Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan (REUTERS/Kacper Pempel)
Istanbul (CB) - Turki akan membuka kedutaan besarnya
untuk Palestina di Yerusalem Timur, kata Presiden Recep Tayyip Erdogan
seperti dikutip Reuters, Minggu.
Janji Erdogan ini disampaikan
beberapa hari setelah KTT OKI yang menyerukan dunia untuk mengakui
Yerusalem Timur ibu kota Palestina.
"Insya Allah, hari sudah
dekat ketika secara resmi, atas izin Allah, kita akan membuka kedutaan
besar kita di sana," kata Erdogan dalam sebuah pidato.
Pernyataannya ini merupakan kritik terkerasnya terhadap keputusan Amerika Serikat mengakui Yerusalem ibu kota Israel.
Erdogan Sebut Turki Akan Buka Kedutaan di Yerusalem Timur
Dalam
sebuah pidato di depan pendukungnya di Istanbul, Erdogan menyatakan,
pembukaan kedutaan tersebut akan dilakukan oleh pihaknya secepat
mungkin. Foto/Reuters
ANKARA
- Presiden Turki Tayyip Erdogan menuturkan, Turki akan membuka Kedutaan
Besar di Yerusalem Timur. Kedutaan itu bukanlah Kedutaan Besar Turki
untuk Israel, tapi untuk Palestina.
Dalam sebuah pidato di depan
pendukungnya di Istanbul, Erdogan menyatakan, pembukaan kedutaan
tersebut akan dilakukan pihaknya secepat mungkin.
"Insya Allah,
hari itu sudah dekat. Ketika kita resmi, dengan izin Tuhan, kita akan
membuka kedutaan kita di sana (Yerusalem Timur)," kata Erdogan dalam
pidatonya, seperti dilansir Reuters pada Minggu (17/12).
Hal ini
seperti penegasan dari pernyataan yang dilontarkan oleh Menteri Luar
Negeri Turki Mevlut Cavusoglu, yang menyatakan Turki akan membuka kantor
kedutaan mereka untuk Palestina di Yerusalem Timur.
Berbeda
dengan Erdogan, yang tidak menyebutkan kapan pastinya pembukaan kedutaan
itu dilakukan, Cavusoglu menyebut pihaknya akan membuka kedutaan jika
negara Palestina yang merdeka sudah diakui secara internasional.
Cavusoglu
mengatakan, ada tekad serius di antara masyarakat internasional untuk
mengakui Palestina. Dia yakin, begitu dunia mengakui kemerdekaan
Palestina, kedutaan dan layanan diplomatik lainnya akan beraktivitas di
ibu kota negara baru tersebut.
Prancis menolak mengikuti jejak AS memindahkan kedubesnya ke Yerusalem. Foto/Istimewa
PARIS
- Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan negaranya
tidak memiliki rencana untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem.
Langkah Prancis ini sama seperti Inggris yang sebelumnya juga menolak
untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem mengikuti Amerika Serikat
(AS).
"Prancis tidak berniat memindahkan kedutaannya ke kota
selain Tel Aviv untuk saat ini," kata Le Drian kepada Radio RTL dalam
sebuah wawancara seperti disitat Anadolu, Sabtu (16/12/2017).
Ia
mengatakan Palestina membutuhkan harapan sementara pihak Israel harus
bertanggung jawab. "Prancis akan mendukung proses perdamaian di kawasan
ini," tegas menteri Prancis tersebut.
Menurut Menteri Luar Negeri
Prancis, Le Drian akan berada di Washington pada 18 Desember untuk
bertemu dengan rekannya dari AS, Rex Tillerson, untuk menangani
masalah-masalah seperti keputuan pengakuan Yerusalem oleh Trump, Suriah,
dan Korea Utara (Korut).
Meskipun mendapat tentangan
internasional yang meluas, presiden AS minggu lalu mengumumkan
keputusannya untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Yerusalem
tetap menjadi jantung konflik Israel-Palestina, dengan orang-orang
Palestina berharap bahwa Yerusalem Timur - yang sekarang diduduki oleh
Israel - pada akhirnya dapat berfungsi sebagai ibukota negara Palestina
masa depan.
Setelah Trump mengumumkan pengakuan Yerusalem,
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Paris pada 10
Desember, bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang juga
menolak keputusan tersebut.
Selama konferensi pers, Macron
mengatakan bahwa dia mengatakan kepada Netanyahu bahwa keputusan Trump
tentang Yerusalem adalah "ancaman bagi perdamaian" dan "kita
menentangnya".
Rahul Gandhi, anak, cucu, sekaligus buyut para
perdana menteri India resmi dilantik menjadi Presiden Partai Kongres,
partai oposisi India. (AFP PHOTO / Prakash SINGH)
Jakarta, CB -- Partai oposisi India,
Partai Kongres, resmi menempatkan Rahul Gandhi, 47 tahun, sebagai
pemimpin, Sabtu (16/12). Gandhi menjadi Presiden Partai Kongres
menggantikan ibunya, Sonia Gandhi, yang telah memimpin partai itu sejak
1998.
Menyusul kekalahan Partai Kongres pada pemilu 2014, Gandhi
berjuang untuk meyakinkan pemilihnya, juga kalangan partainya sendiri
tentang kemampuannya memimpin. Namun seorang pemimpin senior Partai
Kongres, Ghulam Nabi Azad menyatakan saat ini Gandhi siap menghadapi
tantangan selanjutnya.
"Seluruh negara berharap banyak dari Rahul Gandhi," kata Azad seperti dilaporkan Reuters.
Gandhi akan menghadapi tantangan dari partai berkuasa, Partai
Bharatiya Janata Party (BJP), partai Perdana Menteri Narendra Modi saat
ini dalam pemilu 2019.
Sebagai putra, cucu dan buyut para perdana menteri India, Rahul
Gandhi mengemban harapan sejak ayahnya, Rajiv Gandhi terbunuh pada 1991.
Surat kabar Financial Times
dalam tajuknya bulan lalu menyebut Rahul sebagai "orang yang ramah dan
menyenangkan, namun tak memiliki kemauan untuk merebut kekuasaan atau
naluri pembunuh yang diperlukan untuk memenangkan pertarungan politik di
India."
Menurut jajak yang digelar Pew Research Center awal
tahun ini, hanya 58 persen warga India menganggapnya secara positif.
Soal popularitas, Perdana Menteri Narendra Modi berada 30 poin di atas
Rahul Gandhi.
Kehidupan Istimewa
Kalangan
pengamat menyatakan Rahul Gandhi akan selalu dilihat sebagai penerus
dinasti. "Tapi akan tergantung pada bagaimana dia memimpin partai," kata
Gurpreet Mahajan, dosen ilmu politik di Universitas Jawaharlal Nehru,
New Delhi.
PM Modi, putra penjualteh berulangkali mengejek Rahul sebagai 'shehzada' atau pangeran.
Rahul terlahir dalam kehidupan penuh keistimewaan. Namun masa mudanya penuh dengan tragedi.
Dia
baru berusia 14 tahun saat neneknya, Indira Gandhi dibunuh oleh
pengawalnya sendiri, yang berasal dari kaum Sikh pada 1984. Pembunuhan
itu dilakukan sebagai balas dendam atas penyerbuan Kuil Emas di
Amritsar.
Enam tahun kemudian ayahnya, Rajiv tewas akibat ledakan bom bunuh diri saat berkampanye.
"Saya
melihat bagaimana nenek saya meninggal, ayah saya meninggal. Saya juga
melihat bagaimana nenek saya dijebloskan ke penjara. Sesungguhnya saya
melalui penderitaan yang luar biasa saat masih kecil," kata Rahul dalam
sebuah wawancara di televisi.
"Ketika hal-hal seperti ini terjadi
pada Anda, apa yang harus saya takutkan telah hilang. Tak ada lagi yang
saya takutkan," kata dia.
Rahul mengenyam pendidikan di India, Harvard dan Cambridge. Dia
pertama kali bekerja dalam manajemen bisnis di London sebelum
menenangkan kursi keluarga Amethi di Uttar Pradesh pada 2004.
Setelah
menjabat sebagai ketua organisasi pemuda partai, profilnya meningkat
saat dilantik menjadi Wakil Presiden Partai Kongres pada Januari 2013.
Rahul
berjuang mengukir reputasinya sendiri sebagai politisi. Dia menolak
tawaran untuk menjabat saat Partai Kongres memerintah. Rahul memilih
tetap berada di Parlemen dan mendorong Undang-undang Hak Informasi yang
dianggap sebagai kunci guna mencegah korupsi yang merajalela. Juga
Undang-undang Ketahanan Pangan yang dikritik tak akan mampu dilakukan
India.
Rahul tampak paling bersemangat mempertahankan tradisi
sekular yang diturunkan sang kakek buyutnya, Jawaharlal Nehru, perdana
menteri pertama India, yang model sosialisnya membingkai ekonomi pasca
kemerdekaan.
Tiga warga Pakistan, dari kejauhan melihat truk-truk NATO yang meledak
CB, KANDAHAR, AFGHANISTAN -- Satu bom mobil
bunuh diri menyerang rombongan pasukan koalisi pimpinan NATO di Kota
Kandahar, Ibu Kota Provinsi Kandahar, Afghanistan Selatan, Ahad. Dalam
kejadian itu seorang perempuan Afghanistan tewas dan empat warga sipil
cedera.
"Ledakan tersebut terjadi sekitar pukul 14.00 waktu
setempat di Distrik Kepolisian 5 di Kota Kandahar, di sepanjang jalan
yang menghubungkan kota itu dengan bandar udara internasional," kata
seorang pejabat lokal yang tak ingin disebutkan jatidirinya kepada
Xinhua.
