendali udara ke darat di lepas pantai timur Korea Selatan, lalu terbang di atas wilayah Korea Selatan di perairan antara Korea Selatan dan China untuk mengulangi latihan.

Militer Korea Selatan mengungkapkan bahwa latihan ini adalah bagian dari latihan reguler untuk meningkatkan pertahanan militer dan juga sebagai unjuk kekuatan aliansi antara AS dan Korea Selatan.

Mayor Angkatan Udara Patrick Applegate berkata, "Terbang dan berlatih pada malam hari bersama sekutu-sekutu kita dalam pola aman dan efektif adalah kapabilitas yang penting yang dirasakan bersama AS, Jepang dan Republik Korea serta mengasah kecakapan taktis masing-masing angkatan udara."

"Ini adalah unjuk kekuatan tegas mengenai kemampuan kami dalam melancarkan operasi yang mulus bersama dengan sekutu-sekutu kita, kapan pun, di mana pun," kata sang mayor.

Kedua bomber lepas landas dari Pangkalan Angkatan Udara Andersen di Guam. Agustus lalu, Korea Selatan mengancam menembakkan peluru kendali ke Guam.

Credit antaranews.com

Memanas! Pasukan Khusus Korea Utara Incar Militer AS dan Korsel

CB, Jakarta - Pasukan Khusus Angkatan Darat, Korea Utara, melakukan latihan selama beberapa hari pada pertengahan September untuk persiapan penyusupan ke lokasi Komando Pasukan Gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat.
Seperti diberitakan Yonhap News Agency, perlengkapan paralayang ini dianggap mudah digunakan dalam operasi militer karena hanya memiliki berat 3 hingga 4 kilogram.

Pasukan Khusus Korea Utara bisa membawa paralayang yang terlipat di atas punggung, menaiki sebuah puncak bagunan atau bukit dan meluncur untuk melakukan serangan mendadak di markas pusat komando musuh.

Menurut pejabat militer Korea Selatan, pasukan khusus Korea Utara telah berlatih pada September dengan simulasi menyerang markas Komando Pasukan Gabungan.

Pasukan khusus Korea Utara juga telah membangun contoh bangunan kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheong Wa Dae sebagai sasaran latihan untuk mempertajam kemampuan mereka menyelinap masuk.
Dalam latihan paralayang ini, pasukan khusus Angkatan Darat Korea Utara ditemani pasukan khusus Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
Salah seorang pengamat di bidang pertahanan Korea Selatan mengaku merasa khawatir pasukan paralayang Korea Utara itu akan sulit terdeteksi radar Angkatan Darat Korea Selatan.
"Pasukan paralayang yang terbang dengan posisi rendah dan tidak menimbulkan suara dapat digunakan untuk serangan mendadak seperti pesawat tanpa awak," kata sumber itu kepada Yonhap News.
Sumber ini juga menambahkan pasukan Korea Utara mampu melakukan infiltrasi dengan sumber daya terbatas baik secara finansial maupun perlengkapan.
Untuk mengantisipasi serangan pasukan Korea Utara, militer Korea Selatan dan Amerika Serikat mengadakan latihan militer bernama SHORAD untuk pertahanan udara jarak dekat pada akhir September kemarin.
Ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan terbang rendah pasukan pesawat tempur, helikopter dan pesawat pengangkut militer Korea Utara. Ini merupakan latihan pertahanan udara jarak dekat pertama yang digelar kedua sekutu.

Credit tempo.co

Pentagon Pastikan Militer Siap Hadapi Korea Utara

CB, Jakarta - Pentagon memastikan militer selalu siap setiap saat jika dibutuhkan menghadapi ancaman perang Korea Utara dan menghentikan program nuklir negara itu.
"Korea Utara ada di benak kita, dan Anda tahu ada alasannya," kata James Mattis, Menteri Pertahanan Amerika Serikat. "Apa masa depan? Baik Anda maupun saya tidak bisa mengatakannya," ujarnya lagi.

Mattis menambahkan Dewan Keamanan PBB dua kali berturut-turut memilih dengan suara bulat untuk memberlakukan sanksi yang lebih kuat terhadap Pyongyang mengenai peluncuran rudal balistik dan nuklirnya.

"Komunitas internasional telah berbicara, itu berarti Angkatan Darat AS harus siap siaga," kata Mattisi seperti yang dilansir Sputnik pada 9 Oktober 2017.
Pernyataan Mattis muncul setelah tweet Presiden Donald Trump yang mengatakan Washington mungkin mempertimbangkan opsi militer mengenai Korea Utara. Trump mengatakan "hanya satu hal yang akan berhasil" sehubungan dengan Pyongyang.

