CUPUMA

Selasa, 19 Februari 2019

Abe Tolak Bicara Soal Nominasi Nobel Perdamaian Trump

TOKYO - Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe menolak untuk mengkonfirmasi apakah dia telah menominasikan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk hadiah Nobel Perdamaian musim gugur lalu.

Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih pekan lalu mengatakan, pemimpin Jepang telah memberinya salinan paling indah dari surat nominasi lima halaman. Pernyataan Trump ini membuat Abe mendapat kritikan keras di Jepang.

Berbicara saat melakukan tanya jawab di Parlemen Jepang, Abe ditanya oleh Yuichiro Tamaki, anggota Parlemen dari Partai Demokrat untuk Rakyat mengenai apakah benar dia telah mencalonkan Trump untuk Nobel Perdamaian. Abe mengatakan, dia tidak akan menjawab hal itu.

"Mengingat kebijakan komite Nobel untuk tidak mengungkapkan rekomendasi dan nominasi selama 50 tahun, saya menolak berkomentar," kata Abe dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Jazeera pada Senin (18/2).

Abe kemudian memuji Trump dengan menuturkan pemimpin AS itu telah berbuat banyak untuk menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara (Korut). "Dia telah dengan tegas menanggapi penyelesaian masalah nuklir dan rudal Korut dan tahun lalu dia mengadakan pembicaraan bersejarah antara KTT AS-Korut," ucapnya.

Dia menambahkan bahwa Trump juga telah menyampaikan kekhawatirannya kepada pemimpin Korut, Kim Jong Un Jepang tentang penculikan warga Jepang oleh Korut di masa lalu, dengan mengatakan Trump dan seluruh tim Gedung Putih juga secara aktif bekerja sama dalam menyelesaikan masalah ini.

Credit sindonews.com

Nobel Perdamaian: PM Jepang Nominasikan Trump Atas Permintaan AS

TOKYO - Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menominasikan Presiden Donald Trump untuk hadiah Nobel Perdamaian musim gugur lalu setelah menerima permintaan dari pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk melakukannya. Begitu laporan yang diturunkan oleh surat kabar Jepang, Asahi.

Laporan tersebut menyusul klaim Trump bahwa Abe telah menominasikaannya untuk Hadiah Nobel Perdamaian karena membuka pembicaraan dan mengurangi ketegangan dengan Korea Utara (Korut).

Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump mengatakan pemimpin Jepang telah memberinya salinan paling indah dari surat nominasi lima halaman.

"Pemerintah AS telah menyuarakan kepada Abe mengenai nominasi Hadiah Nobel Perdamaian setelah KTT Trump pada Juni tahun lalu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, pertemuan pertama antara seorang pemimpin Korea Utara dan seorang presiden AS," tulis Asahi, mengutip seorang sumber pemerintah Jepang yang tidak disebutkan namanya seperti dilansir dari Reuters, Miggu (17/2/2019).

Seorang jurubicara Kementerian Luar Negeri Jepang di Tokyo mengatakan, kementerian menyadari pernyataan Trump, tetapi akan menahan diri untuk tidak mengomentari interaksi antara kedua pemimpin.

Gedung Putih tidak memiliki komentar langsung ketika dihubungi.

Situs web Yayasan Nobel mengatakan bahwa nominasi untuk Hadiah Nobel Perdamaian dapat diajukan oleh siapa saja yang memenuhi kriteria nominasi, yang mencakup para kepala negara saat ini. Di bawah aturan yayasan, nama dan informasi lain tentang nominasi yang gagal tidak dapat diungkapkan selama 50 tahun.

Credit sindonews.com

Trump Klaim Dicalonkan Shinzo Abe Untuk Nobel Perdamaian

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (REUTERS/Rick Wilking)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengklaim Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, mengajukannya sebagai calon penerima Nobel Perdamaian. Namun, Abe dan juru bicara pemerintah Negeri Sakura buru-buru membantahnya.

"Sesuai dengan kebijakan Komite Nobel untuk tidak mengungkap siapa yang mengajukan dan calon penerima selama 50 tahun, saya menolak berkomentar," kata Abe di hadapan parlemen, seperti dilansir Associated Press, Senin (18/2).

Parlemen Jepang memanggil Abe untuk bertanya soal kabar pencalonan Trump sebagai salah satu penerima Nobel Perdamaian. Klaim Trump yang menyatakan Abe mencalonkannya sebagai salah satu penerima Nobel Perdamaian disampaikan pada Jumat pekan lalu.

Trump bahkan menyatakan Abe memberikan salinan surat yang ditujukan kepada Komite Nobel, yang berisi uraian pencalonannya sebagai penerima penghargaan bergengsi itu.

Di dalam rapat badan anggaran majelis rendah parlemen, Abe berkali-kali memuji sikap dan kebijakan Trump. Utamanya soal mencari jalan keluar ketegangan di Semenanjung Korea dan meluluhkan sikap Korea Utara.

"Presiden Trump sangat tanggap dalam menyelesaikan kemelut nuklir dan peluru kendali Korea Utara, dan menggelar pertemuan tingkat tinggi antara AS dan Korea Utara. Saya sangat memuji kepemimpinan Presiden Trump," kata Abe.

Abe menyatakan Trump juga membantu dengan menyampaikan keluhan Jepang soal penculikan warga negara mereka oleh Korea Utara. Menurut dia, Trump membantu memecahkan masalah itu.

Juru bicara pemerintah Jepang, Yoshihide Suga, senada dengan Abe menyatakan mereka sangat menghargai upaya Trump untuk melucuti senjata nuklir Korea Utara.

Tenggat untuk mengajukan calon penerima Nobel Perdamaian berakhir pada 31 Januari lalu. Menurut data yang tercantum di dalam situs Komite Nobel, mereka menerima pendaftaran 304 kelompok dan orang untuk mendapatkan penghargaan itu tahun ini. Mereka terdiri dari 219 orang dan 85 lembaga.

Sikap Abe nampak lazim karena Jepang dan AS melakukan kerja sama pertahanan. Keduanya merupakan sekutu dekat selepas Perang Dunia II. Abe juga pemimpin negara yang bertemu selepas Trump menang dalam pemilihan presiden 2016 silam.

Credit cnnindonesia.com

Penasihat Trump Yakin Tembok Meksiko Rampung Sebelum Pemilu

Penasihat senior Presiden Donald Trump, Stephen Miller, menargetkan pembangunan tembok Meksiko rampung sebelum pemilihan umum pada 2020 mendatang. (Reuters/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Penasihat senior Presiden Donald Trump, Stephen Miller, menargetkan pembangunan tembok di sepanjang perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko rampung sebelum pemilihan umum pada 2020 mendatang.

"Kalian akan melihat ratusan kilometer (tembok) bahkan mungkin beberapa ratus kilometer" pada September 2020, dua bulan sebelum pemilu, demikian pernyataan Miller dalam sebuah wawancara dengan Fox News pada Minggu (17/2).

Miller menerangkan bahwa target itu sangat mungkin tercapai karena pekan lalu Trump sudah mengumumkan deklarasi darurat nasional di perbatasan dengan Meksiko.

Deklarasi tersebut membenarkan pemanfaatan anggaran militer dan dana lainnya untuk membangun tembok pembatas.

Rencana deklarasi itu diumumkan Trump setelah kecewa karena melihat draf kesepakatan anggaran antara dua kubu di Kongres untuk membiayai tembok perbatasan ini.

Draf itu hanya menyediakan US$1,375 miliar untuk tembok perbatasan, jauh dari jumlah yang diminta Trump, yakni US$5,7 miliar atau setara dengan Rp80,5 triliun.

Menggemakan argumen Trump, Miller mengatakan bahwa perbatasan yang tidak aman memungkinkan narkoba dan penjahat untuk masuk ke negara itu. Dia menolak data pemerintah yang menunjukkan bahwa imigran ilegal telah menurun.

"Anda tidak bisa memiliki area perbatasan yang tidak terkontrol dan tidak aman di mana orang dapat masuk dengan bebas tanpa terdeteksi," katanya.

Meski demikian, pembangunan tembok ini diperkirakan bakal langsung dihalangi oleh tantangan hukum dari berbagai pihak.

Xavier Becerra, jaksa agung California, mengatakan kepada ABC bahwa wilayahnya akan mengajukan gugatan terhadap proyek itu "dengan pasti, dan dalam waktu dekat."

Dia mengatakan California dan negara bagian lain memiliki kedudukan hukum dalam kasus ini karena mereka berisiko kehilangan uang yang sebenarnya bisa dipakai untuk proyek militer, bantuan bencana, dan keperluan lainnya.

Anggota Demokrat yang lain, Senator Tammy Duckworth dari Illinois, mengatakan dia pikir Kongres dapat mengeluarkan resolusi untuk memblokir tindakan Trump. Namun, mereka kemungkinan akan kalah suara menghadapi hak veto Trump.

Miller memperkirakan Trump akan menjatuhkan veto, dengan mengatakan, "Dia akan melindungi deklarasi darurat nasionalnya, dijamin."

Beberapa senator dari partai tempat Trump bernaung sendiri, Republik, juga mengecam deklarasi darurat nasional tersebut. Menurut mereka, hal itu dapat menjadi preseden berbahaya dan sama dengan melampaui batas wewenang eksekutif.

Seorang politikus Partai Republik terkemuka, William Weld, bahkan menganggap pencalonan Trump dalam pemilu 2020 sebagai lelucon.

Dalam wawancara dengan ABC, Minggu (17/2), Weld mengatakan warga AS tidak akan tahan enam tahun lagi dengan seorang presiden yang "ingin memecah belah negara" dan "ceroboh".

Dia mengatakan deklarasi darurat itu adalah contoh ketika Trump mencoba "membuat dirinya tampak sangat diperlukan," padahal "Dia sama sekali tidak diperlukan."

