Jumat, 29 September 2017

PBB kepada Myanmar: Hentikan Operasi Militer Terhadap Rohingya

NEW YORK - Tekanan dunia internasional terhadap Aung San Suu Kyi dan militer Myanmar terkait Rohingya terus meningkat. Terbaru, Sekjen PBB mengatakan kepada Myanmar untuk menghentikan operasi militer terhadap Muslim Rohingya. Lebih dari 500 ribu Muslim Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh akibat operasi militer.

Dalam pertemuan dengan Dewan Keamanan (DK) PBB, Antonio Guterres mengatakan, Myanmar harus mengizinkan akses yang tidak terbatas untuk badan-badan bantuan. Myanmar juga harus memastikan pengungsi kembali dengan aman untuk menyelesaikan apa yang disebutnya sebagai darurat pengungsi tercepat di dunia dan mimpi buruk kemanusiaan serta hak asasi manusia seperti dikutip dari Telegraph, Jumat (29/9/2017).

Myanmar mengatakan telah mengundang Guterres untuk mengunjungi negara bagian Rakhine, lokasi operasi pembersihan yang sebelumnya disebut Sekjen PBB sebagai "pembersihan etnis."

Militer Myanmar meluncurkan apa yang mereka sebut operasi kontra-teror di Rakhine utara pada 25 Agustus. Operasi itu diluncurkan setelah sebuah kelompok pemberontak, Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), menyerang dan membunuh sekitar selusin penjaga perbatasan.

Pengungsi yang tiba di Bangladesh telah menuduh militer dan warga Buddha setempat melakukan kampanye pembakaran rumah secara sistematis dan pembunuhan massal. Pemerintah Myanmar pada gilirannya menuduh gerilyawan Rohingya melakukan pembantaian terhadap warga sipil Hindu.

Sebelumnya pada hari Kamis, badan bantuan meminta pemerintah Myanmar untuk memberikan akses ke negara bagian Rakhine. Diplomat asing harus membatalkan kunjungan pertama mereka ke wilayah yang dilanda kekerasan sejak krisis pengungsi Rohingya di sana dimulai sebulan yang lalu.

Diplomat dan pejabat PBB telah dijadwalkan untuk mengunjungi Rakhine, lokasi dari apa yang telah digambarkan sebagai kampanye "pembersihan etnis" terhadap Rohingya, sebuah kelompok etnis minoritas Muslim, dalam sebuah perjalanan yang diselenggarakan oleh pemerintah Myanmar pada hari Kamis.

Pejabat mengatakan pembatalan itu karena cuaca buruk dan perjalanan tersebut telah ditunda sampai hari Senin.

Organisasi bantuan mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama bahwa mereka semakin khawatir dengan pembatasan yang parah terhadap akses kemanusiaan dan hambatan terhadap penyaluran bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan di wilayah tersebut.

Sementara itu, sedikitnya 14 orang tenggelam saat sebuah kapal yang membawa pengungsi Rohingya yang berusaha mencapai Bangladesh tenggelam pada hari Kamis, kata polisi Bangladesh.

Credit sindonews.com

Krisis Rohingya, AS Serukan Embargo Senjata Terhadap Myanmar

NEW YORK - Duta besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Nikki Haley, meminta dunia internasional untuk menangguhkan pemberian senjata ke Myanmar. Embargo itu sebagai hukuman atas kekerasan terhadap Muslim Rohingya, sampai pihak militer Myanmar melakukan tindakan pertanggungjawaban yang memadai.

Ini adalah pertama kalinya AS menghukum para pemimpin militer di balik penindasan tersebut, namun berhenti mengancam untuk mengajukan kembali sanksi yang dihentikan oleh pemerintahan Obama.

"Kami tidak takut untuk menyebut tindakan pihak berwenang Myanmar seperti apa adanya - sebuah kampanye yang brutal dan berkelanjutan untuk membersihkan negara dari sebuah etnis minoritas," Haley kepada Dewan Keamanan PBB seperti dikutip dari Reuters, Jumat (29/9/2017).

Ini adalah pertama kalinya Washington menggunakan tuduhan perpindahan ratusan ribu orang di Negara Bagian Rakhine sebagai pembersihan etnis.

Namun, Myanmar menolak tuduhan tersebut dan telah mengecam pelanggaran hak asasi manusia.

"Militer Myanmar harus menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Mereka yang telah dituduh melakukan pelanggaran harus segera dikeluarkan dari tanggung jawab komando dan diadili karena melakukan kesalahan," tegas Haley.

"Dan setiap negara yang saat ini menyediakan senjata ke militer Myanmar harus menangguhkan kegiatan ini sampai ada tindakan pertanggungjawaban yang memadai," tukas Haley.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa kekerasan terhadap Muslim Rohingya di bagian utara Rakhine dapat menyebar ke Rakhine pusat, di mana 250 ribu lebih orang berisiko mengalami eksodus.

Guterres mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB dalam pertemuan publik pertamanya terhadap Myanmar dalam delapan tahun, bahwa kekerasan tersebut telah melonjak menjadi darurat pengungsi dengan perkembangan tercepat di dunia, mimpi buruk kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Credit sindonews.com

Buktikan Lolos dari Maut, ISIS Rilis Rekaman Audio al-Baghdadi

RAQQA - ISIS merilis rekaman audio terbaru dari pemimpin mereka, Abu Bakr al-Baghdadi, yang berisi seruan bagi pengikutnya agar memerangi pihak yang dia sebut sebagai “kafir”. Perilisan pesan suara itu sebagai pembuktian bahwa al-Baghdadi masih lolos dari maut.

Rekaman audio berdurasi 46 menit itu dirilis melalui Al-Furqan, sebuah media yang dijadikan alat propaganda kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Ini merupakan rekaman suara terbaru al-Baghdadi sejak November 2016. Belum jelas kapan rekaman itu dibuat.

Tapi ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa rekaman suara pemimpin ISIS itu benar-benar baru. Salah satunya, komentar al-Baghdadi perihal ancaman perang Korea Utara (Korut) terhadap Amerika Serikat.

Menurutnya, acaman dari Korut itu membuktikan bahwa pengaruh AS mengalami penurunan. ”Oh tentara pendukung Islam dan khalifah di mana saja, intensifkan serangan berturut-turut, dan termasuk ke markas media kafir dan pusat perang ideologis di antara target Anda,” bunyi suara pemimpin ISIS itu, seperti dikutip New York Times, Jumat (29/9/2017).

”Lanjutkan operasi jihad dan berkah Anda, dan jangan biarkan Tentara Salib dan orang-orang murtad menikmati kehidupan yang baik atau kehidupan yang menyenangkan di tengah negara mereka sementara saudara laki-laki Anda mengalami pemboman, pembunuhan, dan penghancuran,” lanjut pemimpin kelompok radikal asal Irak itu.

Al-Baghdadi sebelumnya diyakini tewas dalam serangan udara Rusia di pinggiran Raqqa pada Juli lalu. Kelompok pemantau krisis Suriah, Observatorium Suriah untuk HAM adalah satu organisasi yang ikut mengklaim kematian buron utama dunia itu.

”Kami telah mengkonfirmasi informasi dari para pemimpin, termasuk salah satu petinggi level pertama ISIS di desa timur Deir al-Zor,” kata Rami Abdulrahman, direktur observatorium yang berbasis di Inggris tersebut, kepada Reuters.