Sebelumnya, Trump mengejek upaya negosisasi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson dengan Kim Jong, pemimpin Korea Utara sebagai sia-sia.
Awal pekan ini seorang anggota parlemen Rusia yang baru saja kembali dari Korea Utara, mengatakan, Pyongyang siap untuk menguji rudal yang mampu mencapai pantai barat AS.
Uji coba nuklir dan rudal Korea Utara telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Yang paling baru dilakukan pada tanggal 15 September, ketika Korea Utara meluncurkan rudal balistik, yang terbang di atas Jepang sebelum jatuh ke Pasifik utara sekitar 20 menit setelah peluncuran.

Itu terjadi hanya empat hari setelah Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat mengadopsi resolusi terberatnya terhadap Korea Utara. Langkah tersebut mendorong kritik keras dari Pyongyang yang kemudian bersumpah untuk menggunakan cara apapun untuk melakukan pembalasan terhadap Amerika Serikat.

Credit tempo.co

Peretas Korut Dituding Curi Rencana Perang Korsel

Ilustrasi peretas. (Reuters/Kacper Pempel)

Jakarta, CB -- Peretas Korea Utara disebut telah mencuri ratusan dokumen rahasia militer milik Korea Selatan, termasuk rencana operasional perang yang melibatkan sekutu seperti Amerika Serikat.

Menurut laporan surat kabar Chosun Ilbo yang dikutip AFP, seorang anggota parlemen dari Partai Demokrat yang berkuasa di Korsel mengatakan para peretas tersebut membobol jaringan militer sekitar akhir September lalu dan berhasil memperoleh akses ke ratusan dokumen sensitif berkukuran 235 gigabyte.

Menurut pejabat bernama Rhee Cheol-hee itu dokumen yang bocor termasuk strategi Korsel jika berperang dengan Korut dan rencana eksekusi Kim Jong-un.

"Dan di antara ratusan dokumen yang bocor itu adalah Rencana Operasional 5015 yang digunakan jika mesti berperang dengan Korut, termasuk serangan 'pemenggalan' bagi pemimpin Korut, Kim Jong-un," bunyi laporan koran tersebut mengutip Rhee, Selasa (10/10).

Selain itu, Anggota komite pertahanan itu menuturkan para peretas turut mencuri dokumen berisikan sejumlah rincian mengenai latihan gabungan tahunan AS-Korsel dan informasi mengenai fasilitas utama militer serta pembangkit listrik.

Meski begitu, mengutip kementerian pertahanan, Rhee mengatakan 80 persen dari dokumen yang bocor itu sampai saat ini belum sepenuhnya teridentifikasi.

Rhee tidak bisa segera dikonfirmasi mengenai pernyataannya dalam artikel tersebut. Namun, kantor Rhee mengatakan pernyataan pria tersebut telah dikutip dengan benar.

Sementara itu, kementerian pertahanan menolak mengonfirmasi laporan tersebut dengan alasan keamanan intelijen.

Laporan peretasan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea yang dipicu oleh memanasnya hubungan AS dan Korut terkait ambisi senjata nuklir Pyongyang yang dinilai kian mengkhawatirkan.

Dalam sebulan terakhir, Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un bahkan saling melontarkan ancaman perang terhadap satu sama lain di tengah dorongan dunia internasional untuk mengutamakan jalur dialog dalam penyelesaian konflik.

Melalui retorika terbarunya, Trump bahkan menekankan bahwa upaya diplomatik dengan Korut selama puluhan tahun ini gagal membuahkan hasil dan mengisyaratkan opsi militer atau perang menjadi satu-satunya jalan keluar.

Ini bukan pertama kalinya Korut diduga meluncurkan serangan siber terhadap Korsel. Pada Mei lalu, kemhan Korsel mengatakan Pyongyang telah meretas jaringan intranet militer Seoul meski tak menjelaskan dokumen-dokumen yang bocor.

Selama ini, Korut selalu dikaitkan dengan serangkaian serangan siber yang kebanyakan menyerang sistem keuangan di belasan negara termasuk peretasan Sony Pictures pada 2014 lalu. Korsel menyebut Pyongyang memiliki sebuah unit perang siber yang terdiri dari 6.800 spesialis terlatih.

Credit cnnindonesia.com

Korea Utara Ungkap Niat CIA Bunuh Kim Jong Un Pakai Racun

CB, Jakarta - Korea Utara ungkap CIA, Badan Intelijen Amerika Serikat berusaha membunuh Kim Jong Un pertengahan tahun ini. CIA menggunakan racun kimia atau biologi untuk membunuh pemimpin Korea Utara itu.
"Dugaan upaya pembunuhan tersebut menunjukkan Amerika adalah pelaku utama di balik terorisme", kata KCNA, media pemerintah Korea Utara pada 9 Oktober 2017.

KCNA menjelaskan, sekelompok orang menyusup ke Korea Utara atas perintah CIA dan Dinas Intelijen Korea Selatan dengan tujuan melakukan terorisme yang disponsori Amerika dan Korea Selatan. Namun, upayanya gagal dan pelakunya ditangkap.

