Senjata-Senjata 'Mematikan' Iran yang Harus Diwaspadai Arab Saudi

Kapal Iran

 

CB, TEHERAN -- Hubungan Iran dan Arab Saudi kembali memanas setelah eksekusi massal yang dilakukan pemerintah kerajaan, termasuk kepala ulama Syiah. Pertengkaran diplomatik pun telah dilakukan kedua negara dalam menghadapi masalah ini. Tidak menutup kemungkinan, perang antara dua negara OPEC tersebut dapat terjadi.
Berikut adalah beberapa senjata Iran yang mungkin digunakan dalam melawan Saudi seperti dilansir dari The National Interest:

1. Rudal Jelajah Soumar

Iran diduga telah mengembangkan rudal jelajah jarak jauh baru yang disebut Soumar dengan jarak 1.500 mil. Senjata ini tampaknya didasari dari Kh-55 Rusia yang direkayasa. Namun Iran tidak memiliki teknologi untuk meniru mesin senjata Rusia. Meski demikian, kendati senjata tersebut adalah mesin rendah dari tempat lain, senjata Iran bisa menimbulkan tantangan bagi Saudi.

Warga menyambut Hari Al Quds Internasional di Iran

 

2. Pasukan Quds

Pengawal Revolusi Iran Corps (IRGC) elit pasukan Quds mungkin adalah satu alat yang paling efektif untuk digunakan melawan Saudi. Berjumlah sekitar 15 ribu tentara, operasi khusus ini membuat hidup pasukan Amerika Serikat yang menduduki Irak sengsara. Pasukan Quds beroperasi di seluruh dunia, sekarang pasukan Quds berjuang melawan ISIS di Irak dan Suriah.

Kapal Selam Iran

 

3. Kapal Selam Ghadir Class Midget

Dirancang untuk beroperasi di perairan dangkal Teluk Persia, Iran bisa menggunakan Ghadir untuk menyerang fasilitas pengiriman dan pelabuhan Saudi. Kapal selam ini memiliki kecepatan maksimum 11 knot dan dilengkapi dengan tabung torpedo 21 inci yang dapat digunakan untuk diam-diam meletakkan ranjau.

peluncuran rudal jarak jauh Iran.

 

4. Rudal balistik

Kekuatan rudal balistik Iran menjadi ancaman militer konvensional paling serius di wilayah tersebut. Rudal ini mampu menyerang instalasi politik, militer dan ekonomi di Teluk, menimbulkan ancaman kerusakan serius yang nyata pada tatanan regional. Rudal tidak diragukan lagi dapat menyebabkan kekacauan dan masalah.

Pasukan Garda Republik Iran.

 

5. Serangan cepat

Arab Saudi tergantung pada ekspor minyak sebagai bahan bakar ekonomi. Untuk itu Iran bisa mencoba menutup Selat Hormuz atau mengganggu lalu lintas perkapalan di Teluk Persia. Pasukan angkatan laut Garda Revolusi Iran mempersiapkan speedboat bersenjata untuk menyerang fasilitas pengiriman dan pelabuhan Saudi selama konflik. Serangan bisa membuat kerusakan besar terhadap angkatan laut Saudi dan juga pelabuhan.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Saudi Akan Pulihkan Hubungan Jika Iran Berhenti Ikut Campur

 

Protes atas eksekusi ulama Syiah Nimr al-Nimr diprotes oleh Muslim AS di New York, AS, 3 Januari lalu. (Reuters/Shannon Stapleton)

 

Jakarta, CB -- Ketegangan antara Arab Saudi dan Iran memuncak ketika Riyadh memutuskan hubungan diplomatik dengan Teheran. Namun pada Senin (4/1), Saudi mengatakan bahwa mereka akan memulihkan hubungan diplomatik jika Iran berhenti mencampuri urusan negara lain.

"Sangat sederhana. Iran harus berhenti ikut campur dalam urusan internal negara lain, termasuk kami," ujar Duta Besar Saudi untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Abdallah Al-Mouallimi, saat ditanya kapan hubungan diplomatik dengan Iran akan pulih.

Menurut Al-Mouallimi, hal tersebut tidak mustahil karena Saudi bukanlah musuh bebuyutan Iran.

"Jika mereka melakukan itu, kami tentu akan memiliki hubungan yang normal dengan Iran. Kami bukan musuh bebuyutan Iran," katanya.

Ketegangan tali hubungan diplomatik ini memang bermula ketika Saudi mengeksekusi mati seorang ulama Syiah, Nimr al-Nimr, bersama 46 terpidana kasus terorisme lainnya pada Sabtu (2/1). Nimr merupakan salah satu kritikus dari kelompok Syiah yang paling vokal memperjuangkan kesetaraan Syiah dengan Sunni di Saudi. Nimr dianggap teroris oleh Riyadh, tapi dipuji Iran sebagai pemerhati hak-hak kelompok Syiah yang minoritas dan terpinggirkan di Saudi.

Gelombang protes pun tak dapat dibendung lagi di Iran. Puncaknya, para demonstran yang awalnya melakukan aksi damai di depan Kedutaan Besar Arab Saudi di Teheran mulai mencoba merangsek masuk gedung, menghancurkan furnitur dan memantik api, sebelum dihentikan oleh polisi.

Saudi pun memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Menteri Luar Negeri Saudi, Adel al-Jubeir, bahkan melontarkan ancaman lebih jauh.
"Kami juga akan menghentikan semua penerbangan dari dan menuju Iran. Kami akan memotong semua hubungan komersial dengan Iran. Dan kami akan melarang warga untuk bepergian ke Iran," kata Jubeir.

Menunjukkan dukungan, Bahrain, Sudan, dan Uni Emirat Arab pun mengikuti jejak Saudi untuk memutus tali diplomasi dengan Iran.

Seorang peneliti senior dari Universitas Oxford, Toby Matthiesen, menilai bahwa peristiwa ini dapat menambah runyam skala besar isu di kawasan, dari krisis Suriah hingga Yaman.

Iran dan Arab Saudi mendukung kelompok yang bertentangan di Suriah dan Yaman. Di Suriah Iran mendukung rezim Bashar al-Assad, sementara di Yaman, Iran dituding mendukung kelompok pemberontak al-Houthi.

Sementara itu, beberapa negara lain menyerukan perdamaian di kawasan.
China meminta kedua negara untuk melakukan dialog dan negosiasi. Rusia juga melontarkan hal serupa.

Dalam keterangan resminya, Perancis meminta kedua negara untuk, "melakukan segala sesuatu dengan kekuatan mereka untuk mencegah ketegangan sektarian dan agama yang lebih buruk."

Negara mayoritas Sunni, Pakistan, mengecam serangan di kedubes Saudi di Teheran pada akhir pekan lalu. Mereka menyerukan resolusi perbedaan melalui jalur damai merujuk pada kepentingan persatuan Islam.

Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, pun turun tangan dengan menelepon menteri luar negeri kedua negara. Ia meminta agar perang segera dituntaskan karena hubungan kedua negara mulai sangat mengkhawatirkan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, John Kirby, merangkum seruan beberapa negara dengan berkata, "Apa yang ingin kami lihat adalah peredaan ketegangan. Kami ingin ada dialog dan kami ingin melihat hubungan diplomatik diperbaiki secara damai dan tanpa kekerasan."

Indonesia bahkan menawarkan diri menjadi mediator guna mencari solusi terbaik melalui jalan damai.

Credit  CNN Indonesia

Sejarah Panjang Perselisihan Arab Saudi dan Iran

 

Muslim di Michigan, AS, melakukan protes terhadap eksekusi seorang ulama Syiah yang vokal, Nimr al-Nimr, oleh Arab Saudi, akhir pekan lalu. (Reuters/Rebecca Cook)

 

Jakarta, CB -- Hubungan dua negara berkekuatan besar di Timur Tengah, Arab Saudi dan Iran, kembali memanas menyusul eksekusi mati seorang ulama Syiah, Nimr al-Nimr, oleh Riyadh pada Sabtu (2/1).

Keadaan mulai panas ketika pengunjuk rasa Iran menyerbu Kedutaan Besar Arab Saudi di Teheran pada Minggu (3/1). Massa mencoba merangsek masuk gedung, menghancurkan furnitur dan memantik api, sebelum akhirnya berhasil dibubarkan polisi. Saudi lantas memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran.

Eksekusi mati Nimr pun menjadi berita utama di berbagai media.

Nimr merupakan salah satu kritikus dari kelompok Syiah yang paling vokal memperjuangkan kesetaraan Syiah dengan Sunni di Saudi. Nimr dianggap sebagai teroris oleh Riyadh, tapi dipuji Iran sebagai pemerhati hak-hak kelompok Syiah yang minoritas dan terpinggirkan di Saudi.

Beberapa analis pun menganggap bahwa eksekusi Nimr dapat memperdalam jurang krisis sektarian antara Sunni dan Syiah di kawasan Timur Tengah.

Seperti dilansir CNN, jurang pemisah ini sebenarnya sudah mulai ada sejak pecahnya Islam menjadi Sunni dan Syiah pada 14 abad silam. Kala itu, ada perdebatan mengenai siapa yang seharusnya meneruskan kepemimpinan umat Muslim sepeninggal Nabi Muhammad.

Paham Sunni akhirnya mendominasi hingga merengkuh 90 persen populasi Muslim dunia, terutama karena pergerakan Wahhabi di Arab Saudi. Namun pada 1979, Muslim Syiah mulai unjuk kekuatan.

Revolusi di Iran berhasil menggulingkan pemerintahan sekuler, menggantinya menjadi teokrasi. Mereka mulai menyatakan dukungan terhadap isu-isu Syiah di Libanon, Irak, dan daerah lain di seluruh penjuru Timur Tengah.

