AL Rusia Hentikan Pembuatan Kapal Selam Warshavyanka

Model kapal selam diesel-elektrik Novorossisk. Foto: Alexei Danichev/RIA Novosti


Setelah pembuatan enam unit kapal selam disel-elektrik yang sudah disempurnakan dari proyek 636.3 Warshavyanka, kapal Warshavyanka—salah satu kapal selam terbaik Rusia—tak akan diproduksi lagi. Apa yang membuat Armada Laut Rusia hendak menghentikan proyek kapal selam terbaik dalam sejarah militer Rusia tersebut?

Menurut Ketua Soyuz Voyennyikh Moryakov (Perkumpulan Pelaut Militer), Purnawirawan Kapten Angkatan Laut Anatoliy Kresik, pembuatan Warshavyanka menghadapi jalan buntu karena konflik yang terjadi di Ukraina dan kebijakan subtitusi impor sehubungan krisis tersebut.

“Sekitar 70 persen komponen kapal selam itu berasal dari Ukraina. Kini, komponen tersebut tak ada lagi. Barat juga telah berhenti memasok beberapa peralatan untuk Rusia. Saya pikir keputusan itu diambil karena Angkatan Laut Rusia mempertimbangkan untung-rugi pembuatan kapal tersebut, dan ternyata tidak ada keuntungannya untuk membuat kapal tersebut. Kita tak bisa mempertahankan Warshavyanka lebih jauh,” papar Kresik pada wartawan Natsionalnaya Sluzhba Novostey.

Direktur Kegiatan Ekonomi Luar Negeri Biro Konstruksi Rubin Andrey Baranov menjelaskan, awalnya kapal selam seri Warshavyanka dibuat karena proyek 677 Lada tengah dibekukan. “Tentu saja sekarang kita dapat melakukan modernisasi proyek 636, namun bagi AL Rusia, mungkin ini adalah pemesanan terakhir kapal selam non-nuklir proyek tersebut. Setelah ini, mereka akan beralih pada pembuatan kapal selam generasi selanjutnya, yakni proyek 677 Lada yang tertunda,” terang Baranov pada RIA Novosti.

Angkatan Laut Rusia melabuhkan pilihannya pada kapal selam non-nuklir baru dengan mesin anaerobik. Pada 2016-2017 mendatang, Rusia akan membuat mesin tersebut, yang dapat menghasilkan energi tanpa bantuan udara. Keberadaan mesin penggerak bebas udara membuat kapal selam bisa semakin tak terlihat dan meningkatkan durasi kapal berada di bawah air tanpa perlu keluar ke permukaan untuk mengisi ulang baterai dengan udara.

Saat ini, kapal selam yang menjadi proyek utama Lada adalah kapal Saint Petersburg, yang tengah menjalani tahap uji coba. Panglima Angkatan Laut Rusia Laksamana Viktor Chirkov menjelaskan, hingga akhir 2020 mendatang AL Rusia akan memiliki tambahan empat kapal selam non-nuklir dari proyek baru dengan mesin penghasil tenaga bebas udara.

Berdasarkan pernyataan pengembangnya, tingkat kebisingan Lada telah diturunkan beberapa kali lipat dibanding kapal selam Warshavyanka, sehingga dengan tambahan kompleks hidroakustik generasi terbaru, kapal selam ini dapat menemukan kapal musuh jarak jauh dari berbagai kelas secara lebih efektif.

Warshavyanka menjadi salah satu proyek tersukses dalam pembuatan kapal selam di Rusia. Kapal selam ini memiliki tingkat kebisingan rendah, konstruksi badan kapal yang baik, proses pengendalian otomatis kapal yang efektif, sistem persenjataan yang tangguh termasuk roket, torpedo dan ranjau, akomodasi yang mumpuni bagi para awak, serta perawatan dan penggunaan yang sederhana. Sejauh ini, lebih dari 20 kapal selam tipe Warshavyanka sudah selesai diproduksi.

Warshavyanka sudah diekspor ke Tiongkok, Vietnam dan Algeria, namun saat ini pembeli potensial lebih memilih kapal selam dengan mesin penghasil tenaga bebas udara. Persaingan antarprodusen kapal selam non-nuklir pun telah meningkat tajam. Para produsen kapal selam non-nuklir Rusia terpaksa berjuang mendapatkan pembeli dengan menawarkan solusi-solusi teknis di bidang pembuatan kapal selam.

Kurangnya pendanaan pada akhir 1990-an dan awal 2000-an membuat Rusia tertinggal dalam teknologi pengembangan mesin penghasil tenaga bebas udara. Kini, kapal-kapal Rusia perlu mengejar ketertinggalan mereka dari pesaing-pesaing luar negerinya. Itu adalah salah satu alasan mengapa AL Rusia mengucapkan selamat tinggal pada Warshavyanka.


Credit RBTH Indonesia

Langkah Abraham Libatkan TNI Dinilai Akan Memperluas Konflik

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad (kanan) didampingi Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (kiri) menunjukan skema penyelidikan saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait penetapan Komjen Pol Budi Gunawan, Selasa (13/1/2015


JAKARTA, CB - Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Muradi, mengkritik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad yang meminta TNI mengamankan Kantor KPK pascapenangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri. Muradi khawatir permintaan Abraham itu hanya akan memperluas konflik.
Menurut Muradi, permintaan itu mencerminkan superioritas yang berlebihan dari Abraham. Pasalnya, sekarang ini adalah ranahnya penegakan hukum.
"Langkah untuk meminta pengamanan oleh TNI berpotensi untuk memperluas konflik tidak hanya KPK dan Polri dan menegasikan apa yang menjadi kebijakan Presiden," kata Muradi, dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (25/1/2015).
Selanjutnya, Muradi juga menilai langkah Abraham itu dapat diartikan sebagai bagian ketidakpercayaan antar-institusi. Padahal, kata Muradi, pemberantasan korupsi akan berjalan lebih baik jika KPK dan Polri saling bahu membahu.

Ia melanjutkan, turunan dari ketidakpercayaan antarinstitusi itu akan berkorelasi pada tidak efektifnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Bahkan lebih jauh, Muradi menilai pelibatan pengamanan oleh TNI akan membuat friksi makin tajam dan mengarah pada situasi politik yang tidak kondusif.
"Fokus saja pada penegakan hukum. Langkah melibatkan institusi lain tidak hanya mengarah keinginan untuk menyelesaikan masalah, namun lebih banyak mengarah pada keinginan untuk saling menjatuhkan," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad menelepon langsung Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk meminta bantuan pengamanan. Permintaan ini dilakukan setelah Bareskrim Polri memutuskan menahan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Jumat (23/1/2015).



Credit  KOMPAS.com

TNI AD tak lakukan penjagaan di KPK

Ilustrasi - Prajurit TNI AD. (ANTARA FOTO/R. Rekotomo)

Perlu masyarakat mengetahui bahwa semua satuan operasional jajaran TNI AD melaksanakan siaga dan siap untuk digerakkan sewaktu-waktu...

Jakarta (CB) - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel (Inf) Wuryanto menegaskan bahwa prajurit TNI AD tidak melakukan penjagaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kadispenad dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu mengatakan situasi yang sebenarnya terjadi di lapangan adalah TNI AD memang siaga, namun dalam posisi siaga di kesatuan masing-masing.

"Perlu masyarakat mengetahui bahwa semua satuan operasional jajaran TNI AD melaksanakan siaga dan siap untuk digerakkan sewaktu-waktu dengan kekuatan sepertiga dari kekuatan satuan tersebut dan mereka stand by di markas satuan masing-masing. Ini adalah prosedur tetap (protap) di jajaran TNI AD," kata Kadispenad menanggapi informasi bahwa ada sejumlah pasukan TNI Angkatan Darat disebut telah bersiaga untuk menjaga gedung KPK.

