Orang Palestina meninggal di Tepi Barat akibat tembakan Israel

Warga Palestina membawa jenazah bocah pria berusia 12 tahun Ayoub Assaleya dalam pemakaman di Jabaliyah. sebelah utara Jalur Gaza, Minggu (11/3). Pesawat tempur Israel hari Minggu menewaskan tiga warga Palestina dalam serangannya dan salah satunya adalah Assaleya, menurut sumber medis wilayah Gaza dan militan menembakkan roket ke arah Israel dalam serangan lintas batas hari ketiga. (REUTERS/Suhaib Salem)

Salfit (CB) - Satu orang Palestina yang dibawa pada Selasa (12/3) ke rumah sakit di Kota Salfit, bagian utara Tepi Barat Sungai Jordan, dengan luka parah akibat peluru yang ditembakkan tentara Israel mengenai jantungnya, telah meninggal, kata Kementerian Kesehatan Palestina.

Tentara Yahudi telah menyerbu kota tersebut untuk menyita rekaman kamera jalanan dan bentrokan terjadi dengan warga setempat, kata beberapa laporan, sebagaimana dikutip Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu.

Tentara Israel melepaskan tembakan ke arah pemuda Palestina yang melempari mereka dengan batu, dan membuat jantung Mohammad Jamil Shaheen (23), dari Salfit ditembus peluru aktif.

Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina menyatakan organisasi tersebut merawat 40 orang di lokasi itu karena mereka menderita luka tembak dan sesak nafas akibat menghirup gas air mata.

Credit  antaranews.com

Gedung Putih menentang resolusi kekuatan perang Saudi Yaman

Delegasi dari gerakan Houthi, yang bersekutu dengan Iran, serta pemerintah Yaman, yang didukung Arab Saudi, bertemu di Amman, Jordania pada 17 Januari, 2019, untuk merundingkan pertukaran tahanan. (REUTERS/Muhammad Hamed)

Washington (CB) - Para penasehat Gedung Putih merekomendasikan pada Rabu agar Presiden Amerika Serikat Donald Trump memveto satu resolusi untuk mengakhiri dukungan Washington bagi kampanye militer pimpinan Arab Saudi di Yaman.

Pernyataan Gedung Putih itu mengenai kebijakan pemerintah dikeluarkan ketika Senat AS siap memveto hal tersebut, salah satu dari beberapa usaha oleh para anggota Senat untuk mendesak Trump memperkuat kebijakannya terhadap kerajaan itu.

Para pendukung resolusi tersebut, yang termasuk beberapa orang anggota Partai Republik dan juga Demokrat, mengatakan mereka optimistis mengenai peluang-peluang menyangkut pengesahan oleh Senat. Presiden Trump berasal dari Partai Republik.

Namun, pemimpin mayoritas dari Republik di Senat, Mitch McConnell, mengecam resolusi kekuatan-kekuatan perang itu pada Rabu ketika ia membuka sidang Senat, dengan menyatakannya "tak pantas dan kontraproduktif."

Credit  antaranews.com

AS Kritik Negara Islam karena Gagal Angkat Isu Uighur di OKI

Ilustrasi Uighur di Xinjiang. (Reuters/Thomas Peter)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat menyuarakan kekecewaan atas kegagalan negara Muslim anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengambil sikap tegas terkait dugaan persekusi China terhadap etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang.

"Kami, saya dapat mengatakan, kecewa dengan tanggapan minim dari anggota Organisasi Kerja Sama Islam dan keprihatinan yang kurang," ucap Duta Besar AS untuk PBB, Kelley Currie, di Jenewa, Rabu (13/3).

Awal Maret lalu, 57 menteri luar negeri negara anggota OKI, termasuk Menlu RI Retno Marsudi, mengadakan pertemuan ke-46 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.


AS menilai, dalam konferensi itu OKI gagal menggambarkan keprihatinan organisasi tersebut terkait kondisi etnis Uighur di Xinjiang. Currie menganggap hasil rapat OKI tersebut "mengecewakan dan membuat frustrasi."

Komentar itu juga dilontarkan Currie setelah AS merilis laporan Hak Asasi Manusia tahunannya. Dalam laporan itu, Washington menyatakan bahwa Beijing telah "secara signifikan mengintensifkan kampanye penahanan massal terhadap kelompok minoritas Muslim di Xinjiang."

"Hari ini, lebih dari satu juta orang suku Uighur, etnis Kazakh, dan minoritas Muslim lainnya ditahan di kamp-kamp pendidikan yang dirancang untuk menghapus identitas agama dan etnis mereka," ujar Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, dalam laporan tersebut.

Pernyataan itu juga diutarakan Currie menjelang sesi acara yang disponsori AS di markas PBB di Jenewa. Selain AS, acara dengan fokus isu dugaan penahanan paksa etnis Uighur di Xinjing itu juga didukung Inggris, Kanada, Jerman, dan Belanda.

Tak hanya Currie, sejumlah ahli dan seorang eks warga Xinjiang yang mengaku pernah ditahan di kamp penahanan juga ikut angkat bicara dalam sesi tersebut.

Tudingan pelanggaran HAM tersebut menimbulkan reaksi keras dari diplomat China di acara tersebut yang menganggap acara tersebut "jelas didorong agenda politik" AS.

"Kami sangat menentang ajang anti-China ini yang disponsori oleh perwakilan AS untuk PBB di Jenewa," ucap diplomat China itu seperti dikutip AFP.

"Tidak ada yang disebut kamp konsentrasi di Xinjiang."

Diplomat itu berdalih bahwa kamp-kamp penampungan itu merupakan upaya negaranya memerangi separatisme dan ekstremisme agama melalui pendidikan kejuruan.

Selama ini, pemerintah China memang dilaporkan kerap melakukan pelanggaran HAM secara massal dan sistematis terhadap kaum minoritas Muslim di Xinjiang, termasuk etnis Uighur.

Penindasan terhadap suku Uighur di Xinjiang kembali ramai diperbincangkan setelah laporan Amnesty International pada September lalu mengungkap bahwa otoritas China menahan sekitar 1 juta orang dari etnis minoritas tersebut di penampungan layaknya kamp konsentrasi.

Di sana, para tahanan dilaporkan didoktrin supaya mengamalkan ideologi komunis. Berdasarkan kesaksian sejumlah warga Xinjiang, otoritas China melakukan penahanan secara sewenang-wenang sejak 2014 silam.

Credit  cnnindonesia.com

China Diduga Tahan 1,5 Juta Muslim di Xinjiang

Ilustrasi Uighur di Xinjiang. (Reuters/Thomas Peter)

Jakarta, CB -- China diduga menahan 1,5 juta Muslim Uighur dan umat Islam lainnya di kamp-kamp penahanan di Xinjiang.

Seorang peneliti independen dari Jerman, Adrian Zenz, mengatakan bahwa perkiraan baru ini didapat setelah pemeriksaan citra satelit teranyar dan kesaksian sejumlah warga Muslim yang mengaku kerabatnya menghilang.

"Meski masih spekulasi, dapat diperkirakan ada sekitar 1,5 juta etnis minoritas, sekitar 1 dari enam orang dewasa dari kelompok minoritas Muslim di Xinjiang, ditahan di pusat detensi, pengasingan, dan fasilitas re-edukasi," ujar Zenz dalam salah satu acara di Dewan HAM PBB, Rabu (13/3).


Zenz mengatakan bahwa China melakukan genosida kebudayaan dengan mengajarkan paham-paham di luar keagamaan Islam kepada jutaan orang itu.

"Upaya China untuk merampas kebebasan berpendapat sejumlah etnis keagamaan minoritas di Xinjiang tak lebih dari sebuah kampanye sistematis genosida kebudayaan dan harus ditindak," tuturnya sebagaimana dikutip Reuters.

Dalam acara itu, hadir pula seorang Muslim yang mengaku pernah ditahan di kamp di Xinjiang, Omir Bekali. Selama enam bulan, Bekali tinggal di dalam satu ruangan kecil yang dipadati 40 orang.

"Kami harus membanggakan Partai Komunis, menyanyikan lagu mengenai [Presiden] Xi Jinping, dan berterima kasih kepada pemerintah. Kami tak punya hak bicara," katanya.

Selama ini, pemerintah China memang dilaporkan kerap melakukan pelanggaran HAM secara massal dan sistematis terhadap kaum minoritas Muslim di Xinjiang.

Berdasarkan kesaksian korban, otoritas China terus melakukan penahanan massal sewenang-wenang terhadap Uighur dan minoritas Muslim lain di Xinjiang sejak 2014 lalu.

Di tengah kisruh ini, sejumlah anggota parlemen Amerika Serikat mendesak Presiden Donald Trump untuk mengambil tindakan tegas atas China, seperti sanksi.

Ketika ditanya soal sanksi, Duta Besar AS untuk PBB, Kelley Currie, mengatakan, "Kami selalu melihat segala mekanisme dan alat yang kami punya untuk mengidentifikasi yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM menjijikkan dan memastikan mereka tak dapat bepergian ke AS dan akses ke sistem finansial AS." 