"Transformasi Iran menjadi negara yang benar-benar Syiah setelah revolusi Islam memaksa Arab Saudi untuk meningkatkan pengaruh Wahhabi, seiring dengan meningkatnya kembali persaingan berabad-abad kedua negara untuk memperjuangkan interpretasi yang sesungguhnya mengenai Islam," tulis Dewan Hubungan Internasional, badan yang melakukan kajian tajam mengenai konflik sektarian.

Persaingan antara Arab Saudi dan Iran pun kian hebat dan semakin terang-terangan. Persaingan terbesar pertama terjadi pada 1987, ketika Saudi mendukung pemerintah Irak dalam perang berdarah dengan Iran.

Ketika perang mulai meluas, polisi antihuru-hara Saudi bentrok dengan jemaah haji Iran di Mekkah. Sekitar 400 orang tewas. Merujuk data Institute of Peace, sebagian besar korban merupakan umat Syiah Iran.

Balas dendam, pengunjuk rasa Iran menyerang kedutaan besar Saudi dan Kuwait. Seorang diplomat Saudi tewas.

Eksekusi ulama Syiah, Nimr al-Nimr oleh Saudi pada akhir pekan lalu memperburuk hubungan Saudi dan Iran. (Reuters/Saudi Press Agency/Handout)

Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini, kemudian mendeklarasikan bahwa monarki Saudi bidah. Hubungan diplomatik kedua negara pun terputus selama empat tahun.

Hubungan membaik setelah Iran melakukan pemilihan umum presiden pada 1997. Puncaknya pada 2001, kedua negara menandatangani kesepakatan keamanan.

Namun dua tahun kemudian, hubungan kembali terpuruk, tepatnya ketika invasi Amerika Serikat di Irak berhasil menggulingkan Saddam Hussein.

Kekuatan politik Syiah di Irak yang sebelumnya tertekan mulai unjuk gigi sehingga hubungan dengan Iran semakin kuat. Iran pun memiliki pengaruh lebih besar di negara-negara tetangganya.

Gesekan pengaruh Iran dan Saudi akhirnya ikut memuncak pada gerakan protes Arab Spring yang dimulai di Tunisia pada 2010. Kerusuhan sempat mencapai Arab Saudi dan sekutunya, Bahrain, di mana pemerintahan Sunni berkuasa di atas warga mayoritas Syiah.

Saudi dan sekutunya menuding Iran sebagai dalang di balik kerusuhan di Bahrain dan kemudian membantu negara tersebut untuk mengatasinya.

Tahun lalu, hubungan kian buruk dengan perdebatan mengenai penyebab tewasnya jemaah haji Iran pada April dan September lalu dalam dua insiden berbeda di Mekkah.

Proxy war

Bagaimana pengaruh konflik ini terhadap Timur Tengah dan dunia?

Singkatnya, akan ada matriks proxy war, di mana dua negara tak baku hantam secara langsung, melainkan adu kekuatan di daerah konflik lain.

Di Suriah, Iran mendukung pemerintahan Bashar al-Assad yang melawan mayoritas masyarakat Sunni. Saudi pun hadir untuk membela para pemberontak.

Di Yaman, kelompok pemberontak Syiah, Houthi, diduga memiliki hubungan dengan Iran. Dengan alasan untuk mendukung pemerintahan resmi di bawah Presiden Abd Mansour Hadi, Saudi mengirimkan pasukan serangan udara untuk menggempur Houthi.

Proxy war juga dirasakan di beberapa negara mayoritas Syiah, seperti Libanon, di mana Saudi berupaya meredam pengaruh Hizbullah yang didukung Iran. Ketegangan kedua negara juga terlihat di Irak, negara di mana Sunni yang mendominasi panggung politik kini taringnya mulai tumpul.

"Perang dingin" di antara dua negara besar Timur Tengah ini tak ayal berpengaruh terhadap kestabilan kawasan. Banyak negara akhirnya angkat bicara.

China meminta kedua negara untuk melakukan dialog dan negosiasi. Rusia juga melontarkan hal serupa.

Dalam keterangan resminya, Perancis meminta kedua negara untuk "melakukan segala sesuatu dengan kekuatan mereka untuk mencegah ketegangan sektarian dan agama yang lebih buruk."

Negara mayoritas Sunni, Pakistan, mengecam serangan di kedubes Saudi di Teheran pada akhir pekan lalu. Mereka menyerukan resolusi perbedaan melalui jalur damai merujuk pada kepentingan persatuan Islam.

Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, pun turun tangan dengan menelepon menteri luar negeri kedua negara. Ia meminta agar perang segera dituntaskan karena hubungan kedua negara mulai sangat mengkhawatirkan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, John Kirby, merangkum seruan beberapa negara dengan berkata, "Apa yang ingin kami lihat adalah peredaan ketegangan. Kami ingin ada dialog dan kami ingin melihat hubungan diplomatik diperbaiki secara damai dan tanpa kekerasan."

Credit  CNN Indonesia

Lagi, Iran Pamerkan Pangkalan Rudal Bawah Tanah Baru

 

Iran kembali memamerkan pangkalan rudal bawah tanah dan memperlihatkan rudal balistik presisi tinggi yang dapat membawa hulu ledak nuklir. (Reuters/farsnews.com/Handout)

 

Jakarta, CB -- Iran kembali memamerkan pangkalan rudal bawah tanah yang baru pada pekan ini. Siaran televisi milik negara memperlihatkan rudal balistik presisi tinggi terbaru yang dijuluki Emad, dan diklaim dapat membawa hulu ledak nuklir. Jika benar, maka Iran melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 2010.

Langkah Iran untuk kembali mempublikasikan program rudal tampaknya sengaja untuk membuat Amerika Serikat jengkel, di tengah persiapan AS untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi kepada Teheran akibat uji coba rudal Iran pada Oktober lalu juga dianggap melanggar sanski PBB karena dapat membawa hulu ledak nuklir.

Pada Selasa (5/1), kantor berita Tasnim dan siaran televisi milik negara memperlihatkan fasilitas rudal bawah tanah ini diresmikan oleh ketua parlemen, Ali Larijani. Fasilitas rudal ini diduga terletak di sebuah pegunungan yang dijaga ketat oleh Garda Revolusi Iran.

Siaran televisi yang menampilkan fasilitas rudal bawah tanah ini berdurasi 1 menit, yang kemudian disusul oleh video uji coba nuklir Iran pada Oktober lalu.

Para pejabat AS menyatakan Washington akan menanggapi uji coba rudal Emad dengan menjatuhkan lebih banyak sanksi baru terhadap Iran, baik kepada individu maupun kepada perusahaan yang terkait dengan program rudal Iran.

Langkah Iran memamerkan program rudalnya dinilai sebagi tantangan untuk pemerintahan Presiden AS Barack Obama dan Uni Eropa berencana untuk melepaskan hampir semua sanksi internasional terhadap Teheran di bawah kesepakatan nuklir yang dicapai pada Juli lalu.

Iran mematuhi ketentuan utama dari kesepakatan nuklir tersebut, yakni dengan melepaskan material yang dikhawatrkan dapat digunakan untuk membuat bom atom. Iran juga menerima sejumlah pembatasan lainnya yang terkait dengan program nuklirnya.

Namun, Presiden Iran, Hassan Rouhani memerintahkan menteri pertahanan pekan lalu untuk memperluas program rudal.

Rudal Iran yang kini tengah dikembangkan memiliki akurasi yang lebih tinggi, dan menurut para parak mungkin dapat meningkatkan efektivitas hulu ledak konvensional.

Wakil Kepala Garda Revolusi Iran, Brigadir Jenderal Hossein Salami, menyatakan pada Jumat (1/1) lalu bahwa pangkalan rudal Iran dan fasilitas bawah tanah mereka begitu penuh, mereka tidak tahu di mana mereka akan menyimpan rudal baru mereka.

Credit  CNN Indonesia

Respons Uji Coba Nuklir Korut, PBB Akan Rapat Mendadak

 

Rapat mendadak DK PBB akan dilangsungkan Rabu pagi waktu setempat. (Reuters/Mike Segar)

 

New York, CB -- Dewan Keamanan PBB akan mengadakan rapat mendadak pada Rabu (6/1) untuk mendiskusikan uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara.

Menurut sumber Reuters, rapat akan dijadwalkan pukul 11.00 waktu setempat, dan kemungkinan akan berlangsung tertutup.

“Amerika Serikat dan Jepang telah meminta konsultasi darurat Dewan Keamanan besok pagi terkait dugaan uji coba nuklir Korea Utara,” kata Hagar Chemali, utusan AS untuk PBB lewat sebuah pernyataan.

“Meski kami tidak bisa mengonfirmasi saat ini bahwa uji coba telah dilakukan, kami mengutuk pelanggaran apa pun atas resolusi Dewan Keamanan PBB dan lagi menyerukan Korea Utara untuk patuh pada kewajiban dan komitmen internasional,” tambah Chemali.
Tidak jelas tindakan apa yang akan dilakukan jika 15 anggota DK PBB merespons pernyataan Korea Utara yang mengklaim telah sukses meluncurkan uji coba nuklir keempat.

Pyongyang saat ini sudah berada di bawah sanksi PBB, Uni Eropa, dan Amerika Serikat akibat program nuklirnya.

Sebelum ini, Korut sudah melakukan tiga kali uji coba nuklir; pada 2006, 2009 dan 2013—semuanya dilakukan di Punggye-ri, yang berada di dekat lokasi guncangan pada hari ini.

Jika uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korut hari ini terkonfirmasi, diduga PBB akan meluaskan lagi sanksi bagi Pyongyang.


Credit  CNN Indonesia

Korea Utara Umumkan Sukses Uji Coba Bom Hidrogen

 

USGS Lokasi pusat gempa yang mengguncang Korea Utara, Rabu (6/1/216).

