'Jagoan' Trump untuk Dubes AS di PBB Mengundurkan Diri

Heather Nauert, calon Dubes Amerika Serikat (AS) untuk PBB pilihan Trump, memilih menarik diri dengan alasan keluarga. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Calon Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) untuk PBB pilihan Presiden Donald Trump, Heather Nauert, menarik diri karena alasan keluarga. Demikian pernyataan yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri AS.

Nauert adalah juru bicara Departemen Luar Negeri AS ketika Trump memilihnya untuk posisi itu setelah bekerja sebagai anchor bagi Fox News Channel yang berhaluan konservatif. Penunjukkannya sebagai Dubes AS untuk PBB menuai kritik dari Partai Demokrat karena pengalaman diplomatiknya dinilai kurang.

"Dua bulan terakhir telah melelahkan bagi keluarga saya dan oleh karena itu demi kepentingan keluarga saya bahwa saya menarik nama saya dari pertimbangan," kata Nauert yang tertuang dalam pernyataan Departemen Luar Negeri AS seperti dilansir dari Reuters, Minggu (17/2/2019).

Pernyataan itu tidak menjelaskan kesulitan yang dihadapi keluarganya, tetapi Washington Post mengatakan suami dan anak-anak Nauert memilih untuk tetap tinggal di New York ketika dia bekerja di Washington.

Seseorang yang akrab dengan masalah ini mengatakan kepada Reuters Nauert menarik diri dari pertimbangan karena dia memiliki seorang pengasuh anak yang secara hukum legal di AS namun visa kerjanya tidak tepat. Nauert sendiri tidak bisa dihubungi untuk dimintai komentar.

Sementara pihak Gedung Putih tidak memiliki informasi tentang siapa antrean berikutnya dalam nominasi Dubes AS untuk PBB.

Trump telah mengumumkan pada 7 Desember ia akan mencalonkan Nauert untuk posisi itu menggantikan Nikki Haley, yang mengundurkan diri pada akhir 2018. Haley adalah mantan gubernur Carolina Selatan yang juga memiliki sedikit pengalaman dalam urusan diplomatik sebelum mengambil posisi duta besar.

Gedung Putih belum secara resmi mengajukan nominasi Nauert ke Senat.

Nauert bergabung dengan Departemen Luar Negeri sebagai juru bicara pada April 2017, tiga bulan pemerintahan Trump terbentuk. Ia kemudian ditunjuk sebagai wakil menteri untuk diplomasi publik dan urusan publik pada awal 2018.

Peran duta besar AS untuk PBB adalah posisi internasional yang sangat prestisius. Sementara Nauert memiliki sedikit pengalaman diplomatik, negara-negara lain dengan hak veto di Dewan Keamanan PBB diwakili oleh duta besar dengan pengalaman puluhan tahun bekerja dalam kebijakan luar negeri.

"Dia jelas tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan ini tetapi hari ini tampaknya kualifikasi paling penting adalah Anda muncul di layar TV Donald Trump," sindir Senator asal Partai Demokrat Chris Murphy tentang Nauert di CNN pada bulan Desember lalu.

Duta Besar AS untuk Jerman Richard Grenell, sebelumnya juru bicara AS di PBB terlama, adalah di antara kemungkinan pengganti Nauert sebagai kandidat, seorang yang akrab dengan masalah tersebut mengatakan kepada Reuters.

Grenell telah menjadi tokoh kontroversial di Jerman. Pada Juni 2018 ia mengatakan dalam sebuah wawancara dengan outlet berita sayap kanan Breitbart News, "Saya benar-benar ingin memberdayakan kaum konservatif lainnya di seluruh Eropa."

Pernyataannya ini menuai kritik dari beberapa anggota parlemen Jerman sebagai tanggapan. 

Credit  sindonews.com

Sekjen PBB Terima Notifikasi Perubahan Nama Makedonia

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, telah menerima notifikasi resmi dari Makedonia untuk mengubah nama negara mereka menjadi Republik Makedonia Utara. (Reuters/Rafael Marchante)

Jakarta, CB -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, telah menerima notifikasi resmi dari Makedonia untuk mengubah nama negara mereka menjadi Republik Makedonia Utara.

Guterres pada Rabu (13/2) menyambut baik perkembangan yang diharapkan mengakhiri perselisihan antara Yunani dan Makedonia tersebut.

Melalui sebuah pernyataan, Guterres memuji para pemimpin Makedonia dan Yunani atas "visi ke depan" mereka dan mendesak organisasi regional dan mitra internasional untuk mendukung langkah bersejarah tersebut.


Guterres mengatakan bahwa penyelesaian ini menunjukkan bahwa "masalah yang tampaknya tidak dapat diselesaikan dapat diselesaikan melalui dialog serta kemauan dari para pemangku kepentingan."


Seorang pejabat PBB mengatakan bahwa notifikasi ini kemudian akan dikirim ke Majelis Umum dan Dewan Keamanan.

Nama ini baru mulai berlaku pada Selasa (12/2), setelah perubahan konstitusi diterbitkan dalam lembaran resmi. Selama ini, di PBB, negara itu dikenal sebagai Republik Makedonia Bekas Yugoslavia (FYROM).

Sejak 1991, Athena keberatan negara tetangganya disebut Makedonia karena Yunani memiliki sebuah provinsi bersejarah di bagian utara negaranya dengan nama yang sama. Yunani memblokir integrasi NATO dan UE di Makedonia hingga negara itu mengubah namanya.

Sengketa 27 tahun itu akhirnya diselesaikan pada bulan Juni melalui pembicaraan yang diperantarai oleh PBB.




Credit  cnnindonesia.com

Meski Kalah, ISIS Punya Simpanan Rp 4,2 Triliun untuk Operasional

Anggota ISIS memegang bendera di Raqqa , 29Juni 2014. REUTERS

CB, Jakarta - PBB mengungkapkan kelompok teroris ISIS masih memiliki dana tunai hingga US$ 300 juta (Rp 4,2 triliun) untuk mempertahankan operasinya meskipun kehilangan banyak wilayah.
Wakil Sekretaris Jenderal Kantor Kontra Terorisme (CTO) Vladimir Voronkov mengatakan laporan ini kepada Dewan Keamanan pada Senin.
"Dalam hal kekuatan keuangan ISIS, laporan itu mencatat bahwa meskipun ada kehilangan pendapatan karena kemunduran teritorial, ISIS dapat mempertahankan operasinya melalui cadangan yang dapat diakses dalam bentuk tunai atau investasi dalam bisnis yang berkisar antara US$ 50 juta (RP 701 miliar) dan US$ 300 juta dolar Amerika (Rp 4,2 triliun)," Kata Voronkov, dikutip dari Sputnik, 13 Februari 2019.

Voronko, yang memberi pengarahan kepada Dewan Keamanan PBB mengenai laporan CTO baru, juga mengatakan ISIS tetap menjadi ancaman bagi keamanan internasional.
"Memiliki pusat gravitasi di Irak dan Republik Arab Suriah, di mana mereka dilaporkan mengendalikan antara 14.000 dan 18.000 militan, termasuk hingga 3.000 pejuang teroris asing, ISIS terus berkembang menjadi jaringan rahasia yang beroperasi di tingkat lokal dan mengorganisir diri di tingkat provinsi," kata Voronkov.

