Kamis, 12 Oktober 2017

Rusia akan sumbangkan Kalashnikov, truk, peluru kepada Filipina

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte (ANTARA FOTO/Bayu Prasetyo)

Manila (CB) - Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Rabu mengumumkan bahwa Rusia akan menyumbangkan peralatan pertahanan untuk mendukung militer negaranya memerangi milisi pro-ISIS, yang dikatakannya bisa berkumpul kembali dan melakukan serangan "di mana saja dan di mana-mana".

Duterte mengatakan bahwa, dalam kesepakatan yang akan ditandatangi bulan ini, Rusia akan menyediakan senapan penyerang sebanyak 5.000 pucuk. Dengan demikian, militer Filipina tidak lagi harus menggunakan senjata-senjata bekas.

"Kita akan punya (senapan) Kalashnikov," katanya saat berpidato di depan para tentara. Ia menambahkan bahwa Rusia ingin agar sumbangan itu dirahasiakan.

Hadiah dari Moskow akan menambah sumbangan yang diberikan China berupa lebih dari 6.000 senapan penyerang serta 100 senapan penembak jitu.

Rangkaian sumbangan tersebut merupakan hasil upaya Duterte dalam membentuk kemitraan dengan kedua negara kuat pembuat senjata itu, yang merupakan saingan Amerika Serikat.

AS selama berpuluh-puluh menjadi sekutu perjanjian pertahanan Filipina serta sumber utama peralatan militer dan pelatihan. AS telah memberikan peralatan militer senilai 1 miliar dolar AS (sekitar Rp13,5 triliun) sejak tahun 2000. Duterte tidak menutup-nutupi kebenciannya terhadap Washington serta tidak segan melontarkan penghinaan terhadap persekutan militer AS.

Seorang pejabat bidang pertahanan mengatakan kepada Reuters bahwa persenjataan Rusia itu akan tiba pada akhir bulan ini, saat menteri pertahanan Rusia menghadiri pertemuan kawasan.

Senapan-senapan itu akan disertai dengan pemberian dari Moskow berupa jutaan peluru serta puluhan truk tentara.

Peralatan militer akan diantar menggunakan lima kapal perang Rusia ke Manila, kata sang pejabat. Empat dari lima kapal itu sudah pernah mengunjungi Filipina tahun ini dalam dua waktu berbeda.

Duterte mengatakan militer memerlukan peralatan yang mencukupi untuk dapat menangani orang-orang yang setia kepada ISIS dan telah menancapkan kaki mereka di Mindanao di selatan.

"Mereka tidak akan menghilang, mereka akan berkumpul lagi di mana pun dan di mana-mana," kata Duterte.

Credit antaranews.com

Malaysia Krisis Intoleransi, Kerajaan Turun Tangan

CB – Kerajaan Malaysia menyerukan harmoni persatuan dan agama di negaranya, setelah apa yang mereka gambarkan sebagai 'tindakan berlebihan' atas nama Islam. Seruan ini adalah sebuah intervensi yang jarang sekali dilakukan pihak Kerajaan, ke dalam urusan publik.
Kerajaan menyatakan keprihatinannya dalam beberapa bulan terakhir terkait dengan intoleransi di Malaysia, yang terdiri dari 60 persen Muslim, komunitas Buddha, Kristen dan Hindu yang cukup besar.

Dalam sebuah pernyataan yang dilaporkan oleh kantor berita Bernama, kesembilan sultan dari Kerajaan Malaysia mengatakan bahwa orang-orang harus menghormati prinsip konstitusional bahwa Malaysia adalah negara multi etnis dan multi keyakinan.
"Dikhawatirkan, tindakan berlebihan beberapa individu akhir-akhir ini bisa melemahkan hubungan harmonis antara masyarakat berbagai ras dan agama," tulis pernyataan yang ditandatangani oleh Keeper of the Rulers' Seal, Syed Danial Syed Ahmad.
"The Rulers merasa isu harmoni memiliki implikasi yang dalam jika setiap tindakan yang terkait dan dilakukan atas nama Islam," katanya, seperti dikutip Channel News Asia, Rabu, 11 Oktober 2017.
Pernyataan ini merujuk pada beberapa isu yang tengah ramai seperti pembukaan tempat binatu khusus Muslim di negara bagian Johor. Contoh lain yang menjadi berita utama di Malaysia dalam beberapa bulan terakhir termasuk larangan festival bir dan penyensoran film dan musik.

"Persatuan antara masyarakat multi-etnis dan multi-agama di Malaysia adalah kunci untuk memastikan stabilitas negara yang terus berlanjut," kata pernyataan tersebut.

Credit viva.co.id

Turki penjarakan wartawan Wall Street Journal

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. (REUTERS)

Ankara (CB) - Pengadilan Turki menjatuhkan hukuman 25 bulan penjara kepada seorang wartawan Wall Street Journal dalam pengadilan in absentia atas tuduhan melakukan propaganda untuk pemberontak Kurdi, kata surat kabar tersebut, Selasa.

Ayla Albayrak, reporter Wall Street Journal berkewarganegaraan ganda, Turki dan Finlandia, dijatuhi hukuman atas laporan terkait bentrokan yang berlangsung pada 2015, antara pasukan keamanan Turki dan pemberontak dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) di Turki tenggara.

Albayrak, yang saat ini berada di Amerika Serikat, akan mengajukan banding terhadap keputusan tersebut, kata Wall Street Journal.

Keputusan pengadilan itu diberikan bertepatan dengan meningkatnya ketegangan antara Turki dan Amerika Serikat, setelah dua negara sekutu NATO tersebut masing-masing mulai menangguhkan layanan visa pada Minggu.

Kelompok hak asasi dan sekutu Barat Turki mengeluhkan memburuknya pembelaan terhadap hak asasi manusia di bawah kepemimpinan Presiden Tayyip Erdogan, dan khawatir negara tersebut terjerumus pada pemusatan kekuasaan politik yang lebih besar.

Dalam sebuah tindakan keras keamanan sejak terjadinya percobaan kudeta gagal Juli 2016, pihak berwenang telah memenjarakan 50.000 orang yang saat ini tengah menunggu persidangan dan telah memberhentikan atau mencopot sekitar 150.000 orang dari pekerjaan mereka.

Sebagai bagian dari upaya pembersihan, sekitar 150 media telah ditutup dan sekitar 160 wartawan dipenjara, menurut Asosiasi Wartawan Turki.

Credit antaranews.com

DK PBB serukan dialog di Yaman

Warga melihat rongsokan taksi yang hancur akibat serangan udara pimpinan-Saudi di pos pemeriksaan gerakan bersenjata Houthi dekat Sanaa, Yaman, Rabu (30/8/2017). (REUTERS/Khaled Abdullah)

PBB, New York (CB) - Dewan Keamanan (DK) PBB pada Selasa (10/10) menyeru semua pihak di Yaman, terutama milisi Al-Houthi, agar terlibat dalam dialog bermanfaat guna menghentikan pertempuran dan menyelesaikan konflik.

Anggota Dewan Keamanan kembali menyampaikan dukungan mereka bagi penyelesaian politik sebagai satu-satunya cara mengakhiri konflik di Yaman dan seruan mereka kepada semua pihak agar segera menyepakati modalitas bagi penghentian permusuhan yang langgeng, kata Duta Besar Prancis untuk PBB Francois Dellattre, yang menjadi Presiden DK PBB untuk Oktober, kepada wartawan.

"Anggota Dewan Keamanan sangat menyesalkan kurangnya kemajuan dalam proses politik dan memburuknya situasi kemanusiaan," kata Dellattre setelah konsultasi DK PBB mengenai Yaman, sebagaimana diberitakan Xinhua.

Dewan tersebut meminta pelaksanaan resolusi terkait dan menuntut akses kemanusiaan yang aman, cepat, tanpa penghalang dan berkelanjutan buat semua warga di seluruh gubernuran yang terpengaruh, katanya.

Di dalam penjelasan kepada DK, Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres --Ismail Ould Cheikh Ahmed-- mengatakan bencana di Yaman ada akibat ulah manusia.

Peningkatan tajam korban jiwa di pihak sipil baru-baru ini memperlihatkan semua pihak mengabaikan hilangnya nyawa warga sipil dan kewajiban mereka berdasarkan hukum kemanusiaan internasional, kata utusan tersebut.

"Saya berada dalam proses pengembangan satu usul yang meliputi langkah pembangunan kepercayaan yang akan mengizinkan semua pihak melanjutkan perundingan guna mencapai kesepakatan menyeluruh," kata Ismail kepada wartawan setelah pertemuan DK PBB.

Yaman terperosok ke dalam perang saudara sejak 2015. Petempur milisi Syiah Al-Houthi, yang berpusat di Sanaa dan setia kepada kepada mantan presiden Ali Abdullah Saleh berhadapan dengan pasukan yang setia kepada Pemerintah Presiden Abd-Rabbu Mansur Hadi --yang berpusat di Aden-- selain serangan oleh anggota Al-Qaida di Jazirah Arab serta kelompok ISIS.

Credit antaranews.com

Rabu, 11 Oktober 2017

Pasukan India dan Pemberontak Tewas dalam Baku Tembak

Mahasiswa Kashmir berlari mencari perlindungan saat polisi India menembakkan peluru karet dan gas air mata untuk membubarkan bentrokan di Srinagar, Kashmir yang dikuasai India, 17 April 2017.

CB, KASHMIR -- Sedikitnya dua personil keamanan India dan dua pemberontak tewas dalam baku tembak di distrik Bandipora, Kashmir yang dikelola India. Dilansir dari Aljazirah, Rabu (11/10), baku tembak dimulai pada hari Rabu setelah pasukan keamanan mengepung daerah tersebut untuk menangkap delapan pemberontak yang diyakini bersembunyi di daerah hajin di distrik tersebut.

"Saat pasukan mendekati, militan yang bersembunyi menembaki mereka sekitar pukul lima pagi, mengakibatkan luka pada tiga personil Pasukan Garud Commando. Dua di antaranya meninggal kemudian," kata seorang pejabat seperti dikutip oleh surat kabar Greater Kashmir.