Credit cnnindonesia.com

Senin, 18 Februari 2019

Burevestnik 9M730, Rudal Jelajah Nuklir Rusia yang Tak Bisa Dicegat

MOSKOW - Rudal jelajah nuklir baru Rusia, Burevestnik 9M730, telah memasuki tahap akhir pengembangan menyusul laporan uji coba yang berhasil. Para pejabat Moskow mengatakan Burevestnik (Storm Petrel) akan memiliki jangkauan yang tidak terbatas dan tidak bisa dicegat oleh sistem pertahanan musuh.

Media setempat, Russia Today, pada hari Minggu (17/2/2019), mengutip sumber militer melaporkan unit tenaga nuklir rudal itu berhasil diuji kembali pada Januari lalu.

"Tahap penting pengujian ini menegaskan bahwa reaktor memungkinkan rudal untuk melakukan perjalanan ke jangkauan yang tidak terbatas," kata sumber militer tersebut. Media tersebut menjuluki Burevestnik 9M730 sebagai "Tomahawk-nya Rusia".

Militer Rusia tidak secara resmi mengonfirmasi laporan tersebut. Belum jelas di mana dan kapan tes terakhir misil Burevestnik 9M730 dilakukan.

Namun, video yang dirilis oleh tim pengembangan rudal Rusia sebelumnya menunjukkan bagaimana para insinyur, berpakaian serba putih dan mengenakan topeng keselamatan, dengan hati-hati memeriksa prototipe di lokasi yang tidak diungkapkan. Senjata itu sendiri sebagian tertutup.

Konsep senjata yang ambisius ini diresmikan oleh Presiden Vladimir Putin selama pidato kenegaraannya Maret tahun lalu. Burevestnik 9M730—oleh NATO dinamai SSC-X-9 Skyfall—dirancang sebagai rudal jelajah antarbenua bertenaga nuklir dan berhulu ledak nuklir yang mampu melakukan jangkauan tak terbatas. Misil itu bahkan diklaim dapat mengelilingi dunia selama berhari-hari, jika diperlukan.

Militer mengatakan bahwa kemampuannya untuk melintasi hampir semua jarak akan digabungkan dengan kemampuan manuver tanpa batas yang sama mengejutkannya. Ini akan membuat rudal sangat sulit untuk dicegat saat menembus sistem pertahanan musuh.

"Jika senjata itu berstatus operasional penuh, Moskow akan dapat meluncurkan rudal Burevestnik 9M730 dari daratan Asia, memprogramnya untuk melintasi Pasifik, mengelilingi Amerika Selatan, dan menembus wilayah udara AS dari Teluk Meksiko," tulis Popular Mechanics, dalam ulasannya.

Pekan lalu, media yang berbasis di Washington DC, The Diplomat, melaporkan bahwa rudal itu melewati tes yang sebagian besar berhasil pada 29 Januari di sebuah situs di Rusia selatan. Laporan itu, yang mengutip sumber-sumber pemerintah AS, mencatat bahwa tidak ada negara hingga saat ini yang telah menggunakan rudal jelajah bertenaga nuklir karena tantangan teknik dan masalah keamanan.

Dari segi tujuan, misil Burevestnik 9M730 memang mirip dengan rudal jelajah jarak jauh Tomahawk Angkatan Laut AS, kecuali bahwa jangkauan maksimumnya terbatas hingga 2.500 km (1.550 mil).

Proyek "saudara" dari rudal Rusia, drone selam Poseidon bertenaga nuklir juga akan menjalani uji coba di laut pada musim panas ini. Proyek ini dilaporkan mengalami pengujian unit tenaga nuklir yang juga berhasil. Laporan sebelumnya menunjukkan bahwa drone, yang digambarkan sebagai torpedo berkemampuan nuklir besar, akan dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan hingga 200km/jam (125 mph) dan menyelam sejauh 1 km.

Credit sindonews.com

Terungkap, Jet Siluman F-35B Lightning II Tak Bisa Tangani Petir

WASHINGTON - Pesawat jet tempur siluman F-35 Joint Strike Fighter (JSF) memang dinamai "Lightning II" sebagai penghormatan kepada dua pesawat Lockheed Martin era Perang Dunia II. Namun, satu variannya yakni F-35B, ternyata tidak bisa menangani masalah petir.

Mengutip National Interest, Senin (18/2/2019), pada awal Agustus lalu Korps Marinir Amerika Serikat (AS) mengajukan permohonan untuk penangkal petir portabel guna menarik sambaran petir dari pesawat F-35B yang saat ini diparkir di Stasiun Udara Korps Marinir Iwakuni di Jepang.

"Karena F-35 sebagai pesawat jenis komposit tidak memberikan perlindungan petir pasif yang melekat, penangkal petir yang diminta diperlukan untuk mengerahkan pesawat ke lapangan udara, ekspedisi apa pun untuk mendukung operasi tempur atau latihan yang tidak mendukung semua persyaratan perlindungan petir untuk F-35B," bunyi dokumen Korps Marinir.

Menurut penilaian intensif tahunan Pentagon terhadap program F-35, yang dilakukan oleh Kantor Direktur Uji dan Evaluasi Operasional dan diterbitkan pada bulan Januari, Lockheed Martin saat ini sedang menguji kemampuan proteksi petir baru yang dirancang untuk secara tepat melindungi Autonomic Logistics Information System (ALIS) dari sambaran petir yang tiba-tiba.

The War Zone, yang pertama kali mengidentifikasi permohonan Korps Marinir minggu lalu, memiliki rincian penangkal petir khusus untuk menjaga ALIS aman dari guncangan luar. Tetapi yang lebih penting, The War Zone mencatat bahwa sistem bahan bakar F-35 memiliki risiko unik, yaitu kebakaran.

"Dikombinasikan dengan kurangnya proteksi petir yang melekat pada pesawat, sulit dan rumit untuk membuat sistem bahan bakar 'lembam' begitu pesawat berada di darat," tulis The War Zone dalam ulasannya.

"Ini artinya ada potensi yang berbeda untuk penumpukan uap oksigen dan bahan bakar di dalam tangki bahan bakar yang bisa berbahaya dengan sendirinya. Jika sambaran petir mengenai pesawat yang tidak inert di tanah, akan ada risiko yang meningkat bahwa itu akan memicu ledakan atau menyebabkan kebakaran," lanjut ulasan tersebut.

Masalah ini bukan hal baru. Menurut laporan Pentagon 2012, pengujian sistem inerting tangki bahan bakar satu dekade lalu mengidentifikasi kekurangan dalam mempertahankan tingkat oksigen tangki bahan bakar yang lebih rendah untuk mencegah ledakan tangki bahan bakar. "Kekurangan yang membutuhkan tingkat perlindungan dari ancaman dan dari ledakan tangki bahan bakar diinduksi oleh petir," bunyi laporan Pentagon.

Pangkalan Udara Korps Marinir Skuadron Serangan Tempur Laut 121 Iwakuni (VMFA-121) menjadi pangkalan militer AS pertama yang mengoperasikan F-35 tahun lalu.

Credit sindonews.com

Kiribati, Negara yang Terancam Tenggelam dan Hilang dari Peta

TARAWA - Kiribati yang titik tertingginya hanya dua meter di atas permukaan laut terancam tenggelam dan hilang dari peta dunia akibat pemanasan global. Kiribati dapat menjadi negara pertama yang seluruh warganya direlokasi jika negara itu sepenuhnya tenggelam.

Negara di Pasifik yang memiliki 32 pulau itu diprediksi hilang tenggelam di laut dalam 50 tahun mendatang. Prediksi itu dapat lebih cepat jika pemanasan global terjadi lebih cepat dibandingkan perkiraan para pakar.

Pemanasan global mengakibatkan naiknya ketinggian permukaan laut dan Kiribati menjadi salah satu negara yang paling merasakan dampak terburuk dari kondisi itu. Negara yang dihuni sekitar 110.000 orang itu populasinya terus bertambah sejak merdeka dari Inggris pada akhir 1970-an.

Dengan lahan yang terbatas untuk pertanian, populasi di sana sangat tergantung pada produk impor dan sebagian besar berupa masakan siap saji. Kini kondisi Kiribati semakin merasakan ancaman dari pemanasan global yang memicu kenaikan ketinggian permukaan laut.

“Komunitas di pulau terluar telah terkena dampak, kita memiliki satu desa yang tela hhilang, kita memiliki sejumlah komunitas yang air laut telah masuk dalam cadangan air tanah dan sekarang mempengaruhi tanaman pangan,” ungkap mantan Presiden Kiribati Anote Tong yang kini terus mendorong kesadaran publik dan pemerintah tentang ancaman tenggelamnya negara itu.

“Itu terjadi di pulau-pulau lain, itu bukan kejadian terpisah, penggenangan serius telah terjadi. Itu kenyataan yang kita hadapi, baik itu karena perubahan iklim atau tidak,” tutur Tong, dilansir BBC.

Pulau Tarawa menjadi pulau utama yang paling banyak dihuni warga Kiribati. Pulau Abaiang yang populasinya lebih sedikit, menjadi lokasi hilangnya satu desa yang sudah tenggelam di bawah laut. Pulau Abaiang memiliki populasi sekitar 10.000 orang.

Warga Kiribati juga semakin khawatir dengan tanaman pangan mereka. “Kami melihat pohon-pohon kelapa kami menjadi kurang produktif. Cuaca berubah. Pohon-pohon yang kami andalkan, mereka mengering,” tutur Anata Maroieta, wakil walikota dewan pulau Abaiang.

Dengan enggan, pulau itu mulai menerima rencana dari badan bantuan untuk mengembangkan Abaiang sebagai potensial eksportir pangan, dengan Tarawa Selatan menjadi pasar utama. Abaiang juga mengakui bahwa surplus pangan menjadi kunci untuk bertahan hidup di masa depan. “Kekhawatiran dengan makanan kita berarti kita menerima ide baru untuk tanaman pangan,” ungkap Maroieta.

Pemerintah Kiribati juga telah mengungkapkan kekhawatiran bahwa negara itu akan tenggelam jika ketinggian air laut naik. “Pada 2050, sebanyak 18 hingga 80% laha ndi pulau Buariki, Tarawa Utara, dan lebih dari 50% lahan di Bikenibeu, Tarawa Selatan dapat tenggelam,” ungkap pernyataan pemerintah Kiribati pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2015 lalu.

