Berubah Nama, Bakamla Kini Bisa Operasi dan Menindak Kejahatan Laut

Jakarta (CB) - Presiden Joko Widodo mengubah Badan Kordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla). Dengan demikian, Bakamla kini mempunyai kewenangan untuk menindak segala bentuk kejahatan di laut.

"Sekarang kita bisa operasi, penindakan. Penyidikannya kita serahkan bisa ke polisi atau kejaksaan. Tapi kita bisa ikuti proses penyidikan sampai keluar keputusan pengadilan," ujar Kepala Bakamla, Laksamana Madya DA Mamahit, di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Mamahit menambahkan, saat ini pihaknya baru memiliki 3 kapal patroli. Dia mengatakan, untuk patroli pihaknya masih berkoordinasi dengan polisi air dan TNI AL.

"Kapalnya masih 3 kapal patroli, tapi nanti kita dapat hibah kapal dari TNI AL," ucapnya.

Dengan adanya kewenangan tersebut, Mamahit yakin keamanan laut bisa lebih terjaga. Dia menegaskan, pagar laut Indonesia bisa lebih minim dimasuki oleh maling-maling ikan atau pelaku kejahatan laut lainnya.

"Dalam waktu 5 tahun, kita dapat anggaran untuk bangun 30 kapal patroli. Kita akan sinergi dengan polisi dan TNI AL dalam hal patroli dan juga operasi," ujarnya.


Credit DetikNews

Perlombaan senjata di Asia untungkan negara-negara berteknologi tinggi

Kendaraan serang amfibi: Seorang marinir Korea Selatan duduk si sebuah kendaraan amfibi serang pada latihan gabungan Maret 2014 dengan Marinir Amerika Serikat di Pohang. [AFP]

CB - Selamat Datang di perlombaan senjata Asia abad 21. Ini akan menelan biaya lebih dari $200 miliar selama 20 tahun mendatang, analis memprediksi.
Lebih dari 400 kapal perang besar akan dibangun bersamaan dengan hampir 1.000 kapal patroli dan penjaga pantai serta 100 kapal selam - kapal perang pilihan di kalangan negara-negara Asia untuk melawan kekuatan angkatan laut Tiongkok yang semakin bertumbuh.
Setiap negara di kawasan ini mengeluarkan biaya untuk kapal dan pesawat angkatan laut baru.
"Pembelanja terbesar dalam perlombaan senjata ini adalah Tiongkok [jelas, karena merekalah yang memulainya], Korea Selatan, Jepang dan Australia. Setiap negara di kawasan ini dengan berbagai jenis kondisi perekonomiannya mengeluarkan biaya untuk kapal dan pesawat angkatan laut baru," strategypage.com melaporkan.
Analis keuangan Martin Hutchinson, seorang ahli di bidang perekonomian negara berkembang, mengatakan kepada Forum Pertahanan Asia Pasifik [APDF] bahwa Tiongkok dan Jepang, diikuti oleh Korea Selatan, adalah negara-negara Asia yang paling mungkin berhasil menanggung beban keuangan dan ekonomi dalam perlombaan senjata baru ini.

Hanoi diluncurkan: Kapal selam kelas Kilo 636 pertama milik Angkatan Laut Vietnam, bernama Hanoi, dilepaskan dari sebuah kapal transportasi Belanda di Teluk Cam Ranh di Laut Tiongkok Selatan pada bulan Januari 2014. [AFP/Kantor Berita Vietnam] 

"Perekonomian negara berkembang seperti Filipina, Indonesia danVietnam adalah negara-negara yang paling mungkin langsung menderita akibat perlombaan itu, dan jauh ketinggalan, jika mereka tidak dibantu oleh negara-negara industri yang lebih sejahtera," katanya.
"Negara-negara tetangga bisa menghitung dan melihat Tiongkok menjadi kekuatan angkatan laut utama di kawasan itu dalam dua dekade. Walaupun, Armada Pasifik AS dan sekutu-sekutu Amerika [yang sekarang termasuk musuh lama seperti Vietnam] masih akan lebih kuat. Namun demikian, negara-negara Asia mengkhawatirkan peprtumbuhan kekuatan China dan semakin meningkatnya klaim atas wilayah tetangga," kata strategypage.com.
Perlombaan senjata adalah anugerah bagi negara-negara industri.
Perlombaan senjata di Asia adalah anugerah bagi negara-negara industri besar di kawasan ini, tulis theFinancial Times London.
Asia menghabiskan $322 juta untuk anggaran militer pada tahun 2013, naik dari $262 juta untuk tahun 2010, dengan Tiongkok tumbuh semakin dominan. Anggaran biaya militer di Tiongkok tumbuh 43,2 persen 2008-2013, menurut Institut Internasional untuk Kajian Strategis [IISS], the Financial Times mengatakan.

Helikopter Filipina: Seorang pastor kapelan dari Angkatan Bersenjata Filipina memberkati salah satu dari tiga helikopter baru AugustaWestland 109 Power dalam sebuah upacara di Manila pada bulan Desember 2013. [AFP] 

Pembelanjaan Asia itu memicu meningkatnya pengadaan militer di sebuah kawasan yang penuh dengan klaim teritorial yang saling bertentangan serta tempat-tempat yang sudah lama berpotensi rawan konflik, IISS memperingatkan dalam tinjauan tahunannya perihal keseimbangan militer di dunia pada Februari 2014.
Bahkan sementara negara-negara Asia secara dramatis meningkatkan belanja mereka pada pertahanan selama seperempat abad terakhir, negara-negara yang relatif kurang berkembang sekarang jauh lebih mampu menanggung beban daripada dulu, karena pertumbuhan ekonomi di seluruh kawasan itu telah begitu besar, tulis analis David C. Kang di the National Interest.
"11 negara-negara besar Asia Timur [termasuk Tiongkok] mengalokasikan rata-rata 3,35 persen dari perekonomian mereka untuk belanja militer pada tahun 1988, namun pada tahun 2013 rata-rata itu menjadi 1,86 persen dari PDB," tulis Kang.
Belanja pertahanan Jepang naik 27 persen selama 25 tahun jika disesuaikan dengan inflasi, dan kenaikan yang diusulkan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe akan berjumlah 5 persen pada tahun 2018. Selama periode 25 tahun [1988-2012], belanja yang sudah pasti di Asia Timur meningkat rata-rata 148 persen, menurut Kang. Sejak tahun 1988, belanja militer Tiongkok telah meningkat 834 persen dalam arti sebenarnya.
Sengketa Laut Tiongkok Selatan adalah katalis
Sengketa antara enam negara yang mengklaimKepulauan Spratly yang kaya minyak di Laut Tiongkok Selatan telah menjadi katalis, terutama untuk kapal dan kapal selam, menurut the Financial Times.
Vietnam, salah satu pihak dalam sengketa kepulauan Spratly itu, menghabiskan biaya dua kali lipat sejak tahun 2005 menjadi US$3,4 miliar pada 2012, menurut Institut Riset Perdamaian Internasional [SIPRI].
Dalam dua bulan pertama tahun 2014, Vietnam menerima dua dari enam kapal selam diesel-listrik kelas Kilo yang dipesan dari Rusia. "Rusia telah mendapatkan manfaat dari hubungan dagang yang erat dengan Vietnam, dan masih menjual satu dari setiap empat pesawat militer di kawasan itu," bunyi laporan the Financial Times.
Namun, Eropa dan Amerika Serikat terus mendominasi kawasan itu dalam hal penjualan peralatan pertahanan pada umumnya. Mereka tetap dominan sebagai pemasok peralatan canggih, dengan tiga perempat dari pasar Asia untuk peralatan berteknologi tinggi termasuk radar, sonar, sistem komunikasi dan senjata yang kompleks, menurut IHS Jane’s.
Negara-negara kecil mengambil keuntungan dari pasar
Beberapa negara Asia yang lebih kecil dengan industri maju juga muncul untuk mengambil keuntungan dari pasar senjata yang berkembang pesat.
Korea Selatan menjual jet cepatnya KAI T-50 ke Filipina, dan Singapore Technology memasok sistem komunikasi militer ke Thailand, kata the Financial Times .
Peningkatan pesat di pasar senjata Asia ini sudah pasti membuka interaksi politik dan keamanan baru antara negara-negara yang bersaing di Asia, IISS memperingatkan.
"Ada bukti substansial dinamika aksi-reaksi yang terjadi dan mempengaruhi program militer negara-negara kawasan," kata IISS.
IISS mengidentifikasi dinamika kawasan lainnya selain dari kebangkitan Tiongkok yang memberikan kontribusi pada meningkatnya anggaran pertahanan di seluruh Asia.
"India, yang ketergantungannya pada impor menjadikannya salah satu pasar terbesar untuk pemasok perlengkapan pertahanan asing, terus membangun kemampuan yang diarahkan pada Pakistan dan Tiongkok," kata laporan itu. Sementara itu, Jepang dan Korea Selatan sedang membangun pertahanan mereka terhadap program nuklir dan rudal Korea Utara. .

