Jumat, 27 April 2018

Ketika peluk cium Macron diakhiri cercaan terhadap filosofi politik Trump

Presiden Prancis Emmanuel Macron berbicara di Kongres Amerika Serikat dalam rangkaian lawatan ke Amerika Serikat (25/4/2018) (REUTERS/BRIAN SNYDER)

Jakarta (CB) - Selasa, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sangat akrab dengan saling berbalas ciuman, pelukan, pegangan tangan dan mengusap pundak masing-masing.

Sehari kemudian, Rabu waktu AS, di depan sidang pleno Kongres, pemimpin Prancis yang kharismatis itu putar arah dengan menggugat filosofi dan padangan politik Presiden Trump.

Macron terang-terangan menyatakan tekad mempertahanan tatanan dunia dari nasionalisme "First America" ala Donald Trump.

Macron ingin mengikat pemerintahan Donald Trump ke dalam sistem internasional Barat yang sudah ada, meyakinkan Amerika untuk terikat pada upaya-upaya multilateral dalam mematikan program nuklir Iran, memerangi perubahan iklim, dan mengawal globalisasi serta perdagangan bebas.

Seperti ditulis laman CNN.com, Macron ingin memposisikan Prancis sebagai kanal antara Amerika dan Uni Eropa akibat retaknya posisi politik Kanselir Jerman dan keluarnya Inggris dari Uni Eropa.

Tetapi Macron tidak dapat mencapai semua tujuan itu tanpa membawa serta Trump, dan sekaligus meyakinkan pemimpin AS itu untuk mengompromikan posisi-posisi yang dia rasakan dengan intensitas yang mendalam dan tulus atau paling tidak mencegah Trump merusak sistem global yang memang kerap dia lakukan.

Itulah mengapa Macron membangun pola hubungan emosional yang menyentuh dengan Trump, yang terlukiskan dari ciuman, pelukan dan jabat tangan seperti antara bapak pendiri Amerika Benjamin Franklin dan filsuf Prancis Voltaire.

Perbedaan mencolok filosofi dan ofensif anggun Macron dengan Trump yang tersirat dalam pidatonya itu telah membuat para wakil rakyat AS berulang kali memberikan standing ovation dan bersorak.

Menurut CNN, gaya teatrikal Macron saat berpidato di depan Kongres AS dalam Bahasa Inggris yang fasih dengan menjabarkan kebijakan-kebijakan yang dia usung, membuat sang presiden Prancis terlihat seperti presiden Amerika dari Partai Demokrat yang tengah menyampaikan pidato kenegaraan.

Macron menyinggung pengorbanan bersama Prancis dan AS dalam dua perang dunia dan dalam perang melawan terorisme baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti Suriah.

Tetapi sejurus kemudian dia menampar filosofi nasionlis populis yang dianut Trump yang ditiru oleh gerakan-gerakan politik antikemapanan di seantero Eropa.

"Kita boleh memilih isolasionisme, penarikan diri dan nasionalism. Ini pilihan. Itu bisa membuat kita merasai obat sementara untuk ketakutan-ketakutan kita," kata Macron.

"Tetapi menutup pintu terhadap dunia tidak akan menghentikan evolusi dunia. Itu tidak akan memadamkan, sebaliknya mengobarkan ketakutan warga negara kita."

Macron memperingatkan bahwa internasionalisme liberal tengah dikepung sehingga membersitkan kebutuhan akan tatanan dunia baru Abad 21 yang didasarkan kepada nilai-nilai fundamental, aturan hukum dan hak asasi manusia.

"Kekuatan lain dengan strategi dan ambisi yang lebih kuat akan mengisi kekosongan akibat kita tinggalkan. Kekuatan lain tidak akan lagi ragu-ragu mengagungkan model mereka dalam membentuk tatanan dunia Abad 21."

"Jika Anda tanya saya, saya tidak terkagum-kagum kepada penguasa kuat, kepada pengabaian kebebasan dan ilusi nasionalisme," kata Macron.

Pernyataan ini sangat berbalikkan dengan sikap Trump yang justru memuja orang-orang kuat seperti Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping.

Macron menyeru Amerika Serikat untuk kembali kepada multilateralisme. Dia menyoroti sistem global yang telah ditemukan Amerika dan dibela mati-matian pada Perang Dunia II, serta memperingatkan keadaan kritis di masa kini dengan mengingatkan bahaya isolasionisme, penarikan diri dan nasionalisme.

"Ini semua membutuhkan keterlibatan Amerika Serikat karena peran Anda semua menentukan dalam menciptakan dan mengawal dunia bebas ini," kata Macron. "Amerika Serikat adalah salah satu yang menemukan multilateralisme ini. Anda adalah pihak yang sekarang harus menolongnya demi melestarikan dan memperbaruinya."

Credit antaranews.com

Mike Pompeo dikukuhkan sebagai Menlu Amerika Serikat

Mantan Direktur Badan Sandi Negara Amerika Serikat (Central Intelegence Agency) Mike Pompeo. (cia.gov)

Washington (CB) - Senat Amerika Serikat pada Kamis mengukuhkan Mike Pompeo sebagai Menteri Luar Negeri di bawah Pemerintahan Presiden Donald Trump.

Pompeo, yang merupakan mantan direktur Badan Intelijen Pusat (CIA), akan segera melakukan perjalanan untuk bertemu dengan sekutu-sekutu kunci AS di Eropa dan Timur Tengah.

Mantan perwira Angkatan Darat itu pernah menjadi anggota Kongres dari Partai Republik.

Pompeo sudah terlebih dulu terlibat secara mendalam dalam diplomasi. Trump mengutusnya tiga pekan lalu ke Korea Utara untuk bertemu dengan pemimpin negara itu, Kim Jong Un, menjelang pertemuan puncak antara Kim dan Trump --yang akan membahas program nuklir Pyongyang.

Beberapa saat setelah Pompeo disumpah sebagai menteri luar negeri, Departemen Luar Negeri AS mengatakan Menlu baru itu akan melakukan lawatan ke Arab Saudi, Jordania dan Israel selama akhir pekan ini. Sebelum lawatan tersebut, ia dijadwalkan menghadiri pertemuan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pada Jumat di Brussel.

Pompeo memilih tiga negara di Timur Tengah itu untuk dikunjungi karena melihat perkembangan semua hal yang sedang terjadi, menurut juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Heather Nauert, kepada para wartawan.

Iran kemungkinan akan masuk dalam agenda pembicaraan selama lawatannya di Timur Tengah.

Trump, paling lambat pada 12 Mei, akan memutuskan apakah AS akan menerapkan kembali sanksi-sanksi ekonomi atas Iran. Langkah itu akan menjadi pukulan terhadap kesepakatan nuklir yang dicapai pada 2015 antara Iran dan enam negara kuat.

Pompeo akan melakukan pertemuan dengan Raja Saudi Salman, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Raja Jordania Abdullah, kata Nauert.

Ia akan diharuskan untuk segera menangani berbagai tantangan internasional, termasuk konflik-konflik yang telah berlangsung lama di Suriah, Iran dan Afghanistan, serta politik perluasan China di Asia dan ketegasan Rusia.

Washington sedang bekerja sama dengan sekutu-sekutu Eropa, seperti dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Angela Merkel, menyangkut kemungkinan untuk memperkeras perjanjian nuklir dengan Iran, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Kamis, 26 April 2018

Jepang Incar Proyek Pesawat Maritim Eropa

TOKYO - Dalam penawaran terbaru untuk memenangkan kesepakatan persenjataan asing terbesar pertama sejak Perang Dunia II, Jepang mengajukan proposal pemburu maritim P-1 untuk proyek Jerman-Prancis mengembangkan pesawat pengintai maritim.

Diskusi antara tiga negara dimulai tahun lalu. Pejabat Jepang juga meminta Kawasaki Heavy Industries yang membuat P-1 untuk membahas kemungkinan kemitraan dengan Dassault Aviation asal Prancis dan Thales SA.

“Jika mereka mencoba dan membangunnya dari awal, itu akan membutuhkan biaya banyak dan pasar potensial mereka kecil, bahkan jika Spanyol atau negara-negara Eropa lain membelinya,” kata seorang sumber dari pemerintah Jepang tentang proyek Eropa tersebut.

Meski demikian, P-1 mungkin sulit terjual karena persaingan sangat ketat dengan perusahaan lain. Airbus menyatakan sedang mengeksplorasi aplikasi militer untuk jet penumpang A320neo, termasuk versi patroli maritim.

Dua sumber pertahanan Eropa menjelaskan, perusahaan pesawat Prancis, Dassault Aviation, telah mengadaptasi jet bisnis Falcon 8X untuk misi semacam itu. Boeing juga menawarkan P-8A Poseidon.

“Kami telah mengenalkan P-1 pada negara-negara lain dengan dukungan Kementerian Pertahanan Jepang. Meski demikian, kami tidak dapat membahas kasus satu per satu,” ungkap juru bicara Kawasaki Heavy.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Jepang di Tokyo menjelaskan, pihaknya melihat beberapa cara untuk bekerja sama dengan Prancis dan Jerman dalam teknologi pertahanan setelah menandatangani kesepakatan kerja sama terpisah. Meski demikian, juru bicara itu menambahkan, “Kami tidak membahas tujuan pengembangan bersama dan tidak berencana mengonsep proyek tiga pihak.”

Jerman ingin menggantikan armada pesawat pengintai maritim yang telah tua demi merespon peningkatan patroli maritim Rusia ke level yang belum pernah ada sejak akhir Perang Dingin. Kementerian Pertahanan Jerman dan Prancis akan menandatangani dokumen saat Berlin Airshow pekan ini untuk mengeksplorasi pengembangan bersama pesawat pengintai maritim baru.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman menolak berkomentar tentang diskusi itu. “Jerman dan Prancis mempertimbangkan banyak kemungkinan untuk memperluas kerja sama yang ada antara militer dua negara,” ujarnya.

Dua negara sedang mengeksplorasi beberapa kesepakatan bersama atau proyek pengembangan bersama, termasuk jet tempur baru dan drone militer.

Credit sindonews.com

Pentagon Remehkan Klaim Suriah 'Tangkap' Rudal Tomahawk

WASHINGTON - Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon meremehkan klaim militer Rusia bahwa pasukan Suriah memperoleh beberapa rudal jelajah yang nyaris utuh saat agresi singkat 14 April lalu. Beberapa senjata itu salah satunya, rudal jelajah Tomahawk.

Juru bicara Pentagon Eric Pahon kepada Sputnik hari Rabu mengatakan, AS tidak melihat bukti soal klaim tersebut.