Tapi rekaman yang dirilis pada hari Kamis, mengindikasikan bahwa al-Bagdadi memang masih hidup.

Pentagon sendiri tidak pernah mengonfirmasi kematian al-Baghdadi. Pejabat Pentagon, Letnan Jenderal Stephen Townsend mengatakan kepada The Associated Press pada akhir Agustus lalu bahwa dia tidak mempercayai rumor tersebut.

”Apakah saya percaya dia hidup? Ya," kata Townsend. "Ada juga beberapa indikator di jalur intelijen bahwa dia masih hidup.”

Credit sindonews.com

Qatar: Kami Tidak Akan Ekstradisi Al-Qaradawi

DOHA - Qatar tidak akan mengekstradisi ulama Yusuf Al-Qaradawi ke Mesir karena dia bukan teroris tapi lawan politik. Hal itu dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Qatar, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani.

Al-Qaradawi, ketua Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional, dicari di Mesir karena dia adalah anggota Ikhwanul Muslimin yang sekarang dilarang.

"Al-Qaradawi tidak akan diekstradisi karena dia telah menjadi warga negara Qatar sejak tahun 1970an. Dia juga bukan teroris tapi lawan politik yang memiliki sudut pandang berbeda," tegas al-Thani seperti dikutip dari Middle East Monitor, Jumat (29/9/2017).

"Informasi yang membawa beberapa negara anggota Dewan Kerjasama Teluk dan Mesir untuk mengklasifikasikan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris tidak sesuai dengan informasi yang dimiliki Qatar. Karena itu, kami belum mendaftarkan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris," lanjut al-Thani.

"Kami tuan rumah dari mereka yang dianggap sebagai lawan politik. Kami menjamu banyak orang lain dari berbagai negara dan bukan hanya dari Mesir," imbuhnya lagi.

"Kami tidak mengizinkan mereka (anggota Ikhwanul Muslimin) untuk terlibat dalam kegiatan politik di Qatar atau membawa negara kita sebagai titik awal untuk menghina atau menyerang negara mereka," jelas al-Thani.

Al-Thani mengatakan Doha tidak mendukung Ikhwanul Muslimin namun mendukung dan tetap mendukung rakyat Mesir. Karena alasan inilah Qatar belum menarik investasinya di Mesir yang jumlahnya mencapai sekitar USD20 miliar.

"Karena mereka melayani rakyat Mesir dan berkontribusi untuk menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi Mesir," terangnya.

"Qatar percaya bahwa jika Mesir tetap kuat, ini akan memberi dampak positif bagi dunia Arab," sambungnya.

Al-Thani menggambarkan Dewan Kerjasama Teluk (GCC) sangat penting dan menjadi sumber stabilitas di wilayah. Dia juga menekankan bahwa Qatar tidak mungkin menarik diri dari Dewan Kerjasama Teluk.

Qatar akan tetap berkomitmen untuk melestarikan keamanan di Teluk, terlepas dari kenyataan bahwa negara-negara embargo membuat Dewan Kerjasama Teluk berisiko dengan melanggar prinsip-prinsipnya.

"Namun, ada kebutuhan untuk mereformasi Dewan Kerjasama Teluk untuk menghormati kedaulatan negara-negara anggota dan untuk menghindari kebijakan terhadap negara-negara lain," ujar al-Thani.

Al-Thani mengulangi bahwa negaranya siap untuk sebuah dialog tanpa syarat untuk membahas tuntutan negara-negara embargo tanpa konsesi mengenai kedaulatannya.

Pada tanggal 5 Juni, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir memutuskan hubungan dengan Qatar atas dasar "dukungannya terhadap terorisme", sebuah tuduhan yang dibantah Doha dengan keras.

Credit sindonews.com

Dampak Referendum, Turki Hentikan Program Pelatihan bagi Peshmerga

ANKARA - Pemerintah Turki dilaporkan telah menghentikan pelatihan bagi pasukan Kurdi, atau yang disebut juga dengan Peshmerga di Irak utara. Penghentian pelatihan adalah bentuk protes Turki atas penyelenggaraan referendum kemerdekaan pemerintah Kurdi Irak (KRG).

Juru bicara pemerintah Turki, Bekir Bozdag menyatakan, penghentikan pelatihan hanyalah langkah awal. "Lebih banyak langkah akan mengikuti keputusan terhadap Peshmerga," kata Bozdag.

Bozdag, seperti dilansir Reuters pada Kamis (28/9), kembali menegaskan Turki khawatir referendum itu akan mengobarkan separatisme di antara suku Kurdi. Menurut pria yang juga menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri itu, semua langkah yang akan diambil Turki akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat Irak.

Sebelumnya, Presiden Tayyip Erdogan mengatakan, tidak dapat dipungkiri referendum di Irak utara, yang dilakukan meskipun ada peringatan dari Turki, akan berakhir dengan kekecewaan.

"Dengan inisiatif kemerdekaannya, pemerintah daerah Irak utara telah melemparkan dirinya ke dalam api," katanya saat berbicara kepada polisi Turki di Istana Kepresidenan Turki di Ankara.

Awal pekan ini, Erdogan mengatakan warga Kurdi Irak akan kelaparan jika negaranya menghentikan pasokan minyak kepada KRG. Erdogan memang telah berulang kali mengancam sanksi ekonomi terhadap KRG.

Credit sindonews.com

AS Kecam Tawaran Rusia Lindungi Iran dari Inspeksi IAEA

NEW YORK - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Nikki Haley, mengecam tawaran Rusia untuk melindungi Iran dari inspeksi badan pengawas nuklir PBB. Iran telah menyetujui kesepakatan nuklir dengan enam negara besar sebagai ganti pencabutan sanksi.

Kepatuhan Iran terhadap pembatasan nuklir sedang diverifikasi oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang berbasis di Wina. Terkait hal itu, Haley meminta IAEA untuk memperluas inspeksi dengan memasukkan lokasi militer. Permintaan ini membuat murka Teheran.

Sejumlah diplomat mengatakan Rusia telah berusaha untuk membatasi peran tersebut dengan alasan IAEA tidak memiliki wewenang untuk membuat bagian kesepakatan secara luas.

"Jika kesepakatan nuklir Iran memiliki makna, para pihak harus memiliki pemahaman yang sama mengenai persyaratannya," kata Haley dalam sebuah pernyataan.

"Tampaknya beberapa negara berusaha melindungi Iran dari lebih banyak inspeksi. Tanpa inspeksi, kesepakatan Iran adalah sebuah janji kosong," tegas Haley seperti dikutip dari Reuters, Jumat (29/9/2017).

Haley mengeluarkan pernyataan tersebut sebagai tanggapan terhadap Direktur Jenderal IAEA Yukiya Amano kepada Reuters bahwa kekuatan utama diperlukan untuk mengklarifikasi bagian kesepakatan yang disengketakan. Ini terkait dengan teknologi yang dapat digunakan untuk mengembangkan bom atom.

Bagian tersebut melarang kegiatan yang dapat berkontribusi terhadap pengembangan perangkat peledak nuklir. Ini berisi contoh-contoh seperti menggunakan model komputer yang mensimulasikan bom nuklir, atau merancang sistem peledak eksplosif multi-titik.

Tidak seperti banyak bagian lain dari kesepakatan, ketentuan, yang dikenal sebagai Bagian T, tidak menyebutkan IAEA atau spesifik tentang bagaimana hal itu akan diverifikasi. Rusia mengatakan bahwa berarti IAEA tidak memiliki kewenangan atasnya. Kekuatan Barat dan agensinya tidak sependapat.