Keterangan awal diketahui seorang perempuan tewas dan
empat warga sipil cedera akibat ledakan tersebut. Tapi tak ada orang
asing di dalam rombongan itu yang cedera sebab mereka duduk di kendaraan
yang tahan bom.
Seorang saksi mata, Ahmad mengatakan, ia
mendengar suara ledakan keras ketika rombongan pasukan internasional
melewati permukiman.
"Seluruh tempat itu sekarang telah ditutup,
dan tak seorang pun mengetahui apa yang terjadi pada warga di dekat
tempat ledakan," kata Ahmad.
Beberapa kendaraan setempat dan rumah di dekat lokasi ledakan juga rusak akibat ledakan itu.
Belum
ada kelompok yang mengakut bertanggung-jawab atas serangan tersebut,
tapi kelompok gerilyawan Taliban secara rutin mengaku bertanggung-jawab
atas serangan semacam itu.
Lebih dari 2.640 warga sipil tewas dan
lebih dari 5.370 orang lagi cedera dalam peristiwa yang terkait dengan
konflik selama sembilan bulan pertama tahun ini di Afghanistan, demikian
jumlah yang disiarkan oleh misi PBB di negeri tersebut.
Ribuan
orang dilaporkan memenuhi jalanan di sekitaran Gedung Putih untuk
memprotes keputusan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk
mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Foto/Istimewa
WASHINGTON
- Ribuan orang dilaporkan memenuhi jalanan di sekitaran Gedung Putih
untuk memprotes keputusan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump
untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Aksi ini
digelar oleh organisasi hak-hak sipil, dan advokasi Muslim terbesar di
negara AS seperti Council on American-Islamic Relations (CAIR), Muslim
Amerika untuk Palestina (AMP), Lingkaran Islam Amerika Utara (ICNA),
Masyarakat Amarican Muslim (MAS), Dewan Organisasi Muslim AS, Komite
Pengarah Nasional Amerika Turki (TASC).
Selain organisasi Muslim,
sejumlah organisasi kemanusiaan berbasis agama lain juga ikut dalam
aksi ini, salah satunya adalah Yahudi Amerika Melawan Zionisme.
"Yerusalem
adalah Ibu Kota abadi Palestina. Apakah Trump atau temannya, penjahat
perang, Benjamin Netanyahu suka atau tidak," Direktur AMP Osama Abu
Irshaid mengatakan dalam aksi itu, seperti dilansir Anadolu Agency pada
Minggu (17/12).
"Jika Presiden ingin memberikan properti kepada
negara Israel, dia harus memberikan salah satu propertinya jika dia
benar-benar memilikinya. Tapi kita tidak benar-benar tahu berapa banyak
yang dimilikinya karena dia tidak pernah mengumumkan pajaknya,"
sambungnya.
Dia mengatakan bahwa Yerusalem bukan milik Trump,
atau Israel, dan Trump tidak memiliki hak untuk menyerahkan tanah
Palestina kepada Israel.
Sementara itu, Direktur TASC, Halil
Mutlu, dalam demonstrasi tersebut menekankan pentingnya kota Yerusalem
untuk tiga agama besar seperti Islam, Kristenisme, dan Yudaisme.
"Seperti
yang kami katakan sebelumnya, Al-Quds (Yerusalem) adalah garis merah
kami. 80 juta orang Turki dan jutaan orang Kristen, Yahudi dan Muslim di
seluruh dunia menentang keputusan Trump," kata Mutlu.
Rabbi
Yisroel Dovid Weiss, dan banyak orang Yahudi dari New York dan
Washington yang tergabung Yahudi Amerika Melawan Zionisme, juga termasuk
di antara mereka yang berpartisipasi dalam demonstrasi tersebut.
Wali Kota Nazareth, Ali Salam, membatalkan
seluruh rangkaian Perayaan Natal 2017 sebagai protes atas keputusan
Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
(AFP PHOTO/JACK GUEZ / AFP PHOTO / JACK GUEZ)
Jakarta, CB -- Nazareth, kota tempat
Yesus atau Nabi Isa Almasih menghabiskan masa kanak-kanak, tahun ini
tidak merayakan Natal. Wali Kota Nazareth Ali Salam, membatalkan
seluruh rangkaian Perayaan Natal, sebagai protes atas keputusan Presiden
Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
"Identitas dan iman kami tidak untuk diperdebatkan," kata Salam yang beragama Islam, seperti dilaporkan The Times of Israel, Jumat (15/12).
"Keputusan
(Donald Trump soal Yerusalem) telah melenyapkan kegembiraan karena itu
kami membatalkan festival tahun ini," kata Salam.
Dewan Kota mengumumkan pembatalan seluruh rangkaian acara, termasuk
festival dan pasar Natal, Kamis (14/12). Kota itu akan menyalakan Pohon
Natal, tapi tidak menggelar perayaan apapun.
Nazareth adalah salah satu dari kota suci bagi umat Kristen, Di sanalah
Malaikat Gabriel atau Jibril dalam ajaran Islam memberitahukan kepada
Bunda Maria bahwa dirinya sedang mengandung bayi Yesus.
Menurut Kitab Perjanjian Baru, Yesus juga dibesarkan di kota itu.
Nazareth
juga dikenal sebagai ibu kota warga Arab di Israel. Dua pertiga
penduduknya beragama Islam, dan sepertiganya beragama Kristen.
Perayaan
Natal di kota itu bukan sekadar peringatan keagamaan, melainkan acara
yang mendatangkan pendapatan yang cukup besar bagi kota tersebut.
Perayaan Natal di Nazareth mengundang banyak turis mancanegara setiap
tahunnya. Tiadanya perayaan Natal tahun ini, yang diputuskan sebagai
protes terhadap langkah Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem
sebagai Ibu Kota Israel, tampaknya bakal berdampak pada kota tersebut.
Jakarta, CNN Indonesia -- Ribuan orang melakukan Aksi
Bela Palestina di kawasan Monas dan depan Kedubes AS. Aksi 1712 ini
diikuti berbagai elemen dan ormas untuk mendukung Palestina.
Massa Aksi Bela Palestina atau aksi 1712 melakukan aksi di Monas,
Jakarta Pusat. Sejak pagi sampai siang, para peserta terus berdatangan.
(CNN Indonesia/Andry Novelino).
Dari kejauhan, terlihat massa Aksi Bela Palestina tampak memenuhi
pelataran Monas. Aksi ini ditujukan untuk mendukung Palestina usai
pernyataan Donald Trump bahwa Yerusalem ibu kota Israel. (CNN
Indonesia/Andry Novelino
Kendaraan petugas kebersihan membawa sampah bekas aksi solidaritas palestina di Monumen Nasional, Jakarta, Ahad (17/12).
CB, Aksi Bela Palestina menelurkan petisi ancaman bagi AS.
Lautan
massa menyesaki Monumen Nasional, Jakarta Pusat, untuk memprotes
pengakuan sepihak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas
Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Ahad (17/12). Dalam aksi unjuk rasa
terbesar di Jakarta terkait keputusan AS itu, para tokoh agama
menyerukan perlunya aksi nyata sebagai bentuk penolakan.
"Hari
ini kami bersama pemerintah dan dunia untuk membebaskan Palestina.
Melalui jalur diplomatik, politik, ekonomi, dan semua jalur akan kita
lakukan demi kemerdekaan Palestina," ujar Ketua Umum Majelis Ulama
Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin, sebagai pimpinan aksi di hadapan para
pengunjuk rasa.
Dalam kesempatan tersebut, Kiai Ma'ruf yang juga
menjabat rais aam PB Nahdlatul Ulama (NU) itu juga menyerukan boikot
produk Amerika dan Israel. Warga dari Jakarta dan sekitarnya serta
daerah-daerah lain mulai tiba di Ibu Kota sejak dini hari. Mereka sempat
mengikuti shalat Subuh berjamah di Masjid Istiqlal sebelum bertolak ke
kompleks Monumen Nasional.
Ratusan ribu massa yang kebanyakan
berpakaian putih-putih tersebut kemudian menuju Monumen Nasional sembari
mengibarkan bendera Palestina, bendera Merah Putih, dan panji tauhid
berwarna hijau. Mereka meneriakkan yel-yel mengutuk AS dan Israel serta
menyanyikan lagu pembelaan Palestina.
Menjelang siang, lautan
massa telah berkumpul di sekitar Monas sembari mendengarkan orasi yang
disampaikan para tokoh. Peserta aksi perlahan mulai bubar dengan tertib
menjelang tengah hari.
Dalam aksi kemarin, hadir delegasi dari
MUI, Muhammadiyah, NU, Persis, Al Washliyah, Mathaul Anwar, FPI, dan
organisasi massa Islam lainnya. Hal itu, kata Kiai Ma'ruf, menunjukkan
bahwa umat Islam Indonesia tidak terpecah belah. Mereka siap bersatu
memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Aksi tersebut diikuti
penyampaian petisi kepada AS melalui Kedutaan Besar AS di Indonesia
dengan harapan Trump akan mencabut pernyataannya. "Kita minta pengakuan
Trump terhadap Yerusalem dicabut," kata Kiai Ma'ruf menegaskan.
Ketua
MPR Zulkifli Hasan yang mengikuti aksi kemarin juga meminta rakyat
Indonesia satu suara membela Palestina. "Kalau kita bersatu maka
kekuatan yang ada bisa kita konversi menjadi kekuatan ekonomi dan
politik. Bila umat Islam kuat maka kita tak akan diabaikan," ujar
Zulkifli.
Menurut Zulkifli, pembelaan terhadap Palestina
merupakan amanat konstitusi. Ia mengutip klausul dalam Pembukaan UUD
Tahun 1945, yaitu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak
sesuai dengan peri kemanusiaan. "Untuk itu, siapkah kita melawan
Trump?" tanya Ketua Umum DPP PAN itu. Pertanyaan itu dijawab secara
serempak oleh peserta aksi, "Siap!"