Credit  cnnindonesia.com

Menlu Amerika Tuding Cina Blokir Akses Energi Laut Cina Selatan

Kapal perang AS, USS Decatur (kiri) berusaha menghindari tabrakan dengan kapal perang Cina di Laut Cina Selatan pada Ahad, 30 September 2018. GCCaptain.com via ABC News

CB, Washington – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, menuding Cina memblokir pengembangan energi di Laut Cina Selatan lewat tindakan pemaksaan (coercive means).

Ini mencegah negara-negara Asia Tenggara untuk mengakses cadangan sumber daya energi senilai US$2.5 triliun atau sekitar Rp35.600 triliun.

Ads by Kiosked

“Cina membangun bangunan secara ilegal di pulau di perairan internasional. Ini bukan sekadar masalah keamanan,” kata Pompeo kepada eksekutif perusahaan energi dan menteri perminyakan dari sejumlah negara di Houston, Texas, seperti dilansir South China Morning Post pada Rabu, 13 Maret 2019.

Pompeo melanjutkan sikap sebaliknya ditunjukkan pemerintah AS. “Kami mendukung keamanan energi untuk negara-negara di Asia Tenggara. Kami ingin negara-negara ini memiliki akses ke cadangan energi mereka masing-masing,” kata dia.
Pernyataan Pompeo ini merupakan bagian dari serangkaian pernyataan menyoroti perilaku Cina di Laut Cina Selatan. Sebelum ini, dia mengkritik proyek-proyek infrastruktur yang dikerjakan dalam Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra atau Belt and Road Initiative nyaris bisa dipastikan didesain agar tutup.
Pompeo juga menuding Cina mencuri berbagai teknologi pertanian sensitif. Ini terkait teknologi modifikasi genetik untuk beras dan jagung.

Menurut Pompeo, AS ingin membangun kemitraan dengan negara-negara di Asia Tenggara. “Kami ingin transaksi yang transparan, bukan jebakan utang,” kata dia. “Cina tidak bermain dengan aturan yang sama.”
Pompeo juga menuding Cina melakukan diplomasi utang. Dia mengklaim perusahaan Cina merupakan penerima manfaat terbesar dari berbagai investasi di luar negeri.

Presiden Cina, Xi Jiping, menginspeksi latihan perang Angkatan Laut PLA di Laut Cina Selatan, Kamis, 12 April 2018. CNN -- Xinhua




“Cina sering mengirim tenaga kerjanya sendiri, menciptakan lapangan kerja bagi para pekerja cina dan bukannya pekerja di negara tempat investasi seperti di Afrika,” kata dia.

Menurut Pompeo, Cina menggunakan jebakan utang dengan membuat transaksi untuk kepentingan politik. Ini membahayakan negara yang menerima utang itu.
Soal pemberian utang oleh Cina kepada Afrika, situs media CGTN, yang merupakan jaringan televisi yang dikelola pemerintah Cina, melansir tulisan opini soal ini.
Tulisan itu menyatakan bahwa negara-negara membutuhkan pinjaman untuk bisa tumbuh berkembang. “Uang Cina di Afrika dibenamkan pada proyek sungguhan bukan proyek tidak nyata yang tidak berdampak pada kehidupan rakyat setempat,” begitu dilansir CGTN pada 13 Maret 2019.

Credit  tempo.co

Isu Papua Diangkat dalam Rangkaian Sidang Dewan HAM PBB

Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo (CNN Indonesia/Giras Pasopati)

Jakarta, CB -- Isu Nduga dan minoritas Papua diangkat dalam rangkaian kegiatan Sidang Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-40.

Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo, menggambarkan nasib warga Papua yang menjadi minoritas di tanah leluhurnya sejak aneksasi Indonesia pada 1969 silam.

"Kekayaan alam kami dicuri, sehingga kami menjadi yang termiskin dengan harapan hidup terendah di Indonesia, meski tanah kami adalah salah satu tanah terkaya sumber daya alamnya di dunia," ujar Victor dalam rangkaian kegiatan Sidang Dewan HAM PBB yang tertulis dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (13/3).


Tak hanya itu, disoroti pula efek dari operasi gabungan kepolisian dengan militer yang telah menewaskan 25 warga sipil dan ditelantarkannya ribuan pengungsi akibat operasi tersebut.

Selain itu, dijadikannya tiga warga Papua sebagai tersangka makar karena menyelenggarakan acara adat 'bakar batu' dan ibadah juga turut disorot dalam kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Victor meminta dukungan negara-negara untuk mendorong Indonesia mengundang PBB berkunjung ke tanah Papua.

"Kami meminta pemerintah Indonesia untuk menghargai dan memenuhi hak atas penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat," tegas Victor.

Sejak mendapatkan status otonomi khusus pada 2001 lalu, pendekatan kesejahteraan menjadi prioritas pemerintah terhadap Papua. Pemerintah Jokowi fokus pada pengembangan infrastruktur dan perbaikan konektivitas demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Sepanjang 2015-2019, pemerintah menargetkan penyelesaian Trans Papua sepanjang 1.066 kilometer. Jalan Trans Papua sepanjang 4.330 kilometer di Provinsi Papua Barat dan Papua ditargetkan tembus pada 2019.

Jokowi juga menerapkan program BBM Satu Harga yang dijadikan standar nasional demi menurunkan harga BBM di Papua.

Selain itu, transfer dana dari pemerintah juga terus meningkat untuk kedua provinsi Papua. Pada 2016, pemerintah mengalokasikan dana pembangunan sebesar Rp85,7 triliun untuk Papua dan Papua Barat. Di luar itu, kedua provinsi juga memperoleh dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur.

Credit  cnnindonesia.com

Trump Larang Boeing 737 MAX Beroperasi

Ilustrasi pesawat Boeing 737 MAX 8 (Stephen Brashear/Getty Images/AFP)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pelarangan pengoperasian semua pesawat jenis Boeing 737 MAX. Pelarangan itu muncul di tengah kuatnya tekanan global setelah insiden mematikan jatuhnya pesawat Ethiopian Airlines.

"Kami akan mengeluarkan perintah larangan darurat terkait semua penerbangan Boeing 737 MAX 8 dan 737 MAX 9," ujar Trump kepada wartawan di Gedung Putih, Washington DC, AS, Rabu (13/3), melansir AFP.

Jatuhnya pesawat Ethiopian Airlines menimbulkan tekanan global yang kuat. Sejumlah negara berbondong-bondong melarang penerbangan dengan pesawat jenis tersebut.


Pesawat itu jatuh pada Minggu (10/3) lalu tak lama setelah lepas landas dari Addis Ababa. Sebanyak 157 penumpang beserta awak kapal dilaporkan tewas.

Insiden itu adalah kedua kalinya yang terjadi pada pesawat jenis Boeing 737 MAX 8 dalam kurun waktu kurang dari lima bulan. Sebelumnya, penerbangan Lion Air JT610, yang menggunakan pesawat jenis serupa, menghadapi insiden mematikan pada Oktober 2018. Insiden jatuhnya pesawat di perairan Tanjung Karawang merenggut 189 nyawa di antaranya.

Sebelumnya, AS memastikan tidak akan melarang pengoperasian Boeing 737 MAX meski didesak berbagai pihak.

"Sejauh ini, hasil pemeriksaan kami tak menunjukkan masalah performa yang sistematik dan tak ada dasar untuk melarang pesawat itu," ujar Kepala Badan Aviasi Federal AS (FAA), Daniel Elwell, dalam sebuah pernyataan.

Credit  cnnindonesia.com

Badan Penerbangan AS Dikritik karena Dukung Boeing 737 Max 8

Maskapai Air Canada menggunakan pesawat jenis Boeing 737 Max 8. Pesawat bersiap mendarat di Vancouver International Airport, Richmond, Bristish Colombia, Selasa (12/3).

Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press via AP

FAA diminta pro-aktif dalam keselamatan terkait dengan produsen dan maskapai.

CB, WASHINGTON -- Badan penerbangan sipil Amerika Serikat (FAA) mendapat banyak kritikan karena mendukung kelaikan terbang Boeing 737 Max 8. Itu karena banyak negara yang melarang pengoperasian jenis pesawat tersebut, setelah jatuhnya pesawat Ethiopian Airliner akhir pekan lalu.

Dunia penerbangan biasanya mengikuti petunjuk FAA yang telah dianggap sebagai standar keselamatan pesawat dunia. Namun, regulator keselamatan penerbangan lainnya termasuk Uni Eropa, Cina, Australia, Inggris dan Kanada telah memutuskan tidak menunggu FAA bertindak.

Kecelakaan Ethipian Airlines terjadi hanya lima bulan setelah jatuhnya pesawat jenis sama Boeing 737 Max 8 yang dioperasikan Lion Air di Indonesia. Ketua Komite Transportasi dan Infrastruktur Gedung Putih Peter DeFazio mengaku khawatir regulator penerbangan internasional lebih banyak memberikan kepastian terbang bagi publik daripada FAA.

"Dalam beberapa hari mendatang, sangat penting bagi kami untuk mendapatkan jawaban tentang apa yang menyebabkan kehancuran pesawat Ethiopian Airlines 302 dan apakah ada hubungan dengan apa yang menyebabkan kecelakaan Lion Air hanya lima bulan yang lalu," kata DeFazio, Rabu (13/3).