Presiden AS Donald Trump telah menyebut kesepakatan nuklir Iran - yang dicapai oleh pendahulunya Barack Obama - "sebuah rasa malu kepada Amerika Serikat."

Trump telah mengisyaratkan bahwa dia mungkin tidak menyetujui kembali kesepakatan tersebut ketika akan ditinjau oleh tenggat waktu pertengahan Oktober. Selanjutnya, Kongres AS akan memiliki waktu 60 hari untuk memutuskan apakah akan menjatuhkan sanksi yang dibebaskan berdasarkan kesepakatan tersebut, yang dikenal secara resmi sebagai Joint Comprehensive Rencana Aksi (JCPOA).

Credit sindonews.com

RUSI: Kemungkinan Perang AS-Korut Sekarang Nyata

WASHINGTON - Lembaga think tank pertahanan Royal United Services Institute (RUSI) mengatakan, kemungkinan perang antara Amerika Serikat (AS) dan Korea Utara (Korut) sekarang jadi hal nyata. Popularitas Presiden Donald Trump di AS akan meningkat jika dia memerintahkan serangan terhadap Pyongyang.

Menurut lembaga yang berbasis di Inggris tersebut, Washington tidak dapat meluncurkan serangan pencegahan terhadap kemampuan nuklir Pyongyang tanpa memprovokasi perang yang lebih luas yang akan menyebabkan ratusan ribu orang tewas.

Dalam laporannya, RUSI memperingatkan soal krisis yang didorong oleh kemajuan cepat dari teknologi rudal nuklir rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut. ”Jika perang ini diluncurkan, maka tidak akan (serangan) surgical atau singkat,” kata RUSI dalam laporannya, seperti dikutip dari The Time, Jumat (29/9/2017).

Kemungkinan perang itu bisa terjadi karena salah satu pihak bisa memicu konflik. Namun, ada indikasi pula bahwa administrasi Trump tidak rela rezim Kim Jong-un yang dipersenjatai dengan rudal balistik antarbenua mampu meluncurkan serangan yang menjangkau daratan AS.

”Perang sekarang kemungkinan nyata. Dengan Korea Utara yang membuat kemajuan pesat dalam program rudal dan nuklirnya, waktunya tidak berada di pihak diplomasi,” lanjut laporan RUSI. ”Dengan adanya pilihan nyata ini, ada kemungkinan nyata bahwa Trump akan memutuskan untuk menyelesaikan masalah Korea Utara lebih cepat daripada nanti.”

Malcolm Chalmers, Wakil Direktur Jenderal RUSI dan penulis laporan tersebut, mengemukakan sejumlah cara berbeda di mana sebuah perang bisa dimulai. Salah satunya, sebuah serangan yang dilakukan oleh Pyongyang jika mereka yakin bahwa Washington merencanakan serangan mendadak atau pre-emptive. Serangan dari AS bisa terjadi jika rudal Pyongyang diuji tembak di dekat Guam atau California.

Serangan AS, sambung Chalmers, mungkin akan melibatkan serangan udara dan siber skala besar yang diikuti oleh pembalasan besar-besaran dari Pyongyang di Korea Selatan dan pangkalan AS di wilayah terdekat. ”Korban dalam konflik semacam itu kemungkinan akan mencapai ratusan ribu bahkan jika tidak ada senjata nuklir yang digunakan,” tulis Chalmers.

Jika terjadi serangan mendadak, Inggris mungkin hanya memiliki beberapa jam untuk memutuskan bagaimana meresponsnya. Chalmers secara terbuka mendesak Washington untuk mengesampingkan sebuah serangan preventif.

“Keseimbangan probabilitasnya adalah bahwa tidak akan ada perang, tapi ada bahaya bahwa upaya Amerika untuk membuat ancamannya terdengar kredibel dapat membuat Pyongyang menyerang,” lanjut Chalmers.

Sebelumnya, Korea Selatan mengatakan bahwa AS akan mengirim lebih banyak aset strategis militernya ke Seoul. Deskripsi aset strategis militer itu kemungkinan akan mencakup pesawat pembom B-52, pesawat jet tempur siluman, kapal selam bertenaga nuklir dan kapal induk. Sedangkan Korut sendiri telah memobilisasi pesawat tempurnya dan mengklaim merekrut 4,7 juta tentara baru.

Credit sindonews.com

China dan AS Bahas Nasib Korut setelah Kim Jong-un Tumbang

WASHINGTON - China dan Amerika Serikat (AS) sudah berdiskusi membahas kehidupan di Korea Utara (Korut) setelah Kim Jong-un tumbang suatu hari nanti. Pembahasan ini langka, karena topik soal tumbangnya rezim Kim Jong-un merupakan tabu besar bagi Beijing.

Selama bertahun-tahun, China telah menolak usaha AS untuk mengangkat topik tersebut. Pembahasan itu diungkap Bonnie Glaser, penasihat senior untuk Asia di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Washington.

Glasser memimpin pihak AS dalam diskusi “Track 2” yang melibatkan akademisi kebijakan luar negeri kedua negara, perwira militer dan lembaga penelitian yang berafiliasi dengan pemerintah China.

Dari perspektif China, diskusi masalah tersebut dapat memicu kekhawatiran Korut, sekutu yang menikmati dukungan Beijing sejak Perang Korea tahun 1950-an. Ada juga ketakutan bahwa hal itu akan memberi AS keuntungan untuk menyatukan kembali semenanjung Korea dengan persyaratannya.

”Ketika kami pertama kali memulai usaha ini, orang-orang China memberi tahu kami—dan banyak orang lainnya, termasuk pejabat AS—bahwa jika mereka terlibat dalam diskusi seperti itu dengan AS, itu akan keluar, akan dibocorkan, Korut akan mengetahui dan mereka akan membalas,” ujar Glaser, seperti dikutip dari The Washington Post, Kamis (28/9/2017).

Namun, karena ancaman aksi militer AS dan Korut, serta Kim Jong-un yang mengembangkan senjata nuklir, para pengamat mulai memainkan skenario terburuk.

Pemerintah maupun militer China belum mengomentari bocoran laporan adanya diskusi pembahasan nasib penggulingan rezim Kim Jong-un tersebut. Beijing selama ini berupaya melindungi sekutunya setelah situasi di Semenanjung Korea memanas.

Namun, China juga berulang kali tidak menyukai aksi provokasi Korut termasuk uji coba rudal dan senjata nuklir yang membuat Beijing pada akhirnya mendukung penjatuhan sanksi oleh Dewan Keamanan PBB.

Presiden Donald Trump sebelumnya menegaskan kepada wartawan bahwa AS siap untuk menggunakan kekuatan militer yang ”menghancurkan” terhadap Korut meskipun itu bukan pilihan yang lebih baik.

Credit sindonews.com

Hawaii dan California Diminta Siaga Serangan Nuklir Korut

Ilustrasi ledakan bom nuklir. Otoritas Hawaii dan California, AS, melakukan persiapan untuk mengantisipasi bahaya serangan nuklir Korea Utara. Foto/REUTERS

LOS ANGELES - Warga Hawaii dan California, Amerika Serikat (AS), menerima pemberitahuan untuk siaga dari potensi serangan nuklir Korea Utara (Korut) seiring dengan memanasnya ketegangan kedua negara. Pemberitahuan itu sudah muncul sejak awal pekan ini.