 Credit APDForum

Berkulit Hitam, Presiden Obama Sempat Dikira Pelayan

 

Pandangan stereotip terhadap kulit hitam masih terus terjadi, bahkan juga pernah dialami oleh presiden dan ibu negara Amerika Serikat. (Reuters/Yuri Gripas)

 

 

Washington, CB -- Pandangan stereotip terhadap warga kulit hitam tidak hanya menimpa masyarakat biasa di Amerika Serikat, namun ternyata juga pernah dialami oleh Presiden Barack Obama dan istrinya, Michele.

Hal ini disampaikan Obama dan Michele dalam wawancara dengan majalah People pada Rabu (17/12) saat berbicara soal peristiwa rasisme yang dialami warga kulit hitam, terutama terkait kematian Michael Brown di Ferguson dan Eric Garner di New York di tangan polisi kulit putih.

Obama tidak membantah hal tersebut adalah bentuk stereotip terhadap warga kulit hitam tumbuh subur di Amerika Serikat.

"Tidak ada orang kulit hitam seusia saya yang sudah menjadi pekerja professional, ketika keluar dari restoran untuk menunggu mobil, yang tidak diberikan kunci mobil oleh pengunjung restoran," kata Obama pada People, merujuk pada pengalaman warga kulit hitam yang sering dikira sebagai petugas vallet.

Obama mengatakan bahwa sikap rasisme mulai terkikis di AS belakangan ini, namun dia tidak menyangkal bahwa hal itu masih terjadi dan bahkan juga pernah dialaminya.

Michelle menceritakan, Obama pernah dikira sebagai pelayan.

"Saat itu suami saya mengenakan tuksedo dan dasi hitam dalam sebuah jamuan makan malam, lalu seseorang memintanya untuk mengambilkan kopi," kata Michelle.

Tidak hanya Obama, Michelle juga mengaku pernah mengalaminya, bahkan saat dia sudah menjadi Ibu Negara.

"Saya ceritakan, bahkan saat saya sudah menjadi ibu negara, dalam sebuah perjalanan yang menyenangkan dan dipublikasikan, saya mengunjungi supermarket Target, tidak dalam penyamaran, satu-satunya orang yang mendatangi saya adalah seorang wanita yang meminta bantuan untuk mengambilkan sesuatu di rak," ujar Michelle.

"Karena dia melihat saya bukan sebagai ibu negara, tapi sebagai seseorang yang bisa membantu dia. Hal-hal seperti itu kadang terjadi dalam kehidupan, bukan sesuatu yang baru," lanjut Michelle.

Dalam wawancara selama 30 menit itu, Obama mengatakan bahwa penderitaan warga kulit hitam saat ini masih jauh lebih ringan ketimbang di masa lalu di Amerika. Namun dia tidak memungkiri bahwa sikap rasisme bisa memicu kembali kasus-kasus Brown atau Garner yang lain.

"Saya sempat dikira pelayan saat makan malam adalah hal lain. Namun jika putra saya disangka perampok dan diborgol, atau lebih parah lagi, dan ini terjadi saat dia hanya berjalan di jalanan dan berpakaian seperti remaja pada umumnya, maka ini hal yang berbeda," tegas Obama.


Credit CNN Indonesia

Menteri Susi Klarifikasi Soal 22 Kapal China yang Tertangkap

(Liputan 6 TV)

CB, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan klarifikasi atas penangkapan 22 kapal berbendera China.

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti menerangkan, 22 kapal yang dimaksud bukanlah tertangkap tangan tapi hanya melalui satelit.
Dia menambahkan, dari 22 kapal tersebut baru 9 kapal yang ditangkap oleh Angkatan Laut (AL).

"Bukan menangkap kapalnya. Menangkap 22 kapal Tiongkok di satelit kita beroperasi di Laut Arafuru. Yang akhirnya AL tangkap itu hanya 9. Dan yang 1 pun ditinggal Merauke karena mogok. Jadi yang diseret ke Maluku, Ambon hanya 8," katanya, di Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Kabar terbaru menunjukan sisa-sisa kapal itu masih beredar di perairan Indonesia.

"Hari ini per 18 Desember 2014 kita mencatat di satelit masih ada kapal Tiongkok yang beroperasi sejumlah 13 kapal. Mereka belum tertangkap. Kita menangkap mereka di satelit melakukan operasi eks Taiwan eks China, lintang bujur ada, GT ada, ini ditangkap AIS, berarti di atas 300 GT," ujarnya.

Maka dari itu, pihak meminta kepada Presiden RI untuk memerintahkan kepada Angkatan Laut segera menangkap kapal-kapal tersebut. Pasalnya, selain merugikan karena mencuri ikan, kapal-kapal tersebut juga bertindak semena-mena pada nelayan Indonesia.

"Hari ini berita dari laporan Gubernur Maluku Utara, tadi saya minta ke sini melakukan waawancara bagaimana cerita nelayan Morotai itu diusir kapal-kapal asing. Itu hal yang ironi. Dan tidak bisa kita terima sebagai bangsa yang berdaulat di atas lautnya," ujarnya.

Dia juga meminta semua stakeholder untuk menyebarkan informasi tentang masih beredarnya kapal-kapal asing tersebut. Itu ditujukan supaya kapal-kapal tersebut terus terpantau.



Credit Liputan6.com

Ini Penjelasan TNI AL Soal Penyerangan Nelayan Asing di Anambas

 

 

 

Jakarta (CB) -Nelayan Anambas, Kepulauan Riau, mengaku dikejar oleh kapal nelayan asing asal Thailand. TNI AL memastikan kejadian tidak ada kaitannya dengan eksekusi penenggelaman 3 kapal asing beberapa pekan lalu.

"Itu hanya miss komunikasi, bukan akibat penenggalaman," ujar Panglima Komando Armada Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda (Laksda) TNI Widodo di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Menurut Widodo, peristiwa di Anambas merupakan konflik biasa antara sesama nelayan di laut. Widodo mengatakan, konflik antar nelayan tidak hanya terjadi antara nelayan asing dengan nelayan lokal.

"Termasuk di kita, misalnya nelayan Tuban dengan nelayan Madura ada konflik. Tapi kita akan kelola dengan baik supaya konflik tidak terjadi," ucapnya.

Untuk mencegah kejadian serupa di Anambas, pihaknya berjanji akan memaksimalkan patroli. Selain itu, pihak TNI AL akan menambah armada untuk patroli di laut.

"Kita butuh 240 kapal untuk memagari laut Indonesia, tapi sekarang baru 140 (kapal). Tapi pak presiden sudah berkomitmen untuk tambah kapal-kapal patroli baru," ujarnya.



Credit detikfinance

KRI Frans Kaisiepo-368 Berhasil Emban Misi di Lebanon

Foto- Kasal Laksamana TNI Dr Marsetio, ketika memberikan ucapan selamat kepada Komandan KRI Frans Kaisiepo (FKO) - 368 Letkol Laut (P) Ade Nanno Suwardi., pada saat penyambutan Satgas MTF Konga XXVIII-E/UNIFIL, di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (18/12).