"Atas klaim pihak Rusia yang memiliki Tomahawk yang 'utuh', kami tidak melihat bukti yang dapat diverifikasi, selain pernyataan yang dibuat untuk media milik negara Rusia," kata Pahon. "Jika klaim seperti itu benar, kami pasti akan melihat buktinya sekarang," ujar Pahon, yang dilansir Kamis (26/4/2018).

Sebelumnya pada Rabu, Kepala Direktoral Operasional Staf Umum Militer Rusia, Sergey Rudskoy mengumumkan bahwa ahli Moskow sedang memeriksa rudal dari koalisi pimpinan AS yang "ditangkap" di Suriah, termasuk rudal jelajah Tomahawk, yang telah diserahkan kepada militer Rusia. Dalam pengumuman tersebut, pihaknya merilis beberapa foto rudal jelajah Barat yang diperoleh nyaris utuh.

Pahon mengatakan Rusia menggunakan kampanye disinformasi untuk mengalihkan perhatian dari keterlibatan moral dalam mendukung pemerintah Presiden Suriah Bashar Assad. "Dan kekejaman rezim serta pembantaian sipil di Suriah barat," ujarnya.

Pahon menganggap klaim tersebut hanya modus operandi dari mesin propaganda Rusia. Menurutnya, Rusia telah membuang-buang waktunya dengan melakukan analisis serangan oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya pada pertengahan April lalu.

Dia mendesak Moskow untuk fokus pada upaya yang memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan serta mendorong Assad ke jalur penyelesaian konflik Suriah secara damai.

Seperti diketahui, pada 14 April, Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris melakukan serangan ratusan rudal terhap Suriah dengan dalih membalas serangan senjata kimia di kota Douma. Barat menuduh serangan senjata kimi dilakukan rezim Assad, namun Suriah dan Moskow membantah tuduhan tersebut.

Credit sindonews.com

Pembunuhan Ilmuwan Palestina di Malaysia Direncanakan 4 Bulan

KUALA LUMPUR - Pembunuhan terhadap ilmuawan Palestina yang juga ahli roket Hamas, Dr Fadi al-Batsh, di Kuala Lumpur, Malaysia, sudah direncanakan setidaknya dalam empat bulan. Hal itu diungkap Kepolisian Diraja Malaysia.

Menurutu polisi, salah satu dari dua tersangka pembunuh al-Batsh telah berada di Malaysia sejak akhir Januari 2018. "Kami berhasil mendapatkan gambar tersangka berdasarkan keterangan saksi mata," kata Kepala Polisi Diraja Malaysia Jenderal Polisi Tan Sri Mohamad Fuzi Harun.

"Kami percaya dia menggunakan dokumen identitas palsu untuk masuk ke negara ini," lanjut Mohamad Fuzi, yang dikutip The Star, Kamis (26/4/2018).

"Dia mungkin mengubah penampilannya tapi setidaknya kita punya fotonya. Kami berharap masyarakat dapat membantu kami melacak tersangka," ujar Mohamad Fuzi.

Al-Batsh ditembak mati saat hendak pergi ke sebuah masjid di Kuala Lumpur untuk salat Subuh pada Sabtu pekan lalu. Menurut rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, dua tersangka beraksi dengan menaiki sepeda motor.

Keluarga al-Batsh menuduh agen Mossad Israel sebagai pelaku. Sedangkan Hamas menyalahkan Israel. Namun, Tel Aviv membantah terlibat dalam pembunuhan ilmuwan muda Palestina tersebut.

Meskipun pembunuhan sudah berselang lima hari, polisi Malaysia meyakini para tersangka masih berada di negara tersebut. "Kami telah memperketat keamanan di sepanjang perbatasan nasional kami," ujar Mohamad Fuzi.

"Kami juga bekerja dengan lembaga penegak hukum lainnya, termasuk Departemen Imigrasi, untuk memperketat jaringan di sekitar tersangka," imbuh dia.

Ditanya apakah para tersangka adalah agen asing, Mohamad Fuzi mengatakan dia tidak bisa mengonfirmasi atau membantahnya.

“Kami masih menyelidiki. Namun, kami percaya mereka sangat terlatih karena serangan itu dilakukan secara profesional," katanya, yang menambahkan bahwa 14 peluru dikumpulkan dari lokasi kejadian.

Sementara itu, istri korban, Enas al-Batsh, 31, mengatakan dia dan tiga anaknya yang masih kecil akan kembali ke tanah air mereka di Palestina untuk selamanya. Tapi, dia bertekad melanjutkan studi PhD-nya.

Enas menggambarkan almarhum suaminya sebagai seorang pria yang bersemangat tentang pendidikan.

"Saya ingat suami saya berkata, 'Anda telah bersabar menunggu saya untuk menyelesaikan PhD saya, dan saya akan menunggu Anda untuk melanjutkan tugas Anda'," katanya mengingat ucapan korban saat masih hidup.

Berbicara melalui penerjemah, Enas mengatakan dia telah mendaftar untuk program PhD dengan Fakultas Pendidikan University of Malaya, dan akan melanjutkan studinya secara online.

Credit sindonews.com

Yordania Akan Cabut Status Kewarganegaraan Mahmoud Abbas

Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas (Foto: Mohamad Torokman/Reuters)

AMMAN – Kerajaan Yordania dilaporkan memulai proses pencabutan kewarganegaraan terhadap sekira 30 orang pejabat Otoritas Palestina (PA) dan pejabat faksi Fatah beserta anggota keluarganya. Salah satu yang akan terkena dampaknya adalah Presiden PA, Mahmoud Abbas.
Selain Abbas, Yordania juga akan mencabut kewarganegaraan kepala negosiator Palestina, Saeb Erekat, dan Ahmed Qurei (Abu Ala). Otoritas Yordania akan megubah pemberian visa kepada para pejabat Palestina sehingga hanya akan mendapat izin masuk kunjungan sementara.

Melansir dari Jerusalem Post, Kamis (26/4/2018), banyak dari pejabat senior PA dan pejabat faksi Fatah, termasuk Abbas dan kedua putranya, yang diberikan kewarganegaraan Yordania lebih dari 10 tahun lalu. Mereka menerima paspor Yordania meski di saat bersamaan Amman mencabut kewarganegaraan ribuan warga sipil Palestina.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas

Yordania saat itu beralasan bahwa pencabutan dilakukan demi ‘konsolidasi’ identitas Palestina ribuan orang tersebut. Dengan populasi mencapai 9,5 juta orang, di mana 2 juta di antaranya adalah pengungsi Palestina, Yordania sendiri menganggap kehadiran mereka sebagai ancaman demografi.
Pencabutan itu pertama kali diungkapkan oleh harian berbahasa Arab yang berbasis di London, Inggris, Railyoum. Menurut artikel dari Al Quds al Arabi pada 2011, para pemimpin Palestina itu mengajukan sendiri status kewarganegaraan Palestina satu dekade lalu.
“Mereka mengajukan sendiri status kewarganegaraan, bukan ditawarkan oleh Yordania, dan seharusnya malu kepada para pejabat senior Yordania atas permintaan tersebut. Yordania tidak bisa menolak permintaan saat itu atas dasar kemurahan hati,” tulis Al Quds al Arabi.

Namun, belum diketahui alasan pencabutan status kewarganegaraan tersebut. Pemerintah Yordania juga enggan berkomentar mengenai laporan dari Railyoum.

Credit okezone.com

Mumi Reza Shah, Pendiri Dinasti Pahlavi di Iran, Ditemukan Kembali

Mumi yang diyakini Reza Shah (kiri) and jenazah Reza Shah (kanan) (TASNIM)

Teheran - Mumi yang ditemukan di dekat ibu kota Iran, Teheran, "sangat mungkin" adalah ayah dari raja terakhir Iran, kata keluarganya.
Mumi itu ditemukan Senin lalu saat dilakukan pembangunan di tempat suci Shahr-e Ray, di sebelah selatan Teheran.
Makamnya, yang juga berada di Shahr-e Ray, dihancurkan setelah revolusi Islam Iran tahun 1979 namun jenazahnya tidak pernah ditemukan.

Cucunya, Reza Pahlavi -yang merupakan tokoh oposisi Iran yang tinggal di Amerika Serikat- mengatakan jenazah itu 'amat mungkin' merupakan Reza Shah.
Lewat pesan Twitter, Reza mendesak pihak berwenang Iran untuk mengizinkan para ahli medis yang dipercaya oleh keluarga untuk mendapat akses ke jenazah itu dan memberi pemakaman yang sepatutnya di Iran.
"Kalaupun bukan sebagai bapak dari Iran modern atau sebagai Raja, namun sebagai seorang serdadu dan pengabdi negara serta rakyatnya, Reza Shah harus mendapat makam yang dikenal di sebuah lokasi yang diketahui oleh seluruh rakyat Iran."
Reza Shah, Iran

Reza Shah adalah pendiri dinasti Pahlavi yang memerintah Iran selama 50 tahun lebih mulai tahun 1925. (Getty Images)

Reza Pahlavi juga membantah laporan-laporan yang menyebutkan keluarga Pahlavi sudah memindahkan jenazah Reza Shah.
Kepala Komite Warisan Budatya Teheran mengatakan kepada kantor berita semi-pemerintah ISNA, Senin (24/04), bahwa 'kemungkinan' bahwa jenazah itu merupakan mantan pemimpin walau beberapa media di Iran mempertanyakan.
Tidak jelas di mana sekarang jenazah tersebut.
Siapakah Reza Shah?
Sebagai pemimpin militer yang melancarkan kudeta tahun 1921, Reza Shah adalah pendiri dinasti Pahlavi yang memerintah Iran selama 50 tahun lebih mulai tahun 1925.
Walau dipuja oleh banyak pihak karena pengaruhnya atas modernisasi Iran, Reza Shah juga dikecam karena menyerang agama dan dugaan melanggar hak asasi manusia.
Dia meninggal dunia di Afrika Selatan tahun 1944, tiga tahun setelah dipaksa untuk menyerahkan takhta kepada putranya oleh pasukan Inggris dan Rusia.
Awalnya dia dimakamkan dan dibalsem di Mesir namun beberapa tahun kemudian jenazahnya dipindahkan ke Iran.
Akan tetapi mausoleum tempat Reza Shah itu dimakamkan dirusak setelah revolusi Islam Iran tahun 1979, yang juga menggulingkan putranya penerus kekuasaan, Mohammad Reza Shah.

Credit detikNews / Bbc-world /

Mumi Diduga Mendiang Shah Iran, Reza Pahlavi Ditemukan di Teheran

Reza Shah Pahlavi saat penobatannya.