FAA diminta pro-aktif dalam keselamatan berkaitan dengan produsen dan maskapai pesawat. FAA dan maskapai penerbangan juga diminta untuk menghentikan sementara pengoperasian Boeing 737 Max 8 sampai penyelidikan tentang penyebab kecelakaan Ethiopian Air selesai, untuk melihat penyebab kecelakaan sama dengan Lion Air pada Oktober 2018 lalu.

"Mereka belum menunjukkan bukti masalah yang kita lihat dengan dua tabrakan ini bukanlah masalah yang berpotensi ada di AS," kata penasihat penerbangan untuk Consumer Reports McGee.

Mantan Sekretaris Transportasi Ray LaHood juga menyerukan agar AS menghentikan 737 Max 8, tepat saat agensinya menghentikan penerbangan pesawat Boeing lain enam tahun lalu karena masalah keamanan.

"Pesawat-pesawat ini perlu diperiksa sebelum orang-orang menaikinya, publik yang terbang mengharapkan seseorang di pemerintahan menjaga keselamatan, dan itu tanggung jawab departemen transportasi," ujarnya.

LaHood adalah sekretaris Departemen Perhubungan pada 2013 ketika departemen tersebut menghentikan Boeing 787 karena paket baterai lithium-ion yang terlalu panas. Pesawat-pesawat menganggur selama kurang dari sebulan, sampai Boeing membuat kompartemen tahan api baru di sekitar baterai.

LaHood mengatakan sekretaris saat ini Elaine Chao harus melakukan hal yang sama dengan Max 8, meski bertentangan dengan FAA yang tidak mengambil tindakan dalam menghadapi lusinan negara lain yang melarang pesawat terbang dari langit mereka.

"Sekretaris memiliki wewenang menangguhkan pesawat-pesawat ini. Dia memiliki wewenang untuk melakukannya, apa pun yang dipikirkan FAA," katanya.

Meski para penyelidik kecelakaan senior membela FAA, yang mengatakan tidak ada data untuk menghubungkan kedua kecelakaan itu. "Saya tidak melihat fakta untuk membenarkan apa yang telah mereka lakukan," kata konsultan keselamatan independen dan mantan anggota Dewan Keselamatan Transportasi Nasional, John Goglia.

"Jika mereka memiliki fakta, saya berharap mereka akan membaginya dengan seluruh dunia sehingga kita dapat melindungi masyarakat yang bepergian dengan udara," katanya.

FAA mengatakan sedang meninjau semua data yang tersedia. Sejauh ini tidak menemukan dasar untuk menghentikan operasional Boeing 737 Max 8.

Presiden dan CEO dari konsultan penerbangan Safety Operating Systems, John Cox, mengatakan negara-negara yang melarang Boeing 737 Max 8 terbang mungkin telah menghubungkan kecelakaan Ethiopia dan Indonesia meskipun penyelidik belum menganalisis kotak hitam pesawat Ethiopia.

Regulator keselamatan udara di setidaknya 40 negara, termasuk Uni Eropa, telah melarang Boeing 737 Max 8 jet terbang dari wilayah udara mereka setelah kecelakaan mematikan di Ethiopia. Selain itu, setidaknya 10 maskapai penerbangan di seluruh dunia telah berhenti menerbangkan jenis pesawat tersebut. Badan Keamanan Penerbangan Uni Eropa, yang mencakup 32 negara, Selasa kemarin juga mengumumkan mereka akan melarang pesawat itu terbang di wilayah udaranya.

Credit  republika.co.id

Senat AS Bakal Panggil Boeing Terkait 737 MAX 8

Ilustrasi gedung legislatif Amerika Serikat, Capitol Hill. (Alex Wong/Getty Images/AFP)

Jakarta, CB -- Senat Amerika Serikat menyatakan bakal menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Penerbangan AS (FAA), terkait meluasnya larangan operasional Boeing tipe 737 MAX 8. Sebab, sejumlah anggota Dewan Perwakilan mendesak supaya FAA segera mengistirahatkan sementara burung besi itu, terkait kecelakaan maut di Indonesia dan Ethiopia.

"Di luar kekhawatiran masyarakat luas untuk terbang, FAA harus mengistirahatkan 737 MAX 8 sampai kita tahu penyebab kecelakaan yang terjadi belakangan ini dan bisa memastikan pesawat itu layak terbang," cuit Senator dari Partai Republik, Mitt Romney, seperti dilansir Reuters, Rabu (13/3).

Senator Elizabeth Warren dari Partai Demokrat juga menyatakan hal yang serupa dengan Romney. Dia menyatakan FAA harus segera melarang sementara penggunaan 737 MAX 8 di AS sampai tingkat keselamatannya terjamin. Dua sejawatnya, Richard Blumenthal dan Dianne Fenstein, juga menyarankan hal yang sama.

Dua senator asal Partai Republik, Roger Wicker yang menjadi anggota Komite Perdagangan dan rekannya, Ted Cruz, yang menjadi anggota subkomite penerbangan dan antariksa, juga sudah mengajukan permintaan untuk digelar rapat dengar pendapat terkait Boeing 737 MAX 8.


"Sebaiknya mengistirahatkan 737 MAX sampai FAA bisa menjamin keamanan pesawat itu dan seluruh penumpang. Rapat dengar pendapat perlu dilakukan untuk menyelidiki dan menentukan penyebab kecelakaan, serta memastikan industri penerbangan AS tetap sebagai yang paling aman di dunia," ujar Cruz.

Kekhawatiran juga disampaikan oleh Ketua Asosiasi Penumpang Pesawat AS, Sara Nelson. Dia meminta FAA segera mengistirahatkan sementara Boeing 737 MAX 8 supaya para calon penumpang tidak cemas ketika bepergian menggunakan pesawat.

"Ini soal kepercayaan masyarakat terhadap keamanan penerbangan," kata Nelson.

Presiden AS, Donald Trump, juga turut mengomentari soal kecelakaan pesawat Boeing 737 MAX 8 yang digunakan oleh maskapai Ethiopian Airlines pada 10 Maret lalu. Menurut dia, pesawat dalam dunia penerbangan komersil saat ini sudah sangat canggih dan rumit, tetapi justru membahayakan.

"Pesawat menjadi terlalu rumit untuk diterbangkan. Pilot tidak lagi diperlukan, melainkan ilmuwan komputer dari MIT," cuit Trump melalui akun Twitter.

Gelombang larangan terbang terhadap Boeing 737 MAX semakin luas. Negara-negara yang melarang adalah Australia, India, Fiji Oman, Singapura, China, Malaysia, Inggris, Indonesia, Ethiopia, Jerman, Prancis, Bermuda, Swiss, Uni Eropa, Kuwait, Selandia Baru, Korea Selatan, Turki, dan Uni Emirat Arab.

Larangan ini dikeluarkan setelah dua penerbangan yang menggunakan pesawat Boeing 737 MAX 8 mengalami kecelakaan mematikan dalam kurun waktu kurang dari lima bulan.

Kecelakaan terbaru terjadi di pada Minggu (10/3), ketika pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Ethiopian Airlines jatuh tak lama setelah lepas landas dari Addis Ababa, menewaskan 157 orang di dalamnya.

Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya Oktober 2018, pesawat jenis sama yang digunakan dalam penerbangan Lion Air JT610 jatuh di Laut Jawa dan menewaskan 189 penumpang dan awak yang dibawa.

Amerika Serikat dan Kanada memastikan bahwa mereka tak akan melarang penggunaan Boeing 737 MAX 8.

AS sendiri sudah menyatakan bahwa pesawat Boeing 737 MAX 8 layak terbang. Namun, AS meminta Boeing untuk memodifikasi pesawat jenis tersebut. 

Credit  cnnindonesia.com

Kotak Hitam Ethiopia Airlines Dianalisis di Prancis

Kotak hitam Boeing 737 MAX Ethiopia Airlines akan dianalisis di Prancis. Foto/Istimewa

PARIS - Badan pengawas keselamatan penerbangan Prancis, BEA Aero, akan menganalisis kotak hitam pesawat Boeing 737 MAX 8 Ethiopian Airlines yang jatuh pada hari Minggu di dekat Addis Ababa. Demikian pernyataan yang dikeluarkan badan tersebut.

"Pihak berwenang Ethiopia telah meminta bantuan @BEA_Aero untuk menganalisis FDR (perekam data penerbangan) & CVR (perekam suara kokpit)/Komunikasi apa pun mengenai kemajuan penyelidikan adalah tanggung jawab otoritas tersebut," tulis BEA di akun Twitternya pada Rabu seperti dilansir dari Sputnik, Kamis (14/3/2019).

Surat Kanada The Globe and Mail melaporkan Ethiopian Airlines sebelumnya menolak untuk mengirim kotak hitam itu ke Amerika Serikat (AS), tempat Boeing 737 Max 8 diproduksi. Otoritas penerbangan AS adalah satu di antara yang terbaru mengeluarkan perintah darurat untuk mengandangkan semua pesawat seri Boeing 737 Max 8 dan 737 Max 9 setelah kecelakaan mematikan Ethiopian Airlines.

