Credit republika.co.id
Rabu, 26 September 2018
Trump di PBB: AS Tolak Globalisme, Anut Patriotisme
Presiden Donald Trump mengatakan AS menganut
doktrin patriotisme dan menolak segala bentuk globalisme saat berpidato
di sidang Majelis Umum PBB, Selasa (25/9). (John Moore/Getty Images/AFP)
"Amerika diatur/diperintah oleh warga Amerika sendiri. Kami menolak ideologi globalisme, dan memeluk doktrin patriotisme," ucap Trump saat berpidato dihadapan 192 pemimpin negara anggota lainnya.
Pernyataan itu diutarakan Trump untuk menegaskan sikap kontroversial AS yang cenderung semakin proteksionis di bawah kepemimpinannya.
Kebijakan itu dapat tercermin mulai dari penerapan tarif dagang bagi sejumlah negara terutama China, hingga keputusannya menarik AS keluar dari sejumlah organisasi internasional termasuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR).
Dalam pidatonya, dengan bangga Trump mengatakan bawah AS baru saja menerapkan tarif baru bagi produk China hinga mencapai US$200 miliar.
Dia menyebut langkah itu dilakukan demi "menjaga kepentingan nasional." Menurutnya, defisit perdagangan AS-China banyak merugikan negaranya.
"Saya menghormati dan menyayangi teman saya, Presiden Xi Jinping, tetapi saya sudah dengan jelas mengatakan ketidakseimbangan perdagangan antara AS-China tidak dapat diterima. Distorsi pasar China dan cara mereka menanganinya tidak bisa ditoleransi," kata Trump menurut transkrip pidato Trump yang dikutip dari Vox.
Dalam kesempatan itu, Trump juga turut menyinggung keputusan AS keluar dari OHCHR. Presiden AS ke-45 itu menganggap badan tersebut "memalukan" karena "melindungi pelanggar HAM" dan justru menyudutkan AS dan sekutu-sekutunya.
Dia menegaskan AS akan mempertimbangkan untuk kembali menjadi anggota OHCHR jika organisasi tersebut mau melakukan reformasi.
"Duta besar AS untuk PBB, Nikki Haley, telah menjelaskan gagasan yang sangat jelas mengenai reformasi. Namun, meski telah diperingati berulang kali, tidak ada tindakan sama sekali yang diambil," katanya.
"Karena itu AS mengambil satu-satunya langkah bertanggung jawab: kami mengundurkan diri dari Dewan HAM dan tidak akan kembali sampai reformasi nyata diberlakukan."
Trump turut menyerang eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang selama ini dibentuk guna mengadili penjahat perang dan pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dia menegaskan AS tidak akan memberikan dukungan dan pengakuan terhadap ICC untuk mengadili kasus pelanggaran HAM.
"Sejauh yang AS ketahui, ICC tidak memiliki kewenangan, legitimasi, dan otoritas. ICC yang selama ini mengklaim memiliki yurisdiksi terhadap hampir seluruh warga di setiap negara di dunia, melanggar semua prinsip keadilan dan proses hukum," ujar Trump.
"Kami tidak akan pernah menyerahkan kedaulatan Amerika kepada birokrasi global yang tidak akuntabel dan tidak dapat dipertanggungjawabkan."
Credit cnnindonesia.com
Trump Banggakan Pencapaian, PBB Tertawa
Para pemimpin dunia yang menghadiri sidang
Majelis Umum PBB, Selasa (25/9), tertawa ketika Presiden Donald Trump
membanggakan pencapaian pemerintahannya. (Reuters/Carlo Allegri)
"Dalam waktu kurang dari dua tahun, pemerintahan saya sudah mendapatkan pencapaian lebih banyak dari hampir semua pemerintahan dalam sejarah negara ini. Sangat benar," ujar Trump disambut gelak tawa seisi ruang rapat PBB.
Tampak terkejut melihat reaksi Majelis Umum PBB, Trump lantas berkata, "Saya tidak menyangka reaksi seperti itu, tapi tak apa."
Ia kemudian menjabarkan segala pencapaian pemerintahannya, mulai dari pertumbuhan ekonomi, penambahan empat juta pekerjaan baru, reformasi pajak, hingga peningkatan anggaran militer.
"Kami sudah menetapkan anggaran untuk militer kami, US$700 miliar tahun ini, US$716 miliar tahun depan. Militer kami akan segera lebih kuat dari sebelumnya," tutur Trump.
"Dengan kata lain, Amerika Serikat sudah menjadi negara yang lebih kuat, aman, dan kaya ketimbang ketika saya dilantik kurang dari dua tahun lalu."
Tak lupa, ia juga membanggakan hasil pertemuan bersejarahnya dengan pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, pada 12 Juni lalu di Singapura.
"Kami berbincang dan menggelar rapat yang produktir dan kami sepakat akan kepentingan kedua negara untuk menjamin denuklirisasi di Semenanjung Korea," ucap Trump.
Ia kemudian mengatakan bahwa sejak pertemuan tersebut, sudah ada beberapa langkah yang diambil oleh Korut.
"Rudal dan roket tak lagi beterbangan. Uji coba nuklir berhenti. Sejumlah fasilitas militer dihancurkan. Sandera-sandera kami dibebaskan. Dan seperti yang dijanjikan, pahlawan kami yang gugur dikembalikan untuk dimakamkan di tanah Amerika," katanya.
Presiden
Donald Trump membanggakan hasil pertemuan bersejarahnya dengan pemimpin
tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, pada 12 Juni lalu di Singapura.
(Reuters/Carlos Barria)
|
Setelah memamerkan keberhasilan kesepakatan dagang dengan berbagai negara, seperti Meksiko dan Korea Selatan, Trump kemudian membanggakan keputusannya membuka Kedutaan Besar AS untuk Israel di Yerusalem.
"Tahun ini, kami juga mengambil satu langkah penting di Timur Tengah. Dalam rangka mengakui kedaulatan setiap negara untuk menentukan ibu kotanya, saya memindahkan Kedutaan Besar Israel ke Yerusalem," ucap Trump.
Keputusan ini menuai kecaman dari berbagai pihak karena dianggap mengancam prospek perdamaian antara Israel dan Palestina yang selama ini memperebutkan Yerusalem sebagai ibu kota mereka kelak.
Namun, Trump berkata, "Amerika Serikat berkomitmen terhadap masa depan perdamaian dan stabilitas kawasan, termasuk perdamaian antara Israel dan Palestina. Tujuan itu tercapai, bukan ternodai, dengan mengakui fakta-fakta yang jelas."
"Kebijakan Amerika berprinsip pada realisme yang berarti kami tidak akan berpegang pada dogma, ideologi busuk, dan para ahli yang terbukti salah selama bertahun-tahun. Ini semua benar bukan hanya atas nama perdamaian, tapi juga kesejahteraan."
Credit cnnindonesia.com
AS tuding Myanmar rencanakan pembunuhan massal Rohingya
Washington (CB) - Investigasi oleh pemerintah Amerika
Serikat membuktikan bahwa militer Myanmar telah "merencanakan dan
mengkoordinasikan" pembunuhan massal, pemerkosaan massal, dan sejumlah
kejahatan lainnya terhadap kelompok minoritas Rohingya.
Menurut Reuters, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat akan menyiarkan hasil penyelidikan itu pada Senin dan akan menggunakannya sebagai alasan pemberlakuan sanksi tambahan.
Namun, penyelidikan itu tidak menyebut aksi militer terhadap Rohingya sebagai genosida.
Sejumlah sumber Reuters mengungkapkan bahwa persoalan ini sempat menjadi bahan perdebatan sengit yang membuat mereka harus menunda penyiaran hasil investigasi selama hampir satu bulan.
Dalam investigasi itu, Amerika Serikat mewawancarai lebih dari seribu warga Rohingya di tempat penampungan pengungsi Bangladesh, yang menjadi tempat pelarian bagi hampir 700.000 warga Rohingya.
"Survei ini mengungkapkan bahwa kekerasan di kawasan utara Rakhine terjadi dalam skala yang sangat besar, luas, ekstrem, dan sepertinya ditujukan untuk meneror para penduduk serta mengusir warga Rohingya," kata laporan setebal 20 halaman itu.
