CB, Jakarta - Isu tentang kiamat kembali beredar. Kali ini fenomena Black Moon atau Bulan Hitam yang terjadi pada 30 September di Belahan Bumi Barat, disebut-sebut menjadi awal kehancuran Bumi.
Menurut pencetus teori konspirasi seperti dilansir oleh Inquisitr,
ramalan Bulan Hitam akan dipenuhi pada 30 September dan menjadi awal
kehancuran dunia. Namun, para ilmuwan membantah rumor tersebut.
Lalu apa sebenarnya Bulan Hitam itu?
Dikutip dari Space.com, Rabu (28/9/2016), Bulan Hitam adalah
bulan baru ke dua yang terjadi dalam satu bulan kalender. Hal itu
berkebalikan dengan fenomena Blue Moon, yakni bulan purnama ke dua yang terjadi dalam satu bulan kalender.
"Bulan Hitam adalah fenomena langit yang jarang, biasanya terjadi sekitar 32 bulan sekali," ujar Joe Rao dari Space.com.
Menurut AccuWeather, fenomena Bulan Hitam terakhir kali terjadi pada Maret 2014.
Seperti halnya bulan baru lain, Bulan Hitam tak dapat diamati. Hal tersebut terjadi karena sisi Bulan yang diterangi sinar Matahari menjauh dari Bumi, sehingga sisi yang terlihat dari Bumi seluruhnya berada dalam bayangan.
Blue Moon yang terjadi pada 31 Juli 2015 di Washington, Amerika Serikat (NASA/Bill Ingalls)
"Black moon hanya istilah bulan baru ke dua dalam satu bulan. Awal
September yang pertama dan akhir September. Tidak teramati. Itu hanya
istilah," jelas Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
(LAPAN), Thomas Djamaluddin, kepada Liputan6.com.
Namun karena Bulan sangat gelap, malam terjadinya Bulan Hitam merupakan waktu yang tepat untuk mengamati bintang.
Bulan Hitam akan terjadi pada Jumat, 30 September 2016, pukul 20.11
waktu setempat bagi mereka yang tinggal di Bumi Belahan Barat, yakni
Amerika Utara dan Selatan.
Untuk Belahan Timur, seperti Eropa, Afrika, Asia, dan Australia,
bulan baru akan terjadi pada malam hari tanggal 1 Oktober. Jadi untuk
bagian Bumi tersebut, yang terjadi bukanlah bulan baru kedua, tapi yang
pertama.
Akibat hal tersebut, Bulan Hitam di Belahan Timur baru akan terjadi
pada 30 Oktober, dan 31 Oktober untuk benua Asia, Jepang, Australia, dan
Selandia Baru.
Dilansir dari Huffington Post, fenomena Bulan Hitam akan terjadi lagi di Belahan Barat pada Juli 2019.
Bulan Biru dan Merah Darah
Tak hanya hitam. Bulan bisa juga 'biru' atau merah serupa darah.
Dalam bahasa Inggris ada istilah 'Once in a Blue Moon.' Ini adalah ekspresi tentang sesuatu yang jarang, langka, bahkan absurd.
Biasanya tiap tahun, Bumi mengalami 12 kali purnama. Setiap bulan.
Tapi di beberapa kali kesempatan, Bumi mendapatkan purnama ekstra. Hal
ini terjadi karena ketidaksinkronan antara rotasi Bulan dan Bumi.
Bulan berotasi 29 hari, sementara Bumi 30 hari--kecuali Februari.
Itulah yang menyebabkan purnama hadir dua kali dalam sebulan. Dan
menurut perhitungan, blue moon terjadi tiap 2,7 tahun sekali, demikian
seperti ditulis oleh SPACE.
Gerhana
bulan kali ini adalah bagian dari rangkaian 4 gerhana bulan total yang
berurutan (gerhana bulan tetrad). Dua gerhana terjadi pada 2014 dan dua
lainnya pada 2015, Jakarta, (8/10/14).(Liputan6.com/Johan Tallo)
Ada sebuah artikel di majalah Sky & Telescope terbitan tahun
1943 yang menuliskan artikel tentang bulan ekstra dalam kalender
Masehi. Ditulis oleh Lawrence J. Lafleur. Ia menemukan sebuah fotokopi
almanak tahun 1937. Di almanak itu tertulis 'blue moon' dan penjelasan
tentangnya.
Di almanak tersebut tertulis, "Ini adalah sebuah kebetulan yang tidak
menguntungkan, terutama buat para pendeta yang menyiapkan festival
bulan purnama tiap bulannya, terpaksa melakukan dua kali karena terdapat
dua bulan purnama dalam satu bulan."
"Ada tujuh bulan biru di kalendar Lunar tiap 19 tahun," lanjut
almanak itu, "Di masa lalu, para pembuat almanak menemukan banyak
kesulitan mengkalkulasi kapan terjadi Blue Moon dan ketidakpastian ini
menciptakan istilah 'once in a blue moon.'
"Biru pada Blue Moon tidak merujuk pada warna, dalam Bahasa Inggris kuno 'biru' sebelum kata benda berarti 'pengkhianat.
'Disebut 'pengkhianat' karena bulan purnama seharusnya datang tiap
satu bulannya, di mana Bulan terlihat besar dan berwarna putih pucat.
Maka, purnama kedua dianggap 'pengkhianat'.
Hal berbeda terjadi pada bulan merah darah.
Efek merah muncul karena cahaya matahari yang mengenai Bulan tertutup
Bumi. Tetapi atmosfer Bumi masih membiaskan cahaya merah dari Matahari
itu, sehingga Bulan tidak gelap total.
"Saat cahaya matahari mengenai atmosfer Bumi, maka cahayanya akan
dibiaskan. Hasil pembiasan ini yang membuat Bulan menjadi terlihat
berwarna merah," ujar Thomas.
Second Secretary Urusan Ekonomi di Misi
Permanen Republik Indonesia untuk PBB di New York, Nara Masista
Rakhmatia yang menjawab tudingan pelanggaran HAM enam negara Pasifik di
Papua.
CB, JAKARTA -- Ada yang berbeda pada Sidang
Majelis Umum PBB, Senin (26/9) lalu. Seorang diplomat junior Indonesia
menjawab tudingan enam pemimpin negara Pasifik soal pelanggaran hak
asasi manusia dengan berani dan tegas.
Delegasi dari Kepulauan
Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu dan Tonga, semua
menyatakan keprihatinan atas provinsi yang terletak di bagian barat
Pulau Papua Nugini dan merupakan rumah bagi sebagian besar populasi
warga Melanesia.
Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye
Sogavare mengatakan, dugaan pelanggaran hak asasi manusia di provinsi
Papua Barat terkait dengan dorongan untuk memerdekakan diri. "Kekerasan
HAM di Papua Barat dan upaya untuk menentukan diri sendiri di Papua
Barat adalah dua sisi dari koin,” katanya.
Second
Secretary Urusan Ekonomi di Misi Permanen Republik Indonesia untuk PBB
di New York, Nara Masista Rakhmatia (34 tahun) menjawab dengan
mengatakan tudingan itu jelas mencerminkan ketidakpahaman mereka
terhadap sejarah, situasi saat ini dan perkembangan progresif di
Indonesia, termasuk di Provinsi Papua dan Papua Barat, serta manuver
politik yang tidak bersahabat dan retoris.
"Kami menolak mentah-mentah sindiran terus-menerus dalam pernyataan mereka," kata Nara tak gentar.
Dia
menambahkan, pernyataan bernuansa politik mereka itu dirancang untuk
mendukung kelompok-kelompok separatis di provinsi tersebut yang begitu
bersemangat terlibat mengganggu ketertiban umum dan melakukan serangan
teroris bersenjata terhadap warga sipil dan petugas keamanan.
"Pernyataan
negara-negara tersebut benar-benar melanggar tujuan dan maksud piagam
PBB dan melanggar prinsip hukum internasional tentang relasi
persahabatan antarnegara serta kedaulatan dan integritas teritori suatu
negara," ujarnya.
Dia menyesalkan tindakan negara Pasifik yang menyalahgunakan sidang
Majelis Umum PBB untuk mengajukan agenda domestik mereka, dan bagi
beberapa negara untuk mengalihkan perhatian dari persoalan politik dan
sosial di negara mereka.
Menurut Nara, sikap negara-negara itu
meremehkan piagam PBB dan membahayakan kredibilitas majelis. Nara juga
menyatakan komitmen Indonesia terhadap HAM tidak perlu dipertanyakan.