Awal pekan ini, Administrasi Penerbangan Federal AS (FAA) bersikeras bahwa pesawat itu aman, meskipun ada kekhawatiran yang berkembang setelah jatuhnya pesawat terbaru. Namun, pada hari Rabu, FAA mengatakan dalam perintah darurat bahwa penyelidikan terhadap dua kecelakaan udara mematikan yang melibatkan pesawat Boeing 737 MAX telah menemukan beberapa kesamaan, yang menyebabkan pelarangan sementara seluruh armada 737 Max di AS.

Sebelumnya pada hari itu, juru bicara Ethiopian Airlines mengatakan bahwa kotak hitam Boeing 737 Max 8 akan dikirim ke Jerman untuk dianalisis. Namun, pihak berwenang Jerman mengatakan mereka tidak akan melakukan decoding.

Pada hari Minggu, Boeing 737 Max 8, yang dioperasikan oleh Ethiopian Airlines, jatuh beberapa menit setelah lepas landas dari Addis Ababa, Ethiopia, menewaskan semua 157 orang dari lebih dari 30 negara di dalamnya.

Kecelakaan di Ethiopia adalah insiden fatal kedua yang melibatkan pesawat berbadan sempit dalam waktu kurang dari lima bulan. Pada akhir Oktober 2018, sebuah Boeing 737 MAX 8, yang dioperasikan oleh Lion Air Indonesia, jatuh ke Laut Jawa tak lama setelah lepas landas, merenggut nyawa 189 orang. Menurut penyelidikan awal oleh otoritas bandara Indonesia, sensor-sensor pesawat menunjukkan pembacaan kecepatan dan ketinggian yang salah selama penerbangan sebelum bencana.

Setelah kecelakaan hari Minggu di Ethiopia, otoritas penerbangan dan maskapai penerbangan di seluruh dunia, termasuk di Australia, Kanada, India, Selandia Baru, Prancis, Jerman, Afrika Selatan, Uni Eropa, China dan Rusia, telah melakukan grounding semua pesawat Boeing seri 737 Max 8 atau menutup wilayah udara mereka. 

Credit  sindonews.com

Jerman Tolak Analisis Kotak Hitam Ethiopian Airlines

CEO Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam, melihat puing-puing dari pesawat yang meledak tak lama setelah lepas landas dari Addis Ababa, Etiopia, Ahad (10/3).

Foto: Facebook Ethiopian Airlines via AP

Jenis pesawat dan kotak hitam dianggap menggunakan perangkat mode terbaru.

CB, BERLIN -- Badan Federal Jerman yang bertanggung jawab menyelidiki kecelakaan pesawat tidak akan menganalisis kotak hitam pesawat Ethiopian Airlines yang jatuh pada Ahad (10/3) pekan lalu. Itu karena jenis pesawat dan kotak hitam dianggap menggunakan perangkat mode terbaru.

"Ini adalah jenis pesawat baru dengan kotak hitam baru, dengan perangkat lunak baru. Kami tidak bisa melakukannya," kata juru bicara Biro Investigasi Kecelakaan Pesawat Federal (BFU) Jerman Germout Freitag, Rabu (13/3).

Pernyataan tersebut pun menimbulkan ketidakpastian atas penyelidikan kotak hitam untuk mencari tahu penyebab dari kecelakaan pesawat yang menewaskan seluruh awak dan penumpang pesawat. Seorang juru bicara untuk Ethiopian Airlines sebelumnya mengatakan kotak hitam yang berhasil didapat dari pesawat yang jatuh akan dikirim ke Jerman untuk dianalisis.

Kanada menjadi negara terbaru yang ikut menangguhkan Boeing 737 Max 8 pada Rabu. Negara-negara di seluruh dunia, kecuali Amerika Serikat telah menghentikan Boeing 737 Max 8 atau melarang mereka terbang di atas wilayah udara mereka sejak penerbangan Ethiopian Airlines jatuh hanya beberapa saat setelah lepas landas dari Addis Ababa pada akhir pekan lalu.

Kecelakaan juga kerap dikaitkan dengan kecelakaan pesawat jenis serupa milik Maskapai Lion Air Oktober lalu yang menewaskan 189 orang. Meskipun tidak ada bukti hubungan, kecelakaan dengan jenis pesawat yang sama tersebut membuat khawatir sejumlah pihak, terutama, maskapai yang memakai Boeing 737 Max. Sejak kecelakaan Lion Air di Indonesia, ada perhatian pada sistem otomatis yang menukikkan hidung pesawat ke bawah.

Menteri Transportasi Kanada Marc Garneau mengatakan pada konferensi pers Ottawa akan menghentikan 737 Max 8 dan 9 untuk pergi, tiba atau terbang di atas Kanada. Dia mengatakan itu karena data satelit menunjukkan kesamaan antara profil penerbangan jet Ethiopia dan pesawat Lion Air dari jenis yang sama yang jatuh di Indonesia tahun lalu. Kedua pesawat jatuh tak lama setelah lepas landas.

Ini adalah pertama kalinya sejak kecelakaan Ethiopian regulator telah mengambil keputusan setelah menerima data baru, meskipun saat ini masih belum ada data dari dalam pesawat. Air Canada dan saingannya West Jet Airlines mengoperasikan total 37 Boeing 737 Max. Sementara, Boeing mengatakan pihaknya memiliki kepercayaan penuh pada 737 Max - model yang memiliki 371 jet yang beroperasi di seluruh dunia.

Credit  republika.co.id

Ethiopian Airlines Akui Pilot Lapor Masalah Kendali Pesawat

Kerabat korban jatuhnya pesawat Ethiopian Airlines Boeing 737 Max 8 berduka di lokasi jatuhnya pesawat di Bishoftu, Addis Ababa, Ethiopi, Rabu (13/3).

Foto: AP Photo/Mulugeta Ayene

Penyebab jatuhnya pesawat Ethiopian Air belum diketahui jelas.

CB, ADDIS ABABA -- Pilot Ethiopian Airlines Boeing 737 Max 8 yang jatuh ternyata telah melaporkan masalah kontrol penerbangan sesaat sebelum pesawat jatuh, sebagaimana diungkap maskapai, Rabu (13/3). Saat ini, kotak hitam pesawat yang jatuh beberapa saat setelah landas dari Bandara Addis Ababa itu bersiap dikirim ke Eropa untuk diselidiki.

Penyebab jatuhnya pesawat Ethiopian Air yang mengguncang industri penerbangan global itu hingga kini masih belum diketahui jelas. Kecelakaan juga kerap dikaitkan dengan kecelakaan pesawat jenis serupa milik Maskapai Lion Air Oktober lalu yang menewaskan 189 orang.

Meskipun tidak ada bukti hubungan, kecelakaan dengan jenis pesawat yang sama tersebut membuat khawatir sejumlah pihak, terutama maskapai yang memakai Boeing 737 Max. Sejak kecelakaan Lion Air di Indonesia, ada perhatian pada sistem otomatis yang menukikkan hidung pesawat ke bawah.

Juru bicara Ethiopia Airlines Asrat Begashaw mengatakan kepada Reuters masih belum jelas apa yang terjadi pada Ahad (10/3), tetapi pilotnya telah melaporkan masalah kontrol yang bertentangan dengan faktor-faktor eksternal.

"Pilot melaporkan masalah kontrol penerbangan dan meminta untuk kembali. Bahkan dia diizinkan kembali," katanya.

Pasca musibah kecelakaan tersebut, beberapa negara, termasuk Uni Eropa, telah menangguhkan pengoperasian Boeing 737 Max 8. Sekitar dua pertiga maskapai menggunakan dari 371 jet tersebut yang beroperasi di seluruh dunia.

Credit  republika.co.id

Turki bahas ofensif Suriah dengan Rusia dan Amerika Serikat

Para perempuan berjalan dengan barang milik mereka di dekat desa Baghouz, provinsi Deir Al Zor, Suriah, Selasa (26/2/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Rodi Said/cfo

Ankara (CB) - Turki membahas dengan Rusia dan Amerika Serikat kemungkinan serangan militer di satu kawasan di bagian timur laut Suriah yang dikuasai para pejuang Kurdi, kata seorang pejabat pertahanan yang dikutip media resmi pada Selasa (12/3).

Turki ingin membuat zona aman di kawasan perbatasan Sungai Eufrat setelah sebagian besar tentara AS ditarik.

Militer Amerika telah mendukung pasukan pimpinan Kurdi di sana yang bertempur melawan sisi-sisa pengikut IS sejak kekhalifahan didirikan di Irak dan Suriah tahun 2014. Namun, Turki, memandang para petempur YPG Kurdi sebagai teroris dan berkali-kali mengancam akan melancarkan operasi terhadap mereka.

"Mengenai operasi untuk timur Eufrat, yang dalam agenda, koordinasi dengan AS dan Rusia khususnya masih berlanjut," kata wanita juru bicara Kementerian Pertahanan Nadide Sebnem Aktop.

Aktop yang juga dikutip kantor berita Anadolu mengatakan bahwa koordinasi antara Ankara dan Moskow mengenai Idlib, di bagian baratlaut Suriah,
tempat kedua negara sepakat untuk membentuk zona tanpa kehadiran kekuatan militer, berlangsung sukses "kendati ada provokasi-provokasi".