Menurut Wuryanto di gedung KPK tidak dilaksanakan pengamanan secara khusus karena situasinya kondusif. Apabila ada terlihat anggota TNI dipastikan mereka adalah anggota dari Kodim atau Koramil.

"Dalam hal ini Koramil 06 Setiabudi Kodim 0504/Jakarta Selatan yang kebetulan gedung KPK berada di wilayahnya, dan mereka pun sifatnya hanya memantau dan tidak bersenjata," katanya.

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga situasi tetap kundusif dan menyerahkan kepada sistem yang ada.

"Yang penting mari kita jaga Polri, jaga KPK agar tetap dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dan yang paling penting kita jaga Indonesia tercinta tetap damai dan aman," tutur Kadispenad.


Credit  ANTARA News

Presiden : jangan kriminalisasi KPK dan Polri

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Minggu (25/1/15). Presiden Joko Widodo meminta KPK dan Polri untuk membuat terang benderang perkara hukum yang menimpa masing-masing personel mereka. (ANTARA FOTO/SEPTRES)

Kasus hukum yang ada personil KPK dan Polri harus terang benderang dan transparan agar proses hukum berjalan dengan baik jangan ada intervensi dari siapapun,"

Jakarta (CB) - Presiden Joko Widodo meminta agar jangan ada kriminalisasi baik di tubuh Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Bahwa kita sepakat institusi KPK dan Polri harus menjaga kweibawaan sebagai institusi penegak hukum termasuk Kejaksaan dan Mahkamah Agung oleh sebab itu jangan ada kriminalisasi saya ulangi jangan ada kriminilsasi," kata Presiden dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Minggu malam.

Presiden meminta bila ada proses hukum yang dialami oleh anggota Polri maupun KPK agar dapat dilakukan secara jelas dan terbuka.

"Kasus hukum yang ada personil KPK dan Polri harus terang benderang dan transparan agar proses hukum berjalan dengan baik jangan ada intervensi dari siapapun," katanya.

"KPK dan Polri perlu bahu membahu memerantas korupsi biarkan KPK bekerja dan Polri bekerja dan semua tidak diatas hukum, keduanya harus membuktikan bahwa bertindak benar sesuai perudang-undangan yang berlaku, sekali lagi harus terang benderang dan jangan ada kriminalisasi," tegas Presiden.

Mendampingi Presiden dalam keterangan pers sejumlah tokoh yang dipanggil oleh Presiden untuk dimintai pendapat antara lain mantan Wakil Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, Erry Riyana, Widodo Umar, mantan Ketua MK Jimly Asshidiqie, ahli hukum Hikmahanto Juwana dan mantan Wakapolri Oegroseno.


Credit  ANTARA News

Mengenal Raja Baru Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz

 

Raja Salman punya tugas berat mempertahankan monarki Saudi sembari menjaga hubungan dengan beberapa negara sekutu, salah satunya Amerika Serikat. (Reuters/Yuya Shino)

 

 

Riyadh, CB -- Salman bin Abdulaziz akan melanjutkan tampuk kepemimpinan di kerajaan Arab Saudi setelah Raja Abdullah mangkat pada Jumat (23/1). Dia punya tugas berat mempertahankan monarki Saudi sembari menjaga hubungan dengan beberapa negara sekutu, salah satunya Amerika Serikat.

Diberitakan Gulf Business News, Salman, 79, harus menjaga stabilitas negara di tengah perang di Irak dan Suriah, serta perseteruan Saudi dengan kekuatan Iran dan ancaman al-Qaidah di Yaman.

Putra mahkota berikutnya adalah adik bungsunya, Pangeran Muqrim, mantan kepala intelijen Saudi.

Salman adalah gubernur Riyadh selama 48 tahun dan menjadi menteri pertahanan pada 2011 lalu putra mahkota setahun setelahnya. Salman memimpin Riyadh saat kota itu masih terisolasi dengan gurun pasir hingga menjadi modern dengan gedung-gedung pencakar langit, universitas dan restoran Barat.

Sebagai menteri pertahanan, Salman adalah kepala militer Saudi saat bergabung dengan Amerika Serikat dan negara Arab lainnya dalam serangan ke Suriah pada 2014 untuk menghancurkan kekuatan ISIS.

Menurut Robert Jordan, mantan duta besar Amerika Serikat untuk Saudi pada 2001 dan 2003, Salman diprediksi masih akan terus melanjutkan kebijakan Abdullah dalam reformasi dan modernisasi Saudi. Salman, lanjut dia, akan melakukannya dengan baik.

"Menurut saya dia telah melakukan tugas yang baik dalam melakukan langkah seimbang dalam memajukan masyarakat, namun tetap menghargai tradisi dan sifat konservatif Saudi," kata Robert.

Dalam pertemuan dengan dubes AS untuk Saudi pada Maret 2007, seperti yang dibocorkan WikiLeaks, Salman mengatakan bahwa reformasi budaya dan sosial yang dicanangkan Raja Abdullah harus berjalan perlahan karena dikhawatirkan merusak nilai-nilai konservatif Saudi.

Dalam bocoran tersebut, Salman mengatakan bahwa demokrasi tidak cocok untuk kerajaan Saudi karena akan memicu perpecahan di berbagai suku negara itu.

Tidak mudah didikte

Saat diketahui ada 15 warga Saudi yang terlibat serangan terorisme pada 11 September 2001, Salman menolak untuk memercayainya sampai betul-betul ada bukti kuat. Menurut Jordan, Salman bukan orang yang mudah didikte.

"Dia tidak bisa menerima bulat-bulat apapun yang disampaikan Amerika Serikat, namun di waktu yang sama, dia mengerti pentingnya hubungan kedua negara, yang bukan hanya soal minyak," ujar Jordan.

Salah satu putra Salman, Pangeran Sultan bin Salman, adalah astronot Arab pertama yang terbang di kapal ulang alik Discovery pada 1985. Sultan saat ini menjadi menteri pariwisata Saudi, sementara putra Salman yang lain, Pangeran Abdulaziz, adalah wakil menteri perminyakan.

Kesehatan Salman tidak dalam keadaan prima dan menjadi kekhawatiran bagi kerajaan. Dia pernah mengalami satu stroke yang membuat pergerakan tangan kirinya terbatas.


Credit  CNN Indonesia

Pemerintah Beri Syarat Tambahan pada Freeport

KOMPAS/AGUS SUSANTO Freeport

JAKARTA, CB – Pemerintah mengagendakan pembahasan perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PTFreeport Indonesia yang akan berakhir pada 24 Januari 2015.

Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), R Sukhyar, meski ada kemungkinan diperpanjang, namun Freeport tetap harus menunjukkan perkembangan dari nota kesepahaman yang pertama.

“MoU pertama itu tetap valid. Itu kita hanya perpanjang. Item tetap harus diikuti, seperti smelter dan sebagainya. Nah sekarang kita minta berikutnya. Minta supaya Freeport itu lebih memperhatikan Papua dan nasional,” ujar Sukhyar ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/1/2015).

Artinya, lanjut dia, pemerintah akan mempertimbangkan seberapa besar kontribusi Freeport kepada masyarakat Papua dan nasional. “Itu saja sebenarnya, yang sedang kita diskusikan dengan Freeport,” imbuh Sukhyar.

Sebelumnya dikutip dari Harian Kompas, Sukhyar mengatakan, pemerintah meminta empat poin tambahan, di luar enam poin renegosiasi. Pertama, pemerintah meminta ada perwakilan baik di kursi komisaris maupun jajaran direksi Freeport. Dengan begitu, seluruh keputusan bisa diambil di Indonesia tanpa selalu melibatkan board of director Amerika Serikat.

Tambahan kedua yakni, Freeport diminta untuk terus meningkatkan pemakaian barang dan jasa dari dalam negeri. Ketiga, Freeport diminta bersinergi dengan pemerintah daerah di Papua untuk membangun, melalui dana CSR.  Pemerintah juga meminta Freeport untuk meningkatkan manajemen keselamatan kerja.