SEOUL, CB — Korea Utara, Rabu (6/1/2016), mengumumkan bahwa pihaknya untuk pertama kali sukses melakukan uji bom hidrogen.

Perkembangan tersebut, jika memang benar demikian, akan menandai sebuah langkah maju yang menakjubkan dalam pengembangan senjata nuklir negara itu.

"Uji coba bom hidrogen pertama republik ini telah berhasil dilakukan pada pukul 10.00 tanggal 6 Januari 2016, sesuai dengan tekad Partai Buruh," demikian berita televisi negara itu saat mengumumkan hal tersebut.

"Dengan keberhasilan sempurna dan bersejarah dari uji coba bom-H, kita telah bergabung dengan kelompok negara-negara nuklir canggih," kata penyiar televisi, yang menambahkan bahwa uji coba itu terjadi dalam perangkat "miniatur".

Data yang dikeluarkan US Geological Survey (USGS), pada Rabu pagi, menyebutkan bahwa sebuah gempa bumi berkekuatan 5,1 skala richter terdeteksi di lokasi sekitar 19 kilometer dari Sungjibaegam, tempat uji coba nuklir Korea Utara, di kedalaman 10 kilometer.

Penyebab gempa tersebut tidak diketahui. Namun, muncul dugaan bahwa gempa itu terkait dengan aktivitas uji coba nuklir.

Sebuah gempa bumi berkekuatan 4,9 SR terjadi di lokasi yang sama pada tahun 2013, sebelum uji coba nuklir ketiga Korea Utara di lokasi itu.

Uji coba terbaru yang mengejutkan itu diperintahkan secara pribadi oleh pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, dan terjadi hanya dua hari sebelum ulang tahunnya.

Bulan lalu, dalam pernyataan yang disampaikan selama tur inspeksi, Kim menyatakan bahwa Pyongyang telah mengembangkan bom hidrogen. Klaim itu disambut skeptis oleh para pakar internasional.

Sebuah bom hidrogen, atau perangkat termonuklir, menggunakan fusi dalam sebuah reaksi berantai yang menghasilkan ledakan yang jauh lebih kuat.

"Uji coba terbaru itu, yang sepenuhnya didasarkan pada teknologi dan tenaga ahli kita, menegaskan bahwa sumber daya teknolgi kita yang baru dikembangkan sangat akurat dan secara ilmiah menunjukkan dampak bom hidrogen," kata penyiar televisi itu.

Pengumuman tersebut akan membuat masyarakat internasional berebut untuk memverifikasi keakuratan klaim Korut tersebut.

Kebanyakan pakar berasumsi, Pyongyang masih butuh waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan bom termonuklir, sementara penilaian terbelah tentang seberapa jauh negara itu sudah menguasai teknologi untuk miniaturise, sebuah perangkat yang bisa muat pada sebuah rudal balistik.

Credit  KOMPAS.com

Seragam Dianggap Mirip TNI AU, Ini Komentar Kemenkumham

 

Ambaranie Nadia K.M Ilustrasi seragam dan atribut pegawai Kementerian Hukum dan HAM

 

JAKARTA, CB — TNI Angkatan Udara berkeberatan terkait seragam yang dipakai pegawai Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Perhubungan. Alasannya, seragam yang dipakai pegawai sipil itu mirip dengan seragam prajurit TNI AU, baik dari segi warna maupun atribut.
Apa tanggapan Kemenkumham?
Kepala Sub-Bagian Humas Kemenkumham Fitriadi Agung Prabowo mengatakan, penentuan warna pakaian dinas merupakan kesepakatan dari rapat pimpinan Kemenkumham pada era Menteri Hukum dan HAM saat itu, Patrialis Akbar.
"Dulu memang belum ada keseragaman yang sama antara unit pusat dan teknisi. Maka dari pimpinan disamaratakan, akhirnya melalui pertimbangan akhirnya baju kita warna biru ini," ujar Fitriadi saat ditemui Kompas.com di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Rabu (6/1/2016).
Fitriadi mengatakan, sebelum adanya seragam biru muda seperti saat ini, pegawai Kemenkumham di pusat tidak memiliki pakaian dinas.

Abba Gabrillin/ www.pemasyarakatan.com/ www.beritajakarta.com Seragam mirip tiga lembaga. Kiri: KSAU Marsekal TNI Agus Supriatna. Tengah: Mantan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Handoyo Sudradjat. Kanan: Kadishub DKI Jakarta Andri Yansyah.

Sementara untuk unit teknis, seperti pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Imigrasi, seragam yang dikenakan berwarna coklat sebagaimana seragam PNS. "Sebelumnya di pusat kita pakai baju bebas aja," kata Fitriadi.
Peraturan mengenai seragam dan atribut pegawai Kemenkumham tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011.
Dalam peraturan tersebut, terdapat tiga jenis pakaian dinas, yaitu pakaian dinas upacara (PDU), pakaian dinas harian (PDH), dan pakaian dinas lapangan (PDL). Hal yang dipermasalahkan TNI AU merupakan PDH.
Berdasarkan Pasal 16 dalam peraturan tersebut, PDH wajib dikenakan setiap hari Senin hingga Kamis. Adapun dua jenis PDH pegawai Kemenkumham, yaitu PDH I untuk lengan panjang dan PDH II untuk lengan pendek.
Penjelasan mengenai detail seragam dan atribut PDH II dicantumkan dalam Pasal 13 untuk laki-laki dan Pasal 14 untuk perempuan.
Fitriadi mengatakan, hingga saat ini belum ada pembahasan oleh pejabat Kemenkumham mengenai seragam ini.
"Belum ada omongan pejabat. Surat (dari TNI AU) saja belum ada," kata Fitriadi.
Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna mengaku sudah menyurati Kemenkumham dan Kementerian Perhubungan mengenai kemiripan seragam dinas.

Agus berpendapat, penggunaan seragam ala militer yang digunakan oleh Kemenhub dan Kemenkumham akan menimbulkan salah persepsi di masyarakat, terutama yang awam terhadap seragam masing-masing instansi.

Credit  KOMPAS.com

TNI AU Minta Pemerintah Mengeluarkan Aturan soal Penggunaan Seragam

 

Kompas.com/Robertus Belarminus Pakaian Dinas Harian (PHD) anggota TNI AU. Foto diambil di Mabes AU di Cilangkap, Jakarta Timur. Rabu (6/1/2015).

JAKARTA, CB — Pihak TNI Angkatan Udara meminta pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai masalah seragam.

Permintaan tersebut muncul di tengah masalah kemiripan pakaian dinas harian (PDH) TNI AU dengan sejumlah instansi lainnya.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma Dwi Badarmanto mengatakan, pihaknya tidak berbicara atau menyinggung instansi tertentu.

Namun, pihaknya berharap pemerintah dapat membuat aturan menyeluruh kepada pihak mana pun soal kemiripan seragam ini.

"Ini kami luruskan, tidak ada pernyataan KSAU yang bersurat ke instansi lain, tetapi kami telah membuat kajian internal masalah seragam ini. Kami berharap institusi yang berkompeten mengeluarkan aturan mengenai seragam, dalam hal ini pemerintah," kata Dwi saat ditemui Kompas.com di Mabes TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (6/1/2016).

Dwi menyatakan, sejauh ini belum ada aturan dari pemerintah mengenai penggunaan seragam dan atribut militer di kalangan sipil, termasuk soal masalah kemiripan seragam.

"Aturan itu memang belum, justru kami menggunakan aturan Panglima TNI tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas TNI Tahun 2004 dan Peraturannya," ujar Dwi.

Menurut dia, kemiripan seragam itu berdampak pada dua faktor, yakni internal dan eksternal. Faktor internal ialah bagi anggota TNI AU sendiri.

Dwi mengatakan,seragam bagi anggota TNI AU adalah kebanggaan dan semangat bagi prajurit.

"Seragam itu kebanggaan kami, gimana mau bangga kalau seragam kita mirip orang lain," ujar Dwi.

Terkait faktor eksternal, Dwi menjelaskan, dalam konflik peperangan, sipil berseragam mirip militer bisa berbahaya karena dapat menjadi sasaran. Hal itu sesuai dengan Konvensi Jenewa tahun 1949.

"Faktor eksternalnya kalau dalam peperangan bisa jadi sasaran tembak karena bisa dianggap sebagai combatan," ujar Dwi.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna berpendapat, penggunaan seragam ala militer yang digunakan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Hukum dan HAM akan menimbulkan salah persepsi.

Ia berharap ada perubahan seragam dari instansi sipil. "Ini bisa menimbulkan salah persepsi dan bisa disalahgunakan oknum yang tidak bertanggung jawab," kata Agus seusai memimpin upacara serah terima jabatan Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I di Lapangan Upacara Makoopsau I, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (5/1/2016), seperti dikutip Antara.

Credit  KOMPAS.com

9 Teknologi yang Bakal Menggema pada 2016

Drone sampai hoverboard bakal jadi tren tahun ini.

Ilustrasi hoverboard (techcrunch.com)

 

CB - Tahun telah berganti yang baru, kemajuan teknologi terus berjalan, bahkan lebih cepat dari perkiraan. Hal ini terbukti dari banyaknya penemuan dan tren teknologi pada 2015, mulai dari asisten digital hingga super komputer.

Kini, pada 2016, percepatan pergeseran teknologi semakin terasa untuk mengubah gaya hidup dan membantu permasalahan sosial yang semakin kompleks.‎
Berikut sembilan teknologi yang akan mengalami puncaknya pada 2016, seperti yang dirangkum oleh Mashable, Selasa 5 Januari 2016:

1. Kecerdasan Buatan

Selama beberapa dekade ini, pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) terus dilakukan oleh perusahaan. Mashable menulis cikal bakal adanya AI ini bisa dilihat dari produk-produk seperti Apple Siri, Google Now, Alexa, dan Cortana besutan Microsoft.