Di Hawaii, pemerintah negara bagian telah menyarankan penduduk untuk bersiap menghadapi serangan karena dampaknya bisa memicu tsunami yang menerjang sejumlah pulau di wilayah tersebut.

Gene Ward, seorang pejabat perwakilan Negara Bagian Hawaii, mengatakan bahwa dia tidak ingin menjadi ”alarmis”, tapi ingin agar orang-orang dipersiapkan. Surat kabar lokal melaporkan, para pejabat telah melakukan pertemuan tertutup untuk membahas kemungkinan dampak serangan nuklir dari rezim Kim Jong-un, penguasa Korut.

Ward melanjutkan, orang-orang muda Hawaii mungkin khawatir karena berbicara tentang tempat penampungan dan latihan yang mereka hadapi. “Ini mungkin lebih nyata bagi generasi muda,” katanya. Namun, Washington Post melaporkan semalam (27/9/2017), bahwa warga di kepulauan tersebut tidak panik.

Persiapan menghadapi tsunami dan badai bukanlah hal baru bagi orang Hawaii dengan persiapan persediaan makanan, air dan kebutuhan medis darurat selama tujuh hari. Namun, terkait pemberitahuan untuk mengantisipasi serangan nuklir Pyongyang, warga diberitahu agar menyediakan berbagai kebutuhan itu dalam jumlah dua kali lipat.

Surat kabar Honolulu Civil Beat memperoleh salinan dokumen pertemuan tertutup para pejabat. ”Tingkatkan proses notifikasi peluncuran rudal antara Komando Pasifik AS dan Titik Peringatan Negara,” bunyi judul salah satu bab dokumen yang dari pertemuan pejabat.

”Publikasikan kompetisi rudal balistik baru hingga rencana operasi darurat negara bagian,” bunyi bab lain dari dokumen tersebut.

Hawaii akan mulai menguji sistem peringatan sirene pada bulan November mendatang. Alarm ini akan memberi orang sekitar 12 sampai 15 menit untuk sampai ke tempat yang aman, setelah itu mereka diharuskan tinggal di dalam rumah selama 48 sampai 72 jam.

Hawaii sendiri tidak memiliki tempat penampungan umum untuk saat ini. Dalam dokumen tersebut muncul daftar yang kerap ditanyakan, yakni perkiraan korban manusia berdasarkan ukuran hasil teknologi senjata nuklir Korut.

Sementara itu, di California para pejabat setempat didesak untuk membiasakan diri dengan rencana tanggap darurat dari dampak nuklir. Desakan ini dikeluarkan oleh Pusat Intelijen Regional Los Angeles dalam sebuah memo setebal 16 halaman.

Laporan terbitnya memo itu pertama kali diterbitkan oleh Foreign Policy pada hari Senin lalu. Memo itu mengacu pada uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) Korut yang berpotensi menjangkau Pantai Barat AS. ”Jika terjadi serangan, hal itu akan menyebabkan korban yang sangat buruk dan kerusakan infrastruktur yang kritis,” bunyi memo untuk para pejabat California.

Namun para pejabat di Los Angeles mengatakan bahwa memo tersebut hanyalah sebuah pengingat dan usaha yang serupa dengan memo lain untuk menghadapi gempa bumi dan bencana lainnya.

Laporan tersebut juga mengutip satu skenario di mana sebuah bom nuklir meledak di Long Beach, sekitar 25 mil selatan Los Angeles. Skenario itu mencakup risiko radiasi dan perkiraan korban jiwa antara 60.000 hingga 3 juta orang.

Credit sindonews.com

Korut Klaim 4,7 Juta Pemuda Gabung Militer untuk Lawan AS

Pemerintah Korea Utara mengklaim ada 4,7 pemuda yang mendaftarkan diri ke militer untuk melawan Amerika Serikat. (KCNA via REUTERS)

Jakarta, CB -- Korea Utara mengklaim sekitar 4,7 juta pemuda yang terdiri dari pelajar dan pekerja telah mengajukan diri bergabung dengan militer untuk melawan Amerika Serikat.

Selama enam hari terakhir, surat kabar pemerintah Korut melaporkan, jutaan pemuda, termasuk 1,22 juta perempuan, terus mendaftar dan mengungkapkan keinginan untuk bergabung dengan angkatan bersenjata.

Aksi yang dianggap sebagai bentuk solidaritas warga Korut ini muncul di tengah silih ancam perang antara Pyongyang dan Washington yang semakin memanas dalam satu bulan terakhir.

Pekan lalu, pemimpin tertinggi Korut, Kim Jong-un, bersumpah akan mengambil tindakan "paling keras" guna merespons pernyataan AS yang sebelumnya mengancam akan menghancurkan Korut.

Korut bahkan menuturkan rezimnya bisa mempertimbangkan untuk meledakkan bom hidrogen di perairan Pasifik atau menembak jatuh jet pengebom AS jika terus diancam.

Hal itu dilontarkan Korut sebagai respons terhadap manuver sejumlah jet tempur dan pesawat pengebom AS yang sempat terbang di lepas pantai Korut pada akhir pekan lalu.

Selama ini, Korut dikenal kerap membuat propaganda dengan mengklaim banyak dari warganya yang telah bergabung dengan militer.

Hal tersebut dilakukan Pyongyang guna memperkuat solidaritas bangsanya di tengah ancaman AS dan para sekutunya.

Sekitar pertengahan Agustus lalu, Pyongyang juga melakukan hal serupa, dengan menyatakan negaranya telah mempersiapkan 3,5 juta pasukan untuk berperang melawan AS dan sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sejauh ini, berdasarkan data yang terkumpul, Korut diperkirakan memiliki sekitar 16 juta pasukan dengan rincian 10 juta personel siap tugas, 945 ribu pasukan aktif, dan 5 juta pasukan cadangan.

Credit cnnindonesia.com

Cekcok Trump dan Kim Bisa Sebabkan Konflik Tak Disengaja

Provokasi Kim Jong-un yang terus ditimpali oleh AS disebut bisa berujung pada pertempuran sesungguhnya. (KCNA via REUTERS)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un seolah tiada henti silih melontarkan ancaman dan hinaan belakangan ini. Perang mulut antara pemimpin Amerika Serikat dan Korea Utara itu bisa jadi mendorong situasi di kawasan ke arah konflik yang tak disengaja.

Meski kedua negara tidak secara langsung mengambil posisi berperang, pamer kekuatan militer yang diwarnai silih ancam kemungkinan besar mengakibatkan hasil yang buruk, kata Rodger Baker, Wakil Presiden Analisis Strategis Stratfor.

"Korea Utara berasumsi ancaman itu bisa cukup untuk menahan AS beraksi, tapi AS bisa jadi sama-sama berpikir demikian, jadi akhirnya terjadi situasi di mana provokasi dari satu sisi dipandang sebagai langkah nyata menuju perang," ujarnya, Rabu (28/9).

Korea Utara baru-baru ini memindahkan sejumlah pesawat tempurnya ke pesisir timur untuk merespons jet pengebom B1-B milik AS yang terbang di ruang udara internasional dekat Korut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Ri Yong-ho mengatakan pihaknya siap menembak pesawat Amerika yang mengancam wilayahnya.

Baker khawatir langkah apapun yang diambil Korea Utara untuk membayangi atau menyerang pesawat Amerika Serikat bisa berujung pada konflik yang tak disengaja.