Pekan lalu Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar mengatakan pasukan Suriah akan mulai berpatroli di kawasan perbatasan di luar Idlib dan pasukan Turki akan mulai berpatroli di dalam zona tersebut.

Hubungan Turki dan Rusia telah menimbulkan ketegangan antara Ankara dan Amerika Serikat, dengan Washington memperingatkan kemungkinan pemberlakuan sanksi oleh AS jika sekutu NATO itu membuat perjanjian untuk membeli sistem pertahanan S-400 buatan Rusia, yang tak sesuai dengan sistem NATO, demikian Reuters melaporkan.

Pada Selasa, Aktop mengatakan bahwa sistem S-400 itu, yang Presiden Tayyip Erdoga katakan Turki tidak akan membatalkan, akan dikirim pada Juli dan dipasang pada Oktober.

Amerika Serikat mengatakan bahwa melalukan hal itu akan membahayakan kebijakan Turki untuk memperoleh jet-jet tempur F-35 Lockheed Martin dan perjanjian-perjanjian industri pertahanan lainnya, termasuk perjanjian mengenai sistem pertahanan Raytheon Co. Patriot.

Aktop juga menambahkan Turk dan Rusia juga melakukan patroli bersama terkoordinasi atas kota Tel Rifaat di bagian utara Suriah, yang dikuasai pasukan pimpinan Turki.

Credit  antaranews.com

Digempur Pasukan Kurdi, 3.000 Lebih Anggota ISIS Letakkan Senjata

Lebih dari 3.000 anggota ISIS menyerah ditengah pertempuran memperebutkan benteng terakhir kelompok ekstrimis itu. Foto/Ilustrasi/Istimewa

DAMASKUS - Lebih dari 3.000 anggota ISIS menyerah di tengah pertempuran sengit dengan pasukan dukungan Amerika Serikat (AS) untuk merebut kembali benteng terakhir ISIS di Suriah.

Juru bicara Pasukan Demokrat Suriah (SDF) Mustafa Bali mengklaim pada Selasa malam jumlah anggota ISIS yang telah meletakkan senjata telah meningkat menjadi 3.000. Bali menambahkan bahwa tiga wanita Yazidi dan empat anak juga telah diselamatkan seperti dilansir dari CNN, Kamis (14/3/2019).

Itu terjadi di tengah pertempuran sengit di kota Baghouz di Suriah, wilayah terakhir di Suriah dan Irak yang diklaim oleh ISIS.

Sebuah tim CNN di Suriah menyaksikan baku tembak hebat di kota itu sepanjang Selasa malam hingga Rabu pagi, tetapi sejauh ini SDF telah menolak memberikan rincian tentang bagaimana mereka mengharapkan pejuang ISIS yang tersisa bertahan.

Dalam sebuah pernyataan di Twitter pada Selasa, Bali mengatakan saat yang menentukan lebih dekat daripada sebelumnya. Dia mengklaim para pejuang ISIS di kota itu menyerah secara massal.

Sebelumnya pada hari itu, juru bicara itu mengklaim dua depot senjata ISIS telah dihancurkan dalam sebuah serangan, yang menewaskan 38 anggota ISIS.

Pada kejayaannya, ISIS mengendalikan sejumlah besar wilayah di Suriah dan Irak. Koalisi yang dipimpin AS telah bekerja selama bertahun-tahun untuk mengusir kelompok itu dari kota ke kota.

Sebelum serangan baru-baru ini dimulai pada bulan Februari, para pejabat SDF memperkirakan bahwa 1.500 warga sipil dan 500 anggota ISIS tetap bertahan. Tetapi setelah pertempuran dimulai, baru diketahui jika jumlah sebenarnya jauh lebih besar. 

Credit  sindonews.com

Pemerintah Suriah temukan ranjau-peledak yang ditinggalkan Da'esh

Seorang gadis kecil mengambil sekantung roti yang diberikan tentara Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dekat desa Baghouz, provinsi Deir Al Zor, Suriah, Rabu (27/2/2019) (EUTERS/Rodi Said/djo)

Homs, Suriah (CB) - Lembaga terkait Pemerintah Suriah pada Selasa (12/3) menemukan puluhan ranjau dan bahan peledak yang ditinggalkan oleh gerilyawan Da'esh, di Kota As-Sukhna dan sekitarnya, 80 kilometer di sebelah timur Palmyra, sebelum mereka meninggalkan kota tersebut saat menghadapi serangan militer Suriah.

Seorang ahli dalam bidang perlucutan ranjau mengatakan kepada Kantor Berita Suriah, SANA --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu siang, bahwa pemerintah menemukan banyak ranjau dan bahan peledak dengan berat antara 50 dan 100 kilogram. Semuanya berisi C4 dan TNT.

Ahli itu menambahkan satuan Zeni melucuti ranjau tersebut dan meledakkannya untuk mengamankan seluruh wilayah itu dan mempersiapkan kepulangan banyak keluarga ke rumah mereka.

Credit  antaranews.com

Suriah kutuk pernyataan senator AS mengenai Dataran Tinggi Golan

Seorang gadis kecil mengambil sekantung roti yang diberikan tentara Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dekat desa Baghouz, provinsi Deir Al Zor, Suriah, Rabu (27/2/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Rodi Said/djo

Damaskus (CB) - Suriah mengutuk dengan sekeras-kerasnya pernyataan yang dikeluarkan oleh Senator AS Lindsay Graham berkaitan dengan Dataran Tinggi, milik Suriah yang diduduki Israel, kata satu sumber resmi di Kementerian Urusan Luar Negeri dan Ekspatriat di Damaskus pada Selasa (12/3).

Sumber tersebut mengatakan pernyataan Graham memperlihatkan mental congkak pemerintah AS dan memandang masalah wilayah itu dengan "mata Zionis" dengan cara yang menguntungkan kepentingan Israel.

Sumber tersebut mengatakan pernyataan Graham bukan hanya memperlihatkan pengabaian fakta sejarah dan geografis, itu juga memperlihatkan Amerika Serikat mengabaikan dan secara mencolok melanggar hukum internasional, demikian laporan Kantor Berita Suriah, SANA --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu siang.

Ia menekankan bahwa semua resolusi PBB --terutama Resolusi 497 Dewan Keamanan PBB pada 1981 berdasarkan Pasal 7, yang disepakati dengan suara bulat oleh semua anggota Dewan Keamanan PBB termasuk AS, menegaskan status hukum Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah yang diduduki, dan keputusan penguasa pendudukan Israel untuk mencaploknya batal dan tidak sah.

Rakyat Suriah pada umumnya, dan rakyat di Dataran Tinggi Golan khusus, bertekad akan terus berjuang sampai Dataran Tinggi Golan dibebaskan secara penuh dan kembali ke tanah air, tambah sumber tersebut. Ia menyatakan pendudukan akhirnya akan berakhir, tak peduli berada lama itu akan berlangsung.

Credit  antaranews.com

Tentara Arakan Minta Pengungsi Rohingya Tahan Diri

Sejumlah pengungsi Rohingya antri untuk mendapatkan paket makanan dari relawan Indonesia di Kamp Pengungsian Kutupalong, Cox Bazar, Bangladesh, Minggu (1/10).

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Tentara Arakan dtuding terkait dengan kasus kekerasan terorganisir di kamp pengungsi.

CB, YANGON -- Kelompok Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) meminta para simpatisan dan pengikutnya menahan diri dan tidak melakukan tindak kejahatan di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh. Seruan itu dilakukan menyusul terbitnya laporan pembunuhan dan penculikan yang ditudingkan ke kelompok tersebut.

ARSA mengkritisi pemberitaan media yang berbasis di Bangladesh karena telah mengaitkannya dengan kasus kekerasan terorganisir di kamp-kamp pengungsi, termasuk serangkaian pembunuhan. ARSA mengakui adanya kejadian tersebut, tapi membantah pimpinannya menyetujuinya.

"Orang-orang itu tidak hanya menentang Pemerintah Bangladesh, tapi juga membuat ARSA bertanggung jawab atas kejahatan mereka. Dan karena aktivitas mereka, seluruh komunitas difitnah di seluruh dunia," kata ARSA dalam sebuah pernyataan video yang diunggah melalui akun Twitter-nya pada Rabu (13/3).

Terlepas dari pemberitaan yang mengambinghitamkan kelompoknya atas serangkaian kasus pembunuhan, ARSA tetap mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Bangladesh. Oleh sebab itu, ARSA meminta para pengungsi Rohingya, termasuk para simpatisan, agar tidak melanggar peraturan dari otoritas berwenang di sana.

Kelompok itu pun menegaskan masih akan melanjutkan misinya menentang Pemerintah Myanmar. "Kegiatan kami untuk hak-hak kami yang sah sedang berlangsung melawan pemerintah teroris Myanmar dan genosida militer," katanya.

ARSA adalah kelompok yang kerap menyerang aparat keamanan dan tentara Myanmar di Rakhine. Pada Agustus 2017, mereka menyerang pos militer Myanmar di luar Rakhine. Serangan tersebut menewaskan beberapa tentara Myanmar.

Setelah kejadian itu, militer Myanmar segera melakukan operasi pemburuan terhadap anggota ARSA di Rakhine. Operasi tersebut menjadi cikal bakal terjadinya krisis pengungsi Rohingya.