"Ini jelas menunjukkan sifat sejati AS sebagai pelaku utama dibalik terorisme," tulis KCNA dalam laporannya.
Mei Lalu, pemerintah Korea Utara mengumumkan kegagalan rencana Amerika dan Korea Selatan untuk membunuh Kim Jong Un. Seorang pria bernama Kim dibayar untuk melakukan serangan dengan zat biologis. CIA menolak berkomentar mengenai laporan tersebut.

Korea Utara memiliki sejarah membuat pernyataan perdebatan yang tidak bisa diverifikasi. Sebelumnya negara ini mengklaim AS dan Korea Selatan telah merancang plot yang diberi nama "Plan Jupiter", untuk membunuh Kim Jong Un.
KCNA juga menuduh Washington menggunakan perang melawan terorisme untuk membenarkan intervensi di Afghanistan, Irak dan Libya.
Uji coba rudal Korea Utara yang terus berlanjut telah memperdalam ketegangan dengan Amerika dan menyebabkan Donald Trump mengancam untuk menghancurkan negara komunis tersebut secara total dan Kim Jong Un membalasnya dengan ancaman menghancurkan Amerika.

Credit TEMPO.CO

Korut Tuduh CIA Coba Bunuh Kim Jong-un dengan Senjata Kimia

Korut menuding CIA dan Korea Selatan mencoba membunuh pemimpin tertinggi mereka, Kim Jong-un, dengan racun kimia sekitar awal tahun ini. (KCNA via Reuters)

Jakarta, CNN Indonesia -- Korea Utara menuding Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA) dan Korea Selatan mencoba membunuh pemimpin tertinggi mereka, Kim Jong-un, dengan racun kimia sekitar awal tahun ini.

Kementerian Keamanan mengklaim pemerintah berhasil menggagalkan rencana AS dan Korsel itu dengan menangkap seorang pria bernama "Kim" yang diduga dibayar "untuk melakukan serangan zat biologis."

"Mei lalu, teroris kejam berhasil ditangkap karena menyusup ke negara kami atas perintah CIA dan intelijen negara boneka Korea Selatan dengan tujuan melakukan terorisme yang disponsori negara mereka ke markas pemimpin tertinggi kami menggunakan bahan kimia," tulis kantor berita Korut, KCNA, Selasa (10/10).

Pyongyang juga menganggap AS kerap memanfaatkan kampanye perang melawan terorisme untuk membenarkan intervensinya yang ingin menggulingkan pemerintahan negara lain seperti Afghanistan, Irak, dan Libya.

"Ini dengan jelas menunjukkan sifat asli AS sebagai pelaku utama di balik terorisme. AS layaknya bunglon yang bisa mengubah warnanya untuk membenarkan tindakannya untuk menggulingkan pemerintah negara lain," tulis KCNA seperti dikutip The Independent.

Ini bukan pertama kalinya Pyongyang menuding AS berupaya menggulingkan rezim Jong-un. Sebelumnya, Pyongyang menuduh Washington dan Seoul merencanakan plot yang dikenal dengan sebutan "Plan Jupiter" untuk membunuh diktaktor muda tersebut.

Tudingan ini muncul di tengah ketegangan antara AS dan Korut dalam beberapa bulan terakhir akibat ambisi Pyongyang yang terus menggencarkan pengembangan senjata rudal dan nuklirnya.

Silih ancam perang antara Kim Jong-un dan Presiden Donald Trump dalam beberapa waktu belakangan ini pun memperkeruh ketegangan di Semenanjung Korea.

Dalam retorika terbarunya, Trump bahkan mengisyaratkan ingin menggunakan opsi militer untuk menyerang Korut.

“Para presiden dan pemerintahnya sudah berunding dengan Korea Utara selama 25 tahun, kesepakatan dicapai dan dana besar pun dibayar,” kicau Trump.

“Tidak berhasil, kesepakatan dilanggar sebelum tinta kering, menipu para juru runding AS. Maaf, tapi hanya ada satu jalan yang akan berhasil!”

Credit cnnindonesia.com

12 gerilyawan, lima personel keamanan tewas dalam bentrokan Afghanistan

Dokumentasi ledakan di dekat Gedung Parlemen Afghanistan, di Kabul, Senin (22/6/15). Anggota Taliban melalukan aksi bom bunuh diri dan sejumlah pria bersenjata menyerang parlemen Afghan hari ini, menghancurkan jendela dan memaksa anggota parlemen keluar ruangan, sementara kota kedua jatuh ke tangan kelompok Islam di utara di hari kedua. (REUTERS/Mohammad Ismail)

Kunduz, Afghanistan (CB) - Sebanyak 12 gerilyawan dan lima personel keamanan telah tewas saat bentrokan berkecamuk di Regensi Imam Sahib, Provinsi Kunduz, Afghanistan Utara, pada Selasa, kata polisi.