"Mereka tidak tahu bagaimana cara menghadapi satu sama lain dalam situasi ini, mereka tidak tahu cara membaca tindakan masing-masing pihak, jadi konflik tak disengaja bisa saja terjadi dan Korea Utara, lagi-lagi, mungkin terlalu jemawa."

Namun, Baker menambahkan bahwa kedua pihak belum melakukan pergerakan besar-besaran atau mengevakuasi warga sipil sehingga kemungkinan perang skala penuh masih belum terlihat.

"Kami tidak melihat AS mengambil langkah untuk dengan cepat mengurangi jumlah warga sipil dan personel militer di Korea Selatan ... di saat yang sama, retorika mereka terus meningkatkan potensi konflik tak disengaja," ujarnya kepada CNN.

Sementara itu, Euan Graham, direktur Program Keamanan Internasional di Institut Lowy Sydney, mengatakan AS kemungkinan besar tidak akan lebih dulu menyerang Korut. Sementara itu, setiap ancaman yang dilontarkan Trump hanya akan memperburuk citranya di mata internasional.

"Ketika ancaman yang dilontarkan tidak direalisasi, kredibilitas AS tercoreng, baik di mata Korea Utara maupun para sekutunya," kata Graham.

"AS kemungkinan tidak akan mau terlibat dalam perang pencegahan melawan Korea Utara, jadi masalahnya lebih pada risiko tak sengaja berperang karena Korea Utara memutuskan untuk mengeskalasi atau mereka meyakini hal AS ingin melakukan serangan pencegahan atau penyingkiran kekuasaan."

Hanya saja, Korea Utara dinilai tidak bisa merealisasikan ancaman-ancaman yang terus dilontarkannya itu. Bruce Bennett, pakar militer dari Rand Corporation, menyoroti ancaman menembak jet pengebom AS yang dia sebut berada di luar kapasitas pasukan Kim Jong-un.

Kim Jong-un dinilai bakal jadi orang yang lebih dulu memicu pertempuran. (KCNA via REUTERS)

Dia mengatakan jet supersonik B-1B itu dilengkapi peralatan elektronik untuk mencegah serangan dan biasanya dikawal oleh empat pesawat tempur F-15 yang kemungkinan besar bakal jauh lebih unggul dari angkatan udara Korut.

"Jika Korea Utara mencoba untuk mengepung pengawal F-15 itu dengan mengirim puluhan jet tempur mereka, Amerika Serikat bakal tahu hal itu terjadi dan menjauh dari Korea Utara menuju Jepang," kata Benett sebagaimana dikutip Reuters.

Korea Utara bisa saja menembakkan rudal dari darat ke udara untuk menembak pesawat-pesawat itu. Namun, sistem pertahanan mereka dinilai tidak cukup kuat untuk mencapai sasaran yang berada di luar wilayahnya.

"Jika pesawat AS tetap berada di lepas pantai, mereka cukup aman," kata Michael Elleman, pakar rudal di Institut Studi Strategis Internasional.

Credit cnnindonesia.com

Parlemen Korsel: AS Ajak Presiden Moon Ambil Opsi Militer

Seorang anggota parlemen menyebut AS mengajak Presiden Moon Jae-in mengambil opsi militer melawan Korut. (Reuters/Jung Yeon-Je)

Jakarta, CB -- Anggota parlemen dari partai berkuasa di Korea Selatan menyebut Amerika Serikat menawarkan Presiden Moon Jae-in opsi militer untuk menghadapi ancaman Korea Utara.

"Presiden mengatakan AS berbicara mengenai opsi militer dan juga diplomatik. Tapi Korsel tidak bisa berperang lagi," ucap Park Wan-ju yang juga menjabat sebagai juru bicara Partai Demokrat, Kamis (28/9).

Park menghadiri rapat bersama Presiden Moon dan Penasihat Keamanan Nasional Korsel Chung Eui-yong. Dalam pertemuan itu, tutur Park, Chung mengatakan Seoul dan Washington telah sepakat mengerahkan sejumlah aset militer strategis AS ke Negeri Ginseng, secepatnya akhir tahun ini.

Chung tidak menjelaskan aset militer apa yang dimaksud. Dia hanya mengatakan langkah ini diambil menyusul kekhawatiran Seoul atas kemungkinan provokasi baru Pyongyang, menyambut perayaan Kongres Partai Komunis yang diselenggarakan lima tahun sekali.

Menurut Park, Chung memperkirakan Korut akan kembali melakukan aksi provokasi sekitar 10 hingga 18 Oktober mendatang. "Laporan Chung juga memaparkan adanya kekhawatiran akan konflik militer yang dipicu oleh insiden tak disengaja," kata Park seperti dikutip Reuters.

Selama ini, AS dan Korsel secara teknis masih berperang dengan Korut lantaran Perang Korea pada 1950-1953 lalu hanya berakhir dengan kesepakatan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.

Sejak awal tahun ini, Korut terus meluncurkan uji coba rudal dan nuklir meski masyarakat internasional telah menjatuhkan serangkaian sanksi yang sebagian besar bertujuan untuk mengisolasi ekonomi negara itu.

Dalam sebulan terakhir, tensi antara AS dan Korut memanas menyusul uji coba nuklir yang dilakukan Pyongyang untuk keenam kalinya pada 3 September lalu. Sejak itu, silih ancam dan penghinaan antara Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un terus terjadi.

Pyongyang baru-baru ini bahkan mengklaim AS telah mendeklarasikan perang melalui pernyataan Trump yang mengancam akan menghancurkan Korut dan menganggap rezim Kim Jong-un tidak akan bertahan lama lagi.

Meski begitu, sejumlah pihak seperti Rusia, China, bahkan Korsel sendiri masih menginginkan jalan damai dan dialog untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Warga Kurdistan Sepakat Lepas dari Irak, Pemerintah Menentang

Hasil akhir referendum Kurdistan menunjukkan masyarakat mutlak sepakat merdeka dari Irak. (Reuters/Ako Rasheed)

Jakarta, CB -- Baghdad meminta warga Kurdi untuk membatalkan pemungutan suara referendum kemerdekaannya dari Irak, sementara parlemen mendorong pemerintah pusat untuk mengirim pasukan mengendalikan ladang minyak vital yang dikuasai pasukan Kurdi.

Meningkatkan upaya untuk mengisolasi wilayah Kurdistan di utara Irak, pemerintah Baghdad juga meminta negara-negara asing menutup perwakilannya di Erbil. Warga setempat dengan mutlak memutuskan untuk memerdekakan diri dan membuat marah negara-negara sekitarnya.

Diberitakan Reuters, hasil akhir referendum yang diungkap semalam, Rabu (27/9), menunjukkan nyaris 93 persen warga memilih untuk merdeka dan 7,3 persen menentang. Lebih dari 3,3 juta orang, atau 72 persen warga yang berhak memilih, memberikan suaranya pada Senin lalu.

Referendum ini memicu kekhawatiran akan konflik regional. Delegasi pasukan bersenjata Irak bergerak menuju ke Iran untuk mengoordinasikan upaya militer yang mungkin dilakukan untuk membalas langkah memerdekakan diri tersebut.

Iran dan Turki juga menentang gerakan apapun menuju pemisahan Kurdistan dan pasukannya sudah memulai latihan bersama di dekat perbatasan dengan wilayah tersebut. Irak dan Turki juga menggelar latihan bersama.