Dia
menjabarkan Indonesia adalah anggota pendiri Dewan HAM PBB. Indonesia
sudah menjadi anggota dewan tersebut selama tiga periode sebelumnya.
Saat Ini Indonesia menjadi anggota keempat kalinya.
Indonesia
adalah penggagas komisi HAM antarpemerintah ASEAN dan komisi independen
permanen OIC. Indonesia sudah meratifikasi delapan dari sembilan
instrumen utama HAM.
"Semuanya terintegrasi dalam sistem hukum
nasional kami, dibanding hanya empat oleh Kepulauan Solomon dan lima
oleh Vanuatu," kata Nara, suaranya tenang dan tegas.
Dengan
bahasa Inggris yang fasih, dia mengatakan Indonesia ada di antara
segelintir negara yang memiliki Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia
juga memiliki Komnas HAM yang aktif dan kuat sejak 1993, masyarakat
sipil yang aktif dan media yang bebas
Nara menuturkan Indonesia
adalah negara demokrasi yang dinamis. "Hampir mustahil pelanggaran HAM
terjadi tanpa diketahui dan diperiksa," ujarnya.
Dalam penutup
pernyataannya, ia mengutip suatu pepatah di kawasan Asia Pasifik.
"Ketika seseorang menunjukkan jari telunjuknya pada yang lain,
jempolnya secara otomatis menunjuk pada wajahnya sendiri. Terima
kasih," kata Nara sambil mengacungkan tangannya.
Nara Masista Rakhmatia, seorang pejabat di misi
tetap Indonesia untuk PBB, pada gilirannya berbicara menuduh
negara-negara Kepulauan Pasifik telah mengganggu kedaulatan nasional
Indonesia.
CB, MELBOURNE -- Negara-negara di Kepulauan
Pasifik mengkritik catatan HAM Indonesia di Papua dan Papua Barat.
Mereka menggunakan kesempatan berpidato di Majelis PBB untuk mendesak
dilakukannya penentuan nasib sendiri di wilayah tersebut.
Komentar ini mendapatkan respons yang kuat dari delegasi Indonesia
yang mengatakan kritik itu bermotif politik dan dirancang untuk menarik
perhatian dari masalah di negara mereka sendiri. Delegasi dari Kepulauan
Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu dan Tonga, semua
menyatakan keprihatinan atas provinsi yang terletak di bagian barat
Pulau Papua Nugini dan merupakan rumah bagi sebagian besar populasi
warga Melanesia.
Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare mengatakan,
dugaan pelanggaran hak asasi manusia di provinsi Papua Barat terkait
dengan dorongan untuk memerdekakan diri. "Kekerasan HAM di Papua Barat
dan upaya untuk menentukan diri sendiri di Papua Barat adalah dua sisi
dari koin,” katanya.
"Banyak laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat
menekankan kuat dan melekatnya antara hak untuk menentukan nasib sendiri
yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran langsung terhadap hak asasi
manusia oleh Indonesia, dan upaya untuk meredakan segala bentuk
oposisi."
Pelanggaran kedaulatan dan integritas teritorial
Seorang
pejabat di misi tetap Indonesia untuk PBB, Nara Masista Rakhmatia, pada
gilirannya berbicara menuduh negara-negara Kepulauan Pasifik telah
mengganggu kedaulatan nasional Indonesia. "Laporan bermotif politik
mereka dirancang untuk mendukung kelompok-kelompok separatis di provinsi
Papua Barat, yang telah secara konsisten terlibat dalam menghasut
kekacauan publik dan dalam melakukan serangan teroris bersenjata,"
katanya.
"Ini adalah bentuk pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah
negara kami. Hal ini sangat disesalkan dan berbahaya bagi negara-negara
ini untuk menyalahgunakan forum PBB, termasuk sidang pada Agustus ini.
Negara-negara ini menggunakan Majelis Umum PBB untuk memajukan agenda
domestik mereka, dan bagi beberapa negara menggunakan forum ini untuk
mengalihkan perhatian dari masalah politik dan sosial di dalam negeri
mereka sendiri," katanya.
Kawasan yang merupakan bekas koloni Belanda, Papua Barat, telah
berada di bawah pemerintahan Indonesia sejak 1969 melalui sebuah
referendum kontroversial yang diawasi oleh PBB. Pendukung kemerdekaan
mengatakan, pemungutan suara itu, yang juga dikenal sebagai Pepera,
tidak sah dan karenanya referendum kedua mengenai kemerdekaan wilayah
itu perlu diadakan.
Ketegangan atas pemerintahan Indonesia di kawasan itu telah memicu
konflik separatis panjang di wilayah yang kaya sumber daya, dan
kekuasaan Indonesia atas provinsi ini juga telah menimbulkan berbagai
tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.
Sebuah laporan misi pencari fakta yang dirilis oleh Keuskupan Agung
Katolik Brisbane pada Mei lalu menggambarkan situasi di sana sebagai
genosida yang bergerak lambat, dan menjelaskan rincian tuduhan
terjadinya penyiksaan yang meluas dan juga pelecehan. Indonesia telah
berulang kali membantah klaim pelanggaran hak asasi manusia.
Budi Hernawan, seorang dosen di Sekolah Tinggi Diplomasi Paramadina
Jakarta dan Research Fellow di Pusat Lintas Keyakinan dan Perdamaian,
Abdurrahman Wahid, di Universitas Indonesia di Jakarta, telah bekerja
selama lebih dari satu dekade pada isu-isu hak asasi manusia di Papua
untuk Katolik keuskupan Jayapura.
Hernawan mengatakan, Indonesia memiliki mekanisme untuk melindungi
hak asasi manusia di tingkat nasional dan provinsi, tetapi tidak ada
bukti bahwa mekanisme ini telah efektif dalam menangani isu-isu hak
asasi manusia di Papua dan Papua Barat. "Sejauh ini kita belum melihat
adanya kemajuan dari pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah ini,
sehingga respons dari delegasi Indonesia di New York tidak mencerminkan
kenyataan di lapangan,” katanya.
Warga mengibarkan bendera Turki saat berkumpul
di Lapangan Taksim, Sabtu, 16 Juli 2016. Warga turun ke jalan menolak
aksi kudeta terhadap Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
CB, ISTANBUL -- Dewan Keamanan Nasional (MGK)
Turki menyerukan perpanjangan status darurat yang diberlakukan setelah
kudeta militer pada 15 Juli lalu. Hingga kini sudah ada 32 ribu
tersangka yang ditahan atas peristiwa tersebut.
MGK mengatakan,
status darurat harus diperpanjang untuk memastikan demokrasi, supremasi
hukum, dan hak-hak kebebasan warga negara bisa terlindungi. Hal itu
disampaikannya dalam pertemuan dengan Presiden Turki Recep Tayyip
Erdogan di istana presiden, Ankara.
Status darurat membuat
Pemerintah memberikan tindakan hukum yang keras dalam sejarah modern
Turki. Keadaan tersebut juga meningkatkan kewaspadaan negara-negara di
Uni Eropa dan Amerika Serikat terhadap Turki.
Dilansir dari Strait Times,
Erdogan menyatakan Turki dalam status darurat selama tiga bulan,
setelah kudeta gagal dilakukan oleh militer. Dengan demikian, status
darurat akan berakhir pada pertengahan Oktober.
Pernyataan yang
diungkapkan MGK menjadi sinyal akan diperpanjangnya status darurat di
Turki. Namun, belum diketahui perpanjangan status darurat tersebut akan
kembali berlangsung selama tiga bulan.
Sejumlah aktivis menuduh
Pemerintah Turki mencoba mengikis hukum dengan diberlakukannya status
darurat. Meski demikian, pihak berwenang menepis hal itu dan mengatakan
ada langkah yang harus ditempuh pemerintah untuk menghukum pendukung
Fethullah Gulen, yang dituduh ada dibalik kudeta.
Secara terpisah, dewan merekomendasikan 15 Juli sebagai Hari Demokrasi dan Kebebasan yang dirayakan tahunan di Turki.
Menteri
Kehakiman Turki Bekir Bozdag mengatakan sekitar 70 ribu orang berada
dalam penyelidikan pascakudeta. Sedikitnya 32 ribu orang telah resmi
ditahan.
Jakarta - Pemerintah lewat Kementerian BUMN sedang menyiapkan pembentukan holding BUMN migas. PT Pertamina (Persero) akan menjadi induk perusahaan, dan di bawahnya ada PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).
Deputi Kementerian BUMN Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha, Aloysius Kiik Ro mengatakan, dalam holding
tersebut akan ada pemisahan usaha antar BUMN migas. Pertamina hanya
akan bermain di bisnis hulu, sedangkan PGN akan bermain di bisnis hilir
gas.