Kepulauan terluar yang ukurannya lebih kecil di Kiribati akan tenggelam lebih cepat dari proyeksi itu. “Akibat naiknya ketinggian laut dan meningkatnya gelombang badai, mengancam eksistensi dan mata pencarian sebagian besar warga,” ungkap pernyataan pemerintah Kiribati.

Negara kepulauan kecil seperti Kiribati dan Maladewa telah menjadi simbol potensi dampak pemanasan global. Saat konferensi iklim Paris 2015, negara-negara itu mendesak negara-negara besar agar menerima target pembatasan pemanasan global sebesar 1,5 derajat Celsius, dibandingkan 2 derajat Celsius di atas level pra-industri.

Negara-negara itu juga bekerja keras mengembangkan pertahanan garis depan melawan dampak kenaikan permukaan laut, termasuk menanam pohon bakau untuk mencegah erosi pantai dan memperbaiki sistem koleksi air hujan untuk melindungi kualitas air.

Namun berbagai langkah itu tak banyak memberikan hasil. Mereka pun mempertimbangkan opsi yang lebih drastis. Pada 2014, Kiribati membeli lahan sekitar delapan mil persegi di pulau Vanua Levu, Fiji, senilai kurang dari USD9 juta. Lahan itu diharapkan dapat menjadi lokasi pemindahan warga yang wilayahnya tenggelam akibat naiknya permukaan laut. “Kami berharap tidak menempatkan seorang pun di satu lahan. Tapi jika itu terjadi dan harus dilakukan, ya kami dapat melakukannya,” ungkap mantan presiden Kiribati Anote Tong.

Fiji akan menjadi rumah baru untuk warga Kiribati yang mengungsi. Lahan yang dibeli itu pun akan diberi nama I-Kiribati. Relokasi warga akibat pemanasan global sudah terjadi di sejumlah lokasi. Papua Nugini telah mulai memindahkan warganya di Kepulauan Carteret ke daratan utama.

Credit sindonews.com

AS Diduga Pindahkan Emas Rampasan ISIS di Suriah

Kendaraan militer AS melintas di utara Manbij di Provinsi Aleppo, Suriah, 9 Maret 2017. [REUTERS/Rodi Said]

CB, Jakarta - Kantor berita pemerintah Suriah, SANA, mengutip sumber-sumber lokal yang mengatakan bahwa pasukan AS telah menggunakan helikopter untuk memindahkan emas rampasan ISIS dari daerah al Dashisha di pedesaan selatan provinsi Hasaka.
Dikutip dari Sputnik, 18 Februari 2019, sumber mengklaim bahwa kotak berisi sejumlah besar emas yang disimpan oleh kelompok teroris dengan aman di sebelah timur kota al-Shadadi, menurut laporan SANA, sesuai dengan laporan lain bahwa ISIS telah mengangkut sekitar 40 ton emas batangan yang dicuri dari Mosul di Irak dan daerah lain di Suriah hingga al Dashisha.

Menurut sumber-sumber SANA, helikopter militer AS tiba di Hajun di Deir ez-Zor dan Dashisha di Hasaka, memindahkan gerilyawan Daesh yang menyerahkan diri kepada pasukan Amerika dan kemudian mengarahkan mereka ke uang tunai dari emas curian, yang diduga untuk kesapakatan AS akan menyelamatkan ratusan pemimpin ISIS. Namun Washington belum mengomentari laporan ini.

Seorang pria memberi salam pada kendaraan militer AS yang lewat di kota Darbasiya di sebelah perbatasan Turki. 28 April 2017. [REUTERS / Rodi Said]
AS sebelumnya dituduh oleh beberapa negara mengorganisir transportasi untuk ISIS, dengan SANA menyebut bahwa militer AS telah menggunakan helikopter untuk mengevakuasi komandan ISIS dengan keluarga mereka atau mengangkut para teroris ke kamp pelatihan.

Dua bulan lalu, Kantor Berita Tasnim mengutip Ketua Parlemen Iran Ali Larijani, yang menuduh bahwa AS mengangkut gerilyawan ISIS ke Afganistan dari Suriah:
September lalu, SANA melaporkan bahwa koalisi pimpinan AS telah melakukan operasi pendaratan udara di pinggiran a -Marashida untuk mengangkut para pemimpin teroris ke tujuan yang tidak diketahui.

Tanda-tanda pertama dugaan bantuan muncul pada September 2017, ketika sebuah sumber mengatakan kepada Sputnik bahwa helikopter militer AS telah memindahkan komandan lapangan ISIS dari provinsi Deir ez-Zor ke Suriah utara pada akhir Agustus di tengah suksesnya kemajuan pasukan Suriah Assad.Washington mengumumkan rencana untuk menarik diri dari Suriah pada akhir Desember, setelah Presiden Donald Trump menyatakan kemenangan atas ISIS.

Credit tempo.co

Usai ISIS Kalah, Bashar al Assad Yakin AS Tidak Lindungi Kurdi

Presiden Suriah, Bashar al-Assad, bertemu dengan tentara Suriah saat mengunjungi Ghouta, Suriah, 18 Maret 2018. SANA/Handout via REUTERS

CB, Jakarta - Presiden Suriah Bashar al Assad mengatakan Amerika Serikat tidak akan melindungi milisi Kurdi setelah ISIS Kalah.
"Kami mengatakan kepada kelompok-kelompok yang bertaruh pada Amerika, Amerika tidak akan melindungi Anda," katanya tanpa menyebut nama mereka, seperti dikutip dari Reuters 18 Februari 2019.

"Orang-orang Amerika akan menempatkan Anda di saku mereka sehingga Anda bisa menjadi alat dalam barter, dan mereka sudah mulai dengan itu," tambah Assad.

Presiden AS Donald Trump menyatakan pada bulan Desember ia akan menarik pasukan dari Suriah, menimbulkan lebih banyak pertanyaan tentang nasib sekutu Kurdi AS di bawah ancaman serangan Turki.

Pasukan SDF Suriah dan pasukan AS terlihat selama patroli dekat perbatasan Turki di Hasakah, Suriah 4 November 2018. [REUTERS / Rodi Said]
Pasukan AS telah lama memasok senjata dan pelatihan kepada Pasukan Demokrat Suriah (SDF), yang dipimpin oleh milisi YPG Kurdi, mitra utama AS dalam pertempuran melawan ISIS. Kehadiran AS membantu SDF merebut petak-petak wilayah Suriah utara dan timur, dan juga secara luas dianggap sebagai pencegah terhadap Turki yang telah bersumpah untuk menghancurkan YPG.

Erdogan melihat YPG sebagai ancaman keamanan dan perpanjangan dari gerakan Kurdi PKK yang telah melancarkan teror di tanah Turki selama beberapa dekade.Langkah AS mendorong para pemimpin Kurdi Suriah ke perundingan baru dengan Damaskus dan sekutu utamanya Moskow, berharap untuk menyetujui kesepakatan yang dapat melindungi wilayah SDF dan melindungi setidaknya sebagian dari mereka.

"Tidak ada yang akan melindungi Anda kecuali negara Anda," kata Assad dalam pidato televisi yang disiarkan pada hari Minggu."Jika Anda tidak mempersiapkan diri untuk membela negara Anda, Anda akan menjadi budak (Turki)," lanjut Bashar al Assad.

Pasukan wanita Angkatan Darat Suriah (SDF) memegang senjata mereka saat upacara kelulusan di kota Hasaka, Suriah, 9 Agustus 2017. Sebanyak 210 perempuan dilatih selama 15 hari saat bergabung untuk membantu memerangi militan ISIS. REUTERS/Rodi Said
Terkait hal ini, jenderal senior AS mengatakan Amerika Serikat harus memutuskan bantuan militernya kepada Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi untuk memerangi ISIS, jika para pejuang Kurdi bermitra dengan Presiden Suriah Bashar al Assad atau Rusia.

Pernyataan oleh Letnan Jenderal Angkatan Darat Paul LaCamera, sebagai komandan koalisi pimpinan-AS yang berjuang melawan ISIS di Irak dan Suriah, menggarisbawahi keputusan sulit yang dihadapi SDF ketika Amerika Serikat bersiap untuk menarik pasukannya dari Suriah.Para pemimpin Kurdi Suriah telah melakukan pembicaraan dengan pemerintah Assad, berharap untuk melindungi wilayah otonom mereka setelah penarikan pasukan AS.
Mereka takut akan serangan oleh tetangga Turki, yang mengancam akan menghancurkan milisi YPG Kurdi dan LaCamera juga memperingatkan bahwa hukum AS melarang kerja sama dengan Rusia serta militer Suriah di bawah Bashar al Assad.

Credit tempo.co

Putin akan Hadiri Belt and Road Forum di Cina

Presiden Rusia Vladimir Putin saat konferensi pers tahunan di Moskow, Jumat, 23 Desember 2016.

Foto: Alexei Nikolsky/Tass

Rusia berharap Presiden Xi akan hadiri the St Petersburg International Economic Forum

CB,MOSKOW -- Presiden Rusia Vladimir Putin akan berkunjung ke Cina pada Maret mendatang. Dia dijadwalkan menghadiri Belt and Road Forum yang digelar di Beijing.

"Kami menantikan Belt and Road Forum kedua, tempat Presiden Putin akan berpartisipasi," ujar Menteri Luar Negeri Rusia Sergev Lavrov pada Sabtu (16/2), dikutip laman kantor berita Rusia TASS.

Rusia, kata Lavrov, juga menantikan kunjungan Presiden Cina Xi Jinping ke Rusia untuk menghadiri the St Petersburg International Economic Forum. "Kami mengharapkan partisipasi sukses Presiden Xi Jinping selama kunjungannya ke Rusia dan di the St. Petersburg International Economic Forum sebagai tamu utama," ucapnya.

Menurut Lavrov, kerja sama antara Rusia dan Cina telah terjalin cukup erat. Kedua negara memperoleh banyak manfaat dan keuntungan dari hubungan tersebut.