 

 

JAKARTA (CB) – Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Marsetio menyambut kedatangan KRI Frans Kaisiepo (FKO) dengan nomor lambung 368 yang telah bertugas selama tujuh bulan yang telah berhasil melaksanakan tugas dalam mengamankan perairan Lebanon pada misi perdamaian PBB yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Maritime Task Force (MTF) Konga XXVIII-E/UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon).
Kedatangan KRI Frans Kaisiepo (FKO) – 368 dikomandani oleh Letkol Laut (P) Ade Nanno Suwardi., disambut dengan Upacara Militer di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (18/12), dengan Inspektur Upacara Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Marsetio. Hadir pada upacara tersebut, pejabat teras Mabes TNI Angkatan Laut, para Pemimpin Kotama TNI Angkatan Laut, pimpinan PNPB dan dan perwakilan Kemhan.
Kasal dalam sambutannya mengatakan, pengiriman pasukan TNI sebagai pasukan penjaga perdamaian dunia di bawah bendera PBB. Hal ini merupakan amanat undang-undang dasar 1945 yang tercantum dalam pembukaan dan dinyatakan dalam undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.
Disamping itu, Kasal mengatakan “melalui paradigma TNI Angkatan Laut kelas dunia, TNI Angkatan Laut senantiasa berkomitmen untuk berpartisipasi dalam menjaga perdamaian dunia”. Pengiriman KRI Frans Kaisiepo ini merupakan penugasan MTF TNI yang keenam kalinya dalam mendukung misi perdamaian PBB di Lebanon.
Hal ini merupakan wujud konsistensi TNI Angkatan Laut dalam memberikan kontribusi pada misi perdamaian dunia. Di sisi lain, permintaan PBB kepada Indonesia untuk mengirimkan Satgas Laut secara berkelanjutan merupakan bentuk kepercayaan dan penghargaan bagi negara kita.

Dalam kurun waktu penugasan tersebut, selain telah berhasil menunaikan tugas yang diberikan, KRI Frans Kaisiepo-368 juga telah berhasil meraih prestasi yang membanggakan, dimana komandan beserta seluruh prajurit, telah beberapa kali menunjukkan profesionalisme dan kepemimpinan yang tinggi.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penghargaan serta apresiasi yang disampaikan, baik oleh pimpinan UNIFIL sendiri, maupun oleh berbagai pejabat militer lain, yang pernah terlibat atau meninjau langsung ke daerah operasi.
Disamping itu, kita patut berbangga hati bahwasannya beberapa waktu yang lalu telah dilaksanakan Handover Ceremony antara KRI Frans Kaisiepo-368 kepada KRI Sultan Iskandar Muda-367 sebagai Satgas berikutnya di Beirut, Lebanon. Hal ini merupakan pertama kali dilaksanakan serah terima di daerah operasi selama kurun waktu lima tahun atau ketujuh kali pengiriman Satgas Maritim ke Lebanon.
Diakhir amanatnya Kasal menyampaikan,”keberhasilan dan prestasi yang telah diraih tersebut, secara prinsip sebenarnya merupakan suatu tuntutan yang wajar. Karena sebagai garda terdepan dan benteng terakhir pertahanan bangsa, kita dituntut untuk selalu siap dan senantiasa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara tercinta ini”, tandasnya.
Kehadiran Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Frans Kaisiepo-368 dengan kekuatan 100 prajurit yang terdiri dari 88 (delapan puluh delapan) personel KRI, 7 (tujuh) crew Heli, 1 (satu) Perwira Intelejen, 1 (satu) Perwira Penerangan, satu 1 (satu) Perwira Kesehatan, dan 1 (satu) Bintara Kopaska serta 1 (satu) Bintara Penyelam, telah tercatat sebagai salah satu kapal unit MTF yang berhasil memeriksa kapal terbanyak dengan jumlah 963 kapal. Sedangkan Heli BO-105 (NV-409) berhasil melaksanakan Intelligence Surveillance Recognition (ISR) dengan torehan inspeksi pemeriksaan sebanyak 46 kapal.
Selain melaksanakan pemeriksaan kapal dalam menjaga perbatasan laut antara Lebanon-Israel, keberadaan KRI FKO-368 selama 220 hari di laut Mediterania juga sukses melaksanakan tugas sebagai Maritime Interdiction Operation (MIO) Commander sebanyak 25 kali dan melaksanakan berbagai latihan internal bersama unsur MTF maupun latihan bersama dengan Lebanese Armed Forces – Navy (LAF-Navy).
Gambaran tersebut menunjukan tingkat profesionalisme dan integritas Satgas Maritim TNI Konga XXVIII-F/UNIFIL yang sangat tinggi dalam mengharumkan nama bangsa Indonesia serta bukti nyata TNI Angkatan Laut sebagai salah satu upaya menuju World Class Navy.
Berbagai tugas yang telah dilaksanakan oleh KRI FKO-368 telah memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian tugas-tugas MTF serta membantu terciptanya perdamaian dan stabilitas keamanan di Lebanon. Hal tersebut menempatkan KRI FKO-368 sebagai kapal yang sangat diandalkan oleh MTF UNIFIL dalam melaksanakan mandat UNSCR 1701. Oleh karena kegemilangan prestasi yang diraih KRI FKO-368.
Dansatgas Maritim TNI Konga XXVIII-F/UNIFIL beserta seluruh awak kapal meraih beberapa penghargaan diantaranya yaitu United Nations (UN) Medal and Certificate, Certificate of Appreciation dari Head of Mission/Force Commander UNIFIL, Certificate of Apreciation dari MTF Commander dengan predikat “Outsanding Performance and Dedication”, Valor Medal (Wussam at Taqdir Al Ashkariy) and Certificate dari LAF-Navy Commander in Chief, Head of Mission/Force Commander Brevet and Certificate, dan Indonesian Contico Brevet and Certificate.
Dalam perjalanan pulang ke Indonesia KRI FKO-368 sebagai duta bangsa terus menjaga komitmen untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia saat singgah di berbagai negara yang dilintasi. Adapun negara-negara yang telah dilewati KRI FKO-368 adalah Jeddah (Arab Saudi)-Salalah (Oman)-Karachi (Pakistan)-Cochin (India).


Credit Pos Kota

Bebaskan Sandera, Anggota TNI dan Polri dapat Penghargaan

Aksi penyanderaan berlangsung dua jam. Pelaku akhirnya tewas ditembak.

Dua anggota Kodim 0817 Gresik dan dua anggota Polres Gresik dapat penghargaan setelah menyelamatkan sandera.

 

 

  CB - Dua anggota TNI AD dari Kodim 0817 Gresik dan dua anggota polisi dari Polres Gresik mendapat penghargaan dari Panglima Kodam V Brawijaya, Mayjend TNI Eko Wiratmoko, ‎Kamis sore 18 Desember 2014.

Mereka berjasa setelah berhasil menyelamatkan ZPA (9 tahun), korban penyanderaan, Rabu 17 Desember 2014.

Kedua anggota Kodim 0817 Gresik itu yakni, Kapten ARH Suwanto dan Serma Andi Junaidi. Dua anggota Reserse Polres Gresik yakni, Aiptu Bambang Sulistyo dan Bripka Godlif Franklin.

Penghargaan diberikan langsung oleh Pangdam Eko Wiratmoko dan Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf melalui upacara khusus yang digelar di Mako Kodim 0817 Gresik.

"Kami bangga dan berterima kasih dengan yang dilakukan para prajurit ini. Mereka dengan berani menggagalkan aksi penyanderaan‎ tanpa mempedulikan keselamatan jiwanya sendiri," kata Pangdam V Brawijaya.

Panglima menyebut keberanian dan kepedulian mereka merupakan bukti sebagai prajurit dan aparat penegak hukum sejati, yang punya kepedulian terhadap kesulitan orang lain.

"Ini bukti. Sebagai prajurit, selain berani, juga harus punya kepedulian dengan kejadian yang ada di sekitarnya," kata Panglima.

Kronologi

Peristiwa penyanderaan itu terjadi Rabu pagi. Korban adalah siswa kelas empat SD Negeri Tlogo Patut. Pelaku adalah Fuad Ahmad (34 tahun), warga Mataram, Nusa Tenggara Barat. Fuad diduga depresi karena terlilit banyak utang dan kemudian menyandera seorang anak.

Saat drama penyanderaan yang berlangsung selama dua jam itu, Kapten Suwanto sempat membujuk pelaku. Di dalam ruangan kerjanya, di Kodim Gresik, pelaku masih beringas tak melepas sandera dan tetap mengarahkan pisau ke leher sandera.

Kemudian pelaku ‎memaksa tentara itu menyediakan mobil dan minta diantar ke Pelabuhan Tanjung Perak.

"Itu saya turuti, dan dia dengan curiga masih sinis dan tidak melepaskan sandera dengan ancaman pisaunya. Bahkan, handphone saya dia pinjam untuk memastikan saya tidak bisa mengontak siapa saja," ujar Kapten Suwanto.

Saat peristiwa itu tengah berlangsung, pihak Kodim 0817 sudah saling berkoordinasi dengan Polres Gresik.

Dalam perjalanan di atas mobil patroli, Kapten Suwanto diminta pelaku mengganti tujuan dari Perak menuju Malang, rumah saudara pelaku.