Karena itu, Pertagas selaku anak usaha Pertamina yang berbisnis gas, akan diserahkan kepada PGN dan dilebur.
"Pertagas
kan hilir ya, ya sudah diserahkan ke PGN ya," kata Aloysius di Gedung
Patra Jasa, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (28/9/2016).
Nantinya, saham milik pemerintah di PGN akan diserahkan kepada Pertamina dengan skema inbreng,
dan pemerintah hanya menyisakan 1% saja sahamnya di PGN. Meski begitu,
PGN tetap mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka.
"Jadi yang di-inbreng
itu sahamnya bukan aset. PGN itu tetap perusahaan terbuka, tidak
dimerger. Merger itu gabung misalnya itu antar bank lama kemudian
dimerger menjadi satu Bank Mandiri. Ini holding, Pertamina di
atas, PGN di bawah tetap berstatus terbuka, tetap PT sendiri, bisnisnya
itu yang diatur ulang. Nah mana lagi coba yang konflik," papar Aloysius.
Dia
mengatakan, pemisahan bisnis hulu dan hilir antara Pertamina dan PGN
ini dilakukan agar lebih efisien, dan ujungnya harga gas bisa lebih
murah.
"Kenapa orang komplain harga gas mahal, kalau kita bikin
di sana pipa, bangun juga di sini, pipanya itu berjejer jelas mahal.
Kenapa tidak pakai sama-sama satu. Nah kalau jadi grup pasti lebih mudah
untuk dikoordinasikan," jelas Aloysius.
Jakarta - Pemerintah akan membentuk holding BUMN migas. Holding ini melibatkan PT Pertamina, PT Pertagas (anak usaha Pertamina), dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).
Dalam holding ini Pertamina akan menjadi induknya. Lantas, bagaimana persiapan menuju terbentuknya holding ini?
"Holding
bagus. Saya komunikasi terus, kita kerja sama dalam suatu gugus tugas
komunikasi publik. Semua anggotanya adalah sekper-sekper (sekretaris
perusahaan) yang akan menjadi holding," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro, di Patra Jasa, Kuningan, Rabu (28/9/2016).
"Kita
udah rapat secara kontinyu dan kita dari tim komunikasi menyiapkan
segala macam tataran untuk nanti bisa menjelaskan secara bersama-sama
kepada publik tahapan-tahapan holding. Koordinasinya bagus," lanjut
Wianda.
Wianda menambahkan, keputusan akhir dari holding ini tetap ada di tangan Kementerian BUMN. Sedangkan BUMN yang terlibat dalam holding ini bertugas menyiapkan segala sesuatunya agar pembentukan berjalan lancar.
"Kalau
keputusan di Kementerian BUMN. Saya pelaksana bersama dengan
sekper-sekper BUMN yang lain, bertugas menyiapkan hal-hal yang
diperlukan apabila holding ini sudah keluar PP (Peraturan Pemerintah). Kita bisa jalan dengan baik," tutup Wianda.
Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Pariwisata,
Arief Yahya meresmikan holding BUMN perhotelan di bawah bendera Hotel
Indonesia Grup (HIG). HIG yang terdiri dari sinergi antar hotel yang
dalam tahap pertama ini ada PT Hotel Indonesia Natour (HIN), PT
Patrajasa (anak usaha PT Pertamina), PT Aero Wisata (anak usaha PT
Garuda Indonesia Tbk), Taman Wisata Candi, dan Pegadaian.
Dalam
kesempatan ini Rini berpesan agar BUMN tidak saling 'cakar-cakaran',
tetapi harus saling bersinergi dan kompak agar memiliki kekuatan untuk
tumbuh.
"Keluarga ini harus saling mendukung bukan main
cakar-cakaran. Ada Sinarmas chairmannya itu Widjaja, nah grup itu mereka
sinergi loh di dalamnya semua mereka bisa kuat," kata Rini.
Dia juga mencontohkan beberapa BUMN yang sempat berselisih satu sama lain.
"Masa
kita BUMN nggak bisa jadi grup BUMN, Pertagas masih berantem dengan
PGN, PLN berantem dengan Pertamina urusan geotermal. Jangan dong nanti
orang ketiga yang ambil untung," tutur Rini
"Kita punya tangung jawab di sini untuk membuat BUMN itu kuat lincah besar profesional dan sustainable sampai anak cucu kita, tapi bagaimana kita membuat anak usaha kita bagus untuk cicit kita," Lanjut Rini.
Ke depan, Rini menambahkan, akan ada holding yang menyatukan antara properti dan transportasi. Hal itu agar wisatawan yang datang dapat dilayani dengan bisnis holding
ini. Misalnya wisatawan menginap di hotel milik BUMN dan jika
berpergian ke Bandung bisa menggunakan transportasi kereta cepat Bandung
atau dari bandara menggunakan bus Damri ke tempat tujuan.
Pesan Rini ke Pertamina-PLN dan Pertagas-PGN: Jangan Berantem
Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno
menyampaikan pesan khusus ke 4 BUMN. Keempatnya adalah PT Pertamina, PT
PLN, PT Pertagas (anak usaha Pertamina), dan PT Perusahaan Gas Negara
Tbk (PGN).
Pesan ini disampaikan dalam acara peresmian holding
BUMN perhotelan. Acara ini dihadiri pula Menteri Pariwisata, Arief
Yahya. Dalam pesannya, Rini meminta keempat BUMN itu jangan berantem
lagi.
"Masa kita BUMN nggak bisa jadi grup BUMN.
Pertagas masih berantem dengan PGN, PLN berantem dengan Pertamina urusan
geothermal. Jangan dong, nanti orang ketiga yang ambil untung," ujar
Rini di Patra Jasa, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/9/2016).
"Kita punya tanggung jawab di sini untuk membuat BUMN itu kuat, lincah, besar, profesional dan suistainable sampai anak cucu kita. Bagaimana kita membuat anak usaha kita bagus untuk cicit kita," Lanjut Rini.
Selain
itu, Rini meminta antar BUMN tidak boleh saling 'cakar-cakaran', namun
harus saling bersinergi dan kompak agar memiliki kekuatan untuk tumbuh.
"Keluarga
ini harus saling mendukung bukan main cakar-cakaran. Ada Sinarmas
chairmannya itu Widjaja, nah grup itu mereka sinergi di dalamnya semua,
mereka bisa kuat," kata Rini.
Ke depan, Rini menambahkan, akan ada holding yang menyatukan antara properti dan transportasi. Hal itu agar wisatawan yang datang dapat dilayani dengan bisnis holding ini.
Misalnya,
wisatawan menginap di hotel milik BUMN dan akan berpergian ke Bandung
bisa menggunakan transportasi kereta cepat Jakarta-Bandung atau dari
bandara menggunakan bus Damri ke tempat tujuan.
Ini Respons Pertamina Soal Pesan Rini Agar BUMN Jangan Berantem
Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno
menyampaikan pesan khusus ke 4 BUMN. Keempatnya adalah PT Pertamina, PT
Pertagas (anak usaha Pertamina), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), dan
PT PLN.
Pesan ini disampaikan dalam acara peresmian holding
perhotelan. Acara ini dihadiri pula Menteri Pariwisata, Arief Yahya.
Dalam pesannya, Rini meminta keempat BUMN itu jangan berantem lagi.
"Masa
kita BUMN nggak bisa jadi grup BUMN. Pertagas masih berantem dengan
PGN, PLN berantem dengan Pertamina urusan geotermal. Jangan dong, nanti
orang ketiga yang ambil untung," ujar Rini di Patra Jasa, Kuningan,
Jakarta Selatan, Kamis (28/9/2016).
"Kita punya tanggung jawab di sini untuk membuat BUMN itu kuat lincah besar profesional dan sustainable sampai anak cucu kita. Bagaimana kita membuat anak usaha kita bagus untuk cicit kita," Lanjut Rini.
Menanggapi
pernyataan Rini tersebut, Pertamina memberikan tanggapannya. Vice
President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro,
mengatakan pernyataan Rini tersebut menunjukkan ada sesuatu yang perlu
diperbaiki dalam hubungan antar BUMN.
"Ibu (Menteri BUMN, Rini
Soemarno) menangkap itu sebagai suatu hal yang harus dibetulkan,
dikoreksi. Menurut saya itu hal yang sangat bagus," ujar Wianda di
lokasi yang sama.