Peristiwa ini terjadi sehari setelah tiga pemberontak dan seorang tentara India terbunuh dalam tiga pertarungan terpisah di desa Kellar di Kashmir selatan. Ribuan orang pada hari Selasa berpartisipasi dalam pemakaman untuk ketiga pemberontak tersebut, meneriakkan slogan-slogan termasuk "We want freedom" dan "Go India, go back."

Penduduk desa juga meneriakkan slogan yang memuji pemberontak dan menyebut Pakistan, yang menguasai bagian dari wilayah Himalaya yang disengketakan. Saingan nuklir India dan Pakistan menginginkan Kashmir secara keseluruhan.

Sebelumnya pada hari Senin, polisi mengatakan tentara membunuh seorang komandan pemberontak di daerah Handwara barat laut. Pemberontak tersebut yaitu kepala operasi kelompok bersenjata Jaish-e-Mohammad. Dikatakan bahwa dia berada di balik beberapa serangan oleh kelompok tersebut baru-baru ini, termasuk serangan pekan lalu oleh pemberontak setelah mereka menyerang sebuah kamp paramiliter di dekat bandara Srinagar. Seorang perwira paramiliter dan tiga pemberontak tewas dalam serangan itu.

India menuduh Pakistan mempersenjatai dan melatih pemberontak, yang disangkal Pakistan. Sentimen anti-India berjalan jauhtelah terjadi lama di kawasan ini. Hampir 70 ribu orang terbunuh dalam pemberontakan dan tindakan militer India yang terjadi sejak akhir 1980an.

Credit republika.co.id

Presiden Kurdi Tolak Dialog Bersyarat dengan Baghdad

Seorang pria Kurdi menaiki kuda dan membawa bendera mendukung referendum di Erbil, Irak.

CB, BAGHDAD -- Presiden Kurdistan Massoud Barzani siap untuk melakukan dialog terbuka dengan pemerintah pusat di Baghdad, Irak, namun tanpa prasyarat. Dilansir dari Middle East Monitor, Selasa (11/10), hal ini disampaikan Barzani dalam sebuah pertemuan dengan pimpinan Misi Uni Eropa ke Irak, Ramn Belkwa.

Kantor Kepresidenan Kurdi mengatakan, Barzani dan Belkwa telah membahas referendum tentang pemisahan dari Irak yang diadakan pada September 2017, serta reaksi selanjutnya.

Barzani bertemu pada hari Ahad (8/10) dengan Pembicara Parlemen Irak, Salim Al-Jubouri, sebagai bagian dari upaya blok parlemen dan politik di Baghdad untuk meredakan ketegangan antara Baghdad dan Erbil.

Setelah pertemuan tersebut, Al-Jubouri memperingatkan bahwa campur tangan partai regional dalam krisis tersebut mengancam keamanan, stabilitas, dan persatuan Irak.

Pemerintah Irak menyatakan, tidak akan berdialog dengan Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) sampai hasil referendum dibatalkan. Tuntutan ini telah ditolak oleh Erbil.

Jumat pekan lalu, Baghdad memberlakukan larangan penerbangan internasional ke dan dari wilayah tersebut setelah KRG menolak untuk mengendalikan bandara Erbil dan Sulaymaniyah ke pemerintah federal.

Pemerintah Irak mengumumkan dalam sebuah pernyataan kemarin langkah baru melawan KRG. Dewan Menteri Keamanan Nasional Irak telah memerintahkan agar semua jaringan komunikasi ditempatkan di bawah kekuasaan pemerintah federal dan untuk memindahkan markas mereka ke Baghdad.

Pernyataan tersebut merujuk pada tindakan dan keputusan lebih lanjut, tanpa memberikan rincian. Irak secara resmi meminta Iran dan Turki untuk menutup semua penyeberangan perbatasan dengan wilayah tersebut sampai pemerintah federal mengendalikan KRG.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Ini Sejarah Kegagalan Rekonsiliasi Palestina

Pertemuan delegasi Fatah Nabil Shaath dan PM Hamas Ismail Haniyah

CB, Setelah 80 tahun Deklarasi Balfour diresmikan, kepemimpinan lokal Palestina terpecah menjadi dua faksi, yaitu gerakan Hamas dan Fatah. Deklarasi Balfour merupakan pernyataan imperialis yang mendukung pendirian negara Yahudi di tanah Palestina.

Hamas dibentuk pada Desember 1987 setelah Intifadah pertama. Di bawah naungan Ikhwanul Muslimin, Hamas menciptakan salah satu entitas Islam terorganisir di Palestina.

Sementara itu, Fatah berasal dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang dibentuk oleh Liga Arab pada 1964. Fatah yang berusaha menyatukan beberapa gerakan dan partai, akhirnya diakui sebagai wakil rakyat Palestina.

Perjuangan antara kedua entitas tersebut dapat dilacak hingga Maret 2006. Saat itu Hamas membentuk sebuah pemerintahan setelah memenangkan pemilihan parlemen.

Namun, kemenangan Hamas justru memperburuk hubungan dengan Fatah, para pemimpin Barat, dan beberapa negara Arab. Hamas kemudian berhasil mengambil alih Jalur Gaza, sementara Fatah menguasai wilayah Tepi Barat.

Berikut upaya-upaya rekonsiliasi yang dilakukan kedua pihak yang bertikai, dilansir dari Daily News Egypt.

1. 2006-2007

Hamas memenangkan pemilihan parlemen, yang menyebabkan pertempuran sengit dengan Fatah. Pada Februari 2007, mendiang Raja Arab Saudi Abdullah Bin Abdul Aziz di Mekah berinisiatif mengumpulkan perwakilan dari dua gerakan tersebut.

Perundingan ini mengarah pada kesepakatan untuk menghentikan kekerasan, menyatukan upaya untuk melawan pendudukan Israel, dan menciptakan pemerintah persatuan nasional Palestina. Namun, pada Juni di tahun yang sama, Hamas menggulingkan pemerintahan Fatah di bawah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas dari jalur rekonsiliasi tersebut.

Setelah itu, Gaza semakin tertekan oleh blokade Israel. Jalur Gaza yang terkepung dan Tepi Barat juga semakin terpisah.

2. 2008

Pada Maret, kedua pihak yang bertikai bertemu lagi di Sanaa, Yaman. Pertemuan tersebut menghasilkan penandatanganan Deklarasi Sanaa antara Azzam Al-Ahmad dari Fatah dan Moussa Abu Marzuk dari Hamas.

Mereka setuju untuk membuka dialog dan kembali ke panggung politik setelah ketegangan yang terjadi pada 2007. Namun, Fatah memprotes karena kesepakatan tersebut lebih menekankan dialog daripada membentuk pemerintah baru dan mengakui kekuatan PLO.

Hamas kemudian menjelaskan, mengakui PLO sama dengan menyetujui persyaratan yang dikeluarkan dalam Persetujuan Oslo 1993, yang mendorong solusi dua negara. Dengan demikian, hal itu bertentangan dengan ideologi politik utama Hamas bahwa Palestina adalah wilayah Muslim.

Di tahun yang sama, babak baru perundingan telah direncanakan di Kairo. Namun Hamas menolak untuk hadir, sebagai protes atas penangkapan yang dilakukan oleh Fatah terhadap anggota Hamas.

3. 2010-2011

Pada awal 2010, perundingan yang dimediasi oleh Mesir mengenai kemungkinan rekonsiliasi mulai membicarakan pembentukan pemerintahan baru. Hal ini termasuk pemilihan presiden dan parlemen baru, serta perencanaan aparat keamanan.

Namun, Hamas memprotes karena usulan tersebut akan berada di bawah kendali Otoritas Palestina. Satu titik perbedaan lainnya adalah, Hamas ingin perjanjian tersebut mendukung orang-orang Palestina untuk terus melawan kebijakan Israel, yang tentunya berlawanan dengan sikap kelompok Fatah.

Pada April 2011, Hamas setuju untuk berunding di Kairo, beberapa bulan setelah pemberontakan menggulingkan mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak. Pada Mei, kedua belah pihak menandatangani sebuah perjanjian bersejarah di markas besar Jenderal Intelijen Mesir, yaitu Perjanjian Kairo.

Keduanya bersumpah untuk terus melawan kebijakan Israel dan membentuk pemerintahan persatuan. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak ada yang diimplementasikan.

4. 2012

Pemimpin Hamas dan Fatah setuju untuk melaksanakan Perjanjian Kairo dalam sebuah pertemuan di Doha, Qatar. Persetujuan ini ditandatangani pada Februari oleh Abbas dan Khaled Meshaal.

Mereka sepakat untuk membentuk sebuah pemerintahan dengan agenda non-politik, terutama kabinet otokrat. Mereka juga sepakat untuk terus melawan kehadiran Israel, serta merekonstruksi Jalur Gaza dan melakukan persiapan pemilihan.

Perbedaan pendapat terjadi mengenai siapa yang akan memimpin kabinet dan apa yang akan dilakukan pemerintah baru terhadap kewajiban yang dilakukan oleh PLO (yang ditentang Hamas). Akhirnya pemilihan diboikot oleh Hamas, yang tidak mengizinkan adanya pemungutan suara di Gaza.

Mereka beralasan bahwa pemungutan suara itu suatu pelanggaran dan bahkan mempertanyakan legitimasi pemilihan. Pemilihan kemudian menghasilkan pembentukan pemerintahan persatuan berbasis di Ramallah.

5. 2014

Setelah penggulingan Presiden Mesir Mohamed Morsi pada Juli 2013, Mesir menunda dukungannya terhadap upaya rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas. Kedua kelompok tersebut kembali bertemu pada April 2014, dan menyetujui pembentukan pemerintah persatuan.

Tidak ada kesepakatan yang dicapai saat Fatah memprotes bahwa Kabinet Hamas tetap menguasai jalur Gaza.