One Belt One Road (OBOR) adalah proyek perekonomian yang digagas Xi Jinping. Proyek tersebut berfokus pada konektivitas dan kerja sama antara negara-negara Eurasia.

Strategi tersebut menegaskan tekad Cina untuk mengambil peran lebih besar dalam percaturan global dengan sebuah jaringan perdagangan yang berpusat di negaranya. Dalam tiga tahun terakhir, Cina telah bekerja sama dengan sejumlah negara dalam proyek pembangunan jalan, material konstruksi, kereta api, properti, jaringan listrik, besi, dan baja.

Credit republika.co.id

Minta Dipasok Sistem Rudal S-400, Saudi dan Rusia Konsultasi Tambahan

ABU DHABI - Arab Saudi ingin agar Rusia memasok sistem pertahanan rudal S-400 Triumf kepada militer Riyadh. Kedua pihak telah mengadakan konsultasi tambahan mengenai kontrak pengiriman.

CEO Rosoboronexport—eksportir senjata negara Rusia—Alexander Mikheyev mengungkapnya pada pameran pertahanan internasional IDEX 2019 di Abu Dhabi, hari Minggu.

"Adapun S-400, kami mengadakan konsultasi tambahan tentang proyek ini, sekarang kontrak ini (dengan Arab Saudi) sedang dipertimbangkan," kata Mikheyev, seperti dikutip kantor berita TASS, Senin (18/2/2019).

Laporan sebelumnya mengatakan kedua negara telah menyetujui pemasokan sistem pertahanan rudal S-400 Moskow kepada Riyadh.

S-400 Triumf adalah sistem pertahanan rudal udara jarak jauh paling canggih yang mulai beroperasi di Rusia pada tahun 2007. S-400 Triumf dirancang untuk menghancurkan pesawat, rudal balistik dan rudal jelajah, termasuk rudal jarak menengah, dan juga dapat digunakan di darat.

S-400 dapat melibatkan target pada jarak 400 km dan pada ketinggian hingga 30 km. Wakil Komandan Pasukan Dirgantara Rusia Viktor Gumenny mengatakan April lalu bahwa sistem pertahanan udara S-400 Rusia telah menerima rudal yang mampu menghancurkan target di ruang angkasa.

China menjadi negara asing pertama pembeli sistem S-400 Rusia. Sedangkan Turki sudah sepekat untuk membelinya dan mulai dipasok akhir tahun nanti.

Credit sindonews.com

Iming-iming Rudal Patriot AS Tak Mempan, Erdogan Pilih S-400 Rusia

ANKARA - Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan pembicaraan tentang pembelian sistem rudal Patriot buatan Amerika Serikat (AS) tidak berjalan mulus. Dia memastikan kesepakatan pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Rusia sudah final dan tidak akan rusak.

"Kami membuat kesepakatan S-400 dengan Rusia, jadi tidak mungkin bagi kami untuk berbalik. Itu sudah selesai," kata Erdogan kepada wartawan pada hari Sabtu, dikutip NTV, Minggu (17/2/2019).

Dia mengungkap alasan krusial mengapa Ankara sulit untuk menerima tawaran senjata pertahanan canggih dari Washington. "Pejabat AS tidak bisa mengatakan apa pun (secara konkret) tentang masalah produksi dan pinjaman bersamaan dengan pengiriman awal," kata Erdogan setelah pulang dari kunjungannya ke Sochi, Rusia.

Ankara telah mengajukan syarat sharing teknologi jika harus membeli sistem rudal pertahanan Patriot. Namun, sejauh ini Washington keberatan. Turki, kata Erdogan, menganggap penting setiap kondisi untuk kesepakatan pembelian senjata pertahanan yang akan dibuat.

"Dalam keadaan seperti itu, kami tidak dapat mengambil langkah untuk membeli sistem rudal surface-to-air (darat-ke-udara) MIM-104 (Patriot) buatan AS," kata Erdogan, dikutip Russia Today, Minggu (17/2/2019).

Lebih lanjut, Erdogan berharap untuk melakukan produksi bersama sistem pertahanan S-500 dengan Rusia.

Pembicaraan tentang upaya Ankara untuk memperoleh sistem rudal Patriot AS telah dilakukan selama bertahun-tahun, tetapi negosiasi telah terhenti beberapa kali. Negosiasi dihidupkan kembali pada musim gugur lalu setelah pejabat Ankara mengindikasikan bahwa negaranya sekali lagi terbuka untuk opsi tawaran senjata pertahanan canggih AS tersebut.

"Akan sangat sulit bagi Washington setuju untuk berbagi teknologi Patriot dengan Turki, karena sistem itu sendiri terkait erat dengan satelit dan pusat komando AS," kata pakar militer Yuri Knutov kepada Russia Today.

"Ini akan menjadi kehilangan kedaulatan atas senjata itu sepenuhnya. Dalam praktiknya, itu akan dioperasikan oleh perwira Turki, tetapi tetap dikendalikan oleh Amerika. Itulah spesifik dari sistem Patriot," ujarnya.

Dalam kunjungannya ke Sochi, Erdogan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Iran. Ketiganya diduga membahas krisis Suriah. Belum jelas apa hasil dari pembicaraan ketiga pemimpin tersebut.

Turki menandatangani perjanjian pembelian S-400 dengan Rusia meskipun ada tekanan besar dari AS. Para politisi Washington mengatakan pembelian senjata pertahanan Moskow akan merusak keamanan dan interoperabilitas NATO. Masalah ini telah menyebabkan parlemen AS meloloskan rancangan undang-undang (RUU) yang secara efektif mencegah pengiriman 100 unit jet tempur siluman F-35 Lockheed Martin pesanan Turki.

Tekanan terbaru dari Washington muncul dari Wakil Presiden (wapres) AS Mike Pence. "Kami juga telah menjelaskan bahwa kami tidak akan berpangku tangan sementara sekutu NATO membeli senjata dari musuh-musuh kami," katanya kepada audiensi di Konferensi Keamanan Munich pada hari Sabtu.

"Kami tidak bisa memastikan pertahanan Barat jika sekutu kami tumbuh bergantung pada Timur," lanjut Pence mengacu pada Rusia.

Credit sindonews.com

Dokumen Intelijen Sebut Militer AS Teliti Senjata Aneh Masa Depan

Sistem senjata laser taktis Mk 38 Mod 2.[Boeing via Newatlas]

CB, Jakarta - Departemen Pertahanan AS telah menghabiskan jutaan dolar untuk proyek-proyek penelitian, termasuk jubah menghilang, senjata laser berenergi tinggi, lubang cacing, dan portal bintang stargate. Hal ini terungkap dari sejumlah dokumen yang diperoleh melalui Freedom of information Act.
Dikutip dari Sputnik, 17 Februari 2019, Federasi Ilmuwan Amerika (FAS) telah memperoleh daftar hampir 40 judul penelitian yang didanai oleh Pentagon Defense Intelligence Agency (DIA) antara 2007 dan 2012.

Sementara beberapa nama mungkin terdengar kurang lebih futuristik tetapi masih masuk akal, seperti High Energy Laser Weapons atau Pulsed High-Power Microwave Technology.
Namun yang lain terdengar seperti datang langsung dari teori konspirasi dan serial TV fiksi ilmiah. Beberapa judul penelitian mungkin terdengar aneh seperti Advanced Space Propulsion Based on Vacuum, Traversable Wormholes, Stargates and Negative Energy, dan bahkan Warp Drive, Dark Energy, dan Manipulasi Dimensi Ekstra.
Total dana untuk semua proyek yang disebutkan adalah US$ 22 juta. Uang itu disedot melalui Program Ancaman dan Identifikasi Aerospace Lanjutan (AATIP) yang sekarang sudah tidak ada.

Seluruh program dilaporkan telah dikaitkan dengan mantan Pemimpin Mayoritas Senat Harry Reid, yang mendesak studi lebih lanjut terhadap benda-benda terbang yang tidak dikenal, lapor Daily Caller.

Senjata laser yang dipasang di atas kapal perang Angkatan Laut AS[US Navy/John F. Williams via Newatlas]
Sebagian besar dana AATIP digunakan untuk perusahaan yang terhubung dengan teman Reid, Robert Bigelow, kata laporan itu.
"Ada hal-hal yang dibayangkan yang tidak pernah membuahkan hasil dan tidak akan pernah terealisasi, seperti warp drive, yang bergerak lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Untuk menginvestasikan uang dalam bentuk yang aneh dan remeh pada yang terburuk," kata Steve Aftergood dari FAS kepada Jaringan Berita Federal.
"Karya ini, dilihat dari judulnya, jauh dari segala bentuk ancaman jangka pendek atau jangka panjang terhadap keamanan nasional. Itu hanya tampak seperti penyalahgunaan dana pemerintah," kata Steve.
Anehnya, empat dari 38 entri penelitian ditulis oleh orang yang sama, Dr. Eric Davis dari EarthTech International.
"Spesialisasi penelitian Davis termasuk fisika propulsi terobosan untuk penerbangan antarbintang, ilmu penerbangan antarbintang, propulsi energi berkelanjutan," kata bio-nya EarthTech. Davis adalah orang yang menulis makalah penelitian ke lubang cacing dan stargate.

Karya-karyanya yang lain termasuk "Konsep untuk Mengekstrak Energi dari Vakum Quantum", "Quantum Tomography dari Negara-negara Energi Negatif dalam Vakum" dan "Laser Lightcraft Nanosatellites".
Namun, John Amble dari Modern Point Institute di West Point membela daftar itu, dengan mengatakan bahwa apa yang mungkin terdengar seperti gagasan liar sekarang mungkin menjadi hal yang nyata di masa depan, menurut Federal News Network, dan bahwa DIA harus melihat ke dalam teknologi yang paling mustahil sekalipun.
"Salah satu persyaratan intelijen adalah melakukan peramalan strategis. Jika Anda mulai melihat intelijen strategis, Anda melihat generasi ke masa depan dalam beberapa kasus dan tentu saja generasi dalam hal peralatan, senjata, dan platform," kata Amble kepada Federal News Network.