Pada 2016, pengembangan AI diprediksi terus menggema keberadaannya, baik untuk membantu pekerjaan di kantor atau di rumah. Bahkan, bos Facebook Mark Zuckerberg dalam resolusinya ingin menciptakan AI seperti Jarvis ala film Iron Man.

2. Bahan Canggih
Mungkin untuk sebagian orang, bahan canggih, seperti material tidak terlalu diperhatikan. Tetapi, pada bidang teknologi sungguh diperlukan. Sebab, bahan canggih akan memengaruhi suatu produk teknologi.

Misalnya, casing ponsel pintar yang materialnya masih plastik. Kualitas perangkat mobile itu akan lebih elegan lagi, apabila menggunakan daur ulang thermoplastic, karena akan memperkuat dasar plastik pada tubuh smartphone.
3. Smart Objects
Mashable memprediksi, tahun ini orang-orang akan lebih sedikit berbicara mengenai tren Internet of Things (IoT) dan rumah pintar. Semuanya akan beralih pada Smart Objects, yang setiap produk akan terhubung pada koneksi WiFi atau Bluetooth. Benda bisa dikendalikan melalui sentuhan pada smartphone.
4. Robot
Sejak kelahiran film Star Wars pada 1970-an, robot sudah mulai diperlihatkan, seperti C3PO dan BB-8. Namun, sampai sekarang belum ada robot yang mengabulkan ekspektasi orang-orang.

Meski demikian, sudah ada beberapa produsen teknologi yang telah memajukan inovasi robot seperti robot Jibo. Pada tahun ini, pengembangan robot akan terus dilakukan oleh perusahaan global, demi "menghiasi" pekerjaan atau kegiatan sehari-hari manusia.

5. Virtual Reality
Tahun 2016 akan menjadi ujian besar bagi Virtual Reality (VR). Sebab, sudah ada jutaan konsumen yang menunggu hiburan virtual itu, baik dari segi produk atau konten-kontennya yang sampai sekarang masih terbatas.

Saat ini, salah satunya merek Oculus Rift berada dalam jalan terbaik guna menghadirkan produk yang disebut "next level VR story telling". Gambar yang dihasilkan bukan hanya kekayaan konten VR, tetapi menjadi bagian dari jalan cerita.

6. Bio-SecurityTahun lalu, kami telah disuguhkan produk teknologi yang tingkat keamanannya menggunakan sensor biometrik, seperti sidik jari. Itu bisa kita temui pada beberapa produk kelas atas pada ponsel pintar di Apple atau Android.

Beberapa perusahaan sudah beralih, dari sistem keamanannya yang mulanya menggunakan password, kini menuju sistem pengamanan biometrik.

7. Mobile Payment
Sistem pembayaran pada mobile diperkirakan mengalami pertumbuhan pada tahun ini. Mashable menjelaskan, prediksi itu dilihat dari mulai banyaknya kartu kredit atau kartu SIM pada smartphone sebagai alat pembayaran. Apple Pay dan Samsung Pay pun telah diperkenalkan tahun lalu.

8. Drone

Pesawat tanpa awak ini telah ramai dibicarakan pada 2015. Meski sedikit yang menggunakannya, tetapi fungsinya terasa banyak manfaat untuk perusahaan‎. Tak hanya sebagai alat untuk mengambil objek visual dari ketinggian, tetapi drone juga digunakan untuk pengiriman barang, begitu yang dilakukan oleh Amazon dan Walmart

9. Hoverboard
Pada tahun lalu, gaung hoverboard belum banyak menggema. Sebab, perangkat mobilitas ini fungsingya masih terus dikembangkan, karena masih ada laporan yang mengalami kecelakaan.

Tetapi, sebagai hiburan, kendaraan ini terasa nyaman digunakan dan itu akan menjadi tren kendaraan pada tahun ini. Misalnya, dengan munculnya beberapa generasi baru dari swagways.
Credit  VIVA.co.id

Prestasi Lapan di 2015: Luncurkan Satelit dan Bikin Pesawat

Lapan berhasil luncurkan satelit LAPAN-A2 dan bikin pesawat N219.

Pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia dan Lapan, Kamis (10/12/2015). (VIVA.co.id/Mega Dwi Anggraeni)

CB - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) mengumumkan sejumlah capaiannya sepanjang tahun 2015. Mulai dari peluncuran satelit LAPAN-A2 hingga diperkenalkannya pesawat hasil buatan dalam negeri, yakni N219.

Dikatakan Kepala Lapan Thomas Djamaluddin, sejumlah keberhasilan yang telah diraih oleh instansinya pada 2015, telah menumbuhkan kepercayaan diri Lapan sebagai pusat unggulan penerbangan dan antariksa, guna mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

"Pencapaian, prestasi, dan penghargaan pada 2015 ini menambah kepercayaan diri dan upaya untuk meningkatkan kinerja lembaga," kata Thomas dalam keterangan tertulisnya, Senin, 4 Januari 2016.

Beragam prestasi dan pencapaian Lapan selama 2015, seperti mendapatkan pembinaan guna menjadi Pusat Unggulan Iptek 2016-2018 dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer (PSTA). LAPAN menerima penghargaan Tangguh Award 2015 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk kategori Tokoh Inspiratif. Penghargaan ini diberikan untuk Tim Tanggap Darurat Bencana Berbasis Penginderaan Jauh Lapan.

Kemudian, lembaga pemerintah nonkementerian ini juga mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 untuk Sistem Manajamen Mutu dalam Pelayanan Teknologi dan Data Penginderaan Jauh. Sertifikat tersebut merupakan hasil upaya dan kerja sama Pusat Pemaanfaatan Penginderaan Jauh dengan Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Lapan dalam menyampaikan informasi berbasis data citra satelit.

Lapan juga berhasil mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk Lapan Surveillence UAV (LSU) 03. Pesawat tanpa awak ini mampu menempuh jarak 340 kilometer dengan rute Garut-Pangandaran-Cilacap pulang pergi selama 3,5 jam. Lapan, melalui Pusat Teknologi Penerbangan (Pustekbang) juga menerima penghargaan Karya Unggulan Anak Bangsa dari Menristekdikti melalui konsep Maritime Surveillance System (MSS) berbasis UAV.
Pesawat anak negeri

Lalu, pada 2015 juga menjadi momen kebangkitan penerbangan nasional, karena Lapan bekerjasama dengan PT Dirgantara Indonesia dalam memproduksi pesawat N219. Pesawat dengan kapasitas 19 orang itu murni dikembangkan oleh putra-putri Indonesia.

Dan, yang paling mencolok dari capaian Lapan di 2015 itu diluncurkannya satelit LAPAN-A2/Orari pada September 2015. Satelit generasi kedua itu mengorbit di ketinggian 650 kilometer dari permukaan bumi. Menariknya, wahana antariksa tersebut merupakan yang pertama kategori satelit ekuatorial Indonesia. LAPAN-A2 punya tiga misi utama, yakni pemantauan wilayah Indonesia, pemantauan kapal, dan komunikasi amatir radio.

Di bidang Kajian Penerbangan dan Antariksa, Presiden RI, Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49/2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan). Peraturan ini terkait dengan Struktur Organisasi Lapan. Kemudian, disusul dengan evaluasi dan seleksi terbuka nasional dan internal untuk 4 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, 14 JPT Pratama, 45 Administrator, dan 55 Pengawas.

Prestasi Lapan lainnya selama 2015 yaitu meningkatnya peringkat di Webometrik lembaga riset pada Januari 2015. Lapan memperoleh peringkat tiga nasional atau 666 internasional. Sebelumnya, Lapan berada di peringkat empat atau 741 internasional.

Credit  VIVA.co.id

Frigat Admiral Gorshkov, Kapal Perang Masa Depan Rusia

Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa pengiriman kapal frigat pertama dari Proyek 22350, Admiral Gorshkov akan mengalami penundaan sampai Mei 2016. Frigat Admiral Gorshkov seharusnya diserahkan ke Angkatan Laut Rusia, pada akhir 2015, namun ditunda karena hingga saat ini kapal tersebut masih terus uji persenjataan. russiadefence.net

Pada akhir Desember 2015, Kementerian Pertahanan Rusia menyebutkan bahwa Admiral Gorshkov telah menyelesaikan test awal persenjataan, meliputi uji coba meriam, pertahanan udara, dan rudal jelajah, dengan penembakan target di laut dan pantai di White Sea dan Chizh di wilayah Arkangelsk. Uji coba persenjataan tahap berikutnya akan terus dilanjutkan, dan menurut Kepala Angkatan Laut Rusia, frigat ini akan diserahkan pada Mei 2016. pikabu.ru

Rusia rencananya akan membangun 20 kapal frigat kelas Admiral Gorshkov. Dua kapal sudah diluncurkan, dua lagi sedang dibangun. Enam kapal dijadwalkan sudah bergabung dengan Angkatan Laut Rusia sebelum 2020. Frigat-frigat terebut akan bergabung dengan Armada Baltic, Armada Laut Hitam, Armada Utara, dan Armada Pasifik. vietgiaitri.com

Proyek 22350 Admiral Gorshkov merupakan kapal perang masa depan Rusia. Frigat dengan panjang 135 m dan lebar 16,4 m ini mempunyai bobot 4.550 ton. Admiral Gorshkov menggunakan tenaga penggerak sistem CODAG atau kombinasi diesel dan turbin gas sehingga kapal perang ini dapat melaju hingga kecepatan 30 knot atau 56 km/jam. Daya jelajah frigat ini adalah 4.500 mil laut atau 8.300 km pada kecepatan 14 knot atau 26 km/jam. reddit.com

Kapal perang frigat Admiral Gorshkov dipersenjatai dengan satu meriam A-192M 130 mm, 16 sel peluncur rudal vertikal (VLS) UKSK dengan rudal anti kapal P-800 Oniks atau rudal jelajah Kalibr, 32 sel Redut VLS dengan rudal anti pesawat 9M96, sama dengan rudal yang digunakan S-400 Triumf. CIWS menggunakan 2 Palash, dua peluncur torpedo 330mm, dan dua senjata mesin 14,5 mm. turbosquid.com

Frigat kelas Admiral Gorshkov dirancang oleh Severnoye Design Bureau dan dibangun di galagan kapal Severnaya Verf di Saint Petersburg. Frigat kelas ini akan menggantikan frigate kelas Krivak yang sudah mulai menua. Kelas Admiral Gorshkov merupakan kapal perang multi peran jarak jauh yang dapat melakukan perang dengan kapal selam dan pengawalan kapal induk. navaltoday.com

Credit  Tempo.co

Nimr Al-Nimr, Ulama yang Perjuangkan Hak Warga Syiah di Saudi

 

 Nimr al-Nimr merupakan salah satu kritikus dari kelompok Syiah yang paling vokal yang memperjuangkan kesetaraan Syiah di mayoritas penduduk Sunni di Saudi. (Dok. Saudi-Security)

 

Jakarta, CB -- Eksekusi Nimr al-Nimr menjadi titik puncak buruknya hubungan Iran dan Arab Saudi. Eksekusinya memicu para pengunjuk rasa menyerbu kantor kedutaan besar Saudi di Teheran pada Minggu (3/1), dan membuat Saudi memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran.