Dalam operasinya, tentara Myanmar bertindak brutal dan tak pandang bulu. Mereka memberondong warga sipil Rohingya dengan tembakan dan membakar permukimannya. Tak hanya itu, mereka juga dilaporkan memperkosa wanita-wanita Rohingya.

Operasi militer itu menyebabkan orang-orang Rohingya berbondong-bondong meninggalkan Rakhine menuju Bangladesh. Saat ini terdapat lebih dari 700 ribu pengungsi Rohingya di wilayah perbatasan Bangladesh, Cox's Bazar.

Sementara itu, sebuah tim dari kantor kejaksaan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) telah menuntaskan kunjungannya selama beberapa pekan ke kamp-kamp pengungsi Rohingya di Cox's Bazar pada Senin (11/3). Direktur Yurisdiksi, Divisi Pelengkap, dan Kerja Sama ICC Phaksio Mochochoko mengatakan berupaya membuat kemajuan dalam penyelidikan awal krisis Rohingya.

"Kami berkomitmen membuat kemajuan berkelanjutan pada proses pemeriksaan pendahuluan," ujar Mochochoko, dikutip laman Anadolu Agency.

Namun, dia menegaskan pemeriksaan pendahuluan bukanlah sebuah investigasi. Itu merupakan penilaian berdasarkan kriteria Statuta Roma guna memutuskan apakah penyelidikan terhadap situasi Rohingya yang sedang berlangsung diperlukan. 

Credit  republika.co.id

Militer AS tidak terlibat dalam penarikan diplomat dari Venezuela

Sebuah tangan terlihat di atas bendera nasional saat protes terhadap pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro di Caracas, Venezuela, Selasa (12/3/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Carlos Jasso/cfo

Washington (CB) - Militer Amerika Serikat belum diminta membantu penarikan personel diplomat AA dari Venezuela, kata panglima militer AS untuk kawasan itu kepada Reuters, dengan menambahkan mereka diperkirakan meninggalkan negara itu dengan pesawat komersial.

"Saat ini kami belum diminta untuk mendukung evakuasi," kata Laksamana Craig Faller, kepala Komado Selatan Militer AS, dalam wawancara pada Selasa (12/3).

Venezuela memerintahkan para diplomat AS pada Selasa untuk meninggalkan negara itu dalam waktu 72 jam. Washington menyatakan telah memutuskan menarik diplomat-diplomat yang ada karena kondisi yang memburuk di Venezuela, yang telah mengalami pemadaman listrik terburuk dalam sejarah.

Utusan Khusus AS Elliott Abrams, yang berbicara Selasa pagi kepada wartawan di Departemen Luar Negeri, mengatakan penarikan para diplomat bukan perubahan dalam kebijakan AS atau pengurangan dalam komitmen AS kepada rakyat Venezuela.

Washington telah mengambl sikap untuk mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai pemimpin yang sah Venezuela setelah ketua Kongres yang berusia 35 tahun itu menyatakan terpilihnya kembali Presiden Nicolas Maduro tahun 2018 diwarnai kecurangan dan mengumumkan kepresidenan sementara pada Januari. Sebagian besar negara-negara Eropa dan Amerika Latin mengikuti kebijakan yang diambil AS.

Credit  antaranews.com

Cina Tawarkan Bantuan Atasai Krisis Listrik Venezuela

Warga Venezuela memasuki Kolombia dengan menyeberangi jembatan internasional Simon Bolivar dari San Antonio del Tachira, Venezuela, Kamis (21/2). Rakyat Venezuela mengalami kelangkaan makanan dan obat-obatan.

Foto: AP Photo/Rodrigo Abd

Sebanyak 21 orang meninggal di rumah sakit akibat kekurangan pasokan listrik.

CB, BEIJING -- Cina menawarkan bantuan untuk mengatasi krisis listrik di Venezuela yang dianggap sebagai pemadaman terburuk dalam sejarah. Maduro juga sempat menuduh Amerika Serikat sebagai dalang yang menyabotase jaringan listrik di Venezuela. Tak lama setelah mengungkapkan tuduhan tersebut, Maduro juga meminta diplomat Amerika Serikat meninggalkan Venezuela dan memberi mereka tenggat waktu paling lambat 72 jam.

Hari ini, Kamis (14/3) merupakan hari keenam padamnya listrik di Venezuela, kejadian ini mengharuskan rumah sakit berjuang menjaga peralatannya tetap berjalan. Hingga kini, dilaporkan sekitar 21 orang meninggal di rumah sakit akibat kekurangan pasokan listrik.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Lu Kang mengatakan Cina telah mencatat laporan bahwa jaringan listrik di Venezuela telah turun karena serangan peretasan. Dia juga berharap Venezuela segera menemukan solusi dari kejadian ini.

"Cina sangat prihatin dengan ini, Cina berharap Venezuela dapat menemukan alasan untuk masalah ini secepat mungkin dan melanjutkan pasokan listrik normal dan ketertiban sosial. Tiongkok bersedia memberikan bantuan dan dukungan teknis untuk memulihkan jaringan listrik Venezuela," kata Lu, Kamis (14/3).

Menteri Informasi Jorge Rodriguez mengatakan pemadaman itu kemungkinan disebabkan oleh masalah teknis jalur transmisi yang menghubungkan pembangkit listrik tenaga air Guri di Venezuela tenggara dengan jaringan listrik nasional. Meski begitu, Presiden Venezuela, Maduro menyalahkan Washington meretas sistem operasi pembangkit listrik tenaga air Venezuela.

Credit  republika.co.id

Bandingkan dengan Nazi, Kuba Tuding AS Sabotase Listrik Venezuela

Kuba menyalahkan AS dalam pemadaman listrik di Venezuela. Foto/Istimewa

HAVANA - Presiden Kuba, Miguel Diaz-Canel, menyalahkan Amerika Serikat (AS) atas padamnya jaringan listrik di Venezuela. Ia lantas membandingkan tindakan Washington itu dengan aksi Nazi di era Perang Dunia Kedua.

"Agresi kriminal terhadap Venezuela tampaknya terinspirasi oleh praktik terburuk Nazi, seperti pengepungan Leningrad (selama Perang Dunia II), yang bertujuan untuk membuat kota itu kelaparan sampai mati," cuit pemimpin Kuba.

"Tidak ada yang meragukan bahwa pemadaman di Venezuela adalah akibat sabotase AS," sambungnya seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (14/3/2019).

Sebelumnya pada bulan Maret, pemadaman listrik besar-besaran melanda banyak wilayah di Venezuela, melumpuhkan jaringan listrik negara. Pemasok listrik nasional Corpoelec bersikeras bahwa pemadaman listrik adalah hasil dari sabotase di pembangkit listrik tenaga air utama Guri di negara bagian Bolivar timur.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro kemudian menyalahkan krisis tersebut kepada Amerika Serikat. Sampai sekarang, catu daya sebagian besar telah dipulihkan di negara ini.

Washington dan sekutu-sekutunya secara terbuka mendukung pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido, yang menyatakan dirinya sebagai 'presiden sementara' pada Januari lalu, menyusul gelombang demonstrasi anti dan pro pemerintah. 

Sementara itu, Rusia, China, Turki, Kuba, dan negara-negara lain berpihak pada Presiden Nicolas Maduro yang terpilih dalam pemilu yang diboikot oposisi. Mereka memperingatkan AS dan sekutunya untuk tidak "campur tangan" dalam urusan dalam negeri negara Amerika Selatan itu. 

Credit  sindonews.com

Maduro Minta PBB dan Sekutu Bantu Investigasi LIstrik Padam

Waduk Guri di Venezuela merupakan pembangkit listrik utama di negara sosialis itu dan sempat mengalami padam mendadak pada 7 Maret 2019 selama lima hari. Hydroworld

CB, Beijing – Pemerintahan Venezuela pimpinan Presiden Nicolas Maduro bakal meminta bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan sejumlah negara sekutu untuk menginvestigasi serangan siber yang melumpuhkan pembangkit listrik tenaga air di Waduk Guri, yang terjadi sejak 7 Maret 2019.

“Saya akan meminta bantuan dari PBB dan juga dari Rusia, Cina, Iran, dan Kuba, yang memiliki pengalaman luas dalam isu perlindungan menghadapi serangan siber,” kata Maduro pada Selasa, 12 Maret 2019 dalam pidato yang disiarkan lewat aplikasi Periscope seperti dilansir kantor berita Rusia, TASS, pada Rabu, 13 Maret 2019.
Maduro, yang menghadapi tantangan politik dari tokoh oposisi Juan Guaido agar mundur sebagai Presiden, mengatakan telah membentuk sebuah komisi khusus kepresidenan untuk menginvestigasi serangan siber ini.

“Saya telah meminta agar spesialis internasional dilibatkan,” kata Maduro. Kementerian Luar Negeri Cina, seperti dilansir Sputnik News,  dikabarkan telah menyanggupi untuk membantu Venezuela untuk mengembalikan sistem suplai energinya.
Menteri Komunikasi dan Informasi Venezuela, Jorge Rodriguez, mengatakan operasi pembangkit listrik hampir kembali pulih di seluruh negara setelah mengalami listrik padam massal selama lima hari.

