Partai Pesaing Utama Junta Dibubarkan Sebelum Pemilu Thailand

Demonstran anti-kudeta memakai topeng kertas dengan tulisan kebebasan dan pemilu sambil mengangkat tiga jari saat protes di pusat perbelanjaan di Bangkok, Thailand (1/6). Sekitar 30 orang lakukan protes di dalam mal di daerah Asoke. REUTERS/Damir Sagolj

CB, Jakarta - Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembubaran partai Thai Raksa Chart (TRC) karena mencalonkan Putri Ubolratana sebagai perdana menteri dalam pemilu Thailand.
MK memutuskan dengan suara 6 berbanding 3 untuk melarang 14 eksekutif TRC pada 8 Februari untuk mencalonkan diri dalam pemilihan selama 10 tahun. Dengan suara bulat, MK juga melarang eksekutif TRC mendirikan partai, menurut laporan Bangkok Post, 7 Maret 2019.
Sebelumnya KPU menyatakan partai Thai Raksa Chart melanggar UU pemilu dengan pasal membahayakan keberlangsungan monarki, karena mencalonkan Putri Ubolratana, kakak Raja Thailand Maha Vajiralongkorn. KPU kemudian melimpahkan kasus ini ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut Mahkamah Konstitusi, semua pasal konstitusi menyebut bahwa raja dan keluarga kerajaan setingkat mom chao atau lebih tinggi harus netral politik.
"Jika (keluarga kerajaan) memasuki politik, maka akan melanggar konstitusi," kata MK.
Tindakan TRC dapat merusak institusi itu karena sang putri adalah anak tertua dari mendiang Raja Bhumibol Adulyadej dan saudara perempuan dari Yang Mulia Raja.
"Meskipun TRC memiliki hak dan kebebasan untuk melakukannya, tindakan mereka tidak boleh memiliki efek buruk atau merusak aturan monarki konstitusional atau membahayakan netralitas politik monarki," lanjut MK.

Komisi Pemilihan Umum Thailand memutuskan mendiskualifikasi Ubolratana Rajaka, 67 tahun sebagai calon Perdana Menteri Thailand. Sumber: Otago Daily Times
Keputusan ini final dan mengikat, ketika diumumkan di gedung MK di Chaeng Wattana, Bangkok, pada Kamis sore dengan keamanan tingkat tinggi. Sebanyak 1.000 personel keamanan berjaga di radius 500 meter.
South China Morning Post melaporkan, keputusan kontroversial ini diumumkan di depan 30 perwakilan partai dan anggota Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum mengajukan permohonan pembubaran partai kuat pesaing pro junta militer ke Mahkamah Konstitusi pada 13 Februari setelah TRC menominasikan sang putri pada 8 Februari.
Pejabat tinggi KPU sebelumnya mengatakan jika partai TRC dibubarkan, pencalonan semua dari 282 kandidat anggota parlemen-nya akan secara otomatis dibatalkan dalam pemilu 24 Maret mendatang dan semua suara yang mereka peroleh akan dianggap tidak sah.
Putusan ini secara efektif mendiskualifikasi Chart Raksa Thailand dan para kandidatnya untuk bertarung dalam pemilihan umum pada 24 Maret, memberikan pukulan telak bagi kubu keluarga Shinawatra karena tanpa dukungan partai, tidak mungkin dapat membentuk pemerintahan.

Thai Raksa Chart bukan yang terbesar dari partai-partai yang setia pada Shinawatra, tetapi banyak dari konstituennya yang diyakini akan menang, dan ini menjadi modal untuk melawan koalisi pro junta militer Thailand, termasuk partai Palang Pracharat, yang telah mencalonkan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha sebagai kandidat perdana menteri di pemilu Thailand.

Credit  tempo.co

Presiden Donald Trump Masih Masuk Daftar Orang Terkaya Dunia

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berpidato State of the Union di hadapan sesi gabungan Kongres pada Selasa, 5 Februari 2019. USA Today

CB, Jakarta - Kekayaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sepanjang 2018 lalu tak berkurang maupun bertambah dan Majalah Forbes tetap memasukkannya dalam daftar orang terkaya dunia bersama teman-teman borjuisnya yang lain.
Forbes mencatat kekayaan bersih Trump pada tahun lalu sebesar US$ 3.1 miliar atau Rp 44 triliun. Jumlah itu tak berubah dari tahun sebelumnya. Kekayaan sebesar itu menempatkannya dalam posisi orang terkaya nomor 715 dari 2.153 miliarder dipenjuru dunia.
Perusahaan real estate miliknya menjadi faktor terbesar penyumbang kekayaan pada Trump. Real estate juga menjadi asset berharga bagi banyak miliarder lainnya di dunia.
"Posisi Trump dalam daftar orang terkaya naik naik 51 tingkat dari sebelumnya karena banyak miliarder di dunia yang turun peringkatnya. Kekayaan Trump tidak mengalami peningkatan, tetapi peringkatnya naik," kata Luisa Kroll, Asisten Editor Majalah Forbes.


Kendall dan Kyle Jenner. (twitter.com)


Dikutip dari asiaone.com, Kamis, 7 Maret 2019, Kylie Jenner, 21 tahun, mencuri perhatian karena menjadi miliarder termuda di dunia. Dia sukses mengembangkan perusahaan kosmetiknya yang didirikan sejak tiga tahun lalu dengan modal Rp 3,5 miliar yang diperolehnya dari modeling.
Sedangkan orang terkaya nomor satu di dunia adalah Jeff Bezos, pendiri dan CEO Amazon.com Inc. Jumlah kekayaan bersihnya US$ 131 miliar atau Rp 1.860 triliun. 

Credit  tempo.co

Filipina Sebut Perjanjian dengan Amerika Bisa Menimbulkan Perang

Foto satelit yang diambil, pada 8 Januari 2016, ini memperlihatkan tanggul dan dermaga yang telah selesai dibangun di Pulau Subi Reef, Kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan. Tiongkok terus membangun infrastruktur di pulau yang masih menjadi sengketa tersebut. REUTERS/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/Digital Globe

CB, Manila – Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana, mempertanyakan perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat. Dia mengatakan perjanjian itu bisa menyeret Filipina terlibat dalam perang menyusul terbangnya pesawat pengebom B-52 terbang di atas kepulauan yang dipersengketakan pada awal pekan ini.

Delfin menyebut perjanjian itu berisiko menimbulkan kebingungan dan kekacauan saat krisis terjadi.
“Filipina tidak sedang berkonflik dengan siapapun dan tidak akan terlibat perang dengan siapapun di masa depan,” kata Lorenzana kepada media seperti dilansir CNN pada Rabu, 6 Maret 2019.

Lorenzana melanjutkan kapal perang AS semakin sering terlihat berlayar di Laut Filipina Barat. “Ini memungkinkan terjadinya perang. Dalam kasus itu dan berdasarkan perjanjian pertahanan, Filipina bakal otomatis terlibat,” kata Lorenzana. AS dan Filipina menandatangani Mutual Defense Treaty.

Laut Filipina Barat merupakan nama lokal untuk Laut Cina Selatan, yang menjadi area maritim tempat kapal perang Amerika Serikat melakukan berbagai navigasi untuk menjaga kebebasan kegiatan pelayaran.
Aktivitas kapal perang AS ini menimbulkan kecaman dari Cina, yang mengklaim seluruh wilayah LCS sebagai wilayahnya. Cina juga membangun pangkalan militer di kepulauan di LCS dan dilengkapi dengan landasan pesawat dan rudal presisi terpandu.
Pada Senin kemarin, sebuah pesawat pengebom AS B-52 terbang di dekat kepuluan yang dipersengkatan di LCS. Ini merupakan penerbangan pertama pesawat dengan kemampuan membawa rudal berhulu ledak nuklir sejak November 2018.

Lorenzana memerintahkan tim kajian untuk mengkaji ulang apakah perjanjian dengan AS itu masih layak dan relevan pada hari ini.
“Itu perjanjian berusia 67 tahun, apakah masih relevan untuk kepentingan nasional kita?” kata dia. “Apakah akan mempertahankannya, memperkuatnya atau mengakhirinya.”

Media Philstar melansir Lorenzana mengatakan ada klausul dalam perjanjian itu yang memiliki ambiguitas sehingga membingungkan Filipina. “Saya tidak percaya ambiguitas atau ketidakjelasan bakal bisa berfungsi sebagai alat pencegah. Faktanya, itu bisa menimbulkan kebingungan dan kekacauan saat krisis terjadi,” kata Lorenzana.

Credit  tempo.co

3 Fakta Kapal Selam Canggih India INS Kalvari

Kapal selam INS Kalvari dari India buatan Prancis. Zeenews/Twitter Indian Navy

CB, New Delhi – Pemerintahan Perdana Menteri India, Narendra Modi, telah memerintahkan produksi kapal selam kelas Scorpene bernama INS Kalvari pada 2017. Modi menyebut ini merupakan sebagai proyek “Made in India” atau “Buat di India”, yang menjadi program pemerintah untuk meningkatkan pertahanan tanpa menggantungkan diri pada suplai senjata dari negara lain.

Baru-baru ini, seperti dilansir CNN, pemerintah Paksitan menyebut telah mencegat salah satu kapal selam India, yang mencoba masuk ke dalam wilayahnya. Pakistan juga menampilkan sejumlah gambar di permukaan laut dari kapal selam itu.