"Skala operasi militer yang ada menunjukkan bahwa aksi ini sangat terencana dan terkoordinasi," kata laporan yang sama.
Para penyintas bercerita apa yang mereka saksikan, termasuk bagaimana para tentara Myanmar membunuh bayi dan anak kecil, menembak sejumlah pria tak bersenjata, dan mengubur orang hidup-hidup.
Para penyintas juga menceritakan pelecehan seksual oleh militer Myanmar terhadap perempuan Rohingya, yang sering dilakukan di muka umum.
Salah seorang saksi mengaku melihat empat gadis Rohingya diculik, diikat dengan tali, lalu diperkosa selama tiga hari, demikian laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan.
Militer Myanmar sendiri membantah telah melakukan aksi pembersihan etnis dan beralasan bahwa operasi yang mereka lakukan bertujuan untuk memberantas terorisme.
Menurut Reuters, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat akan menyiarkan hasil penyelidikan itu pada Senin dan akan menggunakannya sebagai alasan pemberlakuan sanksi tambahan.
Namun, penyelidikan itu tidak menyebut aksi militer terhadap Rohingya sebagai genosida.
Sejumlah sumber Reuters mengungkapkan bahwa persoalan ini sempat menjadi bahan perdebatan sengit yang membuat mereka harus menunda penyiaran hasil investigasi selama hampir satu bulan.
Dalam investigasi itu, Amerika Serikat mewawancarai lebih dari seribu warga Rohingya di tempat penampungan pengungsi Bangladesh, yang menjadi tempat pelarian bagi hampir 700.000 warga Rohingya.
"Survei ini mengungkapkan bahwa kekerasan di kawasan utara Rakhine terjadi dalam skala yang sangat besar, luas, ekstrem, dan sepertinya ditujukan untuk meneror para penduduk serta mengusir warga Rohingya," kata laporan setebal 20 halaman itu.
"Skala operasi militer yang ada menunjukkan bahwa aksi ini sangat terencana dan terkoordinasi," kata laporan yang sama.
Para penyintas bercerita apa yang mereka saksikan, termasuk bagaimana para tentara Myanmar membunuh bayi dan anak kecil, menembak sejumlah pria tak bersenjata, dan mengubur orang hidup-hidup.
Para penyintas juga menceritakan pelecehan seksual oleh militer Myanmar terhadap perempuan Rohingya, yang sering dilakukan di muka umum.
Salah seorang saksi mengaku melihat empat gadis Rohingya diculik, diikat dengan tali, lalu diperkosa selama tiga hari, demikian laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan.
Militer Myanmar sendiri membantah telah melakukan aksi pembersihan etnis dan beralasan bahwa operasi yang mereka lakukan bertujuan untuk memberantas terorisme.
Credit antaranews.com
Hasil Temuan AS, PBB, Uni Eropa di Myanmar: Genosida Rohingya
CB, Jakarta - Myanmar
menghadapi tekanan internasional atas temuan sejumlah lembaga
internasional yang menyebut terjadi genosida dan pembersihan etnis Rohingya di
Rakhine. Bahkan Pengadilan Kejahatan Internasional, ICC mengancam
menyeret Myanmar ke pengadilan karena melakukan kejahatan kemanusiaan.
Apa saja hasil temuan-temuan dari misi pencarian fakta PBB, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, sehingga militer dan pemerintah Myanmar dikecam oleh internasional mengenai perlakuannya terhadap Rohingya?
1. PBB
Tim pencari fakta PBB menemukan keterlibatan angkatan bersenjata Myanmar berupa tindak kejahatan yang sangat gawat berdasarkan hukum internasional terhadap Rohingya. PBB menyebut pejabat militer Myanmar, termasuk Panglima Militer, Min Aung Hlaing, harus disidik dan diadili atas tuduhan telah melakukan pembantaian di wilayah utara negara bagian Rakhine, serta tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan lainnya di negara bagian Kachin, Shan, dan Rakhine.
Militer Myanmar dituding bertanggung jawab dalam pembunuhan, salah memenjarakan orang, melakukan penyiksaan, perbudakan seks dan pemerkosaan. Laporan PBB menyebut, di negara bagian Rakhine ada bukti telah terjadi pemusnahan dan deportasi.
Tindak kejahatan di Rakhine, Myanmar, berdasarkan cara para korban diperlakukan, kondisi dan ruang lingkup mengarah pada adanya niat melakukan genosida atau pembantaian dalam konteks lain. Tim pencari fakta PBB menyimpulkan ada cukup bukti untuk mengadili para pucuk pimpinan militer Myanmar.
Fotografer membantu pengungsi Rohingya untuk keluar dari Sungai Nad saat mereka melintasi perbatasan Myanmar-Bangladesh di Palong Khali, dekat Cox's Bazar, Bangladesh, 1 November 2017. Ratusan ribu warga Rohingya mengungsi dari negara bagian Rakhine untuk menghindari kekerasan. REUTERS/Hannah McKay
2. Amerika Serikat
Amerika Serikat bersama sejumlah negara menyerukan jenderal militer Myanmar untuk dibawa ke pengadilan internasional karena terlibat pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya.
Evaluasi yang dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat telah melibatkan lebih dari seribu wawancara dengan penduduk etnis minoritas Rohingya, laki-laki dan perempuan di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh.
Dalam pidato Duta Besar Amerika Serikat, Nikki Haley, mengatakan fakta-fakta mengenai pembersihan etnis Rohingya harus diungkap dan didengar. Haley menjelaskan, dari sekitar 1000 warga Muslim Rohingya yang diwawancarai oleh tim bentukan Kemenlu AS, ada sekitar 20 persen mengaku menyaksikan setidaknya 100 korban terbunuh atau terluka.
82 persen warga mengaku menyaksikan tindak pembunuhan terjadi. Ada 50 persen saksi yang mengatakan menyaksikan kekerasan seksual dan 45 persen menyaksikan tindakan pemerkosaan.
Laporan ini disusun berdasarkan wawancara terhadap 1,024 saksi dari warga etnis minoritas Rohingya di kamp pengungsi di Bangladesh. Laporan rampung disusun pada akhir April 2018.
Ekspresi perempuan lansia pengungsi Rohingya saat melintasi sungai Naf River ketikat berada di perbatasan Bangladesh-Myanmar di Palong Khali, Cox’s Bazar, Bangladesh, 1 November 2017. REUTERS/Adnan Abidi
3. Uni Eropa
Uni Eropa secara resmi menjatuhkan sanksi untuk 7 jenderal Myanmar atas dugaan melakukan kekejaman dan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine tahun lalu. Dalam keputusan yang diumumkan pada Senin, 25 Juni 2018, Uni Eropa mengatakan pelanggaran itu termasuk pembunuhan, kekerasan seksual dan pembakaran sistematis rumah dan bangunan warga Rohingya pada akhir 2017.
Sanksi yang diberlakukan, menurut laporan, berupa pembekuan aset dan pelarangan perjalanan terhadap tujuh pejabat militer senior Myanmar tersebut. Selain sanksi, Uni Eropa juga memperpanjang embargo senjata dan melarang pelatihan apa pun, atau kerja sama dengan Angkatan Bersenjata Myanmar.
“Salah satu jenderal, Letnan Jenderal Aung Kyaw Zaw bertanggung jawab atas kekejaman dan pelanggaran HAM serius yang dilakukan terhadap penduduk Rohingya di Negara Bagian Rakhine oleh Komando Barat selama periode itu," demikian pernyataan Uni Eropa mengenai Rohingya.
Apa saja hasil temuan-temuan dari misi pencarian fakta PBB, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, sehingga militer dan pemerintah Myanmar dikecam oleh internasional mengenai perlakuannya terhadap Rohingya?
1. PBB
Tim pencari fakta PBB menemukan keterlibatan angkatan bersenjata Myanmar berupa tindak kejahatan yang sangat gawat berdasarkan hukum internasional terhadap Rohingya. PBB menyebut pejabat militer Myanmar, termasuk Panglima Militer, Min Aung Hlaing, harus disidik dan diadili atas tuduhan telah melakukan pembantaian di wilayah utara negara bagian Rakhine, serta tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan lainnya di negara bagian Kachin, Shan, dan Rakhine.