Renegosiasi kontrak mencakup enam hal, yaitu luas wilayah pertambangan, penerimaan negara, kewajiban divestasi, pembangunan smelter, kelanjutan operasi, serta pemanfaatan barang dan jasa dari dalam negeri.


Credit  KOMPAS.com

Vietnam gusar akibat agresi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan

Menangkap ikan: Sebuah kapal nelayan Vietnam berlayar untuk menangkap ikan dari Pulau Ly Son. Karena daerah pesisir dikuras oleh penangkapan ikan berlebihan, nelayan bepergian ke kepulauan yang disengketakan. Baru-baru ini, dua kapal nelayan Vietnam melaporkan telah diserang oleh kapal-kapal Tiongkok di lepas Kepulauan Paracel. [AFP]

Agresi berlanjut yang dilakukan Tiongkok dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan kendati ada janji untuk menghindari penggunaan kekuatan senjata, menguji kesabaran Vietnam. Seorang mantan komandan angkatan laut Vietnam meminta negaranya untuk bersiap-siap menghadapi tetangga yang proaktif ini jika diperlukan.
"Harus ada tinju yang bisa digunakan untuk melindungi diri bila diperlukan. Kedaulatan wilayah adalah suci dan tidak dapat dirampas. 'Tinju' dalam bentuk militer harus disiapkan sekarang," ujar Laksamana Muda Do Xuan Cong, mantan komandan Angkatan Laut Vietnam, dalam sebuah wawancara dengan Tuoi Tre News.
"Ketika orang lain mengabaikan akal dan hukum, tetapi menyerang dan melanggar kedaulatan suci kita, kita harus mengambil tindakan, di mana 'tinju' harus disiapkan, karena kita tidak bisa terus berjuang dengan kata-kata saja sepanjang waktu," kata Cong dalam laporan tanggal 19 Januari.
Pernyataan Cong ini disampaikan hanya beberapa hari setelah adanya berita bahwa dua kapal nelayan Vietnam diserang dan dihancurkan oleh angkatan bersenjata Tiongkok di lepas pantai Kepulauan Paracel, yang diklaim kedua negara.
Serangan terbaru pada nelayan Vietnam itu menyusul serangkaian insiden serupa di perairan yang disengketakan ini dalam beberapa bulan terakhir, meskipun Tiongkok berjanji ingin menyelesaikan sengketa itu secara damai dan menghindari tindakan yang dapat meningkatkan kemungkinan konflik bersenjata.
Kapal-kapal pencari ikan Vietnam dihancurkan
Kapten salah satu dari dua kapal yang diserang, Nguyen Chi Thanh, mengatakan sekitar 10 petugas bersenjata Tiongkok di atas dua kapal mendekati kapal nelayannya saat kapal itu beroperasi dekat Kepulauan Paracel pada tanggal 7 Januari.
"Pasukan Tiongkok naik paksa ke kapal saya, menghancurkan peralatan menangkap ikan dan merampok semua properti di kapal, termasuk satu ton ikan," kata Thanh dalam laporannya kepada Serikat Perdagangan Perikanan Vietnam, seraya menambahkan bahwa serangan itu menyebabkan kerusakan senilai sekitar VND 150 juta [$7,030 USD].
Dalam insiden lain yang dilaporkan pada hari yang sama, kapten kapal nelayan Vietnam Le Tan mengatakan dua kapal pengintai Tiongkok mengejar kapalnya sebelum melompat ke atas kapal, menghancurkan sistem telekomunikasi dan melubangi tanker minyak kapal itu.
Tan mengatakan bahwa kapalnya, yang berawak 15 nelayan, beroperasi di sekitar Kepulauan Paracel ketika melihat sebuah kapal pengawas perikanan Tiongkok. Dalam upaya menghindari konfrontasi, Tan melesat menuju pantai Vietnam, tetapi kapal Tiongkok itu, bersama sebuah kapal lainnya, mengejar kapal Tan, ujarnya.
Pasukan Tiongkok kemudian menurunkan speedboat untuk mencegat kapal Tan. "Kami semua diminta untuk berkumpul di haluan kapal kami. Orang-orang Tionghoa itu kemudian menghancurkan sistem telekomunikasi kapal kami, peralatan menangkap ikan kami dan juga melubangi tanker minyak perahu, sehingga menyebabkan kerusakan senilai VND 350 juta [$16,370 USD]," kata Tan.
Serikat Perdagangan Perikanan Vietnam mengajukan protes kepada Beijing dan menuntut diakhirinya tindakan seperti ini oleh Tiongkok, yang mengancam keamanan dan properti para nelayan Vietnam.
Namun protes semacam itu dan pertukaran diplomatik tidak berhasil banyak untuk mencegah Tiongkok, yang, kendati ada nota keberatan dari Vietnam, telah berulang kali mengintimidasi nelayan Vietnam di perairan lepas pantai Kepulauan Paracel dan Spratly, di mana proyek reklamasi tanah dan pembangunan besar-besaran oleh Tiongkok terus berlanjut.
Vietnam menentang pasukan Tiongkok di Kepulauan Paracel
Selain mengajukan beberapa protes ke Beijing atas proyek-proyek konstruksi Tiongkok di rangkaian pulau yang disengketakan itu, Vietnam baru-baru ini mengajukan keberatan atas pengumuman pada 6 Januari negara tetangganya itu, bahwa Tiongkok akan terus membentuk empat departemen angkatan bersenjata di Kepulauan Paracel.
"Kepulauan Hoang Sa [sebutan Vietnam untuk Paracel] adalah milik kedaulatan Vietnam. Pada tanggal 19 Januari 1974, Tiongkok menggunakan kekuatan paksa untuk menempati kepulauan secara ilegal. Semua kegiatan di Hoang Sa karena itu tidak sah, melanggar kedaulatan wilayah Vietnam, dan dijalankan bertentangan dengan hukum internasional, khususnya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 [UNCLOS]," kata Kementerian Luar Negeri Vietnam dalam surat protes kepada Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada tanggal 9 Januari.
Tiongkok telah selesai membangun landasan di Pulau Woody sepanjang 2.000 meter, yang terbesar di jajaran kepulauan Paracel, dan sedang membangun bandara dengan dua landasan pacu di Beting Johnson Selatan di derertan Kepulaan Spratly yang direklamasi, menurut citra satelit terbaru yang dirilis oleh Filipina, yang juga terlibat dalam perseteruan teritorial dengan Tiongkok atas bagian-bagian dari Laut Tiongkok Selatan.
Sebuah laporan di the South China Morning Post menunjukkan Tiongkok mungkin mengubah Beting Fiery Cross di deretan Kepulan Spratly, di mana pembangunan sebuah lapangan udara sedang berlangsung, menjadi pulau buatan terbesar di kepulauan itu.
Mantan pejabat urusan kelautan: Tiongkok berusaha untuk memonopoli perairan yang disengketakan
Proyek konstruksi berskala besar Tiongkok di daerah yang disengketakan merupakan langkah strategis untuk memonopoli Laut Tiongkok Selatan melalui perwujudan garis berbentuk U, kata Nguyen Chu Hoi, mantan wakil direktur Departemen Umum Urusan Laut dan Pulau Vietnam.
"Perubahan status quo di Laut Timur [sebutan Vietnam untuk Laut Tiongkok Selatan] adalah untuk membantu memperkuat klaim kedaulatan Tiongkok, menciptakan keuntungan strategis," kata Hoi kepada VietnamNet. "Jelas, tindakan ini pada dasarnya invasi, berlawanan dengan pernyataan tentang perdamaian dan tiadanya agresi serta ekspansionisme yang diutarakan oleh para pemimpin Tiongkok."
Setelah Tiongkok selesai membangun pangkalan di Kepulauan Spratly, negara ini akan menuntut yurisdiksi nasional dalam zona ekonomi eksklusif [ZEE] negara-negara penuntut untuk mengontrol semua kegiatan komersial di Laut Tiongkok Selatan, sebuah "rencana jahat untuk memperkuat pasukan dan kemudian mengendalikan seluruh rute maritim internasional," kata Hoi.
Kolonel Nguyen Don Hoa, mantan wakil presiden teknik rekayasa di Angkatan Laut Vietnam, setuju dengan Hoi saat ia membandingkan strategi Tiongkok untuk mengendalikan Laut Tiongkok Selatan dengan "rubah yang ingin memasuki rumah kelinci untuk memakannya."
"Rubah memasuki rumah kelinci dengan memasukkan kaki satu per satu. Ketika kedua kakinya sudah masuk, rubah akan menerkam kelinci. Itulah yang sedang dilakukan oleh Tiongkok," kata Hoa.
Taktik baru untuk memaksakan klaim teritorial yang tidak masuk akal
Cong mengatakan Tiongkok menyadari bahwa klaimnya atas hampir seluruh laut tidak masuk akal. Itulah sebabnya negara ini telah mengubah taktik dengan mengklaim kedaulatan atas masing-masing kelompok kecil pulau dan perairan antara pulau-pulau yang dikuasai oleh Vietnam dan Filipina.
"Tiongkok mungkin juga mengeluarkan peraturan busuk yang melarang kapal-kapal melakukan perjalanan atau menangkap ikan di dekat sejumlah pulau, atau bahkan mengumumkan kedaulatannya atas perairan di sekitar pulau-pulau tersebut.
"Melalui tindakan-tindakan seperti itu, Tiongkok dapat sedikit demi sedikit membatasi kegiatan maritim negara-negara di Laut Timur, khususnya Vietnam," kata Cong kepadaTuoi Tre News.
Cong mengatakan Vietnam harus terus menggunakan saluran diplomatik dan cara-cara damai untuk mencegah Tiongkok menduduki lebih banyak pulau atau memperluas pulau-pulau yang sudah didudukinya.
"Tetapi begitu Tiongkok mengabaikan hukum, prinsip-prinsip moral dan keterikatan sentimental, serta secara aktif menimbulkan konflik, kita tidak akan punya pilihan lain selain menghadapi konflik seperti itu," kata Cong.