Menurut Wianda, sesuai dengan arahan, harus
berpikir dan bergerak ke depan untuk menyiapkan rencana investasi ke
depan. Dia mencontohkan, saat ini Pertamina dan Pertagas bersama PGN
sedang menyiapkan pembentukan holding migas.
"Sudah
hampir 4 bulan ada tim gabungan Pertagas PGN, untuk bersama-sama
mengatur untuk rencana investasi ke depan seperti apa. Jadi kalau kita
lebih suka bergerak maju ke depan sesuai dengan arahan ibu menteri,"
tutur Wianda.
Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hari
ini menggelar diskusi santai bersama para awak media di kantornya,
Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Rabu (28/9/2016). Susi datang sekitar
pukul 16.50, dengan menggunakan busana serba merah, dengan sepatu hak
tinggi berwarna serupa.
Selama berdiskusi, wanita yang kerap
mendengungkan perlawanan kepada penangkapan ikan secara ilegal ini
bercerita mengenai suka duka nya selama menjabat Menteri Kelautan dan
Perikanan, juga dengan segala kebijakan yang ia perbuat. Menurutnya,
adalah sesuatu yang menyenangkan dapat membuat suatu perubahan yang
selama ini tidak pernah terpikirkan, meskipun dengan bekal pendidikan
minim yang ia miliki.
"Senangnya ya bisa do something big yang unthinkable, unbelieveble.
Kalau jenderal bintang 3 atau 4 Angkatan Laut saja, nggak percaya laut
Indonesia bisa sepi, itu dulu pasar malam puluhan pulau, sekarang tidak
ada lagi. Ya senang dengan achievement seperti itu. Senang, Presiden kok berani sama saya yang cuma lulusan SMA kelas 2. Itu juga suatu kegembiraan," tutur dia.
Selama
ini, disinyalir banyak pihak yang menginginkan Susi untuk mundur dari
jabatannya sebagai Menteri, oleh karena terobosan yang dibuatnya.
Menurutnya, jawaban terbaik hanya berbuat yang terbaik yang ia miliki.
Ia pun menampik ada anggapan, dirinya masih dipertahankan di jajaran
kabinet oleh kekayaan yang ia miliki.
"Yang saya ingat beliau
(Presiden) ambil saya karena kegilaan yang saya punya. Dan kegilaan kan
relatif, tergantung dari sisi mana lihatnya. Kalau saya bilang,
Indonesia yang gila, saya yang waras. Wong hal-hal nggak benar dibiarin
bertahun-tahun kan gila. Saya yang benar, karena saya hal seperti itu
nggak benar. Jadi bukan Susi yang gila, Indonesia yang gila," katanya.
Wanita
yang kerap tampil blak-blakan dan apa adanya dalam mengurus hal-hal
yang tidak beres ini, seolah tidak pernah merasa takut menghadapi
musuh-musuhnya. Susi dinilai sebagai menteri yang pemberani. Ia
berkali-kali menenggelamkan kapal asing yang ketahuan mencuri ikan di
wilayah perairan Indonesia.
"At the end of the day, apresiasi terhadap what we do itu bukan dari your education or your money, tapi the way you are," ujar Susi dengan penuh semangat.
Selama
ini, wanita pemilik maskapai penerbangan Susi Air ini juga terkenal
dengan penampilan yang nyentrik. Susi mengungkapkan, bahwa ia hanya
mencoba untuk berpenampilan apa adanya.
"Saya dari dulu begini
mau ketemu siapa saja. Presiden, Menteri ya begini. Biasa saja. Tidak
punya perasaan minder walaupun pendidikannya rendah. Jalan mau cepat ya
buka sepatu. Apa karena saya menteri saya harus tersiksa jadi Menteri,"
ucapnya.
"Kalau pas mau rapi ya rapi. Pokoknya senang hati saja. Saya punya prinsip tidak mau suffer from unnecessary matter. Banyak perempuan mau suffer for the beauty. Tapi hari ini mau coba saja pakai baju merah, sedikit rapi," tambahnya.
Bill Winters, CEO Standard Chartered, dalam sebuah forum di Singapura tahun 2016.| (BLOOMBERG/Seongjoon Cho)
JAKARTA
- Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) menyelidiki perusahaan
energi asing, Standard Chartered PLC, atas tuduhan menyuap pejabat
Indonesia untuk memenangkan kontrak proyek listrik. Perusahaan itu
berbasis di London, Inggris dan beroperasi di lebih dari 70 negara.
Audit
internal Maxpower Group Pte. Ltd, perusahaan pembangun pembangkit
listrik di Asia Tenggara, menemukan bukti dugaan penyuapan dan
pelanggaran lainnya. Temuan juga terungkap dari review terpisah yang dilakukan sebuah firma hukum yang disewa oleh Maxpower, yang salinan laporannya dilihat The Wall Street Journal.
Jaksa
AS menyelidiki apakah Standard Chartered ikut bersalah dalam kasus ini
atau tidak. Sebab, perusahaan asing itu tidak menghentikan dugaan
kesalahan yang dilakukan karyawannya.
Departemen Kehakiman AS
fokus menyelidiki dugaan suap, apakah melanggar Undang-Undang
Anti-Korupsi AS atau tidak ketika eksekutif Maxpower diduga
memfasilitasi suap kepada pejabat Indonesia untuk memenangkan kontrak
proyek listrik.
Pihak perusahaan Standard Chartered telah
mengomentari penyelidikian tersebut. ”(Perusahaan) proaktif menyerahkan
masalah ini kepada pihak yang berwenang dan telah melaksanakan review sendiri,” kata perusahaan itu, yang dikutip kemarin (28/9/2016).
Pihak
Maxpower juga mengaku bekerja sama secara professional dalam upaya
penyelidikan kasus ini. Seorang juru bicara Departemen Kehakiman AS
menolak berkomentar.
Menurut laporan review firma hukum sewaan Maxpower yang dikutip The Wall Street Journal,
audit internal di Maxpower tahun lalu menunjukkan bahwa lebih dari
USD750.000 dalam bentuk uang tunai yang beredar pada tahun 2014 dan awal
tahun 2015 perlu diperiksa karena mungkin terkait suap.
Pada
bulan Desember, para pengacara di Sidley Austin LLP yang disewa untuk
meninjau audit menemukan apa yang mereka digambarkan indikasi kuat bahwa
karyawan Maxpower melakukan pembayaran yang tidak pantas kepada pejabat
Pemerintah Indonesia dan lain-lain dari tahun 2012 hingga akhir 2015.
Dugaan suap itu “dibayar” dengan kompensasi seringnya mendapatkan kontrak listrik di Indonesia. Masih menurut review itu, pembayaran uang yang diduga suap dibayar tepat waktu.
Review dari
firma hukum itu tidak mengungkap siapa sosok pejabat Indonesia yang
diduga disuap terkait pemenangan kontrak proyek listrik.
HANOI
- Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyatakan bahwa latihan perang
gabungan (latgab) Filipina dan Amerika Serikat (AS) yang akan dilakukan
pada pekan depan adalah yang terakhir. Duterte menyatakan hal itu
mengesampingkan patroli bersama yang dilakukan oleh kedua negara.
"Saya
memberikan pernyataan yang ditujukan kepada AS sekarang, ini akan
menjadi latihan militer terakhir. Latihan bersama Filipina-AS terakhir,"
kata Duterte selama kunjungannya ke Vietnam seperti dikutip dari Reuters, Kamis (29/9/2016).
Selanjutnya
Duterte mengatakan jika ia akan membangun aliansi baru untuk
perdagangan dan perniagaan dengan Rusia dan China. Namun ia akan tetap
mempertahankan perjanjian keamanan dengan Washington.
Pernyataan
Duterte ini seolah memberi tanda kuat celah aliansi yang diandalkan
Washington untuk memberikan pengaruhnya di Asia untuk mengimbangi
pesatnya perkembangan China.
Militer Filipina dan Marinir AS
tengah mempersiapkan latihan perang tahunan yang mulai digelar pada 4
hingga 12 Oktober di pulau Luzon, pulau utama sebelah utara Filipina.
Pemimpin militer dari kedua negara juga sudah mulai mempersiapkan set
baru untuk latihan tahun depan.
Sistem pertahanan rudal NASAMS buatan Norwegia. | (Istimewa)
VILNIUS
- Lithuania menegaskan akan berinvestasi jutaan dolar untuk membeli
sistem pertahanan rudal. Hal itu dilakukan ditengah kekhawatiran atas
potensi agresi dari Rusia.