Sejumlah pekerja melihat kilang minyak yang dibakar oleh ISIS di Qayyara, selatan Mosul, Irak, 23 November 2016. REUTERS/Goran Tomasevic




Pendapatan minyak telah menjadi salah satu sumber utama dari pendapatan teroris. Namun, sejak 2015, kekayaan ISIS dalam sumber daya alam curian di Suriah dan Irak telah menurun, menyusul kampanye militer yang dimulai oleh kekuatan udara Rusia dan Suriah serta koalisi AS untuk menghancurkan minyak yang diselundupkan menuju perbatasan Turki.

Pada November 2015, Pasukan Angatan Udara Rusia meluncurkan serangan terkonsentrasi yang menargetkan tanker minyak, menghancurkan sekitar 1.000 tanker minyak, serta kilang minyak dan fasilitas penyimpanan minyak dalam kampanye militer lima hari di Suriah utara dan timur. Koalisi pimpinan AS dilaporkan telah menghancurkan 280 lebih tanker lain akhir bulan itu, dengan kedua belah pihak meluncurkan serangan lebih lanjut.


Ketika ISIS mulai secara dramatis kehilangan wilayah yang mereka rebut pada tahun 2016, analis AS memperkirakan bahwa para teroris ISIS menghasilkan sekitar US$ 20 juta (Rp 280 miliar) per bulan dari minyak curian, turun dari sebanyak US$ 3 juta (Rp 42 miliar) per hari pada 2014.

Credit  tempo.co

Rusia Tegaskan Tidak Memberikan Teknologi Rudal ke Iran dan Korut

Rusia menegaskan tidak memberikan teknologi rudal kepada Iran dan Korut. Foto/Ilustrasi/Istimewa

MOSKOW - Rusia tidak memasok teknologi rudal ke Iran yang memiliki hak untuk mengembangkan dan mengujinya sendiri. Hal itu ditegaskan oleh Direktur Departemen Nonproliferasi dan Pengendalian Senjata Kementerian Luar Negeri Rusia Vladimir Ermakov.

"Sampai 2023, Dewan Keamanan PBB memiliki pembatasan pengiriman produk-produk rudal ke Iran. Rusia, tentu saja, dipandu oleh mereka," ujarnya seperti dikutip dari Sputnik, Selasa (12/2/2019).

"Namun dokumen Dewan Keamanan PBB tidak melarang Iran untuk secara independen mengembangkan, memproduksi, menguji dan meluncurkan pesawat ruang angkasa atau rudal balistik," imbuh Yermakov.

Dalam kesempatan itu, Yermakov juga menegaskan bahwa Rusia tidak pernah berbagi teknologi rudal balistik dengan Korea Utara (Korut).

"Rusia secara ketat mengamati rezim sanksi yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara, termasuk bagian misilnya, karena kita tentu tidak tertarik pada munculnya satu negara lagi dengan senjata pemusnah massal dan cara pengiriman mereka di perbatasan kita," ujar Yermakov.

Diplomat itu juga menekankan bahwa Rusia tidak pernah mengirim sistem rudal taktis modern ke Korut.

Sebelumnya, sejumlah negara, termasuk Jerman dan Prancis - penandatangan Rencana Aksi Komprehensif 2015, yang umumnya dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran - mengecam peluncuran satelit Iran. Keduanya menuduh Iran menggunakan teknologi rudal balistik dan melanggar Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB.

Mei lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa Washington akan menarik diri dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) 2015, yang biasa disebut sebagai perjanjian nuklir Iran, dan akan memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran. 

Credit  sindonews.com

Lavrov: Rusia akan Hadang Resolusi DK AS soal Venezuela

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengatakan, Dewan Keamanan (DK) PBB tidak mungkin menerima rancangan resolusi Amerika Serikat (AS) tentang Venezuela. Foto/Reuters

MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengatakan, Dewan Keamanan (DK) PBB tidak mungkin menerima rancangan resolusi Amerika Serikat (AS) tentang Venezuela. Rusia, lanjut Lavrov, akan memastikan hal itu terjadi.

"DK PBB tidak akan pernah menerima keputusan seperti itu, seperti yang Anda pahami," kata Lavrov dalam konferensi pers di Moskow, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (12/2).

"Ini adalah upaya untuk mengalihkan perhatian dari fakta bahwa rancangan resolusi Amerika, pada kenyataannya, bertujuan untuk menutupi provokasi yang dimaksud dengan pengiriman bantuan kemanusiaan sebagai cara untuk mengacaukan situasi di Venezuela, dan bahkan mendapatkan dalih untuk intervensi militer," sambungnya.

Diplomat senior Rusia itu kemudian mencatat bahwa resolusi Rusia tentang Venezuela di DK PBB bertujuan untuk mendukung upaya dalam membangun dialog nasional di negara Amerika Latin tersebut.

"Sejak awal, kami telah mendukung inisiatif oleh Meksiko dan Uruguay, yang berbicara untuk penciptaan kondisi sedini mungkin untuk dialog nasional dengan partisipasi semua kekuatan politik di Venezuela," kata Lavrov.

Lavrov juga mengatakan bahwa Presiden Venezuela, Nicolas Maduro telah menyatakan kesiapan untuk mengadakan pembicaraan dengan oposisi, tetapi oposisi karena tekanan dari perwakilan AS. Lebih jauh, Lavrov menggambarkan AS telah kehilangan semua rasa malu sehubungan dengan krisis Venezuela yang sedang berlangsung. 

Credit  sindonews.com

Perusahaan Israel Terancam Masuk Daftar Hitam PBB

Seorang gadis Palestina mencoba meninju seorang tentara Israel saat unjuk rasa memprotes perluasan permukiman Yahudi di desa Halamish, dekat Ramallah, Jumat (2/11).

Foto: AP/ Majdi Mohammed

Ini karena melakukan bisnis dalam pembangunan permukiman Yahudi di wilayah pendudukan

CB, ALQUDS -- Sejumlah perusahaan Israel dan internasional menghadapi risiko dimasukkan ke dalam daftar hitam PBB karena melakukan bisnis dalam pembangunan permukiman Yahudi di wilayah pendudukan Tepi Barat. Demikian laporan Harian Israel Yedioth Ahronoth, Selasa (12/2). Perusahan tersebut yang terancam dimasukkan ke dalam daftar hitam PBB meliputi Coca Cola, perusahaan telekom Bezeq dan industri Teva Pharmaceutical.

Pada 2016, Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyetujui satu resolusi untuk mengumpulkan daftar hitam perusahaan Israel dan internasional yang beroperasi di sektor pembangunan permukiman Yahudi. Meskipun ada tekanan AS dan Israel, dewan itu siap mengeluarkan daftar yang diperbarui mengenai perusahaan yang dimasukkan ke dalam daftar hitam pada Maret, demikian laporan Kantor Berita Turki, Anadolu, Selasa.