Berikut ini beberapa hal mengenai salah satu kapal selam INS Kalvari, yang diandalkan New Delhi, untuk memperkuat barisan pertahanannya seperti dilansir Economic Times:

1. Mesin

Kapal selam ini bermesin diesel listrikdan dibuat oleh perusahaan Prancis DCNS. Kapal memiliki bobot sekitar 1.565 ton, yang namanya mengacu pada hewan predator di laut India.
 Kapal Selam INS Kalvari dari India buatan Prancis. Youtube

2. Siluman

Kapal selam ini memiliki fitur siluman yang membuatnya sulit terdeteksi oleh kapal selam musuh. Ini karena konstruksinya dilengkapi dengan teknologi akustik sehingga aktivitas kapal tidak menghasilkan banyak bunyi. Bentuknya juga dibaut hydro-dynamic agar mudah bermanuver di dalam air. Kapal ini juga dilengkapi dengan rudal terpandu presisi, yang membuatnya berbahaya bagi kapal selam atau kapal laut musuh.

3. Kecepatan

Kapal selam India ini memiliki kecepatan 20 knot dan dilengkapi dengan rudal SM-39 Exocet dan torpedo permukaan dan bawah laut. Kapal selam ini menjalani uji coba selama 120 hari sebelum mulai beroperasi. India memesan 6 kapal selam kelas scorpene dari Prancis. Kapal selam lama India berasal dari Rusia sebanyak 13 unit, yang mulai beroperasi pada 1967.

Credit  tempo.co

Militer India Sebut Rekaman Kapal Selam sebagai Propaganda

Militer Pakistan mempublikasikan rekaman video yang disebut sebagai kapal selam India muncul ke permukaan mendekati wilayah perairan Pakistan pada Senin, 4 Maret 2019. Press TV

CB, New Delhi - Otoritas India membantah klaim otoritas Pakistan bahwa kapal selamnya dicegat saat berlayar hendak memasuki perairan Pakistan. Kedua negara bertetangga ini besitegang baru-baru ini mengenai Kashmir.

Militer Pakistan merilis rekaman video yang menunjukkan kapal selam India itu muncul ke permukaan. Rekaman video ini menunjukkan pukul 8.35 Senin malam waktu setempat.
“Angkatan Laut India tidak mengakui propaganda seperti itu dan tetap beroperasi seperti yang dibutuhkan untuk melindungi kawasan laut nasional. Pengerahan di lapangan tidak berubah,” kata Kapten D. K. Sharma, juru bicara Angkatan Laut, seperti dilansir Times of India pada Rabu, 6 Maret 2019.

Sumber di militer India menuding video itu adalah rekaman yang telah diubah dari peristiwa pada November 2016 dengan waktu dan tanggalnya diganti untuk menunjukkan seakan-akan rekaman itu dibuat pada Senin, 4 Maret 2019.
Sumber itu menyebut kapal selama INS Kalvari, yang dibeli dari perusahaan DNS Prancis, beroperasi sekitar 200 kilometer dari Kota Karachi. “Ini menunjukkan lokasinya berada di perairan internasional karena batas wilayah laut sebuah negara hanya 12 mil dari garis pantai,” kata pejabat itu.

Seorang sumber lainnya, seperti dilansir CNN, mengatakan,”Pemerintah  India membantah keaslian video yang beredar, kapal selamnya tidak mungkin muncul di permukaan, apalagi kalau memasuki perairan Pakistan.”
Mengenai ini, pejabat direktur jenderal Hubungan Masyarakat Angkatan Laut Pakistan mengatakan kapal selam itu bisa dihancurkan dengan mudah. Namun kebijakan Pakistan adalah menahan diri dalam menghadapi agresi India untuk memberikan kesempatan berdamai.



Pada pekan lalu, jet tempur India dan Pakistan terlibat perang udara dengan satu jet tempur India MIG-21 Bison jatuh di wilayah Kashmir, yang dikontrol Pakistan. Awalnya, militer India membantah jet tempurnya jatuh tertembak.
Namun, militer Pakistan mempublikasikan rekaman penangkapan pilot Wing Commander Abhinandan Varthaman, yang wajahnya terluka karena terkena lemparan penduduk di lokasi jatuhnya pesawat.
Militer India lalu meminta militer Pakistan agar segera mengembalikan Abhinandan, yang kemudian dilepas pada akhir pekan lalu sebagai bentuk sinyal perdamaian dari Islamabad.
PM India, Narendra Modi, menyalahkan jatuhnya jet tempur MIG-21 Bison itu kepada oposisi India di Kongres, yang dinilai menghambat proses pembelian jet tempur baru Rafale buatan Prancis. Ini membuat tokoh oposisi Rahul Gandhi menuding Modi telah korupsi dan berpura-pura karena tindakannya justru membuat proses pengiriman jet tempur itu terhambat.

Credit  tempo.co

Madrasah Pakistan yang Diklaim Dibom India Ternyata Masih Utuh

Banguna-bangunan madrasah di Pakistan yang didirikan kelompok Jaish-e-Mohammed masih utuh. Padahal, India mengklaim telah menghancurkannya dengan serangan bom 1.000 kg. Foto/Planet Labs Inc/Handout via REUTERS

ISLAMABAD - Sebuah citra satelit menunjukkan enam bangunan madrasah yang didirikan kelompok Jaish-e-Mohammed di Pakistan masih berdiri utuh. Gambar satelit itu mematahkan klaim militer India bahwa 12 jet Mirage 2000 dengan 1.000 kg bom telah menghancurkan bangunan madrasah tersebut.

Citra satelit itu dihasilkan oleh Planet Labs Inc, operator satelit swasta yang berbasis di San Francisco. Gambar satelit diambil pada 4 Maret 2019 atau enam hari setelah serangan. Gambar menunjukkan tidak ada tanda-tanda kerusakan pada enam bangunan madrasah.

Gambar-gambar itu hampir tidak berubah dari foto satelit yang diambil April 2018. Tidak ada lubang yang terlihat di atap-atap bangunan, tidak ada tanda-tanda hangus, tak ada dinding pecah, juga tak ada pepohonan telantar di sekitar madrasah atau tanda-tanda lain dari dampak serangan udara.

Pemerintah Perdana Menteri India Narendra Modi sebelumnya mengatakan serangan pada 26 Februari telah mengenai semua sasaran yang dimaksudkan di situs madrasah di wilayah Balakat, Pakistan utara. Namun, bukti foto satelit ini akan mempermalukan pemerintah Modi.

Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan India, pada Rabu (6/3/2019), belum bersedia menjawab pertanyaan yang dikirim melalui email oleh Reuters tentang gambar satelit tersebut.

Jeffrey Lewis, direktur Proyek Nonproliferasi Asia Timur di Middlebury Institute of International Studies, membenarkan bahwa foto-foto satelit itu memperlihatkan struktur bangunan masih berdiri utuh.

"Gambar-gambar beresolusi tinggi tidak menunjukkan bukti kerusakan bom," katanya.

Sumber pemerintah India pada pekan lalu mengatakan 12 jet tempur Mirage 2000 menjatuhkan bom 1.000 kg dalam serangan tersebut.

Lewis dan Dave Schmerler, peneliti senior di James Martin Center untuk studi nonproliferasi yang juga menganalisis citra satelit, mengatakan senjata yang besar pasti akan menyebabkan kerusakan yang jelas pada struktur bangunan. 

Credit  sindonews.com

Pengurus Masjid Al-Aqsa Menentang Larangan Ibadah Israel

Ilustrasi Al-Aqsa. (Anadolu Agency/Mostafa Alkharouf)

Jakarta, CB -- Yayasan pengelola kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, Waqf, menentang peraturan Israel yang melarang umat Muslim beribadah di Gerbang Emas (Golden Gate), salah satu bangunan di masjid tersebut.

Penentangan terjadi menyusul insiden bentrokan antara jamaah masjid dan polisi Israel belakangan ini terkait penggunaan Gerbang Emas yang ditutup negara zionis tersebut sejak 2003 lalu.

Dalam sebuah video yang dirilis Selasa (5/3), Pemimpin Dewan Waqf, Sheikh Abdel Azim Salhab, penutupan gedung hanya akan menyebabkan "reaksi keras terhadap polisi" di kompleks suci yang dikenal dengan nama Haram Al-Sharif itu.


"Keputusan pengadilan tidak berlaku untuk Masjid Al Aqsa. Adalah hak kita secara agama dan perjanjian untuk mengakses Gerbang Emas dan menjaga pintu ini terbuka bagi umat Islam yang ingin beribadah," kata Pemimpin Dewan Waqf, Sheikh Abdel Azim Salhab, 

Kelompok pemantau dari Israel, Ir Amim, menyatakan pengadilan Israel di Yerusalem memberikan tenggat waktu bagi Waqf hingga 10 Maret mendatang untuk menjelaskan mengapa perintah penutupan gerbang itu harus dicabut.

Waqf berencana tak merespons secara formal permintaan pengadilan tersebut.

"Karena Waqf tidak secara formal mengakui sistem peradilan Israel, kemungkinan kami tidak akan mengeluarkan tanggapan formal di mana dalam kasus ini pengadilan berharap bangunan itu ditutup," bunyi pernyataan Ir Amin seperti dikutip AFP.

"Diperkirakan bahwa penutupan bangunan secara paksa oleh polisi hanya akan memicu sejumlah besar warga Palestina melakukan aksi unjuk rasa atau melanggar aturan penutupan."

Pejabat Palestina menganggap tidak ada lagi alasan untuk menutup gedung tersebut sehingga mereka membuka kembali area itu pada Februari lalu. Sejak itu, kerumunan orang, terutama warga Palestina, terus berdatangan ke Gerbang Emas untuk beribadah meski dilarang oleh Israel.

Salhab dan asistennya sempat ditahan otoritas Israel pada pekan lalu karena dianggap melanggar perintah dengan menerobos masuk Gerbang Emas.

Keduanya dibebaskan di hari yang sama setelah Israel mendapat kecaman dari Yordania selaku penjaga Masjid Al Aqsa, salah satu masjid suci yang pernah dijadikan kiblat umat Muslim seluruh dunia.