6. 2017

Setelah serangan mematikan Israel pada 2014, situasi kemanusiaan semakin memburuk di Gaza. Setelah itu, bentrokan berdarah dengan pasukan Israel kembali terjadi pada Juli 2017.

Pada Oktober, Hamas mengizinkan pemerintah persatuan yang berbasis Ramallah, untuk mengambil alih badan administratifnya. Mereka mengharapkan terbentuknya sebuah pemerintahan baru dalam perundingan yang dimediasi oleh intelijen Mesir. Kedua belah pihak akan bertemu di Kairo pada Selasa (10/10).

Credit republika.co.id

Israel Bertemu Pejabat Mesir Jelang Perundingan Fatah-Hamas

Hamas

CB, KAIRO - Delegasi Israel mengunjungi Kairo untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat pemerintahan Mesir, pada Selasa (10/10). Pembicaraan ini dilakukan menjelang perundingan rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas di Kairo.

Meskipun tidak ada kabar mengenai isi dari pembicaraan tersebut, sebuah laporan mengatakan kedatangan delegasi Israel itu berkaitan dengan upaya rekonsiliasi tersebut. Otoritas Palestina saat ini tengah berusaha untuk mendapatkan kembali kedaulatan atas Jalur Gaza setelah diperintah oleh Hamas selama satu dekade. Pekan lalu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengecam upaya rekonsiliasi itu. Ia mengatakan, pemerintah Palestina di masa depan harus membubarkan kelompok bersenjata Hamas dan memutuskan hubungannya dengan Iran.

Perundingan antara Fatah dan Hamas ini merupakan tidak lanjut dari kunjungan Perdana Menteri Otoritas Palestina Rami Hamdallah ke Gaza untuk pertama kalinya sejak tahun 2015. Menteri-menterinya juga secara resmi mengambil alih kendali departemen pemerintah di sana.

Meskipun ada kecaman dari Netanyahu, Presiden Mesir Abdel-Fattah el-Sissi mengatakan perundingan rekonsiliasi yang didukung oleh Mesir antara Otoritas Palestina dan Hamas adalah persiapan untuk kesepakatan damai antara Israel-Palestina. Sissi, yang bulan lalu bertemu dengan Netanyahu di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, telah menekankan bahwa dia yakin rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas dapat membuka jalan bagi perdamaian Timur Tengah.

"Komite dialog untuk rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas mulai bekerja dengan dukungan Mesir," kata seorang delegasi dari kelompok Hamas, dikutip Times of Israel.

"Perundingan akan dilakukan di markas intelijen Mesir untuk memeriksa berkas-berkas yang memungkinkan pemerintah persatuan nasional Palestina bekerja di Jalur Gaza," tambahnya.

Azzam al-Ahmad, yang memimpin delegasi Fatah, mengatakan pokok pembicaraan dalam perundingan itu adalah memberdayakan pemerintah di Gaza. Juru bicara Fatah, Osama al-Qawasmi, mengatakan perundingan ini juga dimaksudkan untuk membuka jalan bagi pemilihan presiden dan legislatif.

Kelompok Hamas dan gerakan Fatah yang dipimpin Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas yang berbasis di Tepi Barat telah berselisih sejak mereka melakukan perang saudara pada 2007.

Perpecahan tersebut telah mempersulit setiap negosiasi perdamaian dengan Israel. Hamas tetap berkomitmen terhadap kehancuran negara Yahudi dan telah bersumpah pihaknya tidak akan menyerahkan persenjataannya dalam kesepakatan rekonsiliasi dengan Otoritas Palestina.

Seorang pejabat intelijen Mesir mengatakan kepada Haaretz, perundingan tersebut tidak akan membahas masalah-masalah seperti masa depan militer Hamas. Namun lebih fokus pada hal-hal seperti pengelolaan pegawai sipil di Gaza.

Credit republika.co.id

Arab Saudi Dirikan Kantor Media di Moskow

Kota Moskow, Rusia.

CB,MOSKOW -- Menteri Kebudayaan dan Informasi Arab Saudi Dr Awwad Al-Awwad mengumumkan akan mendirikan sebuah kantor media Saudi di Moskow. Kantor media ini tujuan untuk meningkatkan komunikasi dan pertukaran budaya, serta untuk memperdalam hubungan dan dialog bilateral.

Dilansir dari Saudi Gazette, Senin (9/10) kantor media dengan bilingual ini akan menjadi jembatan bahasa Arab agar sampai pada seluruh dunia. Rencananya kantor ini akan dibuka pada akhir Januari 2018.

Kantor bilingual bahasa Arab menjadi ajang untuk berkomunikasi dengan massa dalam bahasa negara tuan rumah. Rencana tersebut diumumkan saat kunjungan akhir Raja Salman ke Rusia.

Al-Awwad mengatakan kantor media akan bekerja untuk mempromosikan partisipasi masyarakat, dan menyelenggarakan banyak diskusi akademis. Selain memperkenalkan model-model budaya Saudi seperti galeri seni, program untuk interaksi antarmasyarakat. Juga untuk memperluas penelitian dan kerja sama di bidang musik, meningkatkan media dan pertukaran budaya dan hubungan dengan budaya masyarakat dan pusat penelitian di negara tuan rumah.

Perlu dicatat bahwa kementerian memasuki fase baru di industri media dengan membuka beberapa jendela di industri media, terutama media baru dan situs jejaring sosial. Ini juga merupakan rancangan untuk memenuhi tujuan Visi Kerajaan 2030.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Penemuan Langka Kerangka Pria 'Stylish' Berusia 4.500 Tahun

Foto: Dok. Daily Sabah

Ankara - Kerangka langka pria berusia 4.500 tahun ditemukan di wilayah Corum, Turki. Kerangka pria itu mengenakan perhiasan yang membuatnya terlihat 'stylish'.

Dilansir dari media Turki, Daily Sabah, Selasa (10/10/2017), kerangka pria tersebut diperkirakan berasal dari Zaman Perunggu. Hal itu terlihat dari perhiasan yang dipakai pria tersebut serta hadiah yang ditemukan di sekitar lokasi penemuan.

Penemuan Langka Kerangka Pria 'Stylish' Berusia 4.500 Tahun Foto: Dok. Daily Sabah

Dari situs penemuan kerangka itu dapat terungkap bahwa manusia pada masa tersebut mengikuti tren mode, ada yang memakai gelang kaki, gelang dan kalung. Diperkirakan mereka berasal dari Kaukasia atau Mesopotamia.

"Mereka mengikuti mode dan mencoba untuk menerapkan seni di luar rumah. Terutama pada pakaian dan ornamen," demikian isi laporan Profesor Universitas Ankara, Yenikonya dan Direktur Ekskavasi Tafyun Yildirim.

Penemuan Langka Kerangka Pria 'Stylish' Berusia 4.500 Tahun Foto: Dok. Daily Sabah

Selain itu, hasil temuan menjadi informasi bahwa penggunaan perhiasan tidak hanya oleh wanita tapi juga pria. Yildirim mengatakan timnya juga menemukan hal menarik dari situs pemakaman kuno itu.

"Beberapa makam wanita berisi berbagai senjata. Itu sebagai simbol status pada kuburan wanita yang berusia 50 hingga 55 tahun. Jika belati ada di kuburan wanita itu menunjukkan bahwa mereka mencintai senjatanya pada saat yang bersamaan," kata Yildirim.

Credit detik.com

Duterte Pecat Puluhan Pejabat Filipina yang Korup

MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte dilaporkan telah memecat sejumlah pejabat tinggi Filipina karena melakukan korupsi. Pemberantasan korupsi adalah salah satu janji yang disampaikan Duterte.

Pejabat yang dipecat Duterte antara lain dua orang pejabat tinggi kepolisian, serta pejabat Bea dan Cukai. Mereka dipecat karena diduga kuat telah melakukan korupsi dan menerima suap.

Juru bicara kepresidenan Filipina, Ernesto Abella mengatakan, gagalnya Direktur Polisi Metro Manila Joel Pagdilao dan Kepala Cabang Quezon Edgardo Tinio untuk menjalankan tugasnya, yang mengakibatkan berkembangnya perdagangan obat bius di wilayah hukum mereka, berada di belakang keputusan Duterte.

"Keduanya secara administratif bertanggung jawab atas kelalaian tugas yang serius dan ketidakberesan serius dalam pelaksanaan tugas dan telah diberhentikan dengan sepatutnya," kata Abella, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (10/10).

Duterte sebelumnya menuduh Pagdilao dan Tinio menjadi "narco-jenderal" yang melindungi perdagangan narkoba ilegal. Komisi Kepolisian Nasional dalam sebuah penyelidikan pada Agustus 2016 menemukan kemungkinan penyebab untuk mengajukan tuntutan administratif terhadap dua kepala polisi tersebut.

Pejabat lain yang dipecat Duterte adalah ketua Komisi Regulator Energi (ERC) Jose Vicente Salazar, yang dinyatakan bersalah atas kesalahan besar sehubungan dengan tuduhan korupsi.

Sementara itu delapan kolektor distrik dan 30 kepala bagian Bea Cukai Filipina turut dipecat oleh Duterte dan diganti dengan personel terpercaya yang baru saja ditugaskan dari Badan Pengawas Obat Filipina.

Komisaris Bea Cukai Filipina, Isidro Lapeña menyebutkan 38 pejabat yang dipecat terus-menerus mengabaikan perintahnya untuk menghentikan korupsi di pelabuhan masing-masing.

Credit sindonews.com

Posisikan IRGC sebagai Teroris Akan Tingkatkan Kebencian Iran pada AS

TEHERAN - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan, keputusan Amerika Serikat (AS) untuk memasukan Garda Revolusi Iran (IRGC) dalam daftar hitam teroris akan meningkatkan kebencian warga Iran terhadap pemerintah AS.

"Dengan tindakan seperti itu, pihak Amerika akan mengisolasi diri mereka lebih jauh dan menjadi lebih hina di mata bangsa kita," kata Zarif dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Tasnim News pada Selasa (10/10).