Ketua Umum Gerakan Nasional
Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Ustaz Bachtiar Nasir juga menilai aksi bela
Palestina membuat umat Islam memiliki rasa kebersamaan. “Dalam aksi ini,
yang tadinya ormas Islam beda pendapat menjadi satu. Keberagamaan bukan
hanya tingkat ormas, tetapi peserta aksi ini mulai pemuda milenial
hingga selebritas,” ujarnya, kemarin.
Menteri Agama Lukman Hakim
Saifuddin mengatakan, pemerintah telah berupaya memperjuangkan Palestina
menjadi negara merdeka. “Kami hadir di sini, seluruh warga bangsa
Indonesia melihat konsisten membela Palestina, bahwa apa yang dikatakan
Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo), setiap tarikan napas Indonesia selalu
Palestina,” ujarnya di hadapan peserta aksi.
Ketua PBNU KH
Marsudi Syuhud mengajak seluruh bangsa di dunia bersama-sama membantu
mewujudkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. "Hidup sesuai dan sama
hak-haknya dengan bangsa lain, Allahuakbar! Allahuakbar!" teriak Kiai
Marsudi dari atas panggung,.
Pengurus PP Muhammadiyah KH
Muhyiddin Junaidi juga mengajak seluruh umat Islam mendukung upaya
diplomasi Pemerintah Indonesia membebaskan Palestina dari penjajahan. Ia
yakin Palestina akan merdeka jika umat Islam juga mendukung upaya
pemerintah. "Sebentar lagi Palestina akan merdeka kalau Indonesia tampil
maksimal,\" ujar Kiai Muhyiddin dalam orasinya.
Dalam kesempatan
tersebut, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri itu menegaskan,
Indonesia tidak akan berhenti berjuang membebaskan Masjid al-Aqsha.
"Oleh karena itu, seluruh Ormas siap mati syahid dengan shalat dan doa,"
kata Kiai Muhyiddin. (novita intan/fuji ep, Pengolah: fitriyan zamzami).
Tujuh Petisi Aksi 1712 - Keputusan Trump harus dibatalkan dan dicabut secepatnya. - Mendesak semua negara menolak keputusan Trump. - Mendesak negara-negara memutus hubungan diplomatik dengan Israel. - Mendukung OKI mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. - Mendesak PBB menggelar sidang istimewa terkait sanksi AS. - Mendesak DPR meninjau investasi dan bisnis AS di Indonesia. - Mengimbau masyarakat memboikot produk perusahaan.
Peserta aksi Bela Palestina atau aksi 1712 mulai memadati kawasan Monas, Ahad (17/12).
CB, JAKARTA -- Kegeraman umat Muslim atas
pernyataan Presiden Donald Trum yang menyebutkan Yerussalam ibukota
Israel, terus mengekupa. Daslam aksi yang dilakukan di Jakarta, Ketua
Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kiai Haji Ma'ruf Amin mengajak,
seluruh umat Islam untuk memboikot segala bentuk yang berkaitan dengan
Amerika Serikat.
"Hari ini, kita membuat pernyataan sikap boikot
Amerika. Membuat petisi terhadap Amerika melalui Kedutaan Besar Amerika
di Jakarta," kata Kiai Ma'ruf di Kawasan Monas, Jakarta, Ahad (17/12).
Kiai
Ma'ruf menyerukan, penolakan Yerusalem di Palestina sebagai Ibu Kota
Israel di hadapan massa aksi bela Palestina yang berkumpul di Monumen
Nasional. "Islam bersatu, bela Palestina. Indonesia bersatu, bela
Palestina," ucapnya.
Sekira 10 menit, Kiai Ma'ruf Amin
menyampaikan orasinya di hadapan massa aksi bela Palestina. Dia
menyerukan, agar umat islam terus membela Palestina dalam bentuk apapun.
"Membela Palestina saudara kita, dan suarakan seluruh dunia, bangsa
Indonesia wajib mendukung upaya itu," ucapnya.
Adapun aksi bela
Palestina di Monas untuk memprotes pengakuan Presiden Amerika Serikat
Donald Trump terhadap Yerusalem sebagai Ibukota Israel.
Media Israel Soroti Seruan Ulama Indonesia Boikot Produk AS
Massa memadati kawasan Monumen Nasional (Monas) saat Aksi Bela Palestina di Jakarta, Ahad (17/12).
CB, JAKARTA -- Aksi Bela Palestina yang
dilakukan di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Ahad (17/12), mendapat
sorotan dari berbagai media luar negeri, termasuk The Times of Israel yang berpusat di Israel. Dalam laporannya, The Times of Israel menyoroti
seruan ulama Indonesia memboikot produk Amerika Serikat, pascapengakuan
Presiden AS Donald Trump, yang mengakui Yerusalem sebagai Ibukota
Israel.
Para demonstran mengenakan jubah putih dan membawa
spanduk bertuliskan "Indonesia bersatu untuk Palestina." Diperkirakan 80
ribu massa berkumpul pada Ahad (17/12), di ibu kota negara Muslim
terbesar di dunia tersebut, yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama
Indonesia (MUI)
Anwar Abbas, seorang ulama terkemuka, membaca
sebuah petisi yang meminta masyarakat Indonesia untuk berhenti membeli
produk-produk Amerika, hingga Trump mencabut keputusannya untuk
memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem.
"Jangan
mengandalkan produk mereka," kata Anwar kepada kerumunan massa, termasuk
pria, wanita dan anak-anak yang menanggapinya dengan melambaikan
bendera Indonesia dan Palestina dan meneriakkan "boikot!"
Protes
anti-Amerika sebelumnya tidak berhasil melobi untuk memboikot
barang-barang AS, berdasarkan laporan The Times of Israel, Ahad (17/12).
Juru
bicara kepolisian Jakarta Argo Yuwono mengatakan, para pemrotes
bergerak dengan damai sekitar 3 kilometer dari Taman Monumen Nasional ke
Kedutaan Besar AS. Beberapa media lokal juga melaporkan jumlah
demonstran tersebut, dua kali lipat dari perkiraan polisi. Sekitar 20
ribu pasukan keamanan dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi tersebut.
Dalam
petisi tersebut, para ulama mendesak Trump untuk segera mencabut
pengakuannya atas Yerusalem sebagai ibukota Israel. Dengan mengatakan,
hal tersebut telah merugikan keadilan internasional, melanggar hak asasi
manusia rakyat Palestina dan merusak usaha perdamaian.
Para
Ulama juga menuntut, agar negara-negara lain tidak mengikuti langkah AS
untuk memindahkan kedutaan mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem dan
mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan sidang darurat, guna
membahas deklarasi Trump. Ketua dewan ulama, Ma'ruf Amin, mengatakan,
"Mari
bersama dengan pemerintah dan dunia untuk kebebasan Palestina melalui
cara-cara politik, diplomatik dan ekonomi," kata Ma'ruf.
Presiden
Indonesia Joko Widodo juga mengecam keras langkah Trump, yang dia sebut
sebagai pelanggaran terhadap resolusi PBB. Indonesia tidak memiliki
hubungan diplomatik dengan Israel dan telah lama menjadi pendukung kuat
aspirasi Palestina untuk menjadi sebuah negara bagian.
Dalam
sebuah pidato pada awal bulan ini dari Gedung Putih, Trump menentang
peringatan di seluruh dunia dan bersikeras bahwa hal tersebut dilakukan
untuk mencapai perdamaian,yang ia sebut sebagai sebuah pendekatan baru
yang telah lama tidak dilakukan. Dimana hal tersebut menggambarkan
keputusannya untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel, yang
menurutnya berdasarkan kenyataan.
Langkah tersebut dipuji oleh
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan beberapa pemimpin di sebagian
besar spektrum politik Israel. Dan, hal tersebut mendapat tanggapan yang
sebaliknya dari negara-negara Palestina dan Arab. Namun, The Times of
Israel melaporkan, Trump menekankan, ia tidak menentukan batas-batas
kedaulatan Israel di kota tersebut, dan meminta agar tidak terjadi
perubahan status quo di tempat-tempat suci di kota tersebut.
Jakarta -
Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan maklumat terkait Aksi Bela
Palestina. MUI menyerukan seluruh elemen bangsa untuk ikut aksi yang
digelar pada Minggu (17/12/2017) nanti.
Maklumat tersebut
ditandatangani Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin dan Sekretaris Jenderal
Anwar Abbas. Seruan ini dikeluarkan untuk menyuarakan kepedulian
terhadap tertindasnya Palestina oleh Israel dan sekutunya.
Berikut ini bunyi Maklumat MUI:
MAKLUMAT MAJELIS ULAMA INDONESIA
Bismillahirahmanirrahim
Assalamu'alaikum wr. wb.
Dewan
Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dengan ini menyerukan kepada seluruh
elemen Bangsa untuk hadir pada Aksi Indonesia Bersatu untuk Palestina,
yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2017 di Lapangan Monumen
Nasional (Monas) pukul 06.00 s/d selesai, demi menyuarakan kepedulian
kita atas tertindasnya Bangsa Palestina oleh Israel dan sekutunya.
Mengingat
pentingnya agenda tersebut, kami mohon kehadiran Bapak/Ibu tepat pada
waktunya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semua.
Wassalam, DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA Ketua Umum,
Prof. Dr. K.H. MA'RUF AMIN
Sekretaris Jenderal,
Dr. H. ANWAR ABBAS, M.M., M.Ag.,
Sebelumnya
diberitakan, Ketua Komisi Dakwah MUI KH Cholil Nafis mengatakan klaim
sepihak Trump tersebut melanggar peraturan internasional. Aksi Bela
Palestina ini merupakan wujud sikap umat yang antipenjajahan.
"(Alasan
aksi) Donald Trump melanggar peraturan internasional. Kedua, agama
Islam itu antipenjajahan, setiap orang dilahirkan merdeka," kata Cholil
saat dihubungi, Jumat (15/12).