TEHERAN – Jasad mendiang Pemimpin Iran Reza Shah Pahlavi yang dimumifikasi telah ditemukan dalam sebuah penggalian di sebuah kuil Syiah di selatan Iran.
Pahlavi berkuasa di Iran selama Perang Dunia II sebelum digantikan oleh putranya, Shah Iran terakhir, Mohammad Reza Pahlavi pada 1941. Reza Shah Pahlavi meninggal dunia pada 1944 dan dimakamkan di sebuah mausoleum yang kemudian dihancurkan oleh Pemerintah Revolusi Iran. Jasad Reza Shah Pahlavi tidak pernah ditemukan di dalam puing-puing mausoleum dan hilang selama beberapa dekade.

Kepala Komite Pariwisata dan Peninggalan Budaya Dewan Kota Teheran , Hassan Khalilabadi mengatakan kepada kantor berita IRNA bahwa ada kemungkinan jasad yang ditemukan di Kuil Syiah Abdul Azim adalah jasad Reza Pahlavi. Pihak berwenang mengatakan, mereka akan melakukan tes DNA untuk mengonfirmasi bahwa jasad tersebut memang jasad Pahlavi.

Keturunan Shah Iran, cucu Reza Pahlavi mengatakan bahwa dia mengikuti dengan seksama laporan mengenai penemuan tersebut. Dia juga mengingatkan Pemerintah Iran untuk transparan dalam menangani jasad tersebut.
Namun, juru bicara dari Kuil Shah Abdol Azim mengatakan bahwa jasad yang ditemukan bukanlah jasad Pahlavi.
"Semua rumor di media sosial yang mengklaim tubuh mumi ini milik Reza Shah salah dan tidak memiliki kebenaran apa pun," ujarnya sebagaimana dilansir RT, Rabu (25/4/2018).

Pahlavi mengambil alih kekuasaan Iran pada 1920 sebelum dipaksa melepaskan tahta untuk putranya pada 1941. Pahlavi yang lebih muda kemudian mengonsolidasikan kekuasaannya dalam kudeta yang didukung Amerika Serikat untuk menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Mosaddegh yang terpilih secara demokratis pada 1953.

Para anggota dinasti Pahlavi telah menjadi tokoh kultus di Iran setelah sejumlah protes anti-rezim digelar dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2017, para demonstran dilaporkan mendengar slogan-slogan berteriak mendukung "Reza Shah" selama protes yang meluas untuk menentang para pemimpin ulama Iran.

Credit okezone.com

Suriah Peroleh Rudal Tomahawk saat Serangan, Bisa Permalukan AS

MOSKOW - Rusia memamerkan beberapa foto peluru kendali (peluru) termasuk Tomahawk nyaris utuh yang diklaim diperoleh pasukan Suriah saat serangan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya pada 14 April lalu.

Analis keamanan berpendapat, Rusia dan Suriah bisa untung besar untuk mempermalukan AS karena bisa mempelajari rudal Tomahawak yang diperoleh.

Beberapa foto peluru kendali canggih yang nyaris utuh itu dipamerkan Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Selain foto Tomahawk, ada satu lagi rudal jelajah canggih yang tidak disebutkan namanya.

Kementerian tersebut mengatakan, pihaknya berencana untuk mempelajari kedua rudal jelajah tersebut untuk lebih meningkatkan kemampuan sistem pertahanan udara Rusia. Tak dijelaskan bagaimana rudal-rudal canggih Barat itu bisa diperoleh pasukan Suriah saat serangan beberapa waktu lalu.

Tindakan kementerian itu mamamerkan foto-foto rudal jelajah AS dan sekutunya yang "ditangkap" pasukan Suriah juga untuk menepis klaim Presiden AS Donald Trump dan berbagai pejabat militer AS yang menyombongkan bahwa total 105 rudal yang ditembakkan ke Suriah mencapai target.

Moskow menegaskan, hanya ada 25 serangan rudal yang berhasil selama agresi singkat beberapa pekan lalu. Sedangkan sebagian besar ditumbangkan oleh sistem pertahanan udara Suriah atau memang tidak berfungsi.

Charles Shoebridge, analis keamanan dan mantan perwira militer Inggris, mengtakan agresi AS, Inggris dan Prancis sebenarnya berisiko mengobarkan senjata canggih Barat kepada Rusia. Sebab, kata dia, serangan itu tidak memberikan manfaat nyata di lapangan.

"Akan menjadi sumber keprihatinan besar bagi pihak Amerika, Inggris dan Prancis," kata Shoebridge kepada Russia Today, yang dilansir Kamis (26/4/2018).

"Tidak banyak manfaat nyata di lapangan, mengingat bahwa ini adalah sasaran sipil atau sebagian besar area kosong yang terkena, sementara Rusia telah memperoleh pengetahuan teknis tentang sistem senjata yang sebenarnya dikorbankan oleh tiga kekuatan ini," ujarnya.

Shoebridge menunjukkan bahwa klaim Amerika tentang akurasi pemboman 100 persen kemungkinan besar tidak realistis. "Dengan sejumlah besar senjata yang ditembakkan dan tembakan anti-pesawat diarahkan pada mereka, Anda akan mengharapkan, setidaknya, sebagian kecil dari mereka (rudal-rudal AS dan sekutu) tidak lolos," katanya.

Analis ini memilih berhenti mendukung klaim Rusia maupun AS soal efeketvitas agresi singkat di Suriah."Beberapa tokoh di antara...mungkin kebenaran, mungkin bohong," ujarnya.

"Bahkan dari serangan yang sukses, Anda akan menemukan beberapa fragmen dari senjata yang digunakan, tetapi biasanya tidak dalam ukuran yang kami bicarakan di sini," ujar Shoebridge. "Tapi yang pasti keberadaan fragmen seperti ini bisa menunjukkan fakta bahwa beberapa rudal tidak berfungsi, ditembak jatuh atau hanya mendarat di tempat yang salah."

Ketika ditanya tentang kemungkinan reaksi AS terhadap diperolehnya rudal jelajah Tomhawak oleh pasukan Suriah, dia mengatakan bahwa itu akan ditangani secara publik. "Cara itu biasanya ditangani, yang entah akan diabaikan atau think tank dan yang disebut para ahli akan diberi tugas untuk mengejek laporan Rusia ini," paparnya.

Juru bicara Pentagon Eric Pahon mengatakan, pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia "tidak masuk akal"."(Itu) contoh lain dari kampanye disinformasi Rusia," katanya.

Justin Bronk, ahli tempur udara di Royal United Services Institute mengatakan kepada Business Insider bahwa Rusia dan Suriah kemungkinan hanya memiliki potongan Tomahawk yang diledakkan. Menurutnya, potongan senjata itu tidak akan berguna banyak.

"Saya tidak tahu apakah Rusia atau Suriah telah 'menangkap' Tomahawk, meskipun saya yakin mereka memiliki banyak potongan untuk dipelajari dari senjata yang mencapai targetnya," kata Bronk.

Menurutnya, tak seperti bidang teknologi lainnya di mana Rusia tertinggal jauh di belakang AS, rudal jelajah Rusia sebenarnya cukup mumpuni. Moskow telah menggunakan rudal jelajah yang ditembakkan dari kapal angkatan laut dan kapal selam untuk menyerang sasaran di Suriah sebelumnya, dan mereka menunjukkan kisaran dan kemampuan yang sama dalam melakukannya.

"Rudal-rudal jelajah itu tidak persis daerah di mana Moskow sangat membutuhkan akses ke teknologi Barat," kata Bronk. "Meskipun Rusia akan akan senang untuk memeriksa Block 4 Tomahawk utuh untuk memiliki sensor dan paket panduan yang tetap," ujarnya.

"Klaim Rusia adalah mungkin hanya berpura-pura dalam kasus ini untuk mencoba dan mempermalukan AS," imbuh dia.

Credit sindonews.com

Prancis Pernah Minta AS Tidak Mengebom Pabrik Semennya di Suriah

PARIS - Prancis ternyata pernah meminta Amerika Serikat (AS) untuk tidak mengebom pabrik semen Lafarge di Suriah utara yang saat itu dikuasai oleh ISIS. Demikian bunyi email yang merupakan bagian dari penyelidikan atas operasi perusahaan semen Prancis itu di Suriah.

Kejaksaan Prancis tahun lalu meluncurkan penyelidikan atas dugaan "perusahaan membiayai kelompok teroris" oleh perusahaan semen di Suriah. Perusahaan mengakui tahun lalu bahwa mereka telah membayar kelompok-kelompok bersenjata untuk menjaga pabrik beroperasi.

"Investasi Perancis ini harus dilindungi," utusan Suriah Perancis, Franck Gellet, yang berbasis di Paris, mengatakan dalam email 19 September 2014 kepada pejabat senior kementerian luar negeri, mengacu pada pabrik Lafarge sekitar 87 km dari Raqqa.

“Tampaknya sah bahwa kami meminta Washington untuk tidak melakukan apa-apa tentang situs ini tanpa memeriksa kami terlebih dahulu,” kata Gellet di email, yang menyertakan koordinat GPS pabrik seperti dikutip dari Reuters, Kamis (26/4/2018).

Email tersebut berada di antara dokumentasi korespondensi yang dikirim oleh Gellet, kepala keamanan Lafarge, Jean-Claude Veillard dan pejabat Prancis lainnya, yang didapatkan oleh Reuters.

Gellet sendiri tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar terkait temuan ini.

Temuan ini datang ketika pemimpin Prancis Emmanuel Macron membahas Suriah dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, menekan rekan Amerika-nya untuk mempertahankan pasukannya di Suriah untuk memastikan ISIS tidak bangkit kembali.

Email lain yang tertanggal 2 Oktober 2014, juga merupakan bagian dari penyelidikan yudisial, menunjukkan bahwa permintaan tersebut telah dikirimkan ke pejabat AS.

"Ini untuk mengonfirmasi bahwa situs yang disebutkan oleh teman bicara Anda disebutkan oleh militer kami kepada rekan-rekan mereka di AS dan sekarang terdaftar dalam daftar yang sesuai," bunyi email yang dikirim ke Gellet.

Lafarge bergabung dengan perusahaan Swiss, Holcim pada 2015 untuk menjadi LafargeHolcim.

Jaksa tahun lalu menempatkan beberapa mantan manajer senior Lafarge dan LafargeHolcim di bawah penyelidikan resmi.

LafargeHolcim sendiri menolak memberikan komentar.

Kementerian Luar Negeri Prancis menolak berkomentar ketika ditanya tentang permintaan itu dan apakah pemerintah menyadari Lafarge membayar kelompok-kelompok bersenjata.

Sumber diplomatik Prancis mengatakan beberapa diplomat ditanyai sebagai saksi tentang kontak mereka dengan Lafarge pada saat itu.