"Jika pejabat AS melakukan kesalahan strategis seperti itu, Iran pasti akan melakukan tindakan balasan," katanya. Ia juga menuturkan, beberapa tindakan balasan telah direncanakan dan akan diumumkan pada waktunya.

Diplomat senior Iran lebih jauh menggambarkan IRGC sebagai sebuah lambang kehormatan bagi Iran. Menurut Zarif, pihaknya selalu melindungi keamanan tanah air, dan mempertahankan perbatasan.

Pada awal Agustus, Donald Trump menandatangani undang-undang satu tindakan sanksi yang paling luas dalam lima tahun terakhir, yang dikenal dengan Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), yang meningkatkan sanksi terpisah pada Iran, Rusia, dan Korea Utara.

CAATSA memperluas sanksi AS yang menargetkan program rudal balistik Iran, dan meningkatkan dasar hukum untuk sanksi yang menargetkan IRGC. Ini juga akan menetapkan dasar hukum bagi AS untuk sanksi tambahan yang menargetkan IRGC atas tuduhan dukungan terhadap terorisme.

Iran mengatakan bahwa sanksi tersebut melanggar kesepakatan nuklir 2015 antara Teheran dan kekuatan dunia, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama.

Credit sindonews.com

Iran Berusaha Beli Teknologi Nuklir Militer Sebanyak 32 Kali

WASHINGTON - Tiga laporan badan intelijen Jerman mengungkap bahwa Iran berusaha membeli teknologi nuklir dan balistik militer secara ilegal sebanyak tiga kali. Laporan intelijen ini berpotensi “memvonis” Teheran melanggar kesepakatan nuklir tahun 2015.

Tiga laporan mata-mata Jerman itu diperoleh Fox News dan dilansir Selasa (10/10/2017). Laporan secara rinci dibuat mulai September hingga Oktober.

Menurut dokumen yang sensitif tersebut, 32 usaha Teheran salah satunya dilakukan di negara bagian North Rhine-Westphalia, Jerman. Laporan tersebut mencantumkan Iran sebagai negara yang terlibat dalam proliferasi, yang didefinisikan sebagai ”penyebar senjata atom, biologi atau kimia pemusnah massal”.

Badan intelijen di North Rhine-Westphalia menuduh Iran menggunakan perusahaan di Uni Emirat Arab, Turki dan China untuk menghindari pembatasan internasional terhadap program nuklir dan misilnya.

Kesepakatan nuklir antara Iran dan enam kekuatan dunia (Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Jerman, Prancis dan China) terjadi tahun 2015. Perjanjian itu secara resmi diimplementasikan per 16 Januari 2016. Dalam perjanjian itu, Iran bersedia mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi atau embargo yang puluhan tahun menyengsarakan Teheran.

Mayoritas upaya ilegal Iran itu terjadi tahun 2016 di North Rhine-Westphalia. Pada tahun sebelumnya, badan intelijen di Jerman tersebut mencatat 141 upaya Iran untuk mengamankan barang-barang terlarang guna tujuan proliferasi.

Laporan kedua dari badan intelijen negara bagian Hesse, Jerman. Disebutkan bahwa Iran, Pakistan, Korea Utara dan Sudan menggunakan ”tamu akademisi” untuk kegiatan ilegal yang berkaitan dengan program senjata nuklir dan lainnya. ”Contoh untuk jenis aktivitas ini terjadi di sektor teknologi elektronik sehubungan dengan penerapan pengayaan uranium,” bunyi dokumen tersebut.

Pejabat intelijen juga mengutip contoh dinas intelijen asing yang menggunakan ”pertukaran penelitian di universitas-universitas di bidang prosedur biologis dan kimia”. Ketika ditanya apakah Iran terlibat dalam kasus akademis dan penelitian, pihak badan intelijen Hesse menolak berkomentar.

Pada bulan April, Senator Florida Marco Rubio mengatakan kepada Fox News bahwa dia sangat prihatin tentang peran Iran dalam membantu Suriah mengembangkan program senjata kimia. Rubio, yang seorang Republikan, mengatakan bahwa dia terganggu oleh laporan bahwa baik Iran maupun Rusia terlibat dalam program senjata kimia Presiden Suriah Bashar al-Assad.

”Kongres dan Gedung Putih harus bekerja sama untuk menahan rezim Assad bertanggung jawab atas kejahatan perangnya dan menjatuhkan sanksi keras terhadap para pengikutnya,” kata Rubio kepada Fox News.
Laporan intelijen ketiga berasal dari negara bagian Sachsen-Anhalt. Disebutkan bahwa Iran bekerja ”tanpa henti” dalam program rudalnya.

”Dengan rudal balistik dan roket jarak jauh, Iran akan berada dalam posisi untuk tidak hanya bisa mengancam Eropa,” bunyi laporan intelijen tersebut.

Pemerintah Jerman secara resmi belum mengomentari bocoran laporan intelijen dari tiga negara bagiannya. Pemerintah Iran yang berkali-kali menegaskan tidak mengembangkan senjata nuklir juga belum mengomentari laporan ini.

Credit sindonews.com

Israel Sesalkan Keputusan Trump Tunda Pemindahan Kedubes AS

TEL AVIV - Menteri Israel Urusan Yerusalem, Ze'ev Elkin menyesalkan keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menunda memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel, dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Elkin menyatakan, keputusan Trump untuk menunda pemindahan kedubes dipandu oleh sebuah ilusi tentang kemungkinan proses perdamaian bisa ditingkatkan dengan kepemimpinan Palestina saat ini.

"Saya sangat menyesalkan bahwa Presiden Trump memilih untuk menunda realisasi janji pemilihannya, karena ilusi bahwa dengan kepemimpinan Palestina saat ini adalah mungkin untuk memajukan proses perdamaian yang sejati," kata Elkin, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (10/10).

Sebelumnya diwartakan, dalam sebuah wawancara dengan mantan Gubernur Arkansas Mike Huckabee dalam program TBN "Huckabee, Trump menyatakan AS kemungkinan akan tetap memindahkan kedutaan besarnya di Tel Aviv ke Yerusalem. Namun hal itu akan dilakukan jika Palestina dan Israel telah berdamai.

Trump mengungkapkan bahwa pemerintahannya sedang mengerjakan sebuah rencana untuk perdamaian di antara Palestina dan Israel.

"Saya ingin memberikan tembakan itu sebelum saya berpikir untuk memindahkan kedutaan ke Yerusalem. Jika kita bisa membuat perdamaian antara Palestina dan Israel, saya pikir pada akhirnya ini akan mengarah pada perdamaian di Timur Tengah, yang harus terjadi," katanya.

Ketika ditanya apakah ada jangka waktu untuk langkah kedutaan tersebut, Trump menuturkan pihaknya akan membuat keputusan di masa depan yang tidak terlalu jauh mengenai hal ini.

Credit sindonews.com

Lewat Telepon, Lavrov-Tillerson Bahas Suriah dan Korut

MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson dilaporkan telah melakukan pembicaraan melalui telepon, semalam. Fokus pembicaraan keduanya adalah krisis Suriah dan Korea Utara (Korut).

Menurut Kementerian Luar Negeri Rusia, dalam pembicaraan itu Lavrov menekankan tidak dapat diterimanya eskalasi ketegangan di semenanjung Korea, yang turut disebabkan oleh persiapan militer AS di wilayah tersebut. Ia juga meminta penyelesaian secara eksklusif dengan cara diplomatik. Lavrov dan Tillerson juga membahas fungsi zona de-eskalasi di Suriah dan proses penyelesaian politik di sana.

"Keduanya bertukar pandangan mengenai situasi di Suriah, termasuk prospek kolaborasi Rusia-AS untuk menyediakan fungsi zona de-eskalasi dan mempromosikan proses penyelesaian politik," kata kementerian tersebut, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (10/10).

Diplomat senior Rusia itu kemudian menyerukan perjuangan tegas melawan kelompok teroris di Suriah dan menghormati integritas teritorial negara yang dilanda perang tersebut. Lavrov juga menekankan tuntutan Moskow atas kembalinya barang diplomatik Rusia yang disita secara ilegal di AS.

"Ketika mempertimbangkan situasi dalam hubungan bilateral, Lavrov sekali lagi menekankan permintaan pada kembalinya benda-benda yang disita secara ilegal dari properti diplomat Rusia tersebut, dan menyoroti bahwa Rusia berhak melakukan proses hukum dan tindakan pembalasan," ungkapnya.

Kedua belah pihak juga menyatakan dukungannya untuk kelanjutan dialog mengenai hubungan Rusia-AS, yang dilakukan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Sergey Ryabkov dan Wakil Menteri Luar Negeri untuk Urusan Politik Thomas Shannon.

credit sindonews.com

RI-Italia Intensifkan Kerjasama Dalam berbagai Bidang

ROMA - Indonesia dan Italia sepakat untuk mengintensifkan kerjasama dalam berbagai bidang. Kesepakatan ini tercapai saat terjadi pertemua antara Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Italia, Angelino Alfano di Roma.

“Italia merupakan salah satu mitra penting Indonesia di Uni Eropa (UE). Italia merupakan mitra dagang ketiga terbesar Indonesia di UE," kata Retno, seperti tertuang dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia yang diterima Sindonews pada Selasa (10/10.

Pada pertemuan tersebut, kedua Menlu membahas isu-isu perdagangan bilateral dan investasi yang menjadi perhatian utama kedua negara. Retno menegaskan bahwa pengusaha Italia, terutama di bidang energi dan infrastuktur telah lama berkiprah di Indonesia. Khusus pada isu kelapa sawit, Retno menekankan pentingnya "fair treatment" dan mencegah tindakan diskriminasi terhadap kelapa sawit Indonesia.

“Saya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Italia sebagai salah satu importer terbesar kelapa sawit Indonesia yang turut mendukung industri kelapa sawit di tanah air," ungkapnya. Retno memberikan gambaran kepada Alfano bahwa industri kelapa sawit mendapat perhatian besar Pemerintah Indonesia karena menyangkut hidup sekitar 20 juta penduduk Indonesia.