Sejumlah perusahaan tersebut menyatakan kekhawatirannya masuk dalam daftar hitam Dewan Hak Asasi Manusia PBB karena berpeluang tersangkut hukum. Ada peluang perusahaan internasional keluar dari penanaman modal mereka di Israel.


"Oleh karena itu, kami meminta pemerintah Israel dan Kementerian Luar Negeri turun-tangan untuk mencegah penerbitan daftar ini. Penanganan masalah ini adalah kepentingan nasional yang paling penting," tulis Tal Granot-Goldstein, CEO Hot Telecommunication Systems Ltd., salah satu perusahaan yang terancam dimasukkan ke dalam daftar hitam, di dalam surat kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.


Pada Januari 2018, Dewan PBB itu mengidentifikasi 206 perusahaan yang beroperasi di sektor pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat. Israel menduduki Tepi Barat, termasuk Al-Quds (Jerusalem) Timur, selama Perang Arab-Israel 1967. Israel mencaplok seluruh kota tersebut pada 1980, dan mengklaimnya sebagai "ibu kota negara Yahudi yang tak terpisahkan dan abadi", tindakan yang tak pernah diakui oleh masyarakat internasional.


Hukum internasional memandang Tepi Barat dan Al-Quds Timur sebagai wilayah pendudukan dan menganggap semua pembangunan permukiman Yahudi di sana tidak sah.

Credit  republika.co.id

Di PBB, Rezim Maduro Tegaskan Siap Duduk Satu Meja dengan Oposisi

Menteri Luar Negeri Venezuela, Jorge Arreaza, menyatakan Caracas siap bernegosiasi dengan oposisi tanpa syarat. Foto/Istimewa

NEW YORK - Pemerintan Venezuela yang dipimpin Presiden Nicolas Maduro siap untuk duduk dengan oposisi tanpa syarat dan mencari solusi intuk krisis politik. Hal itu dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Venezuela, Jorge Arreaza.

"Bagaimana mungkin ada prasyarat antara Venezuela? Pemerintah telah mengatakan: Anda adalah Venezuela, saya Venezuela. Mari kita duduk bersama. Kita memiliki Konstitusi kita. Mari kita duduk dan terlibat dalam dialog. Mari kita mencoba mencari solusi tanpa segala bentuk ikatan, atau prasyarat apa pun," kata Arreaza kepada wartawan di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS).

"Keangkuhan semacam ini (dengan bersikukuh pada prasyarat) hanya akan menghalangi dialog. Itulah mengapa kami mengatakan kami menunggu oposisi untuk mengejar kemerdekaannya dari pemerintah AS dan kemudian kami bisa duduk bersama oposisi dan setuju serta bernegosiasi sesuai dengan Konstitusi, dan temukan solusi Venezuela," imbuhnya seperti dikutip dari Xinhua, Rabu (13/2/2019).

Venezuela telah berada dalam ketegangan politik sejak 23 Januari ketika Presiden Majelis Nasional, sebutan untuk parlemen negara itu, Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara dan diakui oleh Amerika Serikat dan beberapa negara lain.

Negara yang pernah dipimpin Hugo Chavez itu sebenarnya sudah menggelar pemilu 2018 lalu. Pemenangnya adalah Maduro dari United Socialist Party of Venezuela (PSUV). Namun, pemimpin oposisi dari Partai Popular Will (PV), Juan Guaido, tak mengakui kemenangan itu dengan alasan pemilu dicurangi. Sebaliknya, Guaido menyerukan demo besar-besaran untuk melengserkan Maduro.

Rusia, China, Meksiko, Turki dan beberapa negara lain berdiri di belakang Maduro dan mendesak dialog damai untuk menyelesaikan krisis. Sedangkan Prancis, Jerman dan Spanyol dari blok Uni Eropa mendukung Guaido.

Pemerintah Caracas menuduh Washington ikut campur urusan dalam negerinya dengan harapan mendapat untung dari cadangan minyaknya yang tercatat terbesar di dunia. 

Credit  sindonews.com

Sekjen PBB Tawarkan Diri Jadi Penengah Krisis Venezuela

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, menawarkan diri menjadi penengah untuk mengakhiri krisis Venezuela. (Reuters/Linus Escandor Ii/Pool)

Jakarta, CB -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, menawarkan diri menjadi penengah untuk mengakhiri krisis Venezuela.

Tawaran ini disampaikan ketika Guterres bertemu dengan Menteri Luar Negeri Venezuela, Jorge Arreasa, atas permintaan Caracas pada Senin (11/2), ketika perebutan kekuasaan antara Presiden Nicolas Maduro dan pemimpin oposisi, Juan Guaido, tak kunjung usai.

"Sekjen menyampaikan kembali bahwa tawarannya menjadi penengah kedua pihak masih berlaku untuk negosiasi serius demi membantu negara itu keluar dari kebuntuan untuk kesejahteraan rakyat Venezuela," ujar juru bicara PBB, Stephane Dujarric, seperti dikutip AFP.


Perebutan kekuasaan ini bermula ketika Guaido mendeklarasikan diri sebagai presiden interim Venezuela di tengah demonstrasi anti-Maduro besar-besaran di berbagai penjuru negara.


Guaido mendulang dukungan dari 50 negara, termasuk Amerika Serikat. Sementara itu, Maduro didukung China, Rusia, dan sejumlah negara Afrika.

Uni Eropa dan sejumlah negara lain lantas membentuk satu grup untuk membahas pemecahan masalah di Venezuela yang pada dasarnya dipicu krisis ekonomi akibat hiperinflasi di masa pemerintahan Maduro.

Blok Eropa itu tak mengikutsertakan AS dan Rusia dengan dalih agar negosiasi dan pembicaraan berjalan lancar tanpa konflik kepentingan.

Di tengah kisruh ini, Guterres enggan ikut serta dalam sejumlah pembicaraan yang diadakan berbagai pihak untuk mengatasi krisis Venezuela untuk menunjukkan posisi netral.




Credit  cnnindonesia.com

PBB Peringatkan Dampak Tertutupnya Akses Hodeidah

Salah satu sudut kota di Yaman yang hancur akibat perang.

Foto: Reuters

Sebanyak 51 ribu ton gandum di kota ini terancam membusuk

CB, DUBAI— Utusan Khusus PBB untuk Yaman mengatakan pentingnya akses ke gudang-gudang gandum yang berada di garis depan di kota pelabuhan Hodeidah karena menikatnya risiko membusuknya bahan makanan itu.


Gudang-gudang gandum milik Program Pangan Dunia (WFP) di pabrik-pabrik penggilingan di Laut Merah cukup untuk menghidupi 3,7 juta warga selama satu bulan.

“Namun, tempat itu tidak dapat diakses selama lebih dari lima bulan,” kata Utusan Khusus Martin Griffiths, Senin (11/2).


Perang yang berlangsung selama hampir empat tahun di Yaman telah menewaskan puluhan ribu orang, meruntuhkan perekonomian, dan membuat jutaan orang berada di ambang kelaparan.


PBB mendorong penerapan gencatan senjata dan penarikan pasukan dari Hodeidah yang disetujui Desember lalu di Swedia. Hodeidah merupakan titik masuk utama sebagian besar impor Yaman.