Sejumlah maskapai asing mulai menunda penerbangan ke bandara-bandara Kurdi setelah Otoritas Penerbangan Sipil Irak menyatakan penerbangan internasional ke Erbil dan Sulaimaniya mesti dihentikan sementara.

Otoritas Kurdi menolak tuntutan Baghdad untuk menganulir referendum sebagai syarat menggelar dialog dan menyerahkan kendali atas bandara internasionalnya.

Pada Rabu malam, Rudaw TV melaporkan bahwa Pemerintah Regional Kurdistan telah menawarkan untuk menggelar pembicaraan dengan Baghdad soal kemungkinan menerima pengamat Irak di bandara Erbil dan Sulaimaniya demi menyelesaikan krisis.

Turki, yang telah mengancam untuk menjatuhkan sanksi bagi masyarakat Kurdi, menyatakan perbatasannya dengan wilayah utara Irak tetap terbuka. Namun hal itu bisa berubah dan jumlah truk yang melintas terpantau berkurang.

Credit cnnindonesia.com

Erdogan Buka Opsi Militer Respons Referendum Kurdi

Presiden Erdogan menyatakan Turki tengah mempertimbangkan opsi militer untuk menanggapi referendum kemerdekaan Kurdistan. (AFP Photo/Adem Altan)

Jakarta, CB -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan semua opsi, mulai dari langkah ekonomi hingga militer, dipertimbangkan untuk menanggapi referendum kemerdekaan Kurdistan dari Irak.

Dalam pidato di istana kepresidenan, Erdogan mengatakan Turki tidak akan segan menggunakan semua langkah yang bisa dilakukan jika jalan menuju perdamaian tidak bisa tercapai.

Diberitakan Reuters pada Selasa (26/9), dia mengatakan langkah-langkah yang dimaksud kemungkinan bisa melibatkan operasi darat dan udara.

Erdogan berharap Pemerintah Regional Kurdistan bisa berubah pikiran.

Dia juga sempat menyatakan Turki akan menutup perbatasan dengan Irak bagian utara.

Warga etnis minoritas Kurdi menggelar referendum kemerdekaan itu menentang peringatan dari Irak dan negara-negara tetangga.

Pemungutan suara yang tidak mempunyai kekuatan mengikat itu digagas oleh pemimpin veteran, Massud Barzani, sehingga memicu kemarahan Irak, Turki dan Iran.

Kedua negara tetangga khawatir kemerdekaan daerah semi-otonom itu akan memicu pemberontakan dari etnis minoritas Kurdi yang ada di wilayahnya.

Sementara itu, pemerintah Irak menolak berdialog dengan Kurdistan mengenai hasil referendum kemerdekaan karena dianggap tidak sesuai konstitusi.

Penolakan disampaikan setelah hasil penghitungan sementara menunjukkan sebagian besar suara jatuh ke pilihan "ya" atau merdeka.

Hasil resmi referendum ini sendiri baru akan diumumkan 72 jam setelah pemungutan suara berakhir pada 18.00 waktu setempat, Senin.

Credit cnnindonesia.com

Catalonia Ingin Merdeka, Walkot Barcelona Minta Mediasi Eropa

Ilustrasi bendera Spanyol. (Efraimstochter/Pixabay)

Jakarta, CB -- Wali Kota Barcelona Ada Colau meminta Uni Eropa untuk memediasi ketegangan terkait rencana referendum kemerdekaan Catalonia melalui artikel opini di surat kabar Inggris.

"Ini merupakan kewajiban saya sebagai wali kota ... untuk meminta Komisi Eropa membuka ruang mediasi antara pemerintah Spanyol dan Catalonia untuk mencari solusi ternegosiasi dan demokratis," tulisnya di harian Guardian, sebagaimana dikutip AFP, Kamis (28/9).

"(Barcelona) tidak ingin terjadi benturan dengan konsekuensi yang tak terduga. Saya yakin kebanyakan rekanan Eropa kami tidak menginginkan hal itu juga," kata dia.

Colau adalah salah satu orang yang menentang kemerdekaan Catalonia, tapi dia juga mengecam sikap "cuek" Perdana Menteri Marino Rajoy di Madrid. Menurutunya, hal tersebut memperburuk ketegangan dengan pemerintah regional Catalan.

Langkah hukum melawan pejabat Catalan "hanya akan meningkatkan ketegangan sosial dan menghalangi kemungkinan mencari cara keluar dari konflik," kata Colau.

"Pemerintah Spanyol telah membiarkan konflik Catalan tereskalasi dari masalah internal menjadi konflik Eropa," kata dia. Karena itu, Eropa tidak boleh "pasif" dalam persoalan Catalan.

"Mempertahankan hak fundamental warga Catalan melawan represi dari negara Spanyol sama dengan mempertahankan hak Spanyol dan warga Eropa."

Pemerintah Catalan telah bersumpah untuk tetap melakukan pemungutan suara Minggu ini, meski Madrid terus melancarkan tindakan tegas.

Peristiwa ini menjadi salah satu krisis terbesar Spanyol sejak akhir kediktatoran Jenderal Francisco Franco empat dekade silam.

Referendum ini pun memecah-belah Catalonia, daerah yang menjadi rumah bagi 7,5 juta warga sekaligus penyumbang seperlima ekonomi negara.

Credit cnnindonesia.com

Kelompok Bersenjata Rohingya Bantah Tudingan Pembantaian

Ilustrasi pengungsi Rohingya. (Reuters/Mohammad Ponir Hossain)

Jakarta, CB -- Kelompok bersenjata Pasukan Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) membantah tudingan pemerintah Myanmar terkait pembunuhan massal di Rakhine.

Tuduhan itu muncul setelah tentara Myanmar menemukan kuburan massal yang diduga berisi sekitar 100 jasad warga Hindu di Rakhine, pekan lalu.

Dalam pernyataan resmi perdananya itu, ARSA juga membantah kelompoknya memicu krisis kemanusiaan yang diperkirakan telah menewaskan 1.000 orang sejak akhir Agustus lalu.

"ARSA secara mentah membantah bahwa anggota kami melakukan pembunuhan, kekerasan seksual, atau rekrutmen paksa di Rakhine pada 25 Agustus lalu," kata kelompok bersenjata itu melalui akun Twitter, Kamis (28/9).

Mereka meminta tentara berhenti menjadikan kelompoknya sebagai kambing hitam kekerasan dan mendesak pemerintah membuka akses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM di Rakhine.

"Rezim militer dan pemerintah Myanmar harus berhenti menyalahkan [ARSA].

"Arsa akan melakukan penyelidikan menyeluruh dan mengeluarkan pernyataan rinci dari waktu ke waktu sehubungan dengan kejahatan perang dan genosida serta pembersihan etnis yang tengah dilakukan rezim militer brutal Myanmar terhadap warga Arakan [Rohingya]," kicau ARSA.

Selama ini, pemerintah Myanmar menuding ARSA sebagai dalang di balik kekerasan dan krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine sejak akhir Agustus lalu.

Serangan kelompok bersenjata terhadap sejumlah pos polisi pada 25 Agustus lalu di Rakhine dijadikan alasan militer untuk melakukan operasi pembersihan di wilayah itu.

Alih-alih menangkap pelaku penyerangan, militer diduga malah menyiksa, membunuh, hingga membakar desa-desa warga Rohingya di Rakhine.

Selain diperkirakan telah menewaskan 1.000 orang, konflik ini juga menyebabkan ratusan ribu lainnya melarikan diri keluar Myanmar.