Militer Myanmar dituding bertanggung jawab dalam pembunuhan, salah memenjarakan orang, melakukan penyiksaan, perbudakan seks dan pemerkosaan. Laporan PBB menyebut, di negara bagian Rakhine ada bukti telah terjadi pemusnahan dan deportasi.
Tindak kejahatan di Rakhine, Myanmar, berdasarkan cara para korban diperlakukan, kondisi dan ruang lingkup mengarah pada adanya niat melakukan genosida atau pembantaian dalam konteks lain. Tim pencari fakta PBB menyimpulkan ada cukup bukti untuk mengadili para pucuk pimpinan militer Myanmar.
Fotografer membantu pengungsi Rohingya untuk keluar dari Sungai Nad saat mereka melintasi perbatasan Myanmar-Bangladesh di Palong Khali, dekat Cox's Bazar, Bangladesh, 1 November 2017. Ratusan ribu warga Rohingya mengungsi dari negara bagian Rakhine untuk menghindari kekerasan. REUTERS/Hannah McKay
2. Amerika Serikat
Amerika Serikat bersama sejumlah negara menyerukan jenderal militer Myanmar untuk dibawa ke pengadilan internasional karena terlibat pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya.
Evaluasi yang dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat telah melibatkan lebih dari seribu wawancara dengan penduduk etnis minoritas Rohingya, laki-laki dan perempuan di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh.
Dalam pidato Duta Besar Amerika Serikat, Nikki Haley, mengatakan fakta-fakta mengenai pembersihan etnis Rohingya harus diungkap dan didengar. Haley menjelaskan, dari sekitar 1000 warga Muslim Rohingya yang diwawancarai oleh tim bentukan Kemenlu AS, ada sekitar 20 persen mengaku menyaksikan setidaknya 100 korban terbunuh atau terluka.
82 persen warga mengaku menyaksikan tindak pembunuhan terjadi. Ada 50 persen saksi yang mengatakan menyaksikan kekerasan seksual dan 45 persen menyaksikan tindakan pemerkosaan.
Laporan ini disusun berdasarkan wawancara terhadap 1,024 saksi dari warga etnis minoritas Rohingya di kamp pengungsi di Bangladesh. Laporan rampung disusun pada akhir April 2018.
Ekspresi perempuan lansia pengungsi Rohingya saat melintasi sungai Naf River ketikat berada di perbatasan Bangladesh-Myanmar di Palong Khali, Cox’s Bazar, Bangladesh, 1 November 2017. REUTERS/Adnan Abidi
3. Uni Eropa
Uni Eropa secara resmi menjatuhkan sanksi untuk 7 jenderal Myanmar atas dugaan melakukan kekejaman dan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine tahun lalu. Dalam keputusan yang diumumkan pada Senin, 25 Juni 2018, Uni Eropa mengatakan pelanggaran itu termasuk pembunuhan, kekerasan seksual dan pembakaran sistematis rumah dan bangunan warga Rohingya pada akhir 2017.
Sanksi yang diberlakukan, menurut laporan, berupa pembekuan aset dan pelarangan perjalanan terhadap tujuh pejabat militer senior Myanmar tersebut. Selain sanksi, Uni Eropa juga memperpanjang embargo senjata dan melarang pelatihan apa pun, atau kerja sama dengan Angkatan Bersenjata Myanmar.
“Salah satu jenderal, Letnan Jenderal Aung Kyaw Zaw bertanggung jawab atas kekejaman dan pelanggaran HAM serius yang dilakukan terhadap penduduk Rohingya di Negara Bagian Rakhine oleh Komando Barat selama periode itu," demikian pernyataan Uni Eropa mengenai Rohingya.
Credit tempo.co
Macron 'Tekan' AS dalam Pidato Sidang PBB
Presiden Perancis Emmanuel Macron. (REUTERS/Shannon Stapleton)
Dalam sidang umum PBB, Macron memaparkan dia akan menolak kesepakatan perdagangan dengan negara di luar pakta tersebut. Hal ini merupakan 'isyarat' untuk menekan Amerika Serikat.
"Kami tidak akan lagi menandatangani perjanjian komersial dengan yang tidak menghormati kesepakatan iklim Paris," kata Macron kepada Majelis Umum PBB tanpa secara eksplisit menyebutkan penarikan Donald Trump dari pakta tersebut, Selasa (25/9).
Selain mengenaik pakta perubahan iklim Paris, Macron pun membahas tentang pertarungan ketidak setaraan dalam pidatonya. Dia melihat pertarungan ketidaksetaraan menjadi tujuan utama dirinya sebagai kepala G7.
Sebelumnya, popularitas Macron, disebutkan sedang berada pada tingkatan terendah saat ini.
Demikian hasil survey kelompok peneliti lfop yang dipublikasi lewat Journal du Dimanche seperti dikutip dari AFP. Berdasarkan hasl survey itu ada penurunan tingkat kepuasan atas kepresidenan Macron pada bulan ini jika dibandingkan bulan lalu.
Berdasarkan hasil survey terbaru yang dipublikasi pada Minggu (29/3), hanya 29 persen dari responden yang mengaku puas atas kepresidenan Macron bulan ini. Survey lfop itu digelar antara 14-22 September dengan jumlah populasi 1.964 responden.
Sementara itu, membandingkan dengan hasil survey lain yang digelar Kantar Sofres Onepoint yang dipublikasi pada 17 September lalu hanya 19 persen warga Prancis yang menyukai cara pandang Macron.
Sebagian analis meyakini penurunan citra Macron itu langkah politik sang presiden. Selain itu, beberapa skandal selama musim panas lalu cukup mampu mengerdilkan pencapaian Macron sebagai presiden.
Credit cnnindonesia.com
Erdogan: PBB Tidak Menghentikan Pembantaian Warga Palestina
NEW YORK
- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam pidatonya di Majelis Umum
PBB menyerang organisasi internasional itu. Menurutnya, PBB selama ini
hanya bisa berdiam diri atas pembantaian Palestina oleh Israel.
Dalam kesempatan itu, Erdogan menegaskan bahwa Turki akan akan terus mendukung Palestina.
"Mereka yang tidak acuh tak acuh terhadap penderitaan yang dialami rakyat palestina hanya meningkatkan kekuatan mereka untuk melawan," kata Erdogan seperti dikutip dari Israelnationalnews, Rabu (26/9/2018).
"Bahkan jika seluruh dunia berdiri, kita akan berdiri dengan Palestina dan hak mereka atas Yerusalem," tegas Presiden Turki di Majelis Umum PBB.
Erdogan juga menyerang kinerja Dewan Keamanan PBB, badan terkuat di organisasi itu, dalam pidatonya.
"Dewan Keamanan telah menjadi satu yang hanya melayani kepentingan lima anggota tetapnya, dan hanya milik mereka sendiri," sindir Erdogan.
"PBB telah mulai memuaskan hanya keinginan lima negara yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan, termasuk tidak menghentikan pembantaian warga Palestina," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Erdogan menegaskan bahwa Turki akan akan terus mendukung Palestina.
"Mereka yang tidak acuh tak acuh terhadap penderitaan yang dialami rakyat palestina hanya meningkatkan kekuatan mereka untuk melawan," kata Erdogan seperti dikutip dari Israelnationalnews, Rabu (26/9/2018).
"Bahkan jika seluruh dunia berdiri, kita akan berdiri dengan Palestina dan hak mereka atas Yerusalem," tegas Presiden Turki di Majelis Umum PBB.
Erdogan juga menyerang kinerja Dewan Keamanan PBB, badan terkuat di organisasi itu, dalam pidatonya.
"Dewan Keamanan telah menjadi satu yang hanya melayani kepentingan lima anggota tetapnya, dan hanya milik mereka sendiri," sindir Erdogan.
"PBB telah mulai memuaskan hanya keinginan lima negara yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan, termasuk tidak menghentikan pembantaian warga Palestina," tegasnya.