Di perempatan Segoromadu, pelaku meminjam ponsel Suwanto untuk menelepon saudaranya. Di saat inilah aksi heroik Kapten Suwanto berlangsung. Dia langsung menarik tangan kanan pelaku yang memegang pisau.

"Saat dia menelepon dan lengah, saya tarik tangannya dan saya jatuhkan pisaunya," katanya.

Pergumulan di ruang kemudi antara Kapten Suwanto dan pelaku pun tak terhindarkan. Di saat bersamaan, tim Buser Polres Gresik yang sudah menguntit, datang membantu. Pelaku akhirnya tewas ditembak.

Korban berhasil diselamatkan. Kapten Suwanto harus rela tangan kiri dan jari telunjuknya teriris pisau pelaku


 Credit VIVAnews

Kepala Staf TNI AL Baru Harus Berani Implementasikan 'Sea Power'

HUT MARINIR - Sejumlah prajurit Marinir TNI AL saat melakukan parade pasukan pada peringatan HUT Ke-69 Korps Marinir di lapangan tembak Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya, Senin (17/11). HUT Korps Marinir yang dipusatkan di Surabaya itu menampilkan seluruh alutsista yang dimiliki Korps Marinir, dengan inspektur upacara KSAL Laksamana TNI Marsetio. SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ 


CB, JAKARTA - Sebagai jalur perdagangan dunia yang strategis, perairan Indonesia harus dijamin keamanannya. Apalagi Presiden Joko Widodo berniat menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Karena itulah posisi TNI AL menjadi sangat penting dan strategis untuk mengawasi dan melindungi setiap kapal yang melintas di jalur-jalur sekitar nusantara. Kepala staf TNI AL baru pun juga harus berani mengimplementasikan 'Sea Power'.
"Kepala staf TNI AL yang baru harus berani mengimplementasikan sea power. Memiliki kemampuan mempengaruhi state dan non state di dan dari laut," ujar Pengamat Maritim, Connie Rahakundini Bakrie dalam pernyataannya Kamis(18/12/2014).
Jika Presiden Joko Widodo konsisten dengan poros maritim dunia, kata Connie maka TNI AL akan semakin disibukkan dengan berbagai ancaman keamanan di laut. Penguatan kapasitas TNI AL menjadi konsekuensi keinginan Indonesia menjadi poros maritim dunia.
Lebih lanjut dijelaskannya, ide Presiden tersebut menjadi momentum untuk mengintegrasikan kekuatan pertahanan laut dan udara di Asean. "Tahun 2015 Indonesia akan memasuki Asean Community. Tiongkok sudah mulai buka jalur sutra maritim. Sementara Australia sejak 2004 sudah umumkan Australia Identification Maritime Zone. Padahal perairan Indonesia merupakan bagian vital dari sistem perdagangan dunia. Selama ini Indonesia hanya menjadi penonton," ujarnya.
Setidaknya menurut Connie ada lima pilar agar Indonesia dapat menjadi poros maritim. "Pertama, budaya maritim harus dibangun. Kedua, mengelola sumber daya laut. Ketiga, pembangunan infrastruktur, tol laut menjadi hal penting. Keempat, diplomasi maritim dan kelima kekuatan pertahanan maritim", ujarnya.
Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Moeldoko sempat menyatakan calon pengganti kepala staf TNI AL tersebut. "Bocorannya ada yang bintang tiga dan yang bintang dua. Yang bintang dua, biar regenerasinya bagus," katanya.
Saat ini ada perwira bintang dua TNI AL,Agus Purwoto saat ini menjabat sebagai Dirjen Kuathan Kemhan. Darodjatim saat ini sebagai Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla dan Widodo , saat ini menjabat Panglima Armada Barat yang selama ini aktif melakukan operasi menanggulangi illegal fishing dengan menenggelamkan kapal ikan asing ilegal di perairan Indonesia.


Credit TRIBUNNEWS.COM

Dua Batalyon TNI dan 4.000 Polisi Siap Amankan Jokowi di Papua

 
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO Joko Widodo saat berada di Papua dalam kampanye Pemilihan Presiden 2014.


JAYAPURA, CB — Dua batalyon Infanteri Komando Daerah Militer XVII Cenderawasih bersama 4.000 personel Kepolisian Daerah Papua siap mengamankan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jayapura, Papua, pada 26-27 Desember mendatang. Panglima Kodam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Fransen G Siahaan mengatakan sudah melaporkan kesiapan TNI–Polri saat mengadakan pertemuan dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise, yang juga Ketua Panitia Natal Nasional di Jayapura.
Menurut Fransen, TNI tidak perlu mendatangkan pasukan tambahan dari luar Papua dan cukup dari prajurit TNI dari Kodam Cenderawasih.
“Kami akan menyiagakan prajurit dari Korem 172/PWY serta dua batalyon Infanteri di bawah Kodam Cenderawasih. Masing-masing dari Yonif 751 Raiders Jayapura dan Yonif 756/ WMS Wamena. Selain itu, akan melibatkan prajurit dari Yon Zeni Tempur untuk menjinakkan bahan peledak bersama tim Jihandak kepolisian,” ungkap Fransen saat silaturahim jajaran Kodam XVII Cenderawasih dengan jurnalis di Makodam Cenderawasih, Kamis (18/12/2014).
Fransen mengungkapkan, pada pertemuan dengan Panitia Natal Nasional, Selasa (16/12/2014) lalu, Menteri Yembise menyampaikan bahwa Jokowi tetap akan menghadiri Perayaan Natal Nasional di Stadiun Mandala Jayapura. Jokowi juga tidak terpengaruh dengan penolakan dari sekelompok perwakilan gereja di Jayapura.
“Presiden adalah pemimpin tertinggi di negara ini sehingga tak ada yang bisa melarang dia di wilayah Indonesia,” ujar mantan Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad ini.
Kesiapan mengamankan kunjungan Presiden Jokowi ke Papua juga diungkapkan Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Yotje Mende, yang mengaku telah menyiapkan sekitar 4.000 personel kepolisian. Dijelaskan Yotje, untuk mengamankan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua, mulai Senin (22/12/2014), kepolisian akan meningkatkan patroli dan razia.
“Kami tidak ingin lengah. Ini adalah kunjungan pertama beliau sejak menjadi Presiden RI. Saya tidak akan segan menindak siapa saja yang akan menghalangi atau membuat kacau kunjungan ini,” ungkap Yotje.
Presiden Joko Widodo rencananya akan berkunjung ke Papua pada 26-27 Desember mendatang. Dijadwalkan, pada 26 Desember Presiden Jokowi akan bertemu dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Kemudian pada 27 Desember, Presiden akan mengikuti perayaan Natal di Stadion Mandala Jayapura.


Credit KOMPAS.com

Tim Mafia Migas Usulkan Premium Dihapus

(Ilustrasi: Reuters)

 

 

JAKARTA (CB) - Tim Reformasi Tata Kelola Migas pimpinan Faisal Basri siang ini kembali mengadakan rapat di gedung Kementerian ESDM. Salah satu agenda rapat yang dibahas siang ini adalah usulan untuk berhenti menggunakan bahan bakar minyak (BBM) Ron 88.
"Hari ini kita rapat soal formula harga minyak. Pokoknya kita merekomendasikan tidak ada lagi BBM impor Ron 88. Daripada ribet harus mencampur," kata salah satu anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Djoko Siswanto, Kamis (18/12/2014).
Djoko menyebut, saat ini usulan tersebut masih dalam proses, ditandatangani dan diserahkan ke pemerintah. Dengan usulan ini, ke depannya, lanjut Djoko akan menghilangkan biaya pengelolaan ke depan.
"Enggak ada. Pokoknya kita ingin gampang semua. Kalau sekarang kita ketergantungan di satu tempat, Ron 88. Sekarang di belahan dunia manapun internasional pakai 92, sehingga kita bisa dapatkan Ron 92 itu dari berbagai seluruh dunia, tidak hanya di Singapura,” jelasnya
“Kalau sudah ketergantungan di situ, pasti terserah dia, kitanya jadi repot. Mana campur-campur lagi," ucap dia.
Sebelumnya, Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri, mengatakan bahwa Ron 88 ternyata sudah tidak ada lagi yang memproduksi di dunia. Namun, Indonesia masih memesan Ron 88 sebagai Premium.