Juru bicara Waqf, Firas al-Dibs, mengatakan Israel telah menangkap sedikitnya 130 warga Palestina di Yerusalem, termasuk pejabat senior Muslim, sejak pertikaian terakhir di area tu. Dibs menuturkan Israel untuk sementara waktu melarang lebih dari 60 orang masuk kompleks itu.

Akses ke Golden Gate ditutup oleh pengadilan Israel pada 2003 lalu ketika intifada kedua meletus. Tel Aviv menduga aktivitas militan banyak terjadi di sana sehingga memutuskan untuk menutupnya.

Selain umat Islam, situs itu juga disucikan oleh umat Yahudi. Orang-orang Yahudi dilaporkan masih diizinkan memasuki kompleks itu, tapi tidak bisa beribadah di sana.

Kedua belah pihak tak jarang terlibat konflik di kompleks itu, di wilayah Palestina yang masih diduduki Israel sejak Perang Enam Hari 1967 lalu.

Credit  cnnindonesia.com

Dewan Wakaf Tolak Perintah Pengadilan Israel Tutup Aula Masjid Al-Aqsa

Para warga Muslim Palestina saat salat Jumat di luar gerbang Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Foto/REUTERS/Ammar Awad

YERUSALEM - Dewan Wakaf yang mengawasi situs-situs suci Muslim di Yerusalem menolak perintah pengadilan Israel untuk menutup aula di kompleks Masjid Al-Aqsa. Perintah yang dianggap menghalangi jamaah Muslim untuk salat itu telah memicu ketegangan antara umat Islam Palestina dan polisi Israel dalam beberapa pekan terakhir.

Dewan Wakaf dibentuk atas izin Yordania sebagai otoritas yang berhak atas situs suci Al-Aqsa. Kepala Dewan Wakaf, Sheikh Abdel Azeem Salhab, mengatakan bahwa situs Bab al-Rahma atau dikenal sebagai "Gerbang Belaskasih" akan tetap terbuka bagi umat Islam untuk salat, terlepas dari ultimatum Israel untuk menutup situs pada Senin pekan depan.

"Kami tidak akan menanggapi pengadilan pendudukan terkait masalah Bab al-Rahma dan Masjid Al-Aqsa dan itu (tidak memiliki wewenang atas masalah ini)," kata Dewan Wakaf dalam sebuah pernyataan setelah mereka mengadakan pertemuan darurat hari Selasa, yang dilansir Al Jazeera, Rabu (6/3/2019).

Salhab menuntut agar Israel mengizinkan Dewan Wakaf untuk merenovasi gedung dan mencabut perintah pengadilan yang melarang lusinan pejabat Dewan Wakaf, penjaga dan jamaah masuk ke kompleks suci Al-Aqsa.

Menurut laporan Pusat Informasi Wadi Hilweh yang berbasis di Yerusalem otoritas Israel melarang 133 warga Palestina memasuki Masjid Al-Aqsa pada Februari. Di antara mereka yang dilarang adalah Salhab. Larangan memasuki kompleks suci itu selama 40 hari, sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh otoritas Israel.

Menurut laporan itu, sekitar 229 orang juga ditangkap pada Februari.

Ketegangan meningkat di Yerusalem sejak warga Palestina membuka Bab al-Rahma bulan lalu, yang terletak di halaman dekat tembok timur Kota Tua Yerusalem. Para jamaah Muslim salat di situs tersebut sejak saat itu.

Israel sejatinya telah menutup struktur itu pada tahun 2003 dengan klaim bangunan itu digunakan untuk kegiatan politik oleh kelompok terlarang. Dewan Wakaf baru-baru ini menentang penutupan dan mengklaim bahwa mereka memiliki otoritas administratif atas semua struktur di dalam kompleks suci.

Dibangun Sinagog
Ketegangan semakin memanas setelah para aktivis dari sayap kanan Israel meminta pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk membangun sebuah sinagog di Bab al-Rahma. Permintaan itu dilansir surat kabar The Jerusalem Post.
Menurut surat kabar itu para aktivis telah mendesak pemerintah untuk mendirikan sinagog untuk ibadah umat Yahudi. Permintaan muncul selama pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah aktivis sayap kanan pada hari Minggu. 

Pada akhir pertemuan tersebut, para aktivis menyerukan agar warga Israel naik ke kompleks suci secara massal pada hari Kamis untuk memperkuat cengkeraman Yahudi di situs suci.

Bagi umat Islam, Al-Aqsa merupakan situs tersuci ketiga di dunia setelah Makkah dan Madinah. Orang-orang Yahudi menyebut daerah itu sebagai "Temple Mount" yang diklaim sebagai situs dua kuil Yahudi di zaman kuno.

Israel menduduki Yerusalem Timur, tempat Masjid Al-Aqsa berada, selama Perang Arab-Israel 1967. Pemerintah Zionis itu menganeksasi seluruh kota Yerusalem pada tahun 1980 dalam suatu langkah yang tidak pernah diakui oleh komunitas internasional.


Credit  sindonews.com

Yahudi Dukung Paus Fransiskus Buka Arsip Rahasia Pius XII

Paus Pius XII sebagai cover majalah TIME

CB, Jakarta - Paus Fransiskus mengatakan Gereja tidak takut pada sejarah saat mengumumkan rencana Vatikan membuka arsip rahasia pada masa Paus Pius XII yang selama beberapa dekade dicari oleh orang Yahudi.
Paus Fransiskus mengumumkan keputusannya untuk membuka arsip rahasia itu pada 2 Maret 2020 sehubungan untuk mempercepat proses pemberian gelar orang suci kepada Pius XII, seperti dilansir dari Reuters, Senin, 4 Maret 2019.

Menurut Paus Fransiskus, warisan Pius XII telah diperlakukan dengan prasangka dan berlebihan.

Orang Yahudi mengatakan, Pius XII yang menjabat sebagai paus dari tahun 1939 hingga 1958 tidak cukup membantu mereka yang menghadapi persekusi oleh pasukan Nazi dari Jerman.
Vatikan berpendapat Pius memilih bekerja di belakang layar. Dia khawatir intervensi publik akan memperburuk situasi bagi orang Yahudi dan Katolik di Eropa di masa perang yang dikuasai oleh Hitler.

Menurut Paus Fransiskus, Pius XII memimpin Gereja pada periode abad 20 yang paling menyedihkan dan paling gelap.
Pemimpin umat Katolik sedunia ini mengatakan, dia yakni bahwa penelitian sejarah yang objektif dan serius akan memungkinkan evaluasi dilakukan dalam cahaya yang benar termasuk kritik yang pantas.
Akan tetapi, menurut Paus Fransiskus catatan itu juga akan menunjukkan saat-saat sulit, keputusan-keputusan yang menekan, kehati-hatian manusia dan Kristen, yang bagi sebagian orang bisa dianggap sebagai keengganan tetapi hal itu sebagai upaya Pius XII untuk menjaga nyala api harapan tetap hidup.
Kontroversi atas tindakan Paus Pius XII selama perang pecah pada tahun 1963 terjadi ketika penulis drama Jerman Rolf Hpchhuth menulis drama kontroversi bertajuk The Deputy, a Christian Tragedy, yang menuding Pius bungkam menghadapi Holocaust.

Keputusan Paus Fransiskus membuka arsip rahasia di masa Paus Pius XII disambut oleh sejumlah organisasi Yahudi dan Israel.
Komite Yahudi Amerika atau AJC yang sudah lebih dari 30 tahun mencari cara untuk membuka arsip itu mengatakan, keputusan Paus Fransiskus sangat signifikan.
"Para ahli sekarang dapat secara objektif mengevaluasi catatan sejarah dari masa paling mengerikan untuk mengakui kegagalan maupun upaya gagah berani yang dilakukan semasa periode Shoah," kata Rabbi David Rosen, Direktur Urusan Antaragam AJC kepada Reuters.
Shoah merupakan kata dalam bahasa Ibrani untuk Holocaust. Tragedi Holocaust untuk mengenang sekitar 6 juta orang Yahudi dibunuh oleh pasukan Nazi yang dipimpin Adolf Hitler.
"Kami gembira dengan keputusan ini dan berharap akan diberi akses secara bebas untuk semua arsip yang relevan," kata Duta Besar Israel untuk Vatikan, Oren David.

Credit  tempo.co

AS Ancam Perkuat Sanksi Jika Korut Tak Denuklirisasi

Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton, mengatakan negaranya bakal meningkatkan sanksi terhadap Korea Utara jika Pyongyang tidak menghentikan program nuklirnya. (Reuters/Joshua Roberts/File Photo)

Jakarta, CB -- Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Bolton, mengatakan bahwa negaranya bakal meningkatkan sanksi terhadap Korea Utara jika Pyongyang tidak menghentikan program nuklirnya.

"Jika mereka tidak mau melakukannya, maka saya pikir Presiden [Donald] Trump sudah sangat jelas mengatakan bahwa mereka tidak akan mendapat keringanan atas sanksi yang diberikan kepadanya dan kami bahkan mempertimbangkan memperkuat sanksi itu," ujar Bolton, Selasa (5/3).

Namun, dalam wawancara dengan Fox Business Network yang dikutip Reuters tersebut, Bolton mengatakan bahwa AS akan memantau terlebih dulu komitmen Korut setelah pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un di Vietnam pekan lalu tak membuahkan hasil.

Dalam konferensi pers setelah pertemuan di Hanoi tersebut, Trump membeberkan bahwa AS sebenarnya sudah menyiapkan satu dokumen kesepakatan yang dapat ditandatangani usai konferensi tingkat tinggi dengan Kim.


Di akhir pertemuan, Trump memilih untuk tak meneken dokumen apa pun karena tidak mencapai kesepakatan mengenai denuklirisasi.

Menurut Trump, Kim menawarkan menutup sejumlah situs peluncuran rudal dan kompleks nuklir dengan timbal balik AS mencabut sanksi atas Korut.