"Dan
ini jadi ilustrasi dalam pembukaan UUD kita, bahwa kemerdekaan adalah
hak seluruh anak bangsa, termasuk juga kita ingin menyampaikan
kemerdekaan adalah hak semua bangsa (termasuk Palestina)," sambungnya.
Panitia Aksi Indonesia Bersatu Bela Palestina
menggelar konfrensi pers di Kantor MUI Pusat, Jakarta Pusat, Kamis
(14/12). Aksi ini akan dipimpin langsung oleh Ketum MUI, KH Ma'ruf Amin.
CB, Aksi 1712 disebut sebagai momentum persatuan bangsa.
Ketua
Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf Amin, mengajak rakyat
Indonesia menyatukan aksi membela Palestina dari keputusan sepihak
Amerika Serikat (AS) mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada
Ahad (17/12) nanti. Menurut Kiai Ma’ruf, menunjukkan sikap pembelaan
terhadap Palestina merupakan kewajiban rakyat Indonesia.
"Bahkan,
kami juga mengajak agama lain, kelompok lain untuk ikut bersama-sama
supaya ini juga menunjukkan adanya kemanusiaan dan persatuan Indonesia
untuk bela Palestina," ujar Kiai Ma'ruf seusai rapat koodinasi Aksi
Indonesia Bersatu Bela Palestina bersama ormas Islam di Kantor MUI
Pusat, Kamis (14/12). Aksi itu akan dipusatkan di depan Kedutaan Besar
Amerika Serikat untuk Indonesia di Jakarta Pusat.
Kiai Ma’ruf
mengingatkan, Palestina juga pernah membantu Indonesia pada masa
kemerdekaan. Sejarah mencatat, selepas proklamasi, seorang ulama
Palestina bernama Amin al-Husaini menyambangi pimpinan-pimpinan negara
Arab mendorong dukungan bagi kemerdekaan Indonesia. Pengakuan Mesir,
negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, yakni hasil kampanye
Amin al-Husaini.
Bagi warga yang hendak hadir pada aksi itu,
Kiai Ma’ruf mengimbau untuk tetap mengedepankan akhlakul karimah.
Walaupun umat Islam Indonesia sangat tersakiti dengan keputusan Presiden
AS Donald Trump, menurut Kiai Ma'ruf, mereka harus tetap berkapala
dingin.
"Tidak menimbulkan kekacauan provokasi dan juga jangan
mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak layak. Tetap menjaga sopan santun
yang akhlakul karimah," kata Rais Aam PB Nahdlatul Ulama (NU) tersebut.
Kiai
Ma'ruf juga mengajak seluruh rakyat Indonesia membuat petisi kepada
Amerika Serikat terkait pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Petisi tersebut perlu dibuat untuk memperkuat dukungan Indonesia
terhadap Palestina. Masyarakat juga perlu mendorong pemerintah untuk
mengambil langkah-langkah lebih aktif.
Berbeda dengan aksi-aksi
sebelumnya, MUI akan memimpin langsung aksi pada Ahad (17/12). Aksi ini
menargetkan massa kurang lebih dua juta orang dari beberapa daerah yang
dianjurkan menggunakan pakaian putih.
Aksi tersebut akan dihadiri
para tokoh agama dan tokoh lintas agama, serta akan diawali dengan
kegiatan shalat subuh bersama. Kiai Ma'ruf menuturkan, ada estimasi aksi
nanti akan diikuti secara masif. “Terutama basisnya nanti dari Banten,
Jakarta, Jabar, tapi banyak juga luar daerah dari Solo biasanya datang,"
kata Kiai Ma’ruf.
Panitia Aksi 1712 telah melajukan rapat
koordinasi dengan Mabes Polri pada Rabu (13/12) kemarin di ruang rapat
Baintelkam Polri. Rapat koordinasi itu dipimpin Wakabaintelkam Polri
Brigjen Lucky Hermawan dengan dihadiri panitia aksi. Di antaranya, KH
Marsudi Syuhud sebagai wakil PBNU, Ustaz Zaitun Rasmin mewakili MUI, dan
Amirsyah Tambunan mewakili PP Muhammadiyah.
Menteri Agama Lukman
Hakim Saifuddin juga menyambut positif aksi tersebut. Demonstrasi,
menurut Menag, merupakan tindakan yang positif dalam era demokrasi saat
ini. “Ya saya pikir itu(demonstrasi) adalah sebuah ungkapan unjuk rasa
menyampaikan aspirasi atas kebijakan yang tidak hanya mengecewakan, tapi
merusak upaya kita bersama untuk mewujudkan perdamaian di Palestina,
ujar Lukman Hakim, kemarin.
Menag mengingatkan, sebuah
perkumpulan dalam jumlah besar akan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak
tertentu yang tidak bertanggung jawab. Oleh karana itu, Lukman Hakim
berpesan kepada penggagas dan pelaku aksi agar disiplin sehingga aksi
tidak mudah disusupi dan tidak menimbulkan citra buruk terhadap umat
Islam.
Sedangkan Wasekjen Dewan Pertimbangan MUI, Ustaz Bachtiar
Nasir mengatakan, Aksi 1712 menjadi momen bagi umat Islam untuk bersatu
kembali. "Allah sayang pada umat Islam dan bangsa Indonesia. Dengan
adanya isu Palestina ini, saya kira ini jadi momen penting untuk
persatuan, setelah yang terkesan tercabik di Aksi 212," ucapnya.
Sekjen
PBNU Helmy Faisal mengatakan, jika Aksi 1712 tidak dilaksanakan dengan
cara-cara kekerasan, warga NU sudah semestinya ikut serta. "PBNU
mempersilakan kepada warga NU untuk melakukan aksi, sepanjang
dilaksanakan dengan cara yang baik dan menjaga agar tidak melakukan
cara-cara kekerasan," ujar Helmy, kemarin.
Pimpinan Pondok
Pesantren Daarut Tauhid, KH Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) juga mengajak
tokoh agama lain untuk bergabung dalam Aksi Indonesia Bersatu Bela
Palestina. "Jadi saya kira urusan ini tidak cukup umat Islam saja, lebih
baik lagi kalau undang elemen-eleman lainnya, sehingga lebih
menunjukkan sebuah bangsa," ujar Aa Gym, kemarin. Ia mengatakan, akan
mengerahkan ribuan santrinya sebagai petugas kebersihan.
Tentara Pembebasan Rakyat, angkatan bersenjata Cina saat merayakan hari jadinya pada 30 Juli 2017.
CB, MELBOURNE -- Departemen Pertahanan Australia
telah dituduh menutup mata soal universitas yang secara ilegal telah
berbagi informasi soal teknologi yang berpotensi digunakan militer Cina.
Tuduhan Pada Sejumlah Universitas Australia:
Ratusan proyek penelitian melibatkan ilmuwan Australia dengan pejabat senior militer Cina
Departemen Pertahanan mengandalkan universitas untuk mengatur dirinya sendiri dalam berinteraksi dengan akademisi luar negeri
Kolaborasi bisa berpotensi menggunakan teknologi Australia untuk menyerang Australia sendiri
Mantan pejabat senior pertahanan, Peter Jennings mengatakan kepada Program AM milik ABC
Radio bahwa kemungkinan sejumlah universitas melanggar aturan ekspor
yang ketat soal teknologi yang dapat digunakan untuk tujuan militer.
Peter mengatakan sudah waktunya bagi Departemen Pertahanan untuk
melakukan penyelidikan mendalam dengan segera. "Departemen Pertahanan
sekarang harus mulai mengaudit kinerja universitas, karena kita
berbicara soal beralih untuk kepentingan Cina yang bukan kepentingan
komersial, bahkan kepentingan nasional atau keamanan Australia,"
ujarnya.
Ada peraturan ketat yang melarang berbagi penelitian yang dapat
digunakan untuk tujuan militer oleh musuh potensial Australia, termasuk
Cina.
Universitas-universitas Australia melakukan penelitian di
bidang-bidang teknologi, seperti kecerdasan buatan, komputer super, dan
teknologi mobil tanpa pengemudi, yang dapat disesuaikan untuk keperluan
militer.
Departemen Pertahanan mengatakan mereka mengandalkan penilaian dari
pihak universitas sendiri untuk mengatur interaksi para akademisi di
institusinya dengan akademisi luar negeri.
"Pada akhirnya, tanggung jawab masing-masing institusi untuk
memastikan mereka mematuhi undang-undang tersebut," kata departemen
kepada ABC saat menanggapi pertanyaan seputar hubungan antara peneliti Australia dan China.
Profesor Clive Hamilton dari Charles Sturt University telah menemukan
ratusan proyek penelitian yang menghubungkan ilmuwan Australia dengan
tokoh militer senior Cina.
Diantara banyaknya kolaborasi dengan sejumlah universitas Australia
yang dipertanyakan, terpusat pada Yang Xuejun, seorang letnan jenderal
dari angkatan bersenjata nasional Cina, yang dikenal dengan nama Tentara
Pembebasan Rakyat. Letjen Yang memimpin akademi penelitian pertahanan
tersebut.
Profesor Hamilton mengatakan banyaknya kolaborasi tersebut berarti
teknologi Australia bisa digunakan untuk melawan di medan perang."Tidak
diragukan lagi beberapa teknologi yang mereka kembangkan bisa diterapkan
untuk meningkatkan kesiapan pertempuran tentara nasional China," kata
Profesor Hamilton.
Undang-undang yang mengatur ekspor teknologi pertahanan diperketat
pada tahun 2012, untuk memasukkan unsur penelitian universitas setelah
penandatanganan perjanjian senjata antara Australia dan Amerika Serikat.