"Bentrokan berkecamuk di Daerah Qurqan Tipa, Kabupaten Imam Sahib, pagi hari ini dan sejauh ini 12 anggota Taliban dan lima personel keamanan telah tewas," kata Kepala Polisi Provinsi Kunduz, Abdul Hamidi, kepada wartawan di Kunduz.

Ia juga menambahkan, delapan petempur Taliban dan empat personel keamanan cedera.

Sementara itu, Zabihullah Majahid --yang mengaku berbicara untuk Taliban-- menghubungi media dan mengkonfirmasi pertempuran yang berkecamuk di Kabupaten Imam Sahib pada Selasa pagi.

Ia mengklaim gerilyawan, selain menewaskan lima prajurit dan melukai tujuh lagi, juga menghancurkan tiga tank tempur.

Regensi Imam Sahib telah menjadi ajang pertempuran antara pasukan keamanan dan anggota Taliban selama hampir dua pekan belakangan dan menurut pejabat itu, lebih dari 100 gerilyawan termasuk beberapa warga negara asing telah tewas.

Credit antaranews.com

PBB cemas arus pengungsi Rohingya membesar lagi

Arus Pengungsi Masih Terus Terjadi Pengungsi rohingya berjalan melintasi sungai usai melintasi perbatasan Myanmar-Bangladesh di Teknaf, Cox Bazar, Bangladesh, Jumat (29/9/2017). Setiap hari ribuan pengungsi Rohingya terus berdatangan ke Bangladesh. (ANTARA/Akbar Nugroho Gumay) ()

Jakarta (CB) - Paling sedikit 11.000 pengungsi baru Rohingya tiba di Bangladesh hanya dalam jangka satu hari dari Rakhine di Myanmar, Senin lalu. Situasi terakhir ini mendorong PBB mengeluarkan maklumat bahwa lembaga supranasional itu kembali ke situasi waspada penuh untuk mengantisipasi gelombang besar baru pengungsi Rohingya.

Sekitar setengah juta pengungsi Rohingya telah menyeberang ke Bangladesh sejak akhir Agustus lalu. Dan Selasa kemarin terjadi gelombang pengungsi memasuki daerah tenggara Bangladesh, kata pejabat Bangladesh kepada Radio Free Asia. Para pejabat Bangladesh bahkan menyatakan puluhan ribu lainnya sudah menunggu menyeberang ke Bangladesh.

"Mereka yang baru tiba di sini berkata kepada kami bahwa masih banyak yang sedang menanti diseberangkan ke Bangladesh," kata Md Ali Hossain, wakil komisioner distrik Cox’s Bazar.

Zafar Alam, pemimpin Rohingya di Kamp Kutupalong yang merupakan kamp pengungsi terbesar Rohingya, mengungkapkan kesebelas ribu pengungsi baru itu berasal dari sembilan desa di Buthidaung dan Rathedaung yang berada di pedalaman Rakhine.

"Mereka menyeberangi Sungai Naf bersama anak-anak mereka. Mereka dibawa ke berbagai penampungan di berbagai tempat di Teknaf. Hampir 50.000 orang lainnya masih menunggu diseberangkan ke perbatasan Bangladesh," kata Zafar Alam.

Di Jenewa, badan urusan pengungsi PBB (UNHCR) menyatakan tengah bersiap memasok secara besar-besaran bantuan ke Bangladesh demi menjawab arus besar baru pengungsi Rohingya ke negeri ini.

Credit antaranews.com

Puluhan Ribu Warga Lintas Agama Myanmar Serukan Perdamaian

Ilustrasi pengungsi Rohingya. (Reuters/Danish Siddiqui)

Jakarta, CB -- Puluhan ribu warga lintas agama memenuhi stadion sepak bola di Yangon, Myanmar, pada Selasa (10/10) dan menggelar doa bersama sebagai bentuk persatuan bangsa yang selama ini diliputi konflik komunal antara masyarakat mayoritas Buddha dan minoritas, terutama Muslim Rohingya.

Biksu Buddha, biarawati, umat Kristiani, Muslim, hingga Hindu dilaporkan ikut serta dalam acara yang ditujukan untuk memohon perdamaian di Myanmar, terlebih di negara bagian Rakhine yang selama ini menjadi pusat krisis kemanusiaan.

Diberitakan AFP, sebagian orang di antara kerumunan berjumlah 30 ribu orang itu turut membawa potret pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang kini terus mendapat kecaman dari dunia internasional lantaran dianggap gagal menghentikan kekerasan dan melindungi warganya sendiri.

Kekecewaan memuncak karena selama ini peraih Nobel itu menjadi wajah demokrasi dan perdamaian bagi negara di Asia Tenggara itu.