Credit APDForum

Indonesia mengambil sikap keras terhadap Tiongkok mengenai Kepulauan Natuna

Panglima TNI Indonesia: Jend. Moeldoko, yang tampak hadir pada konferensi pers dalam rangka pencarian AirAsia Penerbangan 8501, mengatakan bahwa ia dan para pemimpin lainnya bertekad untuk menampik ancaman Tiongkok terhadap wilayah Indonesia di Laut Tiongkok Selatan. [AFP]

Tentara Nasional Indonesia [TNI] meningkatkan kehadiran Angkatan Udaranya di Laut Tiongkok Selatan, yang menunjukkan sikap Presiden Joko Widodo yang baru terpilih dan para jenderal papan atas bertekad mengambil sikap keras terhadap Tiongkok untuk mempertahankan kedaulatan atas Kepulauan Natuna.
Tanggal 15 Januari, Panglima TNI Jend. Moeldoko menegaskan tekad pimpinan TNI untuk bersikap keras terhadap ancaman apa pun dari Tiongkok terhadap wilayah Indonesia di Laut Tiongkok Selatan. Ia juga menjelaskan perluasan peran Angkatan Udara Indonesia dalam memenuhi strategi ini.
“Di masa depan, saya berharap Angkatan Udara Indonesia akan mampu meningkatkan kedaulatan kami, khususnya di Laut Tiongkok Selatan," kata Moeldoko sewaktu pelantikan KSAU Agus Supriatna di Pangkalan Militer Halim Perdanakusuma di Jakarta, menurut theJakarta Post.
Moeldoko mengatakan, persaingan Laut Tiongkok Selatan semakin tangguh dan Angkatan Udara harus mengamankan wilayah udara Indonesia dan jalur perdagangan di daerah ini, demikian tulis surat kabar itu.
Dalam komentar yang menyinggung hubungan keamanan bilateral yang lebih erat dengan Jepang, Vietnam, dan Filipina, Panglima TNI mengatakan, Indonesia akan berupaya meningkatkan hubungan keamanannya dengan negara besar lainnya di kawasan itu.
Moeldoko mengatakan, peningkatan kedaulatan udara di Laut Tiongkok Selatan penting untuk menjalin kemitraan keamanan dengan negara-negara tetangga dan meningkatkan ekonomi nasional, kata the Jakarta Post.
Komitmen Moeldoko untuk memanfaatkan tentara nasional Indonesia, khususnya angkatan udara, dalam membela kedaulatan Indonesia, akan menimbulkan rintangan dan dilema besar bagi lajunya langkah Tiongkok untuk mendirikan kedaulatan penuh atas 90 persen Laut Tiongkok Selatan dalam lingkup jalur 10-garis versinya.
Indonesia, dengan 250 juta jiwa, adalah negara terpadat keempat di dunia [setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat] dan merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar. Indonesia adalah bangsa terkemuka di dunia Muslim dan memiliki hubungan keamanan yang dekat dengan Amerika Serikat.
Indonesia tidak mengakui klaim Tiongkok
Gordon G. Chang, seorang pakar tentang urusan keamanan Asia, mengatakan kepada Asia Pacific Defense Forum [APDF] bahwa Beijing ketemu batunya ketika berupaya mengganggu kedaulatan atas Kepulauan Natuna.
Indonesia tidak mengakui bahwa Tiongkok mengklaim Natuna sebagai miliknya, bahkan ketika Tiongkok menuntut bahwa Indonesia menyerahkannya kepada mereka.
“Upaya Indonesia untuk memperbesar aset udara di sekitar kepulauan adalah indikasi yang jelas bahwa, apa pun yang mungkin disampaikan oleh para diplomat Jakarta kepada publik, Natuna adalah salah satu kepulauan yang terlalu jauh bagi Tiongkok," kata Chang.
Jend. Moeldoko juga menekankan secara jelas bahwa Indonesia harus memodernisasi dan memperluas Angkatan Udara untuk memenuhi tantangan penegakan kedaulatan dan mempertahankan keamanan atas wilayahnya di Laut Tiongkok Selatan.
Moeldoko mengatakan, pesawat jet tempur baru, termasuk T-501 Golden Eagle, Sukhoi, Super Tucano dan F-16 akan membantu pengintaian. Angkatan Udara menyusun rencana strategis tahun 2015 untuk membeli pesawat tempur yang akan menggantikan pesawat tempur F-5 yang sudah berusia 34 tahun, kata the Jakarta Post.
Menteri luar negeri yang baru melakukan pendekatan garis keras
Sikap tegas TNI untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia menandai perubahan dramatis dari diplomasi tradisional "non-blok" dan "konsensus" yang diikuti selama lima tahun terakhir oleh Menteri Luar Negeri terdahulu, Marty Natalegawa. Ia memprioritaskan untuk mempertahankan hubungan bebas konflik dengan Tiongkok dan secara hati-hati mencari konsensus di antara Perhimpunan 10 Bangsa-bangsa Asia Tenggara [ASEAN].
Namun demikian, kebijakan Natalegawa ditantang oleh negara-negara anggota ASEAN Vietnam dan Filipina, yang terkurung dalam sengketa kewilayahan dengan Beijing atas wilayah Laut Tiongkok Selatan. Hal ini juga membuat murka para jenderal TNI papan atas yang khawatir bahwa Natalegawa mempertaruhkan keamanan bangsa.
Widodo mengejutkan banyak komentator karena mendukung garis keras para jenderal dalam membela kedaulatan di Laut Tiongkok Selatan. Sikap keras ini menuntun ke awal yang baik dengan para pimpinan angkatan bersenjata, meskipun ia tidak memiliki latar belakang militer, dan telah terbukti populer di mata publik.
Seorang analis Asia, Carl Thayer memperingatkan dalam The Diplomat bahwa kemungkinan terdapat bahaya dalam kebijakan baru Widodo-Moeldoko.
“Presiden baru Indonesia bisa membahayakan hubungan bilateral dan kesatuan ASEAN dengan 'shock therapy'" maritimnya, tulis Thayer, pensiunan profesor di University of New South Wales.
“[Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia] Susi Pudjiastuti melaporkan bahwa shock therapy Indonesia menghasilkan penurunan drastis dalam kapal asing yang beroperasi di sekitar Kepulauan Natuna. Ia juga mengklaim bahwa hal tersebut tidak merusak hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga. Namun, tetap saja bahwa kebijakan shock therapy Presiden Widodo memunculkan pertanyaan," tulisnya.
Dalam lima hari setelah pengumuman "shock therapy" Widodo, Indonesia telah menyita 155 kapal nelayan asing. Pengumuman itu menyusul periode peningkatan jumlah kapal nelayan di sekitar Kepulauan Natuna.
“Pada tahun lalu, tidak ada kapal nelayan Tiongkok yang beroperasi di perairan sensitif di sekitar Kepulauan Natuna. Tahun ini, para analis asing melaporkan bahwa kapal nelayan Tiongkok bahkan telah memasuki perairan wilayah Indonesia dan dalam sejumlah kasus telah berlayar hingga ke muara-muara di kepulauan kecil. Hal ini menggiring para pengamat untuk berspekulasi bahwa kebijakan shock therapy Widodo adalah tanda bagi Tiongkok untuk mengekang aktivitas tersebut," tulis Thayer.