Mengakses 51 ribu ton gandum dan perlengkapan penggilingan milik PBB di garis depan titik pertempuran tersebut menjadi bahasan utama pembicaraan perdamaian yang tengah berlangsung.


Negosiasi antara pihak-pihak yang bertikai pada pekan lalu menghasilkan hal yang PBB sebut sebagai "kompromi awal" untuk menarik pasukan, meskipun kesepakatan akhirnya belum disetujui.


Griffiths mengatakan dia terdorong oleh kesepakatan baru-baru ini yang dicapai semua pihak dalam pembicaraan untuk menemukan jalan guna mengakses pengilingan tersebut.


"Kami menekankan bahwa jaminan akses ke penggilingan-penggilingan tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara berbagai pihak yang bertikai di Yaman. Dengan akses yang aman, tidak terbatas, dan berkelanjutan, PBB bisa membuat makanan yang sangat dibutuhkan oleh warga ini tersedia," katanya dalam pernyataan.


Pernyataan bersama antara Griffiths dan Kepala Kantor Urusan Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) Mark Lowcock menegaskan bahwa PBB meningkatkan kegiatan operasionalnya untuk membantu menyediakan makanan bagi hampir 12 juta warga yang membutuhkan di penjuru Yaman.

Credit  republika.co.id

Krisis Venezuela, AS dan Rusia Adu Resolusi di DK PBB

Krisis Politik Venezuela

Foto: Republika

AS ingin agar bantuan kemanusiaan buat rakyat Venezuela bisa masuk.

CB, NEWYORK -- Amerika Serikat menyerahkan rancangan resolusi tentang Venezuela ke Dewan Keamanan PBB. Rusia yang selama ini mendukung Presiden Nicolas Maduro tak tinggal diam dan membuat proposal saingan.


Seperti dilansir Aljazirah, Senin (11/2), resolusi AS meminta agar bantuan internasional dapat dikirimkan dan Venezuela segera melakukan pemilihan umum.

"Sangat khawatir dengan kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebihan yang dilakukan pasukan keamanan Venezuela terhadap pengunjuk rasa yang tak bersenjata dan damai," isi rancangan resolusi AS tersebut.

AS juga mengungkapkan dukungan mereka kepada badan legislatif Venezuela, National Assembly sebagai satu-satu institusi demokrasi di Venezuela. AS meminta masyarakat internasional untuk mengakui ketua oposisi dan ketua National Assembly Juan Guaido sebagai presiden sementara.


Rusia pun memberikan resolusi alternatif yang mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap intergritas wilayah dan independensi politik Venezuela.  Rancangan resolusi Rusia itu mengkritik semua bentuk intervensi terhadap yuridiksi domestik Venezuela.


Sementara itu belum ada tanggal pasti kapan pemungutan suara terhadap rancangan AS dilakukan. Sampai saat ini proses negosiasi masih terus dilakukan. Rusia kemungkinan besar akan memveto resolusi AS.



Di Caracas, militer Venezuela disebut semakin terpecah. Direktur Rumah Sakit Militer di Maracaibo, Kolonel Ruben Paz Jimenez mengumumkan dukungnya terhadap Guaido.


Dalam video yang dibagikan di media sosial petinggi militer itu mengatakan '90 persen' rekannya di militer tidak akan senang dengan situasi yang terjadi.

Jimenez juga meminta pasukan militer untuk membiarkan bantuan kemanusiaan masuk ke Venezuela. Pekan lalu jenderal Angkatan Udara Venezuela juga menyatakan dukungnya kepada Guaido.

Bantuan kemanusiaan AS sudah ditiba di Cucuta, kota perbatasan Kolombia dengan Venezuela. Tapi Presiden Nicolas Maduro melarang bantuan kemanusiaan itu masuk ke dalam negaranya. Walaupun hiperinflansi dan kelaparan merebak di mana-mana.

"Venezuela tidak akan membiarkan pertunjukan bantuan kemanusiaan karena kami tidak mengemis kepada siapa pun, Venezuela tidak menderita krisis kemanusiaan yang dibuat Washington selama empat tahun terakhir hanya untuk menjustifikasi intervensi mereka ke negara kami," kata Maduro.

Maduro menyalahkan sanksi AS yang menyebabkan Venezuela kekurangan makan dan obat-obatan. Padahal sanksi AS hanya mengincar perusahaan minyak Venezuela PDVSA, agar Maduro tidak dapat menggunakan uang dari perusahaan itu untuk mempertahankan kekuasaannya.  "Bebaskan uang yang telah diblokir dan diasingkan, ini permainan yang mengerikan," kata Maduro.

Maduro mengatakan tawaran bantuan kemanusiaan menjadi pesan untuk mempermalukan rakyat Venezuela.


Pada Jumat (8/2) Guaido mengatakan ia siap untuk mengambil langkah yang diperlukan termasuk memberikan otoritas kepada militer AS melakukan intervensi untuk mengusir Maduro dan meringankan krisis kemanusiaan di Venezuela.

Credit  republika.co.id

PBB: Pembunuhan Khashoggi Dilakukan Pejabat Arab Saudi

Jamal Khashoggi

Foto: Metafora Production via AP

Khashoggi disebut jadi korban pembunuhan terencana dan brutal.

CB, ANKARA -- Pelapor khusus PBB mengungkapkan pembunuhan wartawan Arab Saudi Jamal Khashoggi pada musim gugur tahun lalu di Konsulat Kerajaan itu di Istanbul, Turki, direncanakan dan dilakukan oleh para pejabat Arab Saudi.


Agnes Callamard, Pelapor Khusus PBB mengenai Penghukuman di luar Pengadilan, Sumir, dan Sewenang-wenang, baru-baru ini mengunjungi Turki bersama satu tim ahli dalam penyelidikan internasional mengenai pembunuhan wartawan Arab Saudi Jamal Khashoggi.

"Bukti yang dikumpulkan selama misi saya ke Turki memperlihatkan kasus utama bahwa Khashoggi adalah korban pembunuhan terencana dan brutal, yang direncanakan dan dilakukan oleh para pejabat Negara Arab Saudi," kata Callamard di dalam satu pernyataan, sebagaimana dikutip Kantor Berita Anadolu.


Callamard menambahkan, "Upaya Turki untuk melakukan penyelidikan seketika; efektif dan menyeluruh; mandiri dan tak memihak; dan transparan sejalan dengan hukum internasional telah secara sungguh-sungguh dibatasi dan dirusak oleh Arab Saudi."


Menurut pernyataan tersebut, pembunuhan Khashoggi melanggar "hukum internasional dan peraturan inti hubungan internasional, termasuk ketentuan bagi penggunaan sah misi diplomatik". Callamard juga berterima kasih kepada Turki atas dukungannya selama kunjungan wanita pejabat itu ke Turki untuk melakukan penyelidikan internasional mengenai kejahatan tersebut.