Credit OkeZone
 

 

 

 

Tanjung Lesung Siap Jadi Destinasi Internasional

Tanjung Lesung Siap Jadi Destinasi Internasional. (Indonesiatravel).

BANTEN (CB) - Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung tengah dikembangkan oleh Jababeka Tbk menjadi destinasi bertaraf internasional. Kawasan yang dijuluki Paradise of West Coast ini akan memiliki Pelabuhan Marina terbesar di Indonesia dengan total 600 dermaga, termasuk koridor untuk cruise mewah yang berlayar melewati perairan Selat Sunda.

Tanjung Lesung merupakan salah satu pantai cantik yang dimiliki Provinsi Banten selain Anyer dan Carita. Kawasan ini terus dikembangkan sebagai tujuan wisata internasional dengan Proyek Kawasan Ekonomi Khusus sejak 1980-an dimana berikutnya akan dibangun bandara, tol, dan hotel.

Dikutip Indonesiatravel.com, CEO Jababeka tbk, SD Darmono, mengatakan bahwa Tanjung Lesung juga akan memiliki bandar udara dan jalan tol baru jika tempat ini sudah memiliki total 2.000 kamar.

"Saat ini baru tersedia 200 kamar sehingga kami terbuka kepada para investor yang ingin membangun hotel di Tanjung Lesung,” jelas SD Darmono pada konferensi pers, di Jakarta, Rabu (17/12/2014).

Menurutnya, seluruh kamar yang tersedia biasanya penuh pada akhir pekan, sementara pada hari kerja tidak terlalu ramai. Kondisi seperti inilah yang menjadi kesempatan bagi para Event Organizer (EO) untuk mengajak pengunjung melakukan gathering atau meeting di Tanjung Lesung. Selain sepi, harga kamar pun murah sehingga para EO bisa meraup keuntungan besar.

Tanjung Lesung secara administratif bernaung di dalam Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sekira 180 kilometer dari Jakarta. Tempat ini bisa ditempuh melalui jalan darat selama 4 jam dari Jakarta, namun menurut Darmono, cara terbaik ke Tanjung Lesung adalah melalui jalur laut yang bisa diberangkatkan dari Ancol ataupun Pantai Indah Kapuk.

"Transportasi laut adalah cara yang paling baik, selain bebas macet dan bisa merasakan udara segar, pengunjung sudah merasakan rekreasi dari mulai berada di atas kapal," ujarnya.

Banyak kegiatan yang bisa dilakukan wisatawan di Tanjung Lesung, diantaranya beragam aktivitas air seperti banana boat, water ski, glass bottom boat, wake board, kayak dan jetski. Bisa juga menikmati sunset di atas kapal, memancing, hingga foto prawedding dan bulan madu.

Sementara itu, akomodasi yang sudah tersedia adalah villa dan cottage mewah yang bertatapan langsung dengan pantai yang indah, yakni Kalicaa Villa dan Beranda Villa. Khusus bagi wisatawan backpacker ataupun keluarga yang ingin merasakan liburan penuh sensasi alam, ada paket berkemah di dalam tenda Green Coral.

Pada malam tahun baru, Tanjung Lesung pun dimeriahkan dengan acara “New Year 2015, a Night to Remember”, yang menawarkan pertunjukan tradisional rampak bedug dan gala dinner menikmati kuliner tradisional.

Untuk menuju Tanjung Lesung Anda akan melalui jalan provinsi yang mulus. Jakarta-Pantai Tanjung Lesung berjarak sekitar 160 kilometer dengan waktu tempuh 2,5-3 jam perjalanan dengan menggunakan bus atau kendaraan pribadi.

Di sana, Anda juga dapat mengunjungi Pulau Liwungan menggunakan perahu nelayan atau speedboat sekira 30 menit perjalanan untuk menikmati keindahan Selat Sunda, panorama Gunung Krakatau di kejauhan, atau melihat konservasi terumbu karang di tengah laut.


Credit SINDOnews

Gunung Gamalama Meletus, Satu Pendaki Belum Ditemukan

Hingga pagi ini, Ternate diselimuti abu.

Gunung Gamalama meletus terlihat dari udara di atas Ternate, Maluku Utara,(18/09/2012). 

 

 

CB - Gunung Gamalama di Ternate, Maluku Utara, meletus pada Kamis malam, 18 Desember 2014. Gunung api setinggi 1.700 meter dari permukaan laut itu mengeluarkan suara gemuruh disertai asap tebal condong ke timur selatan kota Ternate.

Sekitar sembilan orang  pencinta  alam, warga kota Ternate yang hendak melakukan pendakian gunung  di lokasi  letusan  dilaporkan terjebak. Namun sebanyak delapan orang di antaranya telah berhasil ditemukan oleh  tim evakuasi.

Tim menemukan mereka dalam kondisi tidak berdaya di lokasi  tidak jauh  dari lokasi  gunung  api Gamalama. Bahkan  sebagian mengalami patah tulang  kaki dan tulang belakang terkena serpihan batu  letusan gunung.

Delapan orang itu saat ini masih dirawat secara intensif di rumah sakit umum daerah Chasan Bisori, Ternate.

Sementara seorang dari mereka belum ditemukan sampai saat ini. Tim terus melakukan pencarian meski dihadang oleh  debu tebal yang menutupi jalan menuju puncak.

Kepala Pemantau Gunung Api Gamalama Ternate, Darmo Lamani, mengatakan  bahwa status gunung api Gamalama sejak tadi malam dinaikkan dari  waspada menjadi siaga level III.

Sejak tadi malam hingga pagi ini kota Ternate  terus diselimuti debu setebal 2 sentimeter, sementara gunung api terus mengeluarkan semburan debu disertai asap hitam  tebal .

Badan Penangulangan Bencana Daerah kota Ternate  sejak malam tadi terus memantau dan  bersiaga  di sejumlah pos  yang telah di bentuk pemda kota Ternate. Namun sejauh ini belum ada satu warga pun diungsikan terutama di daerah  rawan bahaya Gamalama.


Credit VIVAnews

Amerika Yakin Korea Utara Dibalik Peretasan Sony

Sebelumnya FBI mengatakan Korea Utara tidak terlibat.

Sony Corp

 

 

CB - Badan penyelidik resmi Amerika telah melakukan investigasi mendalam terkait penyerangan siber Sony Pictures. Mereka mengaku menemukan bukti adanya keterlibatan Korea Utara dalam aksi peretasan tersebut.

Dilansir melalui New York Times, Kamis 18 Desember 2014, keamanan di Amerika melihat adanya jejak yang mengarah ke jaringan di Korea Utara. Hal inilah yang dianggap sebagian orang sebagai alasan Sony membatalkan perilisan film 'The Interview'.

Sebelumnya Sony juga telah mengatakan tidak akan melempar film 'The Interview' ke pasar hiburan dunia. Sony mengaku sudah menghubungi jaringan bioskop ternama untuk menurunkan promo dan tayangan film tersebut.

'The Interview' sendiri merupakan sebuah film yang berkisah tentang dua jurnalis Amerika yang ditugaskan CIA untuk membunuh pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un. Film yang dibuat Sony Pictures Entertainment ini dianggap sebagai ancaman bagi Korea Utara. Dalam aksi peretasan itu, hacker juga meminta agar Sony membatalan penayangan film tersebut.

Dijelaskan NBC News, serangan siber itu memang melibatkan Korea Utara, namun hal tersebut tidak dilakukan langsung dari negara tersebut. Namun badan penyelidik resmi Amerika yakin hacker tersebut melakukan aksi itu berdasarkan perintah dari pihak resmi Korea Utara.

"Kami menemukan ada hubungan aksi (peretasan) tersebut dengan pemerintah Korea Utara," ujar sumber dari pemerintah Amerika.

Meskipun mereka memastikan telah menemukan bukti, namun pihak Gedung Putih mengaku harus hati-hati membuat respons ke publik. Bisa jadi temuan itu akan membuat situasi menjadi lebih 'panas' lagi.

ABC News memberitakan Presiden Barack Obama memiliki perhatian khusus terhadap kasus ini. Namun begitu, kata dia, warga tidak perlu takut  pergi ke bioskop hanya karena hal ini.

"Serangan siber ini cukup serius. Kami sedang melakukan investigasi terkait ini. Kami anggap ini sebagai sesuatu yang serius," kata Obama.

Dalam laporan ABC News, Amerika juga mempercayai adanya keterlibatan Biro 121 di belakang aksi penyerangan ini. Biro 121 merupakan grup hacker resmi Korea Utara yang sangat hebat dan canggih.