Credit tempo.co

Angkatan Laut AS Pesan 4 Kapal Selam Robot Raksasa dari Boeing

WASHINGTON - Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah memesan empat kapal selam robot raksasa dari produsen pesawat terbang terkemuka, Boeing. Nantinya, kapal selam robot ini akan dikerahkan bersama kapal selam berawal tradisional.

Angkatan Laut AS harus merogok kocek senilai USD43 juta untuk empat Orca Extra Large Unmanned Undersea Vehicle, atau XLUUVs. Pembelian kapal selam ini muncul ketika armada AS berjuang untuk membangun cukup banyak kapal selam berawak baru untuk menggantikan kapal-kapal selam tua yang mengalami dekomisioning ketika inti nuklir mereka usang.

"Boeing mendasarkan desain Orca XLUUV pada Echo Voyager kapal selam diesel-listrik tanpa awak," tulis jurnalis USNI News, Ben Werner.

"Kapal selam sepanjang 51 kaki diluncurkan dari dermaga dan dapat beroperasi secara mandiri sambil berlayar hingga 6.500 mil laut tanpa terhubung ke kapal induk berawak, menurut Angkatan Laut," ulas Werner seperti disitir dari The National Interest, Minggu (17/2/2019).

"Akhirnya, Angkatan Laut juga bisa menggunakan Orca XLUUV untuk penanggulangan ranjau, perang anti-kapal selam, perang anti-permukaan, perang elektronik dan misi pemogokan," menurut iktisar pengembangan kemampuan sistem Angkatan Laut AS.

Orca diyakini bisa membantu mengisi celah di armada kapal selam AS. Pada bulan Desember 2016, Angkatan Laut AS mengumumkan bahwa diperlukan 66 kapal selam bertenaga nuklir, atau SSN, untuk memenuhi kebutuhan komando daerah. Tetapi pada awal 2019 hanya memiliki 51 kapal serang.

Angkatan Laut AS dalam beberapa tahun terakhir telah membeli kapal selam serang kelas Virginia baru pada tingkat dua per tahun. AS berharap dapat mengurangi kekurangan kapal selam serang selama pertengahan 2020. Namun kekuatan kapal selam serang masih bisa turun ke level terendah 42 pada 2028 karena kapal kelas Los Angeles akan "pensiun" dari armada dalam jumlah besar.

Sementara China, pada awal 2019, memiliki sekitar 50 kapal selam serang bertenaga diesel, atau SSK, dan enam kapal selam bertenaga nuklir. Mereka pun berniat menambah beberapa kapal pada tahun 2020, seperti dilaporkan oleh Badan Intelijen Pertahanan AS pada Februari 2019.

Angkatan Laut China mencakup 17 kapal kelas Yuan terbaru dengan propulsi independen udara, atau AIP. Kapal kelas Yuan panjangnya sekitar 250 kaki dan memindahkan sekitar 2.500 ton air.

Orca sendiri ukurannya lebih kecil dari kapal jenis Yuan. Dengan asumsi Angkatan Laut AS dapat memperbaiki sistem komando dan kontrol kapal robot, kecerdasan buatan, sensor dan senjata, secara teori Orca bisa menjadi kapal perang air dangkal yang mumpuni.

Bukan kebetulan, Angkatan Laut AS juga sedang mengincar kapal robot untuk mendukung armada permukaan. Lebih murah untuk dibangun daripada kapal saat ini dan sekali pakai, kapal perang permukaan tak berawak dapat membantu Angkatan Laut tumbuh dengan cepat - dan dapat memungkinkan armada mengembangkan taktik baru untuk melawan musuh berteknologi tinggi.

Hal yang sama juga berlaku untuk armada bawah laut.

Credit sindonews.com

Kapal Perang Spanyol Coba Usir Kapal Gibraltar dari Perairan Inggris

LONDON - Sebuah kapal perang Spanyol telah memerintahkan kapal-kapal komersial untuk meninggalkan perairan Inggris. Angkatan Laut Kerajaan Inggris pun mengirim sekitar tiga kapal perang untuk mengatasi ketegangan tersebut.

Pemerintah Gibraltar telah mengonfirmasi upaya pengusiran kapal-kapal komersial itu oleh kapal perang Spanyol.

Dalam rekaman audio, awak kapal perang Spanyol pada hari Minggu mengatakan kapal-kapal komersial yang berlabuh di Rock agar meninggalkan perairan yang ia klaim sebagai wilayah Spanyol.

Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan kapal-kapal komersial yang telah diberitahu untuk pergi diperintahkan untuk tetap berada di wilayah Otoritas Pelabuhan Gibraltar. Kementerian itu menyebut upaya pengusiran oleh kapal perang Spanyol sebagai tindakan "bodoh"

"Hanya ada nilai gangguan pada permainan konyol ini yang dimainkan oleh mereka yang tidak menerima kedaulatan Inggris yang tidak dapat disangkal atas perairan di sekitar Gibraltar sebagaimana diakui oleh seluruh dunia dalam konvensi PBB tentang hukum laut," kata juru bicara kementerian itu, seperti dikutip The Guardian, Senin (18/2/2019).

"Tampaknya masih ada beberapa di Angkatan Laut Spanyol yang berpikir mereka dapat mengabaikan hukum internasional," lanjut dia.

Pemerintah Gibraltar menuduh kapal Spanyol berusaha mengambil "tindakan eksekutif" terhadap kapal-kapal komersial.

Seorang anggota kru kapal terdengar dalam rekaman audio meminta kapal Spanyol untuk memverifikasi perintah pengusiran itu kapal komersial tersebut berlabuh di Gibraltar. "Kami tidak terapung - kami berada di jangkar sekarang," katanya, sebelum diberitahu lagi untuk meninggalkan perairan Spanyol.

Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah Gibraltar mengatakan; “Angkatan Laut Kerajaan Inggris mengerahkan kapal dan perahu karet ke lokasi kejadian. Setelah ditantang oleh Angkatan Laut Kerajaan Inggris, kapal perang Spanyol berlayar perlahan di sepanjang pantai Gibraltar dengan senjatanya terbuka dan diawaki."

"Pemerintah Gibraltar sedang memverifikasi setiap aspek dari insiden itu untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat diambil sesegera mungkin," lanjut pernyataan pemerintah.

Credit sindonews.com

Maduro: Kudeta yang Diinisiasi AS Gagal

Nicolas Maduro

Foto: EPA-EFE/Miguel Gutierrez

Maduro menyerukan dialog dengan oposisi untuk menyelesaikan krisis Venezuela.

CB, CARACAS -- Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan, kudeta yang menurutnya diinisiasi oleh Washington telah gagal. Maduro pun menyerukan dialog dengan oposisi untuk memahami dan menghormati dalam penyelesaian krisis di negara kaya minyak.

"Gedung Putih menemui jalan buntu. Kudeta gagal," kata Maduro pada perayaan peringatan 200 tahun pidato Angostura Simon Bolivar di negara bagian Bolivar tenggara pada Jumat (15/2) waktu setempat.

Maduro juga menuduh AS sebab mencegah dialog politik dengan pihak oposisi. Dia pun menegaskan hal tersebut merupakan kesalahan besar yang dilakukan Presiden AS Donald Trump.

"Kekaisaran Yankee telah menggunakan kekuatan politik, diplomatik dan ekonomi untuk mencoba memaksakan pemerintahan boneka melalui kudeta yang berkelanjutan," kata Maduro.

Maduro mengatakan, Venezuela menerima 933 ton obat-obatan dan pasokan medis dari Rusia, Cina dan Kuba, pada Kamis (15/2). Bantuan tersebut dibayar, kata dia, untuk menekankan bahwa Venezuela bukan pengemis.

"Kondisi ekonomi kami akan membaik," kata Maduro seperti dilansir Anadolu Agency.

Maduro berbicara pada acara yang menandai ulang tahun Bolivar, yang memimpin gerakan kemerdekaan melawan pemerintahan Spanyol di Amerika Latin. Acara tersebut dihadiri oleh anggota Kabinet, istri Maduro, Cilia Flores, dan pejabat militer.

Seperti diketahui, Venezuela telah diguncang oleh protes sejak 10 Januari 2019 ketika Maduro dilantik kembali untuk masa jabatan kedua setelah pemungutan suara yang diboikot oleh oposisi Mei 2018.

Ketegangan semakin meningkat ketika pemimpin opoisisi dari Majelis Nasional, Juan Guaido mengukuhkan dirinya sebagai presiden sementara pada 23 Januari 2019. Pengukuhannya pun didukung oleh AS dan banyak negara Eropa dan Amerika Latin. Sementara Rusia, Turki, Cina, Iran, Bolivia, dan Meksiko lebih mementingkan Maduro.

Credit republika.co.id

Daftar Darurat Nasional yang Diumumkan Tiap Presiden AS

Presiden AS Donald Trump menyampaikan pidato yang disiarkan televisi dari mejanya di Oval Office mengenai imigrasi dan perbatasan AS pada hari ke 18 penutupan pemerintahan di Gedung Putih, Washington, AS, 8 Januari 2019. [REUTERS / Carlos Barria[

CB, Jakarta - Menurut Federal Register, ada 58 keadaan darurat nasional Amerika Serikat yang telah diumumkan sejak Undang-Undang Darurat Nasional tahun 1976 ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Gerald Ford.
31 darurat nasional telah diperbarui setiap tahun dan saat ini masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam daftar federal. Berikut daftar presiden yang menyatakan darurat nasional, seperti dikutip dari ABC News, 18 Februari 2019.

Presiden Jimmy Carter

Pada 14 November 1979, Jimmy Carter menyatakan darurat nasional terhadap Iran, sebagai tanggapan atas krisis sandera Iran. Dokumen yang dikutip dari iranwatch.org, Jimmy Carter menyatakan dirinya mendapati bahwa situasi di Iran merupakan penyebabnya ancaman yang tidak biasa dan luar biasa terhadap keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan ekonomi Amerika dan dengan ini menyatakan darurat nasional untuk menangani ancaman itu.