Credit sindonews.com
Penasihat Trump: AS Akan Agresif Tegakkan Sanksi Iran
NEW YORK
- Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, John Bolton, menepis
rencana pembayaran khusus Uni Eropa untuk menghindari sanksi Amerika
Serikat (AS) atas penjualan minyak Iran. AS akan menekan sistem pesan
pembayaran global SWIFT untuk memikirkan kembali berurusan dengan
Teheran.
Berbicara di sebuah konferensi, Bolton juga mengatakan AS akan "agresif dan tak tergoyahkan" dalam menegakkan sanksi ekonomi terhadap Iran yang dilanjutkan setelah Washington menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran 2015. Ia mengatakan AS tidak akan mengizinkan Uni Eropa atau siapa pun untuk melemahkan mereka.
Bolton, bagaimanapun, skeptis bahwa Uni Eropa dapat menciptakan "kendaraan tujuan khusus" - yang digambarkan oleh diplomat sebagai saluran barter kedaulatan seperti yang digunakan oleh Uni Soviet selama Perang Dingin - yang akan menopang penjualan minyak Iran.
"Uni Eropa kuat pada retorika dan lemah pada tindak lanjut," kata Bolton.
“Kami
akan mengawasi perkembangan struktur ini yang belum ada dan tidak
memiliki tanggal target yang akan dibuat. Kami tidak bermaksud untuk
membiarkan sanksi kami dihindarkan oleh Eropa atau orang lain,” tegasnya
seperti dikutip dari Reuters, Rabu (25/9/2018).
Bolton juga mengatakan AS mengharapkan para pelanggan minyak Iran untuk memangkas impor minyak mentah Iran mereka hingga nol pada 4 November sebelum sanksi AS ditendang kembali pada 5 November. Para pejabat AS telah mengirim sinyal campuran mengenai apakah pembelian minyak harus dihilangkan kemudian atau dikurangi secara signifikan.
"Bank dan layanan pesan keuangan seperti SWIFT harus melihat dengan baik bisnis mereka dengan Iran dan bertanya pada diri sendiri apakah itu sepadan dengan risikonya," kata Bolton.
"SWIFT harus mengikuti contoh semakin banyak bisnis yang memeriksa kembali hubungan mereka dengan rezim Iran," imbuhnya.
Iran dilarang dari SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication yang berbasis di Belgia, pada tahun 2012. Ini melumpuhkan kemampuannya untuk membuat transfer bank internasional yang penting bagi perdagangan luar negeri. Setelah kesepakatan nuklir 2015, hubungan itu terhubung kembali. Tetapi para pejabat Eropa menduga AS akan kembali menerapkan tekanan kepada SWIFT sekali lagi untuk memotong pendanaan Iran.
Pernyataan ini dikeluarkan setelah pertmuan Inggris, China, Prancis, Jerman, Rusia dan Iran atau negara-negara yang masih terikat dengan perjanjian nuklir 2015. Kelompok itu mengatakan mereka bertekad untuk mengembangkan mekanisme pembayaran guna melanjutkan perdagangan dengan Iran meskipun ada keraguan oleh banyak diplomat bahwa ini akan dimungkinkan.
Bolton juga mengatakan AS mengharapkan para pelanggan minyak Iran untuk memangkas impor minyak mentah Iran mereka hingga nol pada 4 November sebelum sanksi AS ditendang kembali pada 5 November. Para pejabat AS telah mengirim sinyal campuran mengenai apakah pembelian minyak harus dihilangkan kemudian atau dikurangi secara signifikan.
"Bank dan layanan pesan keuangan seperti SWIFT harus melihat dengan baik bisnis mereka dengan Iran dan bertanya pada diri sendiri apakah itu sepadan dengan risikonya," kata Bolton.
"SWIFT harus mengikuti contoh semakin banyak bisnis yang memeriksa kembali hubungan mereka dengan rezim Iran," imbuhnya.
Iran dilarang dari SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication yang berbasis di Belgia, pada tahun 2012. Ini melumpuhkan kemampuannya untuk membuat transfer bank internasional yang penting bagi perdagangan luar negeri. Setelah kesepakatan nuklir 2015, hubungan itu terhubung kembali. Tetapi para pejabat Eropa menduga AS akan kembali menerapkan tekanan kepada SWIFT sekali lagi untuk memotong pendanaan Iran.
Pernyataan ini dikeluarkan setelah pertmuan Inggris, China, Prancis, Jerman, Rusia dan Iran atau negara-negara yang masih terikat dengan perjanjian nuklir 2015. Kelompok itu mengatakan mereka bertekad untuk mengembangkan mekanisme pembayaran guna melanjutkan perdagangan dengan Iran meskipun ada keraguan oleh banyak diplomat bahwa ini akan dimungkinkan.
Credit sindonews.com
Trump Ogah Temui Rouhani di PBB, Sebut Iran Bertingkah Nakal
Presiden Donald Trump menolak bertemu Presiden
Hassan Rouhani di sela sidang Majelis Umum PBB pekan ini di New York
karena Iran bertingkah nakal. (Reuters/Mike Segar)
"Iran berperilaku nakal. Kami menunggu perbaikan hubungan yang baik dengan Iran, tapi itu tidak akan terjadi sekarang," kata Trump kepada wartawan sesaat sebelum berpidato di depan Majelis Umum PBB, Selasa (25/9).
Melalui Twitter-nya, Trump juga berkicau bahwa dirinya tidak memiliki rencana bertemu Rouhani dalam waktu dekat meski sebelumnya ia sempat menyatakan kesediaan berjumpa dengan Presiden Iran itu untuk memperbaiki hubungan.
"Terlepas dari permintaan, saya tidak memiliki rencana bertemu Presiden Iran Hassan Rouhani. Mungkin suatu hari nanti di masa depan. Saya yakin dia adalah pria yang tentunya menyenangkan," tulis Trump.
Bermusuhan sejak puluhan tahun lalu, ketegangan antara Washington dan Teheran semakin dalam ketika Trump menarik AS keluar dari perjanjian nuklir internasional 2015 dengan Iran.
Trump juga memberlakukan kembali sanksi kepada Iran yang sebelumnya sudah dicabut di bawah perjanjian nuklir.
Dikutip Reuters, Rouhani juga enggan menemui Trump meski keduanya sama-sama menghadiri sidang majelis umum.
Rouhani mengatakan tidak akan ada pertemuan antara kedua pemimpin negara sampai AS menyepakati kembali Joint Comperhensive Plan of Action (JCPOA).
Dalam pidatonya di depan 192 pemimpin negara anggota PBB, Rouhani mengatakan Amerika "mengobarkan perang ekonomi" terhadap Iran dengan menerapkan kembali sanksi secara sepihak.
Dia menuturkan Teheran bisa membalas "kebijakan bermusuhan" AS dengan aksi militer, salah satunya memblokade Selat Hormuz, jalur stategis pengiriman minyak keluar kawasan Timur Tengah menuju pasar utama, seperti Eropa termasuk AS.
"Pemahaman AS terkait hubungan internasional adalah sebatas otoriter, pemahaman soal kekuasaan, bukan otoritas legal dan sah. Ini tercermin dalam (kebijakan AS) yang bersifat merundung dan membebani," kata Rouhani.
Rouhani kemudian mengatakan bahwa tak ada negara yang bisa mengikuti sikap pemerintahan Trump.
"Tidak ada negara yang bisa dibawa ke meja runding dengan pemaksaan. Keinginan kami jelas: komitmen untuk komitmen, pelanggaran untuk pelanggaran, ancaman untuk ancaman," katanya.
"Apa yang diinginkan Iran sudah jelas, tidak ada perang, tidak ada sanksi, tidak ada ancaman, tidak ada perundungan. Semua berlaku sesuai hukum dan pemenuhan kewajiban."
Credit cnnindonesia.com
Rouhani Sebut Trump Mau Gulingkan Pemerintahan Iran
Presiden Iran Hassan Rouhani dalam sidang umum PBB, Selasa (25/9). (Foto: REUTERS/Shannon Stapleton)
"Sungguh ironis bahwa pemerintah AS bahkan tidak menyembunyikan rencananya untuk menggulingkan pemerintah yang sama yang diundangnya untuk melakukan pembicaraan," kata Rouhani dalam pidato di Sidang Umum PBB, Selasa (26/9).