Nimr merupakan salah satu kritikus dari kelompok Syiah yang paling vokal yang memperjuangkan kesetaraan Syiah di mayoritas penduduk Sunni di Saudi. Menghabiskan berpuluh tahun belajar di Iran, Nimr kerap kali ditangkap oleh otoritas Saudi.

Nimr kerap menyerukan pemisahan Provinsi Timur Arab Saudi yang diyakini kaya minyak, tempat mayoritas komunitas Syiah berdiam. Ia menyebut Muslim Sunni yang tinggal di sana adalah warga asing.

"Martabat kami lebih berharga daripada persatuan tanah ini," kata Nimr dalam sebuah khotbah pada 2009, dikutip dari CNN.

Saat bertemu dengan seorang diplomat AS tahun lalu, Nimr mengatakan bahwa kaum Syiah di Saudi "diutus untuk membantu kekuatan asing sehingga mereka harus terlibat dalam konflik." Menurut diplomat tersebut, kekuatan asing yang dimaksud sudah pasti adalah Iran.

Iran memang berpenduduk mayoritas Syiah, berbeda dengan Saudi. Di Saudi, banyak keluhan diskriminasi dari kaum Syiah.

Nimr akhirnya menyerukan agar keluarga raja Saudi turun takhta. Namun, ia meminta para pengikutinya untuk tidak "melawan peluru dengan peluru." Nimr mengajak pengikutinya untuk melakukan demonstrasi dan pembangkangan sipil.

Sebuah kabel diplomatik AS pada 2008 memprediksi bahwa Nimr akan terus menyerukan reformasi. "Itu sesuai dengan visinya bahwa ketidakstabilan adalah satu-satunya cara mempercepat perubahan nyata di Arab Saudi," demikian bunyi kabel diplomatik tersebut.

Pengaruh Nimr terbatas

Namun, beberapa kabel diplomatik AS periode 2008-2012 yang dirilis WikiLeaks menggambarkan bahwa pengaruh Nimr di antara komunitas Syiah Saudi sebenarnya terbatas.

Seorang analis Saudi yang kini menjadi konsultan politik di Dubai, Aimen Dean, bahkan mengatakan bahwa Nimr tak pernah berada di daftar teratas ulama Syiah. Khotbahnya kebanyakan menggunakan bahasa sehari-hari, bukan Arab klasik.

Namun, basis pendukungnya sebagian besar merupakan anak muda yang termarjinalkan di Al-Awamiyah, desa di Provinsi Timur yang dikelilingi perkebunan kurma dan penduduknya sangat militan.

Kabel diplomatik AS pada 2008 mengungkap bahwa Al Awamiyah merupakan desa paling kasar dan rawan kekerasan di daerah Qatif.

Tokoh senior Syiah di Arab Saudi, seperti Sheikh Hassan al-Saffar, menjaga jarak dari Nimr. Namun, Nimr mendapatkan dukungan dari militan faksi Syiah di Irak dan beberapa ulama Iran. Hal ini mendapat perhatian besar dari pihak otoritas Saudi.

Setelah beberapa kali dibekuk, Nimr ditahan untuk terakhir kalinya pada Juli 2012. Otoritas Saudi mengatakan bahwa Nimr menolak ditahan dan merencanakan penembakan hingga akhirnya menabrak salah satu mobil patroli keamanan ketika mencoba kabur.

Polisi lantas menembak balik dan melukai paha Nimr. Keluarga Nimr membantah alur peristiwa versi resmi tersebut. Dua orang tewas dalam aksi protes terkait penolakan tersebut.

Nimr kemudian diadili dengan tuduhan memantik perang sektarian, melakukan teror, dan melecehkan pemimpin negara-negara Teluk. Meskipun dikecam oleh banyak kelompok pemerhati hak asasi manusia, pengadilan tetap menjatuhkan hukuman mati bagi Nimr pada Oktober 2014 lalu.

Eksekusi Nimr pada Sabtu (2/1) dinilai mengejutkan dan menyebabkan krisis regional, memantik kecaman Irak, Iran, dan pejabat senior PBB. Peneliti senior dari Universitas Oxford, Toby Matthiesen melihat kejanggalan dalam pemilihan waktu eksekusi Nimr. "Gerakan protes Syiah di Provinsi Timur sudah berhenti," tutur Matthiesen.

Namun, Matthiesen menganggap bahwa keputusan untuk mengeksekusi Nimr merupakan pilihan paling tidak berbahaya bagi pemerintah Saudi. "Jika mereka menjatuhkan hukuman penjara, ia akan dianggap pahlawan oleh pengikut Syiah-nya karena Saudi terkesan takut kepada Iran dan Syiah. Sunni di Saudi juga akan sangat marah," ucap Matthiesen.

Ia berpandangan bahwa Nimr kemungkinan dieksekusi untuk menggalang dukungan dari beberapa kalangan. "Itu kemungkinan cara untuk mendapat dukungan dari Sunni [di Saudi], dan kemungkinan dari segmen besar Saudi yang simpati terhadap ISIS atau kebijakan anti-Syiah dan anti-Iran lainnya," kata Matthiesen.

Credit  CNN Indonesia

Usai Eksekusi Mati Ulama Syiah, Negara Teluk Dukung Saudi

 

 Puncak protes terjadi pada Minggu (3/2), ketika Kedutaan Besar Saudi di Teheren dan Kantor Konsulat Saudi di Mashhad diserang oleh pengunjuk rasa Iran. (Reuters/Raheb Homavandi/TIMA)

 

Jakarta, CB -- Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) dan Liga Arab menyatakan dukungan terhadap Arab Saudi dalam upaya memerangi terorisme.

Sekretaris GCC, Abdullatif al-Zayani, mengatakan bahwa semua anggota, termasuk Bahrain, Kuwait, Oman, dan Qatar berdampingan dengan Saudi, menuding Iran sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Seperti dilansir Al Arabiya, pernyataan ini dilontarkan setelah Iran melancarkan protes besar-besaran atas eksekusi mati seorang ulama Syiah, Nimr al-Nimr. Nimr dieksekusi bersama 46 terpidana kasus terorisme lainnya.

Puncak protes terjadi pada Minggu (3/2), ketika Kedutaan Besar Saudi di Teheran dan Kantor Konsulat Saudi di Mashhad diserang oleh pengunjuk rasa Iran.

Arab Saudi pun memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran.

Sekretaris Jenderal GCC, Nabil al-Arabi, mengecam serangan tersebut. Menurutnya, insiden tersebut merupakan pelanggaran hebat terhadap prinsip internasional. Seorang menteri dari Yordania juga mengungkapkan hal serupa.

Mereka juga mengkritik interfensi Iran di kawasan. Lebih spesifik, Bahrain bahkan protes atas campur tangan Iran dalam urusan dalam negeri mereka.

Sementara itu, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, mengingatkan Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, bahwa ketegangan antara Teheran dan Riyadh dapat menghambat upaya pencarian solusi politik untuk mengatasi krisis di Suriah.

Menurut peneliti senior dari Universitas Oxford, Toby Matthiesen, ketegangan ini memang dapat menambah runyam skala besar isu di kawasan, dari krisis Suriah hingga Yaman.

Iran dan Arab Saudi mendukung kelompok yang bertentangan di Suriah. Sementara itu, Irak juga mendukung kelompok lawan di dalam konflik Yaman, yaitu Houthi.

Pada Maret tahun lalu, Saudi melancarkan operasi militer di Yaman untuk menggempur Houthi, minoritas Syiah yang berhasil mengambil alih istana kepresidenan. Saudi dan beberapa negara Sunni lain menuding bahwa Houthi dipersenjatai dan dibiayai oleh Iran. Namun, Iran membantah tuduhan tersebut.

Gencatan senjata di Yaman berakhir

Di hari eksekusi Nimr, Arab Saudi mengumumkan berakhirnya gencatan senjata yang sudah dilaksanakan sejak 15 Desember lalu. Saudi mengklaim bahwa pasukan Houthi dan sekutunya telah menembakkan rudal balistik ke perbatasan selama masa gencatan senjata.

Dean bahkan yakin bahwa dampak regional akan semakin suram. Pasalnya, Raja Salman dan anaknya, Mohammed, selaku Menteri Pertahanan, bersama Menteri Dalam Negeri Arab Saudi, Mohammed bin Nayef, memasang target untuk membalikkan keadaan setelah berpuluh tahun Iran memegang kuasa di kawasan.