Credit APDForum

Wow, Ada 10 Ribu Kerangka Tentara Jepang di Papua

Ada yang Disimpan di Rumah Warga

Tentara Jepang di masa Perang Dunia II. Foto: Int/peopleus.blogspot

JAKARTA (CB) - Ternyata ada 10 ribu kerangka tentara Jepang peninggalan perang dunia II (PD II) yang  tersebar di wilayah Papua. Demi alasan kemanusiaan, pemerintah Indonesia berencana memulangkan kerangka-kerangka itu ke Jepang.

Pemulangan akan dilaksanakan April dan Oktober tahun ini. Kegiatan pemulangan atau repatriasi kerangka eks-tentara Jepang itu dikomando Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Dirjen Kebudayaan Kacung Marijan mengatakan, awal Februari depan tim arkeologi Jepang akan datang ke Indonesia.

Diskusi arkeologi Indonesia dan Jepang ini berjalan sampai penggalian di lokasi. Tujuannya supaya tidak tertukar mengambil kerangka-kerangka penduduk Papua.

"Kerangka-kerangka tentara Jepang ada yang di sungai, disimpan di rumah warga, dan masih terkubur di bawah tanah," kata guru besar bidang politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu kemarin.

Kacung menjelaskan kerangka-kerangka serdadu negeri matahari terbit itu tersebar di beberapa daerah. Seperti di Biak, Sarmi, dan Jayapura. Dia menegaskan pengembalian kerangka ini murni mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

Selain itu juga mempertimbangkan aspek hubungan baik antara Indonesia dengan Jepang saat ini.

Meskipun kerangka bersejarah itu akan dipulangkan ke Jepang, Kacung menjamin tidak akan menghapus catatan sejarah. Dia mengatakan tim sejarah dari Indonesia sudah melakukan pencatatan terlebih dahulu. Bahkan untuk mengenang bekas pertempuran sengit pada masa perang dunia II itu, akan dibangun museum khusus di Papua.

Sejarawan dan arkeolog Universitas Indonesia (UI) Ali Akbar mengatakan, sah-sah saja pemerintah melakukan kegiatan repatriasi kerangka tentara Jepang itu.

Dia menegaskan, kegiatan repatriasi kerangka itu tidak akan sampai menghapus kisah sejarah kedahsyatan pertempuran masa itu. "Dalam konteksi ini, kisah sejarahnya lebih berharga ketimbang kerangka-kerangkanya," jelas dia.

Ali menuturkan kasus ini tidak bisa disamakan dengan penemuan kerangka atau artefak manusia purba.

Dia menjelaskan kerangka-kerangka manusia purba harus dilindungi dan tidak boleh sampai keluar Indonesia. Sebab kerangka ini akan menjadi bahan penelitian tentang evolusi manusia.


Credit jpnn.com

Petral dapat Opini WTP dari Auditor Singapura dan Hongkong

Widhyawan Prawiraatmadja menjelaskan presentasinya pada Pertamina Energy Outlook 2015 di Ballroom 3 Pacific Place, Jakarta, Rabu (3/12/2014). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

CB, Jakarta - Pertamina Trading Limited (Petral) dan Pertamina Energy Services Pte Ltd (PES), anak perusahaan dari PT Pertamina (Persero),  mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari auditor independen PriceWaterHouseCoopers(PwC) Singapura dan PwC Hong Kong berdasarkan hasil audit laporan keuangan tahun buku 2014.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir mengatakan, audit atas laporan keuangan Petral oleh PwC Hong Kong diselesaikan dan diserahkan pada 16 Januari 2015, yang didahului dengan Rapat Umum Pemegang Saham Petral.

"Adapun, hasil audit untuk laporan keuangan PES diselesaikan dan diserahkan pada hari yang sama, juga didahului oleh Rapat Umum Pemegang Saham PES, di Singapura," kata Ali, di Jakarta, Kamis (22/1/2015).

Menurut Ali, prestasi tersebut  mengulangi prestasi tahun-tahun sebelumnya, hasil audit atas laporan keuangan Petral dan PES mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian tanpa adanya isu audit ataupun finding yang menjadi catatan auditor.

Sementara itu, terhitung sejak 31 Desember 2014 Pertamina sebagai pemegang 100 persen saham Petral PES mengangkat Toto Nugroho selaku Managing Director President Petral. Toto Nugroho menggantikan Bambang Irianto yang memasuki usia pensiun.

Di bawah kepemimpinan Toto Nugroho, Pertamina mengharapkan kinerja Petral dan PES semakin meningkat guna mempercepat pencapaian visi Petral dan PES sebagai World Class Energy Trading Company.

Pertamina selaku induk perusahaan memberikan dukungan kuat untuk menjadikan Petral dan PES yang berkedudukan di Singapura tersebut lebih kompetitif untuk bersaing dengan perusahaan trading komoditas energi kelas dunia lainnya.
Credit  Liputan6.com

Jet Tempur RRC Ratusan Kali Masuki Wilayah Jepang

 Jet tempur F-35. (Ist)


Tokyo, CB – Kementrian Pertahanan Jepang mengeluarkan laporan tahunan, yang salah satu datanya memperlihatkan fakta jika jet tempur Republik Rakyat Cina ratusan kali menyusup ke wilayah udara Jepang.
Dalam sembilan bulan hingga tanggal 31 Desember, pesawat tempur Jepang dikerahkan sebanyak 744 kali untuk mengusir gangguan dari jet tempur Cina yang masuk wilayahnya. Angka itu lebih tinggi 32 persen dari tahun sebelumnya.
Dari 744 kali mengerahkan jet tempurnya, terjadi 372 perselisihan dengan jet tempur Cina, dimana 164 perselisihan terjadi di tiga bulan terakhir. Ini merupakan angka tertinggi sejak tahun 1958.
Jika tren terus berlangsung, diperkirakan pada bulan Maret nanti angkanya akan melewati 944, melewati angka 30 tahun lalu, yakni pada saat dunia masih dilanda Perang Dingin.
“Saat ini data yang kami utarakan baru tiga perempatnya,” kata juru bicara Angkatan Udara Jepang.
Selain menghalau jet tempur Cina di selatan, Jepang juga harus menghalau jet tempur dan jet mata-mata Rusia di bagian utara. Jepang dan Rusia sendiri memang tengah mempersengketakan empat pulau kecil yang terletak dengan Pulau Hokkaido.
Biar mendapat gangguan dari Rusia, Jepang tetap menganggap Cina adalah bahaya yang paling diawasi. Mereka baru saja membeli pesawat tempur F-35, pesawat pengangkut militer, dan kendaraan amfibi untuk menjaga perbatasan maritim yang berbatasan dengan Cina.
Credit harianterbit.com

Di Bawah Laut, Ketakutan Melingkungi Penyelam QZ8501

Restidia Putri for The Wall Street Journal

Charles Batlajery, komandan sebuah tim penyelam Basarnas.