"Seranganini dilancarkan dengan melibatkan beberapa komputer yang telah terinfeksi virus, yang tersebar di beberapa lokasi di luar negeri, termasuk komputer di Singapura, Thailand, Itali, Bolivia, Polandia dan Siprus," ujar biro investigasi Amerika.

Temuan ini cukup mengejutkan. Pasalnya, sebelumnya, FBI mengatakan jika tidak ada kontribusi dari Korea Utara sama sekali dalam serangan ini.


Credit VIVAnews

Tugas Besar Jokowi Bereskan Carut-marut Perbatasan RI

Perbatasan Indonesia - Timor Leste di Atapupu, Nusa Tenggara Timur.

 

 

CB - Satu lagi masalah besar yang harus dibenahi Presiden Joko Widodo dan para pejabatnya. Ternyata selama ini wilayah-wilayah perbatasan terluar di Indonesia kurang terurus.
Banyak wilayah masih dalam kondisi tidak layak. Ironisnya, pemerintah sebenarnya sudah mengucurkan belasan triliun rupiah untuk membangun wilayah-wilayah perbatasan. 
Tidak heran bila banyak patok perbatasan bergeser ke negara tetangga. Bahkan tidak sedikit warga Indonesia di perbatasan yang hidup mereka bergantung ke negara tetangga, karena kondisi dan aksesnya jauh lebih baik dan mudah.
Usut punya usut, pengelolaan perbatasan ini pun tumpang tindih. Selama ini ada 27 kementerian yang berebutan mengelola anggaran Rp16,04 triliun yang dialokasikan untuk membangun perbatasan. Carut-marut pengelolaan perbatasan itulah yang baru-baru ini ditemui Jokowi.
Dia baru saja mengunjungi Pos Perbatasan Indonesia-Malaysia yang terletak di Sei Pancang, Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, Selasa 16 Desember 2014. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Jokowi prihatin dengan kondisi perbatasan setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi.

Seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet yang beralamat di www.setkab.go.id, Tjahjo mengatakan dia telah menerima instruksi dari presiden agar melakukan percepatan pembangunan kawasan perbatasan, yang terdiri dari 187 kecamatan.

“Arahan Presiden mempercepat proses pembangunan infrastruktur. Termasuk perhubungan dan sebagainya,” katanya di kantor Presiden, Rabu 17 Desember 2014.

Percepatan Pembangunan

Jokowi menurut Tjahjo meminta agar dilakukan percepatan proses pembangunan infrastruktur, termasuk perhubungan. Menurut Tjahjo dibutuhkan peran penting dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, termasuk di dalamnya Kementerian Komunikasi dan Informasi.

“Jadi mulai dari Pulau Rondo Aceh sampai perbatasan Sekau, mulai Entikong sampai Sebatik hingga NTT,” ujar Tjahjo.

Terkait dengan percepatan pembangunan, Jokowi menurut Tjahjo juga menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri untuk mengefektifkan tingkat koordinasi yang selama ini tidak efektif. Sehingga menyebabkan tidak optimalnya penggunaan alokasi anggaran untuk daerah perbatasan.

“Sekarang ini Kemendagri kan membawahi untuk itu (daerah perbatasan) di 21 instansi, kan ngga efektif,” kata Tjahjo.

Presiden, kata Tjahjo, juga prihatin karena dana khusus perbatasan yang cukup besar itu sia-sia. Itu terjadi karena terlalu banyak kementerian yang terlibat, sehingga hasilnya tidak optimal.

Sebelumnya Jokowi mengatakan penanganan daerah-daerah perbatasan selama ini masih jauh dari optimal. Akibatnya, tidak hanya perekonomian di wilayah-wilayah itu yang tidak bergerak, tetapi tingkat kesejahteraan penduduknya juga kurang baik.

Dana Kawasan Perbatasan
Menurut Jokowi alokasi dana kawasan perbatasan Indonesia secara menyeluruh sangat besar, yaitu mencapai Rp 16,04 triliun. Koordinasi penanganannya selama ini dilakukan oleh 27 kementerian.

“Dengan keterlibatan 27 kementerian dan lembaga lain, yang tanpa koordinasi serta perencanaan baik, dana Rp 16,04 triliun itu bukan hanya tidak jelas pemakaiannya, melainkan terdengar hasil-hasilnya pun tidak,” kata Jokowi.

Jokowi berencana menyederhanakan tanggung jawab kementerian dan koordinasi serta alokasi anggaran. “Dari 27 kementerian, kita akan bahas menjadi tiga atau empat kementerian yang fokus bertanggung jawab menanganinya,” ujarnya.

Usulan Menteri Agraria

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan, mengatakan Pulau Sebatik di Kalimantan yang terletak di perbatasan Indonesia dan Malaysia akan dijadikan sebagai kota. Namanya, Kota Sebatik.

"Sebatik itu nanti kita akan jadikan administrasi pemeritahannya itu jadi kota. Jadi Kota Sebatik. Itu usulan," kata Ferry di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 17 Desember 2014.

Ferry juga mengemukakan usulan itu disampaikan agar kehidupan masyarakat di Sebatik bisa berjalan lebih baik.

"Memberikan kemudahan kalau saat ini kan nggak jelas. Kalau kota kan ada pembangunan dan percepatan," ujarnya.

Ke depan, Kota Sebatik menurut Ferry akan dipimpin langsung oleh seorang wali kota. Ferry mengatakan saat ini Sebatik hanya daerah sekelas kecamatan. Menurut Ferry akan lebih baik jika Sebatik memiliki administrasi pemerintahan sendiri.

"Layanan publiknya lebih mudah dan tidak perlu ke luar pulau," katanya.

Ferry mengatakan untuk memperkuat wilayah perbatasan juga akan dilakukan sertifikasi terhadap seluruh pulau-pulau terluar.

"Semua, sertifikasi semua pulau terluar. Tetapi tidak jadi kota karena sudah ada pemerintahan," ujarnya.

Pengelolaan Satu Pintu

Selain sertifikasi, Ferry juga mengigatkan kebijakan mempercepat pembangunan daerah perbatasan harus berasal dari satu pintu. Padahal, saat ini dana pembangunan perbatasan tersebar di beberapa kementerian.

"Kebijakanya itu harus berasal dari satu tangan apakah Menhan atau Mendagri," katanya

Namun menurut Ferry soal anggaran tak akan jadi soal. Sebab nanti bisa saja anggaran percepatan pembangunan itu dikumpulkan kembali dan akan ditransfer ke perbatasan dari satu pintu.

"Boleh tersebar tetapi pelaksanaanya harus dari satu kebijakan. Boleh tersebar hari ini tetapi jangan bikin kebijakan sendiri," ujarnya.

Pada tahun anggaran ke depan menurutnya dana perbatasan harus berada di satu kementerian. "Satu pintu Bansos saja bisa," katanya.

Pergeseran Patok Perbatasan

Selain persoalan anggaran, koordinasi dan percepatan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga mengungkapkan rencana pemerintah menggunakan pesawat nirawak untuk memantau patok-patok perbatasan di seluruh wilayah Indonesia.

Hal itu disampaikan Ryamizard dalam konferensi pers saat Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan di Jakarta, Rabu, 17 Desember 2014.

"Akan dilengkapi dengan pesawat tanpa awak yang akan mendeteksi keberadaan patok-patok itu untuk tetap berada di posisinya," ujarnya.

Menurut Ryamizard, selama bertahun-tahun patok-patok perbatasan di wilayah Indonesia kerap kali bergeser. Hal itu yang membuat Kementerian Pertahanan langsung mengambil tindakan untuk mematenkan letak patok pada 2015.

"Ke depan hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Kita akan memasang patok yang benar," ujarnya.

Dukungan Parlemen

Ketua Komisi Pemerintahan DPR yang menjadi mitra kerja Kemendagri dan Kementerian Agraria sekaligus Kepala BPN di parlemen, Rambe Kamaruzaman, menyatakan dukungannya terhadap upaya Jokowi membenahi permasalahan yang terjadi di perbatasan.

Politisi Partai Golongan Karya itu ketika dihubungi VIVAnews, Rabu 17 Desember 2014 mengatakan daerah perbatasan memang harus diberi perhatian lebih.

"Perencanaan dan tahapan-tahapan percepatan pembangunannya harus diperjelas," katanya.