"Saya dengan ini memerintahkan memblokir semua properti dan kepentingan pemerintah Iran, instrumen dan entitas yang dikendalikan dan Bank Sentral Iran yang menjadi subjek yurisdiksi Amerika Serikat atau yang berada dalam atau berada dalam kepemilikan atau kendali atas orang yang tunduk pada yurisdiksi Amerika Serikat," tulis perintah Carter dalam deklarasi darurat nasionalnya.
Presiden Bill Clinton

Bill Clinton beberapa kali menyatakan darurat nasional. Pada 14 Nov 1994, Clinton mengeluarkan Keadaan darurat nasional untuk proliferasi senjata pemusnah massal, yang menggabungkan dua darurat nasional sebelumnya yang difokuskan pada senjata pemusnah massal.
Kemudian 2 Januari 1995, darurat nasional untuk pelarangan transaksi dengan teroris yang mengancam mengganggu proses perdamaian Timur Tengah, dan menjatuhkan sanksi ekonomi sebagai tanggapan terhadap pemboman Yerusalem.
Pada 15 Maret 1995, keadaan darurat nasional untuk larangan transaksi tertentu untuk pengembangan sumber daya minyak Iran adalah upaya untuk mencegah kemungkinan kesepakatan antara perusahaan minyak.

Pada 21 Oktober 1995, pengumuman keadaan darurat nasional untuk pemblokiran aset dan transaksi yang melarang dengan pengedar narkotika signifikan yang berpusat di Kolombia, setelah meningkatnya laporan tentang kartel narkoba yang mencuci uang melalui perusahaan-perusahaan Amerika.1 Maret 1996, keadaan darurat nasional terkait peraturan Anchorage dan pergerakan Kapal yang melibatkan Kuba, setelah pesawat sipil ditembak jatuh di dekat Kuba
Pada 3 November 1997, darurat nasional untuk pemblokiran properti pemerintah Sudan dan melarang transaksi dengan Sudan, serta menerapkan sanksi ekonomi dan perdagangan.

Presiden George W. Bush

Pertama kali Bush mengeluarkan darurat nasional pada 26 Juni 2001, terhadap properti orang yang mengancam upaya stabilisasi internasional di Balkan Barat dan menjatuhkan sanksi kepada mereka yang membantu gerilyawan Albania di Makedonia. Pada 17 Agustus 2001, keadaan darurat nasional atas regulasi pengawasan dan memperbaharui kekuasaan presidensial untuk mengendalikan ekspor dalam keadaan darurat nasional sejak Undang-Undang Administrasi Ekspor 1979 dibatalkan.
Kemudian 14 September 2001, darurat nasional sebagai tanggapan atas serangan teroris tertentu sebagai respons terhadap serangan teroris pada 11 September dan ancaman serangan lanjutan di Amerika Serikat. Pada 23 September 2001, darurat nasional kepada Orang yang berniat, hendak mengancam, atau mendukung terorisme, yang merupakan respons terhadap serangan teroris 11 September.
Pada 6 Maret 2003, keadaan darurat nasional terkait pengrusakan properti orang lain atau lembaga demokratis di Zimbabwe sebagai upaya untuk menghukum rekan Robert Mugabe.

Ilustrasi Serangan WTC dan 11 September 2001. Getty Images
Pada 22 Mei 2003, darurat nasional untuk melindungi dana pembangunan untuk Irak dan properti tertentu lainnya di mana warga Irak terusir setelah invasi AS ke Irak.
Pada 11 Mei 2004, Darurat Nasional untuk pemblokiran properti orang-orang tertentu dan melarang ekspor barang-Barang tertentu ke Suriah, sebagai respons terhadap Suriah yang mendukung kegiatan teroris di Irak.
16 Juni 2006, keadaan darurat nasional atas properti orang-orang tertentu yang merusak proses atau lembaga demokrasi di Belarusia sebagai tanggapan atas tuduhan penipuan dalam pemilihan presiden Belarus.

27 Okt 2006, keadaan darurat nasional terkait properti orang-orang tertentu yang berkontribusi pada konflik di Republik Demokratik Kongo, sebagai respons terhadap kekerasan di sekitar pemilihan presiden Kongo.1 Agustus 2007, darurat nasional atas properti orang yang merusak kedaulatan Lebanon, sebagai tanggapan terhadap gangguan aturan hukum di Lebanon.
26 Juni 2008, keadaan darurat nasional untuk melanjutkan pembatasan tertentu terhadap Korea Utara, mengutip risiko proliferasi bahan fisil yang dapat digunakan sebagai senjata. Presiden Trump memperbarui ini pada 22 Juni 2018, dengan mengutip "keberadaan dan risiko proliferasi bahan fisil yang dapat digunakan senjata di Semenanjung Korea dan tindakan serta kebijakan Pemerintah Korea Utara terus menimbulkan ancaman yang tidak biasa dan luar biasa""

Presiden Barack Obama

Pada 12 April 2010, Obama mengumumkan keadaan darurat nasional atas properti orang-orang tertentu yang berkontribusi pada Konflik di Somalia terkait dengan ancaman yang ditimbulkan oleh para perompak Somalia.
25 Februari 2011, keadaan darurat nasional dengan pemblokiran properti dan melarang transaksi tertentu terkait dengan Libya, membekukan aset pemimpin Libya Muammar Gaddafi.
25 Juli 2011, keadaan darurat nasional untuk pemblokiran properti penjahat transnasional sebagai respons terhadap meningkatnya kejahatan oleh organisasi tertentu, seperti Los Zetas (Meksiko), Lingkaran Bersaudara (negara-negara Uni Soviet), Yakuza (Jepang) dan Camorra (Italia).
16 Mei 2012, darurat nasional untuk properti orang yang mengancam perdamaian, keamanan, atau stabilitas Yaman, guna mengatasi kerusuhan politik di dalam pemerintah Yaman.
16 Maret 2014, keadaan darurat nasional untuk memblokir properti orang-orang tertentu yang berkontribusi pada situasi di Ukraina, sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Krimea.
3 April 2014, darurat nasional terhadap properti orang-orang tertentu terkait Sudan Selatanm, yang merupakan respons terhadap perang saudara yang sedang berlangsung.
12 Mei 2014, keadaan darurat nasional terhadap properti orang-orang tertentu yang berkontribusi pada konflik di Republik Afrika Tengah, sebagai respons terhadap kekerasan terhadap pekerja bantuan kemanusiaan.
8 Maret 2015, keadaan darurat nasional untuk pemblokiran properti dan menangguhkannya orang-orang tertentu yang berkontribusi pada situasi di Venezuela, sebagai tanggapan pelanggaran hak asasi manusia.
1 April 2015, keadaan darurat nasional untuk pemblokiran properti orang-Orang tertentu yang terlibat dalam aktivitas Cyber-Enabled yang berbahaya, sebagai respons terhadap serangan siber Cina di AS.
23 Nov 2015, keadaan darurat nasional untuk memblokir properti orang-orang tertentu yang menyebabkan situasi di Burundi, setelah kudeta yang gagal.

Presiden Donald Trump
20 Desember 2017, Trump menyatakan keadaan darurat nasional untuk memblokir properti orang yang terlibat dalam Pelanggaran HAM Berat atau Korupsi dan memberlakukan sanksi pada jenderal Myanmar karena perannya menganiaya Muslim Rohingya.

12 September 2018, darurat nasional untuk pengenaan sanksi tertentu dalam intervensi asing di pemilu Amerika Serikat, dan berusaha mencegah campur tangan dalam pemilihan sela 2018 di tengah penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden 2016.
Pada 27 Nov 2018, keadaan darurat nasional memblokir properti orang-orang tertentu yang menyebabkan situasi di Nikaragua, yang dideklarasikan oleh Presiden Trump sebagai respons terhadap kekerasan dan rezim Ortega yang "secara sistematis membongkar dan merusak institusi-institusi demokrasi dan supremasi hukum" yang merupakan "ancaman yang tidak biasa dan luar biasa terhadap keamanan nasional dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat."

Credit tempo.co

Eks Pengacara FBI: Dua Pejabat Kehakiman Dukung Pemakzulan Trump

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sumber: Alex Wong/Getty Images News/Getty Images/bustle.com

CB, Jakarta - Mantan pengacara terkemuka FBI, James Baker, dalam kesaksian tertutup kepada Kongres, mengatakan ada dugaan diskusi di antara para pejabat senior di Departemen Kehakiman untuk mengajukan Amandemen ke-25, guna melengserkan Presiden Donald Trump dari jabatannya.
Baker mengklaim bahwa ia diberitahu Wakil Jaksa Agung Rod Rosenstein mengatakan dua Kabinet Trump Para pejabat siap mendukung upaya pemakzulan Trump.

Dikutip dari Fox News, 18 Februari 2019, kesaksian itu disampaikan musim gugur yang lalu ke Komite Pengawasan dan Kehakiman DPR.

Fox News telah mengkonfirmasi bagian dari transkrip tersebut. Ini memberikan keterangan tambahan ke dalam diskusi yang telah kembali menjadi sorotan di Washington ketika Direktur Pelaksana FBI yang dipecat, Andrew McCabe, meninjau kembali masalah tersebut selama wawancara sebelumnya.

Andrew McCabe selama wawancara program "60 Minutes" NBC News.[REUTERS]
Baker tidak mengidentifikasi dua pejabat Kabinet terkait, tetapi dalam kesaksiannya, pengacara mengatakan McCabe dan pengacara FBI Lisa Page datang kepadanya untuk menyampaikan percakapan mereka dengan Rosenstein, termasuk diskusi tentang Amandemen ke-25.
"Saya diberitahu oleh Andy McCabe dan Lisa Page, bahwa dalam sebuah percakapan dengan Wakil Jaksa Agung, dia menyatakan bahwa dia, (inilah yang terkait dengan saya), memiliki setidaknya dua anggota Kabinet presiden yang siap mendukung, saya kira Anda akan menyebutnya, tindakan di bawah Amandemen ke-25," kata Baker kepada komite.