Selain membahas isu perdagangan bilateral, kedua Menlu juga membahas perkembangan negosiasi RI-EU CEPA yang masih berlangsung. Retno menegaskan bahwa keberhasilan negosiasi tersebut akan membuka kesempatan kerja sama ekonomi bagi negara-negara di kawasan, termasuk Italia.

Dalam pertemuan itu Indonesia juga mengangkat kerja sama dialog lintas agama. Retno berpandangan Italia adalah salah satu mitra penting bagi Indonesia. Keduanya juga melakukan tukar pikiran mengenai penanganan isu migrasi di masing-masing kawasan. Indonesia menjelaskan mengenai peran aktif Indonesia dalam penanganan isu migrasi di kawasan melalui Bali Process.

Kedua Menlu sepakat pentingnya melakukan kerjasama dengan negara asal, termasuk melalui pembangunan ekonomi yg inklusif. Sebelum pertemuan bilateral dengan Menlu Italia, Retno juga hadir pada acara dialog yang dihadiri lebih dari 50 pengusaha besar dan think tank Italia.

Dialog tersebut diselenggarakan oleh Italy-ASEAN Association dan dipimpin oleh Executive Vice Presiden Association, Pipan. Pada kesempatan dialog Retno menjelaskan perkembangan dan kesempatan ekonomi yang ditawarkan Indonesia, serta berbagai kesempatan dan tantangan di ASEAN.

Italia menempati peringkat ke-19 sebagai negara di dunia yang menjadi tujuan ekspor non-migas Indonesia. Sementara untuk kawasan Eropa Barat, menduduki peringkat ke-3 di bawah Belanda dan Jerman. Italia adalah negara tujuan ekspor minyak sawit mentah (CPO) Indonesia terbesar untuk wilayah Uni Eropa serta mitra pengembang industri kreatif Indonesia. Total perdagangan bilateral kedua negara pada tahun 2016 sebesar US$ 2,96 milyar dengan surplus US$ 185 juta untuk Indonesia. Wisatawan Italia 71.481 orang dan jumlah WNI di Italia: 2.614 orang.

Credit sindonews.com

Temui Raja Yordania, Menlu RI Serukan Persatuan Dunia Islam

AMMAN - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyerukan persatuan dunia Islam untuk menghadapi tantangan yang ada demi kepentingan umat. Seruan itu disampaikan Retno saat melakukan pertemuan dengan Raja Yordania Abdullah II di Amman.

"Berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini memerlukan negara-negara Islam untuk bersatu dan bekerja sama dalam mengatasinya," kata Retno, seperti tertuang dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Kamis (5/10).

Dalam pertemuan itu, Retno dan Raja Abdullah II membahas banyaknya tantangan yang dihadapi umat Islam yang membutuhkan kerja sama kuat antara negara Islam. Untuk itu, lanjut Retno, toleransi dan saling pengertian dibutuhkan dalam berinteraksi antar negara.

"Kenyataan saat ini banyak waktu dihabiskan untuk membahas penyelesaian berbagai konflik di antara negara Islam," ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Retno juga menyampaikan undangan Presiden RI kepada Raja Abdullah untuk hadir sebagai pembicara utama di Bali Democracy Forum, di Bali 7-8 Desember 2017. Undangan tersebut diberikan kepada Raja Abdullah II mengingat perannya dalam memajukan pluralisme, toleransi, dan demokrasi.

Selain itu, keduanya juga memberi perhatian terhadap tantangan dari terorisme dan radikalisme. Beberapa kekhawatiran yang dibahas keduanya terkait Foreign Terrorist Fighters (FTF) dan perkembangan regionalisasi kelompok terorisme, seperti di Marawi. Dalam kaitan ini Raja Yordania menyambut baik komitmen dan langkah Indonesia dalam upaya menanggulangi terorisme.

Lebih lanjut, Raja Abdullah II menyampaikan kesiapan Yordania untuk melakukan kerja sama khususnya terkait tukar informasi dan intelijen, program de-redikalisasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Dalam kaitan ini, Retno mengharapan agar MoU kerja sama dalam menanggulangi terorisme dan redikalisme antara Indonesia dan Yordania dapat segera diselesaikan.

"Terorisme dan radikalisme merupakan tantangan nyata dan hanya dapat dihadapi dengan kerja sama yang efektif, baik di tingkat bilateral, regional maupun internasional," ucap Retno.

Perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka juga menjadi pembahasan dalam pertemuan itu. Pemimpin Yordania menyampaikan bahwa isu Palestina semakin kurang mendapat perhatian masyarakat internasional, sehingga membutuhkan upaya bersama untuk menempatkannya kembali di agenda masyarakat internasional. Dalam kaitan ini Retnokembali menyampaikan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Credit sindonews.com

Temui Menlu Yordania, Menlu Retno Bahas Situasi Palestina

AMMAN - Situasi Palestina menjadi salah satu pembahasan utama dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi. Keduanya melakukan pertemuan di ibukota Yordania, Amman.

Dalam pertemuan itu Retno menekankan pentingnya untuk terus menempatkan isu kemerdekaan Palestina dalam agenda utama masyarakat internasional. Baik Retno, atau Safadii sepakat, bahwa tidak ada solusi lain dalam penyelesaian isu Palestina, kecuali solusi dua negara.

Secara khusus, Menlu Yordania menyampaikan apresiasi atas komitmen Indonesia dalam memperjuangkan dan mencari solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi Palestina, termasuk kejadian di Mesjid Al’Aqsa baru baru ini.

“Indonesia akan selalu berada bersama Palestina, karena Palestina berada di jantung politik luar negeri Indonesia,” ungkap Retno, seperti tertuang dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia yang diterima Sindonews pada Rabu (4/10).

Selain membahas masalah Palestina, keduanya juga membahas tantangan besar yang dihadapi kedua negara saat ini, yaitu terorisme dan radikalisme. Keduanya sepakat bahwa tantangan ini semakin berat, dengan adanya ancaman regionalisasi kelompok terorisme akibat banyaknya foreign terrorist fighters (FTF) yang kembali dari beberapa negara di Timur Tengah. Situasi di Marawi, Filipina merupakan salah satu contoh dari regionalisasi kelompok teroris.

Dalam kaitan ini, kedua Menlu menekankan pentingnya upaya bersama dalam bentuk kerjasama dan kemitraan untuk penanggulangan terorisme dan radikalisme. Untuk itu, Retno mendorong agar segera diselesaikan pembahasan MoU kerja sama penanggulangan terorisme dan radikalisme.

Beberapa area kerja sama yang disebut kedua Menlu penting untuk dilakukan antara lain pertukaran informasi dan intelijen, pencegahan pendanaan bagi terorisme, penanganan FTF, program diradikalisasi dan dialog interfaith, serta peningkatan kapasitas.

Credit sindonews.com

Tentara AS Diminta Siap jika Trump Ambil Opsi Militer terhadap Korut

WASHINGTON - Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS) James Norman Mattis menginstruksikan kepada semua tentara untuk siap jika Presiden Donald Trump mengambil opsi militer terhadap Korea Utara (Korut). Menurutnya, Washington masih berupaya mencari solusi damai.

Instruksi Mattis disampaikan saat dia berbicara dalam konvensi Asosiasi Amerika Serikat (AUSA) di Washington, hari Senin. ”Provokasi Korut mengancam perdamaian regional dan bahkan global,” kata Kepala Pentagon ini.

”Sekarang ini adalah langkah diplomatik yang dipimpin secara ekonomi dan ditopang upaya untuk mengubah Korea Utara dari jalur ini,” ujar Mattis, seperti dilansir CNBC, Selasa (10/10/2017).

”Apa yang akan terjadi di masa depan? Baik Anda atau saya tidak dapat mengatakannya, jadi ada satu hal yang bisa dilakukan tentara Amerika Serikat, dan Anda harus siap untuk memastikan bahwa kita memiliki opsi militer yang dapat digunakan oleh presiden kita jika dibutuhkan,” ujar Mattis.

Komentar pemimpin Pentagon yang dikenal anti-Iran ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dengan Korut, di mana rezim Pyongyang diprediksi akan menguji coba rudal balistik lebih banyak lagi.

Dalam kesempatan itu, Mattis juga berkomentar kritis terhadap Iran meski dia tidak secara lengsung menyebut nama.

”Satu negara sponsor teror di Timur Tengah tidak dapat bersembunyi di balik status nation-state sementara pada hakikat sebenarnya adalah rezim revolusioner yang tidak stabil,” kata Mattis. Julukan sponsor terorisme di Timur Tengah oleh AS selama ini mengarah pada Iran.

”Situasi internasional adalah yang paling kompleks dan menuntut yang telah saya lihat selama bertahun-tahun di mana saya melayani, dan itu lebih dari empat dekade,” papar Mattis.

Namun, Menhan AS ini tidak secara khusus membicarakan kesepakatan nuklir Iran, meskipun dalam sambutannya di depan Kongres pekan lalu dia berharap AS tetap dalam kesepakatan internasional. Sikap Mattis ini berbeda dengan Trump yang beberapa kali memberi sinyal agar AS keluar dari kesepakatan nuklir Iran dengan alasan Teheran tidak mematuhinya.

Credit sindonews.com

Trump Isyaratkan Akan Sambangi DMZ, Dekat Posisi Tentara Korut

SEOUL - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada bulan depan akan mengunjungi Korea Selatan (AS) dan mengisyaratkan akan menyambangi Zona Demiliterisasi (DMZ), wilayah perbatasan yang menegangkan antara Korea Selatan (Korsel) dan Korea Utara (Korut). Tim pejabat Washington sudah menyurvei area sekitar DMZ.

Tim pejabat itu menyusun rencana terperinci untuk kunjungan Presiden Trump ke wilayah Korsel. Rencana kunjungan pemimpin Gedung Putih ini bagian dari tur Asia-nya.

Jika terbukti menyambangi DMZ, Trump kemungkinan akan menyampaikan pesan yang kuat kepada Pyongyang mengenai pengembangan senjata nuklirnya.