Rambe mengatakan selain perbatasan di darat, perbatasan di laut juga harus diperhatikan oleh pemerintah khusus oleh pemerintah.  "Tidak cukup hanya sebatas political will saja," ujarnya.

Dukungan juga datang dari politisi Partai Gerakan Indonesia Raya, Ahmad Riza Patria. Dukungan disampaikan Riza ketika dihubungi VIVAnews, Rabu 17 Desember 2014. Menurut Riza persoalan yang terjadi di perbatasan tidak hanya sekadar masalah kedaulatan negara.

"Juga ada problem-problem ekonomi yang harus diselesaikan," katanya.

Riza mengatakan kawasan perbatasan seharusnya dipandang sebagai kawasan terdepan dan bukan terluar. Sebagai kawasan terdepan, layaknya serambi atau pekarangan rumah maka perbatasan harus bagus, cantik dan bersih.

Selama melakukan kunjungan kerja di berbagai wilayah perbatasan, Riza menemukan permasalahan-permasalahan yang harus dibenahi. Dia memberi contoh di wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, kantor-kantor, jalan dan infrastruktur yang berada di wilayah Indonesia kondisinya sangat buruk dan memprihatinkan.

"Sementara milik Malaysia bagus-bagus," ujarnya.

Jika permasalahan-permasalahan itu tidak segera dibenahi, menurut Riza bukan tidak mungkin warga negara Indonesia yang tinggal di perbatasan tidak hanya belanja di wilayah Malaysia dan menggunakan mata uang Malaysia.

"Lama-kelamaan mereka akan pindah kewarganegaraan dan menjadi warga negara Malaysia," katanya.



Credit VIVAnews

Minat investasi sektor prioritas capai 18,7 miliar dolar

Franky Sibarani (FOTO ANTARA/Agusnadi)

Nilai tersebut sangat mungkin bertambah karena dari 43 investor yang sudah menyatakan minatnya, 18 diantaranya sudah menyampaikan nilai investasi,"

Jakarta (CB) - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) mencatat minat investasi untuk sektor prioritas mencapai 18,7 miliar dolar AS sepanjang Oktober hingga pertengahan Desember 2014.

"Nilai tersebut sangat mungkin bertambah karena dari 43 investor yang sudah menyatakan minatnya, 18 diantaranya sudah menyampaikan nilai investasi," kata Kepala BPKM Franky Sibarani dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.

Beberapa sektor yang menarik minat investor yakni ketenagalistrikan, industri padat karya, pertanian (khususnya hilirisasi produk minyak kelapa sawit, karet dan kakao), maritim, substitusi impor, hilirisasi produk tambah dan migas sera infrastruktur.

Nilai positif dari masuknya minat investasi itu, menurut Franky, adalah tingginya animo investor untuk menanamkan modalnya di sektor industri substitusi impor.

Dalam catatan BKPM, ada 10 investor yang mengindikasikan minatnya untuk berinvestasinya. Lima di antaranya bahkan sudah menyampaikan komitmen nilai investasi sebasar 8,5 miliar dolar AS.

"Kondisi ini dalam jangka panjang akan menekan angka impor Indonesia dan menyeimbangkan neraca pembayaran. Pasalnya, industri dalam negeri masih mengalami ketergantungan impor bahan baku, bahan penolong dan bahan modal," ujarnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan impor untuk ketiga industri dasar bahan baku, bahan penolong dan bahan modal, sepanjang Januari-September 2014 mencapai 114,3 miliar dolar AS atau 76 persen dari total impor.

Ada pun pada impor tiga industri dasar pada 2013 mencapai 149,7 miliar dolar AS.

"Itulah kenapa BKPM menempatkan industri substitusi impor sebagai prioritas investasi," ujarnya.

Franky menuturkan, pihaknya siap mengawal minat investasi yang masuk melalui proses kemudahan perizinan dan fasilitasi investor.

Tak hanya untuk investor baru, pihaknya juga menfasilitasi investor lama yang akan melakukan perluasan usaha.

"Kami akan mengadakan dialog dengan investor di sektor prioritas, untuk mendengar apa yang dibutuhkan mereka dalam mendorong ekspor dan melakukan penambahan investasi," tambahnya.

BKPM saat ini tengah melakukan proses integrasi perizinan dalam kerangka pelayanan terpadu satu atap (PTSP) nasional, yang akan diresmikan akhir Januari 2015.

Setelah melakukan pembenahan layanan perizinan melalui aplikasi layanan perizinan online, BKPM juga akan melakukan integrasi perizinan di tingkat pusat (kementerian/lembaga) pada 2015, dan integrasi perizinan dengan pemerintah daerah melalui Badan Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) pada 2016.

"Kami akan senantiasa hadir untuk meningkatkan daya saing investasi Indonesia, sehingga dapat menarik investor, menggerakkan perekonomian yang pada akhirnya menuju kesejahteraan bangsa," kata Franky.



Credit ANTARA News

Abbas: negara Palestina merdeka pada 2017

Presiden Palestina Mahmoud Abbas (REUTERS/Ammar Awad)

 

 

Ramallah (CB) - Presiden Palestina Mahmoud Abbas Kamis menawarkan perundingan serius dengan Israel untuk mengakhiri pendudukan militer dan mendirikan negara Palestina merdeka pada tahun 2017.

Selama pidato televisi pada pertemuan kepemimpinan Palestina, Abbas mengatakan upaya Palestina untuk menjadi negara dalam organisasi internasional akan mendorong putaran satu tahun perundingan perdamaian yang akhirnya akan mengakhiri pendudukan Israel dari wilayah-wilayah pendudukan, lapor WAFA.

Dia menegaskan bahwa tawaran itu merupakan bagian dari perjuangan Palestina untuk merdeka dan menjadi negara berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Jerusalem sebagai ibu kota dan solusi yang adil untuk masalah pengungsi sesuai dengan prakarsa perdamaian Arab dan Resolusi 194 Dewan Keamanan PBB.

Abbas menekankan perlunya menghentikan kegiatan pemukiman ilegal Israel. Ia mengatakan pihak ketiga internasional diperlukan untuk memantau pengaturan keamanan selama masa transisi.

Presiden mengatakan, tawaran Palestina mendatang di DK PBB kemungkinan akan menyerukan konferensi internasional yang bertujuan menghidupkan kembali pembicaraan perdamaian antara Palestina dan Israel.



Credit ANTARA News

Setelah Disindir Jokowi, TNI Janji Tenggelamkan Lebih Banyak Kapal Tiap Minggu

 
Kompas.com/SABRINA ASRIL Panglima Armada Barat Mayjen Widodo


JAKARTA, CB — Presiden Joko Widodo menyatakan kegeramannya lantaran sudah berkali-kali perintah untuk menenggelamkan kapal dikeluarkan, tetapi instruksi itu baru dilaksanakan. Panglima Armada Barat Mayor Jenderal TNI Widodo yang menjadi eksekutor dalam proses penenggelaman kapal itu berdalih bahwa TNI AL masih menunggu proses hukum terhadap kapal-kapal yang disita itu berkekuatan hukum tetap.
"Kami loyal kepada Presiden untuk melakukan apa pun harus kita kerjakan, hanya memang pelaksanaannya kita back up dengan hukum yang benar. Jadi betul-betul sudah inkracht sudah dirampas oleh negara, kemudian setelah dirampas kan terserah negara. Perintah Pak Presiden tenggelamkan, ya kita tenggelamkan," ujar Widodo di Istana Negara, Kamis (18/12/2014).
Widodo mengakui saat ini memang baru ada tiga kapal yang sudah berkekuatan hukum tetap. Namun, dia memastikan bahwa pekan depan kapal-kapal yang akan ditenggelamkan lebih banyak lagi.
"Nanti minggu depan ada lagi, minggu depannya ada lagi, dan terus selalu ada. Kita tunggu saja," ungkap Widodo.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyoroti kesiapan jajaran pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap mereka yang mencuri kekayaan di perairan Indonesia. Jokowi menyindir instruksinya untuk menenggelamkan kapal-kapal ilegal baru dilaksanakan setelah tiga kali diingatkan.
"Dua bulan lalu, saya perintahkan langsung, kapal-kapal yang masih berani masuk perairan kita dan melanggar, saya perintahkan saat itu langsung tenggelamkan! Tetapi, perintah itu sampai tiga kali, baru ada yang tenggelam," sindir Jokowi di hadapan para gubernur dan bupati serta wali kota yang hadir di acara Musrenbangnas 2014 di Jakarta, Kamis (18/12/2014).
Jokowi mengaku heran kenapa perintahnya itu baru dituruti setelah tiga kali dia ingatkan. Padahal, lanjut Jokowi, perintah penenggelaman kapal itu seharusnya dilakukan secepat mungkin. "Harusnya satu kali sudah cukup, ya," kata dia.
Jokowi kembali menyinggung soal kerugian Indonesia yang disebabkan dari praktik illegal fishing. Dia menyebutkan, setiap tahunnya, ada 5.000-6.000 kapal di perairan Indonesia. Sebanyak 90 persen di antaranya adalah kapal ilegal.
"Dalam satu tahun, kita rugi Rp 300 triliun. Ini bukan jumlah yang kecil!" kata Jokowi.