CB - PANGKALAN BUN—Bagi tim sukarelawan dan penyelam Badan SAR Nasional (Basarnas), menyusuri dasar laut guna menemukan puing dan korban AirAsia QZ8501 adalah saat-saat menyedihkan sekaligus berisiko—termasuk berhadap-hadapan dengan seekor hiu.
“Saya sedikit takut. Tapi saya harus melakukan ini,” kata Priyo Prayudha Utama. Penyelam 23 tahun itu tergabung dalam Basarnas. “Kami harus memikirkan korban serta keluarga korban.”
Priyo merupakan bagian dari sekelompok penyelam Basarnas dan sukarelawan yang berpengalaman dalam operasi SAR. Dalam dua pekan terakhir, mereka lima kali menyelam di area sekitar 20 meter dari tempat penemuan bagian ekor serta kotak hitam QZ8501, menurut Sersan Charles Batlajery, komandan tim Basarnas Special Group (BSG).
Ombak tinggi membuat titik terjun cukup berbahaya. Arus di bawah laut juga kuat, yang dapat mengempas penyelam. Lebih dari sekali, mereka mencapai dasar laut kala arus begitu kuat. Pencarian pun dibatalkan. Dalam sekali penyelaman, hiu sebesar dua meter melintasi penyelam.
Mereka menemukan bagian pesawat QZ8501, termasuk sebuah pintu darurat dan panel kecil. Area pencarian tim ini tak mencakup temuan badan pesawat. Diperkirakan, sebagian besar penumpang yang belum ditemukan berada dalam badan pesawat.
AirAsia dengan nomor penerbangan QZ8501 jatuh 28 Desember silam, dalam perjalanan dari Surabaya menuju Singapura.
Kehadiran hiu sempat membuat penyelam berpikir adanya beberapa korban di sekitar mereka. Tapi mereka tak menemukan satu pun jasad.
Rendra Hertiadhi, penyelam sukarelawan yang selama 10 hari mendampingi operasi, mengisahkan bahwa hambatan terbesar adalah arus bawah laut, yang kuat dan tak bisa diprediksi.
Saat-saat ia menyelam, arus berkekuatan hingga lima knot. Kadang-kadang lebih kuat di dekat permukaan, kali lain lebih deras di dasar laut. Saat kondisi itu terjadi, katanya, “menyelam 20 meter di bawah laut seperti sedang lari maraton.”

Agence France-Presse/Getty Images

Penyelam Angkatan Laut Indonesia di Laut Jawa, 10 Januari 2015.

Rendra merupakan pendiri Banyu Biru Explorers, yang mempromosikan keselamatan penyelaman sekaligus melindungi habitat laut. Arus yang tak biasa ini terjadi, paparnya lagi, barangkali karena puing QZ8501 berada di titik pertemuan Laut Jawa dan Selat Karimata.
Selat Karimata lebih sempit dan dangkal ketimbang Laut Jawa. Mungkin karena itu, sahut Rendra, kumpulan air bergerak dalam kecepatan tinggi.
Badan pesawat, yang berada pada area sekitar satu kilometer persegi, terletak pada kedalaman sekitar 30 hingga 33 meter. Kedalaman Laut Jawa bisa mencapai 50 meter, terangnya kemudian.
Untuk mengatasi kondisi bawah laut yang tak menentu, penyelam pertama-tama menjatuhkan tali yang terkait dengan pelampung di atasnya, serta sebuah jangkar di dasar. Penyelam menggunakan kaitan ini sebagai “jalur turun,” agar mereka dapat mencapai dasar laut dan kembali ke permukaan.
Kala mulai terjun ke bawah permukaan laut, mereka lebih dulu mengaitkan tali keselamatan pada jalur turun. Pada satu hari penyelaman yang sulit, seorang penyelam tak mampu mencapai jalur turun. Ia sampai-sampai terseret arus, papar Rendra.
“Ia tersapu hingga 800 meter dari pelampung hanya dalam beberapa menit,” kata Rendra. Penyelam berhasil dievakuasi tanpa cedera.
Di bawah permukaan laut, para penyelam turun satu tangan demi satu tangan. Di dasar laut, mereka tetap mengaitkan diri pada tali keselamatan jika arus sangat kuat. Kondisi seperti ini turut membatasi area pencarian.
Sesudah menemukan lokasi pintu darurat, penyelam tak langsung mengangkatnya. Sebab, potongan pintu darurat sangat berat dan prioritas mereka adalah menemukan korban, sahut Rendra.
Menurut Charles, penyelam mampu bertahan 25 hingga 30 menit di dalam air. Tetapi hanya 15 sampai 20 menit bertahan di dasar laut, tergantung kedalamannya. Penyelaman ini, kata Charles, sangat menguras fisik dan mental. Mereka pun hanya dapat menyelam hanya sekali dalam sehari.
Rendra sendiri takjub lantaran menemukan kumpulan air di titik penyelaman berwarna biru dan dasar laut berupa pasir. Jarak pandang tercatat tiga sampai tujuh meter, lebih baik ketimbang perkiraannya. Petugas Basarnas sebelumnya mengatakan dasar laut dekat puing QZ8501 cenderung berlumpur dan jarak pandang lebih terbatas.
Sebagai pemimpin komunitas penyelaman, Rendra mengaku dirinya mengepalai 20 sukarelawan dalam operasi kali ini. Sebagian besar merupakan penyelam profesional. Rendra tak pernah meragukan pengalaman penyelaman mereka. Hanya saja, ia ingin penyelam siap secara psikologis, ketika nantinya menemukan jenazah dalam badan pesawat.
“Kondisi laut termasuk normal bagi kami,” paparnya. “Tapi ketika Anda menyelam dalam badan pesawat dan menemukan banyak jenazah, ceritanya akan berbeda.”



Credit wsj

Pertumbuhan PDB Cina Terlamban Sejak 1990

Agence France-Presse/Getty Images

Ilustrasi: Pelabuhan di Lianyungang, provinsi Jiangsu, Cina, 17 Januari 2015.

CB - Pertumbuhan ekonomi Cina pada 2014 tercatat yang paling rendah selama 24 tahun terakhir, meski pertumbuhan pada kuartal IV lebih tinggi dari perkiraan. Cina masih dibebani masalah laten berupa kapasitas produksi yang berlebihan, pasar hunian yang lemah, dan menurunnya permintaan global.
Produk domestik bruto PDB Cina tumbuh 7,4% tahun lalu, masih dalam kisaran target pemerintah yang sekitar 7,5%, kata Biro Nasional Statistik Cina, Selasa. Ekspansi pada triwulan IV 2014 tercatat 7,3%, sama dengan triwulan III dan melebihi perkiraan pasar pada 7,2%.
Meski laju pertumbuhan Cina lebih tinggi ketimbang negara berekonomi besar lainnya, angka ini masih lebih lamban dari pertumbuhan 2013 yang sebesar 7,7%. Nilainya juga jauh menurun dari pertumbuhan dua digit yang dicatatkan Negeri Tirai Bambu pada 2010. Tahun lalu menjadi kinerja terburuk Cina sejak 1990, kala pertumbuhan tercatat hanya 3,8%. Saat itu, Cina terkena sanksi Barat setelah penindakan keras atas demo pro-demokrasi di Lapangan Tiananmen Beijing, berakibat pada menurunnya kepercayaan di dalam dan luar negeri serta transisi ideologi ke kiri.