Menurut Maduro, pemerintah telah berhasil memulihkan pembangkit listrik. “Kita sekarang butuh untuk memperkuatnya, membuatnya bisa diandalkan dan tidak bisa diserang lagi,” kata dia.
Venezuela mengalami padam listrik sejak 7 Maret 2019 di 20 dari 23 negara bagian. Perusahaan National Electric Company mengatakan insiden ini terjadi karena padamnya pembangkit listrik di Simon Bolivar Hydroelectric Plant di Waduk Guri.

Venezuela mengalami listrik padam secara massal pada 7 Maret 2019 secara mendadak yang mengenai 22 dari 23 negara bagian. Presiden Maduro menuding ini sebagai aksi sabotase oposisi dan Amerika Serikat, yang dibantah keduanya. Reuters


Maduro menuding AS melakukan serangan electromagnetik hingga peretasan jaringan komputer di pembangkit listrik itu sebagai penyebab padamnya listrik. Kementerian Energi AS membantah tudingan ini.

Listrik sebenarnya mulai pulih perlahan pada 8 Maret 2019. Namun, terjadi sebuah ledakan di sebuah substasiun listrik di luar ibu kota yaitu di Kota Ciudad Bolivar. Petugas keamanan Venezuela menangkap dua orang yang diduga terlibat dalam ledakan itu.

Credit  tempo.co

Perundingan Damai AS-Taliban Terhenti Tanpa Kesepakatan

Ilustrasi anggota Taliban di Afghanistan. (REUTERS/Parwiz)

Jakarta, CB -- Perundingan damai antara Amerika Serikat dan Taliban dilaporkan terhenti sejak 12 Maret kemarin. Meski disebut ada kemajuan, tetapi tidak ada kesepakatan yang tercapai dari kedua belah pihak, terutama soal penarikan pasukan AS dari Afghanistan.

Seperti dilansir Reuters, Rabu (13/3), perundingan selama 16 hari antara AS dan Taliban di hotel bintang lima Ritz-Carlton di Doha, Qatar terhenti tanpa diketahui sebabnya. Seharusnya negosiasi akan dilanjutkan pada akhir Maret mendatang.

Dalam negosiasi itu, delegasi Taliban dipimpin oleh kepala bidang politik Mullah Abdul Ghani Baradar. Sedangkan AS dipimpin juru runding Zalmay Khalilzad, seorang diplomat yang lahir di Afghanistan.


Menurut Khalilzad, kemajuan dalam perundingan damai itu terkait dengan kontra terorisme dan penarikan pasukan AS dari Afghanistan. Dia mengatakan AS meminta Taliban tidak memberi ruang bagi bagi kelompok militan apapun untuk menggunakan negara itu sebagai basis untuk merancang serangan.

"Kondisi untuk perdamaian membaik. Sangat jelas seluruh pihak ingin perang berakhir. Kendati ada dinamika, kami tetap menjaga semuanya sesuai jalur dan membuat kemajuan," cuit Khalilzad dalam akun Twitter.

Meski begitu, Taliban tetap menolak duduk dalam satu meja perundingan dengan pemerintah Afghanistan. Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, mengakui negosiasi dengan AS menemukan titik terang.

"Ketika rancangan perjanjian tentang masa penarikan pasukan dan pemberlakuan kontra-terorisme selesai dibuat, Taliban akan memulai pembicaraan dengan pemerintah Afghanistan soal kedudukan politik dan gencatan senjata tetap," kata Khalilzad.

Kemajuan itu soal penarikan pasukan AS dan mencegah serangan teror kepada siapapun dari Afghanistan. Akan tetapi, Mujahid menyatakan sampai saat ini kedua belah pihak belum menyepakati apapun, termasuk gencatan senjata atau berunding dengan pemerintah Afghanistan.

Juru bicara Presiden Afghanistan, Ashraf Gani, berharap mereka segera memulai perundingan soal gencatan senjata dengan Taliban.

Qatar membolehkan Taliban membuka kantor perwakilan bidang politik sejak 2013. Mereka menyatakan ingin menjadi pihak yang turut menengahi konflik di kawasan itu.

"Kami memahami bagaimana kesulitan mengakhiri perang selama 18 tahun. Qatar berharap perundingan itu segera dilanjutkan," kata juru runding yang menjadi penengah asal Qatar, Mutlaq Bin Majid Al-Qahtani.

Hingga saat ini belum bisa dipastikan kapan pastinya perundingan damai AS-Taliban dilanjutkan.

Meski sedang berunding, perang antara Taliban dan pasukan Afghanistan terus berlangsung. AS dilaporkan terus mendesak Taliban untuk segera melakukan gencatan senjata dengan Afghanistan, tetapi ditolak. Penyebabnya Taliban menganggap pemerintah Afghanistan cuma 'boneka' AS.

Menurut sumber Taliban, negosiasi damai itu tidak berjalan mulus. Tokoh senior mereka menyatakan mereka bukan pelayan dan tidak membutuhkan AS untuk menentukan masa depan Afghanistan.

Saat ini masih ada 14 ribu pasukan AS di Afghanistan. Mereka menyerbu negara itu pada 2001 silam dengan dalih menggulingkan rezim Taliban yang konservatif dan melindungi mendiang pemimpin Al Qaeda, Osama bin Laden. Osama disebut bertanggung jawab atas serangan terhadap gedung kembar WTC di New York pada 9 September 2001.

Selama 18 tahun berperang di Afghanistan, sekitar 3500 pasukan asing, termasuk di dalamnya 2300 prajurit AS, meninggal.

Credit  cnnindonesia.com

Kanada Ikut Kandangkan Boeing 737 MAX 8 dan 9

Kanada akhirnya ikut melarang pesawat Boeing 737 Max. Foto/Istimewa

OTTAWA - Kanada pada Rabu waktu setempat menjadi negara terbaru yang mengandangkan pesawat Boeing 737 MAX. Keputusan ini diambil berdasarkan potensi masalah keselamatan setelah pesawat Boeing 737 MAX 8 milik maskapai penerbangan Ethiopian Airlines jatuh pada Minggu lalu dan menewaskan 157 orang.

Dengan langkah ini berarti Amerika Serikat (AS) sekarang satu-satunya negara besar tempat pesawat itu dapat beroperasi.

Menteri Transportasi Kanada Marc Garneau mengatakan pada konferensi pers bahwa Ottawa akan menghentikan 737 MAX 8 dan 9 jet untuk lepas landas, tiba atau terbang di atas Kanada.

"Pemberitahuan keselamatan ini efektif segera dan akan tetap di tempatnya sampai pemberitahuan lebih lanjut," katanya, seraya menambahkan bahwa ia telah memutuskan untuk bertindak setelah menerima informasi baru pada hari sebelumnya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (14/3/2019).

Larangan ini penting, karena Kanada biasanya bekerja sangat erat dengan Administrasi Penerbangan Federal AS (FAA). Garneau mengatakan, sama sekali tidak ada tekanan politik dari Washington setelah Kanada memberitahunya.

Ia mengatakan data satelit menunjukkan kesamaan profil penerbangan jet Ethiopian Airlines dengan pesawat Lion Air tipe pesawat yang sama yang jatuh di Indonesia pada tahun lalu. Keduanya jatuh tidak lama setelah lepas landas.

"Ini tidak konklusif, tetapi itu adalah sesuatu yang menunjukkan kemungkinan ke arah itu dan pada titik ini kami merasa bahwa ambang batas telah dilintasi dan itulah sebabnya kami mengambil langkah-langkah ini," ujarnya.

Seorang pejabat AS mengatakan kepada Reuters, FAA mengetahui data satelit yang dikutip Garneau, tetapi menyebutnya tidak meyakinkan. 

Air Canada, yang mengoperasikan 24 jet Boeing 737 MAX, mengatakan sedang bekerja untuk re-book penumpang secepat mungkin. Sedangkan rivalnya WestJet Airlines, yang mengoperasikan 13 jet, mengatakan akan mematuhi keputusan tersebut.

Asosiasi Pilot Air Canada, yang mewakili lebih dari 4.000 pilot komersial, mengatakan keputusan itu penting untuk memastikan kepercayaan publik terhadap penerbangan.





Credit  sindonews.com

Hong Kong Larang 737 MAX, Maskapai Norwegia Minta Ganti Rugi

Ilustrasi Boeing 737 MAX 8. (REUTERS/Matt Mills McKnight)

Jakarta, CB -- Badan Penerbangan Hong Kong memutuskan melarang maskapai yang menggunakan Boeing tipe 737 MAX 8 melintas di ruang udara mereka. Mereka menjadi pihak yang kesekian menerbitkan larangan itu sebagai dampak kecelakaan maut yang terjadi di Indonesia dan Ethiopia.

"Departemen Penerbangan Sipil (CAD) menghentikan sementara operasional Boeing 737 MAX dari, menuju, dan yang melintasi Hong Kong," demikian pernyataan otoritas Hong Kong, seperti dilansir AFP, Rabu (13/3).

CAD menyatakan larangan itu berlaku sejak hari ini pukul 18.00 waktu setempat. Mereka menyatakan sudah mengontak Badan Penerbangan Sipil AS (FAA) dan sejumlah lembaga lain, termasuk dengan dua maskapai yang mempunyai rute menuju Hong Kong, yaitu SpiceJet dari India dan Globus Airlines dari Rusia.