Seorang pejabat keamanan Korsel yang berbicara dalam kondisi anonim kepada kantor berita Yonhap, Selasa (10/10/2017) mengungkap kedatangan tim pejabat Washington. Mereka menyurvei sekeliling Panmunjom dan Observation Post Ouellette.

Panmunjom terletak di zona penyangga seluas 4 km (2,5 mil) antara Korut dan Korsel, dua Korea yang tidak pernah menandatangani sebuah perjanjian damai sejak akhir perang Korea 1950-1953. Secara harfiah, kedua Korea ini masih dalam situasi perang karena Perang Korea di masa lalu hanya berakhir dengan sebuah gencatan senjata.

Di dekat wilayah Panmunjom terdapat Joint Security Area (JSA), sebuah area di mana tentara Korut membawa pistol dan mengambil foto dan video setiap pengunjung.

Pada Maret lalu, seorang tentara Korut terlihat berdiri tepat di belakang Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson saat mengunjungi Panmunjom. Tentara Pyongyang itu mengambil foto Tillerson.

Pada tahun 2012, Presiden Barack Obama mengunjungi Observation Post Ouellette. Dua tahun kemudian Hillary Clinton dan Robert Gates—yang saat itu menjadi pejabat senior di pemerintahan Obama—melakukan tur bersama ke Panmunjom.

Bong Youngshik, peneliti di Institut Studi Korea Utara Universitas Yonsei di Seoul melalui email mengatakan, kunjungan Trump ke DMZ akan sesuai dengan selera untuk teater bekelas tinggi bagi pemimpin AS tersebut.

”Citra dia menyipitkan matanya untuk menatap DMZ, tweeting dengan cara lain,” kata Bong. ”Trump mungkin juga berpikir bahwa jika ini memprovokasi Pyongyang, semuanya menjadi lebih baik,” ujarnya, seperti dikutip Bloomberg.

Gedung Putih mengonfirmasi bahwa Trump akan melakukan perjalanan ke Jepang, Korea Selatan, China, Vietnam, Filipina, dan Hawaii dari tanggal 3-14 November. Namun, belum dirilis jadwal rinci Trump termasuk rencana ke DMZ.

Credit sindonews.com

AS terbangkan Bomber B-1B Lancer di atas Semenanjung Korea

Bomber B-1B Lancer milik Angkatan Udara AS. (Yonhap)

Seoul (CB) - Militer Amerika Serikat menerbangkan dua pesawat pembom B-1B Lancer milik angkatan udaranya di atas Semenanjung Korea sebagai unjuk kekuatan terbaru di tengah ketegangan yang meninggi menyangkut program nuklir dan peluru kendali Korea Utara.

Kedua bomber B-1B itu dikawal dua jet tempur F-15K milik angkatan bersenjata Korea Selatan setelah meninggalkan pangkalannya di Guam, kata Kepala Staf Gabungan Militer Korea Selatan dalam rilisnya, Rabu, seperti dikutip Reuters.

Militer AS mengungkapkan dalam kesempatan terpisah bahwa pesawat tempur-pesawat tempur Jepang ikut bergabung dalam latihan militer itu sehingga untuk pertama kalinya bomber AS berlatih bersama jet tempur Jepang dan Korea Selatan secara sekaligus.

Setelah memasuki ruang udara Korea Selatan, kedua bomber berlatih menembakkan peluru kendali udara ke darat di lepas pantai timur Korea Selatan, lalu terbang di atas wilayah Korea Selatan di perairan antara Korea Selatan dan China untuk mengulangi latihan.

Militer Korea Selatan mengungkapkan bahwa latihan ini adalah bagian dari latihan reguler untuk meningkatkan pertahanan militer dan juga sebagai unjuk kekuatan aliansi antara AS dan Korea Selatan.

Mayor Angkatan Udara Patrick Applegate berkata, "Terbang dan berlatih pada malam hari bersama sekutu-sekutu kita dalam pola aman dan efektif adalah kapabilitas yang penting yang dirasakan bersama AS, Jepang dan Republik Korea serta mengasah kecakapan taktis masing-masing angkatan udara."

"Ini adalah unjuk kekuatan tegas mengenai kemampuan kami dalam melancarkan operasi yang mulus bersama dengan sekutu-sekutu kita, kapan pun, di mana pun," kata sang mayor.

Kedua bomber lepas landas dari Pangkalan Angkatan Udara Andersen di Guam. Agustus lalu, Korea Selatan mengancam menembakkan peluru kendali ke Guam.

Credit antaranews.com

Memanas! Pasukan Khusus Korea Utara Incar Militer AS dan Korsel

CB, Jakarta - Pasukan Khusus Angkatan Darat, Korea Utara, melakukan latihan selama beberapa hari pada pertengahan September untuk persiapan penyusupan ke lokasi Komando Pasukan Gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat.
Seperti diberitakan Yonhap News Agency, perlengkapan paralayang ini dianggap mudah digunakan dalam operasi militer karena hanya memiliki berat 3 hingga 4 kilogram.

Pasukan Khusus Korea Utara bisa membawa paralayang yang terlipat di atas punggung, menaiki sebuah puncak bagunan atau bukit dan meluncur untuk melakukan serangan mendadak di markas pusat komando musuh.

Menurut pejabat militer Korea Selatan, pasukan khusus Korea Utara telah berlatih pada September dengan simulasi menyerang markas Komando Pasukan Gabungan.

Pasukan khusus Korea Utara juga telah membangun contoh bangunan kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheong Wa Dae sebagai sasaran latihan untuk mempertajam kemampuan mereka menyelinap masuk.
Dalam latihan paralayang ini, pasukan khusus Angkatan Darat Korea Utara ditemani pasukan khusus Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
Salah seorang pengamat di bidang pertahanan Korea Selatan mengaku merasa khawatir pasukan paralayang Korea Utara itu akan sulit terdeteksi radar Angkatan Darat Korea Selatan.
"Pasukan paralayang yang terbang dengan posisi rendah dan tidak menimbulkan suara dapat digunakan untuk serangan mendadak seperti pesawat tanpa awak," kata sumber itu kepada Yonhap News.
Sumber ini juga menambahkan pasukan Korea Utara mampu melakukan infiltrasi dengan sumber daya terbatas baik secara finansial maupun perlengkapan.
Untuk mengantisipasi serangan pasukan Korea Utara, militer Korea Selatan dan Amerika Serikat mengadakan latihan militer bernama SHORAD untuk pertahanan udara jarak dekat pada akhir September kemarin.
Ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan terbang rendah pasukan pesawat tempur, helikopter dan pesawat pengangkut militer Korea Utara. Ini merupakan latihan pertahanan udara jarak dekat pertama yang digelar kedua sekutu.

Credit tempo.co

Pentagon Pastikan Militer Siap Hadapi Korea Utara

CB, Jakarta - Pentagon memastikan militer selalu siap setiap saat jika dibutuhkan menghadapi ancaman perang Korea Utara dan menghentikan program nuklir negara itu.
"Korea Utara ada di benak kita, dan Anda tahu ada alasannya," kata James Mattis, Menteri Pertahanan Amerika Serikat. "Apa masa depan? Baik Anda maupun saya tidak bisa mengatakannya," ujarnya lagi.

Mattis menambahkan Dewan Keamanan PBB dua kali berturut-turut memilih dengan suara bulat untuk memberlakukan sanksi yang lebih kuat terhadap Pyongyang mengenai peluncuran rudal balistik dan nuklirnya.

"Komunitas internasional telah berbicara, itu berarti Angkatan Darat AS harus siap siaga," kata Mattisi seperti yang dilansir Sputnik pada 9 Oktober 2017.
Pernyataan Mattis muncul setelah tweet Presiden Donald Trump yang mengatakan Washington mungkin mempertimbangkan opsi militer mengenai Korea Utara. Trump mengatakan "hanya satu hal yang akan berhasil" sehubungan dengan Pyongyang.

Sebelumnya, Trump mengejek upaya negosisasi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson dengan Kim Jong, pemimpin Korea Utara sebagai sia-sia.
Awal pekan ini seorang anggota parlemen Rusia yang baru saja kembali dari Korea Utara, mengatakan, Pyongyang siap untuk menguji rudal yang mampu mencapai pantai barat AS.
Uji coba nuklir dan rudal Korea Utara telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Yang paling baru dilakukan pada tanggal 15 September, ketika Korea Utara meluncurkan rudal balistik, yang terbang di atas Jepang sebelum jatuh ke Pasifik utara sekitar 20 menit setelah peluncuran.

Itu terjadi hanya empat hari setelah Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat mengadopsi resolusi terberatnya terhadap Korea Utara. Langkah tersebut mendorong kritik keras dari Pyongyang yang kemudian bersumpah untuk menggunakan cara apapun untuk melakukan pembalasan terhadap Amerika Serikat.

Credit tempo.co

Peretas Korut Dituding Curi Rencana Perang Korsel

Ilustrasi peretas. (Reuters/Kacper Pempel)

Jakarta, CB -- Peretas Korea Utara disebut telah mencuri ratusan dokumen rahasia militer milik Korea Selatan, termasuk rencana operasional perang yang melibatkan sekutu seperti Amerika Serikat.

Menurut laporan surat kabar Chosun Ilbo yang dikutip AFP, seorang anggota parlemen dari Partai Demokrat yang berkuasa di Korsel mengatakan para peretas tersebut membobol jaringan militer sekitar akhir September lalu dan berhasil memperoleh akses ke ratusan dokumen sensitif berkukuran 235 gigabyte.

Menurut pejabat bernama Rhee Cheol-hee itu dokumen yang bocor termasuk strategi Korsel jika berperang dengan Korut dan rencana eksekusi Kim Jong-un.

"Dan di antara ratusan dokumen yang bocor itu adalah Rencana Operasional 5015 yang digunakan jika mesti berperang dengan Korut, termasuk serangan 'pemenggalan' bagi pemimpin Korut, Kim Jong-un," bunyi laporan koran tersebut mengutip Rhee, Selasa (10/10).