"Ini adalah upacara yang menunjukkan kepada dunia bahwa seluruh warga dari berbagai penganut agama saling bersahabat dan saling mencintai," ucap Win Maung, anggota parlemen regional partai berkuasa, Liga Demokrasi Nasional (NLD).

Acara solidaritas itu digelar setelah Rakhine yang kembali bergejolak menyusul bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar di wilayah itu pada akhir Agustus lalu.Insiden yang dilaporkan menewaskan 1.000 orang itu pun turut memaksa ratusan ribu warga lainnya mengungsi ke luar Myanmar.

Rohingya telah lama menjadi target diskriminsi dan penindasan di Myanmar setelah etnis minoritas itu tidak dianggap sebagai salah satu suku resmi dalam hukum kewarganegaran 1983.

Tindakan diskriminatif secara sistematis terhadap Muslim Rohingya ini dinilai semakin memperdalam sentimen negatif warga mayoritas terhadap etnis tersebut.

Selama ini, sebagian besar warga Myanmar menganggap Rohingya sebagai Bengali atau imigiran gelap asal Bangladesh yang berniat mengklaim tanah umat Buddha di Myanmar.

Sebagian besar dari Muslim Rohingya pun tidak diakui status kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar, meski tercatat telah tinggal selama beberapa generasi di Rakhine.

Credit cnnindonesia.com

Dianggap biang eksodus Rohingya, Barat hukum jenderal-jenderal Myanmar

Selain dianggap Barat sebagai arsitek di balik pengusiran paksa lebih dari setengah juta warga Rohingya, panglima angkatan bersenjata Myanmar Min Aung Hlaing juga disebut oleh banyak pengungsi Rohingya di Bangladesh sebagai operator utama dan pemimpin bayangan di Myanmar (REUTERS/Soe Zeya Tun)

Yangon/Washington (CB) - Uni Eropa dan Amerika Serikat tengah mempertimbangkan untuk menerapkan sanksi kepada para pemimpin militer Myanmar karena telah memerintahkan ofensif militer yang memaksa lebih dari setengah juta warga Rohingya melarikan diri dari negaranya.

Dari wawancara dengan selusinan diplomat dan pejabat pemerintah di Washington, Yangon dan Eropa, kantor berita Reuters mengungkapkan bahwa sanksi yang secara khusus ditujukan kepada jenderal-jenderal top Myanmar itu adalah salah satu dari berbagai opsi yang dibahas Barat dalam mengatasi krisis pengungsi Rohingya.

Belum ada yang diputuskan. Washington dan Brussels untuk sementara menunda opsi ini, kata beberapa sumber. Barat juga membahas peningkatan bantuan kepada negara bagian Rakhine.

Perkembangan terakhir ini menunjukkan bahwa eksodus besar-besaran muslim Rohingya ke Bangladesh telah mendorong para pengambil kebijakan di Barat untuk mengambil langkah.

Barat mengesampingkan pemerintahan di luar Aung San Suu Kyi karena wanita pemimpin Myanmar ini sendiri dianggap Barat tak bisa mengendalikan militer dan disandera oleh konstitusi yang dibuat militer.

Dewan Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa akan membahas Myanmar 16 Oktober nanti, namun tak ingin cepat-cepat menjatuhkan sanksi.

Menteri Pembangunan Denmark Ulla Tornaes berkata kepada Reuters bahwa Denmark akan membawa krisis Rohingya dalam agenda bahasan Uni Eropa. Tujuan utama Denmark adalah menekan sekeras mungkin militer Myanmar.

Dua orang pejabat AS mengungkapkan sanksi akan secara khusus ditujukan kepada panglima angkatan bersenjata Myanmar Min Aung Hlaing dan beberapa jenderal lainnya, termasuk para pemimpin milisi etnis Rakhine-Budha yang dituduh telah membakar kampung-kampung Rohingya.

Bentuk sanksi adalah pembekuan asset mereka di AS, melarang mereka pergi ke AS, melarang warga AS berbisnis dengan mereka dan berbagai penalti lainnya.

AS kini tengah berkonsultasi dengan Eropa, Jepang dan Asia Tenggara (ASEAN) mengenai sanksi ini, kata para pejabat AS.

Sementara itu seorang diplomat senior Eropa di Yangon menyatakan negara-negara Barat tengah berkoordinasi mengenai langkah mereka terhadap krisis Rohingya dan sudah sepakat menyangkut tindakan kepada militer Myanmar, khususnya panglima angkatan bersenjatanya, yang sudah pasti menjadi target utama sanksi.

Sang panglima militer Myanmar akan dilarang mengunjungi Eropa padahal tahun lalu sang jenderal pernah pergi ke Brussels, Berlin dan Wina, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Hari Pertama Kampanye, Shinzo Abe Langsung Diserang

PM petahana Shinzo Abe langsung dihadapkan pada serangan oposisi di hari pertama kampanye pemilu sela Jepang. (Reuters/Toru Hanai)

Jakarta, CB -- Baru saja memasuki hari pertama kampanye pemilihan umum Jepang, Perdana Menteri petahana Shinzo Abe langsung menghadapi persaingan ketat yang tak terduga dari partai oposisi.