"Kami memberikan otoritas peradilan semua informasi atau dokumen yang mereka minta kepada kami," kata sumber itu, menambahkan kementerian luar negeri dan para pejabatnya tidak dituduh melakukan kesalahan.

File investigasi menunjukkan Veillard mengatakan kepada hakim bahwa dia secara teratur memberikan informasi kepada dinas intelijen Prancis.

"Segera setelah saya mendapat informasi tentang orang-orang ini, saya akan meneruskannya ke intelijen. Saya mengirimkan mereka informasi mentah," katanya.

Pengacara Veillard menolak berkomentar.

Satu dokumen memerinci transkrip seorang hakim yang meminta Veillard jika dia memberi tahu dinas intelijen tentang pembayaran kepada kelompok bersenjata yang mengendalikan daerah itu.

Dokumen tersebut menunjukkan Veillard menjawab: "Saya tidak menyaring informasi yang saya berikan ke dinas intelijen, saya menceritakan semuanya kepada mereka."

Pengacara hak asasi manusia pada bulan Desember mengatakan Lafarge membayar hampir 13 juta euro untuk kelompok-kelompok bersenjata termasuk militan ISIS untuk tetap beroperasi di Suriah dari 2011 hingga 2015.

Mantan CEO LafargeHolcim, Eric Olsen, mengundurkan diri tahun lalu setelah perusahaan itu mengakui telah membayar kelompok-kelompok bersenjata untuk menjaga pabrik tetap beroperasi.

Credit sindonews.com

Rusia Klaim Serangan Rudal AS di Suriah Gagal Total

MOSKOW - Kepala Direktorat Operasional Utama Rusia Sergei Rudskoi mengatakan bahwa serangan rudal Amerika Serikat (AS) dan sekutunya terhadap lokasi-lokasi senjata kimia Suriah menemui kegagalan. Menurutnya, rudal-rudal yang diluncurkan AS, Prancis, dan Inggris berhasil dihancurkan oleh sistem pertahanan Suriah.

Rudskoi mengklaim bahwa dua rudal, termasuk Tomahawk, rudal jelajah Angkatan Laut AS, gagal mencapai target. Rudal-rudal tersebut telah dikirim ke Moskow untuk membantu Rusia meningtkan sistem senjata mereka seperti dikutip dari Business Insider, Kamis (26/4/2018).

Rudskoi juga merevisi kliam awal Rusia yang menembak jatuh 71 dari 105 rudal yang ditemkan AS dan sekutunya. Ia menyebut angka 83 rudal berhasil ditembak jatuh, dan hanya 22 yang mencapai target mereka.

Ia juga mengatakan Rusia akan mengirim sistem pertahanan rudal S-300 ke Suriah dalam waktu dekat yang akan memperkuat sistem pertahanan negara itu.

Menanggpi hal itu, petinggi Pentagon Mayor Josh T. Jacques mengatakan, Rusia seharusnya mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Suriah bukan persenjataan.

Sementara juru bicara Pentagon, Eric Pahon membantah klaim Rusia atas kegagalan rudal AS dalam serangan ke Suriah dan Rusia mendapatkan rudal yang jatuh.

"Kedua klaim itu sepenuhnya dan sama sekali tidak benar," tegas Pahon.

Pahon mengatakan Rusia belum menghasilkan bukti foto yang kredibel tentang rudal Tomahawk yang jatuh di Suriah.

Omar Lamrani, seorang analis militer di Stratfor, sebuah perusahaan konsultan geopolitik, mengatakan bahwa ia melihat tidak ada bukti apapun bahwa rudal-rudal itu ditembak jatuh atau dikuasai.

Foto-foto dari serangan menunjukkan pertahanan udara Suriah kemungkinan menembak membabi buta tanpa mengenai apa-apa. Pentagon menyatakan bahwa tidak ada rudal Suriah yang mencegat rudal AS atau sekutunya, dan sebagian besar pertahanan udara Suriah ditembakkan setelah serangan itu terjadi.

Pentagon juga mengatakan Suriah menembakkan 40 pencegat rudal, yang berarti hampir tidak mungkin 71 rudal jatuh, karena dibutuhkan setidaknya satu pencegat untuk menembak jatuh misil.

Justin Bronk, ahli tempur udara di Royal United Services Institute, mengatakan dia meragukan klaim Rusia. "Pernyataan itu mungkin hanya berpura-pura dalam kasus ini untuk mencoba dan mempermalukan AS," imbuhnya.

Credit sindonews.com

Iran Tolak Proposal Kesepakatan Nuklir Trump-Macron

TEHERAN - Iran menolak proposal kesepakatan yang diajukan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan koleganya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Presiden Iran Hassan Rouhani mempertanyakan legitimasi upaya oleh AS dan sekutu Eropanya untuk mengubah kesepakatan nuklir dengan negaranya.

Para pemimpin AS dan Prancis mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka sedang mengerjakan "kesepakatan baru" yang akan memperluas dan memperpanjang ketentuan perjanjian 2015.

Namun, Rouhani mengatakan mereka tidak memiliki hak untuk menegosiasikan kembali perjanjian tujuh pihak. Ia juga menyebut Presiden AS Donald Trump sebagai "pedagang" yang tidak memenuhi syarat untuk mengomentari perjanjian global.

"Anda tidak memiliki latar belakang politik. Anda tidak memiliki latar belakang hukum. Anda tidak memiliki latar belakang tentang perjanjian internasional," katanya seperti dikutip dari BBC, Kamis (26/4/2018).

Trump mengatakan AS akan menerapkan kembali sanksi kepada Iran yang ditangguhkan berdasarkan kesepakatan pada 12 Mei kecuali Kongres dan kekuatan Eropa memperbaiki apa yang disebutnya sebagai kecacatan dalam kesepakatan nuklir Iran.

Para pejabat AS dan Eropa dilaporkan telah membuat kemajuan pada dua tuntutannya terhadap Iran untuk memberikan akses langsung kepada tim penyidik internasional ke semua situs yang ingin mereka lihat, dan untuk menghentikan pengembangan serta pengujian rudal balistik.

Yang lebih problematik adalah seruan untuk menghapus batas waktu kesepakatan, atau "klausa matahari terbenam", pada aktivitas nuklir Iran yang sensitif, dan membuatnya terbuka.

"Bersama dengan seorang pemimpin negara Eropa (Amerika) mengatakan: 'Kami ingin memutuskan kesepakatan yang dicapai oleh tujuh pihak,'" kata Rouhani dalam pidato yang disiarkan televisi di kota Tabriz.

"Untuk apa? Dengan hak apa?"

Rouhani mengatakan Iran telah menunjukkan niat baik kepada dunia ketika menandatangani perjanjian dan ingin membuktikan tidak berusaha untuk memperoleh senjata pemusnah massal.

Pada hari Selasa, ia memperingatkan bahwa akan ada "konsekuensi berat" jika sanksi yang AS memberlakukan kembali sanksi. Ia tidak memberikan rincian apapun tetapi pejabat Iran mengatakan pengayaan uranium dapat ditingkatkan dalam beberapa hari dan bahwa negara itu dapat menarik diri dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.

Credit sindonews.com

Inggris dan Sekutu Masih Cemaskan Program Nuklir Iran

Gedung yang disinyalir berpotensi menjadi pengendali nuklir Iran.

Foto: Al Jazeera

Berdasarkan atas usul Macron, AS dan Eropa akan setuju memblokir nuklir Iran.

CB, JAKARTA -- Inggris bekerjasama erat dengan sekutunya untuk mengatasi masalah berkaitan dengan Iran, kata juru bicara pemerintah, Rabu Kemarin, memberikan dukungan Inggris pada pembicaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Macron pada Rabu mengatakan bahwa dia berbicara kepada Trump mengenai "kesepakatan baru", dengan AS dan Eropa akan menangani kekhawatiran luar biasa akan program nuklir Iran.

"Kami bekerja sama dengan sekutu kami tentang bagaimana mengatasi berbagai tantangan yang ditimbulkan Iran di Timur Tengah, termasuk yang Presiden Macron usulkan agar tercakup dalam kesepakatan baru," kata juru bicara itu.

Pernyataan tersebut muncul saat tenggat nampak tidak pasti untuk Trump pada bulan depan untuk memutuskan memulihkan sanksi ekonomi AS di Teheran. Dia mengkritik kesepakatan pada 2015, yang secara efektif mencabut beberapa sanksi Barat terhadap Iran sebagai imbalan atas pembatasan program nuklirnya.

Meski begitu, Inggris dan sekutu Eropanya, Prancis dan Jerman berpendapat bahwa apa yang disebut Rencana Aksi Bersama Komprehensif sedang berlangsung dan mencari cara untuk mengatasi kekhawatiran Trump tentang aktivitas Iran yang lebih luas tanpa keluar dari kesepakatan nuklir.

"Kesepakatan nuklir adalah produk diplomasi tak kenal lelah selama 13 tahun dan sedang berlangsung," kata juru bicara itu.

"Pada saat yang sama, kami mengakui ada hal-hal yang tidak dibahas dalam kesepakatan itu, tetapi yang perlu kami tangani termasuk misil balistik, apa yang terjadi ketika kesepakatan itu berakhir dan aktivitas regional Iran yang tidak stabil," tambahnya.

Berdasarkan atas usul Macron, AS dan Eropa akan setuju memblokir kegiatan nuklir Iran hingga 2025 dan seterusnya, mengatasi program peluru kendali balistik Iran dan menghasilkan persyaratan untuk penyelesaian politik demi mengekang Iran di Yaman, Suriah, Irak dan Lebanon.

Credit republika.co.id

Menhan Israel Terbang ke Amerika Serikat Bicarakan Ekspansi Iran

Avigdor Lieberman berbicara pada Konferensi Keamanan Munich ke-53 di Munich, 19 Februari 2017. (Reuters)

CB, Jakarta - Menteri Pertahanan Israel, Avigdor Lieberman, terbang ke Amerika Serikat, Rabu 25 April 2018, untuk membicarakan masalah ekspansi Iran di Timur Tengah terutama di Suriah.
Selama lawatannya di Amerika Serikat, jelas kantor Kementerian Luar Negeri Israel, Lieberman akan bertemu dengan rekannya James Mattis, Penasihat Keamanan Nasional John Bolton dan anggota Senat.

