Foto: Danang Sugianto
Jakarta - Pemerintah berencana memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Menteri Perencanaan
dan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, mengkaji rencana itu.
Bambang
mengatakan, Beban Jakarta sebagai Ibu Kota sudah terlalu berat.
Apalagi, geliat pembangunan dan permukiman penduduk yang terus berjalan
membuat Jakarta semakin padat.
"Jakarta tuh pusat segalanya,
keuangan, industri, bisnis, dan pusat pemerintahan. Melihat kemacetan
semakin parah, penurunan muka tanah semakin parah, maka perlu ada upaya
untuk memecah konsentrasi pembangunan wilayah ini," tutur Bambang di
Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (11/4/2017).
Namun, Bambang menegaskan, fokus pemindahan ibu kota adalah pusat pemerintahan, sedangkan pusat perekonomian tetap di Jakarta.
"Tidak
mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai kehendak dari market.
Jadi kita hanya bisa lakukan yang bisa kita kontrol. Satu-satunya yang
bisa dikontrol pusat pemerintahan," imbuhnya.
Diharapkan, perpindahan bisa memicu pertumbuhan baru di wilayah sekitar lokasi ibu kota.
"Kita
berharap nantinya pembangunan wilayah lebih tersebar, karena mau tidak
mau pusat pemerintahan akan menjadi magnet. Dia tidak akan menjadi pusat
bisnis atau keuangan, tapi pusat pemerintahan ini akan menciptakan
pusat pertumbuhan baru di seputar wilayah yang akan menjadi lokasi ibu
kota yang baru," kata Bambang.
Meski sudah menentukan lokasi ibu
kota di luar Jawa, pemerintah enggan memastikan di mana lokasinya. Yang
jelas, sempat beredar kabar lokasi baru ibu kota nanti di Palangka Raya,
Kalimantan Tengah.
"Pokoknya di luar pulau Jawa, saya belum sebutkan nama kotanya," pungkas Bambang.
Credit
finance.detik.com
Ingin Pindahkan Ibu Kota ke Luar Jawa, Jokowi Tak Mau Bebani APBN
Foto: Bundaran HI/ Mustaqim
Jakarta - Pemerintah ingin memindahkan ibu kota ke luar Jawa.
Rencana pemindahan ini sedang dikaji Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas).
Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, pemindahan ibu kota
butuh persiapan yang matang, terutama soal biaya. Namun, Bambang bilang,
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan pemindahan ibu kota tak
bebani anggaran negara.
"Presiden ingin jangan sampai memberatkan
APBN. Jadi salah satu tugas kita melakukan kajian mencari skema
pembiayaan yang kreatif," ujar Bambang di Gedung Bappenas, Selasa
(11/4/2017).
Oleh
karena itu, menurut Bambang, pemerintah akan memanfaatkan peran swasta
ketika melakukan pemindahan ibu kota. Swasta akan berperan dalam
membangun sarana serta prasarana di Ibu Kota yang baru.
"Artinya kami akan melibatkan juga
private sector, agar pemerintah bisa bangun infrastruktur. Sarana prasarana dengan dukungan sektor swasta," imbuhnya.
Bambang
juga mengatakan, bahwa proses kajian pemindahan ibu kota juga nantinya
akan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait.
"Kita
akan libatkan seluruh kementerian dan lembaga, seperti Kementerian
PUPR, Kementerian Perhubungan. Misalnya nanti bandara seperti apa yang
harus dibangun di ibu kota itu. Karena tentunya harus terkoneksi dengan
mudah ke Jakarta juga sebagai bandara utama," pungkasnya.
Credit
finance.detik.com