Rouhani menegaskan bahwa keamanan internasional bukan 'mainan' politik domestik AS.
"Saya menyatakan dalam pertemuan ini, dengan tegas, bahwa masalah keamanan internasional bukanlah mainan dalam politik domestik Amerika."
Rouhani naik podium beberapa jam setelah Trump menyerukan isolasi Iran di alamat PBB-nya. Trump pun menuduh pimpinan Iran menabur "kekacauan, kematian dan kehancuran" saat dia membela keputusannya untuk mencabut kesepakatan nuklir Iran.
Pemimpin Iran itu mengatakan dia senang bahwa komunitas internasional tidak mengikuti "penarikan sepihak dan ilegal" dari JCPOA oleh pemerintah Trump.
"Sanksi sepihak yang melanggar hukum itu sendiri merupakan bentuk terorisme ekonomi," kata Rouhani.
Dalam pidatonya di PBB tahun lalu, Trump memutuskan perjanjian nuklir dan menandakan bahwa Amerika Serikat siap untuk pergi. Trump dan Rouhani menolak untuk bertemu di sela-sela sidang Majelis Umum.
Credit cnnindonesia.com
Lewat Video, Iran Ancam Serang Israel dan Negara Arab
TEHERAN
- Sebuah video ancaman menunjukkan simulasi serangan rudal balistik
Iran atas Israel dan Arab Saudi diposting oleh akun Twitter pro rezim
Teheran. Namun postingan itu ditarik kembali hanya beberapa jam jelang
pidato Presiden Hassan Rouhani di Majelis Umum PBB.
Video, yang diterbitkan dan kemudian dihapus oleh kantor berita Fars, muncul setelah serangan selama parade militer Iran pada hari Sabtu yang menewaskan 25 orang, termasuk 12 anggota Garda Revolusi Republik Islam. Iran telah menuduh serangan itu dilakukan oleh gerilyawan yang dilatih oleh Israel dan negara-negara Teluk, dan didukung oleh para pejabat Amerika Serikat (AS) yang menyangkal telah memainkan peran apa pun.
"Era hit-and-run telah berakhir," Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei terdengar mengatakan dalam video, dalam segmen yang diambil dari pidato April, menurut Associated Press.
"Hukuman berat sedang berlangsung," imbuh pernyataan itu seperti dikutip dari Fox News, Rabu (26/9/2018).
Video, yang diterbitkan dan kemudian dihapus oleh kantor berita Fars, muncul setelah serangan selama parade militer Iran pada hari Sabtu yang menewaskan 25 orang, termasuk 12 anggota Garda Revolusi Republik Islam. Iran telah menuduh serangan itu dilakukan oleh gerilyawan yang dilatih oleh Israel dan negara-negara Teluk, dan didukung oleh para pejabat Amerika Serikat (AS) yang menyangkal telah memainkan peran apa pun.
"Era hit-and-run telah berakhir," Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei terdengar mengatakan dalam video, dalam segmen yang diambil dari pidato April, menurut Associated Press.
"Hukuman berat sedang berlangsung," imbuh pernyataan itu seperti dikutip dari Fox News, Rabu (26/9/2018).
Adegan
lain dalam video - menampilkan musik yang mirip dengan apa yang akan
terdengar dalam cuplikan film aksi - menunjukkan rudal diluncurkan ke
langit dan target berfokus di Riyadh, kota terbesar di Arab Saudi serta
Yerusalem. Di bagian lain, target juga bergerak di atas Abu Dhabi di Uni
Emirat Arab, Associated Press melaporkan.
Video itu dihapus sebelum pidato Presiden Hassan Rouhani di Majelis Umum PBB di New York pada hari Selasa, tetapi pengguna Twitter dapat mengunduh dan menyimpan sebagian sebelum menghilang. Tampaknya tidak ada tanggapan langsung terhadap video itu dari Arab Saudi, Israel, atau Uni Emirat Arab.
Serangan yang terjadi pada akhir pekan lalu menargetkan satu dari sekian banyak parade militer yang digelar Iran. Parade itu digelar dalam rangka memperingati perang dengan Irak pada medio 1980-an yang dikenal sebagai Pekan Pertahanan Suci.
Pihak berwenang menuding serangan tersebut dilakukan oleh separatis Arab. Namun setidaknya dua orang yang diidentifikasi sebagai pelaku telah muncul dalam sebuah video yang dirilis oleh ISIS. Kelompok teror itu mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu. Pengakuan ini semakin memperumit proses penentuan siapa sebenarnya di balik serangan tersebut.
Iran dalam beberapa hari terakhir telah berjanji untuk memberikan tanggapan "menghancurkan" atas pembunuhan itu.
Video itu dihapus sebelum pidato Presiden Hassan Rouhani di Majelis Umum PBB di New York pada hari Selasa, tetapi pengguna Twitter dapat mengunduh dan menyimpan sebagian sebelum menghilang. Tampaknya tidak ada tanggapan langsung terhadap video itu dari Arab Saudi, Israel, atau Uni Emirat Arab.
Serangan yang terjadi pada akhir pekan lalu menargetkan satu dari sekian banyak parade militer yang digelar Iran. Parade itu digelar dalam rangka memperingati perang dengan Irak pada medio 1980-an yang dikenal sebagai Pekan Pertahanan Suci.
Pihak berwenang menuding serangan tersebut dilakukan oleh separatis Arab. Namun setidaknya dua orang yang diidentifikasi sebagai pelaku telah muncul dalam sebuah video yang dirilis oleh ISIS. Kelompok teror itu mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu. Pengakuan ini semakin memperumit proses penentuan siapa sebenarnya di balik serangan tersebut.
Iran dalam beberapa hari terakhir telah berjanji untuk memberikan tanggapan "menghancurkan" atas pembunuhan itu.
Credit sindonews.com
Arab Saudi Sangkal Terlibat Serangan Parade Militer Iran
RIYADH
- Arab Saudi menolak tuduhan Teheran bahwa Riyadh berada di belakang
serangan mematikan pekan lalu pada parade militer di kota Ahvaz, Iran
barat daya. Demikian yang dilaporkan media pemerintah Saudi.
"Kerajaan Saudi Arabia benar-benar menolak tuduhan palsu yang menyedihkan oleh para pejabat Iran mengenai dukungan kerajaan atas insiden yang terjadi di Iran," kata seorang pejabat kementerian luar negeri, dikutip oleh Saudi Press Agency.
"Kebijakan kerajaan Saudi Arabia jelas berkenaan dengan tidak adanya campur tangan dalam urusan domestik negara lain," imbuhnya seperti dikutip dari Times of Israel, Rabu (26/9/2018).
Pada hari Senin, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menuduh bahwa pria bersenjata yang menewaskan 25 orang di parade militer didanai oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).
Menteri Urusan Luar Negeri UEA, Anwar Gargash, juga menepis tuduhan Iran sebagai tuduhan "tidak berdasar."
"Kampanye resmi yang diluncurkan di Iran melawan UEA ini disesalkan dan telah meningkat sejak serangan Ahvaz," Gargash tweeted awal pekan ini.
Empat gerilyawan menyerang parade militer Iran pada akhir pekan lalu. Iran tengah memperingati dimulainya perang Iran-Irak pada 1980-1988. Pelaku memberonding orang banyak dengan tembakan dalam serangan yang menewaskan warga sipil di antara mereka yang tewas.
Para pejabat Iran telah menyalahkan separatis pejuang, yang didukung oleh sekutu Arab Teluk Amerika Serikat, untuk serangan itu.
Berbicara kepada sekelompok atlet Iran, Khamenei mengatakan serangan itu sekali lagi menunjukkan bangsa Iran menghadapi banyak musuh di jalur kemajuan dan pembangunannya yang membanggakan
"Kerajaan Saudi Arabia benar-benar menolak tuduhan palsu yang menyedihkan oleh para pejabat Iran mengenai dukungan kerajaan atas insiden yang terjadi di Iran," kata seorang pejabat kementerian luar negeri, dikutip oleh Saudi Press Agency.