Amandemen ke-25 menyediakan mekanisme untuk memecat presiden yang sedang menjabat. Salah satu cara yang bisa terjadi jika mayoritas kabinet presiden mengatakan presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya.
Rosenstein, yang masih bekerja di Departemen Kehakiman tetapi yang diperkirakan akan keluar dalam waktu dekat, telah membantah klaim tersebut sejak pertama kali muncul di media tahun lalu.
Pengacara Baker dan McCabe menolak berkomentar lebih lanjut soal ini, seperti halnya juru bicara FBI.

Kesaksian ini datang ketika McCabe, yang dipecat tahun lalu oleh Jaksa Agung Jeff Sessions, telah membahas pertemuan FBI dengan Departemen Kehakiman untuk memakzulkan Donald Trump menggunakan amandemen ke-25.

Credit tempo.co

Darurat Nasional Amerika Serikat, Penjelasan A sampai Z

CB, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menempuh jalan memberlakukan darurat nasional setelah dia diminta untuk tidak lagi memberlakukan shutdown atau penutupan pemerintah sementara. Pemicu keputusan Trump ini adalah tembok perbatasan.
Pembangunan tembok perbatasan adalah salah satu janji kampanye Presiden Trump. Namun mewujudkan janji ini jalannya sungguh berliku hingga Trump harus memberlakukan status darurat nasional. Berikut 5 hal tentang darurat nasional :

1. Apa itu darurat nasional?

Dalam undang-undang yang diterbitkan pada 1974, seorang Presiden Amerika Serikat memiliki kekuasaan khusus untuk menyatakan sebuah darurat nasional dan mengalihkan pendanaan yang dialokasikan untuk konflik, bencana alam dan penyebaran wabah penyakit.
Dengan pemberlakuan kondisi nasional, maka Trump bisa saja mengalihkan pendanaan dan sumber daya di Kementerian Pertahanan ke pembangunan tembok perbatasan Amerika - Meksiko.
2. Kapan diberlakukan darurat nasional?
Dikutip dari bustle.com, Gedung Putih pada Kamis, 14 Februari 2019, mengumumkan Presiden Trump akan siap mengumumkan darurat nasional. Namun status ini berlaku untuk wilayah selatan Amerika Serikat yang berbatasan dengan Mexico.

3. Mengapa darurat nasional diberlakukan?
Keputusan ini diambil Trump setelah anggota Kongres dari Partai Demokrat terus-menerus menolak mengalokasikan dana sebesar US$ 5 miliar atau Rp 70 triliun untuk membangun tembok perbatasan Amerika – Mexico, padahal pembangunan tembok ini sudah menjadi janji kampanye Trump. Awalnya, pada akhir Desember lalu, Trump memberlakukan shutdown hingga 35 hari kemudian. Setelah shutdown dicabut, parlemen Amerika Serikat belum mencapai titik sepakat soal dana pembangunan tembok perbatasan. Walhasil, Trump menempuh jalan darurat nasional.

Seorang anggota tentara perbatasan AS berjaga di sekitar tembok pembatas wilayah Meksiko dan AS di luar Tijuana, Meksiko, 21 Februari 2017. REUTERS/Edgard Garrido
4. Berapa lama darurat nasional diberlakukan?
Secara umum, status darurat nasional berlangsung semau presiden. Namun secara akurat, dalam undang-undang darurat nasional 1976, sebuah status darurat nasional berlaku selama setahun, dimana presiden bisa memperbaharuinya dengan cara mendeklarasikan ulang atau memperpanjang masa berlaku. Kongres Amerika Serikat bisa mengakhiri status ini dengan cara mengumpulkan dukungan dua per tiga suara.
5. Siapa saja presiden Amerika Serikat yang pernah memberlakukan darurat nasional selain Trump?
Mantan Jimmy Carter pada 1979 pernah mendeklarasikan darurat nasional atau 10 hari setelah meletupnya revolusi Iran, dimana diplomat Amerika Serikat yang bertugas di Iran ada yang disandera. Status ini berlangsung hingga 35 tahun kemudian.
Mantan Presiden Bill Clinton pernah memberlakukan darurat nasional menyusul kekhawatirannya pada senjata-senjata pemusnah massal dan imgran dari Kuba. Status darurat nasional ini masih berlaku sampai sekarang.
Paska-serangan teror pada 11 September 2001 atau yang dikenal 9/11, mantan Presiden Goerge W. Bush memberlakukan darurat nasional dan diperbaharui enam kali di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama.
6. Bagaimana Trump menggunakan darurat nasional?
Walau Gedung Putih sudah membenarkan Trump akan menanda tangani sebuah deklarasi darurat nasional, namun masih belum pasti bagaimana dia akan menggunakannya. Sejumlah pendukung Trump mengatakan dengan melakukan hal ini maka Trump bebas mendanai pembangunan tembok perbatasan. Sedang para pengkritik Trump mengatakan segala tindakan terkait pembangunan tembok perbatasan akan membawanya dituntut ke meja hijau.
Ketika presiden Amerika Serikat mendeklarasikan darurat nasional, maka kondisi ini memberikan presiden kekuasaan ekstra, seperti menyita bangunan, mengerahkan pasukan nasional atau merekrut pasukan militer baru.

Credit tempo.co

11 Orang Tewas Akibat Bom Bunuh Diri di Masjid Nigeria

Interior masjid setelah serangan mematikan oleh seorang pembom bunuh diri (ilustrasi)

Foto: Foto AP

Milisi Boko Haram diyakini merupakan dalang di balik aksi keji tersebut.

CB, ABUJA -- Sebanyak 11 orang tewas dalam insiden serangan bom bunuh diri di sebuah masjid di Gwozari, Nigeria, Sabtu (16/2). Milisi Boko Haram diyakini merupakan dalang di balik aksi keji tersebut.

"11 orang, termasuk tiga pembom tewas, sementara 15 lainnya menderita luka-luka dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Spesialis Negara Maiduguri," kata Komisaris Polisi Borno Damian Chukwu, dikutip laman Anadolu Agency.

Serangan bom bunuh diri tersebut terjadi hanya beberapa jam sebelum pemilu Nigeria dilaksanakan. Penyelenggaraan pemilu kini ditunda karena alasan logistik.

Menurut Pemerintah Nigeria, sejak mencetuskan gerakan pemberontakan, Boko Haram bertanggung jawab atas kematian sekitar 20 ribu warga di sana. Sebagian besar tewas akibat serangan bom bunuh diri.

Tak hanya itu Boko Haram juga bertanggung jawab atas ribuan penculikan wanita dan gadis-gadis di Nigeria. Hal itu dilakukan selama hampir 10 tahun pemberontakannya terhadap Pemerintah Nigeria.

Hal tersebut telah memaksa jutaan warga Nigeria mengungsi. Alasan utama mereka mengungsi adalah guna melindungi anggota keluarga, khususnya perempuan, dari penculikan Boko Haram.

Credit republika.co.id

Iran Panggil Dubes Pakistan Terkait Serangan Bom Bunuh Diri

TEHERAN - Pemerintah Iran dilaporkan telah memanggil Duta Besar Pakistan untuk Iran, Riffat Masood untuk menyampaikan protes keras atas serangan teroris mematikan baru-baru ini di provinsi Sistan dan Baluchestan di Iran tenggara. Pemanggilan ini dikarenakan kelompok yang melakukan serangan diketahui berbasis di Pakistan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Qassemi mengatakan, Masood dipanggil untuk menemui Direktur Jenderal Asia Barat Kementerian Luar Negeri Iran. Qassemi menyebut, dalam pertemuan itu pihaknya menyampaikan protes kerasnya kepada Masood terkait serangan itu.

"Pejabat Iran secara eksplisit menggarisbawahi bahwa kami mengharapkan pemerintah dan tentara Pakistan untuk secara serius dan tegas berurusan dengan perkembangan dan penyebaran sel-sel teroris dan pangkalan mereka di wilayah perbatasan antara kedua belah pihak," ucapnya.

"Pakistan juga harus memastikan para teroris untuk tidak dapat menciptakan ketidakamanan dan ketidakstabilan lebih lanjut di wilayah ini dan ketidakpercayaan antara kedua belah pihak melalui tindakan teroris dan tidak manusiawi mereka," sambungnya.

Iran, papar Qassemi, seperti dilansir IFP News pada Senin (18/2), juga meminta pemerintah Pakistan untuk mengambil langkah segera dan tepat untuk mengidentifikasi dan menangkap para teroris di balik serangan mematikan di jalan Zahedan-Khash.

Sementara itu, di tempat terpisah Masood dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa ia akan menyampaikan protes Iran kepada pemerintah di Islamabad.

Credit sindonews.com

Tegang dengan AS, Iran Luncurkan Kapal Selam Berudal Jelajah

TEHERAN - Iran pada hari Minggu meluncurkan kapal selam baru buatan lokal yang mampu menembakkan rudal jelajah. Peluncuran kapal selam bernama Fateh ini berlangsung di saat ketegangan antara Teheran dengan Washington sedang memanas.

Upacara peluncuran dipimpin oleh Presiden Hassan Rouhani di kota pelabuhan selatan Bandar Abbas. "Hari ini, Republik Islam Iran sepenuhnya bergantung pada darat, udara dan laut," kata Rouhani.

"Kekuatan defensif kami dimaksudkan untuk membela kepentingan kami dan kami tidak pernah berusaha menyerang negara mana pun," ujarnya, seperti dikutip AFP, Senin (18/2/2019).

Menurut kantor berita Fars, Fateh merupakan kapal selam pertama di Iran dalam kategori semi-berat. Kapal itu akan mengisi celah antara kapal kelas Ghadir yang ringan dan kapal selam kelas Kilo yang berat.

Fars menyatakan kapal selam Fateh memiliki bobot hampir 600 ton ketika berada di bawah air. Kapal itu dilengkapi dengan torpedo dan ranjau laut di samping senjata utamanya; rudal jelajah. Kapal tersebut diklaim dapat beroperasi lebih dari 200 meter di bawah permukaan laut hingga 35 hari.

Ketegangan Iran dan Amerika Serikat mulai memanas sejak Washington menarik diri dari perjanjian nuklir multilateral 2015 pada Mei 2018. Washington lantas mengenakan kembali sanksi unilateral terhadap Iran pada akhir tahun lalu.

Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran pada 7 Februari meluncurkan rudal balistik baru dengan jangkauan 1.000 kilometer (620 mil). Rudal surface-to-surface (permukaan-ke-permukaan) itu diberi nama Dezful. Komandan Dirgantara Brigadir Jenderal Amirali Hajizadeh mengatakan Dezful adalah upgrade dari misil Zolfaghar yang sudah tua yang memiliki jangkauan 700 kilometer.

Rouhani mengatakan pada hari Minggu bahwa tekanan oleh musuh, ancaman perang dan sanksi adalah insentif bagi Teheran untuk mandiri dalam industri pertahanannya.

"Mungkin kita tidak akan memiliki motivasi untuk industrialisasi sektor pertahanan kita," katanya, jika Iran bisa membeli persenjataan yang dibutuhkan.

Para menteri termasuk dari kabinet militer Iran menghadiri upacara peluncuran tersebut.

Credit sindonews.com

Jerman Tolak Seruan AS Keluar dari Kesepakatan Nuklir Iran

Angela Merkel

Foto: EPA-EFE/NDR/Wolfgang Borrs

Jerman juga menolak permintaan AS menghentikan pengiriman gas dari Rusia.

CB, MUNICH -- Kanselir Jerman Angela Merkel menolak seruan Amerika Serikat (AS) menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran. Selain itu Merkel menolak seruan AS dalam pembatalan proyek pipa gas kontroversial dengan Rusia.

Hal itu dikatakannya pada kesempatan Konferensi Keamanan Munich pada Sabtu (16/2) waktu setempat. Merkel memang mengkritik kebijakan Iran terhadap Israel termasuk program rudal balistik dan keterlibatannya di Suriah dan Yaman, namun dia juga membela kesepakatan nuklir dengan Teheran.

"Akankah membatalkan satu-satunya perjanjian yang tersisa dengan Iran membantu tujuan bersama kita untuk mengatasi dampak negatifnya?" ujar Merkel seperti dikutip Anadolu Agency, Ahad (17/2). Dia menegaskan kembali bahwa Jerman akan tetap teguh pendirian dalam kesepakatan yang ditandatangani pada 2015.

Pernyataannya muncul setelah Wakil Presiden AS Mike Pence meminta sekutu Eropa termasuk Jerman, Prancis, dan Inggris meninggalkan kesepakatan nuklir Iran. Pence meminta sekutu Eropa agar bergabung dengan AS dalam mengampanyekan tekanan diplomatik dan ekonomi Washington melawan Iran. "Waktunya telah tiba bagi mitra-mitra Eropa kami untuk menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran," ujar Pence dikutip Harretz.

Tiga kekuatan Eropa, bersama dengan Rusia, Cina dan AS menandatangani perjanjian nuklir 2015 yang dimaksudkan untuk mengekang jalur Iran menuju senjata nuklir dengan imbalan bantuan sanksi. Meski Merkel menyayangkan perpecahan atas Iran sangat menekannya, namun dia mengesampingkan substansi perbedaan. "Saya melihat program rudal balistik, saya melihat Iran di Yaman, dan terutama saya melihat Iran di Suriah," ujarnya.

Kendati demikian, Merkel juga menolak seruan AS untuk menghentikan pembangunan pipa Nord Stream 2, yang akan membawa gas Rusia ke Jerman di seberang Laut Baltik. Menurutnya, pipa Nord Stream 2 tidak akan membuat Eropa bergantung pada Rusia, sebab Eropa memiliki banyak terminal energi untuk menerima lebih banyak Liquidfiled natural gas (LNG) dari AS. "Karena Jerman akan menghapus batubara dan tenaga nuklir, kami pasti akan menjadi pasar yang menarik untuk gas alam dalam beberapa tahun mendatang," katanya.

Merkel juga memperingatkan bahwa meninggalkan kesepakatan perdagangan dengan Rusia akan membuat kekuatan lain seperti Cina mendapat manfaat dari hal ini.

Credit republika.co.id

Lavrov: AS Mobilisasi Masa untuk Salahkan Rusia atas Berakhirnya INF

MUNICH - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menuturkan, Washington mengambil langkah-langkah tidak bermoral untuk mengerahkan sekutu-sekutunya untuk mempersalahkan berakhirnya Perjanjian Pasukan Nuklir Jangka Menengah (INF) pada Moskow.

Berbicara jelang Konferensi Keamanan di Munich, Jerman, Lavrov menuturkan Amerika Serikat (AS) adalah pihak yang ingin membatalkan perjanjian itu. Namun, Washington bermain sebagai korban dan kemudian memobiliasasi sekutunya untuk menyalahkan Rusia akan pembatalan ini.

"Kembali pada bulan Oktober, para pejabat AS mengatakan kepada kami bahwa Presiden AS, Donald Trump mengumumkan penarikan dari perjanjian itu. Ini bukan undangan untuk dialog tetapi keputusan akhir," kata Lavrov.

"Setelah itu, mereka tidak terlalu tertutup untuk memobilisasi sekutu untuk menyalahkan kami karena membatalkan perjanjian penting ini," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Tass pada Minggu (17/2).

Lavrov kemudian mengatakan bahwa Moskow tidak ragu bahwa Washington memperingatkan para pejabat NATO agar tidak menghadiri briefing yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan Rusia tentang rudal jelajah 9M729. Rudal ini menjadi alasan AS meninggalkan kesepakatan yang diteken pada era Perang Dingin tersebut.

"Kami telah memprakarsai presentasi rudal yang diyakini Amerika sebagai pelanggaran perjanjian itu. Ada pesanan. Kami tidak ragu bahwa AS memberi tahu anggota NATO untuk tidak menghadiri pertemuan yang kami selenggarakan," tukasnya.

Credit sindonews.com

Pihak bertikai di Yaman sepakat tarik pasukan dari Hudaidah

Milisi Houthi berpatroli di jalan, tempat para pengunjung rasa pro-Houthi berdemonstrasi menentang koalisi pimpinan Arab Saudi, di Hudaidah, Yaman, 10 Desember 2018. (REUTERS/ABDULJABBAR ZEYAD)

PBB (CB) - Pemerintah Yaman dan perwakilan al Houthi mencapai kesepakatan "Tahap I" tentang penarikan pasukan mereka, berdasarkan perjanjian yang ditengahi PBB, dari kota pelabuhan Hudaidah, Yaman, kata PBB pada Minggu (17/2).

"Para pihak mencapai kesepakatan Tahap I tentang pemindahan pasukan mereka," kata kantor juru bicara PBB tanpa memberikan penjelasan yang sebenarnya tentang apa yang disepakati antara kelompok al Houthi, yang bersekutu dengan Iran, dan pemerintah yang didukung Saudi.

PBB sedang berusaha menerapkan perjanjian penarikan pasukan dan gencatan senjata di Hudaidah, pintu gerbang utama bagi impor Yaman, sebagai bagian dari upaya mengakhiri perang yang telah menelan puluhan ribu jiwa dan membawa jutaan orang ke ambang kelaparan.

Berdasarkan kesepakatan Tahap I, kelompok al Houthi akan mundur dari pelabuhan Hudaidah, Saleef dan Ras Isa. Langkah serupa juga harus dilakukan pasukan koalisi dari pinggiran kota bagian timur, tempat pertempuran berkecamuk sebelum genjatan senjata diberlakukan pada 18 Desember.

Sebagian besar aturan genjatan senjata Hudaidah dihormati namun pertempuran terus terjadi antara gerakan al Houthi dan musuh mereka dalam memerangi koalisi pimpinan Saudi untuk memulihkan pemerintahan yang diakui secara internasional.

Credit antaranews.com

Israel Pangkas Pembagian Pajak ke Palestina

Menteri Kehakiman Israel, Ayelet Shaked, mengatakan bahwa keputusan ini diambil karena pemerintahan Mahmoud Abbas terus memberikan uang kepada militan Palestina di penjara. (Reuters/Amir Cohen)

Jakarta, CB -- Israel akan memangkas pembagian pajak yang selama ini mereka berikan kepada Otoritas Palestina hingga lima persen.

Menteri Kehakiman Israel, Ayelet Shaked, mengatakan bahwa keputusan ini diambil karena pemerintahan Mahmoud Abbas terus memberikan uang kepada militan Palestina di penjara.

"Abbas terus mentransfer gaji kepada para pembunuh yang ada di penjara. Kami harus mencari cara menghentikan uang ini," ujar Shaked pada Minggu (17/2).

Sebagaimana dilansir Reuters, di bawah perjanjian perdamaian sementara, Israel memang mengumpulkan pajak atas nama warga Palestina yang hingga kini nilai rata-ratanya mencapai US$222 juta per bulan.

Namun, karena kesepakatan damai menemui jalan buntu sejak 2014, Israel menghentikan sebagian aliran dana tersebut sebagai bentuk protes dan tekanan.

Otoritas Palestina pun kian terdesak, terutama setelah Amerika Serikat mencabut sebagian besar bantuannya sebagai bentuk tekanan agar perjanjian damai segera disepakati.

Di tengah tekanan keuangan tersebut, Abbas tetap membayarkan sejumlah uang bagi keluarga Palestina yang dibui karena melawan atau dibunuh tentara Israel. Ia menyebut warga Palestina tersebut sebagai pahlawan dalam perjuangan bangsa.

Palestina pun menyebut pemangkasan pajak oleh Israel ini sebagai "pembajakan" yang dilakukan untuk mengancam mereka.

"Ini adalah upaya menekan. Meski kami hanya memiliki satu dolar, kami akan tetap membayarkannya kepada keluarga para martir yang kini ada di penjara dan bagi mereka yang terluka," ujar seorang pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Wasel Abu Youssef.

Meski demikian. sejumlah pakar keamanan khawatir permasalahan fiskal ini dapat membuat Palestina semakin tidak stabil.

"Jika dia (Abbas) memilih untuk hancur dengan tetap membayar kepada para pembunuh, biarkan mereka hancur," kata Shaked.

Credit cnnindonesia.com