Khashoggi, kontributor The Washington Post, dibunuh di Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober. Setelah memberikan bermacam penjelasan yang bertolak-belakang, Riyadh akhirnya mengakui Khashoggi terbunuh di dalam gedung Konsulat, dan menyalahkan peristiwa itu pada penafsiran operasi yang gagal. Turki telah mengupayakan pengekstradisian warga negara Arab Saudi yang terlibat dalam pembunuhan tersebut serta pertanggung-jawaban penuh mengenai pembunuhan itu dari Riyadh.

Credit  republika.co.id

PBB Didesak Investigasi Penahanan Massal Muslim Uighur di Cina

Umat Islam yang tergabung dalam Solidaritas Ormas Islam kota Surabaya melakukan aksi bela muslim Uighur di depan Konsulat Jenderal Cina di Surabaya, Jawa Timur, Jumat 28 Desember 2018. Dalam kesempatan tersebut mereka menolak intimidasi kekerasan umat Islam yang ada di Uighur. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

CB, Jakarta - Sejumlah kelompok HAM menyerukan agar PBB melakukan investigasi ke sebuah kawasan penahanan massal penduduk Uighur di wilayah barat Xinjiang, Cina. Seruan itu untuk merespon derasnya dugaan adanya penyiksaan terhadap pemeluk Islam di wilayah itu.
"Derasnya tuduhan penyiksaan yang terjadi di Xinjiang tidak bisa dikompromikan. Tuntutan integritas Dewan HAM PBB bahwa negara-negara di dunia tidak mengizinkan Cina menyembunyikan keanggotaan atay ekonominya yang bisa membuat Beijing menghindar dari pertanggung jawabannya," kata Kenneth Roth, Direktur Eksekutif Human Rights Watch atau HRW.

Dikutip dari nytimes.com, Kamis, 7 Februari 2019, kelompok-kelompok HAM di dunia mendesak agar dibuat sebuah misi pencari fakta. Permintaan ini diharapkan bisa menjadi pembahasan dalam sebuah sesi pertemuan Dewan HAM PBB pada akhir Februari nanti.

Hasil investigasi yang dilakukan oleh akademisi dan wartawan dalam beberapa tahun terakhir menemukan adanya sebuah kampanye yang menghilangkan sekitar satu juta orang, yang sebagian besar penduduk Muslim Uighur. Mereka dimasukkan dalam kamp-kamp penahanan di penjuru Xinjiang dengan alasan untuk di 'edukasi' ulang.

Otoritas Cina juga dituding telah melakukan sebuah penumpasan terahadap pemeluk Islam yang melakukan praktik agama dan tradisi dalam Islam. Pemerintah daerah diduga telah melarang jenggot hingga pemberian nama berbau agama pada anak.

"Ini adalah sebuah upaya untuk mengubah agama dan identitas etnik dari sebuah kelompok minoritas yang penting. Ini membutuhkan sebuah respon internasional," kata Roth.
Kumi Naidoo, Sekjen Lembaga Amnesty Internasional mengatakan Xinjiang telah menjadi sebuah penjara terbuka, sebuah tempat dimana teknologi mata-mata dikerahkan, indoktrinasi politik, asimilasi budaya paksa, penangkapan dan penghilangan sewenang-wenang telah mengubah etnis minoritas menjadi orang asing di tanah kelahiran mereka sendiri.
Dikonfirmasi mengenai tuduhan penyiksaan terhadap Muslim Uighur ini, perwakilan Cina di PBB belum bisa dihubungi. Banyak kantor-kantor pemerintah Cina masih libur Imlek. 

Credit tempo.co

AS Blokade Usulan RI soal Misi Internasional Hebron di DK PBB

Ilustrasi DK PBB. (Reuters/Mike Segar)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat memblokade sebuah proposal pernyataan penyesalan atas keputusan Israel menutup misi pengamat sipil internasional di Hebron (TIPH) yang diajukan ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Sejumlah diplomat di PBB mengatakan draf pernyataan itu diusulkan Kuwait dan Indonesia selaku anggota tidak tetap Dewan Keamanan dalam rapat tertutup pada Rabu (6/2).

Melalui pernyataan, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan kecamannya terhadap keputusan sepihak Israel untuk menutup dan mengakhiri mandat misi TIPH.



Pembentukan TIPH sendiri didasarkan kesepakatan antara Israel-Palestina dan juga resolusi DK PBB 904.


"Indonesia meminta para pihak bertindak sesuai hukum internasional dan perjanjian yang ada, serta menahan diri dari tindakan provokatif," demikian pernyataan Kemlu RI melalui situs resmi mereka.

"Indonesia juga menegaskan kewajiban Israel-sebagai occupying power/pihak yang melakukan pendudukan-untuk melindungi penduduk Palestina di Hebron, dan di seluruh wilayah Palestina di bawah pendudukan Israel, sebagaimana ketentuan hukum internasional."



Berdasarkan dokumen yang dilihat AFP, pernyataan itu berisi ungkapan "penyesalan" DK PBB tentang "keputusan sepihak" Israel dan menyerukan "ketenangan dan pengendalian" di Hebron.

Draf itu menekankan kepentingan mandat TIPH dan upayanya selama ini demi menumbuhkan ketenangan di daerah sensitif dan situasi rentan di wilayah itu yang masih berisiko memburuk karena siklus kekerasan yang terus meningkat."

Dokumen itu juga memperingatkan Israel terkait kewajibannya di bawah hukum internasional "untuk menjaga warga sipil Palestina" di seluruh wilayahnya, termasuk di Hebron.



Usulan itu muncul menanggapi keputusan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menyatakan tidak akan lagi memperpanjang izin operasional TIPH. Netanyahu menuding misi yang dipimpin Norwegia itu bias terhadap negaranya.

Sebagai sekutu terdekat Israel, AS yang juga anggota tetap DK PBB segera memblokir usulan tersebut. Salah satu syarat meloloskan pernyataan bersama di DK PBB adalah mendapat persetujuan bulat 15 anggotanya, termasuk anggota tetap yang memiliki hak veto.

Meski usulannya ditolak, Duta Besar Kuwait untuk PBB, Mansour al-Otaibi, mengatakan akan tetap mengajukan usulan kepada DK PBB untuk mengunjungi wilayah pendudukan Israel guna melihat dari dekat situasi lapangan.

TIPH merupakan tim pengamat tak bersenjata yang beranggotakan 64 orang. Misi tersebut dibentuk di Hebron pada 1994 berdasarkan kesepakatan Israel-Palestina menyusul insiden pembantaian warga Palestina.

Salah satu tujuan utama misi tersebut adalah untuk mempromosikan rasa aman bagi warga Palestina di Hebron, salah satu kota terbesar di Tepi Barat yang diduduki Israel.

Sedikitnya 600 orang Israel tinggal di bawah penjagaan militer di Hebron. Sementara itu, 200 ribu warga Palestina juga menetap di kota itu.

Hebron merupakan kota suci bagi umat Muslim dan Yahudi. Selan Yerusalem, kota itu menjadi salah satu wilayah "panas" dalam konflik Israel-Palestina.