Credit cnnindonesia.com

Guterres: Kekerasan di Myanmar bisa meluas

Pengungsi Rohingya berjalan di jalan berlumpur setelah menyebrangi perbatasan Bangladesh-Myanmar di Teknaf, Bangladesh, Minggu (3/9/2017). (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

... Kegagalan untuk menangani kekerasan sistematis ini bisa berakibat pada meluasnya (kekerasan) ke Rakhine pusat, tempat 250.000 Muslim kemungkinan terpaksa mengungsi...

Markas Besar PBB, New York (CB) - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, Kamis, memperingatkan, kekerasan terhadap muslim Rohingya Myanmar di Rakhine utara bisa meluas ke Rakhine tengah, tempat 250.000 orang terancam kehilangan tempat tinggal.

Guterres berbicara pada sidang untuk membahas masalah Myanmar, yang pertama kalinya selama delapan tahun digelar secara terbuka.

Pada kesempatan itu, Guterres mengatakan, masalah Rohingya telah berubah menjadi "darurat pengungsi yang paling cepat meningkat, juga suatu mimpi buruk terhadap kemanusiaan dan hak asasi manusia."

"Kami telah menerima gambaran mengerikan (berdasarkan pengakuan, red) dari mereka yang lari menyelamatkan diri, sebagian besar perempuan, anak-anak dan manula," tutur Guterres.

"Pengakuan yang mereka berikan ini mengarah pada kekerasan yang sangat parah serta pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, termasuk penembakan tanpa pandang bulu, penggunaan ranjau darat terhadap warga sipil serta kekerasan seksual."

Sudah lebih dari 500.000 Muslim Rohingya pergi mengungsikan diri ke Bangladesh bulan lalu sejak para pemberontak menyerang pos-pos keamanan di dekat perbatasan. Serangan itu memicu pembalasan sengit dari militer Myanmar, yang disebut Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai pembersihan etnis.

Swedia, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Mesir, Senegal, dan Kazakhstan adalah negara-negara yang meminta agar Dewan Keamanan bersidang pada Kamis untuk membahas masalah Myanmar.

Guterres menuntut agar akses segera dibuka bagi bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah yang terdampak kekerasan.

"Kegagalan untuk menangani kekerasan sistematis ini bisa berakibat pada meluasnya (kekerasan) ke Rakhine pusat, tempat 250.000 Muslim kemungkinan terpaksa mengungsi," kata Guterres.

"Krisis ini telah menimbulkan berbagai implikasi bagi negara-negara bagian tetangga Rakhine serta ke wilayah lebih luas, termasuk risiko kemunculan konflik antarmasyarakat. Jangan kaget kalau diskriminasi yang telah berlangsung berpuluh-puluh tahun serta standar ganda dalam perlakuan terhadap Rohingya akan membuka peluang bagi praktik radikalisasi," katanya.

Credit antaranews.com

PBB lihat kemungkinan terobosan dalam pengiriman bantuan buat Rohingya

Stephane Dujarric (un.org)

PBB, New York (CB) - Para pejabat PBB berharap kunjungan yang dijadwalkan oleh kepala lembaga PBB di Myanmar ke Negara Bagian Rakhine di Myanmar Utara, tempat tinggal pengungsi Rohingya, akan menjadi terobosan bagi pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah itu.

Juru Bicara PBB Stephane Dujarric pada Rabu (27/9) mengatakan kepala beberapa lembaga PBB di Myanmar dijadwalkan ikut dalam perjalanan yang ditaja pemerintah ke Negara Bagian Rakhine di Myanmar Utara pada Kamis.

"Kami sejak dulu selalu menggaris-bawahi dan menekankan keprihatinan kami mengenai akses kemanusiaan terbatas di daerah itu," kata Dujarric kepada wartawan di Markas Besar PBB, New York, sebagaimana dikutip Xinhua, di Jakarta, Kamis.

"Jadi, kami menyambut baik gagasan ini sebagai langkah pertama dan kami benar-benar berharap itu akan mengarah kepada akses yang jauh lebih luas dan lebih lebar."

Beberapa badan PBB telah dihalangi sejak 25 Agustus melakukan pekerjaan di daerah tersebut, sehingga mereka tak bisa mengatur serta membagikan bantuan, kata Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengungsi Filippo Grandi kepada wartawan di Markas PBB di Jenewa, Swiss, pada Rabu pagi. Ia baru saja kembali dari kunjungan ke Bangladesh, yang menampung lebih dari 700.000 pengungsi Rohingya.

Sejak 25 Agustus pekerjaan PBB telah dipercayakan kepada Komite Palang Merah Internasional sebagai tindakan sementara, kata Grandi. Namun, Palang Merah juga memiliki masalah untuk memasuki daerah yang paling memerlukan bantuan, katanya.

Credit antaranews.com

Sri Lanka kecam biksu yang menyerang warga Rohingya

Seorang perempuan pengungsi Rohingya yang kelelahan menyentuh pantai setelah menyebrangi perbatasan Bangladesh-Myanmar dengan kapal melalui Teluk Bengal, di Shah Porir Dwip, Bangladesh, Senin (11/9/2017). (REUTERS/Danish Siddiqui)

Kolombo (CB) - Pemerintah Sri Lanka, Rabu (27/9), mengecam sekelompok biksu Buddha radikal yang menyerang pengungsi Rohingya dan menyebutnya "binatang".

Juru bicara kabinet Rajitha Senaratne mengatakan bahwa pemerintah mengecam serangan pada Selasa ke sebuah rumah perlindungan PBB tempat 31 pengungsi Rohingya, termasuk 16 anak dan tujuh perempuan, diberi tempat tinggal.

"Sebagai seseorang yang beragama Buddha, saya malu atas apa yang terjadi," ujar Senaratne kepada wartawan.

"Ibu yang membawa anak-anak kecil dipaksa keluar dari tempat perlindungan mereka yang diserang oleh gerombolan yang dipimpin segelintir biksu," katanya.

Massa tersebut menghancurkan pintu bangunan bertingkat di dekat ibu kota Kolombo, memecahkan jendela dan perabotan saat pengungsi yang ketakutan berkumpul di lantai atas.

Tidak ada laporan korban jiwa di antara pengungsi, yang kemudian dibawa ke lokasi lain, tetapi dua petugas kepolisian mengalami cedera dan dibawa ke rumah sakit.

Senaratne mengatakan bahwa polisi telah diperintahkan untuk mengambil tindakan pendisiplinan terhadap petugas yang tidak berusaha mengendalikan massa.

"Ini bukan yang diajarkan Buddha. Kita harus menunjukkan belas kasihan kepada para pengungsi ini. Biksu yang melakukan serangan itu sebenarnya bukan biksu, tetapi binatang," katanya.

Biksu Buddha Sri Lanka memiliki hubungan dekat dengan rekan ultranasionalis mereka di Myanmar. Keduanya telah dituding mendalangi aksi kekerasan terhadap minoritas muslim di kedua negara, demikian AFP.

Credit antaranews.com

Senator desak Trump bertindak soal muslim Rohingya

Seorang pengungsi pria Rohingya menarik seorang anak kecil saat mereka berjalan ke pantai setelah menyebrangi perbatasan Bangladesh-Myanmar dengan kapal melalui Teluk Bengal, di Shah Porir Dwip, Bangladesh, Minggu (10/9/2017). (REUTERS/Danish Siddiqui)

...