Januari tahun lalu, saat Salman dinobatkan menjadi Raja, Dean memprediksi bahwa Saudi akan mengambil langkah lebih tegas dan posisi perlawanan kuat terhadap Iran dan sekutunya di kawasan.

Kini, analis akan lebih menyorot bagaimana reaksi Syiah di Provinsi Timur. Sejauh ini, mereka lebih menahan diri sendiri ketimbang protes, termasuk saudara Nimr.

"Masih ada 20 pemuda Syiah yang ada dalam daftar hukuman mati di Saudi. Saya pikir, pemimpin Syiah akan lebih memilih mereka dibebaskan daripada memulai kampanye protes besar lainnya saat ini," ucap Matthiesen.

Dean juga mengamini pernyataan Matthiesen. Menurut seorang sumber Syiah di dalam Kerajaan Saudi, kebanyakan komunitas takut melakukan protes. Mereka khawatir pihak otoritas akan bereaksi cepat dengan pasukan bersenjata dan pertumpahan darah tak terhindarkan.

Kendati demikian menurut Matthiesen, para militan muda pendukung Nimr tidak akan tinggal diam. "Secara keseluruhan, saya terkejut dan saya pikir ini akan sangat buruk bagi hubungan sektarian di Saudi," katanya.
Credit  CNN Indonesia

Dosen ITS kembangkan bahan alam untuk diabetes

Surabaya (CB) - Dosen Jurusan Kimia Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Sri Fatmawati SSi MSc PhD, meraih penghargaan internasional Early Chemist Award, karena mengembangkan penggunaan ekstrak bahan alam dari berbagai tumbuhan untuk bahan obat diabetes.

"Gelar yang diserahkan dalam ajang The International Chemical Congress of Pacific Basin Societies 2015, di Honolulu, Hawaii, 20 Desember 2015, itu merupakan apresiasi untuk kami," kata peneliti bidang kimia organik bahan alam itu, di Surabaya, Senin.

Early Chemist Award merupakan penghargaan bagi peneliti muda di bidang kimia dan ilmu spektroskopi. Penghargaan itu diberikan kepada 40 peneliti yang memiliki rekam jejak dan publikasi terbanyak yang diserahkan dalam kongres kimia.

Dalam kongres lima tahunan itu terdapat sekitar 8.000 makalah dari 71 negara se-Asia Pasifik yang terdaftar dalam kongres Kimia Pasifik Basin 2015. Selain Fatma, terdapat lima peneliti Indonesia lainnya yang meraih penghargaan serupa.

Di hadapan peserta kongres tersebut, Fatma yang juga menyandang gelar Perempuan Paling Menginspirasi dalam Penghargaan Kartini 2015 itu menyampaikan makalah mengenai penggunaan ekstrak bahan alam dari berbagai tumbuhan sebagai bahan obat diabetes.

"Kami mengisolasi senyawa aktif dari tanaman, kemudian ekstrak tersebut diteliti proses penghambatannya terhadap enzim yang menyebabkan kadar gula darah naik atau pemicu komplikasi penderita diabetes," katanya.

Sebagai langkah awal, perempuan asal Madura yang pernah meraih penghargaan L'Oreal Women in Science 2013 itu menyeleksi berbagai tanaman yang berpotensi sebagai obat diabetes di Indonesia.

"Kita ini negara kaya, hidup dengan potensi alam yang luar biasa. Saya mencoba memanfaatkan apa yang digunakan masyarakat sebagai obat dan ingin membuktikannya secara ilmiah," katanya.

Namun, penelitian yang dilakukan masih merupakan riset dasar, sehingga hasilnya masih perlu diteliti lebih lanjut sebelum dijadikan obat dan diproduksi secara massal.

"Riset kami belum sampai pada tahap klinis. Masih banyak tahapan lain yang harus dilalui sampai suatu senyawa disebut sebagai obat," kata peraih gelar PhD dari Universitas Kyushu, Jepang itu.

Ia mengaku senang bisa berpartisipasi dalam kongres kimia terbesar itu. Selain karena biaya akomodasi yang sudah disediakan, Fatma bisa berjumpa dengan para penerbit jurnal seperti Elsevier, para editor jurnal kimia papan atas, hingga peraih nobel kimia.

"Di situlah letak kebahagiaannya, saya bertemu dengan peneliti kelas dunia sehingga dapat memacu diri untuk lebih baik lagi, dan bisa memotivasi mahasiswa saya agar lebih baik dari saya," kata ibu dua anak itu.

Credit  ANTARA News

Amnesti untuk kelompok Din Minimi?

Warga mengunjungi pimpinan kelompok sipil bersenjata Nurdin alias Din Minimi (kiri) di Desa Ladang Baro, Kecamatan Julok, Aceh Timur, Aceh, Selasa, 29 Desember 2015. (ANTARA/Syifa Yulinnas)

Kasus Din Minimi menjadi pintu masuk yang bagus."

Jakarta (CB) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang mempertimbangkan memberikan amnesti untuk Nurdin Ismail alias Din Minimi dan kelompok bersenjatanya di Aceh Timur, yang 28 Desember 2015 menyerahkan diri setelah berdialog dengan Kepala Badan Intelijen Negara Letjen TNI (Purn) Sutiyoso.

Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, Presiden selaku Kepala Negara berhak memberikan amnesti dan pemberian amnesti itu harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi menyebutkan Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM).

Amnesti merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut.

Amnesti ini diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut.

Presiden Jokowi menyatakan pemerintah akan memberikan amnesti untuk kelompok Din Minimi setelah melalui proses yang ditentukan.

"Nanti akan kita berikan tapi ada prosesnya," kata Presiden Jokowi dalam lawatan akhir tahun 2015, ketika meninjau Pasar Lokal Keyabi di Kabupaten Nduga, Papua, Kamis, 31 Desember 2015.

Presiden Jokowi menyebutkan, permintaan amnesti dari kelompok di Aceh itu sudah lama berjalan.

"Memang sudah agak lama, kita bertemu, bicara, meyakinkan, kita mengajak mereka untuk ikut berperan dalam pembangunan. Konsentrasi kita ada di situ. Masak kita bertahun-tahun bertarung terus," kata Presiden.

Presiden menyebutkan, sudah ada beberapa kali pembicaraan terkait pengajuan amnesti itu sehingga kelompok itu bersedia menyerahkan diri.

Ketika ditanya apakah akan ada proses hukum atau langsung pemberian amnesti, Presiden mengatakan, akan dilihat dulu.

Mengenai kemungkinan adanya kelompok lain yang meminta amnesti, Presiden mengatakan ada kalkulasinya.

"Semua akan kita proses dengan pendekatan lunak. Kalau sulit, akan ditindak tegas. Semua harus matang dulu baru diputuskan," katanya.

Pendekatan dialogis

Pada 28 Desember 2015, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mendatangi lokasi persembunyian Din Minimi dan anggotanya di pedalaman Aceh Timur. Proses penjemputan Din Minimi beserta anggotanya itu, mengejutkan banyak pihak. Proses yang berlangsung sunyi senyap itu, hanya diketahui secara terbatas.

Keesokan harinya, Gubernur DKI Jakarta 1997-2007 itu menggelar jumpa pers di Hotel Lido Graha, Lhokseumawe, Aceh.

Banyak fakta dan data yang terungkap seputar kisah perjalanan pejabat negara tersebut dalam menjemput kelompok Din Minimi di pedalaman Aceh Timur hingga penyerahan senjata api yang mereka pegang selama ini.

Kepala BIN juga mengungkapkan keinginan Din Minimi ,antara lain memohon amnesti dari Presiden Jokowi untuk seluruh kelompoknya, sebanyak 120 orang yang ada di lapangan dan 30 orang yang sudah dipenjara.

Selain itu, mereka meminta program reintegrasi yang sesuai dengan nota kesepahaman (MoU) Helsinki untuk dilanjutkan, meminta anak-anak yatim dan janda akibat konflik di Provinsi Aceh untuk diperhatikan secara baik, jangan sampai kehidupannya menjadi terkatung-katung dan diabaikan.

Mereka juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Aceh karena mereka menilai ada kejanggalan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan nilainya pun sangat tinggi.

"Bahkan, dalam Pilkada tahun 2017 nanti, mereka meminta harus ada peninjau independen. Mengapa hal itu harus ada, karena tidak mau ada pihak-pihak tertentu yang melakukan intervensi," tutur Sutiyoso.

Pada penghujung tahun 2014, kelompok Din Minimi mulai santer dibicarakan media karena menampilkan diri bersama kelompoknya dengan bersenjata. Polisi menjadikan kelompok Din Minimi sebagai target operasi karena dianggap telah melakukan serangkaian aksi kriminal di Aceh. Namun, Din Minimi membantah melakukannya.

Tujuannya mengangkat senjata semata-mata untuk menuntut keadilan dari Pemerintah Aceh yang dianggap telah melupakan sisa-sisa kepedihan akibat masa konflik. Tetap saja, kelompok ini diburu oleh pihak kepolisian.

Bahkan, sempat terjadi beberapa kali rentetan letusan senjata di berbagai tempat antara aparat penegak hukum dengan kelompok Din Minimi. Korban pun berjatuhan, beberapa anggota Din Minimi pun tewas ditembak oleh polisi.

Namun, selama perburuan tersebut, tetap saja pimpinan kelompok Din Minimi tidak berhasil ditemukan oleh aparat polisi. Bahkan, aparat kepolisian semakin mengintesifkan pencarian terhadap pimpinan kelompok tersebut.

Kelompok Din Minimi juga kerap berpindah-pindah tempat di pedalaman Aceh Timur dan Aceh Utara, sehingga menyulitkan pihak kepolisian dalam mengejar kelompok tersebut, hingga akhirnya menyerahkan diri.