Sebuah rudal jarak menengah yang diluncurkan oleh militer Iran yang ditargetkan pada militan ISIS Suriah di Kermanshah, Iran, 19 Juni 2017. Iran percaya, markas teroris yang dirudal adalah kelompok yang bertanggung jawab atas serangan kembar di Teheran. (IRIB News Agency, Morteza Fakhrinejad via AP)

"Pertemuan akan fokus pada koordinasi keamanan antara Israel dan Amerika Serikat dalam menghadapi ekspansi Iran di Timur Tengah, terutama di Suriah," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Israel seperti dikutip Al Arabiya, Rabu.
Kunjungan Lieberman itu berlangsung menjelang deadline 12 Mei 2018 ketika Presiden Donald Trump memutuskan tentang nasib kesepakatan nuklir antara Iran dengan enam negara superkuat, termasuk Amerika Serikat.

Turki, Rusia dan Iran berkomitmen menciptaka perdamaian abadi di Suriah. [Anadolu]
Iran, saat ini, dianggap sebagai negara yang memiliki pengaruh luar biasa di Timur Tengah. Dalam perang Suriah, Iran terang-terangan mendukung rezim Presiden Bashar al Assad. Sebaliknya, Israel dan sekutu dekatnya Amerika Serikat ingin mendongkel Assad.

Tak hanya Israel yang memandang Iran sebagai sebuah negara berbahaya. Arab Saudi yang kini menjadi kekuatan baru juga melihat Iran musuh utamanya. Persaingan Iran dan Arab Saudi tampak dalam krisis Yaman. Iran menyokong Houthi sementara Arab Saudi mendukung pemerintahan Aden.

Credit tempo.co

Presiden Ceko Pertimbangkan Pindahkan Kedutaannya ke Yerusalem

PRAHA - Presiden Republik Ceko menyatakan negaranya sedang mempertimbangkan bergabung dengan Amerika Serikat (AS) memindahkan kedutaannya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Tetapi pemerintah Ceko, yang mengendalikan kebijakan luar negeri, tidak mengkonfirmasi pengumuman itu.

Presiden Milos Zeman menjelaskan proses pemindahan kedutaan itu, dengan mengatakan akan berlangsung dalam tiga langkah: Sebuah konsulat kehormatan akan dibuka di Yerusalem bulan depan, diikuti oleh lembaga Ceko lainnya sebelum transfer aktual kedutaan.

Di luar pembukaan konsulat, dia tidak memberikan jadwal lagi.

Dia mengakhiri pidatonya di Kastil Praha di sebuah pesta untuk merayakan ulang tahun ke 70 Israel dengan mengatakan: "Tahun depan di Yerusalem," seperti dikuyip dari VOA, Kamis (26/4/2018).

Dalam sebuah surat kepada Zeman, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dia berharap dia akan bersama-sama membuka kedutaan baru di Yerusalem pada akhir tahun ini.

Kementerian luar negeri Ceko tidak segera mengkonfirmasi langkah pemindahaan kedutaan itu, meskipun mengatakan bahwa pembukaan konsulat dan pusat budaya Ceko di Yerusalem barat adalah langkah pertama menuju pemindahaan kedutaannya di Ibu Kota negara tuan rumah.

Tetapi Kementerian Luar Negeri Ceko juga mengatakan "sepenuhnya menghormati" posisi umum Uni Eropa bahwa Yerusalem harus menjadi Ibu Kota bersama Israel dan negara Palestina di masa depan.

Karena itu tidak mungkin pemindahan kedutaan yang diinginkan Zeman terjadi secepatnya.

Untuk diketahui, jabatan Presiden Ceko adalah pos yang sebagian besar bersifat seremonial.

Zeman sebelumnya menyuarakan dukungan untuk keputusan Presiden Donald Trump untuk memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, yang memicu kemarahan di kalangan warga Palestina dan di seluruh dunia Muslim.

Palestina mengklaim Jerusalem timur, wilayah yang direbut oleh Israel dari Yordania dalam perang 1967, sebagai Ibu Kota masa depan mereka. Sedangkan Israel mengklaim seluruh Yerusalem sebagai ibu kotanya yang abadi.

Credit sindonews.com

Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem, PM Rumania Kunjungi Israel

Ilustrasi Gedung Parlemen Rumania. (Mihai Petre via WIkimedia Commons)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Rumania Viorica Dancila mengunjungi Israel untuk bertemu PM Benjamin Netanyahu, Rabu (25/4).

Lawatan selama dua hari itu dilakukan Dancila berselang beberapa hari setelah pemimpin partai berkuasa sayap kiri Partai Demokratis Sosial (PSD), Liviu Dragnea, mengumumkan "keputusan" pemerintah soal pemindahan kedubesnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Langkah itu dilakukan Bucharest mengikuti keputusan kontroversial Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada awal Desember lalu yang memutuskan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Rumania juga merupakan salah satu dari 35 negara yang abstain dalam voting resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menolak keputusan Trump tersebut pada Rapat Darurat 21 Desember lalu. Netanyahu pun menelepon Presiden Rumania Kalus Lohannis menyampaikan terima kasih atas posisinya.

Rumania adalah satu-satunya negara bekas blok komunis yang masih mempertahankan relasinya dengan Israel setelah Perang Enam Hari pecah pada 1967. Sebaliknya, mantan diktator Rumania Nicolae Ceausescu menjaga hubungan erat dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) saat masih dipimpin oleh Yasser Arafat.

Dilansir AFP, kunjungan Dancila ke Israel diawali dengan jamuan makan siang bersama Netanyahu. Setelah itu, pejabat Israel mengatakan kedua pemimpin akan mengunjungi monumen peringatan Holocaust Yad Vashem.

Keesokan harinya, Dancila dijadwalkan mengunjungi Tembok Ratapan atau Western Wall dan bertemu Presiden Israel Reuven Rivlin.

Sementara itu, media lokal Rumania melaporkan Netanyahu juga telah mengundang Dragnea, pemimpin partai berkuasa, untuk berkunjung ke Israel. Netanyahu juga disebut menyambut baik pernyataan Dragnea soal relokasi kedubes.

Meski begitu, keputusan Rumania soal pemindahan kedubes masih menjadi perdebatan di dalam negeri. Presiden Rumania Kalus Lohannis memprotes keputusan pemerintah itu.

Politikus berhaluan liberal kanan itu menganggap dia tak dilibatkan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Lohannis juga menilai pemindahan kedutaan bisa dilakukan setelah Israel dan Palestina sudah sepakat soal status Kota Yerusalem.

Meski kalah pemilu 2016 lalu dan gagal meraih kursi perdana menteri, Dragnea masih memiliki peran dalam urusan pemerintahan.

Menghindari perdebatan, Dancila belakangan menegaskan bahwa dia hanya berupaya menciptakan "platform untuk berdiskusi" terkait kemungkinan relokasi kedutaannya di Israel.

Credit cnnindonesia.com

Donald Trump Mendadak Batalkan Calon Dubes AS di Australia

Presiden AS Donald Trump.

Foto: AP

Calon duta besar AS untuk Australia dipindah ke Korea Selatan.

CB, CANBERRA -- Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana membatalkan pencalonan Laksamana Harry Harris sebagai duta besar Amerika Serikat untuk Australia yang baru. Donald Trump malah menempatkannya sebagai Duta Besar AS untuk Korea Selatan.

Langkah mengejutkan tersebut datang ketika Presiden Donald Trump berusaha memperkuat timnya di semenanjung Korea, menjelang pertemuan bersejarah yang diusulkannya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un akhir tahun ini. Sejumlah media AS melaporkan keputusan itu dipicu oleh masuknya Menteri Luar Negeri Mike Pompeo. Pemungutan suara bagi Mike Pompeo sebagai diplomat top Amerika bisa terjadi awal pekan ini.

Laksamana Harry Harris dijadwalkan akan hadir pada sidang pengesahan penempatannya di Canberra Rabu (25/4/2018) pagi di hadapan senat AS. Tetapi seorang juru bicara Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS mengatakan, sidang tersebut ditunda hingga Mei mendatang atas permintaan pemerintah.

Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop mengatakan, pejabat Menteri Luar Negeri AS, John Sullivan mengatakan kepadanya Selasa (24/4/2018) kemarin bahwa Laksamana Harris ditugaskan ke pos diplomatik lainnya.

"Sementara kami akan menyambut Laksamana Harris di sini sebagai duta besar untuk Australia, kami memahami bahwa ada tantangan signifikan bagi Amerika Serikat di Semenanjung Korea," kata Julie Bishop.

Dia mengatakan pembatalan mendadak posisi duta besar suatu negara seperti itu memang tidak biasa dan itu sudah pernah terjadi sebelumnya. Tetapi ia mengatakan Pemerintah Australia berharap posisi duta besar AS baru dapat dinominasikan sesegera mungkin.

Dia mengatakan, Menlu AS telah meyakinkannya bahwa mengumumkan duta besar baru untuk Australia akan menjadi prioritas. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan hubungan negara itu dengan Australia "kukuh" dan hubungan komunikasi itu "juga tetap baik sebagaimana mestinya.”

Pejabat itu memberikan jaminan bahwa misi diplomatik AS di Australia tetap berjalan baik meski penunjukan posisi duta besar baru tertunda.

Malcolm Turnbull dan Admiral Harry Harris

Photo: Admiral Harris (kiri) memiliki pengalaman dan minat yang luas dalam hubungan AS-Australia.
(AAP: Disediakan)

Posisi duta besar AS di telah secara resmi kosong selama lebih dari 18 bulan. Mantan duta besar Australia untuk AS Kim Beazley menggambarkannya sebagai kondisi yang "tidak ideal" ketika 12 bulan pertama berlalu tanpa seorang duta besar AS di Canberra.

Pada saat itu, Kim Beazley mengatakan secara teknis memang tidak ada masalah ketika posisi seorang duta besar masih kosong lantaran ada staf kedutaan yang bertugas. Namun dia mencatat bahwa kondisi itu bermakna Australia tidak memiliki kehadiran Amerika yang penting yang akan dibawa oleh seorang duta besar.

Juru bicara pertahanan Partai Buruh Australia, Richard Marles mengatakan semakin cepat Pemerintahan Donald Trump menunjuk seorang duta besar, semakin baik.

Namun dia enggan mengatakan bahwa Australia sedang dilecehkan oleh Amerika Serikat, dan menunjuk pejabat saat ini melakukan "pekerjaan luar biasa" dengan masih tetap bertahan.

"Tentu, belum ada duta besar resmi - tapi saya ragu untuk mengatakan kalau posisi itu kosong," kata Richard Marles kepada Sky News.

Credit republika.co.id

Indonesia Gelar KTT Wasatiyyat Islam, Undang Ulama Dunia

Indonesia akan menggelar Konferensi Cendekiawan Dunia Muslim soal Wasatiyyat Islam di Bogor dan Jakarta mulai 1-4 Mei mendatang. (CNN Indonesia/Natalia Santi)

Jakarta, CB -- Indonesia akan menggelar Konferensi Cendekiawan Dunia Muslim soal Wasatiyyat Islam di Bogor dan Jakarta mulai 1-4 Mei mendatang. "Konferensi ini digelar sesuai mandat saya sebagai Utusan Khusus Presiden RI untuk Dialog dan Kerja Sama Antar-Agama dan Peradaban, yakni mempromosikan wasatiyyat Islam, yang lebih luas pengertiannya dari Islam moderat selama ini," kata Din Syamsuddin kepada wartawan di Jakarta, Rabu (25/4).