"Kebijakan kerajaan Saudi Arabia jelas berkenaan dengan tidak adanya campur tangan dalam urusan domestik negara lain," imbuhnya seperti dikutip dari Times of Israel, Rabu (26/9/2018).
Pada hari Senin, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menuduh bahwa pria bersenjata yang menewaskan 25 orang di parade militer didanai oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).
Menteri Urusan Luar Negeri UEA, Anwar Gargash, juga menepis tuduhan Iran sebagai tuduhan "tidak berdasar."
"Kampanye resmi yang diluncurkan di Iran melawan UEA ini disesalkan dan telah meningkat sejak serangan Ahvaz," Gargash tweeted awal pekan ini.
Empat gerilyawan menyerang parade militer Iran pada akhir pekan lalu. Iran tengah memperingati dimulainya perang Iran-Irak pada 1980-1988. Pelaku memberonding orang banyak dengan tembakan dalam serangan yang menewaskan warga sipil di antara mereka yang tewas.
Para pejabat Iran telah menyalahkan separatis pejuang, yang didukung oleh sekutu Arab Teluk Amerika Serikat, untuk serangan itu.
Berbicara kepada sekelompok atlet Iran, Khamenei mengatakan serangan itu sekali lagi menunjukkan bangsa Iran menghadapi banyak musuh di jalur kemajuan dan pembangunannya yang membanggakan
Credit sindonews.com
Rusia Pasok S-300 ke Suriah, Seberapa Canggih Rudal S-300?
CB, Jakarta - Pasca-insiden serangan udara Israel di Suriah yang menyebabkan jatuhnya pesawat Rusia Il-20, militer Rusia mengirimkan sistem anti-pesawat S-300 ke Suriah.
Militer Suriah telah lama berusaha mendapatkan S-300 dari Rusia, tetapi pembicaraan yang dimulai pada pertengahan tahun 2000 terganggu oleh perang saudara pada 2011. Sistem pertahanan udara saat ini yang dioperasikan oleh militer Suriah adalah S-125 tua dan S-200.
Jatuhnya pesawat patroli Rusia Il-20 oleh rudal Suriah, yang menurut Moskow disebabkan oleh jet Israel yang menggunakan pesawat itu sebagai tameng, bisa mengubah arah pertempuran. Pengiriman S-300 mungkin akan membuat jet Israel berpikir dua kali untuk beroperasi di langit Suriah, lalu seberapa efektif sistem pertahan S-300 Rusia, dan berikut sejumlah fakta S-300 yang dilansir dari Russia Today, 25 September 2018.
1. Perlindungan Jarak Jauh
Sistem pertahanan S-300VM4 mampu menghancurkan rudal balistik, jarak menengah, rudal jelajah, pesawat tempur, sistem pengintaian, dan drone. S-300VM4 mampu melibat 30 target udara dan 24 rudal balistik, dengan jarak 130-200 km dan ketinggian 25-30 km. S-300 VM4 telah mengalami perbaikan dari keluarga S-300 terdahulu. Sistem rudal baru ini dapat beroperasi dalam segala cuaca, siang dan malam hari. rta.ru
Keluarga sistem pertahanan S-300 dikembangkan sejak era Uni Soviet pada 1970-an, dan tujuan utamanya adalah mempertahankan dan mengendalikan wilayah udara terhadap pesawat pengebom yang datang, jet tempur dan target udara lainnya.
Tergantung pada varian tertentu dari rudal yang digunakan (versi ekspor sedikit kurang canggih), mesin perang ini memiliki jarak tembak hingga 250 kilometer. Berdasarkan kemampuan jarak, ini berarti bahwa varian Suriah akan mendapatkan S-300VM yang lebih maju daripada S-300PMU2, yang Rusia rencanakan sebelumnya untuk dikirim ke pasukan Suriah.
Tidak diketahui apakah varian S-300 ini akan memungkinkan Suriah untuk lebih baik mendeteksi dan melacak pesawat tempur Israel setelah lepas landas dari pangkalan mereka di Israel.
Dikombinasikan dengan kemampuan mematikan rudal, S-300 bisa menekan superioritas udara Israel selama serangan terhadap target di Suriah.
Militer Suriah telah lama berusaha mendapatkan S-300 dari Rusia, tetapi pembicaraan yang dimulai pada pertengahan tahun 2000 terganggu oleh perang saudara pada 2011. Sistem pertahanan udara saat ini yang dioperasikan oleh militer Suriah adalah S-125 tua dan S-200.
Jatuhnya pesawat patroli Rusia Il-20 oleh rudal Suriah, yang menurut Moskow disebabkan oleh jet Israel yang menggunakan pesawat itu sebagai tameng, bisa mengubah arah pertempuran. Pengiriman S-300 mungkin akan membuat jet Israel berpikir dua kali untuk beroperasi di langit Suriah, lalu seberapa efektif sistem pertahan S-300 Rusia, dan berikut sejumlah fakta S-300 yang dilansir dari Russia Today, 25 September 2018.
1. Perlindungan Jarak Jauh
Sistem pertahanan S-300VM4 mampu menghancurkan rudal balistik, jarak menengah, rudal jelajah, pesawat tempur, sistem pengintaian, dan drone. S-300VM4 mampu melibat 30 target udara dan 24 rudal balistik, dengan jarak 130-200 km dan ketinggian 25-30 km. S-300 VM4 telah mengalami perbaikan dari keluarga S-300 terdahulu. Sistem rudal baru ini dapat beroperasi dalam segala cuaca, siang dan malam hari. rta.ru
Keluarga sistem pertahanan S-300 dikembangkan sejak era Uni Soviet pada 1970-an, dan tujuan utamanya adalah mempertahankan dan mengendalikan wilayah udara terhadap pesawat pengebom yang datang, jet tempur dan target udara lainnya.
Tergantung pada varian tertentu dari rudal yang digunakan (versi ekspor sedikit kurang canggih), mesin perang ini memiliki jarak tembak hingga 250 kilometer. Berdasarkan kemampuan jarak, ini berarti bahwa varian Suriah akan mendapatkan S-300VM yang lebih maju daripada S-300PMU2, yang Rusia rencanakan sebelumnya untuk dikirim ke pasukan Suriah.
Tidak diketahui apakah varian S-300 ini akan memungkinkan Suriah untuk lebih baik mendeteksi dan melacak pesawat tempur Israel setelah lepas landas dari pangkalan mereka di Israel.
Dikombinasikan dengan kemampuan mematikan rudal, S-300 bisa menekan superioritas udara Israel selama serangan terhadap target di Suriah.
2. Sepenuhnya Beroperasi Otomatis
Sistem Pertahanan Anti-udara Rusia S-300 [Donat Sorokin/TASS]
Operasi S-300 sepenuhnya otomatis dan sistem ini mampu melacak dan menghancurkan beberapa target udara secara bersamaan. S-300 juga dapat dengan mudah dan cepat mengubah posisi tembak untuk menghindari sasaran dalam serangan balasan musuh.
Ekspor varian S-300 memiliki kompatibilitas dengan sistem Rusia asli yang terbatas, tetapi Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pihaknya berencana untuk mengintegrasikan pertahanan udara Suriah dengan aset Rusia di Suriah. Ini akan memungkinkan identifikasi teman atau musuh pesawat Rusia yang terbang di atas Suriah, tetapi dapat memungkinkan militer Suriah untuk menggunakan data dari stasiun radar Rusia untuk melibatkan target musuh.
3. Kamuflase dan Perlindungan Lebih Baik
Sistem Pertahanan Anti-udara Rusia S-300 [Dmitriy Rogulin/ITAR-TASS]
Agar tidak terlihat oleh musuh, peluncur dan kendaraan tambahan S-300 menggunakan berbagai kamuflase, seperti jaring kamuflase serbaguna. Peluncur juga biasanya ditempatkan di parit. Meskipun terlihat seperti solusi berteknologi rendah, ia melindungi sistem dari proyektil dan ledakan di dekatnya.
Selain itu, baterai S-300 mungkin dilengkapi dengan perangkat khusus, yang mendeteksi rudal anti-radar yang masuk dan mematikan stasiun radar S-300 saat mengerahkan umpan dan pengacau radar.