Sementara itu, Trump ingin Korut melucuti senjata nuklirnya secara keseluruhan, baru AS dapat mencabut sanksi atas negara pimpinan Kim tersebut.

Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, sejumlah laporan mengungkap bahwa Korut mulai berupaya mengaktifkan kembali situs rudal dan nuklirnya, seperti Sohae dan Tongchang-ri.

Credit  cnnindonesia.com

Pakar HAM PBB Minta Cina Buka Akses ke Xinjiang

Para peserta didik kamp pendidikan vokasi etnis Uighur di Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, Cina, berolahraga di lapangan voli pelataran asrama, Jumat (3/1/2019).

Foto: ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie

Pakar HAM PBB mengutarakan kecemasannya tentang kamp di Xinjiang.

CB, JENEWA -- Pelapor khusus PBB untuk kebebasan beragama telah meminta Cina mengizinkannya mengunjungi Provinsi Xinjiang. Kunjungan itu dinilai penting untuk mengetahui situasi di sana, khususnya yang menyangkut keadaan Muslim Uighur.

"Saya telah meminta kunjungan untuk pergi ke sana (Xinjiang), karena ini merupakan prioritas bagi saya dalam hal melihat apa yang terjadi di sana. Ada alasan untuk sangat khawatir tentang laporan yang keluar dari wilayah Xinjiang," kata pelapor khusus PBB Ahmed Shaheed pada Selasa (5/3).

Shaheed mengaku menjadi salah satu pakar hak asasi manusia (HAM) di PBB yang telah menulis surat kepada otoritas Cina pada November tahun lalu. Dalam suratnya, dia mengutarakan kecemasan tentang program anti-ekstremisme Cina yang diterapkan di Xinjiang.

"Saya menulis kepada Cina bersama dengan beberapa pelapor lain tentang hukum 'de-ekstremifikasi' yang mereka laksanakan yang menghasilkan, dengan beberapa laporan, jutaan orang interniran," kata Shaheed.

Dia mengatakan telah beredar banyak kabar bahwa kamp interniran di Xinjiang tak manusiawi. "Ada dugaan kematian dalam tahanan, penganiayaan, penyiksaan fisik serta psikologis, dan kurangnya akses ke perawatan medis," ucapnya.

Di sisi lain, Shaheed menilai hukum yang diimplementasikan Cina di Xinjiang terlalu melebar dan membidik kegiatan yang pada dasarnya dilindungi masyarakat. Dalam konteks ini adalah cara berpikir, hati nurani, dan keyakinan. "Jadi berbagai macam pelanggaran terjadi di komunitas-komunitas ini," ujarnya.

Shaheed mengatakan Cina belum merespons permintaannya terkait kunjungan ke Xinjiang. Dia berharap Beijing mengabulkannya.

Cina telah dituding membangun kamp-kamp interniran di Xinjiang dan menahan lebih dari 1 juta Muslim Uighur di dalamnya. Beijing menyangkal tuduhan tersebut. Mereka menyatakan bangunan-bangunan itu sebagai kamp reedukasi.

Menurut Pemerintah Cina di dalam kamp reedukasi, para Muslim Uighur diajarkan berbagai keterampilan, seperti menjahit dan lainnya. Otoritas Cina mengatakan kehadiran pusat pelatihan kejuruan tersebut penting guna menghapus kemiskinan di Xinjiang. Mereka mengklaim bahwa para peserta telah menandatangani perjanjian untuk menerima pelatihan kejuruan.

Namun banyak pihak meragukan klaim Cina. Hal itu terutama disebabkan keengganan Cina memberi kemudahan akses bagi dunia internasional untuk berkunjung ke Xinjiang.

Credit  republika.co.id

Terdesak, 500 Militan di Benteng Terakhir ISIS Menyerah

Ilustrasi benteng terakhir ISIS di Suriah. (Reuters/Rodi Said)

Jakarta, CB -- Sekitar 500 militan ISIS menyerah kepada Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dalam gempuran di benteng terakhir kelompok tersebut di Suriah pada Selasa (5/3).

Para militan itu termasuk dalam gelombang orang yang melarikan diri dari pertempuran di desa dekat perbatasan Irak itu.

Dalam kicauannya di Twitter, juru bicara SDF, Mustafa Bali, mengatakan bahwa ada 3.500 orang yang telah dievakuasi dari Baghouz di hari Selasa saja.


Adnan Arifin, komandan SDF, mengatakan kepada CNN bahwa secara keseluruhan ada lebih dari 6.000 orang yang melarikan diri atau meningalkan Baghouz dalam 48 jam terakhir.

Sebelum serangan dimulai pada bulan lalu, para pejabat SDF memperkirakan ada sekitar 1.500 warga sipil dan 500 militam ISIS di Baghouz. Namun, ketika serangan itu terjadi, jumlah yang sebenarnya rupanya jauh lebih tinggi.

Komandan SDF mengatakan kepada CNN bahwa ISIS melakukan perlawanan sengit dalam upayanya untuk mempertahankan wilayah terakhir mereka, dengan mengerahkan peluru kendali dan menggunakan jaringan terowongan untuk meluncurkan serangan.

Para militan yang tersisa itu termasuk personel paling tangguh dan berpengalaman. Beberapa dari mereka yang istri dan anak-anak para militan ISIS sebagai tameng agar tak diserang SDF.

Perebutan kembali wilayah Baghouz menandai akhir kontrol ISIS yang atas daerah kekhalifahan mereka di Irak dan Suriah.

Menurut Operation Inherent Resolve (CJTF-OIR), pada puncak kejayaan ISIS, ada 7,7 juta orang diperkirakan hidup di bawah kekuasaan mereka.

Sebuah laporan pusat internasional untuk studi radikalisasi dan kekerasan politik di King's College London mengungkap bahwa pendapatan ISIS menurun dari US$1,9 miliar pada masa kejayaannya tahun 2014 menjadi US$870 tahun 2016.

Komite pemantauan PBB memperkirakan bahwa meski kehilangan wilayah dan pendapatan, anggora ISIS masih berkisar antara 20.000 dan 30.000 orang.

Credit  cnnindonesia.com

Jenderal AS Rekomendasikan Tak Jual Jet Siluman F-35 ke Turki

Pesawat jet tempur siluman F-35 produksi Lockheed Martin, Amerika Serikat. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Seorang jenderal top Amerika Serikat (AS) merekomendasikan agar penjualan pesawat jet tempur siluman F-35 Lockheed Martin kepada Turki tidak dilanjutkan jika Ankara menerima pengiriman sistem rudal S-400 Rusia. Menurut jenderal tersebut, konsekuensi yang harus diterima Ankara adalah tidak memperoleh jet tempur canggih itu karena menggunakan senjata Rusia.

Rekomendasi itu disampaikan Kepala Komando Eropa AS, Jenderal Curtis Scaparrotti, kepada anggota Komite Angkatan Bersenjata Senat pada hari Selasa.

"Saran militer terbaik saya adalah agar kita tidak menindaklanjuti dengan F-35, menerbangkannya atau bekerja dengan sekutu yang bekerja dengan sistem Rusia, terutama sistem pertahanan udara," kata Jenderal Scaparrotti, yang dikutip CNBC, Rabu (6/3/2019).

"Saya berharap mereka (Turki) akan mempertimbangkan kembali keputusan yang satu ini pada S-400," lanjut Scaparrotti. Dia menegaskan bahwa kemungkinan ada konsekuensi potensial, yaitu tidak ada penjualan militer asing di masa depan antara Washington dan Ankara.

Pada 2017, Ankara menandatangani perjanjian dengan Moskow untuk membeli sistem pertahanan rudal S-400. Nilai kesepakatan itu mencapai USD2,5 miliar. Sementara itu, Turki juga telah membantu membiayai program jet tempur termahal di Amerika, F-35 Joint Strike Fighter (JSF).

Ankara ingin menggunakan sistem rudal S-400 Rusia dan jet tempur F-35 Lockheed Martin secara bersamaan. Langkah itu membuat negara-negara NATO resah, terutama AS, karena takut rahasia kelemahan jet tempur siluman itu bisa jatuh ke tangan Rusia.

Sistem rudal S-400 Rusia, yang dilengkapi dengan delapan peluncur dan 32 rudal, mampu menargetkan pesawat tempur siluman seperti pesawat tempur F-35.

Pada bulan September, CNBC dalam laporannya mengatakan bahwa Turki memulai pembangunan situs untuk sistem rudal S-400 Rusia meskipun ada peringatan dari Amerika Serikat untuk tidak membeli platform tersebut. Laporan itu bersumber dari intelijen Amerika.

Menurut sumber yang dikutip CNBC, penilaian intelijen yang diterbitkan pada bulan Agustus disertai dengan citra satelit dari fasilitas peluncuran serta bunker di Turki. Konstruksi baru itu sesuai dengan pola untuk sistem rudal S-400 Rusia. 

Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS telah membahas peluang bagi Ankara untuk membeli sistem pertahanan rudal buatan AS. Pada bulan Desember, departemen itu menyetujui penjualan sistem rudal Patriot buatan Raytheon kepada Ankara senilai USD3,5 miliar.

"Jika Turki mengakuisisi S-400, (negara) itu tidak akan menerima Patriot," kata seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS, yang berbicara dengan syarat anonim, kepada CNBC.

“Kami telah dengan jelas memperingatkan Turki bahwa potensi akuisisi S-400 akan menghasilkan penilaian ulang partisipasi Turki dalam program F-35, dan risiko transfer senjata potensial lainnya di masa depan ke Turki, serta mengarah pada sanksi di bawah undang-undang bernama Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA)," lanjut juru bicara itu.

Ankara sendiri dijadwalkan akan menerima pasokan sistem rudal S-400 akhir tahun ini dari Rusia dan diharapkan bisa menggunakannya pada tahun 2020.