Washington (CB) - Sekelompok senator dari Partai Republik dan Partai Demokrat, Kamis, mendesak pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, agar menggunakan pengaruhnya untuk membantu penanganan krisis Rohingya di Myanmar dan Bangladesh.

Dalam krisis itu, lebih dari 480.000 orang terpaksa mengungsi dari Myanmar.

Sepucuk surat yang sempat dibaca Reuters menunjukkan, empat senator asal Republik dan 17 Demokrat dari Senat, yang beranggotakan 100 orang, membubuhkan tanda tangannya untuk mendesak pemerintahan Trump.

Para anggota itu juga meminta Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson, serta Kepala Badan Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional, Mark Green, agar memberikan bantuan kemanusiaan lebih banyak.

"Walaupun sudah dikecam dunia internasional, pihak berwenang Burma (Myanmar) masih saja membantah (melakukan) kekejaman," demikian bunyi surat itu.

Surat juga mencatat bahwa undang-undang Amerika Serikat yang berlaku saat ini, termasuk UU Global Magnitsky, memungkinkan Trump untuk mengeluarkan sanksi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran hebat terhadap hak asasi manusia.

Credit antaranews.com

Korea Utara bantah tuduhan kematian mahasiswa AS akibat penyiksaan

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. (KCNA via REUTERS)

Seoul (CB) - Korea Utara, menyatakan, mahasiswa Amerika Serikat, Otto Warmbier, tidak disiksa selama 17 bulan ditahan. Mereka katakan ini sehari setelah dokter koroner Ohio menyatakan kematian Warmblier diakibatkan kekurangan oksigen dan darah ke otak oleh cedera yang tidak diketahui.

Warmbier dihukum 15 tahun kerja paksa karena mencoba mengambil barang yang mengandung slogan propaganda dari hotelnya, kemudian mahasiswa Universitas Virginia tersebut ditahan oleh Korea Utara sejak Januari 2016 sampai dibebaskan pada 15 Juni.

Warmbier meninggal beberapa hari setelah tiba di Amerika Serikat, dan orangtuanya mengatakan anak mereka telah disiksa saat berada di Korea Utara.

Korea Utara telah memberikan perawatan medis kepada Warmbier meskipun sedang menyatakan permusuhannya dengan Amerika Serikat, dan mengklaim tindakan penyiksaan merupakan fitnah tanpa dasar yang ditujukan untuk melawan Korut, demikian juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara, seperti yang dikutip kantor berita negara KCNA.

Credit antaranews.com

Trump tuduh Korut siksa mahasiswa AS Otto Warmbier

Mahasiswa Amerika Serikat Otto Warmbier menangis di ruang sidang di sebuah lokasi tak disebutkan di Korea Utara, dalam foto yang dirilis Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) di Pyongyang, Rabu (16/3/16). Mahkamah Agung Korea Utara menhukum Warmbier, mahasiswa Universitas Virginia berusia 21 tahun, yang ditahan saat sedang berkunjung tersebut, 15 tahun kerja paksa atas kejahatan menentang negara. (REUTERS/KCNA/djo/16)

Washington (CB) - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa (26/9) menuduh Korea Utara (Korut) menyiksa mahasiswa AS yang ditahan di sana, mengatakan bahwa pemuda itu "disiksa di luar batas".

Otto Warmbier (22) meninggal pada Juni beberapa hari setelah dipulangkan dalam kondisi koma secara misterius, menyusul penahanan lebih dari setahun di penjara Korea Utara.

Trump sebelumnya menyalahkan rezim brutal Pyongyang atas penderitaan Warmbier, namun itu pertama kalinya sang presiden secara publik menuduh Korea Utara melakukan penyiksaan dalam kasus tersebut.

Para pejabat AS mengatakan Trump secara pribadi terkejut dengan kematian Warmbier dan komentarnya pada Selasa menambah tekanan terhadap rezim Kim Jong-Un.

Warmbier terbukti bersalah atas pelanggaran terhadap negara karena mencoba mencuri poster propaganda dari sebuah hotel Pyongyang dan dijatuhi hukuman kerja paksa 15 tahun.

"Otto disiksa di luar batas oleh Korea Utara," ujar Trump di Twitter.

Pesannya diunggah menyusul penyiaran wawancara dengan orangtua Warmbier.

"Mereka menculik Otto, mereka menyiksanya, mereka sengaja melukainya. Mereka bukan korban, mereka teroris," kata Fred Warmbier ayah Otto pada Selasa dalam acara "Fox and Friends", demikian AFP.

Credit antaranews.com

Trump tak layak jadi presiden, kata mayoritas responden sebuah survei

Donald Trump (REUTERS/David Becker)

Washington (CB) - Menurut sebuah survei oleh Quinnipiac University, mayoritas responden mengaku Donald Trump tidak layak menjadi presiden Amerika Serikat dan hanya 36 persen setuju dengan kinerja sang kepala negara di Gedung Putih.

Opini rakyat AS sangat ditentukan oleh partai, jenis kelamin dan ras terkait apakah Trump layak menjabat sebagai presiden, menurut survei yang dirilis pada Rabu (27/9) waktu setempat.

Sebagian besar dari mereka sepakat Trump harus berhenti mengeluarkan pernyataan melalui Twitter.

Sebanyak 69 persen dari 1.412 pemilih yang disurvei secara nasional oleh Quinnipiac menyatakan Trump harus berhenti menggunakan Twitter, sementara 26 persen pemilih mengaku mendukung sang presiden untuk terus melontarkan pernyataan di jejaring sosial tersebut.

Secara keseluruhan, 56 persen responden mengatakan Trump tidak layak menjabat sebagai presiden sementara 42 persen berpendapat ia layak memimpin.

Sebanyak 94 persen pendukung Partai Demokrat mengatakan Trump, yang merupakan kader Republik, tidak layak menjadi presiden sementara lima persen koresponden mengaku ia layak.

84 persen pendukung Republik mengatakan Trump layak memimpin AS sementara 14 persen mengatakan tidak layak.

Sejumlah 49 persen pria AS mengaku Trump layak memimpin sementara 49 persen lainnya mengaku tidak layak. Margin untuk koresponden perempuan yakni 63 persen mengaku layak dan 35 persen mengaku tidak layak.

Sebanyak 50 persen koresponden masyarakat kulit putih mengaku Trump layak menjadi presiden sementara 48 persen mengaku ia tidak layak.

Mayoritas warga kulit hitam mengatakan Trump tidak layak menjadi pemimpin mereka, dengan margin 94 persen berbanding empat persen.

Sebagian besar warga Hispanik dengan margin 60 berbanding 40 persen mengaku Trump tidak layak berada di Gedung Putih.

57 persen dari mereka yang disurvei mengatakan tidak setuju dengan pekerjaan yang dilakukan Trump sebagai presiden dengan 36 persen mengatakan setuju.

Sejumlah 51 persen mengatakan malu memiliki Trump di Gedung Putih sementara 27 persen mengatakan bangga.

"Tidak ada yang terbalik," kata Tim Malloy, asisten direktur Poll Universitas Quinnipiac.

"Presiden Donald Trump harus menghadapi kenyataan keras bahwa mayoritas pemilih Amerika merasa bahwa dia tidak layak untuk bertugas di kantor tertinggi di negeri ini," imbuhnya.

Jajak pendapat tersebut, yang dilakukan pada 21 hingga 26 September memiliki margin error plus atau minus 3,1 poin persentase, demikian AFP.

Credit antaranews.com