Din menuturkan bahwa wasatiyyat Islam di Indonesia dikenal sebagai Islam wasatiyah "Islam jalan tengah. Selama ini di Barat sering diterjemahkan sebagai Islam moderat, ini tidak pas," kata Din, yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.

"Wasatiyyat Islam lebih luas dari moderat. Ada toleran, jalan tengah, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, mengakui kemajemukan, pluralisme, penengah dan perantara penyelesaian masalah," kata Din.

"Dalam bahasa Inggris ada yang menterjemahkannya sebagai justly balance, keseimbangan yang berkeadilan, the middle path Islam, the middle way Islam," kata Din.

Dalam konferensi yang dihadiri Imam Besar Al Azhar, Mesir, Ahmed Ath-Thayyeb, yang menjadi pembicara kunci, prinsip-prinsip dari Islam wasatiyah itu bakal dibahas.

"Ada buku tipis yang disiapkan Indonesia, nah itu akan mereka (para tokoh ulama dunia) tanggapi," kata Din.

"Di akhir pertemuan, akan ada Pesan Bogor atau Bogor Message. Isinya mungkin singkat berisi pemetaan situasi dunia, situasi yang dihadapi umat Islam saat ini, dan apa yang akan dilakukan, bagaimana kita akan melakukannya bersama-sama," kata Din.

Menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinan digelarnya pertemuan trilateral antara Indonesia, Pakistan dan Afghanistan di sela-sela acara konferensi. "Ini tidak mambahas masalah, resolusi konflik di dunia Islam, Yerusalem, Yaman dan sebagainya. Semua tokoh ulama diundang tanpa memandang negaranya. Konferensi ini merupakan tugas dari keputusan Presiden untuk mengembangkan wasatiyah, bukan membahas masalah Afghanistan, Moro. Ini masalah dunia yang lebih luas, bahkan akhirat," kata Din sambil berkelakar dan memastikan akan ada ulama Pakistan dan Afghanistan yang bakal hadir.

Turut diundang adalah Imam Besar Yerusalem sekaligus Imam Besar Masjid Al Aqsa. Undangan tersebut disampaikan Din secara langsung saat mereka bertemu di Wina, Austria beberapa waktu lalu. "Saat itu beliau menyatakan akan datang, tapi beberapa hari lalu beliau menyatakan berhalangan, namun akan mengutus wakil mufhti Yerusalem sebagai perwakilan," kata Din.

Dari Arab Saudi, Indonesia mengundang Imam Masjidil Haram sekaligus Ketua Majelis Syuro, Sekjen Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Rabithah Arab Saudi. "Rabithah berhalangan hadir dan Sekjen OKI tidak bisa datang dan kirim wakil," kata Din.

Sebanyak 74 delegasi dari sekitar 40 negara di dunia telah memastikan hadir dalam Konferensi Wasatiyyat Islam yang digelar Indonesia tersebut. Antara lain dari Uni Emirat Arab, Kuwait, Lebanon, Suriah, Aljazair, Singapura, Filipina, India, Bangladesh, China, Australia, Perancis, Kanada, Amerika Serikat, Brunei Darussalam, Jepang, Thailand, Malaysia, Arab Saudi, Uzbekistan, Inggris, Rusia, Iran, Timor Leste, Srilanka, Palestina, italia, Bosnia-Hersegovina, dan Yordania.

Wakil Presiden Iran telah menyatakan diri akan hadir dalam Konferensi yang rencananya dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan ditutup oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Konferensi Wasatiyyat Islam akan digelar di Bogor pada 1-3 Mei, dan dilanjutkan di Jakarta pada 4 Mei. Hasilnya akan menjadi acuan bagi Kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk Dialog dan Kerja Sama Antar-Agama dan Peradaban untuk mempromosikan wasatiyyat Islam, baik di dalam negeri maupun di dunia

Credit cnnindonesia.com

FBI Disebut Turut Terlibat dalam Kasus Anti-Muslim

Petugas FBI (ilustrasi)

Foto: Reuters

Maraknya kasus anti-Muslim di AS karena terpengaruh Donald Trump.

CB, WASHINGTON -- Council on American-Islamic Relations (CAIR) telah merilis laporan tentang hasutan dan insiden anti-Muslim yang terjadi di Amerika Serikat (AS) sepanjang 2017. Dalam laporannya, CAIR menyebut sepertiga dari kasus anti-Muslim di sana melibatkan lembaga pemerintah federal.

CAIR mengatakan sepanjang 2017, terdapat 2.599 insiden anti-Muslim yang dilaporkan kepadanya. Sebanyak 919 kasus di antaranya atau sekitar 35 persen melibatkan lembaga pemerintah.

Patroli Bea dan Perbatasan AS terlibat dalam 348 kasus anti-Muslim. Sementara FBI terlibat dalam 270 kasus. Persentase kasus anti-Muslim yang melibatkan kedua lembaga tersebut mencapai 67 persen.

Adapun sisa lembaga pemerintah yang turut terlibat dalam kasus anti-Muslim adalah Administrasi Keamanan Transportasi sebanyak 72 insiden atau sekitar 8 persen, Layanan Imigrasi dan Kewarganegaraan sebanyak 5 persen, dan Immigration and Customs Enforcement menyumbang 4 persen. Sedangkan 12 persen kasus lainnya melibatkan beberapa lembaga pemerintah federal.

"Ini menunjukkan bagaimana Islamofobia semakin dilembagakan (di AS)," ujar Zainab Arain, koordinator departemen penelitian dan advokasi CAIR, dilaporkan laman Huffington Post.

Menurutnya, maraknya kasus anti-Muslim di AS tak dapat dilepaskan dari sosok Donald Trump. "Bukan hanya kepresidenannya, tetapi bahkan kampanyenya sebelum menjadi presiden," ucap Arain.

Ia mengatakan saat ini terdapat sejumlah tokoh di pemerintahan AS yang memiliki pandangan anti-Muslim. Hal itu berpotensi mendorong diadopsinya kebijakan anti-Muslim yang mengakibatkan diskriminasi disetujui di negara tersebut.

Arain berpendapat banyaknya lembaga pemerintah yang terlibat dalam kasus anti-Muslim tak mungkin dilepaskan dari kebijakan larangan perjalanan dari enam negara mayoritas Islam yang diterbitkan Trump. Ia menilai kebijakan tersebut tidak konstitusional.

"Bagaimana sekarang kita melindungi diri kita sendiri ketika sumber yang seharusnya kita cari untuk menjamin hak-hak kita tidak lagi menjamin hak-hak kita, tetapi sebaliknya, melanggar (mereka)?" kata Arain.

CAIR merupakan kelompok hak asasi manusia dan advokasi Muslim terbesar di AS. Setiap tahunnya CAIR menampung keluhan dan laporan tentang kejadian anti-Muslim di seluruh AS. Keluhan itu disampaikan melalui telepon, surel, dan metode daring.

CAIR juga kerap terlibat dalam gerakan yang membela hak-hak Muslim. Pada Oktober 2017, misalnya, CAIR bersama Islamic Society of North America (ISNA), Muslim American Society, dan beberapa organisasi Islam AS lainnya menggelar demonstrasi di depan Gedung Putih. Dalam aksi tersebut mereka mendesak Pemerintah AS agar segera menekan Myanmar agar menghentikan kekerasan terhadap Rohingya.

Credit republika.co.id

Kedubes Rusia Berang AS Bobol Gedung Konsulat di Seattle

WASHINGTON - Kedutaan Besar (Kedubes) Rusia di Washington mengencam langkah Amerika Serikat (AS) yang membobol konsulat negara Tirai Besi itu di Seattle. Mereka menyatakan pemerintah AS telah melanggar hukum internasional.

“Apa yang kita lihat sekarang adalah pelanggaran berat terhadap Konvensi Hubungan Diplomatik dan Konvensi Hubungan Konsuler,” komentar Nikolay Pukalov, kepala departemen konsuler kedutaan.

"Pihak Rusia tidak menyetujui pelucutan status diplomatik dari properti kami di Seattle dan tidak memberikan izin kepada pejabat Amerika untuk memasuki wilayah kami," imbuhnya seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (26/4/2018).

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyebut perkembangan itu sebagai "pengambil alihan yang kejam" oleh AS.

Gedung diplomatik itu dievakuasi awal pekan ini karena perintah dari Washington, yang mengusir 60 diplomat Rusia. Washington mengatakan kepada kedutaan Rusia untuk menutup konsulat di Seattle sebagai pembalasan atas serangan racun mantan agen ganda di Inggris.

Setelah para diplomat pergi pada hari Selasa, mereka mengunci gedung tersebut. Para pejabat AS kemudian pada hari Rabu menerobos masuk ke kompleks.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert mengatakan bahwa ia percaya tidak ada hukum yang dilanggar dalam tindakan pihak berwenang yang masuk ke konsulat Rusia.

"Tidak ada 'invasi'," katanya dalam postingan di Twitter saat dia menyebut langkah Washington sebagai respons yang tegas dan sah terhadap perilaku keterlaluan Rusia yang terus berlanjut.

Penutupan konsulat Rusia di Seattle adalah yang terbaru dalam serangkaian pengurangan misi diplomatik yang dilakukan oleh kedua belah pihak selama beberapa tahun terakhir. Alasan untuk pengusiran khusus ini adalah tuduhan Inggris bahwa pemerintah Rusia memerintahkan pembunuhan terhadap mantan agen ganda.

AS mengklaim bahwa 60 diplomat yang diusirnya adalah mata-mata Rusia dan konsulat di Seattle banyak digunakan untuk tujuan spionase. Pembenaran serupa digunakan ketika Washington memerintahkan penutupan misi Rusia di San Francisco dan New York pada September 2017.

Credit sindonews.com

Jimmy Carter: Tindakan AS di Timur Tengah Mendekati Kejahatan Perang

WASHINGTON - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Jimmy Carter menuturkan, apa yang dilakukan AS di Timur Tengah, khususnya di Yaman, Suriah dan Irak, hampir mendekati tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan perang.

Dalam sebuah wawancara dengan New York Times, Carter menuturkan, serangan yang dilakukan AS di negara-negara Timur Tengah tidak jarang menewaskan warga sipil. Dia juga menyebut, AS adalah negara yang paling sering berperang di dunia dalam beberapa dekade terakhir.