Credit  sindonews.com

Dua Jet Tempur F/A-18 AS Tabrakan di Pangkalan California

Pesawat-pesawat jet tempur F/A-18 Hornet Amerika Serikat saat menjalani pelatihan. Foto/Staff Sgt. Kowshon Ye/Marine Corps

CALIFORNIA - Dua pesawat jet tempur F/A 18 bertabrakan di pangkalan Korps Marinir Amerika Serikat (AS) di California. Insiden ini telah dikonfirmasi juru bicara Sayap Pesawat Marinir ke-3, Letnan Satu Fredric Walker.

Walker mengatakan kepada Marine Times pada hari Selasa bahwa para pilot mengeluarkan diri dari pesawat mereka dan mendarat dengan selamat setelah "insiden udara" atas Pusat Pertempuran Korps Marinir Twentynine Palms di California selatan selama pelatihan pada 28 Februari.

"Tidak ada personel yang terluka," kata Walker, yang dilansir Sputnik, Rabu (6/3/2019).

Kedua pesawat yang terlibat dalam kecelakaan tersebut ditugaskan ke Sayap Pesawat Marinir ke-3. Pejabat militer setempat tidak memberikan rincian tentang kerusakan akibat tabrakan dua jet tempur tersebut.

Namun, kecelakaan itu diklasifikasikan sebagai insiden Kelas A, yang berarti bahwa pesawat tersebut mengalami masalah signifikan yang akan membutuhkan biaya lebih dari USD2 juta untuk memperbaikinya.

Insiden ini adalah kecelakaan penerbangan besar kedua bagi Korps Marinir sepanjang tahun ini. Pada 5 Januari lalu, sebuah pesawat Harrier AV-8B rusak setelah terkena tali pengikat bahan bakar.

Pada awal Desember 2018, kecelakaan mematikan terjadi di lepas pantai Jepang, di mana enam marinir AS tewas setelah pesawat KC-130 bertabrakan dengan F/A-18.

Credit  sindonews.com

AS pertimbangkan sanksi baru untuk Venezuela

Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza memperlihatkan foto sambil berbicara saat pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang situasi di Venezuela di New York, Amerika Serikat, Selasa (26/2/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Shannon Stapleton/cfo

Washington, (CB) - Penasihat keamanan nasional John Bolton pada Selasa mengatakan Amerika Serikat sedang mempertimbangkan sanksi baru untuk Venezuela.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan guna menekan pemerintahan Presiden Nicolas Maduro agar menyerahkan kekuasaan.

"Kami sedang mempertimbangkan sanksi baru, langkah-langkah baru untuk memperkuat cengkeraman kami terhadap sumber keuangan Maduro, guna menghentikan aliran dana yang dibutuhkan oleh rezimnya untuk tetap berkuasa," kata Bolton kepada Fox Business Network yang disiarkan Reuters

Washington menganggap pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai pemimpin Venezuela yang sah dan memberlakukan sanksi pada sektor perminyakan negara Venezuela. Tidak hanya itu, pihaknya juga telah mengumumkan pembekuan aset serta pencekalan perjalanan yang menargetkan pejabat tinggi pemerintah.

Sebelumnya pada Selasa, utusan Washington untuk Venezuela, Elliot Abrams mengatakan penerapan sanksi baru AS terhadap warga negara atau entitas non-AS yang terikat pada pemerintahan Maduro merupakan "kemungkinan yang jelas", meskipun katanya belum ada keputusan untuk mengambil langkah tersebut.

Credit  antaranews.com

Otoritas Pakistan Tangkap 44 Terduga Anggota Kelompok Militan

Pasukan anti-teror saat berlatih penanggulangan terorisme di SMA Elizabeth, Peshawar, Pakistan, 2 Februari 2016. Terdapat informasi intelijen 13 militan Taliban dari Afghanistan merencanakan serangan bunuh diri di sekolah-sekolah Pakistan. REUTERS/Fayaz Aziz

CB, Islamabad – Pemerintah Pakistan mulai menangkap anggota kelompok militan termasuk dari kelompok Jaish-e-Mohammed pasca serangan bom bunuh diri di Kashmir pada pertengahan Februari 2019.

Kementerian Dalam Negeri Pakistan mengatakan otoritas telah menahan 44 orang anggota kelompok militan sebagai langkah untuk meningkatkan tindakan hukum. Ini disebut sebagai bagian dari rencana lama dan bukan untuk merespon kemarahan India, yang menuding Islamabad gagal mengendalikan kelompok militan yang beroperasi di wilayahnya.

Ketegangan Pakistan dan India sempat terjadi pasca serangan bom bunuh diri di Pulwama, Kashmir, yang menewaskan sekitar 40 orang tentara India. Kelompok Jaish-e-Mohammed mengaku bertanggung jawab.

“Kami menginvestigasi mereka dan jika kami mendapatkan bukti mengenai mereka, meraka akan diproses secara hukum. Jika kami tidak mendapatkan bukti apapun, penahanan mereka akan berakhir,” kata Azam Suleman, Menteri Dalam Negeri Pakistan, seperti dilansir Reuters, Selasa, 5 Maret 2019.
Pemerintah Pakistan mendapat tekanan dunia internasional untuk bersikap terhadap kelompok militan JeM, yang mengaku melakukan serangan di Kashmir.
Beberapa anggota keluarga dari pemimpin JeM, Masood Azhar, ikut ditahan dalam operasi penangkapan ini sebagai bagian dari upaya pencegahan. Ini seperti Mufti Abdul Roof dan Hamad Azhar, yang merupakan anak dari Masood. Saat ini, menurut otoritas Paksitan, kondisi Masood sedang tidak sehat.

Pamerintah Pakistan juga memasukkan dua yayasan kemanusiaan bernama Jamaat-ud-Dawa dan Falah-e-Insaniat Foundation ke dalam organisasi terlarang. Kedua yayasan ini terkiat dengan Hafiz Saeed, yang merupakan pendiri organisasi militan Lashkar-e-Taiba, yang melakukan serangan ke Mumbai pada 2008 dan menewaskan 166 orang.
Sebagian nama orang-orang yang ditahan ini tercantum dalam dokumen yang diserahkan India ke Pakistan pasca serangan di Kashmir.

Mengenai ini, seorang pejabat India mengaku skeptis atas penangkapan yang dilakukan pemerintah Pakistan. “Kita telah melihat semua ini sebelumnya selama beberapa dekade. Berapa kali Hafiz Saeed ditahan lalu sengaja dilepas,” kata pejabat ini. “Apakah mereka telah bertindak terhadap kamp pelatihan Jaish?”

Pemerintah Pakistan pimpinan PM Imran Khan, seperti dilansir India Times, sempat meminta informasi dan dokumen dari pemerintah India pascar serangan di Kashmir. Awalnya, India menolak melakukan kerja sama investigasi soal ini. Namun, belakangan India menyerahkan sejumlah dokumen berisi informasi mengenai kelompok JeM ini. 

Credit  tempo.co

Pakistan Kejar Aset dan Rekening Bank Kelompok Jaish-e-Mohammed

Kereta yang mengangkut truk dan senjata artileri tentara India di sebuah stasiun kereta di pinggiran Jammu, India, Kamis, 28 Februari 2019. Dalam serangan bom mobil tersebut, sedikitnya 42 tentara India tewas. REUTERS

CB, Islamabad – Pemerintah Pakistan bakal mengejar aset dan rekening bank milik kelompok militan, yang beroperasi di dalam wilayahnya dan di wilayah Kashmir yang dikuasai.

Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan pemerintah Pakistan bakal membekukan aset dan rekening ini sesuai ketentuan Dewan Keamanan PBB, yang mensyaratkan setiap anggota untuk melakukan tindakan ini terhadap lembaga dan individu yang masuk dalam daftar sanksi.
“Dewan Keamanan PBB memiliki hak untuk mengambil tindakan dan memberi efek atas keputusan yang dibuatnya untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional,” begitu pernyataan dari Kemenlu Pakistan seperti dilansir CNN pada Selasa, 5 Maret 2019.

Pemerintah melakukan ini beberapa pekan setelah kelompok milisi Jaish-e-Mohammed mengklaim bertanggung jawab atas serangan bom bunuh diri di Kashmir, yang menewaskan sekitar 40 orang anggota tentara India.

Serangan ini memicu ketegangan antara Pakistan dan India, yang menuding Islamabad membiarkan kelompok ini beroperasi di wilayahnya. Pakistan sendiri telah menyatakan pembubaran kelompok ini sejak 2001 dan melabelinya sebagai kelompok teroris.
Jet tempur Pakistan, seperti dilansir Reuters, menyasar kamp pelatihan JeM di kawasan perbukitan Kota Balakot, Pakistan, dan mengklaim menewaskan sekitar 300 teroris.

Otoritas Pakistan menyangkal klaim itu namun mengakui jet tempur India menjatuhkan bom di kawasan hutan karena dikejar jet tempur Pakistan. Sebaliknya, Pakistan mengklaim menembak dua jet tempur India MIG-21 Bison sehari kemudian dan menahan salah satu pilot, yang telah  dikembalikan.

PM Pakistan Imran Khan meminta India untuk menjalin komunikasi untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk informasi soal para pelaku. Pemerintah India akhirnya menyerahkan sejumlah dokumen mengenai JeM setelah sebelumnya sempat menolak.

Credit  tempo.co

Ketegangan Berlanjut, Pakistan Hentikan Kapal Selam India

Tentara patroli di sepanjang perbatasan berpagar dengan Pakistan di sektor Ranbir Singh Pura dekat Jammu 26 Februari 2019. [REUTERS / Mukesh Gupta]

CB, Jakarta - Angkatan Laut Pakistan mengklaim telah menghentikan kapal selam Angkatan Laut India agar tidak memasuki perairan Pakistan.
"Angkatan Laut Pakistan menggunakan ketrampilan khusus untuk mencegah kapal selam itu, berhasil mencegahnya memasuki perairan Pakistan," ujar juru bicara Angkatan Laut Pakistan seperti dilansir dari India Today, Selasa, 5 Maret 2019.