Credit  cnnindonesia.com

Panel PBB Sebut Korea Utara Sembunyikan Senjata Nuklir di Bandara

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un memeriksa pemuatan bom hidrogen yang akan dimuat di rudal balistik antar benua (ICBM) baru, 3 September 2017. Korea Utara mengembangkan bom hidrogen atau bom H yang dapat dijadikan hulu ledak dalam rudal balistik antarbenua atau ICBM. KCNA via AP

CB, Jakarta - Panel ahli PBB mengungkap bahwa program rudal balistik nuklir Korea Utara tetap utuh dan Pyongyang menggunakan bandara dan fasilitas lain untuk menyembunyikan senjata nuklirnya.
Dikutip dari Channel News Asia, 6 Februari 2019, panel mengatakan dalam sebuah laporan yang dirilis pada Selasa bahwa sanksi terhadap Korea Utara "tidak efektif" dengan Pyongyang mengakuisisi pengiriman ilegal produk minyak, menjual batu bara yang dilarang dan melanggar embargo senjata.

Menurut laporan CNN, panel para ahli yang menyusun laporan dibentuk setelah beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB yang bertujuan menekan Pyongyang untuk menghentikan uji coba nuklir dan peluncuran rudal. Laporan itu disampaikan kepada komite sanksi Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang pada hari Jumat, kata sumber itu kepada CNN.

"Program rudal balistik nuklir dan balistik Republik Demokratik Rakyat Korea tetap utuh," kata laporan itu. "Panel menemukan bahwa DPRK menggunakan fasilitas sipil, termasuk bandara untuk perakitan rudal balistik dan pengujian dengan tujuan antisipasi tuntutan "pelucutan" secara efektif."

Foto dari satelit Digital Globe menemukan markas rudal milik Korea Utara di Sakkanmol, 29 Maret 2018. CSIS/Beyond Parallel/DigitalGlobe 2018/Handout via REUTERS.
Laporan rahasia itu dikirim ke Dewan Keamanan PBB ketika Presiden Donald Trump mempersiapkan KTT kedua bulan ini dengan pemimpin Kim Jong Un bahwa Amerika Serikat berharap akan menghasilkan kemajuan nyata dalam membongkar program senjata Pyongyang.
Tetapi Korea Utara telah menggunakan transfer ilegal minyak, bahan bakar dan batubara menggunakan jaringan kapal di laut untuk menghindari langkah-langkah yang bertujuan merampas pendapatan Pyongyang untuk membangun program senjatanya.

"Pelanggaran-pelanggaran ini membuat sanksi PBB terbaru tidak efektif dengan mengabaikan batas atas impor produk minyak dan minyak mentah oleh DPRK serta larangan batubara yang diberlakukan pada tahun 2017," kata laporan.Resolusi sanksi PBB telah menetapkan batas tertinggi untuk Korea Utara empat juta barel minyak mentah per tahun dan 500.000 barel produk minyak.
"Panel menemukan bahwa pelabuhan dan bandara DPRK digunakan untuk pelanggaran yang merajalela dari resolusi mulai dari impor minyak ilegal dan ekspor batu bara ke penyelundupan uang tunai besar-besaran oleh warga negara DPRK," ungkap laporan.

Korea Utara memilik Rudala Balistik Antar Benua atau ICBM yang sudah operasional, yaitu Taepodong 2. Rudal balistik ini mampu menghancurkan target sejauh 4.000-15.000 km. Taepodong dapat membawa hulu ledak konvensional atau nuklir. AFP/Ed Jones
Korea Utara terus melanggar embargo senjata dan berusaha memasok senjata ringan ke Suriah, pemberontak Houthi di Yaman, Libya dan Sudan.

"Sanksi finansial tetap merupakan langkah yang paling tidak diterapkan dan secara aktif menghindari rezim sanksi," kata panel.

Lembaga keuangan Korea Utara beroperasi di setidaknya lima negara meskipun ada pembatasan yang diberlakukan oleh PBB sementara diplomatnya membantu negara mereka menghindari sanksi dengan mengendalikan rekening bank di beberapa negara.Temuan panel itu sejalan dengan penilaian intelijen AS bahwa Korea Utara tidak mungkin membatalkan program senjatanya tetapi mungkin menawarkan untuk mengurangi kegiatannya untuk memenangkan bantuan sanksi.
Pekan lalu, Direktur Intelijen Nasional AS Dan Coats mengatakan para pemimpin Korea Utara melihat kemampuan senjata nuklir sebagai "penting bagi kelangsungan rezim" Korea Utara.

Credit  tempo.co

Sekjen PBB: Tentara Bayaran Picu Terorisme dan Ekstremisme

Sekjen PBB Antonio Guteres. Foto/Reuters


Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengungkapkan ada laporan yang menyebut “adanya peningkatan dalam penggunaan tentara bayaran,” kantor berita Associated Press melaporkan via VOA.
Tentara bayaran itu tidak saja bertempur secara ilegal dalam peperangan, tapi juga secara ilegal mengeksploitasi sumber daya alam dan sekarang juga ‘membiayai’ kejahatan transnasional terorganisasi, terorisme dan ekstremisme kekerasan, kata Guterres.

Senin (4/2), Guterres mengatakan menyerukan dukungan yang lebih luas terhadap perjanjian regional dan internasional menentang penggunaan tentara bayaran. Dia juga menyerukan upaya penuntutan terhadap tentara bayaran dan memperkuat usaha mencegah anak-anak muda khususnya untuk menjadi anggota tentara bayaran.

Menteri Luar Negeri Rwanda Richard Sezibera mengatakan “sekarang kita menyaksikan meningkatnya serangan siber dan spionase industri yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tentara bayaran di dalam negeri sendiri.”

Sezibera mengatakan di hadapan Dewan Keamanan PBB bahwa tentara bayaran terus tumbuh dan berinovasi sebab itu PBB dan Uni Afrika mesti menanggapinya.        





Credit  okezone.com

Laporan PBB Sebut Sanksi Terhadap Korut Tidak Efektif

Foto/Ilustrasi/SINDONews/Ian

NEW YORK - Dewan Keamanan PBB telah menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara (Korut) terkait program nuklir dan rudal balistiknya. Meski begitu, sanksi tersebut dipandang tidak efektif karena menurut laporan pemantau PBB, Korut terbukti beberapa kali melanggar sanksi tersebut.

DK PBB dengan suara bulat telah meningkatkan sanksi terhadap Korut sejak 2006 dalam upaya untuk menghentikan pendanaan untuk program rudal nuklir dan balistik Pyongyang. DK PBB juga menjatuhkan sanksi yang melarang ekspor termasuk batubara, besi, timah, tekstil dan makanan laut, dan membatasi impor minyak mentah dan produk minyak sulingan.

Menurut laporan itu, Korut terbukti telah berulang kali melanggar sanksi yang dijatuhkan oleh PBB.

"Negara itu terus menentang resolusi Dewan Keamanan melalui peningkatan besar-besaran transfer ilegal kapal-ke-kapal produk minyak bumi dan batu bara," bunyi laporan para pemantau sanksi.

"Pelanggaran ini membuat sanksi terbaru di PBB tidak efektif," imbuhnya seperti dilansir dari Reuters, Selasa (5/2/2019).

Para pemantau mengatakan mereka memiliki bukti satu transfer produk minyak terlarang yang belum pernah terjadi sebelumnya, lebih dari 57.600 barel, bernilai lebih dari USD5,7 juta.