4. Dipersenjatai Rudal Tangguh
Sistem pertahanan udara S-300 meluncurkan rudal selama International Army Games 2016 di Ashuluk, di luar Astrakhan, Rusia, 7 Agustus 2016. [REUTERS / Maxim Shemetov]
S-300 menggunakan berbagai rudal jarak menengah hingga jauh untuk mencapai target udara. Sebagian besar varian membawa hulu ledak fragmentasi 130 kilogram hingga 150 kilogram dengan semi-active homing systems atau sistem rudal kendali. Tapi ada juga varian yang lebih ringan dengan hulu ledak 24 kilogram, dengan kemampuan rudal kendali dan super manuver.
Meskipun bukan yang terbaru dari jenisnya, S-300 Rusia yang dikirim ke Suriah dianggap sebagai sistem peluncur rudal anti-udara yang sangat baik mengingat dipasang dengan anti-radar pengacau elektronik.
Credit tempo.co
Sejarah Panjang Seteru Israel - Rusia
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Rusia Vladimir Putin (REUTERS/Pavel Golovkin/Pool)
Perselisihan itu dimulai pada November 1947 saat pemerintah Uni Soviet menyetujui rencana untuk membagi Palestina menjadi dua negara bagian, yaitu Yahudi dan Arab lainnya.
Hal ini membuat Uni Soviet menjadi salah satu negara pertama yang mengakui Israel sebagai negara setelah pembentukannya pada Mei 1948.
Pada Mei 1949, Moskow menjadi salah satu pendukung terdaftarnya Israel menjadi anggota PBB.
Namun keadaan berbalik pada 1967 saat terjadi perang Arab-Israel. Saat itu, Uni Soviet memutuskan hubungannya dengan Israel, Moskow pun mempersenjatai dan mendanai negara-negara Arab selama beberapa dekade.
Pulihkan Hubungan
Hubungan kedua negara mulai pulih setelah adanya kontak resmi antara delegasi Israel dan Soviet di Helsinki pada 1986.
Dua bulan sebelum runtuhnya Uni Soviet, pemimpin Mikhail Gorbachev juga mulai membangun kembali hubungan diplomatik dengan Israel.
Dirinya memberikan wewenang kepada orang Yahudi untuk beremigrasi secara bebas. Lebih dari satu juta orang dari mereka telah beremigrasi ke Israel dalam kurun waktu lebih dari satu dekade.
Pada April 1994, adanya kunjungan resmi dari Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin ke Moskow. Ini merupakan kunjungan pertama yang dilakukan oleh seorang kepala pemerintahan Israel untuk melakukan normalisasi hubungan bilateral.
Pada September 2001, Perdana Menteri Israel, Ariel Sharon dan Presiden Rusia, Vladimir Putin bekerja sama mengutuk "terorisme" pada saat pertemuan mereka di Moskow. Mereka mengatakan bahwa kedua negara mereka adalah korban terorisme.
Presiden Rusia Vladimir Putin (Mikhail Metzel/TASS Host Photo Agency/Pool via REUTERS)
|
Hubungan Kremlin dan Israel semakin dekat sejak adanya serangan Rusia di republik Chechnya, dimana Moskow mengatakan pihaknya akan memerangi terorisme.
Sharon mengatakan bahwa pemberontakan Palestina merupakan sebuah kampanye teroris.
Pada April 2005, Putin melakukan kunjungan bersejarah ke Israel. Kunjungan ini dilatarbelakangi oleh adanya perselisihan atas penjualan rudal anti-pesawat Rusia ke Suriah.
Pada oktober 2006, kunjungan pertama dari Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert ke Moskow didominasi karena adanya program nuklir dari perang Israel-Iran.
Kerjasama dengan Israel
Pada Juni 2008, perusahaan terbesar Rusia, Gazprom mengatakan bahwa mereka sedang memeriksa adanya kemungkinan pengiriman gas ke Israel.
Pada September 2010, Menteri Pertahanan Rusia dan Israel menandatangani perjanjian kerja sama militer di Moskow. Kerja sama ini telah memanifestasikan dirinya dalam penjualan pesawat tanpa awak Israel ke Rusia pada 2009.
Israel secara teratur mengungkapkan keprihatinan atas penjualan senjata Rusia, terutama ke Iran dan Suriah. Sejak itu, komunikasi antara Putin dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mulai ditingkatkan. Mereka sudah bertemu tiga kali pada awal 2018.
Pertemuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Rusia Vladimir Putin (REUTERS/Pavel Golovkin/Pool)
|
Pertemuan terkait Suriah
Pada September 2015, Netanyahu bertemu dengan Putin di Moskow. Pemerintah Israel mengatakan jika kedua negara telah sepakat mengenai mekanisme untuk mengkoordinasikan aksi militer mereka di Suriah. Hal ini dilakukan untuk menghindari "kesalahpahaman" antara pasukan mereka.
Pada 30 September 2015, angkatan udara Rusia meluncurkan kampanye serangan udara untuk mendukung Presiden Suriah, Bashar Al-Assad.
Pada Oktober , Rusia mengatakan bahwa Israel membuat "hotline" untuk memastikan tidak ada bentrok antara pasukan udara mereka.
Israel sendiri mengambil sikap untuk tidak terlibat dalam konflik Suriah. Namun, sejak 2013 Israel secara teratur melakukan serangan kepada pemerintah Suriah, Hizbullah, dan Iran, dengan alasan untuk melindungi kepentingannya.
Suriah Tembak Pesawat Rusia
Ilustrasi (Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS)
|
Sehari kemudian, Netanyahu mengatakan kepada Putin lewat panggilan telepon dan menyampaikan kesedihannya. Putin mengatakan bahwa serangan itu ada ketidaksengajaan yang tragis.
Pada Minggu (23/9), militer Rusia menyalahkan informasi yang menyesatkan dari angkatan udara Israel atas insiden tersebut.
Keesokan harinya, Moskow mengatakan pihaknya berencana untuk memasok sistem pertahanan udara S-300 baru dan radar pesawat tempur kepada tentara Suriah.
Putin mengatakan kepada Netanyahu bahwa dirinya menolak menyalahkan tindakan yang dilakukan oleh angkatan udara Israel.
Netanyahu mengatakan dirinya yakin dengan Israel dan memperingatkan Putin mengenai transfer sistem senjata canggih ke Suriah.
Sejak 2013, Israel secara teratur melakukan serangan udara ke pemerintah Suriah, sekutu Lebanon.
Credit cnnindonesia.com
Tak Gentar dengan S-300 Rusia, Israel Lanjutkan Operasi di Suriah
TEL AVIV
- Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan Israel akan
melanjutkan operasi militernya di Suriah. Sebelumnya, Rusia mengumumkan
akan memasok sistem anti pesawat canggih S-300 kepada Suriah.
"Kami akan terus bertindak untuk mencegah masuknya militer Iran di Suriah dan kami akan melanjutkan koordinasi militer antara IDF (Pasukan Pertahanan Israel) dan tentara Rusia," kata Netanyahu kepada wartawan sebelum menaiki pesawat ke New York, guna menghadiri Majelis Umum PBB seperti dikutip dari Reuters, Rabu (26/9/2018).
Rusia mengatakan pada hari Senin akan memasok sistem rudal permukaan-ke-udara S-300 ke Suriah dalam dua minggu meskipun ada keberatan dari Israel. Pengumuman itu keluar seminggu setelah Moskow menuduh Israel secara tidak langsung menyebabkan jatuhnya jet militer Rusia di Suriah.
Rusia, yang bertempur di Suriah untuk mendukung pemerintah melawan pemberontak dan gerilyawan, mengatakan bahwa baterai anti-pesawat Suriah menembak jatuh pesawat pengintai IL-20 tak lama setelah jet Israel menghantam sasaran terdekat.
"Kami akan terus bertindak untuk mencegah masuknya militer Iran di Suriah dan kami akan melanjutkan koordinasi militer antara IDF (Pasukan Pertahanan Israel) dan tentara Rusia," kata Netanyahu kepada wartawan sebelum menaiki pesawat ke New York, guna menghadiri Majelis Umum PBB seperti dikutip dari Reuters, Rabu (26/9/2018).