Drama penjemputan Din Minimi, menyisakan kisah menarik, karena keterlibatan langsung Kepala BIN yang turun tangan untuk menjemput Din Minimi bersama dengan kelompok dipersembunyiannya.

Bahkan, Sutiyoso membawanya ke rumah orang tua Din Minimi di Desa Ladang Baro, Kecamatan Julok, Aceh Timur.

Kepala BIN itu menjelaskan proses penjemputan Din Minimi bersama kelompoknya itu berlangsung secara sangat mulus dan aman, serta sangat preventif. Bahkan, suasananya berlangsung dengan penuh kekeluargaan.

Sutiyoso mengakui, sebelum melakukan pertemuan dengan Din Minimi, dirinya sudah menjalin komunikasi lebih kurang dua bulan lalu. Saat penjemputan Din Minimi bersama kelompoknya tersebut, dirinya mengaku semalaman berbicara dengan Din Minimi, termasuk mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Di mata saya, kelompok bersenjata Din Minimi tidak menuntut untuk pemisahan diri dari NKRI, tapi mereka kecewa atas sikap pemerintahan di Aceh yang ada sekarang," ujar Sutiyoso.

Kelompok tersebut sangat tidak puas atas kinerja mantan elit-elit Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sekarang mendapatkan kesempatan di pemerintahan dan mereka merasa telah diterlantarkan sehingga terjadilah pergolakan.

Anggota Komisi I DPR yang membidangi Luar Negeri dan Hankam, Ahmad Zainuddin, memuji langkah persuasif dari Sutiyoso sehingga Din Minimi dan kelompoknya menyerahkan diri. Ia juga menilai wajar permintaan Din Minimi tersebut.

Tidak ada yang bersifat disintegratif atau bertentangan dengan prinsip NKRI.

"Jadi, sudah selayaknya pemerintah dan DPR menindaklanjuti permintaan ini. Tidak ada yang berat karena Din Minimi warga negara Indonesia juga, perlu diperhatikan," kata politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Pengamat keamanan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramowardhani menyatakan, pendekatan dialogis yang dilakukan Kepala BIN Sutiyoso mampu menyadarkan kelompok pemberontak bersenjata di Aceh pimpinan Din Minimi.

"Saya rasa pendekatan represif untuk penyelesaian persoalan yang terjadi selama ini tidak selalu terbukti dengan menurunnya kekerasan," katanya.

Pendekatan dialogis yang dilakukan Sutiyoso itu menjadi antitesis dari pendekatan represif yang dilakukan aparat keamanan terhadap kelompok-kelompok pengacau keamanan di Tanah Air.

Mantan Staf Khusus di Sekretariat Kabinet itu mengatakan, pendekatan dialogis sejalan dengan imbauan Presiden Jokowi untuk selalu mengedepankan proses dialog dalam menghadapi berbagai persoalan. Penanganan kasus Din Minimi adalah salah satu contoh kelebihan dan keberhasilan dari pendekatan dialogis.

Metode dialogis perlu ditularkan ke daerah konflik lainnya meskipun proses hukum yang adil juga menjadi bagian dari semangat dialog itu jika ada unsur pidananya. Dengan demikian, bangsa Indonesia akan terampil dalam mendialogkan problem-problem yang sulit untuk didamaikan selama ini.

"Kasus Din Minimi menjadi pintu masuk yang bagus," katanya.

Tentu saja "pintu masuk" yang bagus pula dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang melibatkan kelompok bersenjata yang ada di daerah lain, seperti di Poso, Sulawesi Tengah, dan Papua.
Credit  ANTARA News

Eksekusi Mati Ulama Syiah di Arab Saudi Picu Kemarahan Luas

 

Reuters Sheikh Nimr al-Nimr diyakini sebagai tokoh populer di kalangan muda Syiah di Arab Saudi. 

 

  CB - Pelaksanaan hukuman mati terhadap ulama Syiah terkenal Arab Saudi, Sheikh Nimr al-Nimr, memicu kemarahan dan protes oleh komunitas Syiah di Timur Tengah dan kawasan lain.

Negara yang paling keras mengecam eksekusi Sheikh Nimr al-Nimr bersama 46 terpidana lain di Arab Saudi pada Sabtu (02/01) adalah Iran.

Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan kerajaan Arab Saudi yang mayoritas penduduknya Sunni akan membayar mahal atas tindakannya. Kementerian Luar Negeri juga sudah memanggil Kuasa Usaha Arab Saudi di Teheran sebagai protes.

Korps Garda Revolusi Iran mengatakan "balas dendam keras" akan dilancarkan atas eksekusi ulama Syiah, lapor kantor berita Iran.

Sebaliknya Arab Saudi, menurut Kementerian Luar Negeri, memanggil utusan Iran "dan menyerahkan nota protes dengan kata-kata keras atas pernyataan agresif Iran".

Pemimpin Agung Iran Ayatollah Khamenei mengunggah foto yang mengisyaratkan bahwa eksekusi itu dapat disamakan dengan dengan tindakan kelompok yang menyebut diri Negara Islam (ISIS).

Sebagai kekuatan Syiah di Timur Tengah, Iran memberikan perhatian besar terhadap nasib minoritas Syiah di kawasan, lapor wartawan BBC tentang masalah Timur Tengah Alan Johnston, sehingga tak dapat dielakkan lagi kedua negara bentrok terkait dengan perlakuan yang dialami Sheikh Nimr.

Ditambahkannya, salah satu kekhawatiran utama Arab Saudi adalah peningkatan pengaruh Iran di sejumlah negara, antara lain di Suriah, Irak dan tempat-tempat lain.

Di Arab Saudi sendiri juga pecah protes di Provinsi Timur yang didiami oleh komunitas Syiah.

Adapun Dewan Syiah Lebanon menyebut eksekusi Sheikh Nimr al-Nimr sebagai "kesalahan besar, sementara kelompok Hisbullah Libanon menyebutnya sebagai "pembunuhan".

Di Bahrain, tempat mayoritas Syiah mengaku mengalami marginalisasi di bawah keluarga Sunni yang berkuasa, terjadi bentrokan antara pemrotes dan polisi.

Unjuk rasa juga digelar di Yaman, Pakistan dan wilayah Kashmir yang dikuasa India.

Sheikh Nimr tercatat sebagai ulama terkemuka dan vokal yang menyuarakan perasaan minoritas Syiah di Arab Saudi yang merasa dipinggirkan dan didiskriminasi. Ia termasuk salah satu dari 47 orang yang dieksekusi di 12 lokasi di Arab Saudi setelah dinyatakan bersalah dalam kasus terorisme.

Dari 47 terpidana mati itu terdapat dua warga negara asing, yaitu Kanada dan Mesir, sedangkan sisanya warga negara Arab Saudi.

Credit  KOMPAS.com

Perancis, Jerman, dan Inggris Kecam Eksekusi Massal di Arab Saudi

 

BBC Rakyat Iran menggelar protes di depan Kedutaan Besar Arab Saudi di Teheran

PARIS, CB - Perancis, Jerman, dan Inggris mengecam tindakan Arab Saudi yang mengeksekusi mati 47 tahanan, termasuk seorang ulama Syiah, Sheikh al-Nimr, pada Sabtu pekan lalu.

Kementerian Luar Negeri Perancis menyatakan penyesalan mendalam atas eksekusi massal tersebut. Perancis menyerukan agar pemimpin negara di kawasan Timur Tengah melakukan segala sesuatu untuk menghindari memburuknya ketegangan sektarian dan agama di kawasan tersebut.

Perancis juga menentang hukuman mati di mana pun dan dalam kondisi apa pun.

Sementara itu, Jerman juga menentang pelaksanaan hukuman mati karena dianggap tidak manusiawi.

"Eksekusi terhadap Nimr Baqr al-Nimr menambah keprihatinan kami saat ini tentang ketegangan yang meningkat ... di kawasan tersebut," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman kepada AFP, Minggu (3/1/2016).

Inggris juga menyampaikan penolakan terhadap hukuman mati. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Inggris, disebutkan bahwa Menteri Luar Negeri Philip Hammond secara teratur mengangkat isu-isu hak asasi manusia di negara-negara yang menjadi perhatiannya, termasuk Arab Saudi.

"Inggris menentang hukuman mati dalam segala situasi dan di setiap negara," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Inggris.

Dalam pernyataan itu, Inggris tidak secara langsung menyinggung soal eksekusi Nimr.

Menteri Luar Negeri Inggris untuk Timur Tengah Tobias Ellwood menyatakan bahwa pemerintah Inggris telah menyampaikan kekecewaan mereka atas eksekusi massal tersebut kepada pejabat di Arab Saudi. Ia juga merasa terganggu oleh meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dalam 24 jam terakhir.
Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon. Ia sangat kecewa atas hukuman mati terhadap 47 tahanan di Arab Saudi.
Akibat eksekusi itu, demonstran menyerbu kedutaan Saudi di Teheran, Iran. Pemerintah Arab Saudi merespons aksi tersebut dengan memutus hubungan diplomatik dengan Iran.
Sheikh al-Nimr adalah ulama panutan dan rujukan masyarakat Syiah di wilayah Al-Qatif, Arab Saudi timur. Ia belajar agama di kota Qom, Iran, selama 10 tahun, kemudian pernah tinggal di Suriah selama dua tahun sebelum kembali ke Arab Saudi.
Sheikh al-Nimr didakwa berada di balik aksi kekerasan di wilayah Al-Awamiyah, Arab Saudi timur, antara tahun 2011 dan 2012.

Credit  KOMPAS.com

Iran: Pemutusan Hubungan Tak Akan Mengalihkan Perhatian dari Kesalahan Saudi

 

Reuters Sheikh Nimr al-Nimr diyakini sebagai tokoh populer di kalangan muda Syiah di Arab Saudi.