Beijing menyebut melambannya pertumbuhan ini sebagai situasi “normal yang baru.” Tahun lalu, pemerintah fokus pada peningkatan belanja tertarget pada pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan Cina, seperti rel dan kereta bawah tanah. Bank sentral pun memangkas suku bunga untuk pertama kalinya sejak 2012 dan memerintahkan kredit bank ditujukan bagi petani dan usaha kecil.
Lambannya pertumbuhan Cina kali ini memicu pertanyaan apakah Beijing perlu beraksi lebih agresif pada 2015 guna mempertahankan laju ekspansi yang cukup tinggi untuk menyediakan lapangan kerja.
“Tahun ini akan terlihat seperti tahun lalu, tetapi lebih buruk,” kata Andrew Polk, ekonom di Conference Board. “Saya memprediksi pemerintah Cina akan terus mencoba menurunkan biaya pendanaan bagi pemain pasar utama yang terjepit akibat kelambanan [ekonomi].”
Pada Senin, Perdana Menteri Li Keqiang mengatakan ada tekanan cukup besar bagi ekonomi Cina, meski ia menilai kinerja 2014 “masih dalam kisaran yang masuk akal.”


Credit wsj

Terkait Pencari Suaka, Australia Coba Bungkam Media

Pemerintah Australia memantau dan melarang media setempat untuk menerbitkan berita terkait pencari suaka istimewa 

SYDNEY (CB) - Sebuah laporan yang diungkap oleh media Inggris, Guardian, nampaknya akan membuat pemerintah Australia kebakaran jenggot. Dalam laporannya disebutkan, bahwa pemerintah Australia menugaskan kepolisian untuk memantau setiap media, dan melarang mereka menerbitkan pemberitaan terkait pencari suaka.

Guardian dalam laporannya, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (22/1/2015), mengungkapkan, dalam waktu 12 bulan terakhir, setidaknya Polisi Federal Australia (AFP) telah delapan kali meminta kepada para jurnalis untuk tidak menerbitkan berita seputar isu pencari suaka. AFP beralasan pemberitaan semacam ini adalah bentuk pengungkapan data negara yang tidak sah.

Hal ini mendapat kecaman keras dari Aliansi Media Hiburan dan Seni Australia yang menyebut hal semacam ini adalah cara kotor pemerintah Australia untuk menutupi fakta yang sebenarnya dari masyarakat luas.

"Apa yang kita dalam laporan ini adalah sesuatu yang brutal, sebuah respon yang berlebihan yang dilakukan oleh pemerintah Australia terhadap pemeberitaan yang sah. Tujuannya tidak lain untuk menghukum dan membungkam media agar tidak menyampaikan kepada masyrakat sesuatu yang telah mereka (pemerintah) lakukan," ucap kepala Aliansi itu, Paul Murphy.

Pemerintah Australia memang tidak main-main dalam melakukan hal ini. Tahun 2013 lalu, salah seorang jurnalis news.com. au, Ian McPhedran dilaporkan ke polisi oleh Departemen Pertahanan (Dephan) Australia karena memberitakan kebiasan patroli laut Australia menenggelamkan kapal pencari suaka. Menurut Dephan Australia, apa yang dilakukan McPhedran sebagai pelanggaran terhadap keamanan nasional.

Isu mengenai pencari suaka sendiri memang menjadi salah satu isu terhangat yang kerap dibahas oleh media-media setempat. Isu mengenai pencari suaka juga memang pernah membuat Australia dan beberapa negara tetangga tegang, termasuk salah satunya dengan Indonesia.


Credit Sindonews

Jokowi Tolak Grasi Kelompok Bali Nine, Ini Reaksi Australia

JAKARTA (CB) - Presiden Joko Widodo telah menolak grasi yang diajukan Andrew Chan, anggota pengedar narkotika kelompok Bali Nine yang merupakan warga negara Australia. Kamis (22/1) Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menerima putusan penolakan grasi Andrew Chan.

Surat penolakan grasi yang ditandatangani Presiden itu bernomor 9/G 2015 tertanggal 17 Januari 2015. Dalam surat tersebut, Presiden Jokowi dipastikan tidak menerima pengajuan grasi dari warga Australia itu.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Tony Spontana menjelaskan, dengan proses hukum yang telah selesai tersebut, Andrew bisa dieksekusi. ”Grasi kan upaya hukum terakhir,” kata Tony, Kamis (22/1)

Bagaimana reaksi Pemerintah Australia? Kedutaan Besar Australia belum mau berkomentar. Ketika dikonfirmasi, Sekretaris Pertama (Humas) Kedutaan Besar Australia Laura Kemp menuturkan belum berniat merespons keputusan yang dibuat hari ini tersebut.

’’Kami masih menunggu pendapat dari pemerintah pusat. Untuk saat ini, belum ada komentar,’’ kata Laura Kemp ketika dihubungi Jawa Pos (Induk JPNN.com),

Credit   JPNN.com

Lamborghini Gandeng Pertamina di Ajang Uji Ketahanan

Lamborghini Gandeng Pertamina (Autoevolution)

BOLOGNA (CB) - Lamborghini baru saja meluncurkan Huracan GT3 di Sant'Agata Bolognese, Italia. Mobil bertubuh seksi ini dibangun untuk bersaing dalam ajang balap ketahanan, Blancpain Endurance Series dan Spa Francorchamps 24 hours.
Dalam melibas lintasan balap, tim balap Lamborghini Squadra Corse bermitra dengan perusahaan minyak asal Indonesia, Pertamina.
Stephan Winkelmann, President and CEO of Automobili Lamborghini mengatakan ajang ini merupakan yang pertama kalinya bagi Lamborghini karena dapat terlibat langsung dalam aktivitas motorsport GT dengan menggunakan model baru. Demikian seperti dikutip dari Autoevolution, Jumat (23/1/2015).
Dari segi penampilan, tubuh Huracan GT3 dilapisi cat warna hijau dan dihiasi dengan stiker sponsor termasuk Pertamina. Sasis terbuat dari aluminium dan serat karbon. Saat ini berat kendaraan mencapai 1.239 kg dan akan segera dikurangi demi mematuhi peraturan FIA.
Pengerjaan bodi dan aerodinamis dikerjakan oleh Dallara Engineering untuk memastikan traksi berfungsi dengan baik dalam setiap jenis aspal.
Huracan GT3 menggunakan mesin V10 direct injection yang terhubung dengan transmisi sequential 6 percepatan dengan tiga disc racing clutch mampu memproduksi tenaga sebesar 610 HP.
Untuk pengereman terpasang cakram berukuran 380x34 milimeter dengan kaliper 6 pot diroda depan dan cakram berukuran 335x32 mm dengan kaliper 4 pot di roda belakang.
Sementara itu pada bagian kabin, mobil ini akan dilengkapi dengan lingkar kemudi multifungsi baru, jok balap serat karbon dan alat pemadam.