Profesor Hamilton mengatakan mempertanyakan kolaborasi universitas
Australia dengan periset militer Cina berpotensi merusak hubungan dengan
sekutu strategis terbesar Australia. "Saya tahu bahwa penelitian kami
dibaca secara teliti di Washington dan pertanyaan sulit diajukan kepada
Pemerintah Australia," katanya.
BEIJING
- China memperingatkan Australia jika tindakannya di Laut China Selatan
(LCS) bertentangan dengan perdamaian dan stabilitas di jalur laut yang
disengketakan itu. Peringatan itu disampaikan langsung Wakil Kepala
Angkatan Laut China kepada rekannya asal Australia.
Saat
melakukan pertemuan di Beijing, komandan angkatan laut China Shen
Jinlong mengatakan kepada Wakil Laksamana Australia Tim Barrett bahwa
saat ini situasi di Laut Cina Selatan "mantap dan baik".
"Tapi di
tahun lalu, serangkaian aksi militer Australia di Laut Cina Selatan
bertentangan dengan kecenderungan umum perdamaian dan stabilitas," kata
Kementerian Pertahanan China dalam sebuah pernyataan mengutip pernyataan
Jinlong tanpa menunjuk contoh spesifik seperti dikutip dari Reuters, Jumat (15/12/2017).
"Ini
tidak sesuai dengan konsensus yang dicapai oleh para pemimpin kedua
negara maupun atmosfer langkah maju yang bekerja sama di semua wilayah
antara kedua negara," Jinlong menambahkan.
"Ini juga tidak menguntungkan gambaran keseluruhan perdamaian dan stabilitas regional," tukasnya.
Selama
seminggu terakhir ini, China dan Australia juga telah terlibat perang
kata-kata terkait tuduhan Canberra bahwa Beijing telah berusaha untuk
mencampuri politik Australia. Tudingan ini berujung pada pemanggilan
Dubes Australia untuk China pekan lalu.
China terus memasang
radar dengan frekuensi tinggi dan fasilitas lainnya yang dapat digunakan
untuk tujuan militer di pulau buatannya di Laut Cina Selatan, kata
sebuah think tank AS pada hari Kamis.
Pada bulan Agustus,
Australia, Jepang serta AS mendesak Asia Tenggara dan China untuk
memastikan bahwa Code of Conduct Laut China Selatan yang telah di susun
akan mengikat secara hukum dan mengatakan bahwa mereka menentang keras
"tindakan koersif sepihak".
Presiden China Xi Jinping bersama Presiden Korsel Moon Jae-in. Foto/Reuters
BEIJING
- Krisis atas program senjata Korea Utara (Korut) harus diselesaikan
melalui perundingan, bukan perang. Hal itu ditegaskan Presiden China Xi
Jinping saat bertemu dengan Presiden Korea Selatan (Korsel), Moon
Jae-in.
Dalam pertemuan di Great Hall of the People Beijing itu,
Jinping mengatakan pada Jae-in tujuan untuk denuklirisasi Semenanjung
Korea harus dilakukan, sementara perang dan kekacauan tidak dapat
diizinkan.
"Masalah Semenanjung Korea pada akhirnya harus diselesaikan melalui dialog dan konsultasi," kata Jinping seperti dikutip Reuters dari media pemerintah China, Jumat (15/12/2017).
Jinping
mengatakan China dan Korsel memiliki kepentingan bersama yang sama
dalam menjaga perdamaian. China bersedia bekerja sama dengan Korsel
untuk mempromosikan perundingan dan mendukung Korea Utara (Korut) dan
Korsel untuk memperbaiki hubungan.
Sementara kantor berita
Korsel, Yonhap, melaporkan Jinping dan Jae-in setuju bahwa perang di
semenanjung tidak akan ditolerir dan mereka akan bekerja sama dalam
menerapkan sanksi serta tekanan pada Korut.
Nada suara
pembicaraan mereka yang tampaknya hangat tersebut mengikuti hampir satu
tahun hubungan yang menegangkan antara kedua negara.
Armada kapal induk Amerika Serikat bermanuver di Semenanjung Korea. Foto/US Navy/REUTERS
PYONGYANG
- Pemerintah Korea Utara (Korut) mengatakan, Presiden Amerika Serikat
(AS) Donald Trump mengambil langkah besar dan sangat berbahaya yakni
menuju perang nuklir. Alasannya, militer Washington sedang berencana
melakukan blokade laut di semenanjung Korea.
Pernyataan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Korut melalui seorang juru bicara yang dipublikasikan kantor berita KCNA.
“Pyonyang
akan mengambil tindakan tanpa ampun membela diri terhadap blokade
apapun, karena akan mempertimbangkan langkah semacam itu sebagai
tindakan perang,” kata kementerian tersebut.
“Pemerintah Korea
Utara juga yakin bahwa setiap blokade akan menjadi pelanggaran ‘nakal’
dari kedaulatan dan martabatnya,” lanjut Kementerian Luar Negeri Korut.
Rencana
blokade laut terhadap Pyongyang oleh militer Washington ini disampaikan
Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson. Menurutnya, menjadi hak AS untuk
melarang lalu lintas maritim mengangkut barang ke dan dari Korut,
menyusul uji coba rudal balistik antarbenua Pyongyang yang terbaru pada
tanggal 29 November.
Sementara itu, pada hari Kamis (14/12/2017),
Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan bahwa Korea Utara sekarang
menemukan dirinya dalam posisi di mana negara itu tidak melihat cara
lain untuk melindungi diri sendiri ketimbang mengembangkan senjata
pemusnah massal dan teknologi rudal.
Namun, pemimpin Kremlin ini
mengulangi sikap Moskow yang sama sekali tidak mendukung program nuklir
Pyongyang. Dia menyerukan langkah-langkah oleh semua pihak menuju solusi
damai.
“Baik AS dan Korea Utara harus berhenti memicu
ketegangan,” kata Putin dalam pada konferensi pers tahunannya.
Menurutnya, setiap orang harus sangat berhati-hati mengenai situasi di
semenanjung Korea.
”Satu peluncuran dari Korea Utara akan cukup
untuk konsekuensi bencana,” lanjut peringatan Putin mengacu pada
peluncuran peluru kendali atau rudal.
Sejumlah pengunjuk rasa membakar bendera Amerika Serikat saat
melakukan aksi setelah Presiden Trump menunjuk Yerusalem menjadi
ibukota Israel di Tunis, Tunisia, December 7, 2017. REUTERS/Zoubeir
Souissi
CB, Jakarta - Tunisa
mendesak negara-negara Arab dan muslim memboikot seluruh produk Amerika
Serikat menyusul keputusan Presiden Donald Trump mengakui Yerusalem
sebagai ibu kota Israel. Koalisi Tunisia juga meminta duta besar Amerika
Serikat diusir.
"Reaksi alami dari pendukung Palestina adalah
memboikot seluruh produk Amerika Serikat," kata juru bicara koalisi,
Hamma Hammami.
Presiden Tunisia Beji Caid Essebsi. presstv.ir
"Seruan lainnya, tutup kedutaan besar Amerika Serikat di Tunisa dan
negara-negara Arab serta mengusir seluruh duta besarnya. Ini langkah
serius terhadap pemerintahan Amerika Serikat," ucapnya seperti dikutip Middle East Monitor.
Unjuk
rasa pecah di ibu kota Tunisa, Tunis, menentang keputusan Amerika
Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Aksi jalanan
tersebut digalang oleh Front Popular dan Sekretaris Jenderal Partai Arus
Popular, Zouhair Hamdi.
Sejumlah
pemimpin Muslim dari berbagai negara berdoa bersama penulis
Prancis-Yahudi Marek Halter dan Menteri Dalam Negeri Belgia Jan Jambon
saat melakukan tur Eropa ke lokasi serangan teroris yang terjadi
baru-baru ini, di Brussels, Belgia, 10 Juli 2017. Kegiatan ini diikuti
sejumlah Imam dari berbagai negara termasuk Prancis, Belgia, Inggris dan
Tunisia serta perwakilan komunitas agama lainnya. REUTERS/Francois
Lenoir
Dalam pidato aksinya, Hamdi menekankan pada pentingnya memperluas dan mendiversifikasi dukungan Tunisia terhadap isu Palestina. Keputusan Amerika Serikat pekan lalu dianggap momen penting memberikan dukungan penuh kepada Palestina.
Kebijakan Trump Munculkan Seruan Boikot Restoran AS di Saudi
Starbucks
CB, JAKARTA -- Sejumlah masyarakat di Arab Saudi
mulai menyerukan kampanye boikot atas produk-produk Amerika Serikat
(AS). Seruan itu muncul sebagai reaksi atas pernyataan Presiden AS
Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Tanda pagar #BoycottAmericanRestaurants sempat menjadi trending di Twitter pada Selasa (13/12) kemarin. Laman Fox News yang mengutip Newsweek
melaporkan dalam kampanye ini, masyarakat Saudi diajak agar tak lagi
membeli makanan di jaringan restoran asal Negeri Paman Sam. Di antaranya
McDonald's, Starbucks, Burger King, dan Pizza Hut.
"Dengan
berpartisipasi memboikot produk AS Anda bisa ikut memengaruhi
perekonomian AS. Gerakan masyarakat punya dampak lebih besar daripada
kebijakan pemerintah," demikian kicau seorang warganet yang dilansir
dari The New Arab.
Ajakan boikot ini mencuat kurang dari
sepekan setelah Trump mengumumkan bahwa Yerusalem diakui sebagai ibu
kota Israel. Ia pun memerintahkan agar Kedutaan AS dipindah dari Tel
Aviv ke Yerusalem. Keputusan kontroversial ini menuai banyak kritik dari
seluruh dunia karena dianggap tidak mendukung upaya perdamaian antara
Israel dan Palestina.