TEHERAN, CB — Keputusan Arab Saudi memutus hubungan diplomatik dengan Iran menyusul serangan terhadap misi diplomatik Saudi di Iran tidak akan mengalihkan perhatian Republik Islam itu dari "kesalahan besar" Riyadh mengeksekusi seorang ulama Syiah. Demikian kata seorang pejabat senior Iran, Senin (4/1/2016).

"Dengan memutuskan untuk memutus hubungan (diplomatik), Arab Saudi tidak dapat membuat (dunia) lupa kesalahan besarnya, yaitu mengeksekusi seorang ulama," kata Wakil Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian, sebagaimana dikutip kantor berita IRNA.

Dia menambahkan, Arab Saudi telah melakukan "kesalahan strategis dalam mengadopsi keputusan gegabah dan tergesa-gesa yang telah menimbulkan ketidakstabilan dan memicu perkembangan terorisme di kawasan".

Eksekusi yang dilakukan Riyadh terhadap Nimr al-Nimr memicu protes luas di negara-negara berpenduduk mayoritas Syiah di Timur Tengah. Massa telah menyerang Kedutaan Saudi di Teheran dan konsulat negara itu di Masyhad, kota kedua terbesar di Iran beberapa jam setelah pengumuman eksekusi itu dilakukan.

Serangan terhadap misi diplomatik itu memicu Saudi untuk memutuskan hubungan dengan Iran, yang sudah lama menjadi saingan Saudi di kawasan itu.

Dalam beberapa tahun terakhir, kedua negara telah berada di pihak yang berseberangan dalam perang di Suriah. Iran mendukung rezim, sementara Saudi mendukung para pemberontak. Dalam konflik di Yaman, koalisi yang dipimpin Saudi sedang berjuang melawan pemberontak Syiah yang didukung Iran.

Credit  KOMPAS.com

Konflik Arab Saudi-Iran Bisa Makin Serius

Ini adalah perang pengaruh yang bisa mengarah pada perang militer.

Sejumlah demonstran membakar bendera Saudi di Teheran, Minggu, 3 Januari 2016. (REUTERS/Raheb Homavandi)

 

  CB - Keputusan Arab Saudi yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran membuat situasi di Timur Tengah makin meruncing.  Situasi di wilayah tersebut dikhawatirkan makin memburuk.

"Pecahnya hubungan diplomatik antara Saudi dan Iran bisa meluas dan tak terkontrol," komentar Fawaz Gerges, ketua Studi Timur Tengah Kontemporer di London School of Economic, Inggris. Menurut Gerges, konflik keduanya sudah lama hidup dan terjadi sebelum Saudi memutuskan hubungan diplomatik. "Konflik mereka terus menguasai Arab selama beberapa waktu," kata Gerges, seperti dikutip dari CNN, Senin, 4 Januari 2016.

"Situasi ini secara ekstrem menarik jarak antara dua kekuatan besar di Teluk. Suni yang didominasi Saudi Arabia, dan Syiah yang didominasi Iran. Mereka tak hanya perang pernyataan, namun juga perang kuasa. Ini sangat mungkin membuat situasi menjadi sangat buruk dan berbahaya dalam beberapa pekan ke depan, juga beberapa bulan ke depan," kata Gerges.

Seorang analis militer CNN, Mark Hetling juga menyampaikan kekhawatirannya. "Sangat mungkin pecah konflik militer antara Saudi Arabia dan Iran," kata pensiunan Jenderal tersebut. "Itulah isu kuncinya. Ini akan sangat meluas dengan cepat," katanya.

"Iran dan Saudi Arabia bukan sekutu alami, juga bukan musuh alami. Namun secara natural mereka saling berkompetisi, sebagai produsen minyak terbesar, dan masing-masing memproklamirkan diri sebagai pendukung Suni dan Syiah," komentar Profesor Mohsen M.Milani dari University of South Florida.

Kedua negara sama-sama mengaku sebagai korban dari meningkatnya eskalasi politik antara mereka, kata Gerges menambahkan.

"Apa yang tampak saat ini bukanlah perang pernyataan, namun ini adalah dasar untuk membagi perang besar. Perang jabatan, Perang Dingin telah berpindah, kini antara Iran dan Saudi Arabia. Ini adalah perang tentang geopolitik. Ini tentang kekuasaan. Ini tentang pengaruh," katanya menambahkan.

Gerges juga menegaskan untuk melupakan konflik yang saat ini terjadi di Suriah dan Yaman. "Lupakan Yaman dan Suriah. Saat ini, kita sedang melihat dua negara Islam yang memiliki kekuatan seimbang dan berada tepat di pusat Timur Tengah, dan kini mulai mengarah pada konfrontasi langsung, bukan lagi perang pengaruh. Jadi, kita harus berhati-hati untuk menjaga eskalasi ini agar tak terus mengarah pada konfrontasi," kata Gerges.

Credit VIVA.co.id

Cerita Kepala BIN Bujuk Pemimpin Kelompok Bersenjata di Aceh

Kepala BIN, Sutiyoso (Liputan6.com/Johan Tallo)

CB, Jakarta - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso‎ ‎menjemput langsung pemimpin kelompok bersenjata Aceh, Nurdin bin Ismail alias Din Minimi, dari persembunyiannya di hutan pedalaman Aceh Timur. Tidak hanya Din Minimi, 120 anggotanya juga menyerahkan diri.‎

Dalam keterangan Pers yang disampaikan Sutiyoso di Lanud Halim Perdanakusuma usai mendarat dari Aceh, Bang Yos, sapaan Sutiyoso mengatakan, butuh waktu kurang lebih sebulan untuk membuat Din Minimi dan anak buahnya menyerahkan diri.

"Dalam satu bulan itu, saya intens komunikasi dengan Din Minimi. Melalui komunikasi dengan dia, saya gunakan pihak lain yang punya akses. Kami intens berkomunikasi," ucap Bang Yos, Selasa (29/12/2015).

Dalam pembicaraan tersebut, akhirnya Bang Yos dan Din Minimi sepakat untuk bertemu di sebuah desa di wilayah pedalaman yang menjadi basis Din Minimi dan anggotanya. Bang Yos menggambarkan, desa tersebut berada di wilayah pegunungan dan cukup jauh dari wilayah perkotaan.

"Untuk menuju ke sana, ‎saya terbang ke Lhokseumawe. Dari kota, saya butuh waktu 3 sampai 4 jam untuk sampai ke sana. Setelah jalan raya saya belok ke kanan, sulit sekali aksesnya. Lewat kebun-kebun, perkampungan kecil, dan jalannya rusak," ucap Bang Yos.

Dalam pertemuan tersebut, Bang Yos hanya didampingi 2 orang, yakni ajudan dan staf. Bang Yos mengaku tidak membawa rombongan lebih banyak dalam pertemuan tersebut karena permintaan pihak Din Minimi.
"Itu permintaan dari mereka. Oke, saya turuti permintaan mereka, akhirnya saya hanya didampingi oleh 2 orang. Saya ikuti saja apa mau mereka," kata Bang Yos.

Dalam perjalanan selama melintas di desa yang tempatnya dirahasiakan itu, Bang Yos merasa dirinya selalu diawasi oleh pihak Din Minimi.
Namun kala itu, Bang Yos meyakini pihak Din Minimi tidak akan melanggar perjanjian yang telah dibuat. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah tempat dan langsung disambut oleh Din Minimi dan puluhan anggotanya.

"‎Dalam perjalanan, saya hanya bertiga dan dikawal, semua bawa senjata jenis AK. Saya bolak-balik diberhentikan, saya ikuti saja. Ujungnya saya ketemu Din Minimi. Dalam diskusi dan dia menawarkan, 'apakah bapak berkenan ke rumah saya?', oke saya ikuti, dan seluruh anggota (Din Minimi) ikut. Kita konvoi ke sana, bicara sambil makan, sampai tengah malam," ujar dia.

Menurut Bang Yos, banyak hal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, termasuk meyakinkan Din Minimi bahwa apa yang diperjuangkan selama ini dengan melawan pemerintah melalui senjata merupakan hal yang salah. ‎

"Saya membaca psikologi dia, saya yakinkan dia ini perjuangan harus ada titik akhir. Tuntutan kamu sudah saya akomodasi, tapi kalau pun senjata masih kalian bawa kalian akan dicari polisi," kata Sutiyoso.

Setelah berbicara panjang lebar hingga larut malam, akhirnya Bang Yos berhasil meyakinkan Din Minimi untuk menyerahkan diri dan senjata yang dimilikinya kepada pemerintah. Total ada 15 senjata api dari berbagai jenis yang diserahkan Din Minimi kepada BIN. ‎
‎
"Akhirnya sepakat, Din ini yang sudah saya tahu wibawa dia dan kepatuhannya luar biasa, saya kalau bawa dia, anak buahnya pasti ikut. Itu terjadi tadi pagi, setelah diapelkan tadi pagi, pakai bahasa Aceh dan saya menyampaikan juga kepada mereka dengan diterjemahkan ke bahasa Aceh, akhirnya mereka menyerahkan diri," ucap Sutiyoso.

Din Minimi menyampaikan beberapa tuntutan kepada Sutiyoso. Di antaranya pemberian amnesti kepada anggotanya serta pemberian santunan kepada yatim piatu dan janda korban konflik.
‎
Minimi, menurut Bang Yos juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke daerah-daerah tingkat dua di Aceh, dan meminta pengerahan tim pengawas independen dalam pemilihan kepala daerah.
"Kita rasa tuntutannya itu sangat jelas dan ini merupakan sebuah sikap kritis yang ditunjukkan oleh Din Minimi," kata Sutiyoso.

"Jadi kelompok ini bukan ingin memisahkan dari Negara Kesatuan RI, serta bukan pula kelompok perampok," ujar Bang Yos. (*)

Credit  Liputan6.com