Gubernur Tokyo Yuriko Koike bersama partai barunya, Kibo no To atau Partai Harapan, mulai meluncurkan sejumlah serangan terhadap pemerintah, jelang pemilu sela yang diharapkan Abe bisa memperkuat mandatnya dalam menghadapi ancaman Korea Utara ini.

Partai Harapan menjadi salah satu partai oposisi utama yang mencoba menjegal partai Abe, Partai Demokrasi Liberal (LDP), dalam upaya untuk kembali mendapatkan mayoritas kursi di kamar bawah parlemen.

Berkampanye di sebuah stasiun di Tokyo pada Selasa (10/10), Koike meminta para pendukungnya "mengkahiri politik Abe" yang telah berkuasa sejak 2012 lalu. "Politik status quo terus berlanjut di Jepang sementara politik itu sendiri sudah kehilangan kepercayaan publik."

Kampanye yang akan berlangsung selama 12 hari ke depan ini diperkirakan akan terfokus pada isu pembangunan ekonomi hingga keamanan menyusul krisis nuklir Korut yang dinilai kian mengkhawatirkan.

Sejauh ini, Koike dianggap cerdas mengambil sorotan publik, menyusul keberhasilan partainya mengalahkan LDP dalam pemilu lokal di Tokyo pada Juli lalu.

Selain itu, sejumlah pengamat menganggap mantan penyiar berita berusia 65 tahun itu bisa membawa partainya menjadi wajah utama oposisi pemerintah hanya dalam sepekan, mengubah lanskap politik Jepang yang selama ini didominasi partai berkuasa.

Di sisi lain, beberapa pihak masih menganggap belum ada partai oposisi yang bisa disandingkan dengan LDP. Meski telah dihadapkan sejumlah skandal, Abe dan partainya itu masih meraup cukup banyak suara.

Diberitakan AFP, jajak pendapat terbaru dari surat kabar Yomiuri menunjukkan bahwa 32 persen responden masih memilih LDP, sementara 13 persen lainnya berencana memilih Partai Harapan.

Sementara itu, lebih dari 1.000 kandidat diperkirakan akan mencalonkan diri untuk berebut 465 kursi kamar bawah parlemen dalam pemilu yang rencananya digelar 22 Oktober mendatang.

Abe dan LDP berencana mempertahankan dominasi mayoritasnya dengan berupaya mengamankan 233 kursi dalam pemilu sela nanti.

Saat ini, LDP memegang 287 kursi ditambah 35 kursi yang diduduki partai koalisinya, Komeito. Melalui pemilu sela, Abe berharap dapat memanfaatkan dukungan publik yang belakangan meningkat untuk memperkuat kekuasaan partai di parlemen.

Credit cnnindonesia.com

Prayuth: Thailand Gelar Pemilu November 2018

PM Prayuth Chan-ocha menyatakan Thailand akan menggelar pemilu November 2018. (REUTERS/Jorge Silva)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha menyatakan Thailand akan menggelar pemilihan umum pada November 2018. Pernyataan ini jadi pertama kalinya pemerintahan junta menyebut waktu spesifik untuk menggelar pemilu sejak kudeta 2014 lalu.

Prayuth, pemimpin pemerintahan junta atau Dewan Nasional Keamanan dan Ketertiban, mengatakan tanggal pasti pemungutan suara akan diumumkan pada Juni 2018. Pihaknya telah berulang kali menunda pemilihan karena kekhawatiran terkait perubahan konstitusi dan isu keamanan.

"Sekitar Juni kami akan umumkan tanggal pemilu berikutnya," kata Prayuth di Bangkok, sebagaimana dikutip Reuters, Selasa (10/10).

"Pada November kita akan menggelar pemilu."

Tahun lalu, Prayuth menyatakan akan menggelar pemilu 2017 ini. Pernyataan ini terlontar di tengah kekhawatiran penundaan pemilu akibat peresmian rancangan konstitusi yang diajukan militer dan disetujui warga lewat referendum.

"Tahun 2017, 2017, 2017," kata Prayuth tampak kesal karena diberondong pertanyaan oleh para wartawan soal kapan pemilu akan digelar, kala itu.

Mantan jenderal itu mengepalai pemerintahan junta militer Thailand setelah memimpin kudeta Mei 2014 yang melengserkan Yingluck Shinawatra, adik dari pemimpin Thailand sebelumnya, Thaksin Shinawatra.

Saat itu, pamor Yingluck terus menurun karena terganjal tuduhan korupsi skema subsidi beras yang dinilai membuat Thailand tak lagi menjadi eksportir gandum nomor satu ke India pada 2014.