"Angkatan Laut Pakistan menggunakan ketrampilan khusus untuk mencegah kapal selam itu, berhasil mencegahnya memasuki perairan Pakistan," ujar juru bicara Angkatan Laut Pakistan seperti dilansir dari India Today, Selasa, 5 Maret 2019.
Angkatan Laut Pakistan juga merilis video yang diklaim kapal selam India dengan rekaman berwarna hitam putih tanpa menunjukkan secara jelas tubuh kapal selam itu. Video diberi tanggal 4 Maret 2019.

"Kapal selam India tidak ditargetkan sejalan dengan kebajikan pemerintah menjaga perdamaian," ujar juru bicara tersebut.Namun juru bicara Angkatan Laut Pakistan itu tidak merinci tentang dimana dan kapan kapal selam India itu terdeteksi.
Peristiwa penghentian kapal selam India memasuki perairan Pakistan merupakan insiden pertama sejak tahun 2016, ketika Pakistan mengusir kapal selam India dari perairan negara itu.
Sumber di pertahanan India menjelaskan kepada TV India Today bahwa mereka sedang memverifikasi video itu.
Peristiwa penghentian kapal selam India ini terjadi di tengah ketegangan antara India dan Pakistan dipicu peristiwa bentrokan bersenjata kedua pasukan di perbatasan Khasmir.

Credit  tempo.co

Panglima Militer AS-Rusia Bertemu Bahas Situasi di Suriah

Ilustrasi pertempuran di Kota Ghouta dalam perang Suriah. (AFP PHOTO / ABDULMONAM EASSA)

Jakarta, CB -- Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, Jenderal Joseph Dunford, dan Kepala Staf Militer Rusia, Jenderal Valery Gerasimov, bertemu di Vienna, Austria, untuk membahas situasi di Suriah, Senin (4/3).

Pertemuan keduanya dilakukan ketika AS masih menempatkan sebagian pasukannya di Suriah setelah menarik mundur sebagian besar pasukannya.

"Kedua pemimpin militer membahas dekonflik koalisi dan operasi Rusia di Suriah. Mereka juga bertukar pandangan tentang keadaan hubungan militer AS-Rusia dan situasi keamanan internasional saat ini di Eropa dan topik-topik utama lainnya," ucap juru bicara Dunford, Kolonel Pat Ryder, melalui pernyataan.


Ryder mengatakan kedua panglima militer "mengakui pentingnya menjaga komunikasi reguler untuk menghindari salah perhitungan."

Selain itu, Ryder menuturkan komunikasi juga diperlukan untuk "mempromosikan transparansi dan antisipasi konflik di daerah-daerah di mana militer kedua negara beroperasi dalam jarak dekat."

Sejak Rusia turun tangan dalam perang sipil Suriah pada 2015 lalu, Moskow dan Washington memang sama-sama saling mengacaukan operasi militer mereka di Timur Tengah.

Dikutip AFP, militer kedua negara juga pernah beberapa kali terlibat pertempuran di Suriah, yang sebagian besar terjadi karena miskomunikasi.

Pertemuan Dunford dan Gerasimov kemarin merupakan yang pertama sejak Juni 2018 lalu. Pertemuan keduanya juga berlangsung ketika ketegangan AS-Rusia meningkat menyusul keputusan Washington menarik diri dari Perjanjian Rudal Nuklir Jarak Menegah (Intermediate-Range Nuclear Force/INF).

Perjanjian itu merupakan perjanjian senjata era Perang Dingin penting yang dibuat guna menghentikan perlombaan senjata antara Rusia-AS saat itu.

Kemarin, Presiden Rusia Vladimir Putin juga telah secara resmi menangguhkan keikutsertaan Rusia dalam perjanjian INF.

Terlepas dari konflik Suriah dan meningkatnya ketegangan bilateral, para pemimpin militer AS dan Rusia tetap membuka jalur komunikasi.

Pada Agustus 2018 lalu, Rusia bahkan mengirim surat rahasia yang kemudian bocor berisikan proposal kerjasama dengan AS untuk memastikan rekonstruksi Suriah dan repatriasi para pengungsi.

Presiden AS, Donald Trump, sudah menyatakan mereka bersama pasukan koalisi Kurdi berhasil merebut seluruh wilayah kekuasaan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Trump pun tetap pada rencananya untuk menarik sebagian besar pasukan mereka di Suriah, dan hanya meninggalkan sebagian kecil perwakilan mereka untuk memantau apakah ISIS menunjukkan tanda-tanda akan kembali. 

Credit  cnnindonesia.com

Eks Laksamana AS Sebut Putin Orang Paling Berbahaya di Planet Ini

Presiden Rusia Vladimir Vladimorvich Putin. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Bekas Kepala Operasi Angkatan Laut Amerika Serikat (AS), Laksamana Mike Mullen, memberikan pandangannya tentang utang nasional Amerika dan alasan mengapa Presiden Rusia Vladimir Putin dia sebut sebagai orang yang paling berbahaya di planet ini.

Dalam wawancara dengan FOX Business, Mullen mengatakan bahwa ancaman rudal baru Presiden Putin terhadap Amerika Serikat harus dianggap sangat serius.

"Saya pikir Presiden Putin adalah orang paling berbahaya di planet ini," katanya pada program Countdown to the Closing Bell, hari Senin, yang dilansir Selasa (5/3/2019).

Putin, pada pekan lalu, memperingatkan bahwa rudal baru Rusia akan diarahkan ke Amerika Serikat jika Washington mengerahkan misilnya di Eropa. Ancaman Putin itu menyusul runtuhnya Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) 1987, sebuah pakta pencegah perang nuklir yang diteken AS dan Uni Soviet.

Pensiunan laksamana AS itu memperingatkan bahaya di sekitar Putin ketika melibatkan senjata nuklir strategisnya di Eropa.

"Mereka yang menghabiskan banyak waktu pada masalah nuklir menggeser jam kiamat kembali ke arah yang salah, lebih dekat ke pukul 12.00 tengah malam ketika ketika selama bertahun-tahun itu telah bergeser, kata Mullen. "Saya pikir Putin sangat serius tentang apa yang dia usulkan untuk dilakukan," ujarnya.

Mullen juga menjadi orang pertama yang mengibarkan bendera peringatan dari sudut pandang militer bahwa utang nasional AS adalah ancaman keamanan. "Utang besar dan meluas adalah ancaman paling signifikan bagi keamanan nasional kita," katanya.

Amerika melakukan kebalikannya dari menabung untuk tahun-tahun emasnya. AS telah secara resmi menghancurkannya melalui plafon utang dan utang nasional negara itu telah meningkat di atas USD22 triliun.

Batas utang ditangguhkan tahun lalu, ketika Undang-Undang Anggaran Bipartisan Tahun 2018 diberlakukan. 

Credit  sindonews.com

Rusia Sebut Infrastruktur Nuklir AS di Eropa Harus Dihancurkan

Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev mengatakan, akan sangat tepat untuk menghancurkan seluruh infrastruktur untuk senjata nuklir AS yang berada di Eropa. Foto/Istimewa

MOSKOW - Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev mengatakan, akan sangat tepat untuk menghancurkan seluruh infrastruktur untuk senjata nuklir Amerika Serikat (AS) yang berada di Eropa.

"Semua orang akan merasa lebih nyaman ketika semua senjata nuklir AS kembali ke wilayah AS, dan infrastruktur di Eropa yang memungkinkan untuk menyimpan, melayani, dan menyebarkan senjata-senjata itu, akan dihilangkan," kata Medvedev, seperti dilansir Tass pada Rabu (6/3).

Medvedev mencatat bahwa ini juga menyangkut latihan militer tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir yang secara rutin diadakan di negara-negara anggota NATO.

"Ini hanya menambah tekanan yang tidak perlu, sebagian besar untuk negara-negara NATO sendiri. AS, bukan Rusia, memutuskan untuk menarik diri dari perjanjian fundamental dalam bidang keamanan global, Perjanjian Pasukan Nuklir Internasional (INF)," ucapnya.

"Inilah sebabnya mengapa presiden Rusia menandatangani, sebagai tindakan timbal balik, sebuah dekrit mengenai penangguhan keanggotaan dalam Perjanjian INF sampai AS menghapuskan pelanggaran mereka sendiri. Kami tidak mengancam siapa pun, dan kami pasti tidak akan menyerang siapa pun atau bertarung dengan siapa pun," kata Medvedev. "Setiap upaya pemerasan nuklir, menurut pendapat kami, memperburuk ketegangan internasional," sambungnya.

Dia lalu menegaskan bahwa Moskow menginginkan perdamaian dan stabilitas di Eropa, dan menjaga dialog dengan negara-negara anggota NATO. "Kami bekerja sama dengan mereka dalam beberapa masalah. Kerja sama kami konstruktif, dan kami mengharapkan pendekatan yang sama dari mitra kami," tambahnya. 

Credit  sindonews.com

Korut Dilaporkan Mulai Aktifkan Lagi Situs Peluncuran Rudal

Ilustrasi. (KCNA/via Reuters)

Jakarta, CB -- Sejumlah badan intelijen Korea Selatan mendeteksi indikasi bahwa Korea Utara berupaya mengaktifkan kembali situs peluncuran rudal yang sempat mereka tutup setelah Kim Jong-un bertemu untuk pertama kalinya dengan Presiden Donald Trump tahun lalu.

Mengutip sejumlah sumber dari Badan Intelijen Nasional Korsel (NIS), Yonhap melaporkan bahwa Korut berupaya mengaktifkan kembali Tongchang-ri tersebut dengan membuka atap dan pintu situs itu.

Sebagaimana dilansir Reuters, Yonhap tak menjabarkan lebih jauh waktu pasti pergerakan ini terdeteksi.