Rusia mengatakan pada hari Senin akan memasok sistem rudal permukaan-ke-udara S-300 ke Suriah dalam dua minggu meskipun ada keberatan dari Israel. Pengumuman itu keluar seminggu setelah Moskow menuduh Israel secara tidak langsung menyebabkan jatuhnya jet militer Rusia di Suriah.
Rusia, yang bertempur di Suriah untuk mendukung pemerintah melawan pemberontak dan gerilyawan, mengatakan bahwa baterai anti-pesawat Suriah menembak jatuh pesawat pengintai IL-20 tak lama setelah jet Israel menghantam sasaran terdekat.
Moskow menuduh Israel menciptakan kondisi berbahaya yang menyebabkan insiden itu.
Israel, yang telah melakukan serangan udara di Suriah berkali-kali selama perang sipil, mengatakan setelah insiden itu akan bekerja untuk meningkatkan "dekonflikasi" dari misinya dengan pasukan Rusia, tetapi tidak akan menghentikan mereka.
Netanyahu berbicara melalui telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Senin. Dalam pidatonya pada hari Selasa, Netanyahu mengatakan dia telah setuju dengan Putin bahwa tim kerja dari IDF dan tentara Rusia akan segera bertemu.
Pemimpin Israel membuat pernyataan setelah menggelar rapat kabinet keamanannya untuk membahas ketegangan dengan Moskow.
"Selama tiga tahun terakhir, Israel telah sangat berhasil dalam mencegah pertahanan militer Iran di Suriah dan upaya Iran untuk mentransfer senjata mematikan ke Hizbullah di Lebanon," kata Netanyahu.
Namun dia mengatakan ada kejadian ketika hal-hal tidak berjalan lancar, menyebut jatuhnya pesawat Rusia di Suriah sebagai peristiwa "tragis".
Israel telah lama melobi Moskow untuk tidak memberikan S-300 ke Suriah. Israel khawatir hal ini akan menghambat kemampuan udaranya untuk menyerang pasukan Iran dan sekutunya, Hizbullah, di Suriah.
Israel, yang telah melakukan serangan udara di Suriah berkali-kali selama perang sipil, mengatakan setelah insiden itu akan bekerja untuk meningkatkan "dekonflikasi" dari misinya dengan pasukan Rusia, tetapi tidak akan menghentikan mereka.
Netanyahu berbicara melalui telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Senin. Dalam pidatonya pada hari Selasa, Netanyahu mengatakan dia telah setuju dengan Putin bahwa tim kerja dari IDF dan tentara Rusia akan segera bertemu.
Pemimpin Israel membuat pernyataan setelah menggelar rapat kabinet keamanannya untuk membahas ketegangan dengan Moskow.
"Selama tiga tahun terakhir, Israel telah sangat berhasil dalam mencegah pertahanan militer Iran di Suriah dan upaya Iran untuk mentransfer senjata mematikan ke Hizbullah di Lebanon," kata Netanyahu.
Namun dia mengatakan ada kejadian ketika hal-hal tidak berjalan lancar, menyebut jatuhnya pesawat Rusia di Suriah sebagai peristiwa "tragis".
Israel telah lama melobi Moskow untuk tidak memberikan S-300 ke Suriah. Israel khawatir hal ini akan menghambat kemampuan udaranya untuk menyerang pasukan Iran dan sekutunya, Hizbullah, di Suriah.
Credit sindonews.com
Data S-400: Jet F-16 Israel Sembunyi di Balik Pesawat Rusia
MOSKOW
- Rusia membuat kesimpulan terkait tragedi jatuhnya pesawat mata-mata
Il-20 di Latakia, Suriah, berdasarkan data rekaman sistem rudal
pertahanan S-400 di Pangkalan Khmeimim. Data itu menunjukkan jet tempur
F-16 Israel sembunyi di balik pesawat Il-20 dari serangan sistem rudal
S-200 Suriah.
Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan rudal yang ditembakkan sistem S-200 sejatinya menargetkan F-16, namun tiba-tiba mengubah jalurnya dan menghantam pesawat Il-20. Sebanyak 15 tentara yang ada di pesawat itu tewas dalam insiden pada 17 September lalu.
Menurut kementerian itu, posisi semua pesawat pada saat insiden membuktikan bahwa jet Israel secara de facto menggunakan Il-20 yang lebih besar sebagai perisai atau penutup. Data itu dipaparkan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov, pada hari Senin.
"Gambar-gambar radar yang terungkap pada pengarahan jelas menunjukkan arah penerbangan rudal S-200 yang diluncurkan oleh sistem pertahanan udara Suriah, serta lokasi pesawat Rusia dan Israel," kata Konashenkov. "Itu cukup jelas bahwa rudal itu menargetkan jet Israel," katanya lagi, seperti dikutip Russia Today, Selasa (25/9/2018).
"Namun, rudal itu kemudian berubah arah dan mengunci target dengan penampang radar yang lebih besar dan kecepatan lebih lambat, yang merupakan pesawat pengintai Rusia, yang datang untuk mendarat," paparnya.
Sebaliknya, lanjut dia, jet Israel yang secara efektif menggunakan Il-20 sebagai penutup dari serangan itu, secara tiba-tiba mengubah ketinggian dan arah penerbangannya.
Setelah insiden itu, pesawat Israel melanjutkan penerbangannya untuk berpatroli di lepas pantai Suriah. Data dari S-400 Suriah ini menyanggah klaim Pasukan Pertahanan Israel (IDF) bahwa pesawat jet tempur Tel Aviv telah kembali ke wilayah udara Israel pada saat insiden itu terjadi.
"Data hari ini (kemarin) tidak hanya menunjukkan, tetapi membuktikan bahwa kesalahan atas insiden tragis (pesawat) Il-20 Rusia sepenuhnya terletak pada Angkatan Udara Israel," kata Jenderal Konashenkov kepada wartawan.
"Semua klaim Israel tentang dugaan tidak terlibat dalam tragedi ini yang menewaskan 15 orang prajurit Rusia, palsu," tegas dia.
Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan rudal yang ditembakkan sistem S-200 sejatinya menargetkan F-16, namun tiba-tiba mengubah jalurnya dan menghantam pesawat Il-20. Sebanyak 15 tentara yang ada di pesawat itu tewas dalam insiden pada 17 September lalu.
Menurut kementerian itu, posisi semua pesawat pada saat insiden membuktikan bahwa jet Israel secara de facto menggunakan Il-20 yang lebih besar sebagai perisai atau penutup. Data itu dipaparkan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov, pada hari Senin.
"Gambar-gambar radar yang terungkap pada pengarahan jelas menunjukkan arah penerbangan rudal S-200 yang diluncurkan oleh sistem pertahanan udara Suriah, serta lokasi pesawat Rusia dan Israel," kata Konashenkov. "Itu cukup jelas bahwa rudal itu menargetkan jet Israel," katanya lagi, seperti dikutip Russia Today, Selasa (25/9/2018).
"Namun, rudal itu kemudian berubah arah dan mengunci target dengan penampang radar yang lebih besar dan kecepatan lebih lambat, yang merupakan pesawat pengintai Rusia, yang datang untuk mendarat," paparnya.
Sebaliknya, lanjut dia, jet Israel yang secara efektif menggunakan Il-20 sebagai penutup dari serangan itu, secara tiba-tiba mengubah ketinggian dan arah penerbangannya.
Setelah insiden itu, pesawat Israel melanjutkan penerbangannya untuk berpatroli di lepas pantai Suriah. Data dari S-400 Suriah ini menyanggah klaim Pasukan Pertahanan Israel (IDF) bahwa pesawat jet tempur Tel Aviv telah kembali ke wilayah udara Israel pada saat insiden itu terjadi.
"Data hari ini (kemarin) tidak hanya menunjukkan, tetapi membuktikan bahwa kesalahan atas insiden tragis (pesawat) Il-20 Rusia sepenuhnya terletak pada Angkatan Udara Israel," kata Jenderal Konashenkov kepada wartawan.
"Semua klaim Israel tentang dugaan tidak terlibat dalam tragedi ini yang menewaskan 15 orang prajurit Rusia, palsu," tegas dia.
Credit sindonews.com
Langganan:
Postingan (Atom)