"Saya pikir kadang-kadang kita berbatasan dengan melakukan kejahatan perang. Saya tidak berpikir bahwa kita mengikuti pendekatan yang adil terhadap perang, di mana kita seharusnya membuat konflik bersenjata sebagai upaya terakhir dan membatasi kerusakan kita kepada orang lain seminimal mungkin," ucap Carter.

“Saya pikir negara kita dikenal di seluruh dunia sebagai mungkin negara yang paling suka perang di sana. China, belum berperang dengan siapa pun sejak 1979," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (25/4).

Ketika ditanya tentang mana ancaman yang lebih besar terhadap AS, Uni Soviet saat Perang Dingin, atau Rusia sekarang, Presiden AS ke-39 mengatakan bahwa Uni Soviet lebih merupakan ancaman nyata bagi AS.

"Baik (Leonid) Brezhnev dan saya, ketika di kantor, menghadapi prospek langsung dari situasi panas yang dapat memburuk kapan saja, dan merubahnya menjadi perang nuklir," tukasnya, merujuk pada mantan pemimpin Uni Soviet di era 1980an.

Credit sindonews.com

Saudi Kepada Qatar: Kirim Tentara ke Suriah atau Ditinggal AS

RIYADH - Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel Jubeir menyatakan, Qatar tidak memiliki pilihan selain memgirimkan tentara ke Suriah atau mereka akan kehilangan perlindungan dari Amerika Serikat (AS).

"Qatar harus mengirim pasukan militernya (ke Suriah), sebelum presiden AS membatalkan perlindungan AS terhadap Qatar, yang terdiri dari kehadiran pangkalan militer AS di wilayahnya," kata Jubeir dalam sebuah pernyataan.

"Jika AS menarik sekitar 10 ribu tentara yang saat ini ditempatkan di pangkalan udara Al-Udeid ddi ekat Doha, pemerintah Qatar akan runtuh dalam waktu kurang dari seminggu," sambungnya, seperti dilansir Russia Today pada Rabu (25/4).

Pernyataan Jubeir ini sendiri merupakan respon atas pernyataan yang dilontarkan oleh Presiden AS, Donald Trump.

Dalam konferensi pers dengan Presiden Prancis, Emanuel Macron, Trump secara implisit menunjuk satu negara yang menurutnya harus mengambil peran AS di Suriah. Jika negara tersebut tidak melakukannya, maka AS akan menarik diri dari negara yang bersangkutan.

Sejumlah pihak menduga AS merujuk kepada Qatar. Salah satu alasanya adalah, Qatar adalah negara dimana terdapat pangkalan terbesar AS yang berada di kawasan tersebut, yakni pangkalan militer al-Udeid.

"Negara yang berada di daerah itu, beberapa di antaranya sangat kaya yang harus mengambil tongkat di Suriah setelah AS menarik diri. Mereka tidak akan bertahan lebih dari seminggu tanpa dukungan AS. Kami melindungi mereka," ungkap Trump.

Credit sindonews.com

Hancur, Situs Uji Coba Nuklir Korut Diduga Tak Bisa Digunakan

Ilustrasi. (Reuters/Thomas Peter)

Jakarta, CB -- Situs uji coba nuklir Punggye-ri milik Korea Utara dilaporkan hancur sebagian sehingga diduga tak bisa digunakan lagi.

Sejumlah seismolog China melaporkan bahwa situs di bawah Gunung Mantap itu hancur setelah uji coba bom hidrogen yang dilakukan Korut pada 3 September lalu.

Bom itu diduga menyebabkan gempa bumi berkekuatan 6,3 skala Richter yang terasa hingga sepanjang perbatasan dengan China.

Merujuk pada hasil riset salah satu seismolog, gempa susulan berkekuatan 4,1 skala Richter yang terjadi selama 8,5 menit menyebabkan bebatuan di dalam gunung runtuh.

"Peristiwa itu menyebabkan infrastruktur di bawah Gunung Mantap tak bisa digunakan untuk uji coba nuklir lanjutan," demikian abstrak versi bahasa Inggris hasil riset salah satu seismolog yang diunggah di laman Universitas Sains dan Teknologi China.

Namun, dalam kesimpulan bahasa China hasil riset itu tak mencantumkan keterangan yang menyatakan bahwa infrastruktur itu tak bisa digunakan.

AFP sudah meminta klarifikasi dari periset, Lianxing Wen dari Universitas Stony Brook, tapi belum mendapatkan balasan.

Dalam riset itu, Lianxing juga menyatakan bahwa salah satu hal penting yang harus dilakukan sekarang ini adalah memantau kemungkinan penyebaran sisa materi radioaktif dari situs tersebut.

Salah satu riset lain yang dilakukan oleh ilmuwan China, termasuk para ahli dari Badan Gempa Bumi, juga menyimpulkan uji coba bom pada September lalu menyebabkan kerusakan di situs itu.

"Ini terjadi dalam proses yang serupa dengan 'citra cerminan' dari ledakan itu, yang menyebabkan batu runtuh atau pemadatan pertama yang terdokumentasikan di situs uji coba Korut," demikian kutipan kesimpulan riset tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Angkatan Udara AS Uji Coba Rudal Antarbenua

Ilustrasi. (Reuters/Lucy Nicholson)

Jakarta, CB -- Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan uji coba rudal balistik antarbenua Minuteman III tak bersenjata dari Pangkalan Udara Vandenberg di California pada Rabu (25/4).

Komando Serangan Global Angkatan Udara menyatakan bahwa rudal itu sukses diluncurkan sekitar pukul 5.26 waktu setempat.

"Uji coba yang dapat diandalkan terjadi ketika sebuah uji coba rudal dilakukan, sesuai dengan jalur terbang di dalam koridor keamanan yang ditetapkan, peralatan berfungsi, data sensor dikumpulkan, dan sesuai target," demikian pernyataan pusat komando tersebut.

Namun, pusat komando itu menyatakan mereka tidak dapat merilis data analisis hasil uji coba tersebut kepada publik.

Sejumlah sumber mengatakan kepada AFP bahwa uji coba ini sudah direncanakan sejak lima tahun lalu. Ini adalah kali pertama uji coba dilakukan.

Beberapa dekade setelah Perang Dingin, AS masih menyimpan ratusan rudal balistik antarbenua Minuteman III.

Dalam kurun waktu dua puluh tahun ke depan, Angkatan Udara akan mengganti Minuteman III mereka dengan tudal baru yang saat ini dikenal dengan nama Ground Based Strategic Deterrent (GBSD).

Credit cnnindonesia.com

Pesan China melalui latihan militer dekat Taiwan

Dokumentasi jet tempur J-15 lepas landas dari Liaoning, kapal induk pertama Cina, dalam foto tak bertanggal yang disiarkan pada Minggu (25/11). Cina sukses melakukan pendaratan penerbangan di kapal induk pertama mereka, Liaoning, setelah dikirim ke Tentara Pembebasan Rakyat China, Minggu (25/11), menurut Xinhua. (REUTERS/Xinhua/Zha)

... kami akan mengambil langkah lebih lanjut...

Beijing (CB) - Serangkaian latihan militer yang digelar China di dekat Taiwan dirancang untuk mengirim pesan yang jelas ke Taiwan, dan China akan mengambil langkah lebih lanjut jika pasukan Taiwan tetap bertindak sesukanya, kata seorang juru bicara pemerintah China, Rabu.

Selama setahun terakhir atau lebih, China telah menggenjot latihan militer di sekitar Taiwan yang berpaham demokratis, termasuk menerbangkan pesawat pembom dan pesawat militer lainnya di sekitar pulau itu. Pekan lalu China berlatih di Selat Taiwan yang sensitif.

China mengklaim Taiwan sebagai bagian wilayah mereka, dan permusuhan keduanya telah tumbuh sejak Pemilu Taiwan 2016, di mana Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokrat pro-kemerdekaan keluar sebagai pemenang.

China telah mengeluarkan ancaman yang semakin keras bagi Taiwan agar tetap tunduk, bahkan ketika Tsai telah berjanji mempertahankan status quo dan menjaga perdamaian.

Berbicara pada pengarahan berita reguler, Ma Xiaoguang, Juru Bicara Kantor Urusan Taiwan China, mengatakan, pesan yang dikirim Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China melalui latihannya adalah "sangat jelas".

"Kami memiliki tekad yang kuat, keyakinan penuh, dan kemampuan yang cukup untuk menggagalkan segala bentuk aksi separatis kemerdekaan Taiwan dan bergerak untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial negara itu," kata Ma.

"Jika Pasukan Kemerdekaan Taiwan terus melakukan apa yang mereka inginkan, kami akan mengambil langkah lebih lanjut," tambahnya, tanpa memberikan rincian.

Latihan militer bertujuan untuk melindungi perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan kepentingan orang-orang di kedua sisi itu, kata Ma.

Di tengah ketegangan yang berkembang dengan China, Kementerian Pertahanan Taiwan pada Selasa mengatakan akan mensimulasikan upaya untuk memukul mundur pasukan penyerang, perbaikan darurat pangkalan udara, dan penggunaan pesawat tanpa awak yang dioperasikan sipil sebagai bagian dari latihan militer mulai minggu depan.

Latihan tahunan Taiwan Han Kuang yang dimulai minggu depan dengan latihan pos komando berbantuan komputer tersebut, tidak menyebutkan secara eksplisit tentang China, melainkan mengacu pada "pasukan ofensif yang menyerang Taiwan".

Bagian utama dari latihan ini adalah uji tembak amunisi aktif pada 4-8 Juni, termasuk "eliminasi musuh di pantai, serta pengintegrasian sumber-sumber sipil guna mendukung operasi militer.

Perusahaan teknologi akan menawarkan dukungan dengan pesawat tanpa awak atau drone untuk menandai sasaran dan menyediakan pengawasan medan perang, serta perusahaan bangunan akan membantu dengan perbaikan landasan darurat di pangkalan udara Ching Chuan Kang di Taiwan tengah, kata kementerian itu.

Credit antaranews.com

Para PRT ramai-ramai tinggalkan majikan, Kuwait usir dubes Filipina

Ilustrasi TKI (ANTARA)

Kuwait City (CB) - Kementerian Luar Negeri Kuwait mengumumkan pada Rabu bahwa pihaknya telah memberi tahu Duta Besar Filipina untuk Kuwait, Renato Villa, agar meninggalkan Kuwait dalam waktu satu pekan, menurut laporan Kantor Berita Kuwait (KUNA).

Kementerian telah menyatakan duta besar Filipina itu "persona non-grata (tidak diperbolehkan berada)" di Kuwait.