Mereka mengatakan bahwa kasus tersebut menyoroti teknik penghindaran sanksi baru yang mengalahkan upaya uji tuntas dari pedagang komoditas terkemuka di kawasan itu, serta bank Amerika Serikat (AS) dan Singapura yang memfasilitasi pembayaran bahan bakar. Perusahaan asuransi terkemuka Inggris juga terbukti memberikan perlindungan dan perlindungan ganti rugi kepada salah satu dari kapal yang terlibat.

Laporan itu menuduh Korut juga melanggar embargo senjata PBB dan berusaha menjual berbagai peralatan militer kepada kelompok-kelompok bersenjata dan pemerintah di Timur Tengah dan Afrika. Korut juga berusaha menjual senjata kecil dan senjata ringan ke Libya, Sudan dan Pemberontak Houthi di Yaman.

"Tren penghindaran sanksi keuangan DPRK dengan menggunakan serangan dunia maya untuk secara ilegal memaksa transfer dana dari lembaga keuangan dan pertukaran mata uang kripto," catat pemantau sanksi PBB menggunkan akronim dari nama resmi Korut: Republik Rakyat Demokratik Korea.

Korut dikenai larangan barang-barang mewah dan para pemantau mengatakan mereka sedang menyelidiki penampilan publik sebuah limusin Rolls-Royce Phantom yang relatif baru di Pyongyang pada 7 Oktober tahun lalu. Sedan mewah ini biasanya dijual seharga ratusan ribu dolar.

Rusia dan China menyarankan Dewan Keamanan untuk membahas pelonggaran sanksi setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Pemimpin Korut Kim Jong-un bertemu untuk pertama kalinya pada Juni tahun lalu. Namun AS dan anggota dewan lainnya mengatakan harus ada penegakan sanksi yang ketat sampai Pyongyang melakukan denuklirisasi menyeluruh sesuai dengan kesepakatan pertemuan tersebut. 

Credit  sindonews.com

Pihak-pihak yang berperang di Yaman bertemu di kapal bahas penarikan tentara

ilustrasi: Tentara yang bersekutu dengan Houthi menghadiri aksi di lapangan berbaris yang rusak oleh serangan udara untuk memperingati tiga tahun campur tangan Saudi pada konflik Yaman di Sanaa, Yaman, Senin (26/3/2018). (REUTERS/Khaled Abdullah)

Dubai, UAE (CB) - Para wakil dari pihak-pihak yang berperang di Yaman bertemu di satu kapal di Laut Merah pada Ahad dalam dorongan pimpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa guna melaksanakan penarikan tentara dari pelabuhan utama Hudaidah, Yaman, sebagaimana disepakati pada pembicaraan perdamaian Desember, kata seorang pejabat PBB kepada Reuters.

PBB mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dan persetujuan penarikan tentara dari Hudaidah, pintu masuk utama bagi sebagian besar barang-barang impor Yaman, dengan harapan hal itu akan mengarah kepada penyelesaian politik bagi perang yang berlangsung hampir empat tahun.

Berdasarkan kesepakatan tersebut pihak-pihak yang berperang menarik tentaranya pada 7 Januari sebagai bagian dari usaha-usaha menghindari serangan skala-penuh atas Hudaidah, tetapi telah gagal untuk melakukan langkah itu sementara kelompok Al-Houthi, yang bersekutu dengan Iran, dan pemerintahan dukungan Saudi tidak sepakat mengenai siapa yang seharusnya mengendalikan kota tersebut dan pelabuhan-pelabuhan.

Para pihak bertemu untuk ketiga kali dengan penengah Komite Koordinasi Pengerahan Kembali pimpinan PBB (RCC) sejak dibentuk pada Desember. Pihak-pihak yang mengikuti pertemuan itu dari Al-Houthi, pemerintahan Yaman dukungan Saudi yang diakui internasional dan para penengah PBB.

Para pihak bertemu di sebuah kapal karena usaha-usaha untuk menyelenggarakan pertemuan ketiga di wilayah yang dikuasai pasukan koalisi gagal karena pihak Al-Houthi enggan melintasi garis depan, kata sumber-sumber kepada Reuters.

Dua pertemuan pertama diadakan di bawah kendali Al-Houthi, setelah kepala misi PBB yang bertugas mengawasi perjanjian itu, Patrick Cammaert, bertemu pihak-pihak bolak-balik.

Kapal itu menjemput delegasi dari pemerintahan Yaman yang diakui internasional di satu tempat di Laut Merah sebelum berlayar ke Hudaidah menjemput delegasi Al-Houthi, kata pernyataan PBB pada Sabtu.

Sadiq Dweid, juru bicara delegasi pemerintahan Yaman untuk RCC, mengatakan kepada Reuters, komite itu telah membahas proposal Camaert bagi penarikan tentara pada pertemuan Ahad. "Pertemuan-pertemuan akan dilanjutkan," katanya.

Gencatan senjata sudah diberlakukan di Hudaidah, tapi bentrokan-bentrokan telah meningkat dalam beberapa pekan belakangan dan utusan PBB untuk Yaman Martin Griffiths telah mendesak semua pihak untuk mengurangi ketegangan. Kekerasan telah berlangsung di bagian-bagian lain dari negara itu yang tidak tercakup dalam perjanjian tersebut.

Credit  antaranews.com

Soal Benny Wenda, Dewan HAM Mengaku 'Dijebak' Vanuatu

Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet tidak mengetahui bahwa ada seorang yang bukan delegasi Vanuatu, yakni Benny Wenda dalam pertemuan tersebut. Foto/Istimewa

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Indonesia menuturkan, Duta Besar Indonesia di PBB di Jenewa, Hasan Kleib telah melakukan pembicaraan dengan Komisioner Tinggi HAM (KTHAM) PBB, Michelle Bachelet mengenai Vanuatu. Vanuatu memasukan tokoh separatis Papua, Benny Wenda dalam delegasi mereka saat bertemu dengan Bachelet.

Benny Wenda adalah Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Dia pernah dipenjara karena aktivitas separatisnya dan mendapat suaka di Inggris.

Kemlu menyebut, dalam pembicaraan itu Bachelet mengaku "dijebak" oleh Vanuatu. Bachelet, papar Kemlu, tidak mengetahui bahwa ada seorang yang bukan delegasi Vanuatu dalam pertemuan tersebut.

"Pada tanggal 30 January 2019 siang hari, Wakil Tetap RI di Jenewa telah melakukan pembicaraan telepon langsung dengan KTHAM, Michelle Bachelet. KTHAM menyampaikan merasa “caught by surprise” dengan adanya anggota delegasi yang bukan merupakan anggota Delegasi resmi Universal Periodic Review (UPR) Vanuatu (Benny Wenda)," kata Kemlu.

"Kantor KTHAM senantiasa mendasarkan pada “good intention” dari negara anggota PBB ketika ingin bertemu dengannya. Langkah Vanuatu tersebut tidak menunjukkan “good intention," sambungnya dalam keterangan pers yang diterima Sindonews pada Kamis (31/1).