Hal itu ditegaskan Kementerian
pertahanan Lithuania telah menegaskan hal itu saat mencapai kesepakatan
terkait penyebaran sistem pertahanan rudal NASAMS buatan Norwegia.
Lithuania juga mengklaim, dalam seminggu terakhir, telah tujuh kali
meminta bantuan pesawat militer NATO untuk mengawal pesawat Rusia di
Laut Baltik.
Negara-negara Baltik menyimpan kekhawatiran jika
mereka tidak akan mampu meladeni serangan pasukan Rusia terutama dari
udara. Mereka merasa risau atas kurangnya sistem pertahanan untuk
menangkis serangan rudal jarak menengah. Untuk itu, sistem pertahanan
anti rudal NASAMS berbaris di sisi timur NATO. Sistem rudal akan
membantu pertahanan di Estonia, Latvia, dan Lithuania dari invasi apa
pun di masa depan.
"Kurangnya sistem pertahanan udara
meningkatkan kemungkinan suksesnya sebuah serangan sekejap dengan
kekuatan yang terbatas. Kekuatan militer kami sangat penting untuk
pencegahan," kata pensiunan militer Lithuania, Ignas Stankovicius,
seperti dikutip dari Independent, Kamis (29/9/2016).
Rusia
ditengarai akan menginvasi negara-negara Baltik yang dipicu aneksasi
Crimea dari Ukraina. Namun pemerintah Rusia telah berulang kali
membantah ingin menyerang salah satu dari tiga negara bagian dan menuduh
NATO mengganggu keseimbangan Eropa Timur.
Serpihan pesawat Malaysia MH17 dijaga oleh anggota separatis Ukraina. | (Istimewa)
AMSTERDAM
- Jaksa internasional mengatakan pesawat Malaysia Airlines MH17
ditembak jatuh oleh rudal buatan Rusia. Rudal tersebut ditembakkan dari
sebuah peluncur yang dibawa Ukraina dari Rusia dan terletak di sebuah
desa yang dikuasai pemberontak pro Rusia.
Kesimpulan ini
didasarkan pada ribuan penyadapan, foto, keterangan saksi dan tes
forensik selama lebih dari dua tahun. Insiden ini menyebabkan hubungan
Rusia dengan Barat menjadi tegang. Sejumlah temuan yang menjadi kunci
adalah pesawat itu ditembak dengan rudal Buk 9M38 buatan Rusia, rudal
tersebut ditembakkan dari desa Pervomaysk yang dikuasai pemberontak di
Ukraina timur, dan peluncur rudal diangkut ke Ukraina dari Rusia.
"Trailer
Buk ini berasal dari wilayah Federasi Rusia dan setelah peluncuran itu
kembali lagi ke wilayah Federasi Rusia," kata Wilbert Paulissen, kepala
penyelidik dengan polisi nasional Belanda seperti disitat dari Reuters, Kamis (29/9/2016).
Jaksa
mengatakan bahwa sementara mereka tidak akan mengungkapkan pelaku
penembakan atau pun membentuk sebuah pengadilan. Pihak jaksa mengatakan
mereka telah mengidentifikasi 100 orang yang diduga terkait dengan
insiden yang terjadi pada 17 Juli 2014 lalu.
"Beberapa dari
mereka, kita tahu cukup persis apa peran dan posisi mereka, misalnya
mereka yang mengorganisir kedatangan roket Buk dan yang bertanggung
jawab atas transportasi saat itu. Kami tahu persis apa yang terjadi,
tapi siapa yang sebenarnya bertanggung jawab, dan apakah hal itu
dilakukan dengan sengaja, masih ada penyelidikan yang masih terus
dilakukan," tutur kepala jaksa di kantor Kejaksaan nasional Belanda,
Fred Westerbeke.
Pesawat Malaysia Airlines dengan nomor
penerbangan MH17 ditembak jatuh saat melakukan perjalanan dari Amsterdam
ke Kuala Lumpur pada bulan Juli 2014. Semua penumpang dan kru pesawat
yang berjumlah 298 tewas dimana sebagai besar dari mereka adalah warga
Belanda.
Rusia Tolak Hasil Penyelidikan Insiden Jatuhnya MH17
Rusia meragukan hasil penyelidikan Tim Investigasi Gabungan jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17. | (Istimewa)
MOSKOW
- Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov
berpendapat bahwa kesimpulan penyidik insiden Malaysia Airlines
menimbulkan keraguan. Ia mengklaim hasil penyelidikian itu berdasarkan
informasi dari internet dan dinas khusus Ukraina.
Pesawat
Malaysia Airlines jatuh pada 17 Juli 2014 oleh rudal yang ditembakkan
dari wilayah timur Ukraina, menewaskan 298 orang didalamnya. Hasil
penyidikan yang dipimpin oleh Belanda mengatakan bahwa pesawat nahas itu
ditembak jatuh oleh rudal Buk buatan Rusia dari wilayah yang dikuasai
kelompok pemberontak yang didukung Rusia. Penyidik mengatakan peluncur
rudal di bawa dari Rusia dan kemudian kembali ke Rusia.
Menanggapi
hasil temuan itu, Konashenkov bersikeras bahwa Rusia tidak pernah
mengirimkan sistem pertahanan rudal ke Ukraina. "Sistem pertahanan rudal
Rusia, termasuk Buk, tidak pernah menyebrangi perbatasan
Rusia-Ukraina," bantah Konashenkov seperti dikutip dari Belfast Telegraph, Kamis (29/9/2016).
Sementara
itu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan mereka
mendukung temuan dari laporan sementara Tim Investigasi Gabungan. AS pun
menyerukan digelarnya pengadilan bagi para pelaku penembakan.
"Meskipun
tidak ada yang bisa mengambil kesedihan mereka yang kehilangan orang
yang dicintai pada hari yang tragis itu, pengumuman ini merupakan
langkah maju menuju pengadilan bagi mereka yang bertanggung jawab atas
serangan keterlaluan ini," bunyi pernyataan Deplu AS.
Dikatakan
AS akan terus bekerja dengan Tim Investigasi Gabungan dalam penyelidikan
MH17 dan mendesak negara-negara lain untuk melakukannya juga.
Bocah di Aleppo, Suriah, korban bom barel diselamatkan para aktivis. | (REUTERS/Hosam Katan)
NEW YORK
- Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Ban Ki-moon, mengatakan, situasi di
Aleppo, Suriah lebih buruk daripada rumah penjagalan hewan. Komentar
keras Ban Ki-moon ini muncul setelah banyak rumah sakit di Aleppo dibom
pada hari Rabu kemarin.
Ban Ki-moon enggan menyebut pelaku
pengeboman di Aleppo. Sedangkan Amerika Serikat (AS) menyalahkan Rusia
dan rezim Suriah yang dipimpin Presiden Bashar al-Assad sebagai pihak
yang bertanggung jawab atas serangan besar-besaran di Aleppo.
”Mereka menggunakan senjata yang lebih merusak, yang mereka tahu persis atas apa yang mereka lakukan,” kata Ban Ki-moon.
”Mereka
tahu bahwa mereka melakukan kejahatan perang. Bayangkan sebuah
kehancuran. Orang dengan anggota badan mereka tertiup angin, anak-anak
kesakitan tanpa bantuan. Bayangkan rumah jagal. Ini lebih buruk. Bahkan
rumah jagal lebih manusiawi,” lanjut Ban Ki-moon.
AS Ancam Rusia
Sementara
itu, AS mengancam akan memutuskan diskusi dengan Rusia soal krisis
Suriah jika pengeboman di Aleppo tidak berhenti. Ancaman itu disampaikan
Menteri Luar Negeri AS; John Kerry, kepada Menteri Luar Negeri Rusia,
Sergey Lavrov.
Kerry mengatakan bahwa Rusia bertanggung jawab
atas penggunaan bom pembakar yang dikenal sebagai "bunker busters". Bom
itu dilaporkan telah menewaskan banyak keluarga di Aleppo, karena mereka
ditampung di ruang bawah tanah.
Juru bicara Kerry, John Kirby,
mengatakan bahwa perjanjian bilateral dengan Rusia soal krisis Suriah
akan berada di bawah ancaman. ”Kecuali Rusia mengambil langkah segera
untuk mengakhiri serangan di Aleppo,” kata Kirby, seperti dikutip dari IB Times, Kamis (29/9/2016).
Rumah sakit M2 dan M10—nama kode kota yang diberikan oleh dokter untuk mengaburkan lokasi mereka—menurut The Guardian terkena serangan bom udara dan artileri selama pukul 04.00-10.00 waktu setempat, kemarin.