"Ini adalah langkah pencegahan untuk memastikan keselamatan penerbangan dan melindungi masyarakat," lanjut isi pernyataan CAD.

Maskapai yang bermarkas di Hong Kong, Cathay Pacific, sama sekali tidak mempunyai armada Boeing 737 MAX 8.

Di sisi lain, maskapai Ethiopian Airlines mengirim kotak hitam pesawat mereka yang jatuh pada 10 Maret lalu ke Eropa untuk diperiksa. Sedangkan maskapai Norwegian Air menuntut ganti rugi terhadap Boeing atas sejumlah larangan terbang atas tipe 737 MAX. Sebab, sejumlah armada 737 MAX mereka tidak boleh terbang ke sejumlah negara.

"Kami berharap Boeing mau membayar tagihan kami," tulis Norwegian Airlines melalui surel seperti dilansir Reuters.

Gelombang larangan terbang terhadap Boeing 737 MAX semakin luas. Negara-negara yang melarang semakin bertambah. Mereka adalah Australia, India, Fiji Oman, Singapura, China, Malaysia, Inggris, Indonesia, Ethiopia, Jerman, Prancis, Bermuda, Swiss, Uni Eropa, Kuwait, Selandia Baru, Korea Selatan, Turki, Uni Emirat Arab, Thailand, dan Libanon.

Larangan ini dikeluarkan setelah dua penerbangan yang menggunakan pesawat Boeing 737 MAX 8 mengalami kecelakaan mematikan dalam kurun waktu kurang dari lima bulan.

Kecelakaan terbaru terjadi di pada Minggu (10/3), ketika pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Ethiopian Airlines jatuh tak lama setelah lepas landas dari Addis Ababa, menewaskan 157 orang di dalamnya.

Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya Oktober 2018, pesawat jenis sama yang digunakan dalam penerbangan Lion Air JT610 jatuh di Laut Jawa dan menewaskan 189 penumpang dan awak yang dibawa.

Amerika Serikat dan Kanada memastikan bahwa mereka tak akan melarang penggunaan Boeing 737 MAX 8.

AS sendiri sudah menyatakan bahwa pesawat Boeing 737 MAX 8 layak terbang. Namun, AS meminta Boeing untuk memodifikasi pesawat jenis tersebut.

Akan tetapi, Senat Amerika Serikat menyatakan secepatnya bakal menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Penerbangan AS (FAA), terkait meluasnya larangan operasional Boeing tipe 737 MAX 8.

Credit cnnindonesia.com

India dan Fiji Turut Larang Operasional Boeing 737 MAX 8

Ilustrasi Boeing 737 MAX 8. (Stephen Brashear/Getty Images/AFP)

Jakarta, CB -- Perintah larangan mengoperasikan pesawat Boeing tipe 737 MAX 8 terus menyebar di seluruh dunia, sebagai dampak kekhawatiran atas dua kecelakaan maut yang terjadi di Indonesia dan Ethiopia. Pemerintah India, Fiji, dan sejumlah maskapai turut memutuskan melarang penggunaan burung besi itu.

Seperti dilansir Reuters, Rabu (13/3), Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil (DGCA) Kementerian Penerbangan India memutuskan menghentikan sementara operasional Boeing 737 MAX 8. Perintah itu berlaku pada Selasa kemarin sejak pukul 21.55 waktu setempat.

"DGCA memutuskan untuk segera mengistirahatkan sementara Boeing 737 MAX 8. Pesawat itu tidak boleh mengudara sampai mendapat modifikasi dan langkah ini diambil untuk memastikan keselamatan penumpang dan operasional," demikian pernyataan Kementerian Penerbangan Sipil India melalui akun Twitter mereka, @MoCA_GoI.

Dua maskapai ternama India, Jet Airways dan SpiceJet, langsung menunda penerbangan menggunakan 737 MAX 8.

Karena hal itu, harga saham SpiceJet anjlok sebesar 5,5 persen, sedangkan saham Jet Airways turun 2,2 persen.

Pemerintah Fiji juga mengikuti keputusan India dengan melarang sementara penggunaan Boeing 737 MAX 8. Otoritas Penerbangan Sipil Fiji menyatakan mereka sebenarnya yakin dengan keamanan pesawat itu, tetapi mereka juga melihat kekhawatiran masyarakat dan sikap sejumlah negara lain.

Maskapai Fiji Airways menyatakan untuk sementara waktu tidak akan menggunakan 737 MAX 8. Sebagai gantinya, mereka bakal memakai Boeing 7373 dan Airbus SE A330.

Gelombang larangan terbang terhadap Boeing 737 MAX semakin luas. Negara-negara yang melarang adalah Australia, Oman, Singapura, China, Malaysia, Inggris, Indonesia, Ethiopia, Jerman, Prancis, Bermuda, Swiss, Uni Eropa, Kuwait, Selandia Baru, Korea Selatan, Turki, dan Uni Emirat Arab.

Larangan ini dikeluarkan setelah dua penerbangan yang menggunakan pesawat Boeing 737 MAX 8 mengalami kecelakaan mematikan dalam kurun waktu kurang dari lima bulan.

Kecelakaan terbaru terjadi di pada Minggu (10/3), ketika pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Ethiopian Airlines jatuh tak lama setelah lepas landas dari Addis Ababa, menewaskan 157 orang di dalamnya.

Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya Oktober 2018, pesawat jenis sama yang digunakan dalam penerbangan Lion Air JT610 jatuh di Laut Jawa dan menewaskan 189 penumpang dan awak yang dibawa.

Amerika Serikat dan Kanada memastikan bahwa mereka tak akan melarang penggunaan Boeing 737 MAX 8.

AS sendiri sudah menyatakan bahwa pesawat Boeing 737 MAX 8 layak terbang. Namun, AS meminta Boeing untuk memodifikasi pesawat jenis tersebut. 

Credit  cnnindonesia.com

CIA Diduga Terlibat dalam Penyerangan Kedubes Korut di Spanyol

CIA diduga terlibat dalam penyerangan terhadap Kedubes Korut di Spanyol. Foto/Istimewa

MADRID - Badan intelijen Amerika Serikat (AS), CIA, diduga terlibat dalam serangan terhadap Kedutaan Besar (Kedubes) Korea Utara (Korut) di Spanyol. Demikian laporan media setempat, mengutip sumber-sumber investigasi. Jika dikonfirmasi, hal ini kemungkinan akan menyebabkan perselisihan besar antara Spanyol dan AS.

"Setidaknya dua dari 10 pelaku, yang masuk ke Kedubes Korut, telah diidentifikasi dan terhubung dengan Badan Intelijen Pusat," tulis El Pais yang disitir RT, Kamis (14/3/2019).

Badan mata-mata AS itu telah membantah keterlibatan mereka. Namun sumber pemerintah Spanyol mengatakan kepada surat kabar itu bantahan tersebut tidak cukup meyakinkan.

Jika peran CIA dalam insiden tersebut dikonfirmasi, hal itu mungkin akan menyebabkan perselisihan diplomatik antara Madrid dan Washington. Keterlibatan penjahat biasa dalam insiden itu dikesampingkan tidak lama setelah serangan itu terjadi, karena seluruh operasi menyerupai pekerjaan penyerangan oleh sel militer.

Insiden aneh - dan seperti di film-film - terjadi pada 22 Februari lalu, ketika sekelompok pria menyerang misi diplomatik Korut di Spanyol, yang terletak di Madrid. Para penyerang menahan dan menyumpal mulut staf Kedubes. Mereka kemudian menggeledah kedutaan selama empat jam, mencuri komputer dan perangkat elektronik lainnya.

Salah satu karyawan Kedubes Korut berhasil melarikan diri dan memberi tahu tetangga, yang kemudian memanggil polisi. Namun ketika penegak hukum tiba, mereka dilaporkan disambut oleh seorang individu, yang meyakinkan mereka bahwa semuanya baik-baik saja di fasilitas diplomatik itu. Tak lama setelah itu, para tersangka keluar dari kedutaan dengan dua kendaraan curian dan pergi, meninggalkan mobil-mobil itu di jalan.

Polisi kemudian menemukan staf misi diplomatik Korut, yang diikat, disumpal dan mendapati tas di kepala mereka. Beberapa diplomat memerlukan perawatan medis setelah insiden tersebut karena cedera ringan. Sementara serangan itu dilaporkan secara luas oleh media lokal, Kedutaan Korut tidak memberikan pernyataan apa pun.

Para pelaku mungkin tengah mencari informasi tentang mantan duta besar Korut untuk Spanyol - Kym Hyok-chol. Diplomat itu bertugas selama bertahun-tahun, namun ia diusir pada 2017 lalu di tengah uji coba nuklir berturut-turut yang dilakukan oleh Pyongyang. Ia kemudian bergabung dengan tim negosiator negara itu dan berpartisipasi dalam mengatur KTT Preisden AS Donald Trump-Pemimpin Korut Kim Jong-un di Vietnam - yang berujung pada kegagalan hanya lima hari setelah insiden di Madrid. 

Credit sindonews.com