Selain itu, Anggota komite pertahanan itu menuturkan para peretas turut mencuri dokumen berisikan sejumlah rincian mengenai latihan gabungan tahunan AS-Korsel dan informasi mengenai fasilitas utama militer serta pembangkit listrik.

Meski begitu, mengutip kementerian pertahanan, Rhee mengatakan 80 persen dari dokumen yang bocor itu sampai saat ini belum sepenuhnya teridentifikasi.

Rhee tidak bisa segera dikonfirmasi mengenai pernyataannya dalam artikel tersebut. Namun, kantor Rhee mengatakan pernyataan pria tersebut telah dikutip dengan benar.

Sementara itu, kementerian pertahanan menolak mengonfirmasi laporan tersebut dengan alasan keamanan intelijen.

Laporan peretasan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea yang dipicu oleh memanasnya hubungan AS dan Korut terkait ambisi senjata nuklir Pyongyang yang dinilai kian mengkhawatirkan.

Dalam sebulan terakhir, Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un bahkan saling melontarkan ancaman perang terhadap satu sama lain di tengah dorongan dunia internasional untuk mengutamakan jalur dialog dalam penyelesaian konflik.

Melalui retorika terbarunya, Trump bahkan menekankan bahwa upaya diplomatik dengan Korut selama puluhan tahun ini gagal membuahkan hasil dan mengisyaratkan opsi militer atau perang menjadi satu-satunya jalan keluar.

Ini bukan pertama kalinya Korut diduga meluncurkan serangan siber terhadap Korsel. Pada Mei lalu, kemhan Korsel mengatakan Pyongyang telah meretas jaringan intranet militer Seoul meski tak menjelaskan dokumen-dokumen yang bocor.

Selama ini, Korut selalu dikaitkan dengan serangkaian serangan siber yang kebanyakan menyerang sistem keuangan di belasan negara termasuk peretasan Sony Pictures pada 2014 lalu. Korsel menyebut Pyongyang memiliki sebuah unit perang siber yang terdiri dari 6.800 spesialis terlatih.

Credit cnnindonesia.com

Korea Utara Ungkap Niat CIA Bunuh Kim Jong Un Pakai Racun

CB, Jakarta - Korea Utara ungkap CIA, Badan Intelijen Amerika Serikat berusaha membunuh Kim Jong Un pertengahan tahun ini. CIA menggunakan racun kimia atau biologi untuk membunuh pemimpin Korea Utara itu.
"Dugaan upaya pembunuhan tersebut menunjukkan Amerika adalah pelaku utama di balik terorisme", kata KCNA, media pemerintah Korea Utara pada 9 Oktober 2017.

KCNA menjelaskan, sekelompok orang menyusup ke Korea Utara atas perintah CIA dan Dinas Intelijen Korea Selatan dengan tujuan melakukan terorisme yang disponsori Amerika dan Korea Selatan. Namun, upayanya gagal dan pelakunya ditangkap.

"Ini jelas menunjukkan sifat sejati AS sebagai pelaku utama dibalik terorisme," tulis KCNA dalam laporannya.
Mei Lalu, pemerintah Korea Utara mengumumkan kegagalan rencana Amerika dan Korea Selatan untuk membunuh Kim Jong Un. Seorang pria bernama Kim dibayar untuk melakukan serangan dengan zat biologis. CIA menolak berkomentar mengenai laporan tersebut.

Korea Utara memiliki sejarah membuat pernyataan perdebatan yang tidak bisa diverifikasi. Sebelumnya negara ini mengklaim AS dan Korea Selatan telah merancang plot yang diberi nama "Plan Jupiter", untuk membunuh Kim Jong Un.
KCNA juga menuduh Washington menggunakan perang melawan terorisme untuk membenarkan intervensi di Afghanistan, Irak dan Libya.
Uji coba rudal Korea Utara yang terus berlanjut telah memperdalam ketegangan dengan Amerika dan menyebabkan Donald Trump mengancam untuk menghancurkan negara komunis tersebut secara total dan Kim Jong Un membalasnya dengan ancaman menghancurkan Amerika.

Credit TEMPO.CO

Korut Tuduh CIA Coba Bunuh Kim Jong-un dengan Senjata Kimia

Korut menuding CIA dan Korea Selatan mencoba membunuh pemimpin tertinggi mereka, Kim Jong-un, dengan racun kimia sekitar awal tahun ini. (KCNA via Reuters)

Jakarta, CNN Indonesia -- Korea Utara menuding Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA) dan Korea Selatan mencoba membunuh pemimpin tertinggi mereka, Kim Jong-un, dengan racun kimia sekitar awal tahun ini.

Kementerian Keamanan mengklaim pemerintah berhasil menggagalkan rencana AS dan Korsel itu dengan menangkap seorang pria bernama "Kim" yang diduga dibayar "untuk melakukan serangan zat biologis."

"Mei lalu, teroris kejam berhasil ditangkap karena menyusup ke negara kami atas perintah CIA dan intelijen negara boneka Korea Selatan dengan tujuan melakukan terorisme yang disponsori negara mereka ke markas pemimpin tertinggi kami menggunakan bahan kimia," tulis kantor berita Korut, KCNA, Selasa (10/10).

Pyongyang juga menganggap AS kerap memanfaatkan kampanye perang melawan terorisme untuk membenarkan intervensinya yang ingin menggulingkan pemerintahan negara lain seperti Afghanistan, Irak, dan Libya.

"Ini dengan jelas menunjukkan sifat asli AS sebagai pelaku utama di balik terorisme. AS layaknya bunglon yang bisa mengubah warnanya untuk membenarkan tindakannya untuk menggulingkan pemerintah negara lain," tulis KCNA seperti dikutip The Independent.

Ini bukan pertama kalinya Pyongyang menuding AS berupaya menggulingkan rezim Jong-un. Sebelumnya, Pyongyang menuduh Washington dan Seoul merencanakan plot yang dikenal dengan sebutan "Plan Jupiter" untuk membunuh diktaktor muda tersebut.

Tudingan ini muncul di tengah ketegangan antara AS dan Korut dalam beberapa bulan terakhir akibat ambisi Pyongyang yang terus menggencarkan pengembangan senjata rudal dan nuklirnya.

Silih ancam perang antara Kim Jong-un dan Presiden Donald Trump dalam beberapa waktu belakangan ini pun memperkeruh ketegangan di Semenanjung Korea.

Dalam retorika terbarunya, Trump bahkan mengisyaratkan ingin menggunakan opsi militer untuk menyerang Korut.

“Para presiden dan pemerintahnya sudah berunding dengan Korea Utara selama 25 tahun, kesepakatan dicapai dan dana besar pun dibayar,” kicau Trump.

“Tidak berhasil, kesepakatan dilanggar sebelum tinta kering, menipu para juru runding AS. Maaf, tapi hanya ada satu jalan yang akan berhasil!”

Credit cnnindonesia.com

12 gerilyawan, lima personel keamanan tewas dalam bentrokan Afghanistan

Dokumentasi ledakan di dekat Gedung Parlemen Afghanistan, di Kabul, Senin (22/6/15). Anggota Taliban melalukan aksi bom bunuh diri dan sejumlah pria bersenjata menyerang parlemen Afghan hari ini, menghancurkan jendela dan memaksa anggota parlemen keluar ruangan, sementara kota kedua jatuh ke tangan kelompok Islam di utara di hari kedua. (REUTERS/Mohammad Ismail)

Kunduz, Afghanistan (CB) - Sebanyak 12 gerilyawan dan lima personel keamanan telah tewas saat bentrokan berkecamuk di Regensi Imam Sahib, Provinsi Kunduz, Afghanistan Utara, pada Selasa, kata polisi.

"Bentrokan berkecamuk di Daerah Qurqan Tipa, Kabupaten Imam Sahib, pagi hari ini dan sejauh ini 12 anggota Taliban dan lima personel keamanan telah tewas," kata Kepala Polisi Provinsi Kunduz, Abdul Hamidi, kepada wartawan di Kunduz.

Ia juga menambahkan, delapan petempur Taliban dan empat personel keamanan cedera.

Sementara itu, Zabihullah Majahid --yang mengaku berbicara untuk Taliban-- menghubungi media dan mengkonfirmasi pertempuran yang berkecamuk di Kabupaten Imam Sahib pada Selasa pagi.

Ia mengklaim gerilyawan, selain menewaskan lima prajurit dan melukai tujuh lagi, juga menghancurkan tiga tank tempur.

Regensi Imam Sahib telah menjadi ajang pertempuran antara pasukan keamanan dan anggota Taliban selama hampir dua pekan belakangan dan menurut pejabat itu, lebih dari 100 gerilyawan termasuk beberapa warga negara asing telah tewas.

Credit antaranews.com

PBB cemas arus pengungsi Rohingya membesar lagi

Arus Pengungsi Masih Terus Terjadi Pengungsi rohingya berjalan melintasi sungai usai melintasi perbatasan Myanmar-Bangladesh di Teknaf, Cox Bazar, Bangladesh, Jumat (29/9/2017). Setiap hari ribuan pengungsi Rohingya terus berdatangan ke Bangladesh. (ANTARA/Akbar Nugroho Gumay) ()

Jakarta (CB) - Paling sedikit 11.000 pengungsi baru Rohingya tiba di Bangladesh hanya dalam jangka satu hari dari Rakhine di Myanmar, Senin lalu. Situasi terakhir ini mendorong PBB mengeluarkan maklumat bahwa lembaga supranasional itu kembali ke situasi waspada penuh untuk mengantisipasi gelombang besar baru pengungsi Rohingya.

Sekitar setengah juta pengungsi Rohingya telah menyeberang ke Bangladesh sejak akhir Agustus lalu. Dan Selasa kemarin terjadi gelombang pengungsi memasuki daerah tenggara Bangladesh, kata pejabat Bangladesh kepada Radio Free Asia. Para pejabat Bangladesh bahkan menyatakan puluhan ribu lainnya sudah menunggu menyeberang ke Bangladesh.