Namun, Korut dilaporkan sudah sempat menutup situs ini setelah bertemu untuk pertama kalinya dengan Trump pada Juni 2018 di Singapura.


Dalam pertemuan itu, Korut dan AS menghasilkan kesepakatan, salah satunya mengenai denuklirisasi di Semenanjung Korea. Namun, definisi denuklirisasi itu masih belum jelas.

Trump dan Kim pun kembali bertemu di Vietnam pada 28 Februari lalu untuk membahas tindak lanjut dari pertemuan pertama mereka. Namun, kedua pemimpin tak menghasilkan kesepakatan apa pun.

Dalam konferensi pers setelah pertemuan di Hanoi tersebut, Trump membeberkan bahwa AS sebenarnya sudah menyiapkan satu dokumen kesepakatan yang dapat ditandatangani usai konferensi tingkat tinggi dengan Kim.

Di akhir pertemuan, Trump memilih untuk tak meneken dokumen apa pun karena tidak mencapai kesepakatan mengenai denuklirisasi.

Menurut Trump, Kim menawarkan menutup sejumlah situs peluncuran rudal dan kompleks nuklir dengan timbal balik AS mencabut sanksi atas Korut.

Sementara itu, Trump ingin Korut melucuti senjata nuklirnya secara keseluruhan, baru AS dapat mencabut sanksi atas negara pimpinan Kim tersebut.

Credit  cnnindonesia.com

Rusia Tolak Akui Korut sebagai Negara Nuklir

Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat (AS), Anatoly Antonov mengatakan, Rusia tidak akan pernah mengakui Korea Utara (Korut) sebagai negara nuklir. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat (AS), Anatoly Antonov mengatakan, Rusia tidak akan pernah mengakui Korea Utara (Korut) sebagai negara nuklir. Dia juga menuturkan, Moskow siap bekerja sama dengan AS untuk mencapai denuklirisasi Semenanjung Korea.

"Kami tidak akan pernah mengakui Korut sebagai negara senjata nuklir. Kami ingin melihat Korut sebagai negara non-nuklir," kata Antonov dalam sambutannya di Stimson Center di Washington DC.

"Rusia juga siap bekerja sama dengan AS dalam masalah Korut," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (5/3).

Seperti diketahui, pertemuan terakhir antara Presiden AS, Donald Trump dan pemimpin Korut, Kim Jong-un mengenai denuklirisasi Semenanjung Korea di Hanoi, Vietnam, berakhir tanpa kesepakatan.

Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton saat melakukan wawancara dengan CBS News menuturkan, pemimpin Kim Jong-un adalah penyebab gagalnya dicapai kesepakatan dalam pertemuan Hanoi. Bolton menuturkan Jong-un tidak siap untuk kesepakatan yang ditawarkan oleh Presiden AS, Donald Trump dalam pertemuan pekan lalu.

"Diskusi ekstensif antara Trump dan Jong-un dan masalah sebenarnya adalah apakah Korut siap untuk menerima apa yang disebut Trump sebagai 'masalah besar', yang sepenuhnya denuklirisasi di bawah definisi yang diberikan presiden kepada Kim Jong-un dan memiliki potensi untuk masa depan ekonomi yang sangat besar atau mencoba dan melakukan sesuatu yang kurang dari apa yang tidak dapat kita terima," kata Bolton.

Credit  sindonews.com

Netanyahu Diminta Bangun Sinagoge di Kompleks Al-Aqsha

Kompleks Masjid Al Aqsha.

Foto: AP

Sejak bulan lalu, ketegangan telah meliputi kompleks Masjid Al Aqsha.

CB, TEL AVIV -- Aktivis sayap kanan Israel meminta pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membangun sebuah sinagoge di kompleks Masjid Al- Aqsha. Menurut mereka kehadiran sinagoge diperlukan untuk kegiatan ibadah kaum Yahudi.

Harian The Jerusalem Post pada Selasa (5/3) melaporkan, para aktivis sayap kanan Israel mendesak Netanyahu merealisasikan keinginan mereka. Namun, Jurusalem Post tak menyebutkan nama-nama aktivis tersebut.

Sejak bulan lalu, ketegangan telah meliputi kompleks Masjid Al Aqsha. Hal itu terjadi setelah pasukan keamanan Israel menutup semua gerbang menuju situs suci ketiga umat Islam itu pada 18 Februari.

Tak hanya menutup akses, pasukan Israel bahkan sempat menyerang sejumlah Muslim yang sedang menunaikan shalat di masjid tersebut. Kejadian itu dikecam oleh Palestina. Namun, otoritas Israel tak memberi keterangan resmi tentang alasan di balik tindakannya.

Itu bukan pertama kalinya Israel menutup akses menuju Masjid Al-Aqsha. Tahun lalu Israel tercatat beberapa kali melakukan hal yang sama dengan dalih keamanan.

Pada Juli 2017, Israel bahkan sempat memasang detektor logam di gerbang menuju kompleks Al-Aqsha. Hal itu dilakukan setelah terjadi aksi penikaman oleh tiga warga Palestina terhadap dua personel polisi Israel hingga tewas. Ketiga warga Palestina itu pun akhirnya meninggal setelah ditembak pasukan Israel.

Pemasangan detektor logam di Masjid Al-Aqsha diprotes keras oleh warga Palestina. Mereka menilai tindakan Israel itu jelas telah mengintervensi kegiatan ibadah umat Muslim.


Mereka pun menolak memasuki Masjid Al-Aqsha. Sebagai bentuk perlawanan terhadap Israel, umat Muslim di sana melaksanakan shalat di luar kompleks Al-Aqsha.

Namun pada akhirnya bentrokan tetap tak terelakkan. Sebanyak empat warga Palestina tewas dan puluhan lainnya luka-luka akibat diserang pasukan Israel saat berdemo memprotes pengoperasian detektor logam di Masjid Al-Aqsha.

Credit  republika.co.id

Palestina Apresiasi Sikap Uni Eropa untuk Yerusalem

Rambu jalan kedutaan besar AS di Yerusalem

Foto: Jerusalem Municipality via AP

Palestina memperingatkan salah satu negara Uni Eropa untuk buka kantor di Yerusalem.

CB, RAMALLAH -- Otoritas Palestina berterima kasih kepada Uni Eropa karena tetap memandang Yerusalem sebagai wilayah yang diduduki. Hal itu dinilai sejalan dengan hukum dan resolusi internasional.

"Negara Palestina ingin menyampaikan rasa terima kasihnya terhadap sikap Eropa yang sejalan dengan resolusi internasional dan berkontribusi pada stabilitas serta perdamaian di kawasan tersebut," kata Kementerian Luar Negeri Palestina dalam sebuah pernyataan pada Selasa (5/3).

Namun, Palestina memperingatkan salah satu negara Uni Eropa, yakni Hungaria, yang hendak membuka kantor komersial di Yerusalem dengan status diplomatik. Hal itu jelas melanggar konsensus Eropa dan resolusi internasional, khususnya resolusi Dewan Keamanan 478.

Sebelumnya juru bicara Uni Eropa di Yerusalem Shadi Othman mengatakan Uni Eropa menganggap Yerusalem sebagai wilayah yang diduduki Israel. Ia menyebut terdapat konsensus di antara negara-negara Eropa untuk tidak memindahkan kantor diplomatiknya ke kota tersebut.

Yerusalem diduduki Israel pasca-Perang Enam Hari pada 1967. Sebelumnya kota itu berada di bawah kekuasaan Yordania. Kendati telah dianggap ilegal, Israel enggan melepaskan kekuasaannya atas Yerusalem.

Ia juga menolak membagi-bagi wilayah Yerusalem. Hal tersebut dinilai menjadi penghambat utama tercapainya perdamaian antara Palestina dan Israel. Sebab, Palestina menginginkan Yerusalem Timur menjadi ibu kota masa depan negara mereka.

Credit  republika.co.id

Trump Perpanjang Sanksi Untuk Zimbabwe

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memperpanjang sanksi terhadap Zimbabwe selama satu tahun. Penyebabnya adalah rezim negara itu dianggap belum demokratis dan masih mengekang kebebasan pers.

"Tindakan dan kebijakan orang-orang ini terus menimbulkan ancaman yang tidak biasa dan luar biasa terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat," kata Trump saat pengumuman perpanjangan sanksi, seperti dilansir Reuters, Selasa (5/3).

Salah satu petinggi pemerintahan Trump mengatakan sanksi akan terus diberlakukan sampai Presiden Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, mengubah undang-undang yang membatasi kebebasan media dan aksi demonstrasi.

Perpanjangan itu tetap dilaksanakan meskipun para pemimpin Afrika, termasuk Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, meminta agar sanksi tersebut dicabut. Dia berharap AS memberi negara itu kesempatan untuk memulihkan negaranya dari krisis ekonomi.


Mnangagwa dilantik sebagai presiden baru Zimbabwe pada 26 Agustus 2018 yang lalu setelah mahkamah konstitusi mengesahkan kemenangannya dalam pemilihan presiden 30 Juli 2018.

Mnangagwa sebelumnya telah menyerukan pencabutan sanksi AS terhadap para pejabat dari partai yang berkuasa, Zanu-PF, tokoh tokoh militer terkenal dan beberapa perusahaan pemilik pemerintah. Mereka dijatuhi sanksi pada masa pemerintahan Robert Mugabe karena disebut melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut petinggi AS, ada 141 entitas dan individu Zimbabwe termasuk Mnangagwa dan mantan presiden Robert Mugabe yang saat ini berada di bawah sanksi AS.

Duta Besar AS untuk Zimbabwe, Brian Nichols, menekankan pemerintahnya hanya menargetkan sanksi pada beberapa individu dan entitas Zimbabwe, tetapi tidak untuk seluruh negara. Ia juga menambahkan bahwa bisnis AS tidak dibatasi untuk berinvestasi atau melakukan bisnis di Zimbabwe.