Adiministrator
rumah sakit M2, Mohamad Zain Khandaka, mengatakan kepada Middle East
Eye, bahwa sekitar 20 orang tewas dan 90 lainnya terjebak setelah
serangan bom menghantam rumah sakit. Serangan terjadi saat pasien dan
staf rumah sakit antre untuk mendapatkan roti di toko roti terdekat.
”Perbaikan dibuat untuk rumah sakit M2 dalam beberapa hari terakhir sekali lagi hancur,” kata Khandaka.
Menurut
angka yang dikeluarkan oleh UNICEF, 96 anak tewas dan 223 luka-luka di
Aleppo timur sejak Jumat (23/9/2016). Selain itu, sekitar 100.000 anak
termasuk di antara 250.000 penduduk yang terkepung di Aleppo.
”Anak-anak
dari Aleppo terjebak dalam mimpi buruk,” kata Deputi Eksekutif UNICEF,
Justin Forsyth. "Tidak ada kata-kata yang tersisa untuk menggambarkan
penderitaan yang mereka alami.”
Jurgen
Todenhofer, seorang jurnalis asal Jerman yang berhasil mewawancarai
seorang komandan al-Nusra mengatakan, Amerika Serikat (AS) mengetahui
kalau senjata yang mereka kirim ke Suriah jatuh ke tangan kelompok
teroris. (Facebook)
BERLIN - Jurgen
Todenhofer, seorang jurnalis asal Jerman yang berhasil mewawancarai
seorang komandan al-Nusra mengatakan, Amerika Serikat (AS) mengetahui
kalau senjata yang mereka kirim ke Suriah jatuh ke tangan kelompok
teroris. Tapi, AS tetap terus mengirimkan senjata ke pemberontak Suriah.
"Ini
adalah hal yang tampaknya sudah diketahui banyak orang. Ini sangat
jelas, bahwa Amerika tahu, senjata mereka pada akhirnya berada di tangan
teroris," kata Todenhofer, seperti dilansir Russia Today pada Rabu
(28/9).
"CIA mengkoordinasikan pengiriman senjata dari Turki dan
mereka membawa senjata ke perbatasan. Senjata ini diambil oleh kelompok
teroris, Al-Qaeda, dan juga ISIS. Ini adalah hal yang sudah lumrah,"
sambungnya.
Todenhofer mengatakan, jatuhnya senjata ke tangan
teroris mungkin bukanlah sebuah kesalahan atau kelalaian. Namun, dia
juga menyebut, sejumlah pengamat percaya AS memang secara sengaja
memberikan senjata tersebut pada teroris.
Sementara itu, terkait
pernyataan AS yang mengatakan mereka tidak pernah mendukung kelompok
teroris, tapi menyebut sejumlah negara sekutu mereka mungkin memberikan
dukungan tersebut, Todenhofer menyatakan hal itu mungkin saja benar.
"Mungkin
ada beberapa sekutu mereka (AS). Tapi, semua orang tahu bahwa mereka
menggunakan sekutu dan mereka memungkinkan sekutu, tidak masalah jika
roket TOW atau rudal TOW, yang merupakan rudal Amerika, diberikan kepada
teroris oleh kelompok lain," ucapnya.
"Ketika sekelompok teroris
menginginkan senjata yang dipasok ke pemberontak, teroris itu mengubah
nama mereka dan dari titik itu para kelompok teroris itu menyebut diri
mereka sebagai oposisi moderat," ungkapnya.
Dia ingat, bahwa pada
tahun 2012 Pentagon mengeluarkan dokumen DIA yang mengungkapkan bahwa
Washington berusaha untuk menghancurkan hubungan antara pemerintah Syiah
di Iran, Irak, Lebanon dan Suriah.
"Dalam cara tertentu, ia
(komandan al-Nusra) mengulangi apa yang dikatakan Pentagon empat tahun
lalu. Mereka mencoba untuk menyingkirkan Bashar al-Assad dengan bantuan
para pemberontak," tukasnya.
Judul
berita utama media Mesir, al-Youm as-Sabi, berbunyi 'Peres: Insinyur
genosida terhadap rakyat Arab'. | (screenshoot al-Youm as-Sabi)
YERUSALEM
- Media-media Arab mengeluarkan sikap tidak ramah atas meninggalnya
bekas Presiden Israel, Shimon Peres, kemarin. Media-media itu kompak
menjuluki Peres sebagai penjahat perang, meski media Barat menganggapnya
sebagai sosok pejuang perdamaian Israel-Palestina peraih hadiah Nobel.
Media Mesir, al-Youm as-Sabi, mendedikasikan seluruh artikel untuk Shimon Peres dengan menyebutnya sebagai ”insinyur genosida terhadap rakyat Arab”.
Julukan
negatif itu bukan tanpa alasan. Bagi media tersebut, Peres dianggap
sebagai kontributor kunci untuk proyek permukiman Yahudi Israel di tanah
Palestina, dan pendiri industri keamanan Israel.
”Peres: Tukang jagal dari Qana yang memenangkan (hadiah) Nobel untuk perdamaian,” demikian headline obituari Peres di situs al-Jazeera,
media yang berbasis di Qatar. Laporan itu mengacu pada serangan
artileri tentara Israel di Desa Qana, Libanon selatan, pada bulan April
1996.
Pada waktu itu, Israel meluncurkan agresi dengan nama “Operation Grapes of Wrath”
yang menewaskan lebih dari 100 warga sipil yang mengungsi di kompleks
PBB. Peres, Perdana Menteri Israel saat itu, mengatakan bahwa dia tidak
tahu ada warga sipil di gedung PBB.
”Peres, mantan anggota geng
Haganah (kelompok paramiliter Israel, pendahulu tentara Israel) menjabat
Perdana Menteri Israel pada tiga kesempatan. Dia dianggap bertanggung
jawab atas sejumlah kejahatan terhadap warga Palestina dan Arab, yang
paling terkenal adalah pembantaian Qana pertama di Libanon Selatan pada
bulan April 1996,” bunyi paragraf kedua dari obituari Al Jazeera.
As-Safir, surat kabar Libanon berafiliasi dengan Hizbullah, juga menerbitkan headline
soal Peres dengan judul “Tukang jagal dari Qana”. Artikel ini fokus
mengulas peran Peres atas bedirinya permukiman Israel pertama di Tepi
Barat selama masa jabatannya sebagai Menteri Pertahanan tahun 1970-an.
Al-Masry al-Youm,
surat kabar populer Mesir, menjuluki Peres sebagai ”arsitek dari agresi
tripartit di Mesir” dalam berita orbituari Peres. Media ini menyalahkan
Peres atas Krisis Suez.
Media Mesir lainnya, Sada el-Balad,
menyatakan kematian Peres secara kebetulan sama harinya dengan kematian
mantan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser yang meninggal 46 tahun silam.
”Dua
musuh diakui, yang bertemu di medan perang sekali dalam hidup mereka,
yang dipersatukan oleh keberuntungan untuk mati pada tanggal yang sama.
Persaingan abadi di dunia ini telah berakhir,” tulis media Mesir itu
mengacu pada sosok Peres dan Nasser.
Selanjutnya, Safa,
media pro-Hamas memanfaatkan momen meninggalnya Peres untuk mengkritik
para pemimpin Arab yang disebut media itu sebagai “pengkhianat”. “Faksi
di Gaza: Kematian Peres adalah awal dari akhir Israel”, demikian judul
berita utama media itu, yang dikutip Kamis (29/9/2016).
Peres Meninggal, Baru Dua Pemimpin Arab Ini yang Berduka
Bekas Presiden Israel, Shimon Peres, meninggal dunia. | (REUTERS)
YERUSALEM
- Bekas Presiden Israel, Shimon Peres, meninggal kemarin. Dari seluruh
pemimpin Arab, baru Presiden Otoritas Palestina; Mahmoud Abbas, dan
Presiden Mesir; Abdel Fattah el-Sisi, yang menyatakan ikut berduka.
Meski
demikian, tidak ada satu pun pemimpin Arab yang mengindikasikan untuk
hadir dalam pemakaman Peres. Sikap berbeda ditunjukkan para pemimpin
Barat, terutama Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama, yang
memimpin delegasi AS menghadiri pemakaman mantan pemimpin Israel ini.
El-Sisi
dilaporkan memilih mengirim menteri luar negerinya ke pemakaman Peres
yang akan digelar pada hari Jumat (30/9/2016) besok. Tapi, Raja
Yordania; Abdullah II, belum mengomentari perihal meninggalnya Peres.