Di sisi lain, ada juga masyarakat yang
pesimis memandang seruan boikot ini. Mereka menilai kampanye ini tidak
efektif apalagi seruan tersebut memanfaatkan Twitter yang notabene juga
produk AS.
Berdasarkan rilis EuroMonitor International,
berbelanja dan wisata kuliner adalah dua aktivitas yang amat digemari
warga Saudi. Banyak masyarakat negara ini yang gemar
menghambur-hamburkan uang.
McDonald's adalah salah satu restoran
siap saji paling populer di Arab Saudi sejak 2016. Negara ini
berkontribusi delapan persen terhadap market share McDonald's di seluruh
dunia.
CB, GAZA - Israel kembali melakukan serangkaian
serangan udara terhadap Hamas di Gaza, pada Kamis (14/12) pagi. Serangan
ini dilakukan beberapa jam setelah sejumlah roket ditembakkan ke Israel
dari wilayah Palestina.
Dalam sebuah pernyataan, tentara Israel
mengatakan mereka telah menargetkan tiga fasilitas militer Hamas di
berbagai wilayah Jalur Gaza, yang dikuasai Hamas. "Fasilitas militer
digunakan sebagai bahan pelatihan dan penyimpanan senjata," kata
pernyataan tersebut, dikutip Al-Arabiya.
Sebuah sumber
keamanan Palestina mengatakan ada lebih dari 10 serangan. Salah satu
lokasi serangan adalah sebuah fasilitas angkatan laut Hamas dan sebuah
pangkalan militer di dekat kamp pengungsi Shati di utara Gaza.
Sumber
tersebut mengatakan telah terjadi kerusakan yang signifikan pada
fasilitas-fasilitas tersebut dan kerusakan yang lebih kecil pada
rumah-rumah yang ada di dekatnya, serta menyebabkan luka ringan. Tidak
ada konfirmasi awal mengenai korban cedera dari kementerian kesehatan di
Gaza.
Serangan ini terjadi beberapa jam setelah sistem
pertahanan rudal Israel mencegat dua roket yang ditembakkan dari Gaza.
Roket tersebut ditembakkan oleh kelompok-kelompok kecil, namun Israel
menyatakan Hamas telah bertanggung jawab atas serangan dari wilayah
tersebut.
Telah terjadi peningkatan kekerasan di Gaza sejak
Presiden AS Donald Trump mengumumkan dia mengakui Yerusalem sebagai ibu
kota Israel pada Rabu pekan lalu. Empat warga Gaza terbunuh, dua dalam
bentrokan di sepanjang perbatasan dan dua militan Hamas dalam serangan
udara Israel.
Jet tempur Israel melakukan serangan udara ke wilayah Gaza.
CB, GAZA -- Israel kembali melakukan serangkaian
serangan udara terhadap Hamas di Gaza, pada Kamis (14/12) pagi.
Serangan ini dilakukan beberapa jam setelah sejumlah roket ditembakkan
ke Israel dari wilayah Palestina.
Dalam sebuah pernyataan,
tentara Israel mengatakan mereka telah menargetkan tiga fasilitas
militer Hamas di berbagai wilayah Jalur Gaza, yang dikuasai Hamas.
"Fasilitas militer digunakan sebagai bahan pelatihan dan penyimpanan senjata," kata pernyataan tersebut, dikutip Al-Arabiya.
Sebuah
sumber keamanan Palestina mengatakan ada lebih dari 10 serangan. Salah
satu lokasi serangan adalah sebuah fasilitas angkatan laut Hamas dan
sebuah pangkalan militer di dekat kamp pengungsi Shati di utara Gaza.
Sumber
tersebut mengatakan, telah terjadi kerusakan yang signifikan pada
fasilitas-fasilitas tersebut dan kerusakan lebih kecil pada rumah-rumah
di dekatnya, serta menyebabkan luka ringan. Tidak ada konfirmasi awal
mengenai korban cedera dari kementerian kesehatan di Gaza.
Serangan
ini terjadi beberapa jam setelah sistem pertahanan rudal Israel
mencegat dua roket yang ditembakkan dari Gaza. Roket tersebut
ditembakkan oleh kelompok-kelompok kecil, namun Israel menyatakan Hamas
telah bertanggung jawab atas serangan dari wilayah tersebut.
Telah
terjadi peningkatan kekerasan di Gaza sejak Presiden AS Donald Trump
mengumumkan dia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu
pekan lalu. Empat warga Gaza terbunuh, dua dalam bentrokan di sepanjang
perbatasan dan dua militan Hamas dalam serangan udara Israel.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berada di Turki untuk ikut serta dalam KTT luar biasa OKI, Rabu (13/12l) waktu setempat.
CB, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi)
telah tiba di Indonesia setelah mengikuti konferensi tingkat tinggi
(KTT) luar biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Konferensi ini
merupakan bagian dari penolakan negara-negara OKI terkait pernyataan
Presiden AS Donald Trump atas Yerusalem yang dijadikan Ibukota Israel.
Jokowi
mengatakan, semua petinggi negara termasuk dia, telah memberikan
poin-poin penting yang harus dijalankan oleh negara OKI dalam membela
Palestina. Hasilnya semua negara anggota OKI harus memonitor resolusi
yang dikeluarkan dalam menolak keputusan Amerika Serikat dalam majelis
umum Persatuan Bangsa-bangsa (PBB). "Di Dewan Keamanan PBB,
negara-negara OKI juga harus dapat memastikan adanya pertemuan open debate mengenai situasi di Palestina," kata Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Kamis (14/12).
Selain
itu, anggota OKI juga harus mendukung setiap pencalonan Palestina dalam
keanggotaan di berbagai organisasi internasional, dan negara-negara OKI
harus memulai lobi dukungan kepada negara-negara gerakan non-blok
terkait kemerdekaan Palestina yang sesungguhnya.
Jokowi
mengatakan, terdapat tiga hasil KTT Luar Basa OKI. Pertama, OKI telah
menghasilkan resolusi mengenai Al-Aqsa. Kedua, terdapat Komunike Final
OKI. "Ketiga KTT OKI menghasilkan deklarasi Istanbul," ujarnya.
Sayangnya, Jokowi belum bisa membeberkan secara rinci mengenai tiga hal
tersebut.
Presiden Joko Widodo (dua kanan) dan para
pemimpin/ kepala negara Organisasi Islam Konferensi Tingkat Tinggi Luar
Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) berfoto bersama di Istambul,
Turki, Rabu (13/12).
CB, WASHINGTON -- Deklarasi Organisasi Kerja
Sama Islam (OKI) merupakan titik balik bagi Palestina dan pukulan telak
bagi keputusan Presiden AS Donald Trump atas status Yerusalem. Hal ini
diungkapkan kepala Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR), Nihad Awad.
"Deklarasi
terakhir Presiden Turki Erdogan dan OKI di Istanbul yang mengakui
Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina adalah satu hasil yang jelas,
yang sekarang telah memicu kampanye internasional untuk melawan
keputusan Trump," kata Awad di Global Policy Institute, sebuah lembaga think tank di Washington, Rabu (13/12).
OKI
merupakan organisasi yang didirikan dalam pertemuan bersejarah di
Rabat, Maroko, pada 1969, setelah sebuah serangan pembakaran di Masjid
Al-Aqsa di Yerusalem yang diduduki. Organisasi ini mengeluarkan sebuah
deklarasi pada Rabu (13/12) untuk mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu
kota Palestina.
Deklarasi Istanbul yang disebut 'Freedom for
Jerusalem' dikeluarkan dalam KTT Luar Biasa OKI di Istanbul. "Deklarasi
OKI harus dianggap serius, mereka mewakili 57 negara," ujar Awad,
dikutip Anadolu.
Ia berharap masyarakat internasional
akan mendukung deklarasi tersebut dan mendorong pihak lain, termasuk Uni
Eropa. Uni Eropa dapat memainkan peran yang lebih konstruktif dalam
menengahi proses perdamaian jauh lebih baik dari AS.
Berbicara
dalam KTT tersebut, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga meminta
kekuatan dunia untuk mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota
Palestina. Menurutnya, AS harus membalikkan keputusannya yang mengerikan
dan provokatif.
Awad juga yakin masyarakat internasional akan
mengikuti seruan Erdogan, yang juga akan mendorong kekuatan lain seperti
Rusia dan Cina, untuk melawan keputusan AS.
Menurut Awad, AS
tidak pernah menjadi perantara jujur antara Palestina dan Israel.
Sebaliknya, AS diduga telah mendukung pendudukan Israel dan mendanai
otoritas Israel dengan uang miliaran dolar.
Pakar dan analis yang
berbicara di panel yang sama, Martin Sieff, mengatakan pertemuan di
Istanbul memiliki kepentingan besar dan dapat membawa perkembangan baru
di wilayah tersebut. Ia mencatat Yerusalem yang damai di bawah kekuasaan
Kekaisaran Ottoman 400 tahun lalu.
"Pertemuan ini akan
beresonansi selama bertahun-tahun. Konsekuensi dari pertemuan ini,
implikasi politis, strategis, dan diplomatik dari pertemuan ini juga
akan menjadi konsekuensi terbesar dan dapat memimpin penataan kembali
kawasan ini," papar Sieff.
Presiden Dewan Pengawas Jaringan
Global Bahcesehir University, Enver Yucel, mendefinisikan keputusan
Trump sebagai pelanggaran terhadap undang-undang internasional. Ia
mengecam pemerintahan Trump karena telah mengakui Yerusalem sebagai ibu
kota Israel.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Heather Nauert. Foto/Istimewa
WASHINGTON
- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menegaskan bahwa Presiden
Donald Trump, berkomitmen terhadap proses perdamaian di Timur Tengah.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Heather Nauert, menolak
pernyataan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang menyatakan Washington
bukan lagi mediator perdamaian Israel-Palestina dan menyebutnya sebagai
retorika yang penuh dengan hasutan.