Namun, pendukung Yingluck menilai tuduhan ini merupakan taktik pemerintah junta militer untuk membatasi pengaruh dirinya dan keluarga Shinawatra.

Saat ini, dia telah dijatuhi hukuman penjara lima tahun karena kasus tersebut. Namun, Yingluck terlebih dulu kabur ke luar negeri sehingga tidak bisa dieksekusi.

Credit cnnindonesia.com

Peringati Kemerdekaan, Presiden Taiwan Janji Bebas dari China

Dalam pidato peringatan hari kemerdekaan, Presiden Tsai Ing-wen menegaskan Taiwan tidak akan tunduk pada China. (Reuters//Damir Sagolj)

Jakarta, CB -- Presiden Tsai Ing-wen berjanji akan memperjuangkan kebebasan serta demokrasi Taiwan dan menegaskan wilayahnya tidak akan tunduk pada tekanan dari siapapun.

Dalam pidato peringatan hari kemerdekaan Taiwan, Tsai mengatakan pemerintahannya masih berjuang mencari terobosan terkait hubungan Taipei dengan Beijing yang selama ini tidak mengakui kedaulatan negaranya.

"Kita semua harus ingat bahwa demokrasi dan kebebasan adalah hak yang diperoleh bagi seluruh rakyat Taiwan yang tak terhitung jumlahnya," kata Tsai, Selasa (10/10). "Karena itu, kita semua harus menggunakan semua kekuatan untuk mempertahankan nila-nilai demokrasi dan kebebasan Taiwan."

Pernyataan itu dilontarkan menjelang kongres Partai Komunis China yang rencananya digelar pada 18 Oktober mendatang. Dalam kongres lima tahunan itu, nasib Taiwan dan kepemimpinan Tsai diperkirakan ikut dipertaruhkan.

Hubungan antar Taipei dan Beijing kian merenggang sejak Tsai menjabat pada Mei 2016. Sejak itu, Taiwan secara agresif terus berupaya mendapat pengakuan negara lain sebagai negara merdeka. Sementara itu, China berkeras menganggapnya sebagai wilayah pembangkang yang memisahkan diri.

September lalu, Tsai mengumumkan pembentukan kabinet baru yang dipimpin oleh William Lai, eks wali kota Tainan. Dalam pidato pelantikannya, William menganggap Taiwan adalah negara "independen" yang selama ini telah membuat geger Beijing.

Demi membungkam ambisi Taiwan, China memutus hubungan resmi dengan Taiwan agar wilayah tersebut tetap mengakui prinsip 'Satu China'. Beijing bahkan menyatakan tidak segan menggunakan cara paksa seperti opsi militer jika provinsi itu berkeras ingin merdeka.

Sebagai jalan tengah, Tsai telah memberi sejumlah pilihan bagi Beijing dengan tetap mencari peluang agar wilayahnya bisa meraih lebih banyak otonomi.

"Kami telah menawarkan niat baik kami. Saya telah berulang kali mengatakan: niat baik dan janji kami tidak akan pernah berubah. Kami tidak akan menggunakan konfrontasi lama, tapi kami pun tidak akan tunduk pada tekanan," ujar Tsai seperti dikutip Reuters.

Lebih lanjut, Tsai mengatakan dirinya akan berfokus melakukan reformasi domestik demi meningkatkan pelayanan publik seperti perumahan sosial, layanan kesehatan bagi lansia, hingga reformasi peradilan.

Pada Juli lalu, parlemen Taiwan telah menyetujui rencana percepatan pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan permintaan domestik bersamaan dengan penyeimbangan ekonomi yang selama ini bergantung besar pada ekspor.

Credit cnnindonesia.com

Polisi Turki Buru 70 Tentara Diduga Pendukung Gulen

Turki sudah menangkap ratusan ribu orang yang diduga mendukung Fethullah Gulen, tokoh yang dituding berada di balik upaya kudeta 2016. (Olcay Duzgun/Dogan News Agency/via Reuters)

Jakarta, CB -- Polisi Turki meluncurkan operasi perburuan untuk menangkap 70 tentara yang dituduh berhubungan dengan Fethullah Gulen, tokoh yang selama ini dituding sebagai dalang upaya kudeta Juli 2016.

Sebagaimana dikutip Reuters pada Selasa (10/10), kantor berita Dogan melaporkan operasi terfokus di kota Konya dan sejumlah lokasi lain di tujuh provinsi lain secara serentak. Di antara para tentara yang dicari adalah dua kolonel, tujuh kapten, dan 36 letnan.

Dari 70 orang, sedikitnya 62 tentara yang diburu itu adalah anggota angkatan udara Turki dan beberapa di antara mereka berspesialisasi sebagai pilot. Saat ini, polisi dilaporkan masih melakukan penelusuran untuk mencari tempat tinggal dan kantor para anggota militer itu.