Sikap bungkam juga ditunjukkan para pemimpin Arab lainnya.
Arad Nir, komentator urusan luar negeri untuk Channel 2 TV,
mengatakan, akan “sangat sedih” jika orang-orang yang bernegosiasi
dengan Peres tidak menghadiri pemakamannya. "Ini menempatkan tanda tanya
pada visi Shimon Peres, misi hidupnya: Perdamaian,” katanya.
Kantor berita Palestina, Wafa melaporkan pada Rabu sore, bahwa Abbas telah mengirimkan ucapan belasungkawa kepada keluarga Peres.
“Abbas
menyatakan kesedihan dan dukanya,” tulis media Palestina itu. ”Peres
adalah partner dalam membuat perdamaian yang berani dengan martir Yasser
Arafat dan Perdana Menteri (Yitzhak) Rabin,” lanjut laporan itu
mengutip pernyataan Abbas.
“Peres melakukan upaya tak
henti-hentinya untuk mencapai perdamaian abadi dari perjanjian Oslo
sampai saat-saat terakhir hidupnya,” puji Abbas.
Meski ikut berduka, kantor Abbas tidak mengkonfirmasi perihal kesediaan Abbas untuk menghadiri pemakaman Peres.
Hampir 3.000 orang tewas dalam
serangan teror ketika 19 teroris membajak pesawat dan menabrakkan ke
Menara Kembar World Trade Center tahun 2001. (Reuters/Jim Young)
Jakarta, CB
--
Kongres Amerika Serikat menolak veto Presiden Barack
Obama terkait pembentukan undang-undang yang memungkinkan keluarga
korban serangan teror 11 September 2001 lalu untuk menuntut Arab Saudi.
Diberitakan Reuters,
penolakan veto Obama diputuskan melalui pemungutan suara Kongres pada
Rabu (28/9). Ini merupakan kali pertama Kongres menolak veto Obama,
hanya empat bulan sebelum masa kepemimpinannya berakhir.
Hasil voting di Dewan Perwakilan Rakyat AS menunjukkan 348 suara
berhasil dikumpulkan untuk menolak veto, sementara hanya 77 suara yang
setuju terhadap veto Obama itu. Penolakan veto Obama juga berarti RUU
yang memiliki nama resmi "Undang-undang Keadilan Melawan Pendukung
Terorisme" (JASTA) akan segera disahkan.
Penolakan veto tersebut
merupakan pukulan untuk kepemimpinan Obama maupun hubungan AS dengan
Arab Saudi. Selama ini, Saudi merupakan sekutu AS untuk kawasan Timur
Tengah.
Selama kepemimpinannya, Obama telah mengeluarkan 12
veto, sebanya 11 di antaranya diterima. Namun kali ini, hampir semua
pendukung kuat Obama di Kongres menentangnya.
"Menolak veto
presiden adalah sesuatu yang tidak kami anggap enteng, tapi itu penting
dalam hal ini bahwa keluarga korban 9/11 diizinkan untuk mengejar
keadilan, bahkan jika itu menyebabkan beberapa ketidaknyamanan
diplomatik," ujar Senator Charles Schumer, pejabat Demokrat tertinggi
ketiga di Senat, dalam sebuah pernyataan.
Schumer mewakili New
York, situs World Trade Center yang menjadi lokasi kejadian di mana
hampir 3.000 orang tewas dalam serangan tahun 2001.
Dia memimpin
perjuangan untuk meloloskan undang-undang ini di Senat, bersama dengan
Senator John Cornyn, pejabat dari Partai Republik tertinggi kedua di
Senat.
UU Jasta ini sebelumnya lolos di DPR dan Senat tanpa penolakan apapun pada awal tahun ini.
Keluarga
korban 9/11 mendorong pembentukan undang-undang selama 15 tahun sejak
serangan terjadi. Mereka ingin adanya kerangka hukum pemberian
pengecualian terhadap kekebalan hukum yang melarang penuntutan terhadap
pemerintah Saudi.
"Kami bersukacita dalam kemenangan ini dan
berharap kami akhirnya bisa mendapatkan lebih banyak jawaban mengenai
siapa yang benar-benar berada di balik serangan balik," Terry Strada,
yang kehilangan suaminya dalam serangan 9/11.
Riyadh selama ini
selalu menuding tuduhan mendukung para teroris yang membajak empat
pesawat yang menyerang AS pada 2001. Sebanyak 15 dari 19 teroris itu
berkewarganegaraan Saudi.
Tembok perbatasan Turki-Suriah
sepanjang 900 kilometer akan selesai dalam lima bulan, nantinya akan
menghadang arus pengungsi dari Suriah. (Reuters/Umit Bektas/File Photo)
Jakarta, CB --
Tembok yang akan membatasi Turki dan Suriah sepanjang 900 kilometer akan selesai pada Februari tahun depan.
Sejak
gelombang pengungsi membanjiri Eropa, Turki terus didesak untuk
memberlakukan kontrol lebih ketat di perbatasan dengan Suriah, terutama
oleh nagara sekutunya yang tergabung dalam NATO.
Pembangunan tembok sendiri sudah dimulai sejak awal 2014, meski Turki
selalu membuka pintu perbatasan bagi pengungsi dari Suriah yang
melarikan diri dari kecamuk perang sipil.
“Konstruksi akan selesai dalam lima bulan,” kata sumber pejabat Turki kepada Reuters yang menolak disebut namanya.
Selain persoalan pengungsi, Turki juga mengantisipasi kekuatan kelompok Kurdi Suriah yang makin menguat.
Bulan
lalu, Turki melancarkan operasi dengan kelompok pemberontak Suriah,
selain untuk menggempur ISIS, juga untuk menyetop kemajuan yang terus
dibuat oleh milisi Kursi Suriah, YPG.
Turki menganggap YPG
memiliki hubungan dekat dengan pemberontak Kurdi Turki, PKK, yang dicap
Ankara, Amerika Serikat dan Uni Eropa sebagai teroris.
Sementara itu, AS menganggap YPG sebagai sekutu dalam operasi menggempur ISIS di Suriah.
Sukarelawan
dari Mosul, bergabung dengan tentara Irak untuk berperang melawan ISIS
di pinggiran provinsi Dohuk, Sabtu (24/1). (REUTERS/Ari Jalal/ )
Baghdad/Albuquerque (CB) - Amerika Serikat akan
mengirimkan sekitar 600 tentara baru ke Irak untuk membantu pasukan
lokal dalam perang merebut kembali Mosul dari ISIS yang diperkirakan
terjadi segera tahun ini, kata para pejabat AS dan Irak seperti dikutip
Reuters.
Penggelaran baru ini adalah tambahan ketiga pada level
tentara AS di Irak sejak April silam yang menyiratkan kesulitan yang
dihadapi Presiden Barack Obama dalam mengekstraksi militer AS dari Irak.
"Presiden
Amerika Barack Obama telah diberi tahu mengenai permintaan dari
pemerintah Irak untuk penambahan terakhir (pasukan) pada kerangka jumlah
instruktur dan penasihat di bawah payung koalisi internasional di
Irak," kata Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi.
Tentara-tentara
baru ini akan melatih dan menjadi penasihat untuk pasukan keamanan Irak
serta pasukan Peshmerga Kurdi, khususnya untuk perang di Mosul dan
untuk melindungi serta memperluas kemenangan tempur pasukan keamanan
Irak di mana pun di Irak, kata Menteri Pertahanan AS Ash Carter.
"Kami
sudah mengatakan semuanya, kapan pun kami melihat peluang untuk
mempercepat operasi ini, kami ingin memanfaatkannya," kata Carter.
Sekitar
615 tentara akan ditempatkan di pangkalan udara Qayara yang berjarak 60
km dari Mosul, kata Carter. Pasukan Irak merebut kembali pangkalan ini
dari militan ISIS pada Juli dan telah membangunnya sebagai penghubung
logistik untuk mendukung ofensif mereka ke kota di Irak utara itu.
Tentara-tentara
AS lainnya akan ditempatkan di pangkalan udara Ain al Asad di Irak
barat di mana ratusan personel AS melatih pasukan Irak.
Tiga tentara AS terbunuh dalam pertempuran langsung sejak AS menggelar operasi melawan ISIS.
Bantu Rebut Mosul dari ISIS, AS Kirim 600 Pasukan ke Irak
AS akan kembali mengirim pasukan ke Irak untuk membantu merebut kota Mosul dari ISIS. | (Istimewa)
WASHINGTON
- Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama, berencana untuk
mengirimkan lebih banyak tentara ke Irak. Para tentara itu dikirim untuk
membantu merealisasikan rencana merebut Mosul dari tangan ISIS.