"Retorika semacam itu telah kami dengar di masa lalu dan telah menggagalkan perdamaian," katanya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (14/12/2017).
Nauert
lantas mendesak semua pihak untuk mengabaikan sejumlah distorsi dan
memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dikatakan oleh Trump. Ia
mengatakan keputusan Trump tidak mempengaruhi batas kota, yang
bergantung pada negosiasi antara Israel dan Palestina.
Namun saat
ditanya apakah Yerusalem Timur juga bisa diakui sebagai Ibu Kota negara
Palestina masa depan, Nauert mengatakan bahwa kepastian akan hal itu
harus diserahkan kepada perundingan status akhir antara Israel dan
Palestina.
"Kami mengambil posisi bagaimana kita melihat
Yerusalem. Saya pikir terserah kepada orang-orang Israel dan Palestina
untuk memutuskan bagaimana mereka ingin melihat perbatasan - lagi
negosiasi status akhir," tukasnya.
Sebelumnya, negara-negara
Islam yang tergabung dalam OKI menyatakan bahwa Yerusalem Timur sebagai
Ibu Kota Palestina. Mereka juga menyatakan AS bukan lagi mediator
perdamaian Timur Tengah.
Pernyataan ini dikeluarkan dalam
pertemuan darurat yang dilakukan di Istanbul, Turki. Pertemuan ini
diadakan untuk menyikapi kebijakan AS yang mengakui Yerusalem sebagai
Ibu Kota Israel beberapa waktu lalu.
PM Israel nyatakan "tak terkesan" pernyataan OKI soal Yerusalem
Arsip Foto. Perdana Menteri Israel
Benjamin Netanyahu saat berbicara dengan pelajar dalam Konferensi
Keamanan Cyber di Tel Aviv, Israel, Selasa (31/1/2017). (REUTERS/Baz
Ratner)
Yerusalem (CB) - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu
mengatakan bahwa dia "tidak terkesan" dengan pernyataan para pemimpin
negara mayoritas muslim yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam
(OKI) mengenai Yerusalem setelah mereka mendesak dunia mengakui sektor
timur kota itu sebagai ibu kota Palestina.
"Kami tidak terkesan
dengan semua pernyataan ini," kata Netanyahu dalam sebuah pidato pada
Rabu waktu setempat, setelah konferensi tingkat tinggi luar biasa OKI
untuk merespons langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui
Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Ia tetap mengatakan yakin
banyak negara akan mengikuti jejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump
dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
"Palestina akan
menjadi lebih baik dengan mengakui kenyataan dan bertindak demi
perdamaian dan bukan ekstremisme," kata Netanyahu sebagaimana dikutip
AFP.
"Mereka harusnya mengakui satu fakta lain tentang Yerusalem:
Itu bukan hanya ibu kota Israel, tapi kami tetap menghormati Yerusalem
karena kebebasan beribadah untuk semua agama, dan kami satu-satunya di
Timur Tengah yang melakukan ini."
Dengan perpecahan yang sedang
melanda dunia Islam, konferensi tingkat tinggi luar biasa OKI di
Istanbul tidak sampai menyetujui sanksi konkret terhadap Israel atau
Amerika Serikat.
Namun, pernyataan terakhir mereka menyatakan
"Yerusalem Timur sebagai ibu kota Negara Palestina" dan mengajak "semua
negara untuk mengakui Negara Palestina dan Yerusalem Timur sebagai ibu
kota yang diduduki."
Para tentara Israel yang dikerahkan di kawasan Hebron. Foto/REUTERS
TEL AVIV
- Israel membuat ancaman mengerikan terhadap Lebanon terkait aktivitas
militer Iran dan sekutunya di negara tersebut. Israel mengancam akan
menyerang seluruh wilayah Lebanon dan mengembalikan negara tersebut ke
“Zaman Batu”.
Ancaman dilontarkan Menteri Intelijen Yisrael Katz.
Menurutnya, militer negaranya tidak akan ragu untuk mengambil tindakan
jika mendapati militer Iran membangun fasilitas rudal di Lebanon.
Katz dalam wawancaranya dengan surat kabar Elaph, menyerukan kepada negara-negara Islam yang dipimpin oleh Arab Saudi bersatu melawan musuh bersama mereka, Teheran.
Dia menegaskan bahwa negaranya tidak akan montoleransi Hizbullah, faksi politik dan militer bersenjata di Lebanon.
”Semakin
akurat rudal Hizbullah, serangan Israel yang lebih kuat dan lebih luas
akan terjadi. Kali ini, semua Lebanon akan menjadi target,” kata dia
memperingatkan.
Katz lalu menyentil konflik Israel-Hizbullah pada
tahun 2006. ”Apa yang terjadi pada tahun 2006 akan menjadi piknik
dibandingkan dengan apa yang dapat kita lakukan. Saya ingat seorang
menteri Saudi mengatakan bahwa mereka akan mengirim Hizbullah kembali ke
guanya di Lebanon selatan. Anda tahu bahwa kita akan mengembalikan
Lebanon ke Zaman Batu,” ujarnya, yang dilansir IB Times, semalam
(14/12/2017).
Ancaman Katz ini sebagai respons terhadap ancaman
pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah. Sekutu Iran itu mengancam mengubah
Israel menjadi medan perang seperti medan perang di Suriah setelah
Amerika Serikat (AS) mengakui Yerusalem sebagai ibu kota negara Yahudi
tersebut.
Dia menuduh Iran sedang melakukan aktivitas militer di
Lebanon. ”Kami memiliki informasi bahwa Iran sedang membangun pabrik
rudal yang maju di Lebanon, dan saya ingin menekankan bahwa kami telah
menarik garis merah baru, dan kami tidak akan membiarkan mereka
melakukan ini apa pun taruhannya,” katanya.
Ketika ditanya apakah
Israel akan mengebom situs Iran semacam itu di Lebanon sebagai tindakan
awal, dia berkata; ”Ya, kami juga akan bertindak secara militer dan
mencegahnya, seperti yang terjadi di Suriah.”
”Pada saat yang
sama, kami tidak menginginkan perang, dan kami tidak berminat untuk
menghancurkan Lebanon, tapi kami tidak akan menerima serangan Lebanon
terhadap kami,” imbuh dia.
Pendemo meneriakkan slogan-slogan dalam demonstrasi di depan kedutaan AS di Aukar, Lebanon, 10 Desember 2017. Ikat kepala bertuliskan kalimat syahadat. AP
CB, Jakarta - Menteri Luar Negeri Lebanon, Gebran Bassil, mengatakan kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas bahwa negaranya berkeinginan menempatkan kantor kedutaan besarnya di daerah pendudukan Yerusalem Timur.
Menurutnya, Yerusalem Timur adalah tanah sah rakyat Palestina. Bassil mengirimkan surat kepada Presiden Abbas, isinya dia meminta disiapkan lahan untuk pembangunan kedutaan besar Lebanon di Yerusalem Timur.
Pengunjuk rasa mencoba merobohkan kawat berduri yang menghalangi jalan menuju kedutaan AS saat demonstrasi di Aukar, sebelah timur Beirut, Lebanon, 10 Desember 2017. Sejumlah demonstran berusaha menerobos keamanan di luar kedutaan dan membakar patung Presiden AS Donald Trump. AP
Bassil mengklaim, Abbas pernah berjanji kepada dia menyediakan sepetak lahan bagi Lebanon di Yeruslem Timur, daerah pendudukan Israel.
"Rencana pembangunan kedutaan besar di Yerusalem Timur itu akan dibicarakan dalam rapat kabinet, Kamis ini. Semoga Tuhan menghendaki," ucap Bassil.
Seorang wanita berorasi saat mengikuti aksi demonstrasi di kamp pengungsian Palestina di Bourj al-Barajneh di Beirut, Lebanon, 6 Desember 2017. Warga Palestina menentang keras rencana Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. AP Photo/Bilal Hussein
Pernyataan Bassil ini disampaikan sehari setelah dia menemani Presiden Michel Aoun mengikuti pertemuan darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Istanbul, Turki, Rabu, 13 Desember 2017, atas permintaan Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Hasil pertemuan tersebut, 57 negara anggota OKI mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Lebanon negara pertama yang akan membangun kedutaan besarnya di sana.
Seorang demonstran memegang poster kartun
Presiden AS dan sebuah foto kubah batu di dalam Masjid Al-Aqsa yang
bertuliskan Yerusalem adalah ibukota abadi Palestina dan Amerika adalah
sebuah bencana ,di luar Kedutaan Besar AS di Amman, Yordania,
CB, TIRANA -- Albania pada Kamis (14/12)
menjelaskan posisinya mengenai masalah yang berkaitan dengan keputusan
AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, dan menyatakan Albania
mendukung pendirian Uni Eropa (UE).
Menteri Urusan Luar Negeri
Albania Ditmir Bushati menyatakan di Parlemen pendirian Albania tidak
berubah. Itu berarti Albania bersama dengan UE menentang keputusan
Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
"Banyak
orang telah bertanya kepada saya mengapa kita sejauh ini belum
berbicara. Tapi apa yang bisa saya katakan ialah pendirian Pemerintah
Albania tetap sama dengan bertahun-tahun lalu, yang tercermin di dalam
pemungutan suara di PBB, sejalan dengan UE," kata Bushati selama sidang
pleno pada Kamis.
"Kebijakan luar negeri kita 100 persen sejalan dengan kebijakan luar negeri Uni Eropa," kata Menteri Bushati.
China menegaskan pengakuan Beijing terhadap Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina. (Reuters)
Jakarta, CB -- China mendukung
kemerdekaan Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina,
dan perbatasan seperti pada tahun 1967.
Pernyataan itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lu Kang, seperti dilansir Xinhua, Kamis (14/12).