Dalam keteranganya, Kemlu mengatakan, KTHAM cukup kaget ketika berita mengenai pertemuan tersebut diberitakan secara luas oleh Benny Wenda yang bukan merupakan anggota Delegasi Vanuatu.

Sebelumnya diwartakan, pekan lalu Benny Wenda mengaku telah menyerahkan petisi kepada Bachelet. Petisi yang diklaim berisi 1,8 juta tanda tangan itu berisi tuntutan referendum kemerdekaan. Pentolan separatis itu berharap PBB akan mengirim misi pencarian fakta ke provinsi Papua Barat yang dia klaim ada dugaan pelanggaran HAM.

Benny Wenda mengaku telah berbicara dengan Bachelet tentang situasi di wilayah Nduga. Menurutnya, di wilayah itu setidaknya 11 orang telah terbunuh dan lebih banyak lagi yang tewas setelah melarikan diri ke hutan untuk menghindari pasukan Indonesia. Benny bahkan mengklaim sekitar22.000orang telah telantar. 

Credit  sindonews.com

Tanggapi Surat Guaido, Sekjen PBB Tawarkan Bantuan ke Venezuela

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan PBB siap meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Venezuela. Foto/Istimewa

NEW YORK - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menanggapi surat yang dikirim oleh pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido untuk bantuan dan mengatakan PBB siap meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Venezuela. Hal itu diungkapkan juru Bicara PBB Stephane Dujarric.

"Sekretaris Jenderal menanggapi surat yang dikirim melalui Twitter oleh Presiden Majelis Nasional Juan Guaido yang dia kirim awal pekan ini," kata Dujarric kepada wartawan.

"Sekretaris Jenderal prihatin dengan krisis di negara itu dan dampaknya terhadap rakyat Venezuela. Dia mengatakan PBB siap untuk meningkatkan kegiatannya di Venezuela di bidang bantuan kemanusiaan dan pembangunan," imbuhnya seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (1/2/2019).

Dikatakan Dujarric, dalam suratnya, Guterres menjelaskan bahwa PBB membutuhkan persetujuan dan kerja sama dari pemerintah Venezuela untuk membantu negara itu.

Juru bicara itu juga mengatakan PBB menyadari inisiatif oleh Meksiko dan Uruguay dan didukung oleh Bolivia untuk mengadakan konferensi internasional tentang penyelesaian damai dari krisis politik saat ini di Venezuela.

"PBB sedang menunggu rincian lebih lanjut tentang konferensi yang diusulkan," kata Dujarric.

Stephane Dujarric juga memperhatikan bahwa Badan Anak-anak PBB (UNICEF) dan Organisasi Kesehatan Pan Amerika telah meningkatkan bantuan kemanusiaan mereka ke Venezuela.

“Kami telah meningkatkan dalam hal kesehatan, nutrisi, perlindungan, dan kami terus meningkatkannya sebanyak mungkin,” kata Dujarric.

Pada hari Sabtu, Presiden Majelis Nasional Juan Guaido mengunggah di Twitter salinan surat yang ia kirimkan kepada Sekretaris Jenderal Antonio Guterres meminta PBB melakukan tindakan kemanusiaan darurat di Venezuela untuk memasok makanan yang sangat dibutuhkan dan mengatasi apa yang ia sebut kekerasan tingkat tinggi di negara itu.

Venezuela saat ini sedang mengalami krisis politik, dengan Guaido, kepala Majelis Nasional Venezuela yang dikuasai oposisi, telah menyatakan dirinya sebagai presiden sementara negara itu pada 23 Januari lalu. Amerika Serikat (AS) dan beberapa sekutunya secara langsung telah mengakui Guaido.

Beberapa negara Uni Eropa (UE), termasuk Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol pada hari Sabtu menyatakan niat mereka untuk mengakui Juan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela jika Caracas tidak mengumumkan pemilihan presiden dalam waktu delapan hari.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro mendesak negara-negara Eropa untuk menarik permintaan mereka, menuduh Washington mengatur kudeta di negara itu. Secara khusus, Maduro menyebut Venezuela "korban konspirasi AS", merujuk pernyataan Wakil Presiden AS Mike Pence yang menjanjikan Guaido dukungan penuh Amerika sehari sebelum dia mendeklarasikan dirinya sebagai kepala negara baru Venezuela.

Rusia, China, Meksiko, Uruguay, Iran dan Turki berada di antara negara-negara lain, telah menyuarakan dukungan untuk Maduro sebagai satu-satunya presiden Venezuela yang sah. 

Credit  sindonews.com

KTHAM PBB Kaget Benny Wenda 'Menyusup' dalam Delegasi Vanuatu

KTHAM PBB, Michelle Bachelet, terkejut ketika pemimpin ULMWP, Benny Wenda, ada di dalam rombongan delegasi Vanuatu saat menemui dirinya pada pekan lalu. (AFP PHOTO/POOL/Fabrice COFFRINI)

Jakarta, CB -- Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet, terkejut ketika pemimpin kelompok separatis United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, ada di dalam rombongan delegasi Vanuatu saat menemui dirinya pada pekan lalu.

Hal ini disampaikan langsung oleh Bachelet saat berbincang melalui sambungan telepon dengan Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, pada Rabu (30/1) waktu setempat.

"KTHAM menyampaikan merasa 'caught by surprise' dengan adanya anggota delegasi yang bukan merupakan anggota Delegasi resmi UPR Vanuatu (Benny Wenda)," demikian pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri RI, Kamis (31/1).


Kantor KTHAM PBB (OHCHR) sebelumnya menjelaskan bahwa awalnya, Vanuatu meminta bertemu dengan Bachelet untuk sesi Universal Periodic Review (UPR) di markas PBB di Jenewa, Swiss, pada Jumat pekan lalu.


Ternyata, di dalam delegasi tersebut ada Benny yang kemudian menyerahkan petisi referendum kemerdekaan Papua kepada Bachelet.

Kemlu RI menyatakan Bachelet senantiasa melihat "good intention" dari negara anggota PBB yang ingin bertemu dengannya. Namun, langkah Vanuatu tersebut tidak menunjukkan "good intention."


"KTHAM cukup kaget ketika berita mengenai pertemuan tersebut diberitakan secara luas oleh Benny Wenda yang bukan merupakan anggota Delegasi Vanuatu," tulis Kemlu RI.

Dalam pertemuan itu, Benny menerangkan kepada Bachelet bahwa di bawah pemerintahan Indonesia, warga Papua tak memiliki kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul.

Ia kemudian mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kebebasan adalah melalui petisinya tersebut.


Menurut juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasan, setelah itu Bachelet langsung menjelaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Indonesia mengenai masalah HAM di Papua, dan meminta akses ke wilayah paling timur Indonesia tersebut.

"Indonesia sepakat untuk memberikan akses kepada kantor kami ke Papua dan kami menunggu konfirmasi terkait pengaturan tersebut," kata Shamdasani kepada CNNIndonesia.com.

Hasan memastikan bahwa saat ini pengaturan jadwal kunjungan PBB ke Papua itu masih terus diatur dan diperkirakan bakal terwujud pada tahun ini.




Credit  cnnindonesia.com