Para
pejabat mengatakan pasukan yang dikirim akan melatih dan memberikan
saran kepada pasukan Iran sebagai bagian dari perencanaan operasi
merebut Mosul. Meski tidak diungkapkan jumlah pasti pasukan yang dikirim
ke Irak, seorang pejabat mengatakan sekitar 600 pasukan tambahan akan
dikirim ke Irak.
Tidak diketahui apakah jumlah itu termasuk
personil pasukan operasi khusus yang beberapa diantaranya sudah pernah
bertugas di Irak seperti dikutip dari Time, Kamis (29/9/2016).
Sementara
itu dalam sebuah pernyataan yang diposting di situs resminya, Perdana
Menteri Irak Haider al-Abadi membenarkan rencana ini. "Pasukan tambahan
AS akan memberikan dukungan bagi pasukan keamanan dan para pahlawan Irak
dalam perang pembebasan Mosul," katanya.
Ia mengatakan,
pemerintahan Obama telah menyetujui permintaan Irak untuk menambah
jumlah personil militer. "Kami menekankan para pelatih pasukan AS tidak
berperan dalam peperangan, tapi hanya untuk melatih dan konsultasi saja.
Tentara kami yang akan membebaskan Mosul," tegas Abadi.
Dresden (CB) - Kepolisian Jerman meningkatkan perlindungan
terhadap sejumlah lembaga Muslim di Dresden setelah dua bom meledak di
kota itu pada Senin sore, satu di masjid dan yang lain di pusat
konferensi internasional.
Tidak ada korban akibat ledakan itu, meskipun pada saat kejadian terdapat seorang imam beserta istri dan anak-anaknya.
"Meskipun belum ada klaim di balik kejadian itu, kami harus kembali
ke dasar bahwa alasan di balik peristiwa tersebut adalah rasa benci,"
kata Horst Kretzschmar, kepala polisi Dresden, dalam pernyataan.
Dia mengatakan bahwa kepolisian menduga terdapat keterkaitan dalam
perayaan, yang akan diadakan pada akhir minggu di kota itu, untuk
memperingati persatuan kembali Jerman pada 3 Oktober 1990.
Kretzschmar mengatakan bahwa tiga masjid, sebuah pusat sosial Muslim
dan sebuah ruang ibadah akan diberi perlindungan dengan segera.
Segera setelah adanya ledakan di masjid, Kongres Internasional
Dresden juga mendapatkan kejadian serupa yang diakibatkan oleh alat
buatan tangan dan sebuah bar dari hotel dekat lokasi segera dievakuasi.
Mehmet Demirbas, pendiri masjid yang diserang, mengatakan bahwa
kalangan muslim telah memperkirakan akan terjadi serangan sejak dahulu.
"Kaca-kaca pecah dahulu, atau grafiti di dinding. Namun ini pertama
kalinya sesuatu seperti ini terjadi. Semoga itu akan menjadi yang
terakhir dan kami terus hidup dengan tenang di Dresden," katanya.
Dresden merupakan tempat lahir gerakan anti-Islam PEGIDA yang
kampanye mingguannya menarik dukungan dari sekitar 20.000 orang saat
mereka berada dalam puncak popularitas pada awal 2015.
Masuknya sekitar satu juta otang migran, yang kebanyakan kalangan
Muslim, ke Jerman pada tahun lalu telah meningkatkan ketegangan sosial,
terutama di Jerman timur dimana terdapat sejumlah serangan terhadap
pusat-pusat pengungsian.
Dukungan untuk partai Alternatif untuk Jerman (AfD), yang
menyebutkan bahwa Islam tidak cocok dengan konstitusi, meningkat
dikarenakan adanya kebijakan pintu terbuka Kanselir Jerman Angela
Merkel.
Salah satu pendiri AfD Frauke Petry mengutuk serangan terhadap
masjid itu, menyebutkan bahwa "menyerang sebuah bangunan dimana
orang-orang menyembah Tuhan itu keji, baik sebuah gereja, masjid ataupun
sinagoga (tempat ibadah umat Yahudi)".
Menteri Keuangan Jerman Wolfgang Schaeuble menekankan dalam sebuah
konferensi tahunan terkait Islam pada Selasa bahwa Islam merupakan
bagian dari Jerman, mengulang pandangan yang diutarakan oleh Merkel pada
2015 sebelum adanya demonstrasi PEGIDA di Dresden, demikian Reuters.
Perdana
Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha memberi hormat di depan parade
militer yang menandakan pengunduran dirinya dari jabatan Panglima
Angkatan Darat Kerajaan Thailand di Akademi Militer Kerajaan
Chulachomklao di Nakorn Nayok, Thailand, Senin (29/9). Perdana Menteri
Thailand Jenderal Prayuth Chan-ocha menyerahkan jabatannya sebagai
panglima angkatan darat ke sekutu yang dipercayainya sementara ia
melangkah ke dunia politik sipil sebagai kepala pemerintahan yang
diperkirakan akan segera menghadapi tekanan untuk memperbaiki ekonomi.
(REUTERS/Athit Perawongmetha)
Militer berkuasa oleh aturan yang mereka buat sendiri. Mereka
membiarkan budaya penyiksaan berkembang tanpa ada hukuman bagi pelaku
dan keadilan bagi korban."
Bangkok (CB) - Lembaga pembela hak asasi manusia Amnesti
Internasional pada Rabu menuding pemerintahan militer Thailand dengan
sengaja membiarkan "budaya penyiksaan" berkembang sejak mengambil alih
kekuasaan pada 2014 melalui kudeta.
Militer mengaku terpaksa melakukan kudeta untuk mencegah kekerasan
dan mengembalikan keamanan setelah negara dengan perekonomian terbesar
kedua se-Asia Tenggara tersebut dilanda demonstrasi selama
berbulan-bulan, lapor Reuters.
Pihak militer membantah telah melanggar hak asasi manusia. Pada
Rabu, juru bicara pemerintah menyatakan bahwa Amnesti Internasional
tidak mempunyai bukti mengenai adanya penyiksaan.
Sejak kudeta, puluhan tokoh oposisi telah dijadikan tahanan
militer. Sebuah dekrit dari junta juga memperbolehkan militer untuk
menahan warga dengan larangan kunjungan.
Dalam sebuah laporan, Amnesti Internasional mengaku telah
mendokumentasikan 74 kasus dugaan penyiksaan oleh tentara dan
kepolisian.
Amnesti menuliskan dugaan pemukulan, pembekapan dengan tas plastik,
interogasi dengan teknik waterboarding (tahanan dipaksa menengok ke
atas kemudian diguyur dengan air dalam jumlah besar sampai memasuki
saluran pernafasan), serta penyiksaan dengan aliran listrik.
"Militer berkuasa oleh aturan yang mereka buat sendiri. Mereka
membiarkan budaya penyiksaan berkembang tanpa ada hukuman bagi pelaku
dan keadilan bagi korban," kata Rafendi Djamin, direktur Amnesti
Internasional untuk kawasan Asia Tenggara dan Pasifik.
Menurut Amnesti, taktik penyiksaan itu mendapat insentif hukum oleh
undang-undang darurat yang sudah tidak berlaku sejak 2015 dan
digantikan oleh konstitusi sementara Pasal 44 yang memberi kewenangan
besar bagi militer.
Pemerintah membantah tudingan penyiksaan itu, kata Jenderal Sansern Kaewkamnerd, juru bicara Kantor Perdana Menteri.
"Penyelidikan kami terhadap tudingan itu menunjukkan tidak adanya
indikasi penyiksaan. Saya tidak pernah menyaksikan adanya penyiksaan,
demikian pula dengan rakyat Thailand," kata Sansern kepada Reuters.
Amnesti Internasional rencananya akan menggelar konferensi pers di Bangkok untuk meluncurkan laporan dugaan penyiksaan itu.
Namun beberapa menit sebelum dimulai, beberapa orang pria yang
mengaku dari Kementerian Tenaga Kerja dan sejumlah polisi, datang dan
menyatakan bahwa para pembicara akan ditangkap di bawah undang-undang
perburuhan.
Amnesti Internasional pun terpaksa membatalkan acara tersebut.
"Kami berada di sini dengan visa bisnis. Kami tidak mempunyai
kantor di Thailand," kata Omar Waraich, manajer media Amnesti
Internasional untuk Asia kepada Reuters.
Pada Mei lalu, PBB menilai situasi hak asasi manusia di Thailand mengkhawatirkan.