Credit Okezone

Panglima TNI Tinjau Gelar Komlek di Mabes TNI

puspen TNI/wahyu aji


CB, JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Moeldoko meninjau gelar alat Komlek (Komunikasi dan Elektronika) di sela-sela acara Rakor Komlek TNI tahun 2015, bertempat di Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Kamis (22/1/2015).
Dalam peninjauannya, Panglima TNI dan rombongan melihat berbagai jenis peralatan Komlek yang digelar serta menerima penjelasan tentang skenario jaring Komlek, antara lain komunikasi dengan HT dari Mabes TNI ke Kotamaops yang ada di Indonesia, menggunakan HP melalui operator untuk selanjutnya disambungkan ke HT Kotamaops, menggunakan HT Panggilan kepada KRI (Kapal Republik Indonesia) yang sedang melaksanakan operasi, dan menggunakan HT ke pesawat udara yang sedang melaksanakan operasi.
Jenderal Moeldoko dalam pengarahannya menyampaikan, salah satu kebijakan Panglima TNI adalah Interoperability yang dapat dioperasionalkan melalui satuan komunikasi.
Untuk itu, para perwira harus memahami alat-alat baru yang digunakan dalam rangka menghubungkan, menginteroperabilitikan seluruh instrumen komunikasi, sehingga para perwira kembali ke kesatuan masing-masing dapat mengoperasionalkannya.
Melalui kebijakan Panglima TNI ini, sebuah terobosan untuk merealisasikan impian kita semua bagaimana alat komunikasi kita bisa diinteroperabilitikan menjadi satu.
"Nanti kita akan membangun Kowilhan dan ini merupakan salah satu embrio menuju terwujudnya pembangunan Kowilhan. Jangan setelah membangun Kowilhan baru membangun komunikasi," kata Panglima TNI.
"TNI selalu berfikir langkah ke depan untuk mengantisipasi perkembangan zaman, bukan tiba masa tiba akal. Persoalan dan kendala yang dihadapi disampaikan, sehingga dapat dicari solusinya sehingga tuntas," tambahnya.
Dalam rakor yang mengambil tema 'Jajaran Komlek TNI Siap Mewujudkan Profesionalisme dan Interoperability Komlek', dihadiri 79 personel terdiri dari : 2 personel Kemhan, 24 personel Mabes TNI, 24 personel TNI AD, 13 personel TNI AL, 11 personel TNI AU dan 5 personel peninjau.


Credit  TRIBUNNEWS.COM

Raja Salman Naik Takhta Menggantikan Raja Abdullah

 

Raja Salman dikenal lihai menjaga hubungan antara ulama, suku-suku Arab dan kaum bangsawan. (Reuters/Lintao Zhang/Pool)

 

 

Jakarta, CB -- Raja Arab Saudi Abdullah, 90, meninggal dunia pada Jumat (23/1) pagi, beberapa minggu setelah dilaporkan masuk rumah sakit karena pneumonia.

Raja Abdullah, yang disebut lahir pada 1923, telah naik takhta sejak 2006, namun secara de facto ia telah memerintah sekitar satu dekade sebelum itu karena pendahulunya Raja Fahd menderita stroke.

Adiknya Salman, adalah yang akan naik takhta menggantikan Raja Abdullah.

"Yang Mulia Salman bin Abdulaziz Al Saud dan semua anggota keluarga dan seluruh bangsa berkabung atas kepergian Raja Abdullah bin Abdulaziz, yang meninggal tepat di pukul 1.00 dini hari," tulis pernyataan dari istana.

Itu berarti nasib Saudi yang merupakan sekutu utama Amerika Serikat di Arab kini berada di tangan Raja Salman.

Raja Salman, berusia 79 tahun, adalah putra mahkota dan menteri pertahanan sejak 2012. Sebelumnya, ia adalah gubernur provinsi Riyadh selama lima dekade.

Setelah Raja Abdullah wafat, Salman sudah menunjuk saudaranya Muqrin sebagai ahli waris.

Raja Salman telah menjadi bagian dari kelompok pangeran yang berkuasa di Arab selama puluhan tahun dan diperkirakan akan terus melanjutkan kebijakan strategis Saudi, termasuk mempertahankan aliansi dengan Amerika Serikat dan bekerja menuju stabilitas pasar energi yang kini sedang anjlok.

Selama lima dekade sebagai gubernur Riyadh ia konon mahir mengelola keseimbangan hubungan antar ulama, suku-suku Arab serta bangsawan Arab sambil mempertahankan hubungan baik dengan Barat.

Dalam jangka panjang, Salman akan menghadapi tantangan dalam menganggulangi populasi penduduk yang tumbuh pesat serta angka pengangguran yang meningkat, juga persoalan ekonomi yang masih terlalu tergantung pada pendapatan minyak dan besarnya subsidi.

Arab Saudi, yang memegang lebih dari seperlima minyak mentah dunia, juga memiliki pengaruh besar atas 1,6 miliar Muslim dunia melalui perwalian atas Mekkah dan Madinah, situs suci Islam.

Sebagian besar anggota senior keluarga al-Saud yang berkuasa dikabarkan mendukung posisi Arab Saudi yang sama dalam hal kebijakan luar negeri, namun menginginkan menteri-menteri baru terkait keuangan dan minyak serta yang akan memegang porsi sebagai kepala pemerintahan.


Credit  CNN Indonesia

Raja Arab Saudi Abdullah Meninggal Dunia

 

Raja Abdullah dikenal sebagai reformis di lingkungan konservatif negara-negara Arab. (Reuters/Zainal Abd Halim)

 

 

Riyadh, CB -- Raja Arab Saudi Abdullah,90,  wafat pada Jumat (23/1) pagi, seperti diumumkan oleh televisi milik pemerintah.

Adiknya, Pangeran Salman bin Abdulaziz, adalah yang akan naik takhta menggantikan Raja Abdullah.

Dilansir CNN, pengumuman wafatnya Raja Abdullah terjadi beberapa minggu setelah kantor berita Arab Saudi mengumumkan ia masuk rumah sakit karena menderita penyakit pneumonia.

Sebagai raja di lingkungan negara-negara konservatif di Timur Tengah, Raja Abdullah selalu dianggap sebagai seorang reformis.

Sejak naik takhta, Abdullah mengambil langkah untuk memperluas kebebasan dan memberikan porsi besar kepada pendidikan dan proyek infrastruktur dari pendapatan terbesar negara yang berasal dari minyak.

Meski begitu, ia masih dinilai konservatif terutama terkait dengan kebebasan hak-hak bagi perempuan.

Di bawah kepemimpinan Raja Abdullah, Arab Saudi perlahan namun pasti bisa menyingkirkan kelompok al-Qaeda, menangkap dan membunuh pemimpin-pemimpinnya dan memaksa yang lain bersemunyi.

Ia juga mengambil peran yang lebih besar dalam peran negara Saudi di dunia internasional.

Tahun lalu, Arab Saudi menjadi negara yang memimpin negara-negara Arab lain dalam koalisi menumpas ISIS di Irak dan Suriah.

Credit  CNN Indonesia

Akhir tahun ini, importir ponsel wajib punya pabrik

(ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah) 

 

 

Jakarta (CB) - Importir ponsel di Indonesia wajib memiliki pabrik perakitan pada akhir 2015 sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler yang bertujuan menekan angka impor ponsel.

"Sesuai dengan Permendag, setelah tiga tahun importir akan dievaluasi dan diwajibkan untuk bangun pabrik di Indonesia," ujar Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian Ignatius Warsito di Jakarta, Rabu.

Warsito mengatakan, apabila ada importir yang belum memiliki pabrik perakitan pada akhir 2015, maka izin Importir Terdaftarnya (IT) otomatis dicabut oleh Kemendag.

Warsito menambahkan, produsen ponsel asal Korea Selatan Samsung telah berinvestasi 20 juta dolar AS untuk membangun pabrik di Indonesia dengan kapasitas hingga satu juta unit ponsel per bulan.

Selain itu, lanjutnya, produsen ponsel asal Tiongkok Oppo juga berinvestasi 30 juta dolar AS untuk mendirikan pabrik di Tangerang dengan kapasitas produksi 500 ribu unit ponsel per bulan, yang siap beroperasi pada Maret 2015.

Menurut Warsito, importir ponsel dapat bekerja sama dengan perusahaan dalam negeri untuk melakukan perakitan ponsel seperti dilakukan produsen ponsel Haier, yang memilih bekerja sama dengan pabrik milik Sanyo guna memproduksi ponsel.


Credit  ANTARA News