Credit  cnnindonesia.com

Bomber B-52 AS Terbang di Pulau Sengketa Laut China Selatan

Pesawat pembom strategis B-52 Stratofortress Amerika Serikat (AS) dengan amunisi-amunisinya. Foto/Tech Sgt. Robert Horstman/US Air Force

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) telah menerbangkan dua pesawat pembom (bomber) B-52 di atas pulau-pulau yang disengketakan di Laut China Selatan dan sekitar Jepang. Misi pada 4 Maret 2019 ini telah dikonfirmasi Angkatan Udara Pasifik AS, Rabu (6/2/2019).

Sebelum ini, pesawat B-52 Amerika pernah terbang di sekitar Laut China Selatan pada 20 November 2018.

"Dua pembom B-52H Stratofortress lepas landas dari Pangkalan Angkatan Udara Andersen, Guam, dan berpartisipasi dalam misi pelatihan rutin, 4 Maret 2019," bunyi pernyataan Angkatan Udara Pasifik AS.

"Satu pembom melakukan pelatihan di sekitar Laut China Selatan sebelum kembali ke Guam, sementara yang lain melakukan pelatihan di sekitar Jepang berkoordinasi dengan Angkatan Laut AS dan bersama rekan-rekan Angkatan Udara Jepang sebelum kembali ke Guam," lanjut pernyataan tersebut, seperti dikutip ABC.

Pesawat B-52 yang terlibat dalam misi tersebut adalah bagian dari Kehadiran Bomber Berkelanjutan(CBP) Angkatan Udara AS yang berpusat di Guam. Sejak 2004, AS telah merotasi pembom jarak jauh B-1, B-52, dan B-2 dari Pangkalan Angkatan Udara Andersen di Guam untuk melakukan misi pelatihan di Asia.

Mirip seperti operasi kebebasan navigasi Angkatan Laut AS yang melibatkan kapal-kapal perang berlayar melewati dua rantai pulau yang disengketakan yang diklaim oleh China di Laut China Selatan, misi Angkatan Udara AS juga dimaksudkan untuk menyatakan bahwa wilayah itu merupakan wilayah udara internasional.

Di Laut China Selatan, Beijing mengklaim Kepulauan Paracel serta tujuh pulau reklamasi yang masuk dalam rantai Kepulauan Spratly. Beijing telah melakukan militerisasi dan mengklaim kedaulatan atas perairan dan wilayah udara di sekitar pulau-pulau sengketa tersebut.

Pemerintah maupun militer China yang biasanya bereaksi keras terhadap misi kapal perang maupun pesawat tempur Amerika Serikat di Laut China Selatan hingga kini belum berkomentar terkait manuver pesawat pembom B-52. 

Credit  sindonews.com

Sabah Minta Royalti Minyak ke Pemerintah Pusat Malaysia

Sabah salah satu kesultanan dibawah federasi Malaysia

Foto: Googlemap

Sabah meminta royalti minyak sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Malaysia 1963.

CB, KUALA LUMPUR -- Pemerintah Negara Bagian Sabah meminta royalti minyak kepada Pemerintah Federal atau Pemerintah Persekutuan Malaysia sebagaimana tertuang  dalam Perjanjian Malaysia 1963.

Mantan Menteri Luar Negeri Malaysia yang juga anggota parlemen Daerah Pemilihan Kimanis Sabah Datuk Seri Panglima Anifah Haji Aman mengemukakan hal itu kepada media di Kuala Lumpur, Selasa (5/3) usai bertemu Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad.

 "Saya telah mengadakan pertemuan dan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad di kediamannya di The Mines," katanya.

Ia menegaskan intisari utama perbincangan dirinya dengan Perdana Menteri Mahathir Mohamad berkenaan dengan Perjanjian Malaysia 1963. Termasuk soal persetujuan Pemerintah Persekutuan untuk mengembalikan status Sabah menurut Perjanjian Malaysia 1963 (MA63) yang menjadi asas pendirian Malaysia.


"Secara konsisten saya menyatakan bahwa Pemerintah Persekutuan seharusnya melaksanakan apa yang telah dijanjikan termasuk mengembalikan hak-hak negeri Sabah di antaranya pembayaran royalti minyak atau petroleum," katanya .

Anifah juga menyatakan kepada Perdana Menteri Mahathir Mohamad bahwa ia tidak menghalangi sekiranya Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) pimpinan Mahathir Mohamad ingin melebarkan sayapnya ke negeri Sabah. Karena hal tersebut sesuai dengan norma demokrasi.

"Saya akan tetap mendukung Perdana Menteri Mahathir dan pemerintah selama pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 dilaksanakan," katanya.

Anifah menyampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Mahathir karena telah menerima baik segala usul yang dia utarakan kepadanya.

Credit  republika.co.id

Tekan Maduro, Guaido Ancam Lumpuhkan Sektor Publik Venezuela

Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, mengancam akan melumpuhkan sektor publik untuk menekan Presiden Nicolas Maduro agar mundur. (Reuters/Carlos Garcia Rawlins)

Jakarta, CB -- Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, mengancam akan melumpuhkan sektor publik untuk menekan Presiden Nicolas Maduro agar mundur.

Untuk mewujudkan ancamannya ini, Guaido bertemu dengan serikat pekerja sektor publik Venezuela pada Selasa (5/3). Ia mengajak para pekerja untuk mengadakan mogok massal.

"Pekerja sektor publik secara praktis sudah kehilangan hak-haknya. Kami tak punya pilihan lagi selain menyerukan mogok massal," ujar Guaido sebagaimana dikutip AFP.


Menurut Guaido, usulan ini datang langsung dari serikat pekerja yang sudah merasa muak dengan kepemimpinan Maduro.

"Ini adalah usulan para pekerja. Mereka tak mau lagi bekerja sama dengan rezim," tutur Guaido.

Para pemimpin serikat pekerja dari perusahaan telekomunikasi negara, Cantv; perusahaan listrik Venezuela, Corpoelec; dan kementerian luar negeri mengatakan kepada Reuters bahwa mereka akan ikut serta dalam aksi mogok tersebut.

Namun, Guaido tak menjabarkan lebih lanjut kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan dengan serikat pekerja tersebut, termasuk detail rencana aksi mogok.

Sebelumnya, Guaido juga mengajak masyarakat Venezuela turun ke jalan pada akhir pekan mendaatang untuk mendesak Maduro mundur.

Ketidakpercayaan rakyat terhadap Maduro mulai mencuat sejak Venezuela mengalami hiperinflasi beberapa tahun lalu. Amarah warga memuncak pada Januari lalu, ketika Maduro dilantik setelah menang pemilu yang dianggap tidak sah.

Warga pun menggelar unjuk rasa besar-besaran. Di tengah kisruh tersebut, Guaido selaku pemimpin parlemen, Majelis Nasional, mendeklarasikan diri sebagai presiden interim. Ia mendapatkan dukungan dari setidaknya 50 negara, termasuk Amerika Serikat.

Credit  cnnindonesia.com

Sebulan, 76 Ribu Imigran Ilegal Coba Terobos Perbatasan AS

Jumlah imigran ilegal yang mencoba menerobos perbatasan AS pada Februari dilaporkan mencapai 76 ribu orang, angka bulanan tertinggi dalam beberapa tahun. (Reuters/Jorge Duenes)

Jakarta, CB -- Jumlah imigran ilegal yang mencoba menerobos perbatasan Amerika Serikat pada Februari dilaporkan mencapai 76 ribu orang, angka penerobosan bulanan tertinggi dalam beberapa tahun belakangan.

Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) melaporkan bahwa total 76.103 orang ditahan di perbatasan dengan Meksiko karena berupaya menerobos.

Angka ini melonjak dari tiga bulan sebelumnya yang rata-ratanya hanya mencapai 61 ribu. Aparat tak menduga peningkatan ini karena biasanya angka penerobosan di awal tahun kecil mengingat cuaca yang dingin.


Komisioner CBP, Kevin McAleenan, mengatakan bahwa angka ini juga melonjak dua kali lipat dari Februari 2018 dan 3,2 kali lebih tinggi dari bulan yang sama tahun 2017.

"Kami sedang mengalami krisis kemanusiaan dan kemanusiaan nasional di sepanjang perbatasan barat daya," ujar McAleenan seperti dikutip AFP.

Melanjutkan pernyataannya, ia berkata, "Peningkatan jumlah keluarga dan anak yang datang ke perbatasan meningkat pesat ini menimbulkan ancaman unik bagi operasi dan fasilitas kami."

Peningkatan pesat penerobosan ini justru membuat sejumlah pakar mempertanyakan taktik Trump yang selama ini menggembar-gemborkan pendekatan keras untuk memberantas imigran ilegal.

Salah satu upaya Trump yang menjadi sorotan belakangan ini adalah permintaan biaya US$5,7 miliar atau setara Rp80,5 triliun untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko.

Permintaan ini sempat membuat pemerintahan AS tutup selama lebih dari satu bulan karena dua kubu di Kongres tak menyepakati rancangan anggaran tahunan.

Partai Republik ingin memenuhi permintaan Trump, sementara kubu Demokrat menganggap dana itu terlalu tinggi karena sebenarnya AS sudah punya pagar pembatas, hanya perlu diperbaiki.

Untuk menghindari penutupan pemerintahan lebih lanjut, kedua kubu sepakat mengucurkan anggaran US$1,375 miliar untuk pembangunan tembok tersebut.

Kecewa, Trump akhirnya mendeklarasikan situasi darurat nasional. Dengan deklarasi ini, pemerintah dapat memanfaatkan anggaran militer dan dana negara lainnya untuk membangun tembok pembatas di perbatasan dengan Meksiko yang situasinya dianggap sudah mendesak.

Credit  cnnindonesia.com