"Mereka yang baru tiba di sini berkata kepada kami bahwa masih banyak yang sedang menanti diseberangkan ke Bangladesh," kata Md Ali Hossain, wakil komisioner distrik Cox’s Bazar.

Zafar Alam, pemimpin Rohingya di Kamp Kutupalong yang merupakan kamp pengungsi terbesar Rohingya, mengungkapkan kesebelas ribu pengungsi baru itu berasal dari sembilan desa di Buthidaung dan Rathedaung yang berada di pedalaman Rakhine.

"Mereka menyeberangi Sungai Naf bersama anak-anak mereka. Mereka dibawa ke berbagai penampungan di berbagai tempat di Teknaf. Hampir 50.000 orang lainnya masih menunggu diseberangkan ke perbatasan Bangladesh," kata Zafar Alam.

Di Jenewa, badan urusan pengungsi PBB (UNHCR) menyatakan tengah bersiap memasok secara besar-besaran bantuan ke Bangladesh demi menjawab arus besar baru pengungsi Rohingya ke negeri ini.

Credit antaranews.com

Puluhan Ribu Warga Lintas Agama Myanmar Serukan Perdamaian

Ilustrasi pengungsi Rohingya. (Reuters/Danish Siddiqui)

Jakarta, CB -- Puluhan ribu warga lintas agama memenuhi stadion sepak bola di Yangon, Myanmar, pada Selasa (10/10) dan menggelar doa bersama sebagai bentuk persatuan bangsa yang selama ini diliputi konflik komunal antara masyarakat mayoritas Buddha dan minoritas, terutama Muslim Rohingya.

Biksu Buddha, biarawati, umat Kristiani, Muslim, hingga Hindu dilaporkan ikut serta dalam acara yang ditujukan untuk memohon perdamaian di Myanmar, terlebih di negara bagian Rakhine yang selama ini menjadi pusat krisis kemanusiaan.

Diberitakan AFP, sebagian orang di antara kerumunan berjumlah 30 ribu orang itu turut membawa potret pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang kini terus mendapat kecaman dari dunia internasional lantaran dianggap gagal menghentikan kekerasan dan melindungi warganya sendiri.

Kekecewaan memuncak karena selama ini peraih Nobel itu menjadi wajah demokrasi dan perdamaian bagi negara di Asia Tenggara itu.

"Ini adalah upacara yang menunjukkan kepada dunia bahwa seluruh warga dari berbagai penganut agama saling bersahabat dan saling mencintai," ucap Win Maung, anggota parlemen regional partai berkuasa, Liga Demokrasi Nasional (NLD).

Acara solidaritas itu digelar setelah Rakhine yang kembali bergejolak menyusul bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar di wilayah itu pada akhir Agustus lalu.Insiden yang dilaporkan menewaskan 1.000 orang itu pun turut memaksa ratusan ribu warga lainnya mengungsi ke luar Myanmar.

Rohingya telah lama menjadi target diskriminsi dan penindasan di Myanmar setelah etnis minoritas itu tidak dianggap sebagai salah satu suku resmi dalam hukum kewarganegaran 1983.

Tindakan diskriminatif secara sistematis terhadap Muslim Rohingya ini dinilai semakin memperdalam sentimen negatif warga mayoritas terhadap etnis tersebut.

Selama ini, sebagian besar warga Myanmar menganggap Rohingya sebagai Bengali atau imigiran gelap asal Bangladesh yang berniat mengklaim tanah umat Buddha di Myanmar.

Sebagian besar dari Muslim Rohingya pun tidak diakui status kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar, meski tercatat telah tinggal selama beberapa generasi di Rakhine.

Credit cnnindonesia.com

Dianggap biang eksodus Rohingya, Barat hukum jenderal-jenderal Myanmar

Selain dianggap Barat sebagai arsitek di balik pengusiran paksa lebih dari setengah juta warga Rohingya, panglima angkatan bersenjata Myanmar Min Aung Hlaing juga disebut oleh banyak pengungsi Rohingya di Bangladesh sebagai operator utama dan pemimpin bayangan di Myanmar (REUTERS/Soe Zeya Tun)

Yangon/Washington (CB) - Uni Eropa dan Amerika Serikat tengah mempertimbangkan untuk menerapkan sanksi kepada para pemimpin militer Myanmar karena telah memerintahkan ofensif militer yang memaksa lebih dari setengah juta warga Rohingya melarikan diri dari negaranya.

Dari wawancara dengan selusinan diplomat dan pejabat pemerintah di Washington, Yangon dan Eropa, kantor berita Reuters mengungkapkan bahwa sanksi yang secara khusus ditujukan kepada jenderal-jenderal top Myanmar itu adalah salah satu dari berbagai opsi yang dibahas Barat dalam mengatasi krisis pengungsi Rohingya.

Belum ada yang diputuskan. Washington dan Brussels untuk sementara menunda opsi ini, kata beberapa sumber. Barat juga membahas peningkatan bantuan kepada negara bagian Rakhine.

Perkembangan terakhir ini menunjukkan bahwa eksodus besar-besaran muslim Rohingya ke Bangladesh telah mendorong para pengambil kebijakan di Barat untuk mengambil langkah.

Barat mengesampingkan pemerintahan di luar Aung San Suu Kyi karena wanita pemimpin Myanmar ini sendiri dianggap Barat tak bisa mengendalikan militer dan disandera oleh konstitusi yang dibuat militer.

Dewan Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa akan membahas Myanmar 16 Oktober nanti, namun tak ingin cepat-cepat menjatuhkan sanksi.

Menteri Pembangunan Denmark Ulla Tornaes berkata kepada Reuters bahwa Denmark akan membawa krisis Rohingya dalam agenda bahasan Uni Eropa. Tujuan utama Denmark adalah menekan sekeras mungkin militer Myanmar.

Dua orang pejabat AS mengungkapkan sanksi akan secara khusus ditujukan kepada panglima angkatan bersenjata Myanmar Min Aung Hlaing dan beberapa jenderal lainnya, termasuk para pemimpin milisi etnis Rakhine-Budha yang dituduh telah membakar kampung-kampung Rohingya.

Bentuk sanksi adalah pembekuan asset mereka di AS, melarang mereka pergi ke AS, melarang warga AS berbisnis dengan mereka dan berbagai penalti lainnya.

AS kini tengah berkonsultasi dengan Eropa, Jepang dan Asia Tenggara (ASEAN) mengenai sanksi ini, kata para pejabat AS.

Sementara itu seorang diplomat senior Eropa di Yangon menyatakan negara-negara Barat tengah berkoordinasi mengenai langkah mereka terhadap krisis Rohingya dan sudah sepakat menyangkut tindakan kepada militer Myanmar, khususnya panglima angkatan bersenjatanya, yang sudah pasti menjadi target utama sanksi.

Sang panglima militer Myanmar akan dilarang mengunjungi Eropa padahal tahun lalu sang jenderal pernah pergi ke Brussels, Berlin dan Wina, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Hari Pertama Kampanye, Shinzo Abe Langsung Diserang

PM petahana Shinzo Abe langsung dihadapkan pada serangan oposisi di hari pertama kampanye pemilu sela Jepang. (Reuters/Toru Hanai)

Jakarta, CB -- Baru saja memasuki hari pertama kampanye pemilihan umum Jepang, Perdana Menteri petahana Shinzo Abe langsung menghadapi persaingan ketat yang tak terduga dari partai oposisi.

Gubernur Tokyo Yuriko Koike bersama partai barunya, Kibo no To atau Partai Harapan, mulai meluncurkan sejumlah serangan terhadap pemerintah, jelang pemilu sela yang diharapkan Abe bisa memperkuat mandatnya dalam menghadapi ancaman Korea Utara ini.

Partai Harapan menjadi salah satu partai oposisi utama yang mencoba menjegal partai Abe, Partai Demokrasi Liberal (LDP), dalam upaya untuk kembali mendapatkan mayoritas kursi di kamar bawah parlemen.

Berkampanye di sebuah stasiun di Tokyo pada Selasa (10/10), Koike meminta para pendukungnya "mengkahiri politik Abe" yang telah berkuasa sejak 2012 lalu. "Politik status quo terus berlanjut di Jepang sementara politik itu sendiri sudah kehilangan kepercayaan publik."

Kampanye yang akan berlangsung selama 12 hari ke depan ini diperkirakan akan terfokus pada isu pembangunan ekonomi hingga keamanan menyusul krisis nuklir Korut yang dinilai kian mengkhawatirkan.

Sejauh ini, Koike dianggap cerdas mengambil sorotan publik, menyusul keberhasilan partainya mengalahkan LDP dalam pemilu lokal di Tokyo pada Juli lalu.

Selain itu, sejumlah pengamat menganggap mantan penyiar berita berusia 65 tahun itu bisa membawa partainya menjadi wajah utama oposisi pemerintah hanya dalam sepekan, mengubah lanskap politik Jepang yang selama ini didominasi partai berkuasa.

Di sisi lain, beberapa pihak masih menganggap belum ada partai oposisi yang bisa disandingkan dengan LDP. Meski telah dihadapkan sejumlah skandal, Abe dan partainya itu masih meraup cukup banyak suara.

Diberitakan AFP, jajak pendapat terbaru dari surat kabar Yomiuri menunjukkan bahwa 32 persen responden masih memilih LDP, sementara 13 persen lainnya berencana memilih Partai Harapan.

Sementara itu, lebih dari 1.000 kandidat diperkirakan akan mencalonkan diri untuk berebut 465 kursi kamar bawah parlemen dalam pemilu yang rencananya digelar 22 Oktober mendatang.

Abe dan LDP berencana mempertahankan dominasi mayoritasnya dengan berupaya mengamankan 233 kursi dalam pemilu sela nanti.

Saat ini, LDP memegang 287 kursi ditambah 35 kursi yang diduduki partai koalisinya, Komeito. Melalui pemilu sela, Abe berharap dapat memanfaatkan dukungan publik yang belakangan meningkat untuk memperkuat kekuasaan partai di parlemen.

Credit cnnindonesia.com