Operasi penangkapan yang mengincar pendukung Gulen masih berlangsung setelah 15 bulan sejak upaya kudeta digagalkan pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Pekan lalu, sekitar 800 orang yang dituduh memiliki hubungan dengan Gulen dan organisasinya telah diciduk oleh polisi.

Sejauh ini, sekitar 500 ribu orang telah dipenjara atas dugaan keterkaitan dengan ulama yang tinggal mengasing di Amerika Serikat itu. Sebagian besar dari mereka masih menunggu waktu persidangan tanpa kejelasan.

Sedikitnya 150 ribu orang juga dilaporkan telah dipecat dari pekerjaan mereka sejak upaya kudeta yang menewaskan 250 orang itu terjadi. Sebagian besar di antara ratusan ribu orang itu adalah pegawai sipil seperti guru.

Sejumlah negara Barat dan kelompok pegiat HAM telah lama khawatir pemerintahan Erdogan menjadikan penyelidikan upaya kudeta sebagai dalih untuk membungkam pemberontak dan pembangkang.

Ankara membantah tudingan tersebut dan menganggap "operasi pembersihan" seperti itu menjadi satu-satunya cara untuk meredam ancaman jaringan Gulen yang dianggap Turki telah memengaruhi sejumlah institusi negara seperti militer, pengadilan, dan sekolah.

Baru-baru ini, hubungan Turki dengan Amerika juga merenggang setelah Ankara menangkap seorang pegawai kantor konsulat Washington di Istanbul atas dugaan keterkaitannya dengan Gulen.

Credit cnnindonesia.com

Rusia tuding AS berpura-pura perangi ISIS di Suriah, Irak

Dokumen foto pasukan tank Rusia bertugas di Suriah dengan target utama memerangi kelompok teroris ISIS. (twitter.com)

Moskow (CB) - Rusia, Selasa, menuding Amerika Serikat berpura-pura memerangi ISIS di Suriah dan Irak.

Rusia menuduh AS secara sengaja mengurangi serangan udara di Irak agar para milisi ISIS bisa memasuki Suriah, dengan niat untuk memperlambat pergerakan tentara Suriah dukungan Rusia.

Pentagon membantah keras tuduhan-tuduhan itu dengan mengatakan bahwa koalisi pimpinan AS yang memerangi ISIS selalu mengumumkan data kepada publik setiap hari soal jumlah dan hasil serangan yang dilancarkan.

Dalam tanda-tanda terbaru peningkatan ketegangan antara Moskow dan Washington, Kementerian Pertahanan Rusia menyuarakan dalam suatu pernyataan bahwa koalisi pimpinan AS telah secara drastis mengurangi serangan udara ke Irak pada September ketika pasukan Suriah, yang didukung kekuatan udara Rusia, mulai merebut kembali kendali Provinsi Deir al-Zor.

"Semua tahu bahwa koalisi pimpinan AS berpura-pura memerangi ISIS, terutama di Irak, tapi diduga terus memerangi ISIS di Suriah secara aktif dengan beberapa alasan," kata Mayor Jenderal Igor Konashenkov, juru bicara kementerian pertahanan Rusia.

Sebagai akibatnya, kata Konashenkov, milisi ISIS dalam jumlah besar telah berpindah dari daerah-daerah perbatasan Irak ke Deir al-Zor. Di situ, para milisi berupaya masuk ke tepi kiri Sungai Eufrat.

"Aksi-aksi Pentagon dan koalisi itu harus dijelaskan. Apakah perubahan taktik mereka itu merupakan niat untuk separah mungkin menyulitkan operasi tentara Suriah, yang didukung oleh angkatan udara Rusia, untuk merebut kembali wilayah Suriah hingga ke wilayah timur Eufrat?," tanya Konashenkov.

"Atau apakah ini merupakan langkah licik (koalisi, red) untuk mendorong para teroris ISIS keluar dari Irak dengan memaksa mereka bergerak menuju Suriah dan ke jalur pengeboman yang diincar oleh angkatan udara Rusia?"

Di Washington, juru bicara Pentagon Kolonel Robert Manning menggambarkan tuduhan Rusia itu sebagai pernyataan yang "tentu tidak benar".

"Kami tetap bertekad untuk membunuhi ISIS dan mencegah mereka mendapatkan tempat berlindung yang aman ataupun kemampuan untuk melakukan serangan di kawasan maupun secara global," kata Manning.

Konashenkov menambahkan bahwa pasukan Suriah sedang berupaya mendorong ISIS keluar dari kota al-Mayadin di tenggara Deir al-Zor tapi bahwa ISIS setiap hari berusaha memperkuat kemampuannya di sana dengan banyaknya "tentara asing bayaran" yang berdatangan dari Irak, demikian Reuters.

Credit antaranews.com