Credit KOMPAS.com

Menteri Susi: Vietnam Minta Perlindungan Indonesia untuk 1.928 Kapal Nelayan

Tribun Batam/Anne Maria Kapal Vietnam yang berhasil ditangkap TNI AL Kepri saat mencuri ikan akan ditenggelamkan, Jumat (5/12/2014).


JAKARTA,CB – Pemerintah Provinsi Ba Ria-Vung Tau, Vietnam, melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Ho Chi Minh City memohon izin kepada pemerintah Indonesia agar 1.928 kapal nelayan dapat berlindung di perairan Indonesia.

Kapal-kapal dengan 13.399 awak kapal itu butuh perlindungan untuk menghindari terpaan badai. “Saya ingin menyampaikan penghargaan ke Kedutaan Besar Vietnam atas good will, atas niat baiknya," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di kantornya, Kamis (18/12/2014).

"Hari ini kami dapatkan surat dari mereka yang intinya memohon perlindungan untuk 1.928 kapal nelayan Vietnam yang membawa 13.399 awak untuk mereka dapat berlindung dari serangan badai di sekitar kepulauan Natuna,” lanjut Susi.

Menurut Susi, permohonan tersebut menunjukkan itikad baik Vietnam untuk membuka diri, dengan banyaknya kapal mereka yang berkeliaran di Laut China sampai Natuna.

“Jadi dari situ kita melihat jelas bahwa memang sudah terlalu banyak kapal-kapal penangkap ikan asing yang merambah dan menjarah lautan kita,” kata Susi.

Susi menyebutkan, permohonan tersebut didasarkan kekhawatiran akan adanya badai topan (thyphoon) Hagupit. Southern Hydrometeorology Station memperkirakan badai ini memiliki kekuatan berlevel 8-9, dengan kecepatan angit setara 62-88 kilometer per jam.

SGS memperkirakan pula, kekuatan badai bisa meningkat sampai level 11-12 dengan lokasi mata badai sekitar 340 kilometer sebelum timur laut Song Tu Tay Island.

“Hari ini saya betul-betul menyampaikan rasa terimakasih atas good cooperation dari pemerintah Vietnam yang punya itikad baik supaya kita tidak ada salah paham. Mereka sadari mereka salah, tapi karena ada masalah badai, mereka minta perlindungan ke kita,” kata Susi.

Meski begitu, Susi menegaskan pemerintah Indonesia juga memberikan penjelasan bahwa kapal-kapal itu selambat-lambatnya harus meninggalkan wilayah perairan Indonesia dalam satu-dua pekan ke depan.

“Untuk sekarang mereka sembunyi dari badai, it’s okay, tapi tentu untuk waktu tertentu saja dan mereka harus leaving,” tegas Susi.


Credit  KOMPAS.com

Program Transmigrasi TNI AD, Menhan Ngaku Tahu Rencana Marwan

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu. (SINDOphoto)

JAKARTA (CB) - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengaku belum mengetahui rencana Program Transmigrasi Terpadu TNI Angkatan Darat (AD) yang digagas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Rencananya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan menggandeng TNI dalam mewujudkan program tersebut.

"Transmigrasi belum dengar tuh," ujar Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu usai memimpin rapat pimpinan (Rapim) Kemenhan tahun 2015 di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2014).

Namun, Ryamizard mengaku akan mendukung program tersebut selama membawa kesejahteraan. Menurutnya, jika membawa kesejahteraan tidak ada salahnya untuk didukung.

"Nyangkul di sini kan enggak ada sawah, di sana (Kalimantan) nyangkul enggak ada habis-habisnya, saya rasa lebih baik ke situ, tapi saya belum dengar," ungkapnya.

Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, Program Transmigrasi Terpadu TNI AD sedang disiapkan pemerintah. Program itu kerja sama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan TNI.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur sebagai percontohan atau pilot project nantinya.

"Rencananya kurang lebih 6.000-an rumah," tutur Marwan usai upacara peringatan Hari Bhakti Transmigrasi ke-64 di Kantor Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis 12 Desember 2014.

Lebih lanjut, kata dia, di daerah transmigrasi itu akan dibangun sarana prasarana seperti sekolah, puskesmas, tempat ibadah, bahkan dibangun juga kawasan industri jika dimungkinkan.

Dia pun memiliki alasan mengapa Kalimantan akan dijadikan pilot project program transmigrasi terpadu TNI AD. Karena menjaga perbatasan dianggap penting.

"Selama ini kan temanya masih tema perbatasan, untuk itu kita buatkan pilot project khusus TNI AD supaya kita merasa aman di daerah perbatasan itu. Nanti dengan Polri dan angkatan yang lain juga," ungkapnya.

Sejauh ini, kata dia, master plan program transmigrasi terpadu TNI AD sudah disiapkan. "Ini tinggal menunggu anggaran 2015 ini. Begitu anggaran sudah keluar, karena ini masterplannya sudah keluar semua tinggal kita implementasikan," pungkasnya.



Credit SINDOnews

175 Prajurit TNI Siap Berangkat ke Kongo

Foto- Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI Brigjen TNI AM Putranto, S.Sos saat memeriksa pasukan. (puspen TNI)

JAKARTA (CB) – Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI Brigjen TNI AM Putranto, S.Sos mewakili Asops Panglima TNI bertindak sebagai inspektur upacara pada upacara penutupan latihan penyiapan Satuan Tugas Kompi Zeni (Satgas Kizi) TNI Kontingen Garuda (Konga) XX-L/Monusco (Mission de I’Organisation de republic des Nation Unies Pour la Stabilisation en Republique Democratique du Congo) di Lapangan Canti Dharma PMPP Sentul-Bogor. Sebanyak 175 prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Kizi TNI Konga XX-L/Monusco siap berangkat ke Republik Demokratik Kongo dalam misi perdamaian PBB selama satu tahun.

Pelatihan penyiapan Satgas Kizi Konga XX-L yang berlangsung selama satu bulan dari 17 November 2014 sampai dengan 17 Desember 2014, diikuti oleh 210 personel TNI yang terdiri dari 175 orang pada misi Monusco di Kongo, 33 orang ditugaskan pada misi Minusca di Central Afrika dan 2 orang Military Staff pada misi Minusma di Mali.

Sebanyak 175 prajurit TNI Satgas Kizi Konga XX-L terdiri dari TNI AD 151 personel, TNI AL 19 personel dan TNI AU 5 personel, dipimpin Mayor Czi Y.SK Tarigan (Akmil 1998) sebagai Komandan Satgas yang diproyeksikan menggantikan Satgas Kizi Konga XX-K dan akan diberangkatkan pada tanggal 9 Januari 2015.

Dalam sambutan Asops Panglima TNI yang dibacakan Komandan PMPP TNI berpesan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut : Pertama, tingkatkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga selalu senantiasa dalam lindungan-Nya. Kedua, selalu berpedoman kepada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI serta hormati hak azasi manusia. Ketiga, pahami karakterisitik daerah operasi sehingga dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi sesuai dengan SOP (Standar Operational Procedure) dan ROE (Rule of Engagement) penugasan.

Keempat, pelihara dan tingkatkan kesamaptaan jasmani, kesehatan, kemampuan berbahasa Inggris dan bahasa Perancis serta kemampuan penggunaan IT karena sangat bermanfaat pada penugasan di komunitas Internasional dan yang kelima, sebagai duta bangsa senantiasa tetap jaga jati diri sebagai prajurit TNI.

Upacara penutupan dihadiri oleh Direktur Latihan Kodiklat TNI Brigjen TNI Surawahadi, Kapusinfolahta TNI Marsma TNI Agus Mustofa, dan Pejabat PMPP TNI, serta beberapa pejabat dari perwakilan masing-masing Angkatan.

Credit Pos Kota