"China
mendukung pembentukan negara Palestina merdeka dengan kedaulatan penuh
berbasis perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,"
kata Lu seperti dilaporkan Xinhua.
Anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) itu
menyerukan dialog antara Israel-Palestina harus segera dilaksanakan,
untuk memberikan kesempatan bagi tercapainya resolusi yang komprehensif
dan adil soal isu Palestina.
Para kepala negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam pertemuan
puncak luar biasa di Istanbul, Rabu (13/12) mendeklarasikan pengakuan
Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina. Pengakuan itu disampaikan
sebagai perlawanan terhadap keputusan Presiden Amerika Serikat Donald
Trump yang memutuskan untuk memindahkan kedutaan besar Israel dari Tel
Aviv ke Yerusalem.
"China memahami kekhawatiran negara-negara
Islam soal status Yerusalem," kata Lu Kang. Karena itu China menyerukan
sebuah penyelesaian yang sesuai dengan resolusi PBB dan konsensus
internasional.
China adalah mitra dagang terbesar ketiga Israel
setelah Amerika Serikat dan Uni Eropa. Meski hubungan diplomatik kedua
negara baru dibangun sejak 1992, Israel dan China telah bekerja sama di
bidang militer sejak 1979.
Sejarah dukungan China terhadap
Palestina telah berakar sejak era tahun 1950-an dan 1960-an. Partai
Komunis China (PRC) pimpinan Mao Zedong mendukung Yasser Arafat, serta
Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), juga dengan faksi Fatah.
Setelah
PRC diakui sebagai anggota PBB pada 1971, dukungan terhadap Palestina
terus berlanjut hingga sekarang. China mengakui Palestina sebagai sebuah
negara pada 1988, dan menjalin hubungan diplomatik penuh pada akhir
1989.
Arsip Foto. Presiden Joko Widodo (kanan)
didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kiri) saat bertolak ke Turki
menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 di Pangkalan TNI AU Halim
Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (12/12/2017). Presiden menuju Istanbul
Turki untuk menghadiri KTT Luar Biasa OKI yang membahas sengketa Israel
dan Palestina pascakeputusan sepihak Presiden AS Donald Trump yang
mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. (ANTARA /Puspa Perwitasari)
Jakarta (CB) - Presiden Joko Widodo menyampaikan enam poin
penting setelah mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), salah satunya bahwa Indonesia
mengakui Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina.
"OKI harus secara tegas menolak pengakuan unilateral tersebut dan Two State Solution
adalah satu-satunya solusi, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota
Palestina," kata Presiden Joko Widodo dalam jumpa pers di Lanud Halim
Perdanakusuma, Jakarta, Kamis, usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi
Luar Biasa OKI di Istanbul, Turki.
Indonesia, Presiden
mengatakan, juga mengajak semua negara yang memiliki kedutaan besar di
Tel Aviv untuk tidak mengikuti langkah Amerika Serikat memindahkan
kedutaan ke Yerusalem setelah mengakui kota itu sebagai ibu kota Israel.
"Yang ketiga, negara OKI dapat menjadi motor untuk menggerakkan
dukungan negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina untuk segera
melakukan," tambah Presiden.
Selain itu juga ada permintaan
kepada negara-negara yang memiliki hubungan dengan Israel untuk
mengambil langkah-langkah diplomatik, termasuk meninjau kembali
hubungan.
Presiden juga mengharapkan negara-negara anggota OKI
meningkatkan bantuan kemanusiaan dan peningkatan kapasitas sumber daya
manusia serta kerja sama ekonomi dengan Palestina.
"OKI harus mampu menjadi motor bagi gerakan di berbagai forum internasional dan multilateral," katanya.
Hal
itu dapat dilakukan dengan mendorong resolusi Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menolak keputusan Amerika Serikat mengakui
Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Di tingkat Dewan Keamanan PBB, Presiden mengatakan, negara anggota
OKI juga harus dapat memastikan adanya pertemuan debat terbuka mengenai
situasi di Palestina.
"Anggota OKI harus mendukung setiap pencalonan Palestina dalam
keanggotaan di berbagai organisasi internasional. Dan negara OKI harus
memulai lobi dukungan kepada negara-negara Gerakan Non-Blok," katanya.
Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI menghasilkan Resolusi OKI
mengenai Al Aqsa, Komunike Final OKI, dan Deklarasi Istanbul.
Dalam pidatonya dalam konferensi itu, Presiden menyatakan dukungan
Indonesia terhadap perjuangan Palestina akan terus meningkat dan
meliputi dukungan politik, ekonomi, hingga kebijakan luar negeri.
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi
dan Komisioner Uni Eropa untuk urusan Luar Negeri dan Pertahanan,
Federica Mogherini.
CB, BRUSELSS -- Menteri Luar Negeri Indonesia,
Retno Marsudi menggelar pertemuan bilateral dengan Komisioner Uni Eropa
untuk urusan Luar Negeri dan Pertahanan, Federica Mogherini. Pertemuan
digelar setelah menghadiri KTT Luar Biasa OKI di Istanbul.
Dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id,Kamis (14/12), pertemuan ini sebagai upaya untuk memperkuat perjuangan diplomasi Palestina.
"Indonesia
mengharapkan negara-negara Uni Eropa untuk tidak mengikuti jejak
unilateral Amerika Serikat mengenai status Yerusalem," ujar Menlu RI
kepada Komisioner Mogherini, saat melakukan pertemuan bilateral di
Kantor Komisioner Uni Eropa, Kamis pagi. (14/12)
Dalam pertemuan
tersebut, Menlu RI menyampaikan harapannya kepada negara-negara Uni
Eropa, yang menjunjung tinggi hukum dan norma internasional, untuk tetap
berpegang kepada keputusan status quo yang telah ditetapkan PBB
mengenai status Yerusalem. Menlu RI juga meminta agar semua
negara-negara Uni Eropa dapat mengakui Palestina sebagai negara yang
merdeka.
Dalam kesempatan tersebut, Menlu RI juga menyampaikan
hasil-hasil dari KTT Luar Biasa OKI mengenai Palestina. Ia mengatakan
anggota OKI bersatu dan tegas mengecam serta menolak keputusan AS yang
mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.
Menlu RI juga mengajak
Uni Eropa untuk mendukung Palestina melalui berbagai bantuan
kemanusiaan, ekonomi dan peningkatan kapasitas. Hal ini penting, agar
baik Pemerintah dan rakyat Palestina dapat meningkatkan kapsitasnya
dalam memerintah negaranya sendiri.
Selain isu Palestina, Menlu
RI dan Komisioner UE juga membahas perkembangan di Rakhine State. Dalam
kaitan ini Menlu RI dan Komisioner UE mengharapkan agar perjanjian
antara Bangladesh dan Myanmar mengenai pemulangan pengungsi dapat segera
diimplementasi.
Indonesia memiliki kemitraan strategis dengan
Uni Eropa. Kedua pihak memiliki shared interests and values antara lain
terkait dengan demokrasi, toleransi, human rights, pluralisme,
lingkungan hidup dan regional integration/multilateralism. Indonesia
merupakan negara ASEAN pertama yang memiliki Partnership and Cooperation
Agreement (PCA) dengan Uni Eropa pada 2016.
Menlu RI Desak Semua Negara Akui Yerusalem Ibu Kota Palestina
Seruan itu disampaikan Retno saat bertemu
dengan Perwakilan Tinggi Hubungan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa,
Federica Mogherini, di Brussels, Belgia, pada Kamis (14/12). (AFP
Photo/Riccardo Pareggiani)
Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri RI
Retno Marsudi menyerukan agar seluruh negara mengakui Palestina sebagai
negara merdeka dan Yerusalem sebagai ibu kotanya.
Seruan itu
disampaikan Retno saat bertemu dengan Perwakilan Tinggi Hubungan Luar
Negeri dan Keamanan Uni Eropa, Federica Mogherini, di Brussels, Belgia,
pada Kamis (14/12).
"Kami menyerukan seluruh negara dan komunitas
internasional untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka sekaligus
Yerusalem timur sebagai ibu kotanya. Indonesia sangat mengapresiasi Uni
Eropa terkait pendiriannya yang sama dengan Indonesia terkait hal ini,"
kata Retno di hadapan Mogherini.
Dalam rekaman video yang didapat CNNIndonesia.com, Retno
juga meminta negara Uni Eropa tidak mengikuti langkah AS memindahkan
kedutaan besarnya untuk Israel dari tel Aviv ke Yerusalem.
Menurut Retno, langkah itu bisa memperkeruh konflik di Timur Tengah dan menjauhkan Palestina dari haknya untuk merdeka.
Selama
satu jam pertemuan, Retno juga memaparkan hasil pertemuan luar biasa
negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terkait Yerusalem yang
diselenggarakan di Istanbul, Turki, pada Rabu (13/12).
"Saya
sampaikan, intinya negara OKI bersatu menolak keputusan AS karena tidak
sah dan melanggar serangkaian resolusi Dewan Keamanan Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB). Negara OKI juga sepakat menempatkan isu Palestina
sebagai prioritas dalam kebijakan luar negeri masing-masing," ucap
Retno.
Di kesempatan itu, Retno juga mendorong Uni Eropa untuk
lebih banyak berkontribusi membantu Palestina dengan memberikan sejumlah
bantuan teknis dan juga pembangunan kapasitas.
Mogherini sangat mengapresiasi peran aktif Indonesia yang terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Dia
juga menyampaikan bahwa Uni Eropa satu suara mengecam keputusan AS
tersebut dan menganggap solusi dua negara merupakan satu-satunya jalan
keluar untuk menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina selama
ini.
"Solusi dua negara di mana Israel dan Palestina hidup
berdampingan sebagai negara merdeka dan Yerusalem sebagai ibu kota
Palestina merupakan jalan yang dapat menjamin perdamaian tercipta," kata
Mogherini.