Kemlu Kuwait menyebut itu sebagai balasan atas tindakan tidak diplomatis oleh staf kedutaan besar Filipina, yang mendorong warga-warga Filipina yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk meninggalkan rumah majikan mereka, kata KUNA.

Renato Villa pada Selasa menyampaikan permohonan maaf kepada Kuwait terkait "penyelamatan" yang kontroversial itu atas para pembantu rumah tangga asal Filipina dari rumah-rumah majikan mereka.

Kuwait menganggap tindakan Filipina itu sebagai pelanggaran terhadap kedaulatannya.

Kuwait telah melayangkan protes atas "penyelamatan" para warga negara Filipina yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan memanggil duta besar Filipina itu untuk memberikan penjelasan.

Filipina merupakan salah satu sumber utama penyedia jasa pembantu rumah tangga di luar negeri, termasuk di negara-negara Timur Tengah seperti Kuwait, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Departemen Luar Negeri Filipina mengatakan ada sekitar 250.000 warga Filipina yang bekerja di Kuwait. Sebagian besar di antara mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Credit antaranews.com

AICHR harapkan KTT ASEAN hasilkan konsensus Rohingya

Ilustrasi - Imigran Rohingya asal Myanmar berkumpul di tempat penampungan darurat komplek Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Cot Gapu Kabupaten Bireuen, Aceh, Sabtu (21/4/2018). (ANTARA FOTO/Rahmad)

Singapura (CB) - Wakil Indonesia untuk Komisi Antarpemerintahan ASEAN tentang Hak Asasi Manusia (AICHR) Dinna Wisnu mengharapkan Koferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Singapura dapat menghasilkan pernyataan sikap bersama atau konsensus untuk mengatasi krisis kemanusiaan Rohingya.

"Perlu ada pernyataan sikap di level summit itu sangat kita harapkan, tapi paling tidak di level menteri luar negeri perlu memberikan statement terbuka agar semua badan ASEAN bisa bergerak," kata Dinna kepada jurnalis Antara di Singapura, Rabu.

Menurut Dinna, persoalan pengungsi Rohingya sudah tidak bisa diselesaikan beberapa negara anggota ASEAN karena dampaknya telah meluas.

AICHR telah mengeluarkan pernyataan resmi pada Selasa (24/4) yang menyerukan agar ASEAN segera menyatakan sikap untuk mengatasi krisis kemanusiaan Rohingya yang dampaknya meluas, hingga insiden penolakan kapal pengungsi dari Rakhine yang sebagian besar perempuan dan anak-anak pada 3, 6, 20 April 2018.

"Ini tidak bisa lagi diselesaikan oleh sedikit ASEAN, tapi harus semua ASEAN, karena bahkan sudah ada turn back the boats, pengungsi Rohingya oleh beberapa negara," kata dia.

Hingga saat ini, dari sepuluh negara anggota ASEAN hanya Indonesia dan Malaysia yang telah mengeluarkan pernyataan resmi tentang krisis kemanusiaan Rohingya.

"Yang lain ragu-ragu, tidak jelas, dan ada yang aktif menolak mengurusi," kata Dinna tanpa bersedia menyebutkan nama negara-negara tersebut.

Oleh karena itu, AICHR mengharapkan KTT ASEAN di Singapura dapat menghasilkan konsensus untuk segera mengatakan krisis kemanusiaan Rohingya.

"Indonesia perlu meng-highlight pentingnya konsensus untuk Rohingya kepada semua kepala negara ASEAN, San mengingatkan bahwa visi-misi ASEAN adalah people oriented," kata dia.

Singapura sebagai ketua ASEAN 2018 menjadi tuan rumah Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN (AMM) dan KTT ASEAN ke-32 pada 25-28 April 2018.

Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan menghadiri upacara pembukaan KTT pada 28 April 2018.

Credit antaranews.com

Rabu, 25 April 2018

Diresmikan KRI Ardadedali-404,Menhan: KRI Ardadedali-404 tambah daya gentar Indonesia

Menhan Ryamizard Ryacudu (kanan) dalam acara penamaan kapal dan penyerahan KRI Ardadedali-404 di galangan kapal Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME), Okpo, Korea Selatan, Rabu 25/04/2018. (ANTARA/Dyah Dwi Astuti)

Okpo, Korea Selatan (CB) - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan adanya kapal selam Ardadedali-404 meningkatkan kemampuan pertahanan nasional dan menambah daya gentar Indonesia di kawasan.

"Diresmikannya KRI Ardadedali-404, maka kekuatan TNI Angkatan Laut akan semakin bertambah serta memberikan efek gentar," ujar Menhan dalam acara penamaan kapal dan penyerahan KRI Ardadedali-404 di galangan kapal Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME), Okpo, Korea Selatan, Rabu.

Meningkatnya kemampuan pertahanan nasional tersebut, kata Menhan, akan menjadi momentum penting pembangunan kekuatan pertahanan negara di laut ke depan.

Selain itu, Ryamizard Ryacudu menuturkan bertambahnya kapal selam meningkatkan optimisme pada kemampuan dan kekuatan pertahanan negara di laut menuju pertahanan dasar minimum.

"Pada prinsipnya tidak akan pernah terjadi sebuah pertahanan negara yang kuat tanpa ditopang oleh alutsista yang kuat pula," ucap Menhan.

Menhan didampingi istri, Nora Ryamizard Ryacudu, Dirjen Perencanaan Pertahanan Tata Endrataka, Dirjen Potensi Pertahanan Bondan Tiara Sofyan dan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemenhan Agus Setiadji.

Dalam kesempatan tersebut, ibu kandung kapal selam kedua dari kerja sama dengan Korea Selatan itu, istri Menhan, Nora Ryamizard Ryacudu meresmikan penamaan kapal selam KRI Ardadedali-404.

Komandan kapal selam KRI Ardadedali-404 Letkol Laut (P) Widya Poerwandanu beserta awak kapal sebanyak sembilan perwira, 16 bintara, dan 15 tamtama juga dikukuhkan.

Kapal selam KRI Ardadedali-404 diperkirakan akan sampai di Pangkalan Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) Surabaya kurang dari 20 hari sejak diberangkatkan hari ini.

Tahun lalu, kapal selam pertama, hasil kerja sama RI dan Korsel, yang diberi nama KRI Nagapasa 403 dan dikomandani oleh Letkol Laut (P) Harry Setyawan, tiba di Pangkalan Koarmatim Surabaya, pada 28 Agustus 2017 setelah berlayar selama 16 hari dari DSME.

Sementara itu, kapal selam pertama yang dinamakan KRI Nagapasa-403 telah tiba di Tanah Air pada Agustus 2017, dan satu lagi kapal selam sedang dirakit di PT PAL Indonesia, Surabaya, Jawa Timur.

Berdasarkan kontrak pengadaan kapal selam DSME 209 antara Kementerian Pertahanan RI dengan pihak DSME, pembangunan tiga unit kapal selam dimulai sejak Januari 2013.

Kapal tersebut masing-masing memiliki bobot 1.400 ton, panjang 61,3 meter dan lebar 7,6 meter dengan kecepatan 21 knot di bawah air.

Kapal dengan kapasitas 40 personel dan bisa berlayar lebih dari 50 hari itu dilengkapi peluncur torpedo yang mampu meluncurkan torpedo 533 mm dan peluru kendali anti kapal permukaan yang merupakan modernisasi armada kapal selam TNI AL.

Credit antaranews.com

Mantan Jenderal Israel : IDF Diizinkan Tembak Anak-anak yang Dianggap Sebagai Ancaman

Foto: Reuters.

TEL AVIV – Seorang mantan jenderal Israel mengonfirmasi laporan yang menyebutkan bahwa pasukan keamanan Zionis diizinkan menyasar dan menembak siapapun yang dianggap cukup dekat ke perbatasan Gaza-Israel dan dapat menimbulkan ancaman, bahkan jika target itu adalah anak-anak. Menurut Brigadir Jenderal Zvika Fogel, kebijakan itu diterapkan untuk memastikan keamanan warga dan wilayah Israel.
"Pada tingkat taktis, setiap orang yang dekat dengan pagar, siapa saja yang bisa menjadi ancaman masa depan bagi perbatasan Negara Israel dan penduduknya, harus membayar untuk pelanggaran itu," kata Brigjen Fogel kepada radio lokal Kan sebagaimana dilansir RT, Selasa (24/4/2018).

Dia mengatakan, seorang anak atau siapa pun juga dapat menyembunyikan bom atau memeriksa adanya zona mati yang tak diawasi atau memotong kawat pagar yang dapat memberikan akses ke wilayah Israel.

Fogel menambahkan, dalam semua kasus seperti itu, hukuman untuk “pelanggaran perbatasan Israel” adalah hukuman mati.
Mantan jenderal yang pernah menjadi kepala staf komando selatan pasukan pertahanan Israel (IDF) itu membenarkan tindakan militer Israel yang melepaskan tembakan ke arah warga Palestina yang mendekati pagar perbatasan. Meski begitu, Fogel menekankan bahwa pasukan Israel tidak perlu menembak untuk membunuh dalam semua kesempatan tersebut.

^{Demonstran Palestina menghindari tembakan tentara Israel di perbatasan Gaza-Israel. (Foto: Reuters)}
Menurut Fogel, para penembak jitu Israel tidak menembak sasaran secara acak menurut pemikiran mereka sendiri, melainkan memilih sasaran secara hati-hati dan menimbang perlunya menembak sasaran tersebut.
“Saya tahu bagaimana penembak jitu melakukan penembakan. Saya tahu berapa banyak otorisasi yang dia butuhkan sebelum dia menerima izin untuk melepaskan tembakan. Bukan hanya karena keinginan salah satu penembak jitu atau lainnya yang mengidentifikasi tubuh kecil anak-anak dan memutuskan dia akan menembak,” ujarnya.

“Seseorang menandai target untuknya dengan sangat baik dan mengatakan kepadanya secara persis mengapa seseorang harus menembak dan apa ancamannya dari individu itu.”
Pernyataan kontroversial itu disampaikan Fogel hanya beberapa hari setelah seorang remaja Palestina berusia 15 tahun, Mohammed Ayoub tewas tertembak dalam demonstrasi Kepulangan Besar di perbatasan Gaza-Israel. Seoramng juru kamera lokal yang merekam kejadian itu mengatakan bahwa Ayoub tidak sedang berada di dekat pagar saat diterjang peluru.

Tindakan brutal IDF terhadap pada demonstran Palestina telah menewaskan 40 orang sejak demonstrasi Kepulangan Besar dimulai pada 30 Maret. Demonstrasi itu akan mencapai puncaknya pada 15 Mei di hari yang disebut sebagai hari nakba oleh warga Palestina.

Credit okezone.com